Tag: Angela Merkel

  • Kunjungan Kanselir Jerman ke Israel Disorot di Tengah Kritik Soal Gaza

    Kunjungan Kanselir Jerman ke Israel Disorot di Tengah Kritik Soal Gaza

    Jakarta

    Tujuh bulan menjabat sebagai kanselir, Friedrich Merz melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Israel. Perjalanan yang berlangsung kurang dari 24 jam itu menuai sorotan tajam, terutama di Jerman, karena dinilai berpotensi mengirimkan sinyal yang keliru di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat.

    Di mata publik Israel, Merz masih relatif tidak dikenal, kata sejarawan Moshe Zimmermann kepada DW.

    “Kalau Anda melakukan survei dan bertanya, siapa Kanselir Jerman saat ini, mungkin tidak lebih dari 10% orang Israel yang tahu namanya Friedrich Merz,” ujar Zimmermann. “Bagi banyak orang, Angela Merkel masih dianggap sebagai kanselir dan ia sangat populer di sini.”

    Belakangan, semakin banyak suara kritis dari Jerman terkait operasi militer Israel di Gaza, sesuatu yang dianggap cukup tidak biasa oleh banyak warga Israel.

    Perbedaan pandangan soal isu Palestina

    Semua perhatian tertuju pada pernyataan bersama dan konferensi pers antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Friedrich Merz untuk melihat apakah hubungan kedua negara terdampak oleh situasi terkini. Meski mengakui adanya perbedaan pandangan dalam beberapa isu, keduanya menegaskan kembali kuatnya hubungan bilateral.

    “Kunjungan ini menegaskan kuatnya hubungan bilateral. Komitmen Jerman terhadap Israel dan komitmen Israel terhadap Jerman terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Jeremy Issacharoff, mantan duta besar Israel untuk Jerman periode 2017-2022.

    “Konferensi pers itu menunjukkan hubungan kedua negara tetap solid, meski ada perbedaan terutama soal bagaimana melangkah ke depan terkait isu Palestina,” tambah Issacharoff.

    Dalam pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog malam sebelumnya, Merz mengakui bahwa waktu kunjungannya “tidak ideal”. Proses gencatan senjata di Gaza belum memasuki fase kedua, serangan udara harian masih menimbulkan korban di wilayah yang hancur, dan Israel masih menunggu pemulangan jenazah sandera terakhir dari Gaza.

    Sementara itu, di Tepi Barat yang diduduki Israel, lonjakan serangan kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina serta kebijakan aneksasi Israel memicu keprihatinan negara-negara Eropa.

    “Ini kunjungan yang bersifat simbolis, tapi juga penting,” kata Shimon Stein, mantan duta besar Israel untuk Jerman periode 2001-2007.

    “Merz sejak awal menunjukkan solidaritas dan persahabatan dengan Israel. Namun, kunjungan ini terjadi di tengah banyak konflik terbuka, baik di dalam negeri maupun di kawasan.” tambah Shimon.

    Perbedaan soal solusi dua negara

    Seperti banyak pemimpin Barat lainnya, Kanselir Jerman kembali menegaskan dukungan pada solusi dua negara, meski kondisi saat ini membuat terwujudnya negara Palestina terasa semakin jauh.

    “Keyakinan kami adalah bahwa pendirian negara Palestina di samping Israel menawarkan prospek terbaik untuk masa depan,” ujar Merz, seraya menambahkan bahwa solusi dua negara hanya dapat lahir di akhir proses perundingan, bukan di awal, dan menegaskan kembali penolakan Jerman untuk mengakui negara Palestina saat ini.

    Zimmermann menilai tidak banyak hal baru dari pendekatan kanselir tersebut. “Kanselir tentu menyebut bahwa Jerman menolak pengambilalihan wilayah Tepi Barat, tapi itu hal yang memang sudah seharusnya diucapkan. Tak ada penjelasan tentang apa yang benar-benar terjadi di sana hari ini,” kata Zimmermann kepada DW.

    “Sebagai kanselir Jerman, ia mengonfirmasi kebijakan lama, yaitu tidak mengakui negara Palestina, berbeda dengan beberapa negara Eropa.”

