Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Gaya Merakyat Anies Baswedan di Formula E Jakarta, Duduk di Tribun Murah

    Gaya Merakyat Anies Baswedan di Formula E Jakarta, Duduk di Tribun Murah

    Jakarta –

    Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan ternyata nonton langsung Formula E Jakarta di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/6) kemarin. Menariknya, dia bukan duduk di kursi VVIP atau VIP, melainkan grand stand sebagai tribun ‘murah’.

    Anies Baswedan terlihat masuk dari pintu timur atau selatan Sirkuit Ancol. Berbeda dengan dua tahun lalu, kali ini dia datang sendirian dan masih menggunakan kendaraan umum atau shuttle bus.

    “Sampai ketemu di tribun grand stand buat teman-teman yang sudah pesan tiket,” kata Anies Baswedan, Sabtu (21/6).

    Anies Baswedan nonton Formula E Jakarta. Foto: dok. Istimewa.

    Anies Baswedan duduk di kursi grand stand kategori 2G. Tribun tersebut merupakan yang termurah kedua setelah festival. Harga normalnya hanya Rp 1 juta, namun bisa lebih murah jika transaksinya saat early bird.

    Mantan calon presiden RI itu juga turut antre bersama penonton lain dan tanpa pengawalan. Bahkan, ketika naik shuttle, dia turut berdesak-desakkan.

    Ketika masuk ke area sirkuit, Anies langsung diserbu penonton lain yang mau berfoto. Karuan saja, selain berstatus sebagai mantan Gubernur Jakarta, dia merupakan sosok yang menginisiasi digelarnya Formula E di kota metropolitan.

    Ini merupakan kali kedua Anies Baswedan duduk di tribun grand stand saat Formula E Jakarta. Sebelumnya, atau dua tahun lalu, dia juga duduk di kursi yang sama.

    Sebagai catatan, Formula E Jakarta 2025 sudah selesai dengan Dan Ticktum sebagai pemenang. Menurut kontrak, ini merupakan kali terakhir Jakarta menjadi tuan rumah balap mobil listrik tersebut. Hingga sekarang belum ada pembahasan soal perpanjangan kontrak.

    (sfn/rgr)

  • Sekjen MPR: Media sosial kunci penguat kehumasan lembaga

    Sekjen MPR: Media sosial kunci penguat kehumasan lembaga

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Siti Fauziah mengemukakan bahwa media sosial dan komunikasi visual menjadi kunci penguatan kehumasan lembaga.

    Menurut dia, rencana kerja semester kedua harus disusun untuk memperkuat strategi komunikasi publik melalui kemampuan yang efektif karena delegasi yang mendatangi MPR RI berasal dari kalangan beragam.

    “Kemampuan berkomunikasi bukan hanya melalui lisan, tetapi juga melalui media visual dan media sosial. Pada era sekarang, platform seperti Instagram menjadi bagian penting dari strategi komunikasi lembaga,” kata Siti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan bahwa bidang kehumasan MPR RI akan kembali menghidupkan TV MPR, termasuk mengoptimalkan sarana siniar (podcast).

    Untuk itu, Siti meminta ide-ide yang sebelumnya tertunda karena keterbatasan sarana agar dihidupkan kembali.

    Menurut dia, calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru bergabung di lingkungan MPR RI juga perlu membawa semangat baru dan inovasi demi mengelola media sosial dan produksi konten komunikasi publik. Terlebih lagi, para CPNS itu berasal dari berbagai instansi nonpemerintah.

    Dia juga mengingatkan seluruh jajaran mengenai pentingnya kedisiplinan.

    Menurut dia, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun ini sebagian besar berkaitan dengan masalah kedisiplinan pegawai, mulai dari absensi, keterlambatan, hingga kelebihan jam lembur.

    “Saya tidak ingin ketidaktertiban bawahan akhirnya berimbas ke atasan. Kalau kasubbag tidak menegur, kepala bagiannya yang kena. Kalau kepala bagian diam, maka kepala biro yang kena dan seterusnya,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Biro Humas MPR RI Anies Mayangsari mengatakan bahwa aspek komunikasi publik menjadi perhatian khusus karena peran kehumasan yang intens dalam berinteraksi dengan masyarakat.

