Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

    Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

    GELORA.CO – Popularitas dan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Purbaya Effect) makin melejit dalam menuju Pilpres 2029. 

    Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan IndexPolitica dalam mengukur dan memotret persepsi masyarakat terkait isu politik, sosial dan ekonomi saat ini. 

    “Untuk top of mind calon presiden 2029, Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 40,12 persen, di peringkat kedua adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 22,50 persen, di peringkat ketiga adalah Anies Baswedan dengan 13,40 persen, peringkat keempat adalah Ganjar Pranowo dengan 7,12 persen, kemudian kelima adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 5,12 persen, peringkat keenam adalah Gibran Rakabuming Raka 4,80 persen, posisi ketujuh adalah Dedi Mulyadi dengan 2,5 persen, ke delapan adalah Erick Thohir dengan 1,12 persen,” tulis keterangan dalam rilis IndexPolitica yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Lanjut keterangan tersebut, untuk elektabilitas wakil presiden posisi tertinggi adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 28,65 persen, kedua adalah Dedi Mulyadi dengan 20,15 persen posisi ketiga adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 15,75 persen, peringkat keempat adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 12,35 persen, posisi kelima adalah Erick Thohir dengan 5,14 persen, keenam adalah Pramono Anung dengan 3,30 persen, posisi ketujuh ada Mahfud MD dengan 3,25 persen dan posisi kedelapan adalah Sandiaga Uno dengan 2,60 persen.

    Menurut Direktur IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, dalam waktu singkat Purbaya berhasil mendapatkan popularitas yang tinggi dengan kebijakan dan Tindakannya saat mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan RI. 

    “Reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terselamatkan citranya dari sosok Purbaya. Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun-tahun ‘lelah’ dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani. Bukan berarti Sri Mulyani tidak bagus dalam menjalan tugas tetapi lebih kepada keinginan Masyarakat mendapatkan sosok yang antitesis dari Sri Mulyani,” ujar Denny. 

    Sambungnya, hal itu menyebabkan popularitas dan elektabilitas Purbaya melompat jauh sebagaimana analogi dari Chaos Theory dalam ilmu matematika.

    Penelitian dilakukan dari tanggal 1-10 Oktober 2025. Survei dilakukan dengan questioner yang terdiri dari kurang lebih 72 pertanyaan dengan jumlah sampel 1610 responden menggunakan metode multistage random sampling, margin of error 1,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

  • Warga harap Pemprov DKI tindak cepat atasi jebolnya tanggul Baswedan

    Warga harap Pemprov DKI tindak cepat atasi jebolnya tanggul Baswedan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua RW 06, Jati Padang, Pasar Minggu, Abdul Kohar berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk bertindak cepat mengatasi jebolnya tanggul Baswedan agar tidak terulang kembali.

    “Harapan saya, Insya Allah Pak Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung), mohon izin, mohon maaf. Ayo kita benahi Jakarta dengan bersama-sama,” kata Abdul kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Pada masa Gubernur Anies Baswedan, kata dia, sudah ada rencana pembangunan dua embung dan pelebaran kali hingga 20 meter sebagai solusi banjir, namun hingga saat ini belum terealisasi.

    Lalu, dia juga mengingatkan agar pemerintah memberikan kompensasi layak bagi warga terdampak, jika proyek tersebut kembali dijalankan.

    Dia menilai penanganan banjir Jakarta tak bisa dilakukan sendiri tanpa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut air kiriman dari hulu yang tidak tertampung memperparah kondisi di hilir.

    “Kalau sinkron, balance, sama Gubernur Jawa Barat, bisa duduk bersama cari solusi. Sehingga debit air bisa dikendalikan,” ucapnya.

    Terlebih, banjir kali ini berbeda dari biasanya. Hujan deras yang terjadi menyebabkan debit air meningkat setinggi 150 sentimeter (cm) menggenangi wilayah tersebut.

    Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan menyiapkan tujuh unit pompa stationer berkapasitas 400 sampai 1.000 liter untuk menangani banjir di kawasan Kemang, Mampang Prapatan dan Jati Padang, Pasar Minggu, akibat jebolnya tanggul di kawasan itu.

    Dua tanggul dua wilayah itu jebol pada Kamis (30/10) akibat tingginya curah hujan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 11 RT masih tergenang banjir, pada Jumat pagi.

