Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Video Aria Bima ke Jokowi: Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Video: Anies Sentil Presiden RI Sering Absen di Forum PBB, Puan Merespons

    19 Views | Selasa, 15 Jul 2025 20:18 WIB

    Politisi PDIP Aria Bima menanggapi ucapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mencurigai adanya agenda politik besar di balik polemik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Aria Bima menilai, sebagai presiden dua periode, Jokowi seharusnya tak mengeluarkan narasi yang tidak jelas.

    Sehingga berdampak pada kebingungan publik, akibat munculnya skenario tersebut. Menurut dia, Jokowi tentu lebih paham karena hal itu terjadi dalam politik.

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK

  • Respons Anies Kritik RI Absen di Sidang PBB, Puan: Itu Periode Lalu, Prabowo Sekarang Aktif

    Respons Anies Kritik RI Absen di Sidang PBB, Puan: Itu Periode Lalu, Prabowo Sekarang Aktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani merespons kritikan eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang menyatakan soal absennya Presiden RI dalam sejumlah forum internasional, termasuk sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Menurut Puan yang dikritik Anies saat itu adalah ketidakaktifan pemimpin negara Indonesia di forum-forum internasional pada periode lalu.

    “Itu kan di periode yang lalu,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/7/2025).

    Lebih lanjut, cucu proklamator RI ini berharap agar Presiden RI saat ini yakni Prabowo Subianto agar sering menghadiri agenda dan forum-forum internasional. Bahkan menurutnya, sebenarnya saja Prabowo sudah terlihat aktif menghadiri itu.

    “Saya tentu saja berharap pada Pak Presiden Prabowo, insyaallah nantinya tentu saja beliau akan hadir pada forum-forum internasional seperti PBB. Karena kita juga melihat bahwa Presiden Prabowo kan sekarang sangat aktif di forum-forum internasional,” ucapnya.

    Sementara itu, legislator PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menilai kritikan Anies tersebut sah-sah saja dilakukan, asalkan bersifat argumentatif dan konstruktif. 

    “Itu saya kira satu kritik yang tidak salah dan bagaimana kritik-kritik itu akan menjadi cara untuk lebih mencerdaskan bangsa ini, rakyat ini soal kriteria pemimpin ke depan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Sebagai informasi, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menuturkan Indonesia harus bereperan aktif di kancah internasional. Dia juga menyinggung 

    “Kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak Ibu sekalian bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” katanya dalam berpidato di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat, di Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2025).

  • Anies Terus Rawat Eksistensi Politik

    Anies Terus Rawat Eksistensi Politik

    GELORA.CO -Meski tak lagi menjabat sebagai pejabat publik, setiap langkah politik Anies Baswedan masih menjadi sorotan. 

    Terbaru, kehadiran Anies dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebuah organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat kembali menarik perhatian publik.

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, keterlibatan Anies dalam berbagai agenda politik menunjukkan upaya untuk tetap menjaga eksistensinya di panggung nasional. 

    “Harus diakui, ormas Gerakan Rakyat ini sejak awal terafiliasi dan identik dengan Anies Baswedan,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Selasa, 15 Juli 2025.

    Menurut Adi, kehadiran mantan Capres 2024 itu dalam forum seperti Rapimnas dan berbagai diskusi kampus menjadi bagian dari strategi menjaga stamina politiknya. 

    “Biasanya ketika seseorang sudah tidak menjabat, aura kebintangannya bisa redup. Sepertinya itu yang ingin dihindari Anies,” jelasnya.

    Dalam pidatonya, Anies kembali menampilkan sikap kritis terhadap pemerintahan. Salah satu isu yang diangkat adalah absennya Indonesia di dalam sejumlah forum internasional seperti PBB yang hanya diwakili Menteri Luar Negeri. Ia juga menekankan pentingnya merawat gagasan perubahan.

    “Ini positioning yang ingin ditampilkan Anies sebagai tokoh yang memberikan diferensiasi dan tetap vokal memberi kritik dan masukan kepada pemerintah,” tambah Adi.

    Lebih jauh, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai langkah-langkah Anies sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga citra sebagai pemimpin alternatif. 

