Tag: Anies Baswedan

Penjelasan Pandji Tak Bahas Anies, Ahok, Ganjar hingga Mahfud di ‘Mens Rea’

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pandji Pragiwaksono menjelaskan alasannya tak membahas sejumlah figur politik di special show ‘Mens Rea’. Dia mengakui memang banyak sosok yang tak dia bahas.

“Jadi kenapa Pandji tidak bahas Anies Baswedan? Oke, selain tidak ngebahas Anies, gua nggak ngebahas Ahok, Ganjar, Mahfud, Dahlan, Birawan, dan masih banyak lagi,” kata Pandji dikutip dari video yang dia unggah di media sosial, Sabtu (10/1/2026).

Alasannya, kata dia, karena sosok tersebut bukan pejabat publik saat ini. Walaupun sebelumnya memang menjabat.

“Kenapa? Karena mereka tidak menjabat apa-apa,” terangnya.

Di sisi lain, dia membahas sejumlah sosok, karena figur itu pejaba publik. Seperti Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya.

“Kenapa gua ngebahas Pak Prabowo, Gibran, Pak Bahlil, Fadli Zon, Kapolrestabes Semarang atau sekarang disebutnya Wakatbit, Kremas, Dianmas, STNK, Lemdiklat Polri, kenapa semua itu dibahas? Karena mereka sedang menjebat. Mereka adalah pejabat publik, mereka bekerja dengan duit pajak,” jelasnya.

“Duit pajak yang dikumpulin dari rakyat,” tambahnya.

Itulah kenapa, kata dia, jok pertama dia adalah untuk mengingatkan orang, bahwa pejabat itu mesti ditagih tanggung jawabnya. Karena tiap orang punya hak.

“Kenapa? Karena kita bayar pajak, dari PPH 21, tapi kalaupun yang bekerja atau mungkin sektor non formal kerjanya, kita tetap kena pajak konsumsi, bayar bensin, pulsa, segala macam kena pajak. Kecuali pajak rumah makan, itu masuknya ke Pemda kayaknya,” paparnya.

“Tapi intinya kita tuh bayar pajak, semua yang tadi kita sebut itu tuh selama masih ada jabatannya kita tuh berhak ngeritik,” sambungnya.

10/01/2026 21:39
Terungkap! Ternyata Ini Alasan Pandji Tak Bahas Anies Baswedan di Mens Rea

GELORA.CO – Spesial show stand up comedy Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono tidak hanya memancing tawa, namun juga menimbulkan tanda tanya besar di ruang publik.

Di tengah materi kritik politik yang tajam, satu nama justru absen total, yakni Anies Baswedan.

Padahal, Anies selama ini kerap menjadi topik bahasan Pandji di berbagai kanal, terutama di YouTube pribadinya.

Ketidakhadiran nama Anies, bersama tokoh lain seperti Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memicu spekulasi dan perdebatan di kalangan penonton.

Menanggapi hal tersebut, Pandji akhirnya angkat bicara. Melalui kanal YouTube pribadinya, ia menjelaskan bahwa pemilihan materi dalam Mens Rea bukan didasarkan pada keberanian atau ketakutan, melainkan pada posisi kekuasaan yang sedang dijalankan.

“Kenapa? Karena mereka tidak menjabat apa-apa,” tegas Pandji, seperti dikutip pada Sabtu, 10 Januari 2026.

Fokus Kritik Rezim Penguasa

Menurut Pandji, fokus utama Mens Rea adalah mengkritik kekuasaan yang aktif dan berdampak langsung pada kehidupan publik.

Ia menekankan bahwa pejabat yang sedang menjabat memiliki tanggung jawab besar karena bekerja menggunakan uang rakyat.

“Kenapa gua ngebahas Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Bahlil, Fadli Zon,Kenapa semua itu dibahas? Karena mereka sedang menjabat. Mereka adalah pejabat publik. Mereka bekerja dengan duit pajak,” terangnya.

“Duit pajak yang dikumpulin dari rakyat. Itulah kenapa joke pertama atau salah satu joke pertama adalah untuk mengingatkan orang kita punya hak dalam menentukan kita suka atau enggak suka. Hak kita,” timpal Pandji.

Beda Cerita Soal Jokowi

Namun, publik juga mempertanyakan mengapa Joko Widodo (Jokowi) tetap dibahas, meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Menjawab hal itu, Pandji menyatakan bahwa jabatan presiden memiliki konsekuensi historis yang tidak pernah benar-benar berakhir.

