Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Halal Bihalal di Surabaya, Anies Baswedan Titip Pesan Ini ke Relawan

    Halal Bihalal di Surabaya, Anies Baswedan Titip Pesan Ini ke Relawan

    Surabaya (beritajatim.com)  – Anies Baswedan menghadiri kegiatan halal bihalal bersama ratusan relawan Jawa Timur di Hotel Wyndham Surabaya, Senin (29/4/2024). Anies pun titip pesan agar gerakan relawan tidak hanya berhenti di Pemilihan Presiden (Pilpres).

    Mantan Calon Presiden itu mengapresiasi bantuan para relawan yang telah berjuang selama Pilpres. Bantuan relawan itu lah yang membuatnya bisa lancar selama kampanye. “Perjuangan yang kita lakukan kemarinbkarena bahan bakarnya adalah keihklasan, yang membuatnya menyala tanpa henti, dari pribadi-pribadi ikhlas,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

    Anies juga mengapresiasi 40 juta orang yang telah menitipkan agenda perubahan kepadanya. Mereka bahkan mau datang berbondong-bondong ketika Anies menggelar acara ‘Desak Anies’. “Bagi kami (kampanye) adalah perjalanan spiritual bukan sekedar perjalanan mencari suara,” kata dia.

    Anies juga berpesan kepada pendukungnya bahwa Pilpres bukan sekadar menang dan kalah. Namun bagaimana menjaga kematangan dan kewarasan dalam berdemokrasi. “Insyallah kita akan menjaga kematangan dan kewarasan dalam berdemokrasi,” pesannya.

    Dia pun titip pesan kepada relawannya, agar gerakan ini tak hanya berhenti pada Pilpres saja. Relawan harus terus menjaga dan merawat gagasan perubahan. “Saya titip gerakan relawan ini jangan hanya sampai di Pilpres, jaga untuk kita merawat gagasan perubahan” pungkas Anies.[asg/kun]

  • Bupati Hendy Temui Koalisi Partai Pendukung Amin dan PPP di Excelso Jember

    Bupati Hendy Temui Koalisi Partai Pendukung Amin dan PPP di Excelso Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menemui petinggi koalisi partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan Partai Persatuan Pembangunan, di Excelso Coffee, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (26/4/2024) malam.

    Hendy tiba di Excelso sekitar pukul 22.15 WIB. Dia langsung disambut Madini Farouq (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember), dan tiga petinggi partai koalisi pendukung Amin saat pemilihan presiden, yakni Ayub Junaidi (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember), Sudiyanto (Ketua Dewan Pengurus Daerah PKS Jember), Bambang Haryanto (Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Jember).

    “Saya berterima kasih kepada teman-teman. Ini semua karena izin Allah. Tidak ada janjian sama sekali. Tadi saya ada acara salawatan di Sukowono, lalu tiba-tiba ada telepon dari Ra Itqon (Sekretaris DPC PKB Jember Itqon Syauqi, red) yang meminta saya untuk bergabung,” kata Hendy.

    Hendy langsung menyambut gembira tawaran itu. “Saya belum pernah bertemu dengan teman-teman dan bersilaturahim. Ini kesempayan. Oleh karena itu saya merapat ke sini. Tidak tahunya di sini sudah berkumpul teman-teman, ketua-ketua partai, yang memang saya harapkan ingin berjumpa,” katanya.

    Hendy mengaku punya kepentingan untuk bertemu dengan para elite partai itu. “Saya ingin berjumpa. Pilkada akan dimulai. Saya ingin melanjutkan (memimpin Jember) untuk periode kedua,” katanya.

    Pertemuan berlangsung kurang lebih satu jam. Ayub mengatakan, pertemuan dengan Hendy berlangsung mendadak. Empat partai politik yang sepakat membentu Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan (KKP) tersebut sebenarnya bertemu untuk bersilaturahmi dan berhalalbihalal setelah Ramadan. Tidak ada rencana untuk mengundang Bupati Hendy.

    “Ini pertemuan biasa. Kami hanya omong-omongan soal apa yang dilakukan teman-teman partai dalam menyikapi pilkada. Tiga partai yang hadir adalah pengusung Bupati Hendy saat pilkada dulu, yakni PPP, PKS. Lalu kami gojlok-gojlokan (saling ledek, red): bagaimana kalau dites, kira-kira kalau diundang mendadak, incumbent mau datang atau tidak,” kata Ayub, Sabtu (27/4/2024).