    Di Jakarta Selatan terdapat 11 RT, yakni satu RT di Pela Mampang dengan ketinggian air 30 cm yang disebabkan curah hujan tinggi, lima RT di Duren Tiga dengan ketinggian 150 cm yang juga disebabkan curah hujan tinggi, serta lima RT di Jati Padang dengan ketinggian 40 cm yang diakibatkan curah hujan tinggi, luapan Kali PHB dan jebolnya tanggul Baswedan.

    Sebelumnya, hujan deras melanda Jakarta sejak Kamis (30/10) pukul 16.00 WIB, sehingga menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah wilayah.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini penyebab tanggul Baswedan Jaksel jebol

    Ini penyebab tanggul Baswedan Jaksel jebol

    Jakarta (ANTARA) – Ketua RW 06, Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Abdul Kohar menyebutkan penyebab tanggul Baswedan jebol karena lahan yang semakin sempit.

    “Kan makin lama diameter kali itu makin lama makin hilang menyempit karena ya begitulah keadaan wilayah kami, medan yang ada di Kali Pulo ini,” kata Abdul kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Abdul mengatakan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang sebelumnya sudah delapan kali meninjau lokasi juga turut mengatakan demikian.

    Oleh karena itu, dia menyayangkan mengapa jalur kali semakin hilang sampai ke utara. Terlebih dulunya, lahan rumah di sekitaran Masjid Al Ridwan merupakan ruang hijau.

    “Sebetulnya ini di bawah itu masih zamannya Pak Soeharto, itu adalah jalur hijau. Semua ini sekitar 7,4 hektare itu adalah jalur hijau,” ucapnya.

    Dia juga menceritakan ketinggian banjir di lokasi yang paling parah yakni mencapai 1,5 meter atau setinggi leher orang dewasa. Dengan adanya tanggul Baswedan sangat terbantu untuk menangani banjir.

    “Yang memberi nama itu juga warga, bukan Pak Anies yang minta. Tanggul Anies Baswedan itu RT dan warganya semua,” ucapnya.

    Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan menyiapkan tujuh unit pompa stationer berkapasitas 400 sampai 1.000 liter untuk menangani banjir di kawasan Kemang, Mampang Prapatan dan Jati Padang, Pasar Minggu, akibat jebolnya tanggul di kawasan itu.

    Dua tanggul dua wilayah itu jebol pada Kamis (30/10) akibat tingginya curah hujan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 11 RT masih tergenang banjir, pada Jumat pagi.

    Di Jakarta Selatan terdapat 11 RT, yakni satu RT di Pela Mampang dengan ketinggian air 30 cm yang disebabkan curah hujan tinggi, lima RT di Duren Tiga dengan ketinggian 150 cm yang juga disebabkan curah hujan tinggi, serta lima RT di Jati Padang dengan ketinggian 40 cm yang diakibatkan curah hujan tinggi, luapan Kali PHB dan jebolnya tanggul Baswedan.

    Sebelumnya, hujan deras melanda Jakarta sejak Kamis (30/10) pukul 16.00 WIB, sehingga menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah wilayah.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panggung Digital Anies Baswedan: Menjaga Elektabilitas di Luar Kekuasaan

    Panggung Digital Anies Baswedan: Menjaga Elektabilitas di Luar Kekuasaan

    Panggung Digital Anies Baswedan: Menjaga Elektabilitas di Luar Kekuasaan
    Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta
    DALAM
    lanskap politik modern, pengaruh seorang tokoh tak lagi berhenti pada masa jabatannya. Di era digital, politisi bisa tetap eksis dan berpengaruh tanpa kursi pemerintahan.
    Ruang digital telah menjadi panggung baru, tempat mantan pejabat menata ulang narasi diri, memelihara reputasi, dan membangun kembali legitimasi sosial.
    Fenomena ini tergambar pada sosok Anies Baswedan. Usai menuntaskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mengalami kekalahan dalam Pilpres 2024, ia tidak menghilang dari ruang publik.
    Melalui unggahan reflektif di platform seperti X (Twitter), Instagram, TikTok dan YouTube, Anies rajin menyampaikan pandangan sosial, catatan kebangsaan, serta pesan moral yang bernuansa humanis dan edukatif.
    Langkah ini menunjukkan bahwa komunikasi politik pascakekuasaan bukan tentang berakhirnya peran, melainkan tentang bagaimana menjaga relevansi dan kepercayaan publik.
    Menurut Alice Marwick (2019), di era media sosial, figur publik menggunakan strategi
    microcelebrity
    dengan membangun dan mengelola persona digital yang tampak autentik, personal, serta interaktif.
     
