Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • 4 Tak Hanya Prabowo, Pengurus Baru PKS Juga Akan Temui Anies Nasional

    4 Tak Hanya Prabowo, Pengurus Baru PKS Juga Akan Temui Anies Nasional

    Tak Hanya Prabowo, Pengurus Baru PKS Juga Akan Temui Anies
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ),
    Al Muzzammil Yusuf
    mengaku tidak hanya akan membawa kepengurusan baru partainya bertemu Presiden
    Prabowo Subianto
    , tapi juga tokoh nasional lain seperti
    Anies Baswedan
    .
    Hal itu disampaikan Muzzammil merespons pertanyaan wartawan apakah akan memboyong kepengurusan baru PKS bertemu Anies.
    Sebab, Anies diketahui memiliki kedekatan dengan PKS, terlebih saat Pilpres 2024.
    “(Tentu akan bertemu) Pak Anies, tokoh Indonesia, saudara kita, saudara PKS,” kata Muzzammil ditemui di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
    Muzzammil berpendapat bahwa Anies juga merupakan salah satu tokoh potensial untuk membangun bangsa.
    Menurutnya, Indonesia bisa menjadi besar jika ada sinergi antar-tokoh bangsa. Dia menilai sinergitas ini juga digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    “Karena dengan sinergi kebaikan itulah bangsa Indonesia akan besar. Saya kira Pak Prabowo juga semangatnya sama, kolaborasi, persatuan, sinergisitas. Kami juga begitu, yang tua yang muda, sinergi,” jelas Muzzammil.
    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS M. Kholid menambahkan bahwa pihaknya tengah menentukan waktu yang tepat untuk menemui Prabowo.
    Selain Prabowo dan Anies, lanjut dia, kepengurusan baru PKS juga membuka peluang bertemu dengan tokoh pimpinan partai politik lainnya.
    “Sebagaimana disampaikan oleh Presiden PKS, bahwa kepengurusan baru akan merencanakan bersilaturahim dengan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Kita sedang mengatur teknisnya untuk mencari waktu beliau,” ungkap Kholid.
    “Dan akan berencana juga untuk silaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya dan pimpinan partai politik lainnya, para sahabat-sahabat partai politik lainnya. Insyaallah, itu yang akan menjadi rencana kita,” tambah dia.
    Berikut susunan lengkap Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS masa bakti 2025-2030:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daging Kurban Masjid Agung Al Azhar Jakarta Akan Disalurkan ke Palestina – Page 3

    Daging Kurban Masjid Agung Al Azhar Jakarta Akan Disalurkan ke Palestina – Page 3

    Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi khotib Sholat Idul Adha 1446 H/2025 M di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Dalam khutbahnya, Anies menyampaikan pesan kesetaraan.

    “Saat ini, kita menyaksikan jutaan manusia berpakaian ihram di tanah suci, kita disadarkan pada hakikat kemanusiaan, semua setara, tidak ada pembesar dan rakyat kecil, tak ada raja tak ada hamba sahaya, tak ada kaya tak ada miskin, hanya semua manusia di hadapan Allah,” kata Anies dalam khutbah di Jakarta, Jumat (2/6/2025) seperti dilansir Antara.

    Menurut Anies, di saat yang sama pada saat jemaah melaksanakan salat Ied di Masjid Agung Al-Azhar, jutaan jemaah haji sedang menjalankan rukun haji di tanah suci.

    Anies menerangkan, semua jemaah haji mengenakan dua helai kain putih. Namun, sekembalinya dari haji, kesetaraan itu seolah menguap di kota-kota.

    “Di satu sisi restoran mewah dengan penuh pengunjung, di sisi lain anak-anak memeluk sampah demi sesuap nasi. Mobil-mobil mewah melintas di jalan yang sama dengan gerobak pedagang sayur yang mulai bekerja sebelum subuh,” jelasnya.

    Dia menerangkan, itu bukan pemandangan di negeri asing, melainkan di halaman rumah sendiri.