“Pak Jokowi dibahas karena Pak Jokowi adalah presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Beliau adalah presiden.

Jabatan spesial membutuhkan kebijakan-kebijakan spesial. Orang yang udah di jabatan seperti itu udah pasti dibahas terus. Orang suka nanya,” bebernya.

Pandji bahkan menyinggung kegelisahan Jokowi sendiri yang mempertanyakan mengapa dirinya masih kerap dibicarakan.

“Bahkan Pak Jokowi sendiri bertanya-tanya, ‘Saya ini udah enggak menjabat. Kenapa sih saya dibawa terus?’ Jawabannya adalah karena Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Benar enggak sih? Kalau enggak salah ya? Karena kan tidak ada istilah mantan presiden sebenarnya,’ tegas Pandji lagi.

Teddy Minahasa hingga Dharma Pongrekun

Lebih lanjut, Pandji juga menjelaskan mengapa beberapa tokoh non-pejabat tetap muncul dalam Mens Rea.

Salah satunya Teddy Minahasa, yang menurutnya layak dibahas karena adanya isu serius terkait keterlibatan seorang jenderal polisi dalam kasus narkoba.

Sementara nama Dharma Pongrekun diangkat dengan pertimbangan berbeda. Pandji menyebutnya sebagai materi yang secara sederhana “lucu” untuk dibawakan di atas panggung.

Ia menegaskan bahwa Mens Rea tetap merupakan pertunjukan stand up comedy, sehingga unsur kelucuan menjadi elemen penting selain pesan sosial.

Pandji menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa setiap komika memiliki sudut pandang dan kebebasan artistik dalam memilih materi.

Ia juga mempersilakan publik untuk mendukung komika lain jika memiliki preferensi kritik yang berbeda.

Mens Rea Bukan Sekadar Hiburan

Menurutnya, Mens Rea bukan sekadar hiburan, melainkan ruang ekspresi personal yang secara alami memicu perdebatan tentang humor, kekuasaan, dan tanggung jawab figur publik.

“Moga-moga stand up comedy di Indonesia masih bisa terus maju, bisa terus melucu, dan bisa terus membantu kita ketawain aja semua permasalahan kita,” ujarnya memungkasi.***

10/01/2026 21:29
JPO Sarinah Dibangun Lagi, Terhubung dengan Transjakarta Megapolitan 10 Januari 2026

JPO Sarinah Dibangun Lagi, Terhubung dengan Transjakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
JPO ini nantinya akan terhubung dengan layanan
Transjakarta
untuk memudahkan mobilitas warga.
“
JPO Sarinah
akan berfungsi sebagai opsi tambahan yang terintegrasi dengan moda transportasi publik,” ujar Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Welfizon, pembangunan kembali JPO Sarinah dilakukan untuk memberikan pilihan penyeberangan yang aman dan nyaman, terutama bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.
Meskipun begitu, Welfizon memastikan pembangunan JPO tidak akan menghilangkan fasilitas penyeberangan yang sudah ada.
Pelican crossing di kawasan Sarinah tetap beroperasi seperti biasa.
Dengan begitu, masyarakat memiliki dua pilihan untuk menyeberang, yakni melalui JPO atau pelican crossing di permukaan jalan.
“Pelican crossing tetap beroperasi normal. JPO Sarinah menjadi pilihan tambahan yang terhubung dengan transportasi publik,” ujarnya.
Selain untuk meningkatkan keselamatan, pembangunan kembali JPO Sarinah juga bertujuan mengembalikan nilai sejarah JPO tersebut sebagai jembatan penyeberangan orang pertama di Indonesia.
Sebagai informasi, JPO Sarinah dibongkar pada 2022 saat Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
sebagai bagian dari penataan kawasan Thamrin-Sudirman.
Saat itu, penyeberangan pejalan kaki dialihkan ke pelican crossing.
Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membangun JPO Sarinah dengan konsep yang lebih ramah bagi semua pengguna jalan dan terhubung dengan layanan Transjakarta.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/01/2026 18:32
Warga Harap JPO Sarinah Dilengkapi Lift dan Eskalator demi Aksesibilitas

Jakarta –

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. JPO tersebut dirancang untuk ramah disabilitas guna memastikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rencana ini disambut positif oleh warga. Amir (57), seorang pekerja di sekitar Sarinah, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan kembali JPO tersebut, asalkan dilengkapi fasilitas penunjang yang memadai.

