Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • SBY Terseret Isu Ijazah Akibat Ruang Tafsir yang Dibuka Jokowi

    SBY Terseret Isu Ijazah Akibat Ruang Tafsir yang Dibuka Jokowi

    GELORA.CO -Tuduhan yang menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di belakang isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terus menjadi perbincangan publik.

    Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, menilai tudingan terhadap SBY tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Jokowi sendiri yang berulang kali menyebut adanya “orang besar” di balik isu ijazahnya. Menurutnya, pernyataan tersebut secara politis membuka ruang spekulasi di ruang publik.

    “Maka wajar jika publik bertanya siapa orang besar yang dimaksud?” kata Nurul Fatta.

    Ia menjelaskan, jika dieliminasi satu per satu, Anies Baswedan bukanlah “orang besar” dalam pengertian kekuasaan di tingkat nasional. Anies hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan eks calon presiden pada Pilpres 2024.

    “Kalau bicara jenderal, ya jenderal siapa? Megawati sulit dikaitkan karena isu ini sudah muncul sebelum konflik Jokowi dengan PDIP. Prabowo pun kecil kemungkinan, mengingat Gibran adalah wakilnya,” jelasnya.

    Menurut Nurul, secara persepsi politik, figur yang paling mudah disebut dalam kategori “orang besar” adalah SBY. Pasalnya, SBY merupakan mantan presiden, seorang jenderal, serta ayah dari tokoh yang berpotensi bersaing dalam Pilpres mendatang.

    “Di titik inilah problem politiknya muncul. Muaranya justru ada pada pernyataan Pak Jokowi yang membiarkan tafsir liar berkembang di ruang publik,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jika dibaca dengan kacamata realisme politik hari ini, sesungguhnya pertarungan masa depan adalah antara dua anak mantan presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Tapi ironisnya, sebelum anak-anak itu bertarung, bapak-bapaknya seolah sudah berantem duluan,” pungkasnya

  • Anies Baswedan: Orang Baik itu Bernama Jokowi

    Anies Baswedan: Orang Baik itu Bernama Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Barisan pendukung Anies Baswedan kerap diidentikkan berseberangan dengan loyalis Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya hal itu tampak dari interaksi di media sosial.

    Namun jangan lupa, kedua tokoh politik yang memiliki fans fanatik ini pernah bersatu untuk memperebutkan kekuasaan. Tepatnya pada Pemilu 2014.

    Anies Baswedan ditunjuk menjadi juru bicara tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.

    Anies menyatakan menerima tawaran masuk dalam tim pemenangan Jokowi-JK diiringi dengan tekad mendukung orang baik di pemerintahan.

    “Saya mengiyakan undangan tersebut sebagai sebuah ikhtiar turun tangan ikut mendorong orang baik mengelola pemerintahan,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

    Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar itu mengatakan, Jokowi-JK adalah kombinasi pasangan baru-senior yang lebih berpotensi menghadirkan kebaruan dan terobosan.

    Suasana kebaruan inilah yang diperlukan oleh Indonesia setelah 15 tahun lebih menapaki masa reformasi berjalan.

    “Bahwa masih banyak orang Indonesia yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Saudara datang kesini karena panggilan hati, karena tahu Indonesia harus diurus oleh orang baik, orang terpercaya. Dan kita akan sama-sama perjuangkan, memastikan bahwa orang baik itu yang bernama Jokowi dan JK bisa mendapatkan kemenangan,” tegas Anies lantang dalam orasi politiknya pada 14 Juni 2014.

