Tag: Anies Baswedan

Kader PSI Dian Sandi Klaim Punya Bukti Akun Fufufafa Bukan Milik Gibran: Itu Ciptaan Orang Lain

GELORA.CO – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, siap menunjukkan bukti kuat bahwa akun Fufufafa yang sebelumnya membuat gaduh publik itu, bukan milik Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka.

Sandi mengatakan, akun Fufufafa itu dibuat oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menjatuhkan Gibran.

Pernyataan Sandi itu terungkap saat ia menanggapi komentar warganet pada postingannya yang mengunggah pujian terhadap sikap Gibran ketika bertemu Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

Di mana, Try Sutrisno merupakan salah satu tokoh yang disebut ‘merestui’ pemakzulan Gibran.

“Pada waktunya nanti, saya akan keluarkan bukti yang tidak terbantahkan, bahwa; akun itu ciptaan seseorang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Mas Gibran,” ungkapnya, dikutip dari Wartakotalive.com, Rabu (4/6/2025).

Terkait dengan akun Fufufafa ini, hal tersebut masuk dalam poin-poin landasan Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran.

Disebutkan bahwa akun itu berisi hinaan terhadap sejumlah tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Anies Baswedan.

Tentang Akun Fufufafa

Sebelumnya, akun Fufufafa yang disorot jejak digitalnya karena diduga milik Gibran itu, pertama kali mendapatkan perhatian publik usai diungkap oleh sebuah akun X.

Akun itu menemukan jejak digital penghinaan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan putranya Didit Hediprasetyo.

Berdasarkan penelusuran, Fufufafa juga melontarkan hinaan kepada mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Titiek Soeharto, dan Anies Baswedan.

Selain itu, akun Fufufafa juga diketahui memberikan komentar rasis dan ofensif kepada berbagai kelompok, salah satu adalah etnis Papua.

Pakar Telematika, Roy Suryo pun meyakini bahwa pemilik akun Fufufafa adalah Gibran.

“Saya bicara teknis saja bahwa 99,9 persen memang akun Fufufafa itu loud and clear adalah akun milik mantan Wali Kota Solo ataupun Wakil Presiden Terpilih kita, Gibran,” ujarnya dalam acara Talkshow Overview Tribunnews, pada Rabu, 18 September 2024 lalu.

Roy Suryo mengaku menggunakan dua pendekatan untuk pernyataan tersebut, yakni dengan pendekatan socio technical dan pendekatan pure technical.

Pada pendekatan socio technical, Roy Suryo mengamati pada cara menulis di akun Fufufafa dan hasilnya beberapa kata ditulis dengan gaya sama yang juga digunakan di akun media sosial Chili Pari, nama usaha milik Gibran.

“Cara menulis seseorang itu tidak pernah berubah, ketika dia menuliskan kata ‘yang’ itu dengan cara ‘yg’, clear betul ketika akun dia yang lain yakni Chili Pari, dia menggunakan gaya bahasa yang sama,” lanjut Roy.

Kemudian, pada pendekatan pure technical, kata Roy Suryo, akun Anonymous mencoba untuk melakukan checking terhadap nomor handphone yang digunakan Fufufafa, yakni 0899 belakangnya 33.

“Nomor tersebut ternyata ketika digunakan untuk recovery emergency kemudian dimasukkan email yang digunakan yakni email Chili Pari langsung masuk ke Fufufafa. Itu artinya clear betul tidak bisa terbantahkan lagi,” ujar Roy Suryo.

Mengenai hal ini, Roy Suryo mengaku tidak memiliki niatan apapun saat memberikan pernyataan soal Fufufafa, dirinya hanya berharap kejujuran segera diungkap.

“Kalau iya katakanlah iya kalau tidak katakanlah tidak,” katanya lagi.