“Kalau memang dibuat ramah disabilitas, ya bagus sekali. Harus ada lift atau eskalator jadi semua orang bisa pakai,” ujar Amir saat ditemui di kawasan Sarinah, Sabtu (10/1/2026).

Namun, Amir mengingatkan pemerintah agar memperhatikan aspek perawatan dan pengawasan setelah proyek selesai. Ia berharap fasilitas publik tersebut tidak terbengkalai atau disalahgunakan.

“Jangan sampai nanti liftnya mati, atau malah jadi tempat orang buka lapak dan tunawisma. Harus dijaga, apalagi ini kan pusat kota,” tegasnya.

“Kalau untuk disabilitas saya setuju, tapi semoga fasilitasnya benar-benar berfungsi. Jangan sampai lift rusak tapi lama diperbaikinya,” kata Adita. Ia juga berharap pengelolaan JPO dilakukan secara profesional agar tidak berkesan kumuh dan tetap aman bagi pejalan kaki.

Alasan Pembangunan Kembali

“JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan, terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kenapa (JPO) diadakan kembali,” jelas Pramono usai meninjau Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).

Sebagai informasi, JPO Sarinah merupakan JPO pertama di Indonesia yang dibangun pada era Gubernur Ali Sadikin. Namun, bangunan bersejarah tersebut dibongkar pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan untuk membuka estetika kawasan serta digantikan dengan pelican crossing.

(bel/aik)

10/01/2026 13:19
Di Luar Dugaan, Pandji Dipolisikan soal Tambang

Oleh:Erizal

AKHIRNYA komika Pandji Pragiwaksono dipolisikan. Bukan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka, Raffi Ahmad, atau Kang Dedi Mulyadi (KDM), melainkan oleh anak muda Nahdlatul Ulama (NU).

Namanya Rizky Abdurrahman Wahid. Nama yang legendaris dari kalangan NU, tapi pakai Rizky, bukan alias Gus Dur.

Rizky mempolisikan Pandji karena menghina NU. NU dituduh, bahkan termasuk Muhammadiyah, berpolitik praktis, dan oleh karena itu diberi imbalan konsesi tambang.

Sesimpel itu, tapi menusuk ke dalam ulu hati. Bukan sekadar kritik, tapi dijadikan bahan bercandaan.

Belum tahu juga, apakah anak muda Muhammadiyah akan ikut pula mempolisikan Pandji? Sebagai kritikan pun, itu sebetulnya tidak tepat, apalagi dijadikan bahan bercandaan.

Tambang baru saja menjadi isu pemecah di NU, tapi di Muhammadiyah masih aman-aman saja.

Mahfud MD berjanji akan membela Pandji kalau ada yang mempolisikan.

Tapi, itu terkait wajah ngantuk Wapres Gibran. “Itu bukan penghinaan,” tegas Mahfud MD! Tapi kalau yang melaporkan anak muda NU terkait NU, apakah Mahfud MD masih akan ikut membela?

Laporan Rizky terkait NU ini diluar dugaan Mahfud MD, apalagi Pandji.

Dikira yang bakal turun melaporkan itu tokoh-tokoh besar, ternyata hanya anak muda biasa. Jika tokoh-tokoh hebat, pasti Pandji dibela publik. Tapi jika anak muda biasa, siapa pula yang akan membela?

Rizky Abdurrahman Wahid pandai mencari celah. Kali ini Pandji Pragiwaksono kena. Polisi punya alasan yang kuat untuk memeriksa Pandji.

Para pendukung tokoh yang diroasting Pandji pasti akan mendukung. Lagian Pandji bukan seorang stand-up komedian yang netral.

Masak sekian banyak tokoh publik yang diroastingnya hanya Anies Baswedan saja yang tidak diroastingnya.

Apa tak ada yang perlu diroasting dari seorang Anies? Wah, banyak sekali. Apa karena Pandji juru bicaranya Anies sehingga hanya Anies yang tak diroasting Pandji?

Polisi pun barangkali akan tertarik untuk memeriksa Pandji. Mumpung lagi viral dan sedang di atas angin.