    Anies kala itu memandang Jokowi adalah sosok yang berkarya bukan beriklan. Jokowi menunjukkan telah berbuat untuk Indonesia. (Pram/fajar)

  • Kaleidoskop 2025: Setahun Jakarta Dipimpin Pramono–Rano Karno Usai Era Pj Gubernur Megapolitan 31 Desember 2025

    Kaleidoskop 2025: Setahun Jakarta Dipimpin Pramono–Rano Karno Usai Era Pj Gubernur Megapolitan 31 Desember 2025

    Kaleidoskop 2025: Setahun Jakarta Dipimpin Pramono–Rano Karno Usai Era Pj Gubernur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam sejarah pemerintahan ibu kota Jakarta.
    Setelah bertahun-tahun dilalui oleh Penjabat (Pj) Gubernur, akhirnya pemerintahan DKI Jakarta kembali dipimpin oleh gubernur definitif, yakni
    Pramono Anung
    sebagai Gubernur bersama
    Rano Karno
    sebagai Wakil Gubernur.
    Dengan pergantian ini, kebijakan jangka panjang di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik lahir.
    Sebelum era Pj, DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan yang menyelesaikan masa jabatan Gubernur hingga 16 Oktober 2022.
    Di masa kepemimpinan Anies diwarnai berbagai kebijakan yang dilakukan, mulai dari infrastruktur, program sosial, hingga membuat program identitas seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), Rumah DP 0 Rupiah, dan Formula E.
    Setelah masa jabatannya berakhir, Pemerintah Pusat tidak langsung menunjuk gubernur definitif baru sesuai mekanisme Pilkada, sehingga DKI memasuki periode jabatan sementara melalui tenaga Penjabat.
    Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan setelah berakhirnya masa Anies Baswedan, kala itu Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Penjabat
    Gubernur DKI Jakarta
    pada 17 Oktober 2022.
    Heru Budi sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden dan memiliki pengalaman birokrasi yang kuat.
    Heru Budi kemudian menjalankan tugasnya selama dua tahun hingga 17 Oktober 2024, fokus utamanya menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan serta melanjutkan program-program penting, terutama yang terkait pelayanan dasar dan program transisi pemerintahan.
    Menjelang akhir 2024, masa tugas Heru sebagai Pj Gubernur berakhir.
    Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125P tertanggal 16 Oktober 2024 yang memberhentikan Heru Budi Hartono dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang baru.
    Teguh Setyabudi, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri, memimpin pemerintahan sementara sejak 18 Oktober 2024.
    Penunjukan ini dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan proses administratif pemerintahan hingga proses pilkada dan pelantikan gubernur definitif selesai.
    Selama masa jabatannya, Teguh berupaya memaksimalkan roda pemerintahan, terutama menjelang momentum pergantian kepemimpinan definitif setelah Pilkada 2024 selesai.
    Pergantian kepemimpinan terjadi pada awal 2025, tepatnya Kamis, 20 Februari 2025, ketika Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta secara definitif di Balai Kota Jakarta.
    Kepemimpinan ini menjadi babak baru setelah bertahun-tahun Jakarta dipimpin oleh jajaran Penjabat.
    Pasangan ini membawa agenda yang lebih terarah untuk pembangunan jangka panjang.
    Mereka sempat menyusun 40 program kerja yang diprioritaskan dalam 100 hari pertama masa pemerintahan atau yang disebut “Quick Wins”.
    Fokus utamanya mencakup pengendalian banjir, perbaikan transportasi publik, hingga pendidikan.
    Sepanjang 2025, apa saja yang Sudah Dijalankan Pramono-Rano?
    Pramono-Rano melakukan integrasi antarmoda untuk meredam kemacetan yang telah menjadi problem lama ibu kota.
    Untuk menjangkau kawasan yang lebih luas dan meminimalkan kendaraan pribadi, pemerintah memperluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek, mencakup rute ke:
    * Tangerang Selatan (Blok M – Alam Sutera),
