Tag: Anies Baswedan

  • Pegiat Medsos Ini Akui Dibayar Prabowo di Pilpres 2024, Geisz Chalifah: Bahkan Gue Kampanye Anies Pakai Uang Pribadi

    Pegiat Medsos Ini Akui Dibayar Prabowo di Pilpres 2024, Geisz Chalifah: Bahkan Gue Kampanye Anies Pakai Uang Pribadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial, Nikko Ilham mengakui dirinya dibayar pihak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming saat Pemilihan Presiden 2024 lalu. Hal itu menuai sorotan.

    Salah satunya dari loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah. Ia membandingkan dengan dirinya.

    “Alhamdulillah, tak pernah menjual harga diri,” kata Geisz dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/3/2025).

    Alih-alih dibayar. Geisz mengaku malah untuk kampanye saja menggunakan dana pribadinya. “Bahkan gue kampanye Anies pakai uang pribadi,” ucapnya.

    “Mental ga terbeli itu memang ga ternilai. Beda cerita dengan kaum…,” tambahnya

    Adapun kabar Nikko dibayar itu diakui dirinya sendiri. Melalui sebuah unggahan di media sosial.

    Pemilik akun X @nikkoilham dengan 54,8 ribu pengikut itu bilang dirinya masuk tim sukses pasangan calon nomor urut dua, Prabowo-Gibran.

    “Perlu diakui, saya memang termasuk salah satu timses 02. Saya minta maaf atas keributan selama pilpres,” kata dia dalam unggahannya di X.

    Ia bahkan mengakui ada kontrak alias dibayar di tim tersebut.

    “Tapi, politik ya tetaplah politik.
    Kontrak selesai, saya pun tidak terafiliasi lagi dengan pihak manapun,” terangnya.

    “Salam, Nikko Ilham. Izin untuk kembali ke barisan perjuangan rakyat,” tandasnya.

    (Arya/Fajar)

  • Cerita Anies Hentikan Reklamasi Tanpa Caci Maki

    Cerita Anies Hentikan Reklamasi Tanpa Caci Maki

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anies Baswedan, politisi yang dikenal dengan sosok yang tenang. Eks Gubernur Jakarta itu bahkan tak pernah terlihat marah, setidaknya di hadapan media.

    Apa yang melatar belakangi bekas Rektor Universitas Paramadina itu berlaku demikian? Ia menjawabnya.

    “Memang kita harus stabil ya, dan menurut saya stabilitas itu yang dibutuhkan. Stabil itu membuat kita berpikir dengan jernih, membuat kita tenang,” kata Anies di sebuah siniar yang ditayangkan di YouTube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Rabu (26/3/2025).

    Menurutnya, marah bisa saja ia lakukan sebagai salah satu ekspresi. Namun ia tak melakukannya.

    “Di saat kita menghadapi berbagai macam situasi, marah itu adalah perasaan. Marah itu adalah ekspresi. Kita bisa saja marah, kecewa,” ujarnya.

    “Kurang apa syarat untuk marah-marah. Tapi saya memilih untuk mengikhtiarkan selalu stabil,” tambah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi itu.

    Ia sadar, ada banyak pengikut di belakangnya. Selalu tenang, kata dia bagian dari mengirim pesan baik kepada pengikut itu.

    “Kita perlu mengirimkan pesan yang benar kepada semua. Pesan yang baik,” imbuhnya.

    Baginya, ketegasan hal mutlak di situasi tertentu. Tapi menurutnya, ketegasan berbeda dengan keberingasan. Ia tak ingin terjebak di sana.

    “Setiap kita melewati situasi yang sulit, harus ambil keputusan. Maka ketegasan dilakukan. Tapi tidak perlu menurut hemat kami dengan sikap yang keberingasan. Diiringi dengan sikap yang membuat orang takut,” jelasnya.

    Anies memberi contoh.

  • PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat sindiran. Salah satunya dari Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. 