    Ayub sudah mendengar jika Bupati Hendy sulit berkomunikasi dengan koalisi partai yang dulu mendukungnya saat pilkada. Ia lantas meminta Sekretaris DPC PKB Jember Itqon Syauqi yang juga Ketua DPRD Jember untuk menelepon Hendy. “Ternyata datang. Kami kaget juga. Ya sudah, kami ngobrol,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, para petinggi empat partai tersebut mendengarkan penjelasan Hendy soal sejumlah isu. “Juga ada permohonan maaf kepada partai-partai koalisi Pilkada 2020 yang komunikasinya tidak lancar. Kami memahami dinamika di Jember pada saat Covid kemarin sangat luar biasa,” kata Sudiyanto.

    “Bupati menyampaikan, kemarin waktu beliau terkurangi untuk menangani Covid, sehingga belum maksimal untuk berkomunikasi dan belum tuntas membangun Jember. Perlu dipertimbangkan untuk melanjutkan di periode kedua,” kata Madini.

    PKS sendiri sudah berkomitmen menguatkan Bupati Hendy agar dalam sisa masa jabatannya bisa berbuat lebih baik untuk masyarakat Jember. “Kesepakatannya adalah bagaimana sampai akhir masa jabatan, maksimal untuk Jember. Itu yang diutamakan. Soal pilkada bagaimana, kami akan berkomunikasi terus,” kata Sudiyanto.

    Madini melaporkan pertemuan tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat PPP. Apalagi Rofik, anggota DPRD Jatim dari PPP juga hadir dalam pertemuan itu. “Mekanisme di masing-masing partai tetap berjalan. Tapi segala sesuatunya kami tetap laporkan ke DPP sebagai lembaga yang mengeluarkan rekomendasi pemilihan kepala daerah. Foto pertemuan dengan Pak Bupati kami kirim ke DPP,” katanya.

    Sementara itu, Bambang juga menegaskan komitmen Nasdem untuk tetap mengawal pemerintahan Bupati Hendy sampai akhir masa jabatan. “Jika Pak Hendy ingin maju lagi ya tentunya harus lebih baik lagi dari yang kemarin, untuk masyarakat Jember dan lebih intensif lagi berkomunikasi dengan partai pengusung,” katanya. [wir]

  • Partai Pendukung Amin dan PPP Bentuk Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan di Jember

    Partai Pendukung Amin dan PPP Bentuk Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Tiga partai pendukung Amin (Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar) bersama Partai Persatuan Pembangunan membentuk Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan (KKP) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun ini, KKP saat ini menguasai 25 kursi di DPRD Jember. Partai Kebangkitan Bangsa menguasai 8 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 6 kursi, Partai Nasional Demokrat 6 kursi, dan PPP 5 kursi.

    Tiga ketua partai di Jember, yakni Ayub Junaidi (PKB), Sudiyanto (PKS), dan Madini Farouq (PPP) hadir dalam pertemuan itu. Sementara Nasdem diwakili Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Jember Bambang Haryanto dan legislator Dedy Dwi Setiawan.

    Gagasan koalisi ini muncul dalam pertemuan empat partai itu di Excelso Coffee, Jumat (26/4/2024) malam. “Membangun Jember yang lebih baik bisa dimulai dari obrolan di warung kopi. Malam ini kami melakukan itu dalam rangka mewujudkan Jember yang lebih baik,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini Farouq, Sabtu (27/4/2024).

    Menurut Madini, malam itu ada dua koalisi partai yang berkumpul, yakni Koalisi Perubahan dan Koalisi Kebersamaan. Koalisi Perubahan terdiri atas PKB, PKS, dan Nasdem. Koalisi Kebersamaan terdiri atas PPP, PKS, dan Nasdem.

    “Jadi kami bersama untuk melakukan perubahan menuju Jember yang lebih baik. Perubahan itu tidak harus ganti orang, tapi bagaimana kita menata Jember ke depan agar menjadi lebih baik,” kata Madini.

    “Ini baru partai pemilik 25 kursi yang bertemu dan mungkin masih akan bertambah, sehingga kekuatannya bisa menjadi lebih. Kita selesaikan Jember,” kata Madini.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi sepakat jika jumlah anggota koalisi bisa bertambah. “Tidak menutup untuk yang lainnya. Kami terus berkomunikasi. Lincahnya teman-teman di situ. Mereka kan politisi ulung semua. Gus Mamak (Madini Farouq), Haji Marsuki (Ketua Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur), teman-teman PKS, sudah top untuk level Jember,” katanya.