    “Upaya ini penting agar Anies tetap berada dalam sorotan dan relevan dalam regenerasi kepemimpinan nasional ke depan,” pungkasnya

  • Tak Sulit Makzulkan Gibran

    Tak Sulit Makzulkan Gibran

    PARA jenderal purnawirawan kumpul. Di antaranya adalah seorang mantan Panglima TNI hingga sejumlah Kepala Staf Angkatan. Satu kesepakatan: “Makzulkan Gibran Rakabuming Raka”.

    Surat tuntutan pemakzulan No 003/FPPTNI/V/2025 sudah mereka tanda tangani. Bahkan sudah pula dikirim ke MPR pada 2 Juni 2025.

    Ketua MPR adalah Ahmad Muzani. Seorang tokoh yang sekaligus menjadi Sekjen Gerindra. Orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Apa ini kebetulan? Tentu saja tidak. Dengan sangat cerdas, semua sudah dipersiapkan.

    Surat tuntutan pemakzulan Gibran ada di meja Ahmad Muzani. Ketua MPR, sekaligus Sekjen Gerinda. Ini poin pentingnya. Apa artinya? Muzani pegang tombol. Kapan tombol dipencet? Terserah dia. Tentu atas petunjuk ketum Partai Gerindra.

    Kapan MPR mensidangkan usulan pemakzulan Gibran? Bergantung kapan ketua MPR memencet tombol itu? Nasib Gibran ada di tombol itu.

    Saat ini, posisi Gibran melemah. Kapan saja bisa dimakzulkan? Setiap saat, kasus hukum bisa dimunculkan. Ubedilah Badrun adalah salah satu aktivis yang pernah melaporkan Gibran ke KPK. Artinya, posisi Gibran rentan.

    Di Indonesia, tidak sulit mencari kesalahan para pejabat. Apalagi, pejabat yang sebelumnya cukup lama menjadi anak walikota, anak gubernur dan anak presiden. Akan selalu ada celah jika punya niat untuk mencari kesalahan.

    Di sisi lain, sang ayah, Joko Widodo, tak lagi berkuasa. Sebagai wakil presiden, Gibran tak ubahnya Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Apalagi, Gibran tak punya partai. Tak ada kekuatan politik yang bisa back up Gibran. PSI, partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tidak punya kursi di DPR. Jadi, memakzulkan Gibran bukan masalah yang sulit. 

    Ingat Tom Lembong? Ia adalah salah satu dari sekian banyak contoh pejabat, karena posisinya yang berseberangan dengan penguasa, ia harus hadapi tuntutan hukum.

     Pendukung Anies Baswedan ini hanya setahun menjabat sebagai Mendag. Posisinya saat ini jadi tersangka kaus korupsi. 

    Meski di persidangan, terbukti ia tidak menerima uang suap. Ini juga diakui sendiri oleh penuntut umum, yakni Kejaksaan. 

    Meski tak menerima uang suap dalam kasus korupsi yang dituduhkan, Tom tetap “harus” jadi tersangka. Tom dituntut 7 tahun penjara. Kenapa harus? Karena ada pihak yang mengharuskan Tom  dipenjara.

    Bagaimana dengan Gibran? Saat ini, Gibran wakil presiden. Selama posisi Gibran tidak menjadi ancaman buat Prabowo, Gibran aman. Aman sebagai wapres hingga 2029.

    Saat ini, apakah Gibran jadi ancaman bagi Prabowo? Disinilah tema utamanya.

    Jokowi bersedia memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Syaratnya? Gibran jadi wapres. Berapa lama? Ini pertanyaan bagus. 

    Masih ingat ungkapan Connie Bakrie, pengamat militer Indonesia yang sekarang bermukim di Rusia? Connie pernah bilang: “ada deal kalau Gibran akan menggantikan Prabowo di tahun ke-2. 

    Menurut Connie, informasi ini ia dapatkan dari Roslan Roeslani, ketua TKN (Tim Kemenangan Nasional) Prabowo-Gibran. Benarkah ungkapan Connie ini? Sulit diverifikasi faktanya. Tapi, tak berarti sulit dianalisis. 

    Bukti empirisnya, sulit Anda dapatkan. Itu rahasia. Bahkan super rahasia. Anda tidak akan bisa verifikasi dan validasi menggunakan data empiris.

    Di dunia politik, pembuktian empirisme tidak berlaku. Panggung belakang seringkali tak tersentuh oleh mata Anda. Tapi, Anda punya logika. Logika, kata filosof Perancis Immanuel Kant (1742-1804) mampu menembus ruang dan waktu. Logika memiliki kemampuan untuk menjangkau apa yang ada di panggung belakang.