Ilmu kritikan Pandji juga perlu diuji. Dan polisi pun perlu menguji KUHP yang baru. Pandji bisa menjadi pelajaran bagi stand-up komedian lain. Karena lagi di atas angin.

Bahwa untuk melucu sebetulnya tak harus sampai merendahkan atau menghina orang, apalagi organisasi keagamaan yang lebih tua dari republik ini, sekelas NU dan Muhammadiyah.

Kritik-kritik yang dibalut komedi mestinya jauh lebih satir, bukan telanjang bulat seperti seorang pengamat Rocky Gerung, misalnya. Begitulah.

(Direktur ABC Riset & Consulting )

10/01/2026 09:07
Ade Armando Sindir Pandji: Cuma Komedi atau Ada Agenda?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PSI Ade Armando, turut angkat bicara terkait materi yang ditampilkan komika Pandji Pragiwaksono dalam spesial show bertajuk Men’s Rea.

Armando mengatakan, terdapat kesan kuat bahwa materi tersebut sarat muatan kebencian terhadap Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

“Saya menangkap kesan Panji memang sangat benci pada Gibran dan ingin men-share kebencian itu kepada para fansnya,” ujar Armando dikutip pada Jumat (9/1/2026).

Menurut Armando, pertanyaan mendasar yang muncul justru terkait motif di balik sikap tersebut.

“Pertanyaannya, mengapa? Ini yang sangat mengganggu saya,” timpalnya.

Ia juga menyinggung klaim Pandji yang menyebut ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Mamun, kata dia, pendekatan yang digunakan justru menimbulkan tanda tanya.

“Dia bilang dia ingin agar masyarakat Indonesia tidak. Tapi joke-joke yang dia gunakan justru menunjukkan keterbatasan pengetahuan dia,” tukasnya.

Lebih jauh, Armando menduga ada kemungkinan agenda lain di balik materi yang disampaikan Pandji.

Ia mengaitkan hal tersebut dengan rekam jejak politik sang komika.

“Tapi bisa jadi memang ada agenda lain di belakang Panji. Kita tentu masih ingat dia adalah tim sukses Anies Baswedan di masa lalu,” terangnya.

Armando kemudian menarik benang merah dengan konstelasi politik ke depan.

Ia menyebut, jika Anies Baswedan kembali maju pada Pilpres 2029 dan popularitas Gibran terus meningkat, maka posisi Gibran masih sangat strategis.

“Jadi kalau Anies diperkirakan akan maju lagi dalam Pilpres 2029 dan saat ini popularitas Gibran semakin meningkat,” Armando menuturkan.

09/01/2026 12:12
5 Tolak Pilkada via DPRD: Pemilih Prabowo hingga Anies, Boomers hingga Gen Z Nasional

Tolak Pilkada via DPRD: Pemilih Prabowo hingga Anies, Boomers hingga Gen Z
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memotret suara responden, hasilnya pemilih Prabowo Subianto hingga Anies Baswedan dan warga lintas generasi kompak menolak wacana kepala daerah dipilih DPRD.
Dilansir
ANTARA
, Rabu (7/1/2026),
LSI Denny JA
menanyai langsung 1.200 responden secara acak berjenjang (multistage random sampling) mengenai wacana
pilkada via DPRD
.
Survei soal isu yang terus ada sejak tahun lalu itu digelar pada 19 dan 20 Oktober 2025. Margin of error survei itu 2,9 persen.
Mayoritas responden menolak wacana itu, tak peduli siapapun yang mereka pilih di Pilpres 2024 silam. Baik pemilih Prabowo, Anies, maupun Ganjar Pranowo, semuanya menolak wacana pilkada lewat DPRD.
Warga lintas generasi, baik itu generasi Baby Boomer atau Boomers yang lahir di era Bung Karno sampai Generasi Z, semuanya emoh bila kepala daerah dipilih oleh anggota dewan di daerah masing-masing.
Dari 1.200 responden yang ditemui secara tatap muka dan diberi kuesioner survei LSI Denny JA, sebanyak 66,1 persen menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali ide pilkada via DPRD.
“Angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik,” kata peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, Rabu (7/1/2025), dikutip dari ANTARA.
Hanya 28,6 persen responden yang setuju atau sangat setuju dengan ide
pilkada tak langsung
.
Penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada itu juga datang dari lintas gender, baik laki-laki maupun perempuan, di desa maupun kota.
Di samping itu, penolakan juga datang dari kalangan “wong cilik”, yakni masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat berpenghasilan lebih tinggi.
Gen Z merupakan generasi yang paling keras menolak wacana pilkada via DPRD dibandingkan generasi lainnya.
Ardian Sopa mengatakan segmen Gen Z sebanyak 84 persen menolak,
Generasi Milenial yang menolak ide pilkada tak langsung sebanyak 71,4 persen.
Responden dari Generasi X (kelahiran 1965 sampai 1980), 60 persen dari mereka menolak ide itu.
63 Persen responden dari generasi paling tua yakni Baby Boomer, juga menyatakan penolakannya terhadap wacana itu.
“Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” kata Ardian.
Ardian Sopa mengatakan bahwa 67,1 persen responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, terhadap pertanyaan “apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD)?”
Ada 29,9 persen dari pemilih Prabowo setuju pilkada tak langsung, dan 3 persen tidak tahu.
Ardian menyebutkan, mayoritas pemilih calon presiden lain pada Pilpres 2024 juga menolak wacana pilkada via DPRD.
Survei menunjukkan, 60,9 persen pemilih Anies Baswedan menolak pilkada tidak langsung, sedangkan 77,5 persen pemilih Ganjar Pranowo punya sikap serupa.
“Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD,” kata Ardian.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/01/2026 12:04
Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Faizal Assegaf kembali menyorot tajam soal Somasi yang dilayangkan oleh Partai Demokrat.