    Ayub mengaku berguru kepada pemimpin tiga partai politik lainnya. “Bagaimana caranya menang dalam pilkada. Mereka berpengalaman pernah berhasil (dalam pencalonan bupati). Kalau saya kan belum,” katanya.

    “Komitmen kami dalam kesepakatan semalam adalah kebersamaan ini akan terus berlangsung dalam momen-momen di luar pilkada, tapi bagaimana menjaga (kebersamaan) lima tahun ke depan. Nanti pada saat pilkada, kami akan terus sampaikan hingga level pusat,” kata Ayub.

    Ayub sudah melaporkan pembentukan KKP ini kepada Dewan Pimpinan Pusat PKB. “Barusan saya sudah lapor. Semua dilaporkan ke induk partai masing-masing,” katanya/

    Ayub berharap KKP bisa mencalonkan bupati dan wakil bupati Jember tahun ini. “Perkara siapa nanti yang diputuskan DPP, saya yakin DPP akan berkomunikasi dengan partai-partai lain,” katanya.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah PKS Jember Sudiyanto menyebut pertemuan malam itu sebagai momentum awal. “PKS, Nasdem, dan PPP sudah sering bertemu sebelumnya. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, PKB, PKS, dan Nasdem di koalisi pilpres juga sudah bertemu. Fokus pembahasan kami adalah Pilkada Jember 2024,” katanya.

    Pertemuan malam itu juga dihadiri anggota DPRD Jawa Timur dari PPP, Rofik. “Kebetulan beliau bersilaturahmi ke rumah saya. Jadi sekalian saja saya ajak dalam pertemuan dengan teman-teman,” kata Madini. [wir]

  • Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo memberikan analisanya terkait peta politik ke depan pasca Pemilu 2024.

    Suko melihat adanya perubahan peta politik usai gelaran pemilu pada 14 Februari 2024 lalu. Menurutnya, penetapan presiden dan wakilnya menyisakan persoalan sikap politik pendukung pasangan calon (paslon).

    “Tampaknya PDIP ke depan bakal mengambil peran di luar kabinet. Indikasi ini terlihat dari sikap PDIP yang masih akan persoalkan Pemilu 2024 lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Suko, Kamis (25/4/2024).

    Situasi berbeda justru tampak dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Pendukung paslon nomor urut 01 ini terlihat lebih kompromi. Hal itu bisa dilihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Joko Widodo.

    “Tampak lebih kompromi, terlihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Demikian juga sinyal nyata terlihat dari kunjungan Prabowo ke kantor PKB. Bisa jadi PKB bakal masuk kabinet,” ungkap Suko.

    Suko mengatakan bahwa tindakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ataupun Jokowi ke sejumlah tokoh dapat dijadikan patokan melihat kemungkinan peta politik ke depan.

    Sedangkan PDIP sendiri, lanjut Suko, tampak konsisten dengan sikap yang cenderung akan berbeda dan memilih berada di luar pemerintahan. “Peta ini sangat berbeda dengan peta politik, khususnya di DPR RI dengan peta tahun 2019-2024,” katanya.

    Meski demikian, hal yang perlu digarisbawahi adalah selama ini Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan histori yang bagus. Sehingga, bisa jadi peta tersebut perlahan berubah.

    Suko membeberkan, apapun kemungkinan sikap-sikap dari kandidat Pilpres 2024 yakni Cak Imin bakal bergabung dengan kabinet Prabowo, dan Anies lebih memilih gerakan perubahan.

    Sedangkan Mahfud MD bakal kembali kepada aktivitas kampus. Dan Ganjar Pranowo akan terus berjuang melalui jalur politik yang berseberangan, jika itu merujuk pada sikap Megawati yang masih belum terima dengan hasil Pilpres 2024. [ipl/ted]

  • Hidayat Nur Wahid Berharap Ada Perbaikan Pemilu ke Depan

    Hidayat Nur Wahid Berharap Ada Perbaikan Pemilu ke Depan

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid berharap ada perbaikan dalam Pemilu berikutnya. Harapan itu berdasar pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan sengketa pemilihan presiden (pilpres) yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi dengan mempertimbangkan konstitusi serta harapan masyarakat termasuk para guru besar, terutama fakta adanya dissenting opinion dari tiga hakim MK.

    Angggota DPR dari Fraksi PKS ini mengatakan, adanya tiga hakim yang menyatakan adanya berbagai masalah hukum dan etika seperti kecurangan pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut, seharusnya dianggap serius dan tidak dipandang remeh, bahkan perlu menjadi pelajaran bagi setiap pihak, baik peserta pilpres, penyelenggara pemilu dan juga pemerintah.

