Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Salat Id di Jombang, Cak Imin Tegaskan Tak Lakukan Komunikasi Politik dengan Siapapun

    Salat Id di Jombang, Cak Imin Tegaskan Tak Lakukan Komunikasi Politik dengan Siapapun

    Jombang (beritajatim.com) – Cawapres 01 Cak Imin atau Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengikuti salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ponpes (Pondok Pesantren) Denanyar Jombang, Rabu (10/4/2024). Mengenakan sarung hijau dan baju putih, Ketua Umum PKB ini berada di barisan depan.

    Cak Imin mengikuti salat dengan khusuk. Usai salat Idulfitri, para jemaah secara bergiliran untuk bersalaman dengan Cak Imin. Mereka saling memaafkan di hari yang fitri itu. Tidak jarang, para jemaah meminta foto bareng dengan Cawapres yang berpasangan dengan Anies Bwaswedan tersebut.

    “Kepada seluruh warga bangsa saya ucapkan selama Idulfitri 1445 H. Saya ucapkan kepda seluruh pendukung. Semoga seluruh bangsa ini saling memaafkan, saling memahami, untuk menuju babak baru sebagai bangsa penuh semangat,” ujar Cak Imin.

    Apakah Cak Imin dan PKB akan melakukan komunikasi politik dengan Prabowo Subianto? “Pokoknya saya dan PKB konsentrasi untuk menunggu hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujar Ketua Umum DPP PKB ini.

    Dia menandaskan bahwa sejak pihaknya melayangkan gugatan ke MK pihaknya tidak melakukan komunikasi politik dengan siapapun. “Sampai benar-benar perjuangan di MK tuntas,” pungkasnya. [suf]

  • PKB Bangga Gerindra Calonkan Gus Fawait dalam Pilkada Jember

    PKB Bangga Gerindra Calonkan Gus Fawait dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, bangga dengan keputusan Partai Gerakan Indonesia Raya untuk mencalonkan Muhammad ‘Gus’ Fawait’ menjadi bupati dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

    “Saya bangga kalau sampai teman-teman Gerindra memajukan Gus Fawait. Gus Fawait kan kader Gerindra. Bagus itu. Sepakat saya. Malah seneng,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, dalam pertemuan Koalisi Perubahan, di Kafe Excelso, Jember, Minggu (7/4/2024) malam.

    Fawait adalah anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra. “Pemilih menginginkan ada kader yang bisa maju dalam pilkada. Tadi sudah mengarah. Kami sudah diperintah Dewan Pimpinan Pusat untuk mengajukan kader sendiri yaitu Gus Muhammad Fawait,” kata Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Jember Ahmad Halim, di Rumah Makan Lestari, Kabupaten Jember, Jumat (5/4/2024) petang.

    Sebagai bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden, PKB masih belum menentukan nama kandidat bupati Jember. Namun dalam pertemuan dengan sekutu koalisi Partai Nasional Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, ada keinginan bersama untuk memunculkan kader partai sebagai kandidat bupati dan wakil bupati di Jember.

    “Partai politik ini pilar demokrasi. Saya bisik-bisik dengan teman-teman Nasdem dan PKS, bagaimana kalau yang dimunculkan adalah kader terbaik. Saya yakin kader terbaiknya banyak,” kata Ayub.

    Sejak 2005, belum pernah ada kader partai murni yang menjadi bupati. Posisi kader murni yang tumbuh dari rahim parpol hanya pada posisi wakil bupati, yakni Kusen Andalas dati PDI Perjuangan pada periode 2005-2015.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur membenarkan, jika sepakat memunculkan kader partai untuk menjadi kandidat pemimpin daerah di Jember. “Tapi tidak menutup non kader. Terbuka. Cuma saran dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah, kader yang diutamakan,” katanya.