    Dia menyentil PKS yang kini hilang bak ditelan bumi. Setelah sebelumnya gencar menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Said Didu menyatakan, PKS diam setelah diberikan jatah seperdua menteri.

    “Betul-betul hilang setelah diberikan jatah 1/2 Menteri,” kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Rabu, (26/3/2025). 

    Unggahan Said Didu ini merespons salah satu postingan pemilik akun X @Tan_Mar3m. Dia juga menyentil PKS. “Baru ngeh PKS ga pernah lagi lewat temlen. Apa sudah tenggelam itu partai,” ujar pemilik akun.

    Diketahui, PKS memiliki satu kursi di Kabinet Merah Putih saat ini yakni Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. 

    Pada Pilpres 2024 lalu, PKS, PKB dan Nasdem bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melawan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. 

    Sedangkan Prabowo – Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. PRIMA Berkarya PKR Parsindo PKP PA merupakan partai pendukung. 

    Adapun Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura kala itu. 

    Belakangan, setelah Prabowo – Gibran menang, NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Buruh Ummat bergabung dengan KIM Plus. 

    Kembali dengan PKS, memang pada era Joko Widodo PKS getol melakukan kritikan. Berbeda dengan saat ini. 

  • Tanggapan Anies Baswedan Soal RUU TNI: Jangan Bebani Tentara dengan Tugas Baru

    Tanggapan Anies Baswedan Soal RUU TNI: Jangan Bebani Tentara dengan Tugas Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan buka suara soal revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI yang telah disahkan oleh DPR pekan ini. 

    Pandangan tersebut dibagikan Anies melalui akun pribadi X miliknya @aniesbaswedan, Jumat (21/3/2025). Dia turut menanggapi soal amandemen UU TNI itu usai diberikan pertanyaan saat berkunjung ke Universitas Islam Indonesia atau UII, Yogyakarta. 

    Melalui cuitan berbentuk utas, Anies menyebut revisi UU YNI menimbulkan banyak pertanyaan.  

    “Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi,” ujar Anies dalam unggahannya yang dikutip pada Minggu (23/3/2025). 

    Anies menyebut masyarakat ingin TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya yakni menjaga pertahanan dan kesatuan negara. 

    “Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya,” ujarnya dalam cuitan tersebut. 

    Pria yang juga calon presiden pada Pilpres 2024 itu turut menyoroti proses pembahasan yang cepat, dan minimnya diskusi yang melibatkan publik. 

    Di sisi lain, Anies turut mempertanyakan apabila revisi UU TNI dapat menyelesaikan masalah internal di lembaga tersebut. Salah satunya mengenai meritokrasi dalam jenjang karier. 

    “Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik,” tulisnya. 

    Anies lalu berpesan agar kebijakan yang tertuang dalam revisi UU TNI harus dikawal dengan ketat. Dia menyinggung pesan Presiden ke-1 Soekarno yang menyebut angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. 

    “Jend. Soedirman, seberapapun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga,” tutur pria yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

    Oleh karena itu, Anies mendorong ruang diskusi yang lebih luas, saksama dan partisipatif. 

    “Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yang lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati dan makin dicintai,” terangnya. 

    Adapun revisi UU TNI telah disahkan oleh DPR, Kamis (20/3/2025). Pada hari yang sama, terjadi aksi penolakan di beberapa daerah terhadap amandemen tersebut. Salah satunya di Senayan, atau sekitar gedung DPR. 

  • Tegaskan KLJ Hanya untuk Lansia, Pramono: Jangan Minta kalau Enggak Berhak, Ya… Megapolitan 22 Maret 2025

    Tegaskan KLJ Hanya untuk Lansia, Pramono: Jangan Minta kalau Enggak Berhak, Ya…
    Tim Redaksi

    Ia meminta masyarakat tidak memaksakan diri untuk mengajukan bantuan jika tidak memenuhi kriteria.

    “Yang berhak ya, jangan Bapak Ibu yang enggak berhak minta Kartu Lansia ya,” ujar Pramono Anung di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (22/3/2025).

    Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah akan memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok rentan.

    Oleh sebab itu, politikus asal PDIP itu berencana akan kembali mengaktifkan program bantuan sosial KLJ Minggu depan, tepatnya sebelum Lebaran 2025.

    “Negara harus hadir dan wajib memberikan itu karena haknya. Mudah-mudahan akan kami launching sebelum Lebaran 2025,” kata dia.

    KLJ merupakan bantuan sosial tunai dari Pemprov Jakarta untuk warga lanjut usia kurang mampu, yang disalurkan secara rutin setiap bulan melalui rekening bank penerima.

    Adapun program KLJ ini dihadirkan pada akhir 2017 lalu, era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk memberikan dukungan finansial kepada lansia yang membutuhkan.

    Tentunya dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada lansia yang membutuhkan, dengan fokus pada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dan memerlukan perhatian khusus karena kondisi kesehatan atau sosial mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Pastikan Kartu Lansia Jakarta Dicairkan Sebelum Lebaran 2025
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 Maret 2025

    Pramono Pastikan Kartu Lansia Jakarta Dicairkan Sebelum Lebaran 2025 Megapolitan 22 Maret 2025

    Pramono Pastikan Kartu Lansia Jakarta Dicairkan Sebelum Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jakarta akan mencairkan bantuan sosial
    Kartu Lansia Jakarta
    (KLJ) kepada penerima yang berhak mulai pekan depan.
    Distribusi dilakukan sebelum Lebaran 2025.
    “Mudah-mudahan minggu depan untuk Kartu Lansia yang kami bagikan akan diterima kembali oleh lansia yang berhak mendapatkan,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (22/3/2025).
    Ia menegaskan bahwa bantuan ini ditujukan hanya kepada warga yang memenuhi kriteria. Ia meminta masyarakat untuk tidak mengeklaim jika tidak berhak.
    “Yang berhak ya, jangan Bapak Ibu yang enggak berhak minta Kartu Lansia ya,” kata dia.
    Pramono menilai, negara wajib hadir dalam memenuhi hak-hak dasar warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia.
    Oleh karena itu, KLJ harus didistribusikan tepat sasaran, yaitu kepada warga lanjut usia yang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.
    “Yang berhak itu diberikan, negara harus hadir dan wajib memberikan itu. Mudah-mudahan akan kami launching sebelum Lebaran,” ucap dia.
    KLJ merupakan bantuan sosial tunai dari Pemprov Jakarta untuk warga lanjut usia kurang mampu, yang disalurkan secara rutin setiap bulan melalui rekening bank penerima.
    Program KLJ ini dihadirkan pada akhir 2017 lalu, era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk memberikan dukungan finansial kepada lansia yang membutuhkan.
    Tentunya dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada lansia yang membutuhkan, dengan fokus pada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dan memerlukan perhatian khusus karena kondisi kesehatan atau sosial mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Maret 2025

    Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono Megapolitan 19 Maret 2025

    Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Rumah dinas Gubernur
    Jakarta yang berlokasi di Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, menjadi sorotan saat Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    memutuskan untuk menempatinya.
    Pantauan Kompas.com di lokasi Selasa (18/3/2025) rumah dinas bercat putih tersebut masih mempertahankan arsitektur kolonialnya yang megah.
    Di halaman depan rumah berdiri plang yang bertuliskan “Tanah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Peruntukan
    Rumah Dinas Gubernur
    Prov. DKI Jakarta, Nomor Barang 11.09.00.02.01.01.01 01.01.11.01.01”.
    Dari tampak luar, tampilan eksterior rumah ini simetris dengan pilar-pilar tinggi yang memberikan kesan megah dan elegan.
    Atap rumah berbentuk curam dengan genteng berwarna merah menjadi ciri khas bangunan kolonial yang telah dibangun sejak lama.
    Dikelilingi halaman luas dan taman yang rimbun, suasana di sekitar rumah dinas terasa asri meski berada di tengah hiruk-pikuk Jakarta.
    Jendela-jendela besar dengan daun jendela kayu memungkinkan cahaya alami leluasa masuk ke dalam ruangan.
    Rumah yang akan ditempati kader PDI-P ini hanya berjarak sekitar 650 meter dari kediaman Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
    Rumah dengan gaya khas kolonial ini memiliki sejarah panjang sebagai kediaman resmi para gubernur.
    Namun, dalam beberapa periode terakhir, rumah ini tidak ditempati oleh gubernur yang menjabat.
    Jika dirunut ke belakang, Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ) dan
    Anies Baswedan
    memilih untuk tidak tinggal di rumah dinas tersebut selama masa jabatan mereka.
    Salah satu petugas keamanan mengungkapkan selama bertahun-tahun, rumah dinas ini sempat kosong setelah terakhir kali dihuni oleh Djarot Syaiful Hidayat saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2017.
    “Terakhir yang menempati itu Pak Djarot, tetapi dulu Mas Anies sempat tinggal di sini untuk isolasi saat beliau terkena Covid-19,” ujarnya.
    Ahok, yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta dari 2014 hingga 2017, memilih untuk tetap tinggal di rumah pribadinya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara.
    Ahok memiliki ragam alasan yang mendasari keputusannya antara lain kebisingan dan keramaian.
    Ahok merasa lingkungan di sekitar rumah dinas terlalu ramai, berbeda dengan kediamannya di Pantai Mutiara yang lebih sepi, terutama setelah maghrib.
    “Saya itu enggak suka keramaian, kalau di sini (rumah dinas Taman Suropati) rame banget, dari pagi sampai pagi selalu rame. Kalau di rumah saya (di Pantai Mutiara) setelah maghrib saja, sudah seperti tidak ada kehidupan, sepi banget. Apalagi kalau weekend, tetangga saya kebanyakan pasti di luar negeri, tidak ada yang di rumah,” kata Ahok.
    Selain itu, selama kunjungannya ke rumah dinas, Ahok mengeluhkan banyaknya nyamuk yang mengganggu.
    Ia bahkan merasa heran bagaimana gubernur sebelumnya bisa betah tinggal di sana. “Nyamuknya ganas-ganas lho di sini, enggak enak ada tamu terus nyamuknya terbang-terbang. Aneh, kok Pak Jokowi bisa betah tinggal di sini,” ungkapnya.
    Bahkan, Ahok mengaku merasakan suasana yang kurang nyaman dan sedikit menyeramkan saat berada di rumah dinas tersebut, terutama ketika berada di kamar gubernur.
    “Kalian (wartawan) mau enggak tinggal di sini? Boleh, tidur di sini saja, paling yang nemenin (menemani) ada noni Belanda-nya,” kata Ahok.
    “Tadi ganti baju di kamar mandi sendirian saja seram banget,” lanjutnya.
    Alasan lain yang menyebabkan mantan Gubernur Jakarta itu enggan menempati rumah dinas karena lokasi rumah pribadinya lebih dekat dengan sekolah anak-anaknya, sehingga memudahkan aktivitas keluarga sehari-hari.
    “Anak-anak sekolahnya lebih dekat kalau di Pluit. Kalau jadi anak Menteng, susah, sekolahnya jauh,” kata dia.
    Anies Baswedan, yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta setelah Ahok, juga memilih untuk tidak menempati rumah dinas tersebut.
    Anies lebih memilih tinggal di kediaman pribadinya bersama keluarganya.
    Namun, alasan spesifiknya tidak banyak dipublikasikan.
    “Belum tahu seberapa siap itu langsung dipakai. Nanti kita lihat. Tapi yang jelas tidak buru-buru. Enggak langsung (ditempati) hari itu juga,” kata Anies di Jalan Tirtayasa II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).
    Meski begitu, Anies pernah menggunakan rumah dinas untuk isolasi mandiri usai ia dinyatakan positif Covid-19 pada Selasa (1/12/2020) pagi.
    Berbeda dengan pendahulunya, Gubernur Jakarta saat ini, Pramono Anung, berencana untuk menempati
    rumah dinas gubernur
    setelah Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025.
    Keputusan ini didorong oleh dukungan sang istri, Endang Nugraheni, yang menyarankan agar mereka menempati rumah dinas tersebut.
    Pramono juga sempat terkejut dengan usulan tersebut, mengingat sebelumnya istrinya tidak pernah ingin menempati rumah dinas.
    “Saya juga kaget, istri saya yang selama ini tidak mau (menempati rumah dinas) tiba-tiba bilang mau, alangkah lebih baiknya rumah jabatan gubernur ditempati,” ungkap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/03/2025).
    Selama 25 tahun berkarier sebagai pejabat negara, Pramono telah lima kali mendapatkan fasilitas rumah dinas, namun tidak pernah satupun yang ia tempati.
    Kali ini, setelah meninjau langsung kondisi rumah dinas gubernur, Pramono memutuskan untuk menempatinya.
    “Maka ketika saya menengok rumah itu, akhirnya saya memutuskan untuk ditempati. Mudah-mudahan setelah Lebaran akan saya tempati,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menyerap Kebijaksanaan dari Seorang Mentor