    Strategi ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan pengaruh di luar struktur formal melalui komunikasi yang terpersonalisasi dan hubungan emosional dengan audiens.
    Anies memainkan peran ini dengan cermat. Ia tidak tampil sebagai mantan pejabat yang mengeluh, melainkan sebagai pemikir publik yang merefleksikan pengalaman kekuasaan dengan nada bijak dan inspiratif.
    Setiap unggahannya dirancang untuk menghadirkan kesan personal tanpa kehilangan jarak profesional.
    Ia tidak sedang “berkampanye”, melainkan membangun narasi moral dan intelektual yang menegaskan identitasnya sebagai tokoh nasional.
    Strategi ini membuat publik melihat Anies bukan sebagai politisi yang kalah, melainkan sebagai pemimpin ideologis yang tetap relevan.
    Dengan menjaga ritme komunikasi dan kedalaman narasi, Anies tetap dapat menjadi referensi politik, bahkan saat tidak sedang memegang jabatan publik.
    Banyak pengamat menilai bahwa keaktifan Anies di ruang digital merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga political momentum menuju Pemilu 2029.
    Menurut Anthony Leong, Direktur PoliEco Digital Insights Institute, Anies membutuhkan panggung politik selama lima tahun ke depan untuk menjaga relevansinya hingga kontestasi Pemilu 2029.
    Pandangan serupa disampaikan Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, yang menilai bahwa momentum politik Anies perlu terus dirawat agar tetap menjadi figur sentral dalam percakapan publik nasional.
    Dalam logika politik modern,
    visibility
    adalah modal. Politisi yang berhasil mempertahankan perhatian publik selama masa jeda politik akan memiliki posisi lebih kuat saat siklus elektoral berikutnya dimulai.
    Hal ini juga selaras dengan teori
    Hybrid Media System
    yang dikembangkan oleh Andrew Chadwick, Dennis, dan Smith (2016), yang menjelaskan bagaimana politisi kini menggabungkan kekuatan media konvensional dan digital untuk membangun jaringan pengaruh yang berkelanjutan.
    Dalam konteks ini, ruang digital berfungsi sebagai perpanjangan dari arena politik konvensional. Aktivitas daring bukan sekadar pelengkap, tetapi instrumen utama dalam menjaga kontinuitas wacana dan keterhubungan emosional antara politisi dan publik.
    Anies masih kerap menjadi rujukan media nasional setiap kali ia membuat pernyataan reflektif atau unggahan yang menyentuh isu publik.
    Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak menggantikan panggung politik, tetapi memperpanjang napasnya.
    Dengan demikian, aktivitas digitalnya bukan sekadar ekspresi personal, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik pascakekuasaan — mempertahankan kehadiran simbolik dan memperluas resonansi gagasan.
    Pendekatan ini membuat Anies tetap “hidup” dalam kesadaran publik, bahkan di luar siklus elektoral resmi.
    Publik kini semakin peka terhadap gaya komunikasi yang dibuat-buat. Mereka lebih menghargai kejujuran emosional daripada retorika yang sempurna.
    Alice Marwick (2013) menyebut fenomena ini sebagai
    performative authenticity
    — perpaduan antara kesungguhan dan kesadaran strategis untuk tampil alami di ruang digital.
    Anies tampak menyeimbangkan dua hal ini: menghadirkan refleksi yang tulus tanpa kehilangan citra intelektualnya.
    Di saat banyak politisi pascajabatan memilih diam, Anies justru menunjukkan bentuk politik keberlanjutan narasi. Ia membangun kembali citra bukan melalui jabatan, tetapi melalui gagasan dan komunikasi moral.
    Dengan menjaga konsistensi gaya, tone, dan nilai, ia sedang memelihara apa yang disebut
    symbolic capital
    — modal kepercayaan dan relevansi publik yang bisa menjadi pijakan untuk langkah politik berikutnya.
    Strategi komunikasi pascakekuasaan yang dijalankan Anies Baswedan memberi pelajaran penting: politik tidak berhenti di akhir masa jabatan, tetapi bertransformasi melalui ruang digital.
    Ruang tersebut memungkinkan politisi menjaga koneksi emosional, memelihara relevansi, sekaligus menanam benih pengaruh baru.
    Apakah langkah ini bagian dari persiapan menuju pemilu 2029? Mungkin belum secara deklaratif, tetapi jelas merupakan pemetaan komunikasi politik jangka panjang.
    Dalam dunia di mana pengaruh ditentukan oleh atensi, mereka yang mampu memadukan refleksi, kontinuitas narasi, dan autentisitas digital akan selalu punya peluang untuk kembali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh jauh sebelum dia koar-koar di akun YouTubenya.