    Menurut dia, kemampuan public speaking merupakan aspek krusial bagi insan kehumasan, terutama pada era keterbukaan informasi saat ini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Humas MPR Didorong Aktif Beri Informasi Lewat Medsos & Visual

    Humas MPR Didorong Aktif Beri Informasi Lewat Medsos & Visual

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah menegaskan pentingnya kedisiplinan, etika, dan integritas dalam mendukung penguatan tugas-tugas kehumasan di lingkungan Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang adaptif, terutama lewat penguasaan public speaking dan pemanfaatan media sosial.

    “Kemampuan berkomunikasi bukan hanya melalui lisan, tapi juga melalui media visual dan media sosial. Di era sekarang, platform seperti Instagram menjadi bagian penting dari strategi komunikasi lembaga,” ujar Siti Fauziah dalam keterangannya, Minggu (22/6/2025).

    Pesan tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam rapat evaluasi dan penyusunan rencana kerja semester II tahun 2025, yang digelar Jumat (20/6).

    Lebih lanjut Sosok yang akrab disapa Titi ini juga mengapresiasi kehadiran delapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru yang bergabung di lingkungan Biro Humas dan Sistem Informasi. Menurutnya, kehadiran para CPNS dengan latar belakang dari instansi non-pemerintah diharapkan membawa semangat baru dan inovatif, khususnya dalam pengelolaan media sosial dan produksi konten komunikasi publik.

    “Yang baik-baik dibawa ke MPR, yang kurang baik jangan dibawa,” ungkapanya.

    Sekretaris jenderal perempuan pertama di MPR RI ini juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan tugas kehumasan, termasuk optimalisasi ruang podcast dan wacana peluncuran kembali TV MPR. Ia mendorong agar inisiatif-inisiatif yang sebelumnya sempat tertunda karena keterbatasan sarana dan prasarana dapat dihidupkan kembali.

    Siti Fauziah juga mengingatkan seluruh jajaran mengenai pentingnya kedisiplinan. Ia menyebut bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun ini sebagian besar berkaitan dengan masalah kedisiplinan pegawai, mulai dari absensi, keterlambatan, hingga kelebihan jam lembur.

    “Saya tidak ingin ketidaktertiban bawahan akhirnya berimbas ke atasan. Kalau kasubbag tidak menegur, kepala bagiannya yang kena. Kalau kepala bagian diam, maka kepala biro yang kena dan seterusnya,” tegasnya.

    “Ilmu bisa dicari. Tapi integritas, tata krama, dan etika adalah hal yang lebih sulit. Ini yang harus terus kita latih dan jaga bersama,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI, Anies Mayangsari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk respons terhadap dinamika dan tantangan kerja yang semakin kompleks.

    “Dalam menyusun rencana kerja, kita tentu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program semester I. Apakah program kita telah sesuai target? Bagaimana penyerapan anggarannya? Jika ada efisiensi, kita bisa alokasikan untuk program yang mendukung kegiatan Majelis,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menyoroti aspek komunikasi publik menjadi perhatian khusus karena peran kehumasan yang intens dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kemampuan public speaking dinilai krusial bagi insan kehumasan, terutama di era keterbukaan informasi saat ini.

    Selain unsur internal Biro Humas, hadir juga delapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru. Keterlibatan mereka disebut penting sebagai bagian dari proses integrasi ke dalam budaya kerja instansi pemerintah.

    Rangkaian agenda mencakup pemaparan rencana kerja masing-masing bagian dan sesi pembekalan dari para pakar public speaking, dan seorang akademisi praktisi humas pemerintahan. Keduanya akan membagikan wawasan dan pengalamannya dalam menyusun strategi komunikasi publik secara efektif dan adaptif.

    Rapat kerja ini diharapkannya mampu menghasilkan rencana kerja yang terukur dan realistis serta memperkuat keterampilan komunikasi publik jajaran Biro Humas dan Sistem Informasi. Kegiatan ini juga menjadi momentum kolaborasi dan inovasi untuk mendukung kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI secara keseluruhan.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pebalap Formula E Happy Banget di Jakarta

    Pebalap Formula E Happy Banget di Jakarta

    Jakarta –

    Pebalap Jaguar TCS Racing asal Selandia Baru, Mitch Evans mengaku senang bisa kembali balapan di Formula E Jakarta. Sebab, menurutnya, Indonesia merupakan tempat spesial yang selalu membawa kenangan indah.