    Tidak tertutup kemungkinan Koalisi Perubahan mendukung Fawait, jika sesuai dengan kriteria yang diinginkan tokoh-tokoh kiai dan ulama. “Bisa saja kalau ternyata dari kriteria itu, chemistry-nya dapat. Yang penting kita kumpul dulu menyamakan kebersamaan menuju perubahan,” kata Ayub.

    Soal kriteria ini, Koalisi Perubahan akan mengunjungi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya di Kabupaten Jember, setelah lebaran bulan ini. Mereka ingin menyerap aspirasi para tokoh soal kriteria calon bupati dan wakil bupati Jember yang dikehendaki.

    Koalisi Perubahan juga siap mengundang dialog organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun profesi maupun akademisi untuk mendengarkan masukan soal kebutuhan sosok pemimpin di Jember. “Tidak usah sebut nama dulu, tapi kriterianya apa,” kata Ayub. [wir]

  • Koalisi Perubahan di Jember akan Sowan ke NU dan Muhammadiyah Setelah Lebaran

    Koalisi Perubahan di Jember akan Sowan ke NU dan Muhammadiyah Setelah Lebaran

    Jember (beritajatim.com) – Koalisi Perubahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan mengunjungi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya setelah lebaran bulan ini. Mereka ingin menyerap aspirasi para tokoh soal kriteria calon bupati dan wakil bupati Jember yang dikehendaki.

    Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, adalah pengusung dan pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden.

    “Kami ingin tahu masukan kriteria, atau mungkin NU dan Muhammadiyah punya kandidat. Kita di Jember tidak akan bisa lepas dari para kiai. Nanti kami akan ajak rembuk,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, dalam pertemuan Koalisi Perubahan, di Kafe Excelso, Jember, Minggu (7/4/2024) malam.

    Koalisi Perubahan juga akan merangkul Partai Persatuan Pembangunan untuk bergabung, setelah ketua partai tersebut, Madini Farouq alias Gus Mamak, kembali dari Tanah Suci Mekah. “Kami sudah kontak-kontak, karena beliau umrah. Biar Gus Mamak mendoakan, dan kalau perlu Gus Mamak sudah istikharah di Masjidil Haram, muncul inisial-inisial,” kata Ayub.

    Bergabungnya PPP ke dalam Koalisi Perubahan memunculkan opsi perubahan nama koalisi. Apalagi sebelumnya PPP sudah membentuk koalisi sendiri dengan Nasdem dan PKS dengan nama Koalisi Kebersamaan.

    Ayub mengatakan, soal nama masih harus dicari. “Nanti kita istikharah. Dari dua nama itu kan semuanya bagus. Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan bagus juga. Perubahan itu kan bukan sekup kecil, tapi besar,” katanya.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur menjelaskan, para ketua partai koalisi akan bertemu kembali untuk menjadwalkan agenda pertemuan dengan para kiai dan tokoh. “Kami minta masukan kepada para tokoh. Karena tidak bisa hanya kami yang akan mengubah, tanpa didukung oleh elemen-elemen yang lain,” katanya.

    Koalisi Perubahan juga siap mengundang dialog organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun profesi maupun akademisi untuk mendengarkan masukan soal kebutuhan sosok pemimpin di Jember. “Tidak usah sebut nama dulu, tapi kriterianya apa,” kata Ayub.

    Menurut Ayub, sejumlah pemimpin dengan latar belakang berbeda sudah pernah dicoba untuk menjadi bupati Jember. “Tapi kok Jember begini-begini saja,” katanya.

    Sejak 2005, bupati di Jember memiliki latar belakang birokrasi (MZA Djalal pada 2005-2015), pengusaha (Faida pada 2015-2020), dan birokrasi-pengusaha (Hendy Siswanto pada 2021-2024). Posisi kader murni yang tumbuh dari rahim parpol hanya pada posisi wakil bupati, yakni Kusen Andalas dati PDI Perjuangan pada periode 2005-2015.