    Mari kita mainkan logikanya. Jokowi menangkan Prabowo. Artinya, Jokowi menjadi faktor penentu kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 kemarin.

    Clear dan ini jangan dibantah. Lalu, Jokowi “menyiapkan” Gibran sebagai cawapres dengan semua dinamika dan dramanya di MK (Mahkamah Konstitusi).

     Pertanyaannya: “apakah Gibran hanya disiapkan untuk menjadi wakil presiden Prabowo hingga 2029? Atau Gibran disiapkan untuk menjadi presiden pengganti Prabowo?”. Coba Anda renungkan sebelum melanjutkan membaca tulisan ini.

    Kalau Gibran hanya disiapkan sebagai wakil presiden, mendampingi Prabowo hingga 2029, maka riwayat karir Gibran akan tamat. Mungkin juga karir semua keluarga Jokowi. Kenapa? 

    Pemilu 2029, Prabowo akan nyalon presiden untuk periode kedua. Gibran belum tentu jadi wakilnya. Tim Prabowo akan lihat survei. Di survei 2029, nama Gibran belum tentu jadi “Top Score” sebagai cawapres Prabowo. 

    Pilpres 2029 akan memunculkan banyak nama. Di antaranya Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Muhaimin Iskandar masih dalam posisi tawar yang seksi.

    Dalam posisi ketika tidak dipilih jadi cawapres Prabowo, apakah Gibran akan punya nyali untuk nyapres dan melawan Prabowo di Pilpres 2029? Gibran bukan tandingan Prabowo.

    Rekam jejak Gibran cukup kontroversial. Ini akan semakin menyulitkan posisi tawarnya di 2029. 

    Dari logika ini, kita bisa membaca bahwa Gibran tidak disiapkan untuk menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2029.  Rentan ! Apakah ini berarti bahwa “Gibran disiapkan Jokowi untuk mengganti Prabowo di tengah jalan”, sebagaimana informasi Connie Bakrie? Bagi publik, informasi Connie lebih masuk akal. Benar-tidaknya, selain Tuhan, hanya Prabowo dan Jokowi yang tahu.

    Kalau informasi Connie benar, realisasinya akan sulit. Apalagi posisi saat ini, Gibran tersandera oleh surat tuntutan pemakzulan. Nasib Gibran ada di meja ketua MPR yang juga merupakan sekjen Gerindra, orang kepercayaan Prabowo.rmol news logo article

    *) Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

  • PDIP Soal Anies Soroti Presiden Absen di Sidang PBB: Kritiknya Tidak Salah

    PDIP Soal Anies Soroti Presiden Absen di Sidang PBB: Kritiknya Tidak Salah

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima menanggapi kritikan dari eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang menyatakan soal absennya Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah forum internasional, termasuk sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Menurut dia, hal tersebut sah-sah saja dilakukan yang penting kritiknya itu bersifat argumentatif dan konstruktif. Sebab itu, dia menilai Anies tidak salah mengkritik hal tersebut.

    “Itu saya kira satu kritik yang tidak salah dan bagaimana kritik-kritik itu akan menjadi cara untuk lebih mencerdaskan bangsa ini, rakyat ini soal kriteria pemimpin ke depan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Dengan demikian pula, Wakil Ketua Komisi II DPR ini berpandangan Anies telah memulai dengan cara-cara yang fair dan lebih terbuka. Pasalnya, dia melihar kritik yang membangun memang diperlukan.

    Meski begitu, dia berujar bahwa sebenarnya bila dicermati sudah banyak juga forum-forum internasional yang diikuti oleh Joko Widodo (Jokowi) kala menjabat sebagai Presiden ke-7 RI.

    “Saat Pak Jokowi menjadi presiden, saya kira perlu kita cermati lagi karena juga forum yang diikuti oleh Pak Jokowi cukup banyak. Saya tidak langsung membenarkan, tapi juga tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Mas Anies,” tegasnya.

    Sebagai informasi, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menuturkan Indonesia harus bereperan aktif di kancah internasional. Dia juga menyinggung 

    “Kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak Ibu sekalian bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” katanya dalam berpidato di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat, di Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2025).