    * Bekasi (Vida Bekasi – Cawang),
    * Bogor (Bogor – Blok M),
    * Sawangan – Lebak Bulus,
    * PIK2 – Blok M.
    Tujuannya: menurunkan jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta dari wilayah penyangga.
    Sebagai stimulus agar masyarakat beralih ke transportasi umum, ada 15 kelompok masyarakat tertentu yang digratiskan untuk naik moda transportasi Transjakarta, MRT, LRT, dan JakLingko, seperti lansia, penyandang disabilitas, pelajar, tokoh agama, dan pekerja gaji rendah.
    Salah satu kebijakan menarik agar mendorong masyarakat naik transportasi umum adalah kewajiban ASN naik transportasi umum setiap Rabu.
    Aturan ini dikeluarkan oleh Pramono secara resmi melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.
    Selain urusan transportasi dan kemacetan, Pramono juga menyoroti pengendalian banjir.
    Ia menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) mempercepat pengerukan kali, sungai, waduk, situ, dan embung.
    Hingga 12 Desember 2025, volume pengerukan mencapai 856.886 meter kubik yang dilakukan di 1.996 titik, terdiri dari: 850 titik di kawasan Jakarta Timur, 318 titik di Jakarta Barat, 558 titik Jakarta Utara, 103 titik berada di Jakarta Selatan, dan 167 titik ada di Jakarta Pusat.
    Selain pengerukan, Pemprov juga membangun waduk/situ/embung baru untuk menambah kapasitas tampung air sekaligus mengurangi limpasan saat hujan puncak.
    Lokasinya tersebar di tiga wilayah:
    Jakarta Barat: Waduk Aseni, Embung Jaya 25.
    Jakarta Timur: Embung Giri Kencana, Embung Bambu Hitam, Embung Jalan Sejuk, Embung Aneka Elok.
    Jakarta Selatan: Embung Lapangan Merah, Embung Kemang Utara IX (Dharmajaya), Embung Jagakarsa, Embung Pemuda.
    Tujuan utamanya agar genangan berkurang, aliran air lebih terkendali, dan kawasan rawan banjir perlahan ditangani.
    Bidang pendidikan juga mendapat perhatian.
    Pemerintah memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan kebijakan pemutihan ijazah.
    Untuk KJP, pada Tahap I Tahun 2025 tercatat 707.622 siswa, sementara Tahap II Tahun 2025 sebanyak 707.513 siswa.
    Angka tersebut mencakup penerima lanjutan dan penerima baru, termasuk siswa yang sudah lulus SLTA.
    Rincian Jumlah Penerima (Tahap II Tahun 2025):
    – Total: 707.513 peserta didik.
    – Penerima Lanjutan (Existing): 622.157 siswa.
    – Penerima Baru: 85.356 siswa.
    Jumlah Penerima Berdasarkan Jenjang (Contoh Tahap II):
    – SD/MI: 249.919 siswa.
    – SMP/MTs: 147.341 siswa.
    – SMA/MA: 48.876 siswa.
    – SMK: 83.403 siswa.
    – PKBM: 1.083 siswa.
    Selain KJP, Pemprov DKI juga memutihkan 6.050 ijazah sepanjang 2025.
    Program ini ditujukan bagi lulusan sekolah menengah swasta yang ijazahnya tertahan karena tunggakan biaya pendidikan.
    Pemutihan ijazah tersebut dilakukan secara bertahap.
    Pada tahap pertama, pemutihan diberikan kepada 117 siswa.
    Tahap kedua menyasar 371 siswa, disusul tahap ketiga sebanyak 820 siswa.
    Selanjutnya, tahap keempat dilaksanakan dalam dua gelombang dengan jumlah penerima masing-masing 744 siswa dan 1.238 siswa.
    Adapun tahap kelima menjadi tahap dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 2.753 siswa.
    Sepanjang 2025, beragam program telah dijalankan.
    Namun, beberapa masih membutuhkan penyempurnaan.
    Evaluasi tahunan ini mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan bukan diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari manfaat nyata yang benar-benar dirasakan warga Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar, PAN hingga Gerindra Siap Pilkada melalui DPRD, Loyalis Anies: Bangke

    Golkar, PAN hingga Gerindra Siap Pilkada melalui DPRD, Loyalis Anies: Bangke

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah menyorot tajam ke Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono.

