Xcloud.id

Tag: Anggoro Eko Cahyo

  • Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi

    Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Selasa (03/06/2025). (Danantara)

    Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 23:59 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkuat sinergi dan membahas strategi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam pertemuan kedua pihak, para pemimpin industri keuangan membahas kinerja operasional, strategi ekspansi, serta langkah-langkah konkret untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional.

    “Kami ingin memastikan bahwa Danantara berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (03/06).

    Dalam kesempatan ini, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria bertemu dengan jajaran Direktur Utama Himbara, dalam rangka membahas strategi bisnis ke depan.

    Dari pihak Himbara, pertemuan dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo.

    COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan bahwa kolaborasi ini akan membuka peluang investasi yang lebih luas di Indonesia.

    “Kami berkomitmen untuk menciptakan strategi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat,” kata Dony.

    Pihaknya berharap sinergi antara Danantara Indonesia dan Himbara dapat menjadi katalis bagi penguatan industri keuangan nasional, sekaligus mendorong inovasi dan efisiensi dalam layanan perbankan.

    Sementara itu, dalam acara bertajuk “Simposium Nasional Sumitronomics dan Arah Ekonomi Indonesia”, Managing Director Danantara Indonesia Arief Budiman menyampaikan Danantara Indonesia menargetkan untuk melakukan investasi senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp81,54 triliun (kurs: Rp16.309 per dolar AS) pada tahun 2025.

    Investasi akan dialokasikan untuk delapan sektor utama, di antaranya minerals termasuk hilirisasi, renewables energy, digital infrastructure, health care, financial services, infrastructure utilities, industrial estate, serta food sebagai bagian dari food and agriculture.

    Ia juga memproyeksikan dividen yang akan diterima oleh Danantara Indonesia dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp120 triliun pada tahun ini.

    Sumber : Antara

  • Danantara dan Himbara Tancap Gas Perkuat Ekonomi Nasional

    Danantara dan Himbara Tancap Gas Perkuat Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat sinergi dan menyusun strategi bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam pertemuan yang melibatkan para pemimpin industri keuangan ini, mereka membahas kinerja operasional, rencana ekspansi, serta langkah konkret untuk memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia.

    “Kami ingin memastikan bahwa Danantara berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, di Jakarta, Selasa.

    Dalam kesempatan tersebut, Rosan bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, bertemu dengan jajaran Direktur Utama Himbara yang terdiri dari Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo. Pertemuan ini bertujuan menyusun strategi bisnis ke depan.

    COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan membuka peluang investasi yang lebih luas di tanah air. “Kami berkomitmen untuk menciptakan strategi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

    Sinergi antara Danantara dan Himbara diharapkan menjadi katalis penguatan industri keuangan nasional sekaligus mendorong inovasi dan efisiensi dalam layanan perbankan.

  • Sederet PR Dirut Baru BSI

    Sederet PR Dirut Baru BSI

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menunjuk Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama (Dirut) melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar secara virtual pada Jumat (16/5/2025). Anggoro resmi terpilih menggantikan Hery Gunawan yang saat ini ditetapkan sebagai Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

    Diketahui, Anggoro merupakan mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang juga memiliki rekam jejak seorang bankir di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sejak tahun 1994 hingga 2020. Kemudian ditarik sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2021-2026.

    Sementara untuk BSI sendiri, tercatat memiliki kinerja keuangan yang positif sepeninggalan kepemimpinan Hery Gunardi sejak 2021-2025. Teranyar, BSI membukukan laba bersih Rp 7,01 triliun atau tumbuh 22,83% dengan total aset Rp 409 triliun sepanjang 2024.

    Namun begitu, BSI tak terlepas dari rekam jejak kelabu, yang signifikan mengganggu kinerja perseroan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kepemimpinan Anggoro. Lantas, kasus apa saja yang pernah menimpa BSI?

    Fraud BSI yang Melibatkan Karyawan (2023-2025)

    Berdasarkan catatan detikcom, BSI sempat terseret perkara penggelapan dana nasabah di Aceh Timur, Aceh, yang terjadi pada 20 Desember 2024. Pria berinisial AD (30), pelaku yang merupakan oknum karyawan BSI di Aceh, diduga menggelapkan dana deposito nasabah senilai Rp 700 juta.