  • Darurat Pekerjaan Layak di RI, Banyak Sarjana ‘Turun Kelas’

    Darurat Pekerjaan Layak di RI, Banyak Sarjana ‘Turun Kelas’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi darurat pekerjaan layak di Tanah Air menciptakan fenomena overqualification dalam persaingan bursa kerja. Salah satunya, tampak pada lowongan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), atau yang dikenal sebagai “pasukan oranye”.

    Fenomena ini ditangkap oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI dalam Laporan Market Brief Mei 2025 lalu.

    LPEM melihat program PPSU juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menyerap tenaga kerja dan membantu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Ibu Kota.

    Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU guna mengisi kekosongan di berbagai kelurahan.

    “Antusiasme masyarakat terhadap lowongan ini sangat tinggi, terbukti dengan jumlah pelamar yang mencapai lebih dari 7.000 orang, jauh melebihi kuota yang tersedia,” tulis LPEM dalam laporannya yang dikutip Senin (14/7/2025).

    Menurut LPEM UI, setiap kelurahan biasanya mempekerjakan antara 40 hingga 70 petugas, tergantung pada kebutuhan masing-masing wilayah. Gaji petugas PPSU mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2025, yaitu sebesar Rp5,3 juta per bulan.

    Selain itu, mereka juga menerima berbagai tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

    “Menariknya, meskipun syarat pendidikan minimal untuk menjadi PPSU adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), banyak pelamar yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi, termasuk lulusan SMA dan perguruan tinggi,” ungkap laporan LPEM yang disusun oleh Muhammad Hanri dan Nia Kurnia ini.

    Dengan demikian, fenomena overqualification ini mencerminkan keterbatasan lapangan kerja formal yang tersedia, sehingga pekerjaan sebagai PPSU menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang mencari stabilitas ekonomi.

    Gaji Pasukan Oranye

    Menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DK, proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk menjamin kepastian dalam memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia jasa yang memenuhi syarat.

    Tugas PPSU yang tidak mudah diganjar dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan sempat menaikkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1% atau setara Rp 225.667 melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut, UMP DKI Jakarta 2022 ditetapkan sebesar Rp 4.651.864.

    Namun, pada tahun ini, gaji PPSU sudah berubah. Gaji petugas PPSU pada tahun 2025 mengikuti besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Adapun, berdasarkan ketetapan terbaru, gaji PPSU DKI Jakarta 2025 berkisar Rp5.396.791 atau dibulatkan menjadi Rp5,4 juta per bulan.

    Selain mendapatkan gaji UMP DKI Jakarta, petugas PPSU juga memperoleh sejumlah peralatan kerja hingga jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan tunjangan lain sesuai undang-undang yang berlaku.

    Petugas PPSU dengan tugas khusus seperti operator alat berat juga mendapatkan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan koefisien risiko pekerjaannya.

    Misalnya PPSU yang menjadi petugas operator alat berat di TPA Bantar Gebang bakal mendapatkan tambahan penghasilan berkisar Rp 1,2 juta per bulan. Namun, angka ini bisa berubah seiring dengan perkembangan kebijakan dan aturan di era gubernur dan wakil gubernur yang baru.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anies Ungkit Presiden RI Absen Forum PBB Dijawab Pro Jokowi

    Anies Ungkit Presiden RI Absen Forum PBB Dijawab Pro Jokowi

    Jakarta –

    Anies Baswedan mengungkit presiden Indonesia absen bertahun-tahun di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan Anies itu pun dijawab relawan Pro Jokowi (Projo).

    Dirangkum detikcom, Minggu (13/7/2025), mulanya, Anies mengatakan Indonesia harus berperan aktif di kancah internasional. Mantan Gubernur Jakarta itu lalu menyinggung bertahun-tahun kepala negara absen di forum PBB.

    “Kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak Ibu sekalian bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” kata Anies saat berpidato dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat, di Jakarta Pusat.

    Anies menilai sikap pasif di dunia internasional dapat merugikan Indonesia sebagai negara yang besar. Dia menganalogikan hal itu seperti orang yang memiliki rumah besar di kampung, tapi tidak ikut rapat RT.

    “Kalau kita tidak aktif di dunia internasional. Itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor 4 terbesar. Ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Anies menuturkan Indonesia punya posisi penting di Asia Tenggara.