    Setelah kriteria pemimpin Jember yang dibutuhkan masyarakat sudah terinventarisasi baik, menurut Ayub, semua partai koalisi akan menyurati Dewan Pimpinan Pusat masing-masing. “Kita jangan tertipu oleh nama besar dan survei bahwasanya calon ini tinggi elektabilitasnya,” katanya. [wir]

  • Gagal di Pilpres, Koalisi Perubahan Ingin Menangi Pilkada Jember

    Gagal di Pilpres, Koalisi Perubahan Ingin Menangi Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Gagal memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden, Koalisi Perubahan ingin memenangi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Mengawali ikhtiar pemenangan, sejumlah petinggi tiga partai Koalisi Perubahan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, bertemu di Kafe Excelso, Jember, Minggu (7/4/2024) malam.

    “Intinya kami sepakat melakukan gerakan perubahan di Kabupaten Jember. Gerakan perubahan kemarin kan sangat terasa pada saat pilpres. Ini akan kami bawa kembali di Kabupaten Jember, perubahan yang semakin baik,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi.

    “Kebersamaan antara partai politik pengusung Amin (Anies-Muhaimin) ini insyallah akan terus kami pupuk untuk menghadapi kontestasi politik, khususnya di Kabupaten Jember pada 2024,” kata Ayub.

    “Alhamdulillah kami sepakat untuk terus kompak bersama-sama dalam menghadapi Pilkada 2024. Terkait siapa yang akan jadi calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jember, kami akan serahkan mekanisme internalnya kepada partai masing-masing,” tambah Ayub.

    Koalisi Perubahan masih dibutuhkan dalam pilkada, karena tiga partai ini tak memenuhi syarat 10 kursi DPRD Jember untuk mengusung calon sendiri. PKB hanya punya delapan kursi hasil pemilihan umum tahun ini. Sementara PKS dan Nasdem sama-sama mempunyai enam kursi. Jika benar-benar berkoalisi, akumulasi kursi mereka mencapai 20 kursi.

    “Terkait pilkada, kami akan menata bersama dan merajut kebersamaan. Siapa yang akan kami calonkan, kami akan rembuk bersama. Saya yakin Nasdem akan melakukan mekanismenya. PKS juga begitu. Kami akan melaporkan hasil (pertemuan) ini kepada induk partai masing-masing, karena menurut aturan yang berlaku, yang menentukan hanya Dewan Pimpinan Pusat. Kami hanya melaksanakan,” kata Ayub.

    PKB, Nasdem, dan PKS memiliki keinginan bersama, yakni memunculkan kader partai untuk menjadi kandidat bupati dan wakil bupati. “Selama pemilukada diselenggarakan secara langsung, belum muncul kader-kader terbaik partai politik untuk jadi pimpinan,” kata Ayub.

    Sejak 2005, bupati di Jember memiliki latar belakang birokrasi (MZA Djalal pada 2005-2015), pengusaha (Faida pada 2015-2020), dan birokrasi-pengusaha (Hendy Siswanto pada 2021-2024). Posisi kader murni yang tumbuh dari rahim parpol hanya pada posisi wakil bupati, yakni Kusen Andalas dati PDI Perjuangan pada periode 2005-2015.

    “Partai politik ini pilar demokrasi. Saya bisik-bisik dengan teman-teman Nasdem dan PKS, bagaimana kalau yang dimunculkan adalah kader terbaik. Saya yakin kader terbaiknya banyak,” kata Ayub.

    Ayub menegaskan, tiga partai Koalisi Perubahan akan terus berkomunikasi. “Insyallah dalam waktu dekat kami jug akan membuka ruang komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk Partai Persatuan Pembangunan yang kemarin bertemu dengan Nasdem dan PKS. Semua akan kami komunikasikan untuk membawa Jember semakin baik,” katanya.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur menegaskan, Koalisi Perubahan ini melengkapi Koalisi Kebersamaan yang dibangun Nasdem, PKS, dan PPP. “Terus terang, Nasdem, PKB, PKS tetap solid untuk Pilkada 2024 ini akan bersama-sama,” katanya.