    Dalam aksinya, AD terbukti membuat fraud dengan bukti menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan. Akibat aksinya, kerugian BSI ditaksir sebesar Rp 668,5 juta. AD pun dikenakan Pasal 63 dan 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

    Kasus serupa kemudian terjadi juga untuk BSI di cabang Bengkulu yang ditaksir menelan kerugian sebesar Rp 8 miliar. Terdakwa berinisial TKD merupakan karyawan BSI cabang Bengkulu, melakukan aksinya dengan membuat tabungan ganda yang ia lakukan sejak 2019 hingga 2024.

    TKD divonis sembilan tahun penjara dengan hukuman denda sebesar Rp 10 miliar akibat melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf c UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Pengalihan Dana Muhammadiyah (Mei-Juni 2024)

    Kendati tidak masuk dalam perkara pidana, polemik pengalihan dana secara besar-besaran yang dilakukan Muhammadiyah turut berdampak pada himpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI. Pasalnya, total pengalihan dana yang dilakukan Muhammadiyah ditaksir mencapai Rp 13 triliun pada per Juni 2024 silam.

    Pengalihan dana ini berlangsung secara bertahap menyusul terbitnya Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana, yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024. Adapun pengalihan tersebut dilakukan untuk dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

    Dalam memo tersebut, Muhammadiyah dikabarkan mengalihkan dana tersebut ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan sejumlah bank syariah daerah lainnya yang juga memiliki kerja sama dengan Muhammadiyah.

    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas kala itu mengatakan, pengalihan dana ini dilakukan agar meminimalkan persaingan antara bank-bank syariah lainnya. Sebab, selama ini pusat penyimpanan dana ormas tersebut terlalu terpusat di BSI, sedangkan di bank lain masih terbilang sedikit. Hal inilah yang dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk) dan bisnis.

    “Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kami inginkan,” kata Anwar, Jumat (7/6/2024).

    Serangan Ransomware LockBit 3.0 (Mei 2023)

    Nasabah BSI juga sempat diramaikan dengan isu peretasan data pada tanggal 8 Mei 2023. Kala itu, layanan perbankan digital BSI ambruk, bahkan transaksi di ATM tidak dapat dilakukan para nasabah dalam kurun waktu beberapa hari.

    Kemudian, persoalan layanan ini terungkap akibat serangan ransomware oleh kelompok peretas internasional bernama LockBit 3.0. Isu ini memicu kekhawatiran nasabah lantaran LockBit 3.0 mengklaim telah mengantongi data nasabah BSI hingga 1,5 terabyte.

    Tak hanya itu, kelompok peretas ini mengklaim berhasil mendapatkan informasi pribadi 15 juta nasabah dan 24.437 karyawan serta dokumen-dokumen internal perbankan tersebut. LockBit 3.0 sendiri dikabarkan meminta tebusan hingga US$ 8 juta.

    Namun kala itu, BSI memastikan data dan dana nasabah tetap aman dan berkomitmen untuk memperkuat sistem keamanan digital. Keamanan data dan dana nasabah juga diperkuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    (rrd/rrd)

  • Satgas PHK Segera Terbentuk, BPJS Ketenagakerjaan Harap Klaim JKP Landai

    Satgas PHK Segera Terbentuk, BPJS Ketenagakerjaan Harap Klaim JKP Landai

    Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Ketenagakerjaan buka suara ihwal wacana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) terhadap klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, adanya rencana pembentukan Satgas PHK diharapkan dapat menekan angka PHK di Indonesia. Dengan begitu, klaim JKP akan lebih landai.

    “Harapannya tentu saja dengan Satgas PHK harusnya [perusahaan] PHK nggak seperti semau-maunya kan, harapannya begitu. Dengan begitu JKP harusnya akan lebih landai,” kata Anggoro saat ditemui di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    Namun, dia memastikan bahwa ketahanan dana JKP saat ini masih aman. “Tapi JKP kan nggak ada masalah, orang dananya juga cukup,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah menggodok regulasi tentang pembentukan Satgas PHK. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, draft pembentukan Satgas PHK sudah ada di tangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sedang memasuki tahap finalisasi.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyusunan draft pembentukan Satgas PHK melibatkan lintas kementerian/lembaga. Dari sisi Kemnaker sendiri, kata dia, rumusan Satgas PHK sudah rampung dilakukan.

    “Satgas PHK itu draftnya sudah ada di Menko, karena ini kan lintas kementerian jadi bukan hanya kami. Nah tunggu aja, tunggu hasil akhirnya seperti apa,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    Dia mengatakan, proses finalisasi draft pembentukan Satgas PHK akan dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. 