Landasan Usulan Pemakzulan Gibran

Selain menyinggung persoalan moral, etika, dan dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus akun media sosial “Fufufafa” itu, Forum Purnawirawan TNI juga menyebutkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan Gibran sebagai wapres.

Di antaranya adalah UUD 1945 Amandemen Ketiga, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Forum Purnawirawan TNI menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang dinilai sarat pelanggaran hukum.

Dalam hal ini, mereka mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Forum Purnawirawan TNI, keputusan tersebut cacat secara hukum karena adanya konflik kepentingan.

“Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung, paman dan keponakan, antara Ketua MK Anwar Usman dengan saudara Gibran Rakabuming Raka,” tulis Forum dalam surat tersebut.

Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan TNI juga mengungkap alasan kepatutan dan kelayakan.

Di mana, mereka menilai Gibran belum memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin Indonesia.

“Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini,” demikian forum membeberkan alasan kepatutan.

Tak hanya itu saja, Forum Purnawirawan TNI juga kembali mengingatkan soal laporan dugaan korupsi yang disampaikan akademisi Ubedilah Badrun pada 2022.

Laporan itu menyinggung dugaan relasi bisnis antara Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, terkait suntikan dana dari perusahaan modal ventura ke sejumlah usaha rintisan milik keduanya.

“Berdasarkan uraian tersebut, kami mendesak agar DPR RI segera memproses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka,” ucap Forum dalam suratnya.

Diketahui bahwa ada empat purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni sebagai berikut:

Jenderal TNI (Purn) Fachrul RaziMarsekal TNI (Purn) Hanafie AsnanJenderal TNI (Purn) Tyasno SoedartoLaksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

04/06/2025 15:34
Nama Sandiaga Uno, Anies, hingga Jokowi juga Masuk Bursa Caketum PPP

Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan membeberkan beberapa nama internal ataupun eksternal yang masuk dalam bursa calon ketua umum PPP untuk periode mendatang.

Menurutnya, hingga sejauh ini figur terkuat yang akan menjadi calon ketua umum berasal dari internal partai yakni pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.

“Ya, yang muncul di permukaan hari ini beliau [Mardiono], sejauh ini masih beliau. Kita nggak tahu Pak Sandi, Pak Amir Uskara kemudian Pak Sekjen Arwani Thomafi apakah sekarang diam-diam dulu, nanti akan muncul di kemudian hari, kita nggak tahu,” bebernya saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (2/6/2025).

Menurutnya, Mardiono menjadi figur terkuat karena hanya dia yang kini melakukan konsolidasi dan bahkan mendapatkan dukungan dari wilayah dalam forum musyawarah kerja wilayah.

Sementara itu, lanjut dia, dari eksternal nama-nama yang muncul saat ini ada mantan KSAD Dudung Abdurachman, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Dikatakan Usman, rata-rata nama-nama tersebut kerap muncul karena mereka dikabarkan pernah melakukan pertemuan atau berkomunikasi dengan para pimpinan partai.

“Tapi yang eksternal ini kan belum ada pernyataan secara langsung dari yang bersangkutan ya. Masih beredar dari tim lah, tim suksesnya atau kader atau apalah ya, maksudnya beredar di permukaan aja. Kecuali Gus Ipul maupun Dudung sudah memberikan pernyataan untuk tidak maju,” jelasnya.

Teranyar, lanjutnya, nama eksternal yang kini mengemuka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nama Jokowi muncul dari usulan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.

“Irfan Pulungan nyampaikan bahwa bagus juga kalau ada yang mendorong nama Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowinya sudah dikomunikasikan dengan Pak Irfan Pulungan? Terus apakah Pak Jokowi yang bersedia? Kita juga nggak tahu. Karena ini baru isu. Baru namanya diwacanakan oleh Pak Irfan Pulungan,” tegasnya.

Sementara untuk nama Anies Baswedan, Usman menyebut ini muncul karena Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy mengeluarkan pernyataan bahwa PPP sudah lama membangun komunikasi dengan Anies.