    Sorotan ini muncul usai adanya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Tak hanya Gerindra, ada beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak keras usulan politik ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Geisz Chalifah justru menyorot tajam ke Sekjen Gerindra, Sugiono.

    Ini terkait penjelasan dari Sugiono soal penerapan wacana ini yang dianggapnya kurang baik.

    Bahkan, Geisz sampai memberikan sindiran karena penjelasan sang Sekjen dianggap kurang baik.

    “Sekjen Geridra bicara tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD, jabatannya memang Menlu penjelasannya Tolol. Dari Demokrat yang bicara Anto (Andi Alfian Mallarangeng),” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    “Kapasitas otak keduanya beda jauh. Anto ngerti yang dia bicarakan. Sugiono ini mahluk ajaib muncul dari mana?,” tuturnya.

    Geisz tampaknya begitu muak dengan penjelasan soal mekanisme Pemilihan kepala daerah ini.

    Yang membuat begitu muak bisa saja karena penjelasan dari pihak yang ingin menerapkannya namun memberi penjelasan ke publik dengan kurang baik.

    “Lama-lama ngedengerin para bangsat bicara tentang bencana ujung-ujungnya jadi nafsuin. Ada yang ngomong kopi yang kita minum & gorengan yg kita makan,” tuturnya.

  • RK Digugat Cerai, Loyalis Anies Ungkit Dukungan Jokowi hingga Fahri Hamzah: Persekongkolan Jahat Bersatu Padu

    RK Digugat Cerai, Loyalis Anies Ungkit Dukungan Jokowi hingga Fahri Hamzah: Persekongkolan Jahat Bersatu Padu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Komisaris Ancol, Geizs Chalifah, ikut merespons polemik yang menyelimuti mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Polemik tersebut mencuat seiring gugatan cerai yang diajukan sang istri, Atalia Praratya, serta isu dugaan hubungan gelap dengan artis Aura Kasih.

    “Ketika persengkongkolan Jahat bersatu padu,” ujar Geizs yang dikenal sebagai loyalis Anies Baswedan ini di X @GeizsChalifah (26/12/2025).

    Dalam video yang diunggah Geizs, tampak Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah, sedang berbicara dalam sebuah kegiatan menjelang Pilgub DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Fahri secara terbuka memuji Ridwan Kamil.

    “Supaya rekonsiliasi kita berlanjut, tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta,” ucap Fahri Hamzah dalam video tersebut.

    Dukungan Presiden ke-7 RI, Jokowi, juga terlihat pada video yang sama.

    Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ini secara terang-terangan mempromosikan Ridwan Kamil kepada publik.

    Jokowi kala itu menekankan alasan dukungannya berdasarkan rekam jejak.

    “Kenapa saya (dukung) Ridwan Kamil, karena rekam jejaknya. Saya ulangi, kenapa saya (dukung) Ridwan Kamil, karena rekam jejaknya,” kata Jokowi, sebagaimana dikutip dalam video yang turut dibagikan Geizs.

    Bukan hanya menyinggung dukungan elite politik, Geizs juga mengungkit kebiasaan Ridwan Kamil dalam beberapa acara resmi yang kerap membuka sambutan dengan pantun yang diawali nama Aura Kasih.

    Ia menyebut beberapa contoh pantun tersebut yang terekam dalam berbagai kesempatan.

  • Anies Ingatkan Pemilu Curang Bak Gol Tangan Maradona: Dia Tidak Mengakui dan Diam Saja

    Anies Ingatkan Pemilu Curang Bak Gol Tangan Maradona: Dia Tidak Mengakui dan Diam Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, berbicara mengenai kecurangan Pemilu yang bakal terus dikenang dalam sejarah.

    Ia membandingkan praktik kecurangan dalam pemilu dengan gol kontroversial Diego Maradona yang dikenal sebagai Hand of God atau gol tangan tuhan, pada Piala Dunia 1986.