     

  • MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Anies Harap Sampai Kelas 12

    MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Anies Harap Sampai Kelas 12

    Jakarta –

    Eks Mendikbud Anies Baswedan bicara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemerintah pusat dan daerah menggratiskan biaya sekolah swasta untuk SD-SMP. Anies menyebut pada prinsipnya kesetaraan pendidikan bagi anak-anak tak boleh ada kendala.

    “Saya dari dulu kan selalu menyampaikan pada prinsipnya kesetaraan kesempatan jangan ada kendala sehingga anak tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar apapun kendalanya,” kata Anies di kawasan Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2025).

    Anies mengatakan ada faktor lain dalam penentuan pendidikan. Pemerintah juga dinilai perlu memerhatikan akomodasi yang disediakan ke siswa hingga keberlangsungan pendidikan di masing-masing keluarga.

    “Apakah itu jarak? Apakah itu biaya? Dan biaya itu kalau untuk pendidikan sering kali bukan hanya biaya pendidikannya saja, tapi biaya menuju pendidikan karena buat keluarga, anak 3 kalau lokasi pendidikan beda-beda itu semua pakai kendaraan itu kalau pagi biaya transportasi. Jadi unsur biaya itu ada banyak,” tambahnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan keputusan MK sebagai terobosan. Anies pun berharap pendidikan gratis bisa didapat oleh masyarakat RI sampai kelas 12.

    “Dan karena itulah akses itu salah satunya adalah biaya pendidikan kita harus setarakan akses itu salah satu hal yang paling kami sampaikan. Jadi saya berharap dengan adanya terobosan-terobosan terkait ini. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan sampai kelas 12,” ujarnya.

    “Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa,” ujar Enny.

    MK berpandangan negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Oleh karena itu, kata Enny, frasa ‘tanpa memungut biaya’ dapat menimbulkan perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri dan harus bersekolah di sekolah swasta dengan beban biaya yang lebih besar.

    (dwr/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anies Jadi Khatib Shalat Idul Adha di Masjid Agung Al Azhar, Sampaikan Pesan Kesetaraan – Page 3

    Anies Jadi Khatib Shalat Idul Adha di Masjid Agung Al Azhar, Sampaikan Pesan Kesetaraan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022, Anies Baswedan menyampaikan pesan kesetaraan dalam khutbah shalat Idul Adha 1446 Hijriah/2025 di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan.

    “Saat ini, kita menyaksikan jutaan manusia berpakaian ihram di tanah suci, kita disadarkan pada hakikat kemanusiaan, semua setara, tidak ada pembesar dan rakyat kecil, tak ada raja tak ada hamba sahaya, tak ada kaya tak ada miskin, hanya semua manusia di hadapan Allah,” kata Anies dalam khutbah di Jakarta, Jumat (2/6/2025) seperti dilansir Antara.

    Menurut Anies, di saat yang sama pada saat jemaah melaksanakan salat Ied di Masjid Agung Al-Azhar, jutaan jemaah haji sedang menjalankan rukun haji di tanah suci.

    Anies menerangkan, semua jemaah haji mengenakan dua helai kain putih. Namun, sekembalinya dari haji, kesetaraan itu seolah menguap di kota-kota.

    “Di satu sisi restoran mewah dengan penuh pengunjung, di sisi lain anak-anak memeluk sampah demi sesuap nasi. Mobil-mobil mewah melintas di jalan yang sama dengan gerobak pedagang sayur yang mulai bekerja sebelum subuh,” jelasnya.

    Dia menerangkan, itu bukan pemandangan di negeri asing, itu adalah pemandangan di halaman rumah sendiri, sementara kota selalu menjadi tanda dari kesehatan dari peradaban lebih luas.

    Dalam sejarah Islam, peradaban dibangun dan diawali dengan menata ulang sebuah kota.

    Kemudian, dia menyoroti orang-orang Yunani yang menggambarkan kota ditata dengan baik dengan menghadirkan kebaikan dan keadilan adalah tanda peradaban yang sehat.