    “Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dimintai keterangan adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki bukti kuat terkait proyek itu. Namun dia tidak menyebut siapa yang dia maksud itu.

    “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud MD.

    Siap dipanggil KPK

    Mahfud MD menegaskan kesiapannya jika KPK memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi itu.

    Kendati, Mahfud menilai dirinya tidak perlu melapor secara resmi ke KPK karena, menurutnya, lembaga antirasuah tersebut telah lebih dahulu mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran.

    “Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” tegasnya. 

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas seruan KPK yang meminta dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

    Pun, Mahfud menegaskan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan masyarakat untuk melapor ke KPK, begitu pula KPK tidak memiliki dasar untuk memaksa seseorang melapor. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.

    Orang pertama yang ungkap dugaan mark up Whoosh

    Nama Agus Pambagio dan Anthony Budiawan menjadi perbincangan seusai keduanya membongkar dugaan adanya mark up dalam proyek whoosh itu.

    Kedua tokoh tersebut juga disebut Eks Menkopolhukam Mahfud MD menjadi sosok pertama yang harus diperiksa oleh KPK dalam dugaan mark up proyek Whoosh.

    Sosok Agus Pambagio, dikenal sebagai pengamat kebijakan publik sekaligus pakar transportasi. Dia kerap memberikan pandangan tajam mengenai kebijakan pemerintah, khususnya sektor infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik.

    Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak awal tahun 2000-an, Agus aktif memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang. 

    Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tekstil Bandung dan lulus pada tahun 1984. Selain itu, Agus juga pernah terlibat dalam sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan serta di lembaga swasta dan BUMN.

    Dalam pengakuannya, Agus Pambagio mengaku pernah menolak usulan dari Jokowi mengenai proyek Whoosh.

    Agus Pambagio menyinggung bahwa Jokowi yakin proyek Whoosh tidak akan merugi, namun menurutnya, proyek ini tak layak dilanjutkan dan berpeluang merugi.

    Selain Agus Pambagio, sosok yang menjadi perbincangan adalah Anthony Budiawan. Dia menyinggung dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

    Anthony Budiawan adalah magister bidang ekonomi bisnis di Universitas Erasmus di Belanda.  Anthony memiliki keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, keuangan, rantai pasokan, analisis sistem, dan pendidikan.

    Pria ini memulai karier akademik awalnya di Insitut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) pada tahun 1989 hingga 1990. Jabatan terakhirnya adalah asisten direktur urusan akademik.

    Ia juga merupakan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie hingga tahun 2015.  Adapun pada Pilpres 2024 Anthony menjadi salah satu dari tujuh ahli yang dihadirkan tim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa pilpres.

    Dalam sidang sengketa, Anthony menyebut perpanjangan pemberian bansos yang dilakukan oleh Jokowi telah melanggar konstitusi.

    Kaki Agus Pambagio diinjak Wantimpres

    Analis Senior Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut mantan Presiden Jokowi sangat ngotot menjalankan megaproyek Kereta Whoosh yang belakangan bikin gaduh lantaran meninggalkan utang jumbo bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahwa ada 2019, Agus menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kala itu, Agus memaparkan bahwa proyek KCJB tidak feasible. Mendengar itu, Jokowi buru-buru membantah paparan Agus.

    “Pak Presiden (Jokowi) waktu itu memberikan penjelasan, proyek ini (KCJB) tidak akan rugi. Pasti memberikan kebaikan buat bangsa. Karena teknologinya tinggi, dan seterusnya,” kata Agus dalam sebuah wawancara.

    Masih menurut Agus, Jokowi bahkan cukup yakin bahwa operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi di kemudian hari. Meski studi kelayakan dari proyek yang digarap dan diutangi China itu, menyebut tidak feasible.

    Mendengar pernyataan proyek KCJB tak feasible, kata Agus, respons Jokowi hanya tersenyum. Namun tetap keukeuh agar proyek tersebut jalan terus. 

    “Tipikal beliau (Jokowi) kan gitu, senyum. Enggak ada yang aneh-aneh sih. Pokoknya harus jalan,” kata Agus.

    Saat Agus ingin mengejar Jokowi dengan sejumlah pertanyaan yang terkait proyek KCJB, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan kode lewat injakan kaki. Intinya tak mau Agus bertanya lebih dalam kepada Jokowi.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak yang mau bertanya,” jelasnya.