    Mitch Evans mengaku belum mengenal Kota Jakarta secara utuh. Namun, ada sejumlah hal yang membuat dirinya bahagia di sana, yakni dukungan penggemar yang fanatik, dan pengetahuan masyarakat mengenai Formula E yang cukup baik.

    “Kadang aku merasa nggak terlalu kenal kota ini dengan baik, tapi aku udah beberapa kali ke sini. Yang aku suka dari Indonesia itu, orang-orangnya begitu antusias dan paham banget soal Formula E. Itu yang bikin balapan di sini terasa spesial,” ujar Mitch Evans saat ditemui detikOto di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara.

    “Mereka bener-bener menghargai kehadiran kami, dan kami juga sangat menghargai mereka. Nggak sabar buat ketemu mereka di hari H balapan,” tambahnya.

    Sirkuit Formula E Jakarta. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Di kesempatan yang sama, Mitch turut mengomentari Sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Menurutnya, lintasan tersebut punya layout yang luar biasa. Hanya saja, suhu yang tinggi membuat dia dan pebalap lain harus berjuang lebih ekstra.

    “Tempatnya keren sih. Cuma ya, agak panas ya. Kalau sedikit lebih dingin pasti lebih enak. Tapi ya itu tantangannya kalau balapan di sini – iklimnya emang cukup berat buat kami,” tuturnya.

    “Rasanya seneng bisa balik lagi ke sini. Sayang banget tahun lalu nggak bisa datang, jadi rasanya menyenangkan bisa kembali sekarang,” kata dia menambahkan.

    Pada Formula E Jakarta 2023, Mitch Evans meraih podium ketiga di balapan kedua (double header). Ketika itu, dia merupakan pebalap yang difavoritkan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Pebalap 31 tahun itu ingin mengulang kisah sukses di balapan kali ini.

    (sfn/dry)

  • Pesan Anies untuk Fadli Zon: Luka Sejarah Adalah Pelajaran

    Pesan Anies untuk Fadli Zon: Luka Sejarah Adalah Pelajaran

    GELORA.CO -Kementerian Kebudayaan berencana menulis ulang sejarah nasional Indonesia dengan melibatkan para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air. 

    Menanggapi rencana tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyampaikan pesan tegas kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon agar tidak mengabaikan atau menghapus bagian-bagian kelam dalam sejarah bangsa, termasuk tragedi pemerkosaan massal Mei 1998. 

    Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap seluruh kebenaran sejarah, baik yang manis maupun pahit, adalah fondasi penting dalam membangun keadilan dan persatuan.

    “Kita adalah bangsa yang besar, dan bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, termasuk sisi-sisi kelam yang pernah terjadi?” kata Anies lewat keterangan resminya, dikutip Jumat 20 Juni 2025.

    Menurutnya, sejarah akan menjadi cacat dan kehilangan makna bila hanya menampilkan deretan kisah kemenangan, tanpa menyentuh luka-luka yang pernah dialami bangsa.

    Ia juga menyinggung pentingnya mengakui semua aspek sejarah, termasuk capaian pembangunan di era Orde Baru dan tragedi kemanusiaan seperti peristiwa Mei 1998.

    “Sebaliknya, menyangkal atau menghapus sebagian perjalanan bangsa justru akan menjauhkan kita dari cita-cita keadilan sosial dan melemahkan persatuan,” ujarnya.

    Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu berharap Fadli Zon menjaga integritas sejarah dengan menyampaikan kebenaran secara utuh.