“Belakangan baru ada pernyataan Gus Rommy ‘termasuk Anies juga saya datangi’ katanya begitu. Nah baru kemudian belakangan terakhir ini muncul namanya [Anies] disampaikan oleh salah satu pengurus DPW di DKI Jakarta,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy menuturkan bahwa dinamika PPP dalam hal bursa calon ketua umum ini masih cair karena usulan-usulan dari daerah itu beragam.

Menurutnya, ada yang masih mengusulkan Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan Dudung Abdurachman. Nama Dudung masih ada karena salah satu ketua DPC PPP kerabatnya.

“Kemudian Pak Amran, banyak sekali itu yang mengusulkan terutama dari Sulawesi Selatan dan figur-figur yang lain. Ya bisa saja itu masih akan terus berkembang karena muktamar masih akan diselenggarakan antara Agustus atau September,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (2/6/2025).

03/06/2025 05:22
Anies Baswedan Dianggap Calon Kandidat Kuat Menjadi Ketua Umum Partai PPP

GELORA.CO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menghadapi momen krusial dalam menentukan sosok Ketua Umum yang dinilai layak membawa partai Islam tersebut kembali ke parlemen setelah gagal lolos ambang batas pada Pemilu Legislatif 2024.

Sejumlah nama mencuat dari internal maupun eksternal partai, memunculkan perdebatan strategis di tubuh PPP.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyatakan bahwa pemilihan Ketua Umum PPP menjadi salah satu isu politik paling menarik saat ini.

“PPP sedang mencari siapa kira-kira Ketua Umum partai yang dinilai punya segala-galanya, modal sosial, modal politik, modal ekonomi,” ujarnya, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Adi Prayitno Official pada Senin, 2 Juni 2025.

Menurutnya, gagalnya PPP menembus parlemen untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi pukulan telak yang memaksa partai melakukan evaluasi mendalam.

Dalam proses itu, muncul nama-nama eksternal seperti Saifullah Yusuf, Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dan Amran Sulaiman.

Bahkan, Joko Widodo disebut sebagai sosok yang memiliki daya dorong besar bagi kebangkitan PPP, seperti yang disampaikan oleh elite PPP, Ade Irfan Pulungan.

Namun, sebagian besar nama eksternal tersebut menghadapi hambatan struktural karena syarat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP yang menyebutkan calon Ketua Umum harus pernah menjadi pengurus DPP minimal satu periode.

“Nama-nama seperti Pak Dudung, Pak Amran, Pak Saifullah Yusuf, termasuk Pak Jokowi, tidak masuk dalam kategori ini,” kata Adi.

Menariknya, nama Anies Baswedan juga mencuat sebagai salah satu kandidat kuat.

Menurut Adi, Anies memiliki basis pemilih yang tumpang tindih dengan konstituen PPP, bahkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2024.

“Basis konstituen PPP, loyalis-loyalis PPP yang ada di akar rumput, terkonfirmasi mayoritas memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024,” ucapnya.

Namun, kedekatan Anies dengan PPP secara kultural dan ideologis belum tentu menjadi modal politik yang cukup.

“Anies punya jarak psikologis, bahkan tembok tebal dengan pemerintah hari ini,” ujarnya.

Di sisi lain, PPP memerlukan figur yang tidak hanya kuat di akar rumput tetapi juga memiliki akses ke kekuasaan politik nasional.

Nama-nama lain seperti Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono masih dianggap punya peluang besar. “Internal PPP masih yakin bahwa Plt Pak Mardiono dinilai mampu mengantarkan PPP kembali berjaya dan lolos ke parlemen,” kata Adi.