    “Sebaliknya, kota yang ditandai dengan ketidakadilan itu adalah penanda sebuah masyarakat yang sakit. Islam tumbuh besar ketika nabi besar Muhammad SAW memimpin dari sebuah kota, Islam adalah agama yang tumbuh besar di kota dan di kota itulah peradaban Islam dibangun dan menjadi rujukan hingga kini,” katanya.

     

  • Usai Jadi Khatib Shalat Iduladha di Masjid Al-Azhar, Anies Diserbu Jemaah dan Diteriaki Presiden

    Usai Jadi Khatib Shalat Iduladha di Masjid Al-Azhar, Anies Diserbu Jemaah dan Diteriaki Presiden

    GELORA.CO – Mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan diserbu ribuan jemah Salat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2025).

    Pada Salat Idul Adha hari ini, Anies bertugas sebagai khatib dengan tema khutbah “Kurban, Kota, dan Agenda Keadilan”.

    Tak lama setelah khutbah selesai disampaikan, ribuan jemaah langsung mengerubungi Anies.

    Para jemaah berdiri dan mendekat ke arah Anies yang berdiri di atas mimbar di lapangan hijau Masjid Agung Al-Azhar.

    Mereka berburu foto bersama Anies hingga sekadar berjabat tangan dengan mantan capres RI itu.

    “Pak Anies, Pak Anies, foto dong pak,” teriak salah satu jemaah yang sudah menyiapkan ponselnya untuk selfie.

    Salah satu jemaah bahkan sempat meneriaki Anies dengan sebutan presiden.

    “Anies presiden, Anies presiden, Anies presiden,” ucap jemaah tersebut.

    Momen Anies dikerumuni para jemaah itu terjadi selama sekitar 15 menit sebelum akhirnya berjalan menuju pelataran masjid untuk meladeni wawancara dengan awak media.

  • Majelis Syura Full Mendukung Koalisi Prabowo

    Majelis Syura Full Mendukung Koalisi Prabowo

    GELORA.CO – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2025-2030, Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa partainya berkomitmen penuh mendukung koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo juga menjadi komitmen dari Majelis Syura PKS yang saat ini dipimpin Mohamad Sohibul Iman.

    “Majelis Syura full mendukung koalisi. Sehingga tidak ada perdebatan tentang koalisi di Majelis Syura,” ujar Almuzzammil dalam jumpa pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    PKS, kata Almuzzammil, menginginkan pemerintahan Prabowo berhasil selama memimpin Indonesia pada periode 2024-2029.

    Jika pemerintahan Prabowo berhasil, maka akan menjadi kebahagiaan bagi 280 juta masyarakat Indonesia.

    “Tentu kami ikut berbahagia karena kami berada di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai mitra koalisi, kami akan berupaya bagaimana Pak Presiden Prabowo berhasil dengan seluruh berbagai programnya,” ujar Almuzzammil.

    PKS sendiri dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 mendukung Prabowo sebagai calon presiden.

    Namun pada Pilpres 2024, PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Setelah Pilpres 2024, PKS menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Yasierli masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Penyegaran Kepengurusan

    Di samping itu, PKS memiliki tekad untuk menjadi partai yang responsif terhadap aspirasi rakyat, serta berkontribusi secara strategis dalam membangun Indonesia yang adil, inklusif, dan bermartabat.

    “PKS akan terus berinovasi dan memperkuat peranannya sebagai pelayan rakyat. Dengan semangat baru dalam kepemimpinan, kami optimistis dapat menghadirkan politik yang lebih solutif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” ujar Almuzzammil.

    PKS juga melakukan regenerasi terhadap kepengurusannya. Salah satunya dengan menunjuk Muhammad Kholid sebagai Sekretaris Jenderal periode 2025-2030, menggantikan Aboe Bakar Al-Habsyi.

    Penunjukkan Kholid disebut sebagai bagian dari penyegaran struktur di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS.

    “Muhammad Kholid adalah sosok muda, cerdas, dan memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan politik di PKS,” ujar Almuzzammil.

    “Dengan pengalamannya sebagai juru bicara PKS dan anggota DPR RI, kami yakin beliau mampu menjalankan amanah sebagai Sekretaris Jenderal dengan baik dan penuh tanggung jawab,” sambungnya.