    “Di Timur ada Tiongkok paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan ini semua wilayah yang suasananya tegang bukan yang suasananya teduh. Tak terbayangkan utara dan selatan. Antara Korea Selatan dan selatan tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang,” sebutnya.

    “Wilayah yang ini (ASEAN) teduh. Dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi, kita kalau melihat ini. Inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia,” tambahnya.

    Projo Balas Anies

    Foto: Freddy Damanik (Dok Istimewa).

    Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, meminta Anies Baswedan untuk melihat data sebelum berpidato terkait pemimpin RI yang bertahun-tahun absen di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Damanik menyebut jika hal itu dituduhkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), maka tak benar adanya.

    Damanik tak menjabarkan secara rinci kehadiran Jokowi di forum PBB, tetapi ia menyertakan sejumlah pertemuan internasional yang dihadiri oleh Jokowi saat memimpin RI. Ia menyinggung peran Indonesia dalam KTT ASEAN, G20 hingga APEC.

    “Kalau di forum PBB saya lupa persisnya, ya. Tapi kalau forum-forum internasional, Pak Jokowi selalu aktif kok hadir KTT ASEAN, G20, G7, APEC, OKI ya. Terus saya baca tadi, di situ Mas Anies ngomong aktif misalnya dalam bicara tentang lingkungan, aktif kok Pak Presiden Jokowi itu,” kata Damanik dihubungi, Minggu (13/7).

    Damanik menyinggung keikutsertaan RI di COVAX AMC (Advance Market Commitment). Ia menyebut Presiden Jokowi bahkan menjadi co-host di pertemuan itu.

    “Ada waktu itu dia World Climate Action Summit, Ada KTT COP kemudian ada juga KTT Asia Zero Emission Community. Banyak lah yang ini-ini paling spektakuler Indonesia itu apa namanya, itu loh namanya COVAX AMC yang Indonesia Pak Presiden Jokowi sebagai co-host di situ,” ujar Freddy Damanik.

    “Jadi yang meng-create penyaluran vaksin secara gratis kepada 90 negara pendapatan menengah ke bawah itu. Nah itu Indonesia, Pak Jokowi yang mimpin itu,” tambahnya.

    Ia mengatakan Presiden ke-7 RI aktif dalam forum internasional. Damanik bahkan menyebut hampir seluruh pemimpin di dunia ditemui oleh Jokowi pada hubungan bilateral.

    “Tapi untuk PBB memang, aku lupa persis. Tapi, kalau forum internasional secara keseluruhan banyak sekali lah, kalau Pak Anies mau melihat datanya, aktif sekali ya. Termasuk yang itu loh, yang Ukraine-Rusia itu aktif mendamaikan, forum OKI juga,” ujar Damanik.

    “Apalagi pertemuan bilateral kayaknya hampir semua presiden di dunia ini ditemuin sama Pak Jokowi Amerika, Perdana Menteri China, Tiongkok, Perdana Menteri Jepang, Singapura, Perdana Menteri Norwegia, Belanda, Uni Eropa, Emirat Arab banyak sekali lah,” sambungnya.

    Ia pun meminta Anies melihat data sebelum berpidato di depan publik. Ia menyebut jika pernyataan Anies ditujukan kepada Jokowi, maka tak benar tuduhannya.

    “Jadi mungkin sebelum berpidato itu, Anies tidak melihat data kali. Jangan asal sebut, lihat data dulu, cari data dulu, banyak kok baik di Google maupun di web-web Kementerian Luar Negeri pasti banyak itu data Pak Jokowi,” tutur Damanik.

    “Kalaupun itu Pak Jokowi yang disebut ya, kalau Pak Jokowi yang disebut, dia (Anies) kan nggak nyebut nama ya, kalau yang dituduhkan itu Pak Jokowi itu nggak benar bahwa selama kepemimpinan Pak Jokowi peran Indonesia di dunia internasional itu tidak menurun,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ormas Gerakan Rakyat Pertimbangkan Jadi Parpol Paling Lambat 2026

    Ormas Gerakan Rakyat Pertimbangkan Jadi Parpol Paling Lambat 2026

    Jakarta –

    Ormas gerakan rakyat selesai menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas). Salah satu hasilnya adalah mempertimbangkan ormas tersebut menjadi partai politik paling lambat tahun 2026 berdasarkan masukan dari struktur wilayah gerakan rakyat.