Faizal Assegaf menyebut soal Somasi tersebut, hanya merupakan tabiat politik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal menyebut somasi ini hanya hipokrit SBY.

Yang dimana, ini justru berbalik dan menurutnya akan membuat publik bersimpati ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Tabiat politik hipokrit SBY, justru bikin publik kian bersimpati pada Gibran,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2026).

Dibalik Somasi ini juga, ia menaruh curiga ada ambisi besar yang dibawah oleh SBY.

Somasi ini disebutnya hanya menjadi topeng etika dan hukum yang dibalikya ada ambisi melanjutkan dinasti poliktik yang ganas.

“Sebab di balik topeng etika & hukum (somasi) tersembunyi ambisi dinasti politik super ganas,” sebutnya.

Dari hal ini, beberapa sudah mulai menaruh dan menyalakan alarm bahaya khususnya untuk kubu oposisi menurutnya.

Diantaranya ada Anies Baswedan serta PDIP yaitu Puan Maharani yang mulai waspada soal rencana besar menurutnya itu.

“Di alur itu, oposisi terjebak digembala hajat Cikeas. Walhasil, kubu Anies & Puan, mulai waspada,” terangnya.

Sebelumnya, Elite Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kuasa hukumnya, Muhajir, telah melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong.

Laporan tersebut ditempuh setelah somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak mendapat respons dari pihak-pihak terkait.

07/01/2026 08:46
Deolipa Sebut Pandji Pragiwaksono Sudah Kelewat Batas, Bisa Dipidana Jika Gibran Bikin Laporan

GELORA.CO – Komedi Pandji Pragiwaksono dalam acara Mens Rea dinilai terlalu berlebihan. Pandji telah menghina Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming.

Mantan tim sukses Anies Baswedan ini mengolok-olok Polri, TNI, hingga kepala negara.

Komedi Pandji ini turut dikritik oleh Praktisi hukum, Deolipa Yumara.

Menurut Deolipa komedinya sudah kewat batas hingga lebih kepada penghinaan.

“Sebenarnya kita belum melihat apa-apa tapi, kalau denger dari cerita ada perilaku-perilaku dari Pandji kata-katanya, mimik-mimiknya tampaknya menyindir, mengkritik atau bahkan patut diduga menghina Gibran sebagai wakil presiden,” kata Deolipa seperti dikutip dari YouTube Berissi yang tayang pada Selasa (6/1/2026).

Ia menilai Pandji berlebihan membawakan lawakan tersebut yang diarahkan kepada Gibran.

Akan tetapi, Deolipa menegaskan bahwa menirukan atau memparodikan mimik seorang pejabat negara, dapat menurunkan martabat jabatan yang diemban.

“Apakah ini berlebihan? Iya jawabnya berlebihan, Pandji memparodikan atau mengikuti pola-pola mimik dari seorang wapres yang sifatnya, bahasanya menyindir ya, atau kita bisa menganggap menghina dari Gibran sebagai wapres,” lanjutnya.