    Sayangnya Agus tak menyebut nama Wantimpres yang mencoleknya agar tak terlalu banyak bertanya soal Kereta Whoosh.  Dalam pertemuan itu, Agus mengungkap, Jokowi mengaku bahwa proyek KCJB yang semula bakal digarap Jepang, kemudian bergeser ke China, merupakan idenya.

    Artinya, sejak awal, Jokowi memang ingin menggandeng China (Tiongkok), meski belum ada feasibility study-nya.  Sementara Jepang lebih dulu mengajukan proposal penawaran dan telah menyerahkan feasibility study (FS). “Tadinya Jepang merangkul UI dan UGM melakukan FS itu.  

    Bisa jadi karena Jokowi lebih nyaman bekerja sama dengan China yang loyal menyokong pemerintahannya. Selama 2 periode Jokowi, dikenal dekat dengan China.

    Utang Whoosh

    Asal tahu saja, keputusan Jokowi menunjuk China untuk menggarap KCJB justru menimbulkan masalah baru. Karena harganya menjadi lebih tinggi. Termasuk bunga utang yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal.

    Untuk proyek KCJB itu, China menetapkan biaya US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (asumsi kurs Rp16.500/US$). Angka itu tersebut pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,21 miliar (Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar (Rp99,82 triliun).

    Masalahnya, biaya pembangunan KCJB berasal dari duit utangan dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Akan beda cerita jika Jepang yang menggarap proyek tersebut. Karena biayanya lebih murah. Memang duitnya dari utang, tapi bunganya lebih ringan. 

    Untuk melunasi utang proyek KCJB warisan Jokowi ini, pemerintah harus setor Rp2 triliun. Alhasil, keuangan PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII harus menanggung kerugian setiap tahunnya.

  • Mungkin Datanya Tak Diberi Lengkap

    Mungkin Datanya Tak Diberi Lengkap

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tingkat pengangguran terbuka merupakan yang terendah sejak krisis tahun 1998.

    Prabowo menyebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke 4,67 persen dalam setahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Calon Presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan pun menanggapi pernyataan Prabowo Subianto.

    Ia mengunggah video melalui akun instagram pribadinya terkait angka pengangguran tersebut.

    “Infonya tingkat pengangguran terbuka kita paling rendah sejak 1998? Tapi kenapa masih banyak berita soal PHK dan banyak yg gelisah soal lowongan dan lapangan kerja? Mungkin ini penjelasannya,” tulis Anies Baswedan di caption instagram dikutip, Sabtu (25/10/2025).

    Anies mengungkit pernyataan Prabowo Subianti yang menyebut angka pengangguran terendah sejak tahun 1998

    “Bagus dong kalau gitu, tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengeran malah sebaliknya, susah cari kerja, lowongan seret, PHK dimana-mana,” katanya.

    Anies mengakui tanggungjawab terbesar di pemerintah.

    Tetapi bila data yang ditampilkan hanya setengah maka akan membingungkan publik.

    “Mau dukung ke mana atau jangan-jangan presiden juga tidak diberi data yang lengkap ya?” kata Anies tersenyum sambil menutup mulutnya dengan jari telunjuk.

    Awalnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa persoalan pengangguran tidak bisa berhenti pada angka di lapangan.

    “Ceritanya jauh lebih kompleks misalnya nih kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi satu pengangguran absolut justru naik,” kata Anies.

    “Jadi persentasenya memang turun tapi jumlah orangnya nambah karena angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh disi tuh,” sambung Anies.

    Faktor kedua, kata Anies, kualitas kerja melemah.

    Dimana jumlah pekerjaan yang bersifat part time bertambah.

    Sementara, jumlah pekerjaan full time berkurang.

    “Banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part time, dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak,” kata Anies.

    Faktor ketiga, Anies menuturkan 60 persen masih pekerja informal.

    Hal itu terkait upah cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial dan hukum yang cukup.

    Fokus keempat, lanjut Anies, pengangguran anak muda tetap paling tinggi.

    Padahal, kata Anies, anak muda paling semangat tetapi paling sulit masuk ke tempat kerja

    “Nah terakhir, rata-rata upah kita naiknya tipis, presiden bilang inflasi kita ini 2,3 persen itu terendah di antara negara-negara G20,” kata Anies.

    “Masalahnya, upah kita naiknya cuman 1,8 persen jadi ya masih kalah sama inflasi apalagi inflasi makanannya malah justru makin tinggi,” tutur Anies.