    Koalisi Kebersamaan dan Koalisi Perubahan sama-sama sepakat memunculkan kader partai untuk menjadi kandidat pemimpin daerah di Jember. “Tapi tidak menutup non kader. Terbuka. Cuma saran dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah, kader yang diutamakan,” kata Marsuki.

    Sekretaris Dewan Pengurus Daerah PKS Jember Muhammad Zaky Ardianto menyebut pertemuan malam itu sebagai nostalgia perjuangan. “Harapannya nanti tetap di jalur perubahan. Sama dengan yang kami usung saat pilpres, yakni perubahan. Meskipun kami tidak tahu nanti ending-nya seperti apa,” katanya.

    Harapan Zaky ini diamini Ayub. “PKB juga begitu. Tagline untuk pilkada ini adalah ‘perubahan’ seluruh Indonesia,” katanya.

    PKS saat ini sedang menjaring kandidat bupati, baik dari internal maupun eksternal partai. “Ada kualifikasi yang diatur dalam sistem penjaringan PKS. Harapannya koalisi ini bergabung dengan koalisi PPP, Nasdem, dan PKS, ditambah partai lain yang akan bergabung. Insyaallah ini akan memberikan warna tersendiri bagi proses pilkada di Kabupaten Jember,” kata Zaky.

    Zaky berharap ada lebih dari dua pasangan kandidat bupati dan wakil bupati yang muncul dalam pilkada di Jember. “Supaya tidak monoton,” katanya. [wir]

  • PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri siap menjadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) untuk pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal demikian seperti diungkapkan Hasto saat menjawab awak media di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

    Awalnya, Hasto mengaku sudah melaporkan kepada Megawati soal perkembangan sidang PHPU dengan penggugat paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

    Dari situ, dia melaporkan soal permintaan tim hukum paslon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan yang meminta Megawati dihadirkan dalam sidang PHPU.

    Hasto mengatakan Megawati tertawa mendengar permintaan Otto, lalu Presiden kelima RI itu menyatakan kesiapan hadir sebagai saksi dalam sidang PHPU.

    “Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian ia mengatakan, loh, kalau kemudian saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya sangat dengan senang hati untuk menanggapi itu,” kata Hasto.

    Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyindir balik tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin soal pemanggilan Sri Mulyani hingga Tri Rismaharini ke sidang sengketa pilpres 2024.

    Otto berkata pihaknya bisa saja juga meminta MK memanggil Megawati dalam sidang PHPU, tetapi pihaknya tak melakukan.

    “Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau enggak? Kan, begitu masalahnya, kan,” kata Otto seusai sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3). [hen/but]

  • Relawan Gibran BerKopyah Hormati Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Relawan Gibran BerKopyah Hormati Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mengaku akan menghormati permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang sidangnya masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kalau dari kami, kami mengikuti saja sidang MK, hormati prosesnya. Tetapi nanti ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, itu sudah selesai semua dan harus bersatu semua pihak. Tak ada lagi 01, 02 atau 03,” tegas Gus Ubaid kepada wartawan usai Tasyakuran dan Buka Bersama di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (29/3/2024) malam.

    Mengenai isu bagi-bagi jatah menteri untuk kabinet pemerintahan ke depan, menurut Pengasuh Ponpes Kaliwining Jember ini, adalah hal wajar.

    “Tetapi itu kan hak prerogatif dari Pak Prabowo Presiden terpilih. Saya berharap sesuai mottonya Pak Prabowo yang ingin meneruskan kinerja Pak Jokowi yang baik selama ini. Yang belum baik, bisa digenjot lagi,” tuturnya.