    “Bahwa aspirasi dari wilayah banyak untuk meminta agar segera dibentuk atau didirikan atau apapun terkait dengan partai politik,” ujar Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid usai rapimnas di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2025).

    “Nah memang kita diberikan waktu untuk segera berpikir paling lambat 2026,” tambahnya.

    Sahrin menjelaskan sangat berhati-hati menjadikan gerakan rakyat sebagai parpol karena harus memastikan kekuatan internal. Namun dirinya menegaskan rekomendasi untuk menjadikan gerakan rakyat menjadi parpol sebagaimana hasil rapimnas akan jadi pertimbangan.

    “Dipertimbangkan (rekomendasi rapimnas menjadi parpol),” tuturnya.

    Meski begitu, belum ada keputusan pasti terkait menjadikan ormas ini sebagai parpol. Di sisi lain, dirinya menyebut syarat untuk menjadi parpol sudah ada yang dipenuhi.

    Sementara, tokoh insprasi gerakan rakyat, Anies Baswedan saat menutup rapimnas berpesan agar ormas tersebut memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dirinya juga berpesan agar ormas tersebut bisa saling menjaga kerukunan.

    “Jadi saya berharap teman-teman sekalian, pesan tadi, jaga kerukunan, jaga suasana persaudaraan, jaga suasana saling menghormati, saling menghargai,” kata Anies dalam paparannya.

    “Sejauh apapun, kita 0 kilometer Indonesia. Dan itu artinya, dimanapun teman-teman berkarya, kita berada di tanah Indonesia dan kita bikin bangga menyala tanah Indonesia ini,” ujarnya.

    (ial/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Muncul Aspirasi Ubah Gerakan Rakyat Jadi Partai Politik

    Muncul Aspirasi Ubah Gerakan Rakyat Jadi Partai Politik

    Muncul Aspirasi Ubah Gerakan Rakyat Jadi Partai Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum
    Gerakan Rakyat

    Sahrin Hamid
    mengungkapkan bahwa aspirasi dari berbagai wilayah terus mengalir agar organisasi tersebut segera bertransformasi menjadi partai politik.
    Namun, Sahrin menegaskan belum ada keputusan agar Gerakan Rakyat berubah menjadi partai politik dalam
    Rapat Pimpinan Nasional
    (Rapimnas) I yang digelar pada Minggu (13/7/2025) hari ini.
    “Bahwa aspirasi dari wilayah banyak untuk meminta agar segera dibentuk atau didirikan atau apapun terkait dengan partai politik. Cuma memang belum ada rekomendasi secara spesifik untuk itu. Tapi bahwa kita menampung aspirasi itu. Tapi belum menjadi sebuah keputusan organisasi,” kata Sahrin, Minggu malam selepas rapimnas.
    Ia menjelaskan, meski mayoritas internal mendukung ide pembentukan partai, keputusan formal masih menunggu kajian lebih lanjut.
    Rapimnas hanya merekomendasikan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mulai mempertimbangkan opsi tersebut, dengan tenggat waktu paling lambat 2026.
    “Rekomendasi meminta untuk memikirkan itu sampai dengan tahun 2026,” ujar Sahrin.
    Sahrin melanjutkan, Gerakan Rakyat kini telah memiliki struktur di 38 provinsi dan 475 daerah di seluruh Indonesia.
    Meski belum mendata keanggotaan secara menyeluruh, Sahrin menyebut target struktur organisasi sebagai syarat pembentukan partai politik hampir terpenuhi.
    “Kalaupun partai politik kan syaratnya juga struktur. 100 persen wilayah kita sudah penuhi. 75 persen DPD tentunya kita sudah sampai. Nah tinggal memang Dewan Pimpinan di kecamatan yang harus kita bangun untuk bisa mencapai sekitar angka 3.000 kecamatan dari 7.000 kecamatan. Itu yang sedang kita persiapkan,” kata Sahrin.
    Sahrin juga mengonfirmasi bahwa belum ada pernyataan atau rekomendasi langsung dari
    Anies Baswedan
    terkait pendirian partai.
    Hasil rapimnas, akan segera disampaikan secara khusus kepada Anies untuk didiskusikan lebih lanjut.
    “Pak Anies belum. Kita belum bicarakan. Kita akan menyampaikan secara khusus apa yang menjadi hasil Rapat Pimpinan Nasional ini kepada Pak Anies. Kita akan mendiskusikan itu tentunya,” kata Sahrin.
    Sementara itu, Anies Baswedan dalam pidatonya Minggu malam menitipkan pesan kepada jajaran Gerakan Rakyat untuk menjangkau barisan yang lebih luas.
    Menurut dia, dengan begitu Gerakan Rakyat mampu mengirimkan pesan bahwa mereka ada untuk masa depan bangsa.
    “Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang masa depan seluruh unsur yang ada di bangsa ini. Karena itu lah saya sampaikan kepada Bung Sahrin dan teman-teman semua, perjuangan ini harus bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia,” pesan Anies dalam pidatonya.
    Selama ini, Gerakan Rakyat kerap diidentikan dengan Anies karena organisasi ini bermula dari gerakan relawan Anies pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.
    Namun, sampai saat ini, Anies tidak memiliki posisi tertentu dalam organisasi yang dideklarasikan pada Februari 2025 tersebut.
    “Kita memposisikan Mas Anies sebagai tokoh inspiratif, yang menginspirasi lahirnya Gerakan Rakyat. Oleh karena itu tidak begitu penting Mas Anies hadir secara formal atau tidak, tapi yang jelas bahwa kita lihat tadi Mas Anies bersama kita,” kata Sahrin.
    Pada saat deklarasi Mas Anies juga bersama kita, dan hari-hari ini Mas Anies tentunya bersama kita,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anies Singgung Presiden Selalu Absen di Forum PBB, Sindir Jokowi?