    “Agar setiap capaian menjadi kebanggaan dan setiap luka menjadi pelajaran,” tutup Anies

  • 2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Amien Rais
    kembali menghiasi perpolitikan Tanah Air usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura
    Partai Ummat
    .
    Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.
    Anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).
    Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Ummat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat AD/ART yang disahkan Amien Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    Tegasnya, Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais telah menyimpang dari nilai dan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembentukan partai.
    “Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” ujar Herman.
    “Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” sambungnya.
    Ketidakpuasan kader Partai Ummat kepada Amien Rais seakan menambah asam garam dalam karier politiknya. Bagaimana kiprah politik Amien Rais hingga diprotes kadernya sendiri sat ini? Berikut perjalanannya:
    Amien Rais pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 maju sebagai calon presiden (capres) dengan didukung oleh delapan partai politik. Ke-8 partai politik itu adalah Partai Amanat Nasional (
    PAN
    ), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).
    Selanjutnya ada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat.
    Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2004. Mereka bersaing dengan Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut, setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66 persen, meski sudah didukung oleh delapan partai.
    Lompat ke 2020, hubungan Amien Rais dan PAN memanas jelang Kongres V PAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020-2025.
    Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amien Rais mulai memudar. Padahal, nama Amien Rais Amien adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lie, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998.
    Adapun dalam Kongres V, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk memimpin PAN. Janji Mulfachri jika terpilih, maka Hanafi Rais yang merupakan anak dari Amien Rais, akan didapuk sebagai sekretaris jenderal partai itu.
    Kubu Amien Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana ketua umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025.
    Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amien Rais tak lagi didaulat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Soetrisno Bachir.
    Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amien Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut.
    Singkat cerita, Amien Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Ummat pada Kamis (1/10/2020). Ia menyatakan partai bentukannya akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan sesuai prinsip demokrasi.
    Amien Rais menjelaskan, Partai Ummat memiliki slogan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan”. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.
    Akhirnya, Partai Ummat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Ummat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri ke-4 Amien Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais.
    Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42 persen.
    Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Partai Ummat dan Amien Rais tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Amien Rais
    kembali menghiasi perpolitikan Tanah Air usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura
    Partai Ummat
    .
    Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.
    Anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).
    Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Ummat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat AD/ART yang disahkan Amien Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    Tegasnya, Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais telah menyimpang dari nilai dan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembentukan partai.
    “Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” ujar Herman.
    “Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” sambungnya.
    Ketidakpuasan kader Partai Ummat kepada Amien Rais seakan menambah asam garam dalam karier politiknya. Bagaimana kiprah politik Amien Rais hingga diprotes kadernya sendiri sat ini? Berikut perjalanannya:
    Amien Rais pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 maju sebagai calon presiden (capres) dengan didukung oleh delapan partai politik. Ke-8 partai politik itu adalah Partai Amanat Nasional (
    PAN
    ), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).
    Selanjutnya ada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat.
    Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2004. Mereka bersaing dengan Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut, setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66 persen, meski sudah didukung oleh delapan partai.
    Lompat ke 2020, hubungan Amien Rais dan PAN memanas jelang Kongres V PAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020-2025.
    Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amien Rais mulai memudar. Padahal, nama Amien Rais Amien adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lie, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998.
    Adapun dalam Kongres V, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk memimpin PAN. Janji Mulfachri jika terpilih, maka Hanafi Rais yang merupakan anak dari Amien Rais, akan didapuk sebagai sekretaris jenderal partai itu.
    Kubu Amien Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana ketua umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025.
    Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amien Rais tak lagi didaulat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Soetrisno Bachir.
    Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amien Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut.
    Singkat cerita, Amien Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Ummat pada Kamis (1/10/2020). Ia menyatakan partai bentukannya akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan sesuai prinsip demokrasi.
    Amien Rais menjelaskan, Partai Ummat memiliki slogan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan”. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.
    Akhirnya, Partai Ummat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Ummat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri ke-4 Amien Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais.
    Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42 persen.
    Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Partai Ummat dan Amien Rais tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panas Tegang Sidang Tom Lembong: Rini Soemarno Tak Hadir, Pengacara Walk Out