    Kanselir Jerman tidak mengunjungi Tepi Barat untuk bertemu pemimpin Palestina atau perwakilan masyarakat sipil. Kantornya hanya menyebut adanya panggilan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelum perjalanan regional ini.

    Perdana Menteri Netanyahu segera menepis gagasan negara Palestina. Pemerintahan sayap kanannya berkali-kali menolak kemungkinan negara Palestina yang merdeka dan lebih memilih mendorong perdamaian regional yang lebih luas.

    “Kami percaya ada jalan untuk memajukan perdamaian lebih luas dengan negara-negara Arab dan perdamaian yang dapat dijalankan dengan tetangga Palestina kami,” kata Netanyahu. “Namun, kami tidak akan menciptakan sebuah negara yang berpotensi mengancam keberadaan kami tepat di depan pintu kami.” ucapnya tegas

    Embargo bantuan senjata dianggap keputusan situasional

    Persoalan lain yang menjadi sumber ketegangan tampaknya telah mereda. Meskipun Merz mengakui bahwa tindakan militer Israel di Gaza telah menempatkan Jerman dalam “dilema” dan mendesak Israel untuk menghormati hukum internasional, ia menekankan bahwa keputusan untuk menangguhkan pengiriman senjata hanya dilakukan sekali.

    Jerman menangguhkan sejumlah pengiriman senjata ke Israel pada Agustus lalu karena meningkatnya kekhawatiran atas korban sipil di Gaza. Penangguhan itu dicabut pada November setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Kerja sama pertahanan tetap menjadi pilar penting dalam hubungan Jerman dan Israel, meskipun perang di Gaza telah memicu kritik keras. Komite PBB bahkan menyebut perang tersebut sebagai genosida, tuduhan yang ditolak oleh Israel.

    Netanyahu menekankan bahwa 80 tahun setelah Holokaus, Israel justru menjadi pihak yang menjaga keamanan Jerman dan Eropa, dengan merujuk pada akuisisi sistem pertahanan Arrow Defense 3 oleh Berlin sebagai buktinya.

    Pengaruh Jerman yang terbatas

    Perdana Menteri Israel juga menegaskan bahwa perkembangan politik terkait Gaza akan dibahas di Washington akhir bulan ini, saat ia dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih. Banyak pengamat sepakat bahwa peran politik Jerman di kawasan saat ini sangat terbatas. Baik Jerman maupun Uni Eropa tidak berada di posisi penentu kebijakan, kata Shimon Stein. Keputusan utama ada di Washington.

    “Dengan Trump mendorong rencananya sendiri, Israel setelah serangan 7 Oktober menjadi sangat bergantung pada Amerika,” ujar Stein. “Begitu bergantungnya sehingga saya tidak melihat Netanyahu punya banyak ruang untuk bertindak secara mandiri,” tambahnya. “Sebagai orang Israel, ini cukup mengkhawatirkan.”

    Moshe Zimmermann sependapat dengan pandangan tersebut. “Jerman tidak bisa memulai apa pun di sini, kecuali mungkin memberikan dukungan finansial untuk Palestina,” katanya. “Artinya ketika berbicara soal siapa yang akan membiayai rencana Trump, salah satunya ya Jerman.”

    Zimmermann menambahkan, “Kanselir ini belum dikenal luas oleh publik Israel maupun warga Israel di luar negeri, dan itu tidak mengherankan.”

    Menurutnya, perhatian warga Israel tertuju pada apa yang terjadi di Amerika. “Seperti yang dikatakan Netanyahu, ini cara kami menyampaikan bahwa kalian di Eropa tidak terlalu berpengaruh.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Melisa Ester Lolindu dan Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Makna The Bejeweled Grand Cordon of Al Nahda dari Raja Yordania untuk Prabowo