    “Ini sekarang sedang finalisasi di Kemenko [Perekonomian],” ujarnya.

  • Peringati May Day 2025, Menaker Dorong Kolaborasi untuk Jawab Tantangan Ketenagakerjaan

    Peringati May Day 2025, Menaker Dorong Kolaborasi untuk Jawab Tantangan Ketenagakerjaan

    Peringati May Day 2025, Menaker Dorong Kolaborasi untuk Jawab Tantangan Ketenagakerjaan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci utama dalam menghadapi berbagai
    tantangan ketenagakerjaan
    . 
    Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peringatan
    May Day 2025
    yang digelar di Pertamina Arena Simprug, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).
    Dengan mengusung tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional” serta
    tagline
    “May Day is Kolaborasi Day”, Yassierli menyampaikan bahwa bangsa Indonesia mendapat pelajaran berharga tentang arti kolaborasi dari dua peristiwa besar yang berlangsung serentak hari ini.
    “Pagi tadi (di Monas), kita menyaksikan momen bersejarah ketika sebagian serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) menyelenggarakan peringatan May Day secara bersama. Mereka mampu bersatu menggelar acara besar, bahkan mengundang Presiden RI Prabowo Subianto. Ini adalah bentuk kolaborasi yang luar biasa,” ujar Yassierli melalui siaran pers, Jumat (2/5/2025).
    Kolaborasi kedua, lanjut dia, terlihat dari sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). 
    Dalam kesempatan itu, keduanya secara simbolis menyerahkan kunci rumah subsidi kepada 13 pekerja/buruh.
    Yassierli menambahkan, dalam Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga. 
    Oleh karena itu, Kemenaker terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh.
    “Sebagai kementerian yang berada di posisi hilir, kebijakan teknis dari kementerian lain sering berdampak langsung terhadap sektor ketenagakerjaan. Di sisi lain, kondisi global juga memberikan pengaruh besar terhadap pasar kerja kita,” jelas Yassierli.
    Ia menyoroti beberapa tantangan utama ketenagakerjaan saat ini. Di antaranya adalah peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, penyempurnaan regulasi dan norma ketenagakerjaan,.
    Tantangan lainnya adalah kesiapan menghadapi perubahan struktur tenaga kerja, serta perlindungan sosial bagi pekerja informal seperti pengemudi dan kurir daring.
    “Tantangan akan semakin besar. Pekerja informal akan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Perusahaan pun dituntut untuk bertransformasi menuju ekonomi hijau,” ucap Yassierli.
    Pada kesempatan tersebut, Yassierli mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang telah menjadi salah satu episentrum peringatan May Day 2025. 
    Pertamina dinilai berhasil menjadi contoh kolaborasi antara dunia usaha dan pekerja.
    Menurut Yassierli, kolaborasi bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Salah satunya adalah membangun hubungan harmonis antara pekerja dan manajemen. 
    Namun demikian, masih ada pekerjaan rumah dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif.
    “Berbagai tantangan besar di bidang ketenagakerjaan tidak akan bisa diselesaikan jika hubungan industrial tidak berjalan dengan baik,” tegas Yassierli. 
    “Melalui hubungan yang harmonis, kita bisa bersama-sama meningkatkan
    kesejahteraan buruh
    , memperhatikan pertumbuhan perusahaan, dan pada akhirnya memberi dampak positif bagi perekonomian serta memperkuat daya saing bangsa,” sambungnya.
    Dalam peringatan May Day 2025, juga hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.
    Hadir pula Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pimpinan konfederasi, federasi, dan SP tingkat perusahaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Alokasi Rp 20,16 M per Bulan untuk Iuran BPJS Pekerja Dapur MBG

    BGN Alokasi Rp 20,16 M per Bulan untuk Iuran BPJS Pekerja Dapur MBG

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi para pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Setiap pekerja di dapur MBG atau SPPG kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja tidak ter-cover oleh BPJS Kesehatan,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

    “Sementara jaminan kematian menjamin pendidikan anak pekerja hingga lulus S1, apabila pekerja meninggal saat bekerja. Semua di-cover di sini,” lanjutnya.

    Dedek menjelaskan, secara khusus, perlindungan bagi para pekerja di SPPG menggunakan mekanisme yang sedikit berbeda dari model kerja sama pada umumnya. Biasanya, iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk penerima upah dibayarkan secara bersama-sama oleh perusahaan dan karyawan.