  • Loyalis Jokowi Soal Forum Purnawirawan TNI yang Usul Pemakzulan Gibran: Jenderal Pendukung AMIN

    Loyalis Jokowi Soal Forum Purnawirawan TNI yang Usul Pemakzulan Gibran: Jenderal Pendukung AMIN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto angkat suara. Terkait Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming.

    Menurutnya usulan tersebut gampang terbaca. Karena yang melakukannya adalah pendukung Amin. Akronim yang digunakan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

    “Gampang kebaca; yang lempar bola Jenderal pendukung Amin,” kata Dede dikutip dari unggahannya di X, Kamis (5/6/2025).

    Selain itu, ia menuding isu itu digoreng ole politisi dan pendengung.

    “Yang gocek politisi moncong bodas, yang amplifikasi bajer minta judol & anak gabah,” ujarnya.

    “Sindikat 16/24 pengecut yang tak terima Keok Pilpres,” tambah loyalis Jokowi ini. Di Iki

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyurati DPR-MPR untuk memakzulkan Gibran. Pengiriman surat itu dikonfirmasi Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio.

    “Iya itu kita sudah kirimkan surat ke DPR, MPR. Itu surat sudah disetujui sama Pak Try, kemudian sudah dikirim tanggal 2 kemarin, hari Senin ke DPR MPR dan DPD RI,” kata Bimo kepada jurnalis pada Selasa 3 Juni 2025.

    Ada delapan tuntutan, kata Bimo. Sala satunya mengusulkan pergantian wakil presiden.

    “Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,” bunyi surat tersebut.
    (Arya/Fajar)

  • Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, mengungkapkan alasan mengapa
    kepuasan publik
    terhadap Presiden RI
    Prabowo Subianto
    tinggi, padahal di saat yang sama, rakyat sedang mengeluhkan lapangan kerja dan harga sembako yang mahal.
    Adjie menyampaikan, hal pertama yang LSI Denny JA temukan adalah karena faktor
    personal branding
    alias penjenamaan pribadi Prabowo yang masih kuat.
    Hal tersebut disampaikan Adjie dalam jumpa pers virtual LSI Denny JA, Rabu (4/6/2025).
    “Alasan mengapa publik cemas atau tidak puas dengan lapangan kerja dan harga sembako mahal, tetapi kenapa kepuasan terhadap Prabowo masih tinggi (81,2 persen)? Hal yang pertama yang kami temukan adalah karena aspek
    personal branding
    Prabowo masih kuat,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, meski sudah memasuki bulan ke-7 pasca pemerintahan baru berkuasa, citra pribadi Prabowo masih kuat.
    Dia turut mengungkit tingkat pengenalan Prabowo di kalangan rakyat Indonesia yang mencapai 98 persen.
    Selain itu, tingkat kesukaan publik terhadap Prabowo juga tinggi, sehingga bisa menutupi kekurangan dari kebijakan Prabowo.
    “Ini terbukti dalam temuan survei kami, pengenalannya ya, pengenalannya sudah pasti sangat maksimal, di atas 90 persen, 98,0 persen, namun kesukaannya di angka 94,4 persen. Ini kesukaan yang cukup tinggi, saya pikir tidak banyak berubah, bahkan naik satu dua poin dibanding pilpres kemarin, kesukaan terhadap Prabowo,” jelasnya.
    “Jadi kesukaan ini penting. Faktor kesukaan itu bisa kemudian menjadi benteng yang kokoh ketika ada kekurangan-kekurangan dalam hal kebijakan. Dari teori komunikasi politik maupun teori perilaku pemilih, kita tahu banyak sekali menjelaskan itu. Faktor personal bisa menutupi kekurangan kebijakan,” sambung Adjie.
    Meski demikian, Adjie meyakini faktor pengenalan dan kesukaan ini tidak akan berlangsung lama.
    Yang pasti sejauh ini,
    personal branding
    Prabowo masih berpengaruh untuk membuat persepsi publik secara umum masih positif.
    Faktor kedua, Adjie memaparkan, masih ada efek bulan madu politik atau
    political honeymoon
    .
    Adjie mengatakan, bulan madu politik biasanya berlangsung kurang lebih 6-12 bulan.
    Pemerintahan saat ini masih dalam kurun waktu bulan madu politik tersebut.
    Dengan begitu, ketika masa bulan madu, secara psikologi politik, publik masih memberikan toleransi terhadap apa yang belum diselesaikan oleh pemerintahan baru.
    Sebab, menurut Adjie, publik merasakan ada tanda-tanda iktikad baik dari pemerintah untuk bekerja lebih keras.
    “Jadi ada tanda-tanda baik, ada iktikad baik dari pemerintah. Walaupun ini belum berjalan, namun mereka percaya bahwa akan dilaksanakan atau akan direalisasikan janji-janji politik pemerintahan tersebut. Jadi masa bulan madu ini memang masih masa-masa toleransi,” jelasnya.