    “Adanya tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion dari total delapan hakim yang memutus perkara itu jumlahnya cukup banyak, sehingga menunjukkan bahwa ada banyak hal bermasalah yang perlu diperbaiki, demi peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu ke depan, termasuk pilkada serentak beberapa bulan yang akan datang,” ujarnya.

    HNW, sapaan akrab Hidayat, berharap agar ke depan para hakim MK untuk lebih progresif dengan berani memperjuangkan keadilan substantif, dan tidak terjebak pada jenis keadilan prosedural saja. Maka wajar bila banyak pihak mengapresiasi tiga hakim MK, yakni Prof Saldi Isra, Prof Arief Hidayat, dan Prof Enny Nurbaningsih yang berani menyatakan pendapat berbeda sesuai Konstitusi dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat, dan itu dipentingkan untuk menjaga kepercayaan Rakyat terhadap MK, dan menjaga agar Konstitusi tetap jadi rujukan, dan hukum serta demokrasi (Pemilu dan hasilnya) tetap bisa berjalan dengan baik dan benar di Indonesia.

    “Agar Pemilu baik Pileg/Pilpres maupun Pilkada ke depan, tidak mengulangi masalah yang terjadi pada Pemilu termasuk Pilpres dan Pileg 2024. Dan agar Pemilu/Demokrasi dapat dilakukan lebih berkualitas baik dari sisi penyelenggaraannya maupun hasilnya. Sehingga cita-cita proklamasi dan reformasi yang sesuai dengan Konstitusi itu, dapat terus diwujudkan,” kata HNW.

    Dia juga berharap, perlu ada sejumlah catatan, demi perbaikan kualitas pemilu, termasuk, pilkada ke depan, agar tidak terulang berbagai materi yang menjadi rujukan terjadinya dissenting opinion dari tiga hakim MK.

    “Sesuai ketentuan Konstitusi, putusan MK dari para hakim yang dipersyaratkan sebagai negarawan itu, sehingga putusannya berkelas terbaik, sehingga wajar bila bersifat final dan mengikat, maka wajar pula bila demikian maka putusan MK tentu harus diterima, dihormati dan dilaksanakan. Walaupun, sejak MK ada di Indonesia, dalam putusannya, baru pertama kali para hakim konstitusi tidak bulat sepakat terkait dengan adanya kecurangan pilpres. Terbukti ada tiga hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda,” ujarnya. [hen/but]

  • Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan, Bersama Prabowo-Gibran

    Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan, Bersama Prabowo-Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 telah berakhir dan berjalan lancar, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menetapkan pasangan calon atau paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029.

    Penetapan tersebut dilakukan KPU, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang menolak seluruh gugatan sengketa penetapan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan dua kubu paslon, yakni 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Senin 22 Mei lalu.

    Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah pun mengajak semua elite partai politik bersatu kembali untuk membangun negeri menjadi lebih baik. “Mari kita mengajak semuanya bersatu, menatap ke depan. Itu yang paling penting saya kira,” kata Fahri Hamzah, Rabu 24/4/2024).

    Fahri berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bisa bersatu kembali. Namun (pertemuan Prabowo dan Megawati), Fahri yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, menyerahkan hal ini kepada elite-elite partai terkait.

    Karena ia yakin para elite sudah mempunyai pandangan terkait rekonsiliasi dan pertimbangannya sendiri. “Saya kira platform rekonsiliasi tetap menjadi komitmen pak Prabowo dan rekonsiliasi. Itu artinya adalah mari kita konsolidasi kembali semuanya, hal-hal yang selama ini (terjadi) tidak harus membuat kita bertengkar. Mari kita rumuskan karena pada dasarnya alasan untuk bersatu jauh lebih banyak dari pada perbedaan-perbedaan,” katanya.

    Bahkan, Fahri juga mengajak elite partai agar bersatu dalam pemerintahan, untuk bersama-sama menunaikan janji-janji pemerintahan Prabowo-Gibran kepada masyarakat Indonesia.

    Hal itu mengingat kondisi global sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena itu, perlu kerja sama semua pihak dalam membangun bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan sekarang.

    “Ada perang yang berpotensi jadi perang dunia ketiga, Indonesia harus mengkonsolidasi diri, elitenya harus sadar bahwa kita gak waktunya bertengkar sekarang, kita waktunya bersatu,” sebut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

    Apalagi Indonesia, masih menurut Fahri, mempunyai peluang memimpin situasi global sekarang ini, dengan presiden terpilih Prabowo yang mempunyai riwayat militer. Ia melihat ada peluang Indonesia memimpin situasi baru ini, dan tentunya kalau seluruh elemen yang ada saat ini kuat dan solid.