    Terkait beberapa menteri yang akan menjadi saksi di sidang MK, Gus Ubaid mempersilakan. “Itu kan ada aturan mekanismenya yang harus izin presiden dulu. Saya pikir Presiden Pak Jokowi mungkin akan memberikan izin. Kalau dibilang ada pelanggaran, saya kira nggak ada ya. Ini sebuah demokrasi di negara kita,” tukasnya.

    Relawan GBK memberikan sumbangsih suara yang lumayan besar bagi kemenangan Prabowo-Gibran hingga sekali putaran.

    “Alhamdulillah, khususnya kami menggenjot suara di basis pesantren Jatim dan Jateng, Bali juga. Kalau di Jatim maksimal di beberapa pesantren, Alhamdulillah kan tahu sendiri selisihnya mutlak. Namun, itu kan nggak sepenuhnya juga dari kami. Ada peran Pak Jokowi effect. Masyarakat sudah paham kinerja pemerintahan saat ini dan mengaku puas. Ada juga peran Bu Khofifah, Mas Emil dan kekuatan mesin parpol pendukung serta seluruh relawan,” pungkasnya. [tok/but]

  • Ini 5 Gugatan Kubu Ganjar-Mahfud terhadap Hasil Pemilu

    Ini 5 Gugatan Kubu Ganjar-Mahfud terhadap Hasil Pemilu

    Jakarta (beritajatim.com) – Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU Presiden) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada lima gugatan terhadap hasil Pemilu 2024 yang diajukan paslon nomor 03 ini.

    Menurut Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

    Kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

    “Ketiga, mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023,” kata Todung.

    Keempat, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan PSU untuk pemilihan Pilpres 2024 antara paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. “Kelima, memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan tersebut,” ujar Todung.

    Dia pun membeberkan sejumlah pelanggaran. Menurutnya, pelanggaran paling jelas adalah penerimaan pendaftaran paslon 02 yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU No. 19/2023. Pelanggaran selanjutnya terjadi beruntun yaitu verifikasi yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023. Selanjutnya, terdapat kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024.

    “Pada hari pemungutan suara, pelanggaran juga banyak terjadi, mulai dari ketidaksesuaian jadwal, hingga surat suara yang telah dicoblos,” lanjutnya.

    Todung menyesalkan pelanggaran juga masih terjadi pasca pemungutan suara. Misalnya, KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan, hingga ketidaksesuaian jumlah Surat Suara dengan jumlah pemilih.

    “Terdapat juga kejanggalan dan pelanggaran sesudahnya, sehingga membuat gaduh,” katanya.

    Todung jugs menuding terjadi pelanggaran yang pada intinya berupa penggunaan teknologi informasi yang problematika dan menyesatkan melalui penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Ada 5 permasalahan pada Sirekap, yaitu persiapan yang tidak memiliki landasan hukum, algoritma input data penghitungan suara dalam masa persiapan menguntungkan paslon 02.

    Selanjutnya, penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya, dan memuat data-data keliru yang menguntungkan paslon 02 dalam rekapitulasi, dan data yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas. [hen/aje]

  • Mahfud MD Belum Beri Selamat Prabowo – Gibran, Ini Alasannya

    Mahfud MD Belum Beri Selamat Prabowo – Gibran, Ini Alasannya

    Jakarta (beritajatim.com) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa belum saatnya untuk memberikan selamat kepada paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Pasalnya, kepastian pemenang Pilpres 2024 setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

    Diketahui, PHPU telah didaftarkan oleh paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Kamis (21/3/2024) dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Sabtu (23/3/2024).

    “Kami menahan diri. Ketuk palu dulu supaya rakyat melihat teater hukum tata negara. Jika harus itu keputusannya, maka sebagai anak bangsa kami berjiwa besar,” kata Mahfud.

    Dia menegaskan, paslon nomor 03 belum kalah dalam Pilpres 2024. Berdasarkan mekanisme yang disediakan konstitusi dan prosedur hukum, masih agak jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan karena masih ada jalur hukum di MK dan jalur politik berupa hak angket untuk memproses dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada proses Pilpres 2024.