    Menyerap Kebijaksanaan dari Seorang Mentor

    loading…

    Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan berbuka puasa bersama dengan eks Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla alias JK di kediamannya kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025) petang. FOTO/INSTAG

    JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan berbuka puasa bersama dengan eks Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla alias JK di kediamannya kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025) petang. Menurut Anies, momen itu bukan sekadar perjamuan tapi kesempatan menyerap pengalaman dari sang mentor.

    Buka puasa bersama JK dibagikan Anies melalui laman Instagram pribadi miliknya. Ia mengaku terhormat bisa duduk berdampingan dengan JK sebagai sosok pencari solusi dan memberi manfaat.

    “Alhamdulillah, senja itu menjadi saksi sebuah perjumpaan yang penuh makna, bersilaturahmi ke kediaman Bapak Jusuf Kalla untuk berbuka bersama. Sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan, bisa duduk berdampingan dengan beliau, seorang negarawan, pemimpin yang tak hanya berpikir strategis, tetapi juga bertindak dengan ketulusan. Sosok yang selalu bergerak, mencari solusi, dan menghadirkan manfaat,” tulis Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Sabtu (15/3/2025).

    Anies manambahkan pertemuan itu bukan sekedar perjamuan biasa melainkan menyerap pengalaman dari seorang mentor lintas generasi itu. Ia menyebut sesekali membahas masa depan dan ikhtiar membangun negeri.

    “Malam itu bukan sekadar perjamuan, tetapi juga perbincangan yang kaya akan hikmah. Berbagi cerita, mendengar pengalaman, dan menyerap kebijaksanaan dari seorang mentor yang telah menempa banyak generasi. Bersama para tokoh lain, dari mereka yang telah matang dalam pengalaman hingga generasi lebih muda muda yang penuh energi, kami merajut dialog tentang masa depan, tentang ikhtiar membangun negeri,” ucapnya.

    “Terima kasih kepada Bapak Jusuf Kalla dan keluarga atas jamuan yang penuh kehangatan, atas ilmu yang senantiasa mengalir, dan atas inspirasi yang tak pernah padam,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Anies mendoakan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu senantiasa diberi kesehatan dan kebahagian. Ia berharap silahturahmi ke depan terus terjaga dan membawa keberkahan.

    “Kami semua mendoakan, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan bagi beliau, agar terus menjadi suluh bagi perjalanan bangsa. Dan sebagaimana selama ini, silaturahmi itu tak sekadar pertemuan, tetapi juga menjadi simpul kebersamaan yang terus terjaga, membawa keberkahan, menguatkan langkah, dan menyemai harapan bagi Indonesia,” katanya.