    “Jadi pantas ya kalau banyak yang merasa apa yang ada di berita itu beda dengan apa yang ada di dompet, di pasar sepi, cicilan makin berat, grup chat alumni isinya cari info loker. Nah kita enggak usah takut lah lihat kenyataan dengan lengkap,” sambung Anies.

    Anies menuturkan publik bisa mendukung langkah pemerintah menciptakan lapangan kerja formal dan full time yang bermartabat bila data pengangguran dibuka dengan jujur dan lengkap.

    Selain itu, Anies mengatakan, pekerja informal dapat naik kelas.

    “Menyerap anak-anak muda dengan ekosistem usaha yang adil,” katanya.

    (*)

  • Lagi, Anies Sindir Pedas Prabowo Soal Lowongan Kerja Seret dan PHK Dimana-mana

    Lagi, Anies Sindir Pedas Prabowo Soal Lowongan Kerja Seret dan PHK Dimana-mana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan calon presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan menyoroti klaim Presiden RI Prabowo Subianto terkait tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen, angka tersebut menurut Prabowo terendah sejak krisis ekonomi 1998.

    Anies menyampaikan, pernyataan tersebut justru bertolak belakang dengan realitas di lapangan yang memperlihatkan kompleksitas lebih tinggi.

    “Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 1998. Bagus dong kalau gitu, tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya, susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana,” ujar Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip pada Sabtu (25/10/2025).

    “Lah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks,” sambungnya mengawali kritik.

    Anies menyebut, jika melihat data lebih dalam ada sejumlah masalah yang terjadi.

    Pertama, pengangguran absolut justru naik, presentasenya memang turun tapi jumlah orang nambah karena angkatan kerjanya membesar.

    Kedua, kualitas kerjanya melemah. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, pekerjaan yang sifatnya part time jumlahnya nambah sementara yang full time jumlahnya berkurang.

    “Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran padahal mereka itu kerja part time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak,” ucap dia.

    Selanjutnya, Anies menuturkan mayoritas pekerja di Indonesia 60% masih pekerja informal dengan upahnya cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial, dan tidak punya pelindungan hukum yang cukup.

  • MPR & Sekolah Vokasi UNS Jalin Kerja Sama Penguatan Literasi Konstitusi

    MPR & Sekolah Vokasi UNS Jalin Kerja Sama Penguatan Literasi Konstitusi

    Jakarta –

    Perpustakaan MPR RI bersama Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait penguatan literasi konstitusi melalui kegiatan Pustaka Akademik.

    Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan kegiatan Pustaka Akademik merupakan bentuk kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai konstitusi dan kehidupan berbangsa.

    “Ini adalah langkah awal dari komitmen bersama antara Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret dalam memperluas jaringan pengetahuan, riset, dan diseminasi nilai-nilai konstitusional,” ujar Anies dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

    Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Pustaka Akademik di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Gedung Suhardi, Universitas Sebelas Maret, Rabu (22/10/2025). Bertajuk “Hukum Tata Negara Perbandingan: Konstitusi Jepang Antara Stabilitas dan Tuntutan Amandemen”, acara ini menghadirkan sejumlah pejabat dan akademisi.

    Lebih lanjut, Anies menegaskan MPR RI bertanggung jawab dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai ketatanegaraan, konstitusi, serta sejarah parlemen Indonesia. Adapun kerja sama ini menjadi salah satu media strategis untuk menyampaikan literasi tersebut kepada mahasiswa dan civitas akademik.

    Hadirnya Pustaka Akademik diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan yang produktif antara MPR RI, civitas akademika, dan para praktisi, serta memperkuat wawasan kebangsaan dan konstitusional masyarakat Indonesia.

    “Buku ini penting sebagai bahan refleksi bagi Indonesia dalam memperkuat sistem ketatanegaraannya, serta menjadi referensi bagi Badan Pengkajian MPR RI dalam merespons dinamika dan aspirasi amendemen UUD 1945,” papar Anies

    Sementara itu, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, Prof. Herman Saputro mengapresiasi atas inisiasi kerja sama ini. Ia menyebutkan kolaborasi antara dunia pendidikan dan institusi negara merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan keterampilan mahasiswa vokasi.

    Lebih lanjut, Herman menjelaskan kerja sama ini juga bertepatan dengan transformasi Prodi D3 Perpustakaan menjadi Sarjana Terapan Perpustakaan.

    “Transformasi ini kami lakukan sebagai respons terhadap tren menurunnya peminat program D3, sekaligus menjawab kebutuhan akan tenaga profesional di bidang informasi dan dokumentasi,” tambahnya

    Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Madya, Yusniar memperkenalkan layanan serta koleksi unggulan perpustakaan MPR RI. Ia menyampaikan perpustakaan MPR memiliki visi menjadi pusat layanan informasi legislatif yang layak, lengkap, akurat, dan terbuka.