02/06/2025 15:27
Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menjelang Muktamar
Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
ketua umum PPP
mulai menghangat.
Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
Sebagian pihak menganggap Plt
Ketua Umum PPP
Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
calon ketua umum PPP
pada muktamar mendatang.
Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
Effort
untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
“Karenanya dibutuhkan
extra ordinary power
dan
extra ordinary leader
untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
Joko Widodo
dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
“Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
juga disebut-sebut.
Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
“Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
“Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.

“Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
“Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
“Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
“Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
calon Ketua Umum PPP
dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
“Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
“Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
“Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.

“Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
“Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
“Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
“(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
Kompas.com
, Sabtu (31/5/2025).
Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
“Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/06/2025 09:27
Romahurmuziy Bantah "Obral" Kursi Ketum PPP: Tak Ada Jual-Beli Nasional 2 Juni 2025

Romahurmuziy Bantah “Obral” Kursi Ketum PPP: Tak Ada Jual-Beli
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Majelis Pertimbangan
PPP

Romahurmuziy
(Rommy) membantah anggapan dirinya mengobral atau memperdagangkan kursi Ketua Umum (Ketum) PPP.
“Dagang itu kan kalau ada yang menjual, ada yang membeli. Ini kan tidak ada yang menjual, dan tidak ada yang membeli,” ujar Rommy saat dihubungi
Kompas.com
, Minggu (1/6/2025) malam.
Rommy mempertanyakan alat ataupun jenis pembelian jika betul ada perdagangan dalam proses pemilihan Ketum PPP.
Dia menekankan PPP memiliki sejarah panjang, sehingga tidak bisa dibeli oleh apapun.
“Kalau membeli itu belinya mau pakai apa? Dan nilainya berapa?
Wong
PPP ini sejarahnya sangat panjang, tidak terbeli oleh berapapun,” ucapnya.
Rommy menyampaikan, nama-nama calon Ketum PPP yang dia sampaikan sejauh ini merupakan rangkuman dari suara para kader PPP.
Dia mempersilakan awak media untuk menelusuri cabang PPP mana yang menyuarakan nama tertentu.
“Seluruh media bisa mengutip mana-mana cabang yang meneriakkan nama Pak Amran, awalnya itu dari Sulawesi Selatan. Mana-mana yang meneriakkan Pak Anies, kemarin diulangi lagi, itu DKI. Nama Pak Dudung juga muncul karena memang salah satu Ketua DPC PPP di Banten itu adalah kerabat beliau,” jelas Rommy.
“Dan Pak Sandi dan Gus Yasin itu dari awal memang beliau dua kader terbaik partai. Begitu pun kalau nama Gus Ipul itu muncul dari Jawa Timur,” sambungnya.
Maka dari itu, Rommy kembali membantah dirinya disebut memperdagangkan kursi Ketum PPP.
“Dan itu yang saya sampaikan hanya rangkuman saja. Jadi kalau ada yang menyatakan saya memperdagangkan, ya itu tidak mengikuti media saja mungkin, kurang update,” imbuh Rommy.
Sebelumnya, Rommy ramai dikritik akibat langkahnya yang membuka peluang, bahkan menawarkan kursi Ketua Umum PPP kepada tokoh-tokoh eksternal partai.
Sejumlah elite partai berlambang kakbah itu memandang langkah Rommy tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan memperdagangkan partai.
“(Langkah Rommy) Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” kata Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi dalam siaran pers, Senin (26/5/2025).
Rusli menegaskan, PPP punya mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait masuk dan keluarnya anggota partai, termasuk proses pemilihan ketua umum.
“Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa,
ahlan wa sahlan
. Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART,” ujar dia.
Senada dengan Rusli, Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa’i, juga melontarkan kritik tajam terhadap manuver Rommy menjelang Muktamar partai.
Dia menilai Rommy telah menjadikan PPP sebagai barang dagangan demi mendudukkan tokoh eksternal.
“Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral ke mana-mana,” ujar Rifa’i dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan juga menolak upaya menggadaikan PPP ke pihak-pihak eksternal semata-mata demi mengembalikan PPP menjadi partai politik yang punya kursi di parlemen.
Irfan mengingatkan, PPP merupakan partai warisan ulama sehingga jangan sampai tradisi dan jati diri PPP tergerus akibat akuisisi oleh pihak eksternal.
“Yang jelas adalah PPP ini adalah partai warisan ulama, partai yang berbasis pergerakannya tentang kepentingan umat. Nah, kami juga tentu tidak mau ya PPP itu seolah-olah, ya bukan diakuisisi, tapi tergadaikan hanya untuk kepentingan PPP kembali ke Senayan. Nah, itulah yang harus menjadi perhatian itu,” kata Irfan kepada Kompas.com, Selasa (27/5/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/06/2025 05:12
10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) tengah bersiap menggelar Muktamar pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) yang baru.
Bursa calon ketum yang kini mencuat pun lebih didominasi oleh nama-nama dari luar partai atau non-kader.