    (abd)

  • Di Podcast Akbar Faizal, Anies Baswedan Beber Upaya Kriminalisasi dan Penjegalan Programnya saat Jabat Gubernur

    Di Podcast Akbar Faizal, Anies Baswedan Beber Upaya Kriminalisasi dan Penjegalan Programnya saat Jabat Gubernur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Cerita Anies Baswedan kepada Akbar Faizal saat menjalankan tugas sebagai gubernur Jakarta, mendapat banyak pembatasan-pembatasan.

    Hal ini diungkapkan saat Anies menghadiri podcast milik Akbar Faizal.

    Saat Akbar mempertanyakan terkait isu kriminalisasi yang dilakukan presiden saat itu (Joko Widodo) saat ia menjadi gubernur.

    Dengan jelas Anies kemudian menjawab bahwa isu itu benar.

    “Saya ketika menjalani tugas di Jakarta mengalami banyak sekali pembatasan-pembatasan di dalam kita bekerja,” ungkap Anies dikutip Rabu (12/3/2025).

    Bahkan saat itu, dia tidak kepikiran bahwa dirinya sedang dibatasi untuk memberikan hal yang terbaik, dia juga membuka satu contoh kasus yang dialaminya.

    “Waktu itu, saya membayangkan ini inisiatif bawahan, misalnya gini kita mau membuat track untuk formula E. Trek itu aspal kan yah, lalu ketika mau mencari aspalnya ga ada yang mau jual aspalnya, kan pusing juga,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Anies menerangkan bahwa cara menghilangkan sesuatu itu yakni bagian penjual tidak ada yang menjual barang yang dibutuhkannya, sehingga pilihannya yaitu inisiatif dengan alat seadanya.

    “Padahal aspalnya khusus tuh, ga ada yang mau jual termasuk BUMN ga mau jual. Akhirnya bikin sendiri dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, sampai molen untuk pencampurnya itu rusak beberapa kali, karena molen tuh biasa dipakai buat nyampur semen dipakai campur aspal,” bebernya.

    Meski mendapat perlakuan demikian, saat itu Anies Baswedan berpikir bahwa itu adalah inisiatif yang di bawah. Sampai ia sangat berhati-hati, karena takut jika melakukan tindakan berlebih akan ditegur.

  • Cerita Anies Hentikan Reklamasi Tanpa Caci Maki

    Anies Baswedan Berkelakar di Masjid Salman ITB: Suasananya Remang-Remang, Bukan karena Efisiensi, Kan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anies Baswedan menghadiri dan membawakan ceramah tarawih di Masjid Salman ITB, Bandung, kemarin.

    Dalam kesempatan tersebut, Anies sempat berkelakar mengenai pencahayaan di masjid yang terlihat berbeda di beberapa bagian.

    “Malam hari ini suasananya agak remang-remang di sini, bukan karena efisiensi yah?” ujar Anies, yang langsung disambut tawa para jemaah.

    Ia kemudian menambahkan bahwa pencahayaan di bagian imam tampak lebih terang dibandingkan dengan area lainnya.

    “Saya perhatikan, Pak, listrik di sana agak redup. Tapi bagian imam terang benderang. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, di sana mengalami efisiensi ya,” tandasnya.

    Meski disampaikan dalam nada bercanda, pernyataan Anies tetap menjadi sorotan di tengah isu efisiensi energi yang sedang ramai diperbincangkan.

    Kehadirannya di Masjid Salman ITB juga menarik perhatian masyarakat, mengingat popularitasnya sebagai tokoh politik dan mantan Gubernur DKI Jakarta.

    Seperti diketahui sebelumnya, suasana di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu malam (8/3/2025) kemarin, begitu hidup.

    Dalam sesi dialog ceramah yang menghadirkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tawa dan tepuk tangan beberapa kali menggema di antara hadirin.

    Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika Anies melontarkan candaan tentang gelar doktornya.

    Dengan nada santai, ia menyinggung bahwa dirinya meraih gelar akademik tersebut melalui jalur yang sah, baik secara legal maupun intelektual.

    Pernyataan ini sontak mengundang gelak tawa, terutama karena publik masih hangat membicarakan polemik akademik yang menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.