Ia melanjutkan kritik yang sehat semestinya membahas mengenai program kerja dan kebijakannya.

“Sebenarnya kalau mau mengkritik itu bukan orang pribadinya, sikap atau bagaimana karakternya bukan itu, yang dikritik itu program kerjanya seperti apa, berhasil apa tidaknya, itu yang dikritik,” ucapnya.

Bisa dipidana

Deolipa menilai, niat Pandji yang mungkin mengkritik lewat komedi, cara penyampaiannya bisa menyinggung perasaan dan martabat Gibran sebagai pejabat negara.

“Niatnya Pandji mungkin mengkritik sambil berkomedi tapi dengan nada menyinggung wapres kita, bisa dikategorikan komedi ga ini? Kalau dia niatnya komedi ya komedi, tapi ada komedi yang memperlihatkan kesombongan dari seorang komedian gitu. Jadi, komedi yang bagus itu yang membuat kemudian bergembira, tertawa tanpa menyinggung perasaan orang lain,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung mengenai aspek hukum dalam KUHP baru terkait penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

Jika materi itu dianggap menghina dan merendahkan martabat Wapres, maka Pandji bisa dipidana.

“Kalau kita masuk ke KUHP yang baru, ada pasalnya itu sekarang. Pasal penghinaan terhadap presiden dan wapres kan, atau lembaga-lembaga negara dalam konteks jabatannya di KUHP yang baru Undang-undang nomor 1 tahun 2003 yang sekarang udah berlaku. Cuma karena ini adalah delik aduan, delik sifatnya wapres sendiri yang harus melaporkan,” jelasnya.

Kendati ada pasal yang bisa menjerat Pandji, ia menilai Gibran sepertinya tak akan membawa polemik ini ke ranah hukum.

“Rasa-rasanya jauh dari terjadinya laporan pidana dari Wapres Gibran sendiri. Kita bisa bilang ini jauh tapi memang ini hal yang enggak patut. Tapi bisa dipidana,” pungkasnya.

Sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono membetot perhatian publik setelah special show-nya Mens Rea meledak.

Dalam salah satu materinya, Pandji sempat melontarkan candaan fisik terhadap Wapres Gibran.

Candaan ini pun menuai kecaman dari sebagian publik.

Di antaranya, pakar pendidikan Ina Liem dan musisi ternama tanah air, dr Tompi.

Keduanya menilai tak semestinya Pandji membawakan candaan yang menghina fisik seseorang.

06/01/2026 22:37
SBY Terseret Isu Ijazah Akibat Ruang Tafsir yang Dibuka Jokowi

GELORA.CO -Tuduhan yang menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di belakang isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terus menjadi perbincangan publik.

Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, menilai tudingan terhadap SBY tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Jokowi sendiri yang berulang kali menyebut adanya “orang besar” di balik isu ijazahnya. Menurutnya, pernyataan tersebut secara politis membuka ruang spekulasi di ruang publik.

“Maka wajar jika publik bertanya siapa orang besar yang dimaksud?” kata Nurul Fatta.

Ia menjelaskan, jika dieliminasi satu per satu, Anies Baswedan bukanlah “orang besar” dalam pengertian kekuasaan di tingkat nasional. Anies hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan eks calon presiden pada Pilpres 2024.

“Kalau bicara jenderal, ya jenderal siapa? Megawati sulit dikaitkan karena isu ini sudah muncul sebelum konflik Jokowi dengan PDIP. Prabowo pun kecil kemungkinan, mengingat Gibran adalah wakilnya,” jelasnya.

Menurut Nurul, secara persepsi politik, figur yang paling mudah disebut dalam kategori “orang besar” adalah SBY. Pasalnya, SBY merupakan mantan presiden, seorang jenderal, serta ayah dari tokoh yang berpotensi bersaing dalam Pilpres mendatang.

“Di titik inilah problem politiknya muncul. Muaranya justru ada pada pernyataan Pak Jokowi yang membiarkan tafsir liar berkembang di ruang publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika dibaca dengan kacamata realisme politik hari ini, sesungguhnya pertarungan masa depan adalah antara dua anak mantan presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Tapi ironisnya, sebelum anak-anak itu bertarung, bapak-bapaknya seolah sudah berantem duluan,” pungkasnya

06/01/2026 13:16