    “Dan kita bersyukur yang terpilih ini adalah pak Prabowo, seorang figur yang mempunyai latar belakang militer yang cukup senior di Asia Tenggara dan bahkan global. Saya kira ini kesempatan sekarang untuk Indonesia bersatu dan mengambil bagiannya, kita sudah terlalu lama tidak menjadi bagian dari pemain global, saya kira ini waktunya Indonesia jadi pemain. Dengan kepemimpinan dan setting global yang ada sekarang, nampaknya sekarang waktu Indonesia,” ujar Fahri Hamzah. [kun]

  • AMIN Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres, Pengamat Unair: Legowo

    AMIN Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres, Pengamat Unair: Legowo

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, pada Rabu (24/4/2024).

    Agenda tersebut juga dihadiri oleh pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Keduanya tiba di lokasi sekitar pukul 10.03 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan jas.

    Kedatangan AMIN turut mengundang pertanyaan apakah keduanya sudah menerima terpilihnya Prabowo-Gibran, atau ada upaya membangun citra positif sebagai tokoh yang legowo mengakui kekalahannya di Pilpres 2024 ?

    Menanggapi itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Suko Widodo mengatakan, secara hukum ketatanegaraan pasangan AMIN menerima. Namun, keduanya juga memiliki ikhtiar membangun citra positif.

    “Jadi, bisa mengambil dua sisi, satu positif di mata lawan dan di sisi lain juga membangun citra positif kepada pendukungnya,” ujar Suko, Rabu (24/4/2024).

    Menurutnya, kalimat yang disampaikan oleh Cak Imin terkait ‘perjuangan belum usai’ dinilai sebagai ungkapan agar para pendukungnya menerima hasil dari kontestasi pemilu tersebut.

    “Kalimat bahwa perjuangan belum usai yang disampaikan Cak Imin sebagai retoris menjaga emosi pendukungnya,” kata dia.

    Berbeda dengan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya tak menghadiri agenda penetapan capres-cawapres terpilih tersebut. Suko menilai bahwa masih ada kekecewaan dengan hasil Pilpres 2024.

    “Sikap mereka tidak lepas dari sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega. kita tahu bahwa Bu Mega tampak masih kecewa dengan proses dan hasil pemilu,” ucap Suko.

    Sebagai informasi, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Penetapan itu dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta Pusat.

    Penetapan tersebut dituangkan dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA-05/2024 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Tahun 2024. [ipl/beq]

  • KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih

    KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih

    Jakarta (beritajatim) – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

    Prabowo dan Gibran kompak mengenakan kemeja panjang berwarna putih dan celana hitam tersebut menuju gedung KPU dan tiba di lokasi pukul 09.50 WIB.

    Tampak hadir pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhamin Iskandar. Namun pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD tidak tampak hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih ini.

    Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam sidang pleno membacakan berita acara yang menyatalan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024.

    “Menetapkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 dengan perolehan suara 96.214.691 suara atau 58,59%,” kata Hasyim.

    Menurutnya, 96 juta suara tersebut merupakan total suara sah nasional dan memenuhi di setiap provinsi yang tersebar dari 38 provinsi di Indonesia.

    Adapun penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU tersebut berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 harus dilakukan paling lambat tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Keputusan ini mulai ditetapkan dan berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 24 April 2024,” kata Hasyim. [hen/beq]

  • KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih Hari Ini

    KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih Hari Ini

    Jakarta (beritajatim.com)– Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024 pada hari ini Rabu (24/4/2023). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal ditetapkan jadi pemenang Pilpres.

    Komisioner KPU, August Mellas menjelaskan, berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih harus dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK.

    KPU juga akan mengundang pasangan calon Anies Baswedan-Cak Imin dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Acara penetapan ini dapat disaksikan melalui kanal YouTube KPU RI dan beberapa stasiun televisi.

    KPU RI menyebut akan menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Penetapan bakal digelar pada Rabu (24/4/2024).

    Penetapan tersebut seiring dengan penolakan gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

    “(Penetapan Capres-Cawapres) dilaksanakan di kantor KPU,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari melansir dari portal resmi KPU RI.