    Yusniar juga menjelaskan dua jenis layanan utama yang tersedia, yaitu layanan teknis dan layanan pemustaka. Hal ini termasuk di dalamnya layanan ruang baca, sirkulasi, referensi, hingga digital library.

    “Kami memiliki lebih dari 16.000 judul koleksi fisik dan ribuan koleksi digital yang dapat diakses gratis melalui MPR Digital Library. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mendukung pengkajian sistem ketatanegaraan dan diseminasi nilai-nilai konstitusi kepada masyarakat luas,” papar Yusniar.

    Sebagai informasi, turut dalam forum tersebut antara lain Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ir. Sriyanto Saputro, M.M., Anggota DPRD Surakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Yanuar Sindhu Riyanto, S.T., M.T., Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Anies Mayangsari Muninggar, S.IP., M.E., dan Pustakawan Madya, Yusniar, S.H.

    Turut hadir, Dekan Sekolah Vokasi, Prof. Dr. Eng. Ir. Herman Saputro, M.Pd., M.T., Wakil Dekan Bidang Non Akademik, Dr. Trisninik Ratih Wulandari, S.E., M.Si., Ak., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Vokasi, Dr. Sumardiyono, S.KM., M.Kes, Dr. Itok Dwi Kurniawan, S.H., M.H, Dr. Isharyanto S.H., M.Hum., Dr. Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H, dan mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

    (ega/ega)

  • Molor, RAPBD DKI Ditargetkan Selesai 11 Desember

    Molor, RAPBD DKI Ditargetkan Selesai 11 Desember

    JAKARTA – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dan Pemprov DKI sepakat menargetkan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 pada 11 Desember mendatang.

    “Jadi, untuk paripurna Rancangan APBD DKI 2020 selesai pada tanggal 11 Desember,” ucap Ketua Bamus Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Senin, 25 November. 

    Tahapannya, 29 November DPRD dan Pemprov mengesahkan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) lewat MoU. Kemudian, tanggal 2 Desember Gubernur DKI Anies Baswedan menggelar pidato soal Rancangan Peraturan Daerah soal APBD.

    Pada tanggal 3 sampai 10 Desember, dijadwalkan pembahasan RAPBD dari tingkat komisi hingga pandangan akhir oleh DPRD. Sehari setelahnya, RAPBD disahkan. Kemudian, RAPBD dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi dalam beberapa hari. Tahap akhir, RAPBD hasil evaluasi diketok menjadi Perda APBD 2020.

    Target pengesahan RAPBD sebenarnya molor dari aturan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 106 PP 12/2019 menyatakan, kepala daerah dan DPRD wajib mengesahkan rancangan Perda APBD paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran dimulai atau 30 November. 

    Sekretaris Daerah DKI Saefullah meminta pemakluman. Sebab, pembahasan rancangan sejak awal memang sudah molor dari jadwal karena ada pergantian periode DPRD DKI dari masa jabatan 2014-2019 ke 2019-2024. 

    “Di tengah-tengah kan ada transisi DPRD. Sabarlah,” kata Saefullah.

    Dalam hal ini, Pemprov dan DPRD mengesampingkan tenggat waktu pengesahan RAPBD yang ditentukan. Menurut mereka, DKI masih punya waktu untuk pembahasan RAPBD selama 60 hari, sesuai aturan Kemendagri. Namun, pembahasan RAPBD yang digelar sejak tanggal 3 November tak mungkin berjalan 60 hari karena akan melewati pergantian tahun.

    Meski begitu, Saefullah bilang pengetokan final atas APBD tak akan lewat dari 31 Desember. Mengingat, Kemendagri punya waktu selama 15 hari untuk mengevaluasi.

    “Jadi, setelah disahkan tanggal 11 Desember, kami kirim ke Kemendagri untuk evaluasi. Jika ditambah 15 hari, jadi (evaluasi selesai) tanggal 26. Balik dari evaluasi (Kemendagri), masih ada waktu untuk kami sepakati dan kemudian diundangkan,” jelas Saefullah.

    Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menyatakan keputusan Bamus melanggar tahapan perencanaan keuangan daerah. Sebab, mereka menargetkan pengesahan RAPBD lewat dari 30 November.