Namun, satu per satu tokoh yang disebut justru menyatakan penolakan untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut. Diduga kuat tugas berat yang harus langsung dipikul calon ketum jika mereka terpilih, yaitu mengembalikan PPP ke DPR.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, ada sejumlah tokoh nasional masuk dalam bursa calon ketum.
Mereka antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Rommy sendiri tidak memungkiri bahwa ia menawari sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
Langkah ini pun dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.
Meski begitu, Rommy menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa, agar dapat kembali mendapatkan kursi di parlemen.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
Effort
untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (28/5/2025) kemarin.
“Karenanya dibutuhkan
extra ordinary
power dan extra ordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” sambungnya.
Di luar tokoh-tokoh yang disebut Rommy, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mencuat.
Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus anggota partai manapun seusai dipecat dari PDI-P.
Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengeklaim Jokowi adalah sosok yang ideal untuk membawa PPP bangkit.
Menurut dia, Jokowi memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang mumpuni.
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata Irfan kepada Kompas.com.
Selain Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga muncul dalam bursa. Usulan ini disampaikan oleh kader-kader PPP di DKI Jakarta, yang menilai Anies memiliki potensi untuk memperkuat elektabilitas partai.
Namun demikian, nama-nama yang diusulkan dari eksternal justru ternyata menyatakan ketidaksiapan.
Dudung Abdurachman menegaskan dirinya tidak tertarik masuk dunia politik dalam waktu dekat.
“Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” ujar Dudung kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
Dia juga mengaku tidak mengetahui namanya masuk dalam bursa calon ketum PPP.
“Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” tambahnya.
Penolakan serupa datang dari Gus Ipul. Dia menyebut tanggung jawab sebagai ketua umum partai terlalu besar untuk dirinya.
“Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar Gus Ipul di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Mensos pun menyatakan, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
“Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara PPP, Usman M Tokan, menyatakan bahwa keputusan para tokoh yang menolak pencalonan merupakan dinamika biasa dalam dunia politik.
“Saat ini sudah ada pernyataan Gus Ipul tidak sanggup memimpin PPP dan sekarang kalau ada pernyataan Pak Dudung yang mundur dari pencalonan di
Muktamar PPP
, kami anggap hal biasa,” ujar Usman kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
Ia menilai, mundurnya sejumlah nama justru akan membuat kontestasi di Muktamar semakin menarik.
“Ke depan akan semakin seru perebutan kekuasaan politik di PPP untuk menjadi orang nomor satu. Nanti kita lihat pasti akan mengerucut ke beberapa nama baik internal maupun eksternal,” kata Usman.
PPP sendiri menargetkan agar bursa calon ketum mengerucut ke satu atau dua nama pada bulan depan.
Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada pimpinan wilayah dan cabang mempelajari rekam jejak kandidat.
“Kita berharap bulan depan sudah mengerucut ke satu atau dua nama atau lebih. Agar pimpinan wilayah dan cabang bisa mulai mempelajari para kandidat secara saksama sehingga memahami betul akan calon yang akan dipilih,” kata Usman.
Usman pun mengingatkan pentingnya komunikasi sebelum nama-nama eksternal diusulkan ke publik. Hal ini disampaikannya untuk menanggapi munculnya nama Anies Baswedan dari internal DPW PPP DKI Jakarta.
“Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” jelas Usman.
Meski begitu, Usman berpandangan bahwa para kandidat masih memiliki waktu untuk menjalin komunikasi politik hingga Muktamar digelar.
“Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat Muktamar yang akan datang,” ujarnya.
Usman juga menegaskan bahwa PPP terbuka apabila Anies bersedia maju sebagai calon ketua umum. Namun, dia berharap Anies tetap bersama PPP meskipun tidak terpilih nantinya.
“Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama-sama membangun PPP,” tegas Usman.
Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa tidak semua tokoh berminat memimpin PPP karena beban yang tidak ringan.
“(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
Adi menyebut bahwa tantangan ketum PPP sangat besar, yakni mengembalikan partai berlambang Ka’bah ke Parlemen lewat Pemilu 2029.
Dengan begitu, ketua umum baru harus bekerja membangun struktur, memperkuat konsolidasi kader, menggenjot branding partai, dan memastikan logistik tersedia.
“Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ucapnya.
Di samping itu, penolakan dari tokoh seperti Dudung dan Gus Ipul tidak lepas dari posisi mereka yang kini menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto.
“Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya,” jelas Adi.
Sementara terkait wacana Jokowi memimpin PPP, Adi berpandangan mantan Presiden itu lebih cocok bergabung ke partai besar ketimbang partai non-parlemen.
“Saya kira Jokowi itu tidak cocok, baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” kata Adi.
Jika harus memilih, Adi menilai PSI lebih cocok bagi Jokowi karena kedekatan ideologis dan hubungan personal dengan kader dan elite partai tersebut.
Untuk diketahui, nama Jokowi juga disebut-sebut sebagai kandidat calon ketum PSI yang akan menggelar kongres partai di Solo, Jawa Tengah pada Juli mendatang.
“PPP itu sama sekali tidak cocok. Banyak elite-elite PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/06/2025 08:56
Warga Belum Rasakan Program Unggulan 100 Hari Kerja Pramono-Rano Karno Megapolitan 31 Mei 2025