    Perusahaan membayar iuran sebesar 3,7% dari gaji karyawan, sedangkan karyawan membayar 2% sisanya. Dalam kerja sama antara BGN dan BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sepenuhnya dibayarkan BGN.

    Gaji pekerja dalam rantai pasok program strategis pemerintah tersebut, disebutnya sepeser pun tak dipotong. Upaya konkret mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini mengacu hasil nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, yang ditandatangani, Senin (21/4/2025).

    “Bahkan, dalam Asta Cita ini Presiden sudah menyatakan keinginannya mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan. Kemudian, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran,” ujar Dedek.

    Terkait premi asuransi dalam kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, BGN siap mengalokasikan anggaran Rp 20,16 miliar untuk pembayaran premi per bulan. Angka tersebut diperoleh dari besaran premi sebesar Rp 16.800 per pekerja per bulan.

    “Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujar Dedek.

    Ia menekankan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem MBG akan terus bertambah seiring pertumbuhan cakupan layanan program.

    “Jadi, kalau kita berbicara SPPG-nya saja,serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG. Tapi di sini tidak hanya itu, ekonomi sirkular yang digerakkan oleh Program MBG juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” jelas Dedek.

    (eva/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BGN Akan Alokasikan Rp 20,16 Miliar Per Bulan, Bayar Iuran Jaminan Pekerja MBG Nasional 23 April 2025

    BGN Akan Alokasikan Rp 20,16 Miliar Per Bulan, Bayar Iuran Jaminan Pekerja MBG Nasional 23 April 2025

    BGN Akan Alokasikan Rp 20,16 Miliar Per Bulan, Bayar Iuran Jaminan Pekerja MBG
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (
    PCO
    ) Dedek Prayudi mengatakan, Badan Gizi Nasional (
    BGN
    ) bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ).
    Menurut Dedek, anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
    “Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari
    Antaranews
    , Rabu (23/4/2025).
    Selain menjamin perawatan medis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, Dedek mengatakan, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.
    Kemudian, Dedek mengungkapkan, BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja. Sehingga, berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja.
    “Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” katanya.
    Lebih lanjut, Dedek menjelaskan bahwa alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp 16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja.
    Dia mengatakan, berdasarkan data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.
    “Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.
    Menurut Dedek, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada 21 April 2025.
    Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.
    “Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPJS Ketenagakerjaan dan BGN Sepakat Lindungi Seluruh Pekerja di Ekosistem MBG

    BPJS Ketenagakerjaan dan BGN Sepakat Lindungi Seluruh Pekerja di Ekosistem MBG

    JABAR EKSPRES – Sebagai langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Perlindungan diberikan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional  atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sinergi antara kedua Badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin, (21/04), di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.

    Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

    Dalam keterangannya Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja.

    ”Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,”ujar Anggoro.

    Pihaknya menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    ”Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,”imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut Dadan menyebut bahwa saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

    ”Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka, Sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi,” terangnya.

    ”Tadi Pak Dirut mengatakan “Kerja Keras Bebas Cemas”. jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,” imbuhnya.

  • Kemnaker Janji Percepat Proses Klaim JHT Pekerja Sritex, Data Masuk Hampir 100%

    Kemnaker Janji Percepat Proses Klaim JHT Pekerja Sritex, Data Masuk Hampir 100%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempercepat proses klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja Sritex Group yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sudah mencapai hampir 100%, sedangkan proses pengajuan JKP diharapkan rampung dalam lima hari ke depan.

    “Dengan berbagai upaya percepatan yang dilakukan, pemerintah berharap layanan JHT dan JKP ini dapat membantu meringankan beban para pekerja terdampak PHK sekaligus membuka peluang baru bagi mereka di dunia kerja,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/3/2025). 

    Yassierli menyampaikan, Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan jemput bola untuk mempermudah akses klaim bagi pekerja Sritex Group yang terdampak.

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap bahwa sejumlah pekerja eks Sritex Group sudah mendapat pekerjaan baru yang dibuktikan dengan penandatanganan kontrak kerja baru.

    “Kami hadir bersama pemerintah daerah serta Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk memastikan tuntutan para pekerja eks Sritex Group terpenuhi dan mendukung upaya perekrutan kembali mereka,” pungkasnya.

    BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya melaporkan total pembayaran JHT dan JKP untuk pekerja Sritex Group yang terdampak PHK mencapai Rp90,8 miliar atau 58,7% dari estimasi total Rp154 miliar hingga 10 Maret 2025. 