    Apapun hasil peradilan MK, kata Mahfud, akan tetap menempuh jalur hukum. Karena bagi orang yang belajar hukum tata negara, MK menjadi panggung teater untuk penyadaran hukum bagi masyarakat di seluruh dunia.

    “Ini untuk mengedukasi agar masyarakat mengetahui masalahnya. Nanti akan terjadi perdebatan di panggung MK,” katanya. [hen/but]

  • Cak Imin Disebut Maju Pilgub Jatim, PKB: Ada El Clasico 2024

    Cak Imin Disebut Maju Pilgub Jatim, PKB: Ada El Clasico 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Pasangan ini mengalahkan dua pesaingnya yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Pasca kalah bertarung di Pilpres, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKB malah dikabarkan sedang menjajaki untuk maju dalam pertarungan Pilgub Jatim 2024. Cak Imin bahkan dikabarkan sudah menemui orang-orang dekat dari Prabowo Subianto untuk mendapatkan dukungan.

    Kabar tersebut terungkap dalam perbincangan tiga jurnalis Tempo dalam siaran Podcast Bocor Alus Politik yang terbaru. Tiga jurnalis tersebut adalah Francisca Christy Rosana, Hussein Abri Dongoran, dan Stefanus Pramono.

    Dalam Podcast yang berjudul ‘Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar Minta Banyak, Jokowi Pun Mau’, tentang Cak Imin menjajaki Maju Pilgub Jatim itu diungkap Hussein Abri Dongoran.

    “Cak Imin menjajaki sebagai calon gubernur,” ungkap Hussein Abri Dongoran dalam percakapan di Podcast Bocor Alus itu.

    “Calon gubernur? Gubernur mana,” tanya Stefanus Pramono.

    “Gubernur Jawa Timur,” tutur Hussein Abri Dongoran.

    “Supaya menjaga eksistensi di publik,” timpal Francisca Christy Rosana.

    “Jadi, nanti Cak Imin akan menjadi gubernur Jawa Timur?” tanya Stefanus Pramono lagi.

    “Bukan akan menjadi. Sedang mempertimbangkan,” jelas Hussein Abri Dongoran.

    “Sudah ada wacana,” timpal Francisca Christy Rosana.

    “Kan ada Khofifah?” tanya Stefanus Pramono.

    “Itulah pentingnya mendekati Gerindra,” jawab Francisca Christy Rosana.

    Bahkan, tidak sampai disitu, berdasarkan informasi yang diperoleh para jurnalis itu, Cak Imin sudah bertemu orang dekat Prabowo. Cak Imin melakukan pendekatan kepada Gerindra itu, menurut para jurnalis itu, selain untuk penjajagan maju Pilgub Jatim 2024 juga untuk menjaga atau mempertahankan posisinya sebagai ketua umum PKB, karena belakangan ini posisi Cak Imin sebagai ketua umum PKB sedang digoyang.

    “Tapi kenapa (pilih) gubernur ya. Dia kan bisa dapat posisi menteri?” tanya Stefanus Pramono.

    “Kalau dapat menteri ya Alhamdulillah,” kata Hussein.

    Francisca langsung menyela. “Tapi internal (PKB) bilang Cak Imin menolak jadi menteri. Sama dengan Anies dan Ganjar yang juga ditawari posisi menteri setelah pilpres. Tapi mereka sudah menyatakan menolak,” kata Francisca Christy Rosana.

    Francisca juga mengaku mendapat informasi dari TKN, bahwa Prabowo memang menyiapkan dua kursi menteri untuk PKB. Menurut dia, Prabowo butuh PKB di parlemen lantaran memiiki kursi lumayan tinggi. “PKB pemenang keempat,” kata Francisca.