    Yang ketiga, Adjie mengatakan, masyarakat menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan ke arah yang benar.
    Dia menyebut, 81,0 persen responden menyatakan bahwa negara Indonesia sedang mengarah pada jalur yang benar, sehingga mereka yakin bahwa apa yang dijanjikan dan dilaksanakan akan dituntaskan.
    “Sehingga memang masih ada harapan di situ,” katanya.
    Sementara itu, faktor keempat adalah minimnya oposisi.
    Adjie menyoroti tidak adanya oposisi yang mempesona ataupun menawarkan narasi ekonomi yang berbeda dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Itu belum muncul, baik oposisi yang datang dari capres yang kalah dalam pemilu, misalnya Anies atau Ganjar, maupun oposisi yang datang dari parpol, misalnya PDI-P atau Nasdem,” jelas Adjie.
    “Ini juga sangat minim muncul narasi-narasi yang kontra atau narasi-narasi yang berbeda yang bisa kemudian menjadi alternatif bagi publik. Sehingga memang minimnya oposisi ini juga kemudian membuat persepsi umum terhadap pemerintah tidak banyak mengalami perubahan,” imbuhnya.
    Lembaga survei LSI Denny JA mengungkapkan 81,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Sebelumnya, Adjie Alfaraby menyebut kepuasan publik yang tinggi itu dapat menjadi modal legitimasi kuat bagi Prabowo-Gibran.
    ”
    Kepuasan publik
    yang tinggi ini juga menjadi modal legitimasi yang kuat bagi pemerintahan baru. Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran di 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebesar 81,2 persen,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, survei tersebut membuktikan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran masih tinggi, yakni di atas 80 persen.
    Dia mengeklaim publik merasa bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih baik. “Jadi mereka yang menyatakan puas 81,2 persen, hanya 18,3 persen yang (tidak puas),” ucapnya.
    Lalu, Adjie mengakui bahwa terdapat paradoks dalam surveinya ini.
    Sebab, meski kepuasan terhadap pemerintah tinggi, masyarakat merasa lapangan kerja susah hingga mengeluhkan harga sembako mahal.
    “Tentunya sebagai secara awam, kita menilai bahwa ini adalah suatu paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, publik merasakan langsung aspek-aspek yang sifatnya sangat mikro, terkait dengan lapangan kerja, kemudian sembako yang mahal,” kata Adjie.
    “Tetapi di sisi lain secara umum mereka menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kader PSI Dian Sandi Klaim Punya Bukti Akun Fufufafa Bukan Milik Gibran: Itu Ciptaan Orang Lain

    Kader PSI Dian Sandi Klaim Punya Bukti Akun Fufufafa Bukan Milik Gibran: Itu Ciptaan Orang Lain

    GELORA.CO –  Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, siap menunjukkan bukti kuat bahwa akun Fufufafa yang sebelumnya membuat gaduh publik itu, bukan milik Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Sandi mengatakan, akun Fufufafa itu dibuat oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menjatuhkan Gibran.

    Pernyataan Sandi itu terungkap saat ia menanggapi komentar warganet pada postingannya yang mengunggah pujian terhadap sikap Gibran ketika bertemu Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

    Di mana, Try Sutrisno merupakan salah satu tokoh yang disebut ‘merestui’ pemakzulan Gibran.