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, total JHT yang akan dibayar kepada 10.824 pekerja Sritex Group diestimasikan mencapai Rp143 miliar, sedangkan JKP akan dibayar kepada 7.922 pekerja sebesar Rp11,3 miliar. Dengan demikian, estimasi total yang harus dibayar mencapai Rp154 miliar. 

    “Per tanggal 10 [Maret 2025] kemarin, manfaat yang sudah dibayarkan sebesar Rp90,8 miliar, artinya 58,7% sudah terealisasi tanggal 10 [Maret] per jam 11.00 WIB,” kata Anggoro dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (11/3/2025). 

    Secara terperinci, BPJS Ketenagakerjaan hingga 10 Maret 2025 telah membayar manfaat JHT kepada 3.544 peserta dengan total sebesar Rp89 miliar.

    Sementara, manfaat JKP telah dibayar kepada 794 pekerja sebesar Rp1,55 miliar. Dengan demikian, total manfaat JHT dan JKP yang telah dibayar BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp90,8 miliar. 

    BPJS Ketenagakerjaan menargetkan, semua proses dokumen dapat selesai pada 14 Maret 2025, sedangkan semua pembayaran JHT ditargetkan rampung seluruhnya pada 18 Maret 2025.

  • Pabrik Bulu Mata di Garut Pailit, KSPSI dan Bos BPJS Ketenagakerjaan Pastikan JHT Pekerja Cair – Halaman all

    Pabrik Bulu Mata di Garut Pailit, KSPSI dan Bos BPJS Ketenagakerjaan Pastikan JHT Pekerja Cair – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pabrik yang memproduksi bulu mata palsu, PT Danbi International, Garut, Jawa Barat, tutup operasional setelah resmi dinyatakan pailit pada 10 Februari 2025.

    Dalam mengawal hak pekerja PT Danbi Internasional, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea bersama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melakukan kunjungan kerja ke Aula Pengawas Ketenagakerjaan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (17/3/2025).  

    Kunjungan keduanya untuk memastikan kelancaran proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para ribuan pekerja PT Danbi Internasional yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Andi Gani mengatakan, nasib pencairan JHT yang awalnya tidak menentu menjadi jelas saat ia menghubungi langsung Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. 

    “Pencairan JHT buat buruh yang di PHK PT Danbi International sangat penting menghadapi Hari Raya Idul Fitri,” kata Andi Gani dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    “Kebijakan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ini sangat menolong ribuan buruh anggota KSPSI yang sedang kesulitan,” sambungnya. 

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri ini mengakui, proses pencairan JHT sangat cepat. Bahkan, hanya dalam 2 hari JHT buruh ter-PHK PT Danbi International dikirimkan langsung ke rekening bank masing-masing. 

    Adapun, total BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan JHT sebesar Rp 45 miliar untuk 2.069 pekerja PT Danbi Internasional yang terdampak PHK akibat pailit. 

    Anggoro Eko menuturkan, pembayaran klaim JHT dan JKP buruh PT Danbi Internasional itu merupakan wujud kehadiran Pemerintah dalam membantu mereka yang di-PHK.

    “Jadi kalau hari ini kita baru 2 hari, baru kurang lebih sekitar Rp 8-10 miliar yang sudah disalurkan. Total ada Rp 45 miliar,” ungkapnya. 

    Anggoro meminta, seluruh pekerja yang di-PHK itu tidak perlu khawatir. Karena, semua akan mendapatkan haknya dari layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu menunjang kebutuhan hidup setelah tidak bekerja.

    Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan membuka layanan khusus di Aula Pengawas Ketenagakerjaan karena ada ribuan pekerja yang mencairkan JHT. Targetnya bisa selesai dalam 5 hari.

    “Ini dicairkannya mudah, jangan ada stigma mendaftarnya mudah mencairkannya susah. Mencairkannya sangat mudah, dan kita ingin memastikan itu,” tegasnya. 

    Ia berharap, uang JHT yang diberikan kepada mantan pekerja industri di Garut itu bisa memberikan manfaat di tengah kondisi yang dialaminya tidak bekerja dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

    “Ini bisa membantu mereka, bisa melewati masa-masa yang tidak mudah, mereka bisa hidup layak, dan bisa berlebaran,” katanya.

    Untuk diketahui, pabrik yang memproduksi bulu mata palsu ini mendadak harus menghentikan produksinya dan tutup operasi. Lebih dari 2 ribu orang pekerja alami PHK.