    Tapi Cak Imin tak tertarik jadi menteri. “Posisi menteri kan sebetunya pembantu presiden, Pram. Akan lebih eksis kalau Cak Imin jadi gubernur,” kata Francisca.

    “Karena gubernur terpilih dalam proses pemilihan langsung. Dan, akan meningkatkan eksistensi dia atau atensi publik terhadap Imin. Jadi, dia diingat sebagai pemimpin yang dipiih publik, bukan pemimpin yang dipilih presiden.” tambah Francisca.

    Sayangnya, ketika berita ini dikonfirmasi terhadap Cak Imin, ia tak merespons. “Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak merespons pertanyaan yang diajukan Bocor Alus Tempo ke nomor WhatsApp-nya hingga Jumat malam, 22 Maret 2024,” tulis Bocor Alus Tempo.

    Bagaimana tanggapan Bendahara DPW PKB Jatim sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadi?

    “Kami malah belum dengar apa-apa. Tapi seandainya itu benar, akan terjadi el clasico di Jatim (mirip laga Barcelona vs Real Madrid). Kami ikuti saja perkembangannya seperti apa. Itu (wacana Gus Imin maju Pilgub Jatim 2024) kan baru gosip. Semakin digosok semakin sip. Kami sebagai kader tentu berharap yang terbaik untuk Gus Imin selaku ketua umum kami di PKB,” tegas Fauzan kepada beritajatim.com, Senin (25/3/2024).

    “Peran apapun untuk Gus Imin, saya kira beliau pasti cakap. Sudah cukup membuktikannya bersama PKB,” imbuhnya.

    Selain nama Gus Imin, siapa nama-nama yang beredar di kalangan internal PKB Jatim untuk running Pilgub Jatim?

    “Belum ada pembahasan kesana. Masih menikmati Bulan Suci Ramadhan. Kalau kader yang siap, banyaklah. Tapi memang belum ada pembahasan. Nanti pada saatnya akan diumumkan siapa calon gubernur dari PKB,” pungkas caleg DPRD Jatim yang terpilih kembali dari Dapil Tuban-Bojonegoro periode 2024-2029 ini. [tok/beq]

  • Ratusan Orang Kader PKB Jember Tuntut Pemecatan Caleg Terpilih DPR RI Lora Gopong

    Ratusan Orang Kader PKB Jember Tuntut Pemecatan Caleg Terpilih DPR RI Lora Gopong

    Jember (beritajatim.com) – Ratusan orang kader Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut pemecatan calon legislator terpilih DPR RI, Achmad Gufron Sirodj yang akrab disapa Lora Gopong, Jumat (22/3/2024) malam. Mereka berunjuk rasa di kantor Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember di Jalan Danau Toba.

    Sekretaris Dewan Syuro Pengurus Anak Cabang PKB Bangsalsari Maswar mengatakan, ada indikasi Gus Gopong tidak konsisten. “Mau menumpang mobilnya (PKB), tapi tidak mau dengan sopirnya (Ketua Umum PKB). Ini harus ditindak tegas oleh DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” katanya.

    Ada tiga sikap yang disampaikan para kader tersebut. “Pertama, Saudara Ghufron Siraj secara demonstratif atau terbuka tidak pernah mengampanyekan pasangan Amin (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar), dan tidak pernah terlibat dalam konsolidasi pemenangan pilpres baik langsung maupun tidak langsung,” kata Maswar.

    Menurut Maswar, tindakan Gufron tersebut melanggar Instruksi DPP PKB Nomor 25925 tentang penyelenggaraan pemenangan pemilihan legislatif dan presiden. “Kedua, yang bersangkutan tidak pernah memasang atribur pemenangan Amin di seluruh alat peraga kampanye, baik yang berupa banner, billboard, stiker, flyer, dan materi media sosial lainnya,” katanya.