    Panas Tegang Sidang Tom Lembong: Rini Soemarno Tak Hadir, Pengacara Walk Out

    Panas Tegang Sidang Tom Lembong: Rini Soemarno Tak Hadir, Pengacara Walk Out
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sorot mata
    Ari Yusuf Amir
    kecewa saat tak mendapati batang hidung mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno muncul di persidangan.
    Ari adalah mantan pengacara pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden 2024.
    Kali ini, ia duduk membela Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, koleganya pada tim pemenangan Anies-Muhaimin.
    Bagi pihaknya, Rini adalah saksi kunci. Keterangannya dinilai turut menentukan nasib
    Tom Lembong
    yang dijerat korupsi importasi gula.
    Kekecewaan Ari terus berlipat ketika mendengar jaksa penuntut umum menyatakan hendak membacakan keterangan Rini yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ke penyidik.
    Ari protes. Keterangan saksi yang sah menjadi alat bukti, menurutnya, adalah kesaksian yang disampaikan di muka sidang.
    “Demikian keterangan saksi dalam BAP hanya dapat menjadi alat bukti keterangan apabila saksi tersebut hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini,” ujar Ari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Ari juga menyebut, banyak keterangan saksi yang berubah ketika diperiksa di muka persidangan.
    Menurutnya, hal itu terjadi lantaran mereka menjalani proses pemeriksaan di penyidikan sendirian.
    Pihaknya pun menolak jaksa membacakan keterangan Rini. Sebab, pengacara tidak memiliki kesempatan menggali keterangan dari Rini.
    “Kenapa yang lain bisa dihadirkan, kenapa saksi ini tidak bisa dihadirkan? Kenapa saksi lain disumpah yang ini tidak disumpah waktu pemeriksaan?” tanya Ari.
    Menyadari amarah pengacara Tom Lembong beranjak naik, Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika mencoba tetap tenang.
    Ia memahami kubu Tom Lembong menolak sikap jaksa yang tidak menghadirkan Rini dan memilih hanya membacakan keterangannya di penyidikan.
    Namun, Dennie merasa majelis hakim perlu mendengarkan keterangan Rini di dalam BAP untuk dibacakan.
    Persoalan keberatan pengacara Tom Lembong menurutnya bisa dituangkan dalam pleidoi.
    “Kami juga sudah mendengar tadi tentunya nilainya adalah lain dengan saksi yang langsung dihadirkan di persidangan,” ujar Dennie.
    Mendengar ini, Ari semakin kecewa. Ia bahkan mempertanyakan fungsi kehadiran kuasa hukum di persidangan.
    “Kalau majelis hakim berpendapat bahwa itu tetap dibacakan lalu untuk apa kami hadir di sini?” ujar Ari.
    Sementara itu, jaksa berdalih Pasal 162 KUHAP menyatakan bahwa saksi yang sudah diperiksa di penyidikan meninggal dunia atau berhalangan secara sah tidak dapat hadir di sidang, maka keterangannya bisa dibacakan.
    Selain itu, jika keterangan itu diberikan di bawah sumpah, maka nilainya juga disamakan dengan keterangan yang disumpah.
    “Keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang di bawah sumpah,” tutur jaksa.
    Mendengar ini, Ari semakin berang.
    Hakim Dennie pun mencoba menengahi dan meminta jaksa menjelaskan lebih gamblang alasan Rini dipanggil empat kali tidak hadir.
    Menurut jaksa, Rini kali ini kembali tidak hadir karena tengah mengikuti acara keluarga di Jawa Tengah.
    “Dari surat tersebut saksi, ada acara di Jawa Tengah. Di surat-surat sebelumnya pun saksi sedang berada di luar negeri,” kata jaksa.