    “Pada waktunya nanti, saya akan keluarkan bukti yang tidak terbantahkan, bahwa; akun itu ciptaan seseorang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Mas Gibran,” ungkapnya, dikutip dari Wartakotalive.com, Rabu (4/6/2025).

    Terkait dengan akun Fufufafa ini, hal tersebut masuk dalam poin-poin landasan Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran.

    Disebutkan bahwa akun itu berisi hinaan terhadap sejumlah tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Anies Baswedan.

    Tentang Akun Fufufafa

    Sebelumnya, akun Fufufafa yang disorot jejak digitalnya karena diduga milik Gibran itu, pertama kali mendapatkan perhatian publik usai diungkap oleh sebuah akun X.

    Akun itu menemukan jejak digital penghinaan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan putranya Didit Hediprasetyo. 

    Berdasarkan penelusuran, Fufufafa juga melontarkan hinaan kepada mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Titiek Soeharto, dan Anies Baswedan.

    Selain itu, akun Fufufafa juga diketahui memberikan komentar rasis dan ofensif kepada berbagai kelompok, salah satu adalah etnis Papua. 

    Pakar Telematika, Roy Suryo pun meyakini bahwa pemilik akun Fufufafa adalah Gibran. 

    “Saya bicara teknis saja bahwa 99,9 persen memang akun Fufufafa itu loud and clear adalah akun milik mantan Wali Kota Solo ataupun Wakil Presiden Terpilih kita, Gibran,” ujarnya dalam acara Talkshow Overview Tribunnews, pada Rabu, 18 September 2024 lalu.

    Roy Suryo mengaku menggunakan dua pendekatan untuk pernyataan tersebut, yakni dengan pendekatan socio technical dan pendekatan pure technical.

    Pada pendekatan socio technical, Roy Suryo mengamati pada cara menulis di akun Fufufafa dan hasilnya beberapa kata ditulis dengan gaya sama yang juga digunakan di akun media sosial Chili Pari, nama usaha milik Gibran.

    “Cara menulis seseorang itu tidak pernah berubah, ketika dia menuliskan kata ‘yang’ itu dengan cara ‘yg’, clear betul ketika akun dia yang lain yakni Chili Pari, dia menggunakan gaya bahasa yang sama,” lanjut Roy.

    Kemudian, pada pendekatan pure technical, kata Roy Suryo, akun Anonymous mencoba untuk melakukan checking terhadap nomor handphone yang digunakan Fufufafa, yakni 0899 belakangnya 33.

    “Nomor tersebut ternyata ketika digunakan untuk recovery emergency kemudian dimasukkan email yang digunakan yakni email Chili Pari langsung masuk ke Fufufafa. Itu artinya clear betul tidak bisa terbantahkan lagi,” ujar Roy Suryo.

    Mengenai hal ini, Roy Suryo mengaku tidak memiliki niatan apapun saat memberikan pernyataan soal Fufufafa, dirinya hanya berharap kejujuran segera diungkap.

    “Kalau iya katakanlah iya kalau tidak katakanlah tidak,” katanya lagi.

    Landasan Usulan Pemakzulan Gibran

    Selain menyinggung persoalan moral, etika, dan dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus akun media sosial “Fufufafa” itu, Forum Purnawirawan TNI juga menyebutkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan Gibran sebagai wapres. 

    Di antaranya adalah UUD 1945 Amandemen Ketiga, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

    Forum Purnawirawan TNI menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang dinilai sarat pelanggaran hukum. 

    Dalam hal ini, mereka mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. 

    Menurut Forum Purnawirawan TNI, keputusan tersebut cacat secara hukum karena adanya konflik kepentingan.

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung, paman dan keponakan, antara Ketua MK Anwar Usman dengan saudara Gibran Rakabuming Raka,” tulis Forum dalam surat tersebut.

    Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan TNI juga mengungkap alasan kepatutan dan kelayakan.

    Di mana, mereka menilai Gibran belum memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin Indonesia.

    “Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini,” demikian forum membeberkan alasan kepatutan.