    Meski begitu, Syarifuddin belum bisa memastikan adanya sanksi administratif dari Kemendagri kepada DPRD dan Pemprov DKI. Yang jelas, Syarifuddin mengakui Kemendagri bakal kerepotan mengevaluasi RAPBD DKI jika hanya memiliki waktu 15 hari.

    “Kalau pengesahan lebih dari 30 November, berarti kami mengevaluasi lambat juga paling sedikit 15 hari, itu sudah lampu merah karena (evaluasi RAPBD) DKI tebal. Jangka waktu 15 hari untuk mengevaluasi (terasa) empot-empotan,” tutur Syarifuddin. 

  • Survei INSS: 72,5 persen puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran

    Survei INSS: 72,5 persen puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei Lembaga Intelligence and National Security Studies (INSS) menunjukkan 72,5 persen masyarakat Indonesia merasa puas pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa selain tingkat kepuasan yang tinggi, 74,7 persen publik juga meyakini kepemimpinan nasional saat ini mampu membawa Indonesia menuju kemajuan.

    Menurutnya, hal ini mencerminkan dukungan publik yang kuat terhadap arah kebijakan dan visi pembangunan nasional.

    “Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa publik merasakan arah kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi indikator positif terhadap stabilitas politik dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional,” kata Rijal dalam keterangannya.

    Dalam survei tersebut, INSS memberikan saran untuk perbaikan legitimasi politik. Sebanyak 41,6 persen responden yang menilai pemerintah sungguh mempertimbangkan kepentingan rakyat, menunjukkan perlunya penguatan komunikasi politik dan pendekatan yang lebih inklusif terhadap masyarakat.

    Dalam bidang ekonomi, publik menilai situasi nasional masih penuh tantangan. Hanya 30,5 persen responden melihat tanda-tanda perbaikan ekonomi, sementara 46,3 persen percaya pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja.

    Isu yang paling dirasakan publik saat ini, antara lain isu korupsi (29,7 persen), terbatasnya lapangan kerja (29,5 persen), dan harga kebutuhan pokok (14 persen).

    Menurut INSS, daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja menjadi faktor kunci penguatan legitimasi pemerintahan. Kebijakan ekonomi yang menyentuh sektor produktif masyarakat perlu diperkuat untuk menjaga optimisme publik terhadap pemerintah.

    Pada sektor hukum, 71 persen responden menilai masih diperlukan pembenahan signifikan, terutama dalam mengatasi korupsi aparat (51,5 persen) dan intervensi politik (21,2 persen).

    Meski demikian, publik masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap lembaga penegak hukum, dengan KPK menjadi institusi paling dipercaya (42,1 persen).

    Sejumlah program pemerintah mendapatkan dukungan publik yang tinggi, di antaranya Koperasi Desa (80,8 persen), pembangunan IKN (68,7 persen), Danantara (67,2 persen), dan program MBG (Makan Bergizi Gratis) disetujui 54 persen responden untuk dilanjutkan.

    INSS menilai masyarakat lebih cepat menerima program ekonomi produktif yang manfaatnya langsung dirasakan, tetapi tetap terbuka terhadap kebijakan makro apabila komunikasinya dilakukan dengan efektif.

    Persepsi publik terhadap pertahanan dan keamanan nasional juga tergolong positif. Sebanyak 62,2 persen responden menilai kondisi pertahanan nasional baik dan 63 persen merasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.

    Tingkat kepercayaan tertinggi diberikan kepada TNI (68,7 persen). Selain itu, 80 persen masyarakat optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional.

    Dalam kategori top of mind elektabilitas tokoh nasional, Prabowo Subianto masih unggul dengan 27,9 persen, diikuti Anies Baswedan (18,4 persen), Dedi Mulyadi (9,6 persen) Agus Harimurti Yudhoyono (4,5 persen). Sementara 24,9 persen responden belum menentukan pilihan, menandakan ruang kompetisi politik masih terbuka.

    Secara umum, hasil survei INSS memperlihatkan tingginya optimisme publik terhadap arah kepemimpinan nasional dan pembangunan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, meski masih ada catatan kritis di bidang hukum dan ekonomi.

    “Publik kini semakin rasional dan kritis. Mereka menghargai kinerja yang nyata, namun juga menuntut keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Rijal.

    Wakil Direktur INSS Yusup Rahman Hakim menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan ke depan tidak hanya ditopang oleh popularitas figur, tetapi juga kinerja institusi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

    “Jika reformasi hukum dan ekonomi dijalankan secara konsisten, legitimasi publik akan semakin kuat, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan tumbuh lebih kokoh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.