Warga Belum Rasakan Program Unggulan 100 Hari Kerja Pramono-Rano Karno
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Warga menyatakan belum merasakan program unggulan 100 hari kerja Gubernur Jakarta
Pramono Anung
dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.
Warga Johar Baru, Zidan (24) menilai belum ada perubahan Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono dan Rano Karno. Sebab keduanya hanya melanjutkan
program kerja
gubernur sebelumnya.
“Menurut aku, Jakarta kayaknya enggak ada perubahan yang signifikan yang aku rasakan,” kata Zidan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
Zidan juga mengatakan, belum ada inovasi baru yang memberikan dampak besar pada masyarakat Jakarta secara umum.
Namun, Zidan menilai hal tersebut wajar karena Pramono-
Rano Karno
baru menjabat tiga bulan.
“Visinya itu mungkin baru bakal terwujud nanti, beberapa waktu lagi. Jadi belum terlihat lah sekarang,” katanya.
Sementara warga Jagakarsa, Via mengatakan banyak program Pramono dan Rano Karno melanjutkan Gubernur sebelumnya Anies Baswedan.
Contohnya pembukaan rute baru TransJakarta Bekasi-Cawang, pengerukan sungai dan jalur sepeda.
“Sisanya enggak ada yang diubah banyak, kayak pengerukan sungai kan masih ada, jalur sepeda juga masih utuh. Kalau sebelumnya kan jalur sepeda dihapus, lubang saluran air ditutup,” jelasnya.
Warga Jagakarsa lainnya, Nina (18) mengaku telah mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebelumnya dia tidak mendapatkan bantuan tersebut.
“Waktu itu, KJP aku diberhentikan tiba-tiba, padahal waktu itu aku lagi butuh banget,” kata Nina.
Namun dia meminta layanan transportasi publik ditingkatkan. Pasalnya siswa yang biasa menggunakan mikrotrans terlambat masuk sekolah karena terlalu lama berhenti.
“Padahal itu rute jalur anak sekolahan. Alhasil satu hari itu temanku pada telat,” kata dia.
Selain itu, menurut Nina, pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat di bawah kepemimpinan Pramono-Rano Karno sudah cukup baik.
“Program beliau banyak soal infrastruktur, ada beberapa yang jadi jauh lebih baik, kayak Stasiun Tanjung Barat,” ucap dia.
Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, satu dari 40 program unggulan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno belum terealisasi menjelang 100 hari masa kerja mereka.
Program yang dimaksud adalah Jakarta Funding, yakni pembentukan badan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.
“Kalau kita sebutin 40 program kan terlalu panjang ya. Tapi intinya dari 40 program, mungkin hanya ada satu atau dua yang belum bisa direalisasikan dalam 100 hari. Contohnya Jakarta Funding,” ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 21:10
Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja Nasional 31 Mei 2025

Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
), Usman M Tokan mengungkapkan tidak ingin ada banyak nama eksternal yang diusulkan, tetapi tidak pernah berkomunikasi pada internal partai.
Sebab, bisa saja pihak yang diusulkan tidak siap setelah namanya santer dibicarakan. Hal ini menanggapi adanya usulan kader DPW DKI Jakarta yang memandang positif bergabungnya Anies untuk menakhodai partai.
“Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” kata Usman M Tokan kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
Oleh karenanya, ia berharap kandidat yang diusulkan bisa melakukan komunikasi politik dengan PPP.
Menurutnya, masih ada waktu bagi pada kandidat untuk berkomunikasi, mengingat Muktamar akan diadakan sekitar bulan Agustus atau September 2025.
“Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat muktamar yang akan datang. Apalagi kalau ada info usulan kader atau pengurus DPW DKI Jakarta, silakan saja disosialisasikan,” ucap dia.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kader PPP siap mendorong jika mantan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
bersedia menjadi calon ketua umum (Ketum) partai berlambang ka’bah tersebut.
Namun ia berharap, Anies tetap bersama PPP mesti nantinya tidak terpilih menjadi Ketum.
“Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama sama membangun PPP,” tandas Usman.
Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
ketum PPP
menjelang muktamar.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi
Amran Sulaiman
, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
“Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
“Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Terbaru, nama Anies Baswedan disebut oleh DPW DKI Jakarta. DPW menyebut bahwa para kader melakukan pembicaraan positif tentang Anies.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 20:27
PPP Jakbar Ingatkan Rommy Tak Cawe-cawe soal Ketum Jelang Muktamar Nasional 31 Mei 2025