    Tak hanya itu saja, Forum Purnawirawan TNI juga kembali mengingatkan soal laporan dugaan korupsi yang disampaikan akademisi Ubedilah Badrun pada 2022.

    Laporan itu menyinggung dugaan relasi bisnis antara Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, terkait suntikan dana dari perusahaan modal ventura ke sejumlah usaha rintisan milik keduanya.

    “Berdasarkan uraian tersebut, kami mendesak agar DPR RI segera memproses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka,” ucap Forum dalam suratnya.

    Diketahui bahwa ada empat purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni sebagai berikut:

    Jenderal TNI (Purn) Fachrul RaziMarsekal TNI (Purn) Hanafie AsnanJenderal TNI (Purn) Tyasno SoedartoLaksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

  • Nama Sandiaga Uno, Anies, hingga Jokowi juga Masuk Bursa Caketum PPP

    Nama Sandiaga Uno, Anies, hingga Jokowi juga Masuk Bursa Caketum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan membeberkan beberapa nama internal ataupun eksternal yang masuk dalam bursa calon ketua umum PPP untuk periode mendatang.

    Menurutnya, hingga sejauh ini figur terkuat yang akan menjadi calon ketua umum berasal dari internal partai yakni pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.

    “Ya, yang muncul di permukaan hari ini beliau [Mardiono], sejauh ini masih beliau. Kita nggak tahu Pak Sandi, Pak Amir Uskara kemudian Pak Sekjen Arwani Thomafi apakah sekarang diam-diam dulu, nanti akan muncul di kemudian hari, kita nggak tahu,” bebernya saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, Mardiono menjadi figur terkuat karena hanya dia yang kini melakukan konsolidasi dan bahkan mendapatkan dukungan dari wilayah dalam forum musyawarah kerja wilayah.

    Sementara itu, lanjut dia, dari eksternal nama-nama yang muncul saat ini ada mantan KSAD Dudung Abdurachman, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). 

    Dikatakan Usman, rata-rata nama-nama tersebut kerap muncul karena mereka dikabarkan pernah melakukan pertemuan atau berkomunikasi dengan para pimpinan partai.

    “Tapi yang eksternal ini kan belum ada pernyataan secara langsung dari yang bersangkutan ya. Masih beredar dari tim lah, tim suksesnya atau kader atau apalah ya, maksudnya beredar di permukaan aja. Kecuali Gus Ipul maupun Dudung sudah memberikan pernyataan untuk tidak maju,” jelasnya.

    Teranyar, lanjutnya, nama eksternal yang kini mengemuka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nama Jokowi muncul dari usulan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.

    “Irfan Pulungan nyampaikan bahwa bagus juga kalau ada yang mendorong nama Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowinya sudah dikomunikasikan dengan Pak Irfan Pulungan? Terus apakah Pak Jokowi yang bersedia? Kita juga nggak tahu. Karena ini baru isu. Baru namanya diwacanakan oleh Pak Irfan Pulungan,” tegasnya.

    Sementara untuk nama Anies Baswedan, Usman menyebut ini muncul karena Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy mengeluarkan pernyataan bahwa PPP sudah lama membangun komunikasi dengan Anies.

    “Belakangan baru ada pernyataan Gus Rommy ‘termasuk Anies juga saya datangi’ katanya begitu. Nah baru kemudian belakangan terakhir ini muncul namanya [Anies] disampaikan oleh salah satu pengurus DPW di DKI Jakarta,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy menuturkan bahwa dinamika PPP dalam hal bursa calon ketua umum ini masih cair karena usulan-usulan dari daerah itu beragam.

    Menurutnya, ada yang masih mengusulkan Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan Dudung Abdurachman. Nama Dudung masih ada karena salah satu ketua DPC PPP kerabatnya.

    “Kemudian Pak Amran, banyak sekali itu yang mengusulkan terutama dari Sulawesi Selatan dan figur-figur yang lain. Ya bisa saja itu masih akan terus berkembang karena muktamar masih akan diselenggarakan antara Agustus atau September,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (2/6/2025).