    Menurut Hasyim, ada tiga hal penting di dalam putusan MK ini. Pertama, terhadap semua pokok permohonan, baik yang diajukan oleh paslon 01 dan 03 telah dinyatakan semua pokok permohonannya tidak beralasan menurut hukum.

    “Oleh karena itu, yang kedua, konsekuensinya adalah semua pokok permohonan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya,” jelasnya.

    Adapun ketiga yakni SK KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 secara nasional dinyatakan benar dan tetap sah berlaku.

    “SK KPU 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah. Maka tahapan berikutnya untuk pilpres adalah penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024,” tutupnya. [aje]

  • FH UGM Minta Warga Sipil Aktif Soal Sengketa Pilpres, Mungkinkah Seperti UU Ciptaker?

    FH UGM Minta Warga Sipil Aktif Soal Sengketa Pilpres, Mungkinkah Seperti UU Ciptaker?

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) buka suara kaitan penolakan permohonan sengketa pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

    Menurut UGM apa yang dilakukan oleh MK bukan sesuatu hal yang mengagetkan.

    [irp]

    “Saya amati selama bertahun-tahun bahwa keputusan MK selalu begitu, tidak pernah bisa independen dalam mengambil keputusan secara baik dihadapan kepentingan politik,” ujar Dosen Hukum dan Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar dalam konferensi pers dan orasi yang berlangsung di Selasar Gedung B Fakultas Hukum UGM, Selasa (23/4).

    Pria yang akrab disapa Ucheng ini kemudian menghubungkan sengketa pilpres ini dengan UU Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law.

    “Pada awalnya UU Cipta Kerja itu ditolak tapi ada yang mau mempertahankan. Akhirnya dicari titik tengah. Makanya jadinya (perbandingan hakim setuju tak setuju) 5-4, lalu UU Cipta kerja tetap diberlakukan secara conditionally konstitusional,” kata Ucheng.

    Pria yang namanya melambung lewat film Dirty Vote ini pun kemudian menghubungkan dengan putusan sengketa Pilpres 2024 ini. Pihaknya menduga MK saat ini dimungkinkan tengah mencari titik tengah.

    3 hakim MK menawarkan bukan pembatalan kemenangan Prabowo Gibran tetapi melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa provinsi yang dianggap bermasalah. Sementara PSU adalah hal yang tidak dimohonkan oleh pemohon.

    “Semacam membangun dan mencari logika sendiri,” beber Ucheng.

    Ucheng kemudian mengklasifikasikan jenis atau genre hakim MK. Menurutnya ada 3 genre yang pertama adalah hakim dengan pembaharuan atau judicial heroee yang mau berpikir dengan logika substantif.

    Genre kedua yakni hakim MK yang murni terpengaruh kepentingan politik karena telah tercemari oleh kedekatan dengan tokoh atau parpol tertentu. Dan genre terakhir hakim yang seperti diutarakan sebelumnya yakni mencari titik tengah dan membangun serta mencari logika sendiri.

    Ucheng menegaskan saat ini nasi sudah menjadi bubur dan keputusan besar sudah diambil oleh MK.

    Namun, ia berpesan bahwa masih ada hal yang bisa dilakukan saat ini, termasuk oleh masyarakat sipil.

    “Tetap harus ada yang dilakukan, rentetan seruan itu tidak boleh berakhir. Siapa yang merusak demokrasi harus dibawa ke kontestasi hukum,” serunya.

    Selain itu, kita harus konsolidasi untuk memperkuat kontrol kinerja pemerintahan, demokrasi tidak boleh dirusak,” imbuhnya.

    Sementara itu, pakar bidang riset dan HAM Fakultas Hukum UGM Herlambang Wiratraman menegaskan putusan MK soal sengketa pemilu adalah putusan nir-etika.

    “Dalam putusan sengketa Pemilu 2024 oleh MK kita lihat bahwa etika tidak lagi dianggap hal penting. Etika belum bisa dipertimbangkan dalam hukum di Indonesia. Padahal sejatinya aspek hukum dengan etika ini berkorelasi tidak dapat dipisahkan karena merupakan aspek dasar,” urainya.

    Herlambang menegaskan bahwa MK tidak menjalankan konstitusi hukum secara kredibel dan serius.

    [irp]

    “Pemilu ke depan tidak akan banyak berubah situasinya jika praktik-praktik niretika masih terus berlangsung,” ucapnya.

    Hal lain yang tersisa dari Pemilu 2024 yakni kekuatan politik pemerintah yang bekerja terlalu dominan dengan oposisi tidak seimbang dalam konteks demokrasi. [aje]