PPP Jakbar Ingatkan Rommy Tak Cawe-cawe soal Ketum Jelang Muktamar
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) Jakarta Barat mengingatkan
Romahurmuziy
atau Rommy tidak cawe-cawe jelang Muktamar yang rencananya digelar pada September mendatang.
Sekretaris DPC PPP Jakarta Barat, S.Syswanto menegaskan, Muktamar merupakan forum penting bagi partai berlambang Ka’bah itu untuk memilih ketua umum dan menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2029.
“Sebagai kader dan fungsionaris partai, saya mengatakan agar mantan ketua umum PPP Mas Rommy, untuk bisa menahan diri bercawe-cawe ria dan mem-framing media,” ujar Syswanto lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (31/5/2025).
“Apapun yang dinarasikan Mas Rommy di media online tentang dinamika dan perubahan untuk PPP ke depan tetap tidak didengar oleh sebagian besar warga PPP, karena rekam jejak 2019 masih melekat dalam ingatan warga PPP,” sambungnya.
Ia mengatakan, pemilihan ketua umum merupakan dinamika yang penting bagi PPP, karena sosok yang terpilih akan menentukan arah kebijakan dan strategi partai.
Dinamika yang terjadi jelang Muktamar ini juga dapat mencakup konflik internal, seperti perselisihan kepentingan.
“Muktamar adalah gerbang PPP untuk mencerahkan dan menjalankan programnya menghadapi pemilu 2029 nanti, biar bisa merebut kursi-kursi yang yang hilang di 2024,” tegas Syswanto.
Syswanto tak ingin ada pihak-pihak yang merasa bahwa mereka adalah sosok yang paling berjasa bagi PPP.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan Rommy untuk tidak cawe-cawe dengan meramaikan sosok eksternal untuk menjadi ketua umum PPP.
“Biarkan semua jajaran pengurus harian DPP-DPW dan DPC menentukan pimpinan yang terbaik untuk pemantapan strategi 2029 di arena Muktamar,” ujar Syswanto.
Sementara itu, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mencuat dalam bursa calon ketua umum PPP menjelang Muktamar yang bakal terlaksana sekitar Agustus-September 2025.
Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, dua nama itu sering menjadi perbincangan positif dari kader partai berlambang Ka’bah itu.
“Nama
caketum PPP
dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam dalam siaran pers, Sabtu (31/5/2025).
Belly menuturkan, sosok ketua umum mendatang harus mampu menimbulkan efek kejut positif di mata masyarakat Indonesia.
PPP membutuhkan sosok ketua umum paket komplit, yakni religius yang dekat dengan ulama dan santri, serta diterima oleh semua kalangan termasuk kaum muda.
Kemudian, kreatif merangkul dan membuka diri kepada seluruh komponen internal maupun eksternal PPP.
“Dan tentu harus kuat plus loyal secara finansial untuk mendukung program-program perjuangan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 19:34
PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum Nasional 31 Mei 2025

PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum
Tim Redaksi
JAKARTA KOMPAS.com
– Nama mantan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
dan Menteri Pertanian (Mentan)
Amran Sulaiman
mencuat dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) menjelang muktamar yang bakal terlaksana sekitar Agustus-September 2025.
Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, dua nama itu sering menjadi perbincangan positif dari kader partai berlambang Ka’bah itu.
“Nama
caketum PPP
dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam dalam siaran pers, Sabtu (31/5/2025).
Belly menuturkan, sosok ketua umum mendatang harus mampu menimbulkan efek kejut positif di mata masyarakat Indonesia.
PPP membutuhkan sosok ketua umum paket komplit, yakni religius yang dekat dengan ulama dan santri, serta diterima oleh semua kalangan termasuk kaum muda.
Kemudian, kreatif merangkul dan membuka diri kepada seluruh komponen internal maupun eksternal PPP.
“Dan tentu harus kuat plus loyal secara finansial untuk mendukung program-program perjuangan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
Ia berpendapat, membuka diri dan merangkul semua pihak sudah sewajarnya dilakukan jika ingin PPP kembali eksis.
“Dan jadikan PPP menjadi partai yang lebih terbuka, namun tetap berpegang teguh kepada khittoh perjuangan dan jati diri partai,” ucapnya.
Pengurus DPW PPP Jakarta, Dedy Kurnyawan juga menambahkan, partai seharusnya sudah tidak perlu lagi berdebat tentang kegagalan melampaui ambang batas parlemen yang membuat mereka tak meraih kursi di DPR pada 2024.
Dia bilang, saat ini yang terpenting adalah kembali merebut suara rakyat.
“Oleh karena itu, maka fokusnya adalah mencari pemimpin yang punya figur kuat, juga amunisi yang kuat untuk menyongsong Pemilu tahun 2029,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
ketum PPP
menjelang muktamar.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
“Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
“Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 17:05