    Gufron membuat wibawa partai di mata publik, menurut Maswar, terdegradasi. “Ini bertentangan dengan Instruksi DPP PKB Nomor 21323 tentang konsolidasi pemenangan pasangan Amin,” katanya.

    “Yang bersangkutan juga terindikasi kuat melakukan tandem dengan caleg partai lain yang melanggar Instruksi DPP PKB Nomor 22336 tentang pemenangan bersama,” kata Maswar.

    Dengan sejumlah pelanggaran itu, Maswar dan kawan-kawan menuntut DPP PKB menindak tegas Gufron. “Bahkan bila perlu kalau sudah terbukti dipecat dari PKB. Peserta pemilu kan partai. Kalau ada yang tidak searah dengan partai, biar tidak berefek negatif terhadap kader-kader lain maka harus dilakukan tindakan tegas. Dipersilakan DPP, DPW, dan DPC untuk melakukan evaluasi,” kata Maswar.

    Maswar ditemui Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi dan menyerahkan sebuah amplop warna coklat yang tersegel yang berisi surat. “Kami minta ini disampaikan kepada DPP dan DPW PKB Jawa Timur sebagai aspirasi kami,” kata Maswar.

    Usai menerima amplop tersebut, Ayub berjanji akan meneruskannya kepada DPW dan DPP sebagaimana dikehendaki. “Ini tersegel. Jadi saya tidak tahu isinya apa. Jadi saya tidak bisa baca. Saya sebatas menyerahkan saja. Saya akan berikan ke DPW dan DPP. Isinya apa, saya tidak tahu. Kalau saya buka, kan saya dimarahi,” katanya tertawa.

    Apa bocoran isi amplop coklat itu? “Gak ono bocoran. Ini guduk Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) kok bocoran,” kata Ayub disambut tawa wartawan.

    Menurut Ayub, penyampaian aspirasi seperti ini sudah biasa dilakukan di PKB. “Tinggal diklarifikasi kepada pihak-pihak. Masukannya apa, benar atau tidak, permasalahannya apa,” katanya.

    Sementara itu, salah satu anggota tim pemenangan Achmad Gufron Sirodj, Lukman Wijaya, membantah semua tuduhan yang dilontarkan pengunjuk rasa. “Ra Gopong memang tidak tandem. Gambar fotonya (di alat peraga kampanye) pasti sendirian,” katanya.

    “Jangankan ngomong tandem. Ra Gopong saja sangat jarang ke Jember. Yang berkampanye bahkan timnya. Kedatangannya ke Jember bisa dihitung jari kok, karena memang sibuk sebagai sekretaris pribadi (Ketua Umum Yahya Staquf) di Pengurus Besar NU. Dia juga sering ke luar negeri,” kata Lukman.

    Lukman mengatakan, Achmad Gufron Sirodj memang berkonsentrasi untuk pemilihan legislatif. Namun ia memiliki sejumlah bukti foto Achmad Gufron Sirodj bersama caleg PKB tingkat kabupaten dan kampanye pasangan Anies-Muhaimin.

    “Banner memang sedikit. Bahkan Ra Gopong menghindari banner. Lebih mengena media sosial. Jadi banner banyak yang dicetak relawan-relawannya. Saya mencetak sendiri. Maka itu, hampir semua banner banyak yang tidak sama,” kata Lukman.\

    Lukman menegaskan kembali, semua tuduhan yang diarahkan ke Achmad Gufron Sirodj tidak benar, termasuk soal pemenangan untuk calon presiden dan wakil presiden di luar pasangan nomor urut 1. “Tidak ada arahan (untuk pemenangan pasangan capres-cawapres lain). Kami tidak pernah membahas itu. Kami berkonsentrasi kepada kami sendiri bagaimana bisa menang,” katanya.

    Lebih jauh, Lukman mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengn DPC PKB Jember, DPW PKB Jatim, dan DPP PKB. “Kami berkoordinasi intensif, bahkan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten kami berkoordinasi,” katanya. [wir]