    Mendengar ini, pengunjung sidang, beberapa merupakan simpatisan Tom Lembong yang ikut gusar seiring kekecewaan Ari, tak lagi bisa menahan diri.
    Mereka menyoraki jaksa karena mendengar Rini hanya tengah mengikuti acara keluarga di Jawa dan tidak menghadiri sidang Tom Lembong.
    “Wuuu!” teriak pengunjung sidang.
    Sementara itu, Ari masih melihat ketidakhadiran Rini dan keterangannya yang hanya dibacakan, ganjil.
    Menurutnya, Rini bisa saja diperiksa di waktu lain.
    Ari mencoba bersikukuh pada pendapatnya bahwa batang hidung Rini harus hadir di muka sidang.
    Situasi lalu menjadi semakin tegang saat jaksa memotong pertanyaan Ari.
    “Saya belum selesai,” kata Ari berang.
    “Kenapa tadi saya ngomong saya disetop kenapa begitu mereka ngomong mereka tidak disetop. Kita gantian ngomongnya. Kita sudah capek dengan keadilan di negara ini!” kata Ari marah.
    Menghadapi ketegangan itu, Hakim Dennie tampak beberapa kali mencoba berunding dengan dua anggotanya.
    Akhirnya, ia tetap memutuskan untuk mendengar keterangan Rini di tahap penyidikan.
    Sikap majelis hakim pun membuat Ari kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan ruang sidang.
    “Kalau begitu kami izin keluar, silakan nikmati keadilan yang kalian miliki,” ujar Ari.
    Kecuali Ari, tim pengacaranya mulai berdiri dan meninggalkan sidang.
    Sementara Tom Lembong yang duduk di kursi terdakwa tampak memahami kemarahan kuasa hukumnya.
    Pengacara senior itu akhirnya memuntahkan seluruh keluh kesah yang selama ini ditahan.
    Menurutnya, persidangan tidak mendudukkan pengacara terdakwa dan jaksa dengan setara, sejak awal.
    Hal ini di antaranya terlihat dari kursi jaksa yang lebih mewah dari pengacara.
    Kursi penuntut itu terbuat dari kayu dengan busa empuk pada tempat duduk dan punggung.
    Ukurannya lebih besar dan elegan dengan ukiran di bagian atas.
    Sementara, kursi pengacara tampak lebih mirip seperti kursi hajatan.
    “Sebelum ini dimulai saya mau mengingatkan ya, seringkali dalam persidangan ini tidak ada kesetaraan. Contoh kecil saja bagaimana anda lihat kursi-kursi jaksa penuntut umum seperti itu, kursi-kursi kami seperti ini?” protes Ari kecewa.
    Tidak hanya itu, pihaknya juga harus menyiapkan sendiri screen proyektor di persidangan.
    Menurutnya, pengacara tidak mendapat bantuan teknis di persidangan.
    “Ketika ingin menghadirkan ini (screen) harus kami kerjakan sendiri,” kata Ari.
    Setelah itu Ari bersama rombongan pengacara Tom Lembong meninggalkan ruang sidang.
    Langkahnya meninggalkan arena sidang diiringi ungkapan kecewa para pendukung Tom Lembong kepada majelis hakim.
    Adapun majelis hakim menjelaskan kursi pengacara berbeda karena kursi kayu seperti yang diduduki jaksa terbatas.
    Selain itu, pengacara juga meminta kursi dalam jumlah banyak.
    “Kami adakan kursi seperti itu karena kursi yang seperti ini (kursi jaksa) jumlahnya sangat terbatas. Kalau pun ini nanti dibagi, nanti mungkin jumlahnya tidak bisa sebanyak yang sekarang ini,” ujar Hakim Dennie.
    Setelah tim kuasa hukum keluar, persidangan tetap berjalan.
    Tom Lembong diminta duduk di muka sidang seorang diri, tanpa didampingi pengacara.
    “Saya ikut penilaian dan keputusan Yang Mulia bapak-bapak majelis hakim,” ujar Tom.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Tidak Mungkin Anies Baswedan Bakal Gantikan Wapres Gibran, Prabowo Mau?