    Anies Singgung Presiden Selalu Absen di Forum PBB, Sindir Jokowi?

    GELORA.CO – Calon presiden (capres) 2024 sekaligus Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan menyentil, pemerintahan Indonesia yang tidak hadir di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meski tidak menyebut nama, namun pidato Anies tersebut jelas ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu karena Jokowi selama 10 tahun masa pemerintahannya selalu absen dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York. Anies pun dengan lugas menyentil presiden yang tak pernah hadir dan selalu diwakilkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi.

    “Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional,” kata Anies saat berpidato dalam Rapimnas Ormas Gerakan Rakyat di Jakarta Pusat, Ahad (13/7/2025).

    “Itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor empat terbesar. Ukuran rumahnya nomor empat terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Ingin rame juga tidak taat di kampung,” ucap Anies melanjutkan.

    Dia heran, mengapa 10 tahun terakhir, presiden RI tak pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB yang merupakan salah satu forum terpenting di dunia. Anies pun mendukung pemerintah RI semakin aktif di perpolitikan luar negeri agar kehadiran Indonesia dirasakan negara lain.

    “Cuman begitu rapat warga kita tidak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor empat terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif,” kata Anies.

    Dia menyebut, kekuatan Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar nomor empat di dunia. Karena itu, Anies menyayangkan, mengapa pemerintah RI sebelumnya tak pernah menghadiri forum PBB.

    “Bagaimana dengan masa depan kita? Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa besar. Dan konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia. Pasar kita menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi siapa? Bagi siapa pun juga. Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional,” kata mantan rektor Universitas Paramadina tersebut.

    Ketika dicegat wartawan terkait pidatonya, Anies menjelaskan, Indonesia bisa berperan besar dalam percaturan geopolitik dunia. Sayangnya, peluang itu tidak diambil karena presiden pasif dalam bidang luar negeri.

    “Jadi ada tantangan besar soal lingkungan hidup. Ini adalah masalah kemanusiaan dan Indonesia bisa ambil peran di situ. Lalu yang kedua, ketegangan-ketegangan akibat konflik yang bermunculan di beberapa wilayah. Akhir-akhir ini muncul di Timur Tengah,” kata Anies.

    Dia menerangkan, saat ini, selain perang, dunia juga diliputi ketegangan akibat kebijakan ekonomi dan perdagangan. Yang terpenting, menurut Anies, Indonesia wajib terlibat aktif dalam mendukung perjuangan Palestina melawan penindasan Israel.

    “Nah, kita di Indonesia bisa ikut ambil peran di situ. Tentu pemerintah harus merumuskan, bisa ambil peran aktif. Dan tadi pesan dari Ibu Dina (pemateri) menarik. Bahwa sikap Indonesia di dalam perjuangan Palestina harus diterjemahkan. Menjadi langkah-langkah konkret,” kata matan mendikbud tersebut.