    Dalam sebuah acara Ormas Gerakan Rakyat di Pekanbaru, Anies mengajak peserta mengingat kembali peristiwa legendaris tersebut.

    Dikatakan Ahmad, meski gol Maradona disahkan karena belum adanya teknologi VAR saat itu, fakta kecurangan tetap melekat kuat dalam ingatan publik hingga kini.

    “Bapak-Ibu pernah ngikutin piala dunia Maradona, Bapak-Ibu? Ingat, Bapak-Ibu? Ya ada yang bilang tangan Tuhan, saya kurang setuju ini. Masa Tuhan berlaku curang? Kalau curang itu kerjaan setan,” ujar Anies dikutip pada Kamis (25/12/2025).

    Anies menekankan bahwa semua orang mengetahui gol tersebut tidak sah. Namun, karena tidak tertangkap secara teknis, kemenangan itu tetap diakui secara formal.

    “Tapi yang menarik, Maradonanya tidak mau mengakui bahwa itu pakai tangan. Jadi diam saja. Dan ketika itu dinyatakan gol dia diam saja, ketika dia menerima piala dia diam saja,” katanya.

    Lanjut Anies, pengakuan formal tidak selalu sejalan dengan legitimasi moral.

    Ia menyebut Maradona tetap membawa piala, tetapi kehilangan kepercayaan diri karena publik mengetahui cara kemenangan tersebut diraih.

    “Semua orang tahu itu curang. Semua orang tahu itu pakai tangan. Semua orang tahu itu bukan kemenangan yang sesungguhnya,” ucapnya.

  • Calon Potensial Pesaing Gibran di Pemilu 2029 Mulai Bermunculan, Sosok Ini Patut Diperhitungkan

    Calon Potensial Pesaing Gibran di Pemilu 2029 Mulai Bermunculan, Sosok Ini Patut Diperhitungkan

    “Elektabilitasnya tiba-tiba menyodok ke peringkat keenam,” jelas Burhanuddin.

    Tokoh lain termasuk Letkol Teddy Indra Wijaya, Anies Baswedan, dan sejumlah elite partai yang sedang memetakan kekuatan politik menuju pemilihan lima tahun mendatang.

    Isu mengenai Pemilu 2029 mulai relevan sejak kini karena kalender politik Indonesia bergerak cepat. Tahapan pemilu akan dimulai tahun depan, sehingga para elite partai, menteri, dan aktor politik mulai menghitung posisi kekuatan masing-masing.

    “Mulai tahun depan sudah mulai gerilya menjelang Pemilu energi politisi pasti berkurang,” tegasnya.

    Prof. Burhanuddin mengangkat isu 2029 bukan sekadar untuk memprediksi kontestasi politik, tetapi sebagai peringatan analitis agar pemerintah lebih responsif terhadap data ekonomi dan politik yang sedang bergerak.

    Ia menyoroti bahwa kondisi ekonomi yang belum pulih, daya beli masyarakat yang tertekan, serta kebijakan-kebijakan yang masih bersifat populis dapat mempengaruhi peta kekuasaan di masa depan.

    “Harus segera direspons kalau tidak angin positif bisa berbalik menjadi angin badai,” katanya.

    Dengan kata lain, pembahasan tokoh-tokoh 2029 tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kebutuhan melakukan koreksi kebijakan. Pemerintah perlu menyadari bahwa dinamika sosial-ekonomi akan memengaruhi komposisi dukungan politik, dan tokoh-tokoh baru dapat tiba-tiba muncul sebagai alternatif jika situasi tidak ditangani secara strategis.

    Ia juga mengangkat isu ini karena melihat pola besar: pergeseran loyalitas pemilih, kemunculan figur-figur baru yang naik eksponensial, serta hubungan elite politik yang juga berubah. Semua faktor tersebut membuat isu 2029 menjadi penting dibahas sedini mungkin.

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)