    Bukan Tidak Mungkin Anies Baswedan Bakal Gantikan Wapres Gibran, Prabowo Mau?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkap kemungkinan menarik jika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka harus dimakzulkan dari hasil Pilpres 2024.

    Dalam situasi seperti itu, muncul empat nama yang disebut berpeluang besar menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Mengutip penilaian Mahfud MD, Refly menyebut nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masuk dalam radar kuat.

    Keempat tokoh ini dinilai memiliki rekam jejak politik yang cukup untuk menempati posisi strategis tersebut.

    “Kalau berdasarkan skenario Mahfud, nama-nama yang disebut itu adalah Puan, Ganjar, AHY, dan Anies. Tapi yang mengejutkan tentu Anies,” ujar Refly dalam videonya yang beredar, Selasa (17/6/2025).

    Dikatakan Mahfud, AHY mewakili unsur muda dari Partai Demokrat dan berpeluang besar secara elektoral.

    Namun Mahfud juga menilai bahwa AHY belum sepenuhnya menjadi figur sentral dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

    Sementara itu, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang merupakan kader senior PDIP disebut sebagai opsi menarik jika Presiden terpilih Prabowo ingin menjalin keseimbangan politik pasca-pilpres.

    Apalagi, hubungan Gerindra dan PDIP sebelumnya sempat menunjukkan tanda-tanda rekonsiliasi.

    Namun yang paling mencengangkan adalah munculnya nama Anies Baswedan.

    Mengingat Anies merupakan rival kuat Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan, wacana ini mengundang banyak spekulasi.

  • DKI sepekan, bom molotov di Pasar Rebo hingga anak disiksa orang tua

    DKI sepekan, bom molotov di Pasar Rebo hingga anak disiksa orang tua

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa berkaitan dengan pemerintah menghiasi Jakarta yang terjadi pada sepekan terakhir, mulai dari tawuran memakai senjata bom molotov di Pasar Rebo, Jakarta Timur hingga anak disiksa orang tua.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Satu tewas akibat tawuran bersenjata tajam dan bom molotov di Pasar Rebo, Jaktim

    Satu orang tewas akibat tawuran antarremaja yang menggunakan senjata tajam dan bom molotov di Jalan Raya Kampung Tengah, Jakarta Timur, Senin dinihari.

    “Korban meninggal termasuk pelaku tawuran juga di Jalan Raya Kampung Tengah pada Senin dini hari,” kata Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Selengkapnya di sini

    2. Pramono berencana naikkan tarif parkir di Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menaikkan tarif parkir untuk membenahi sistem transportasi di Jakarta.

    “Mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    3. Satpol PP amankan anak yang disiksa orang tua di Pasar Kebayoran Lama

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengamankan seorang anak yang disiksa oleh orang tuanya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu sekitar pukul 07.20 WIB.

    “Pagi tadi kami Satpol PP menemukan seorang anak di sekitar area PD Pasar Kebayoran Lama dengan kondisi memprihatinkan,” kata Kepala Satpol PP Kebayoran Lama, Dian Citra kepada wartawan di Jakarta.

    Selengkapnya di sini

    4. Kasus COVID-19 di Jakarta terkendali tapi warga diminta tetap waspada

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kasus COVID-19 di Ibu Kota hingga akhir Mei 2025 masih terkendali, namun warga diminta tetap waspada dan melakukan langkah pencegahan.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu, mengungkapkan, tingkat “positivity rate” COVID-19 (angka kepositivan) di Jakarta pada Mei 2025 sebesar 2,4 persen, yang menunjukkan laju penularan masih terkendali.

    Selengkapnya di sini

    5. Sonya, penyintas kebakaran Kapuk Muara melahirkan bayi laki-laki

    Sonya Elizabeth Kaeng, satu dari ribuan orang yang kehilangan rumah akibat kebakaran di Kapuk Muara harus dilarikan ke Puskesmas Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu pagi setelah mengalami kontraksi lalu melahirkan anak yang dikandungnya.

    “Pasien sudah tidak ingin mengerang saat sampai di kamar 4.400 langsung lahir. Alhamdulillah, bayinya sehat,” kata bidan yang membantu persalinan Dwi Yuniarti di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    6. Ada JKT48 dan Anies Baswedan di “Jakarta Future Festival 2025”

    Sederet penyanyi dari JKT48, Efek Rumah Kaca, Candra Darusman, Warna, d’Masiv hingga Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan siap meramaikan “Jakarta Future Festival” (JFF) pada 13-15 Juni 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta.

    Pelaksana Harian Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Arimbi Putik Apsari menjelaskan bahwa festival ini menjadi wadah terbuka bagi masyarakat khususnya Generasi Z dan Generasi Alpha untuk terlibat aktif merumuskan arah pembangunan Jakarta.

    Selengkapnya di sini

    7. DKI berlakukan pemutihan pajak mulai 14 Juni hingga Agustus 2025

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan sejak Sabtu (14/6) hingga 31 Agustus 2025 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta.

    “Pemutihan pajak atau penghapusan sanksi denda dan bunga mulai berlaku sejak Sabtu (14/6) hingga akhir Agustus 2025. Kebijakan ini dalam rangka HUT Jakarta dan HUT ke-80 RI,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta, Lusiana Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.