    Makna The Bejeweled Grand Cordon of Al Nahda dari Raja Yordania untuk Prabowo

    Makna The Bejeweled Grand Cordon of Al Nahda dari Raja Yordania untuk Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan “
    The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda
    ” (
    Order of the Renaissance
    ) dari Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Abdullah II ibn Al Hussein, di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
    Dalam Bahasa Indonesia, penghargan itu berarti “Pita Agung Berhiaskan Permata Al Nahda (Ordo Renaisans)”.
    Penghargaan tersebut berbentuk pita yang terurai panjang dengan warna yang sama dengan bendera Yordania, yakni hijau, putih, merah, dan hitam.
    Satu buah bintang besar berwarna putih dan kuning menghiasi bagian bawah pita.
    Adapun
    The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda
    (
    Order of the Renaissance
    ) merupakan salah satu penghargaan tertinggi Kerajaan
    Yordania Hasyimiah
    yang diberikan kepada raja, pangeran, dan kepala negara, serta dapat pula dianugerahkan kepada perdana menteri.
    Penghargaan ini memiliki beberapa tingkatan, dengan Bejewelled Grand Cordon yang merupakan tingkatan tertinggi dan paling bergengsi dari kategori tanda jasa dan kehormatan tersebut.
    Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, penganugerahan ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan
    Raja Abdullah II
    ibn Al Hussein atas kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania, khususnya dalam kerja sama di bidang kemanusiaan, stabilitas kawasan, pertahanan, dan isu-isu global yang menjadi perhatian kedua negara.
    Penghargaan
    The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda (Order of the Renaissance)
    bukanlah penghormatan sembarangan.
    Usai acara penganugerahan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya sebuah kehormatan bagi Indonesia, tetapi juga bentuk pengakuan atas peran Presiden Prabowo dalam kepemimpinan global.
    “Itu merupakan bentuk penghargaan. Saya kira kebanggaan juga buat kita, Bapak Presiden menerima,” ujar Menlu Sugiono di depan Istana Merdeka.

    Penganugerahan yang berlangsung di Istana Merdeka ini memperlihatkan hubungan Indonesia–Yordania yang selama ini dikenal hangat dan saling mendukung, termasuk kerja sama dalam isu Palestina, pendidikan, hingga misi-misi kemanusiaan global.
    Penghargaan ini juga menghormati posisi Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang aktif memperkuat dialog antarbangsa dan menjadikan Indonesia sebagai jembatan penting dalam stabilitas kawasan.
    Sejumlah tokoh terkemuka dunia, dari keluarga kerajaan hingga kepala negara, pernah menerimanya.
    Di antaranya adalah Prince Philip – Duke of Edinburgh, yang juga merupakan suami Ratu Elizabeth II, Raja Denmark Frederik X, Ratu Belanda Maxima, Angela Merkel – Kanselir Jerman (2005-2021), hingga Presiden Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló.
    Daftar penerima tersebut menegaskan posisi prestisius penghargaan ini dalam diplomasi internasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap! AS Mau Tinggalkan NATO, Aliansi Terguncang

    Terungkap! AS Mau Tinggalkan NATO, Aliansi Terguncang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) selama ini dikenal sebagai “donatur” utama Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, siapa sangka aliansi tersebut sempat terancam goyah akibat rencana Donald Trump untuk membawa negaranya angkat kaki.

    Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkap hal ini terjadi setelah Trump mengancam akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut.

    Klaim tersebut diungkapkan Stoltenberg dalam kutipan dari memoarnya yang akan datang, On My Watch. Ia mengenang kembali KTT NATO 2018 di Brussel, di mana Trump mengeluhkan bahwa AS menanggung 80-90% dari biaya aliansi dan mengancam akan menarik diri.

    “Dengar, jika kami pergi, kami pergi. Anda membutuhkan NATO, sangat membutuhkan. Kami tidak membutuhkan NATO,” kata Trump, seperti dikutip oleh Stoltenberg, seraya mencatat bahwa jika AS menarik diri dari blok tersebut, “aliansi itu akan mati.”

    Trump dilaporkan membuat pernyataan serupa di kemudian hari. Ia sempat menegaskan bahwa AS “tidak membutuhkan NATO” dan akan “melakukan urusan sendiri” kecuali anggota Eropa meningkatkan belanja militer hingga 2% dari PDB mereka. Ia juga mengancam akan pergi dengan mengatakan,

    “Tidak ada alasan bagi saya untuk berada di sini lagi,” ungkapnya saat itu.

    Sikap keras Trump ini dilaporkan memicu kekhawatiran bahwa blok tersebut akan runtuh. Stoltenberg mengatakan Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha meredakan ketegangan.

    Sementara itu, mantan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, yang kini memimpin NATO, membantu membujuk Trump untuk tetap tinggal.

    Rutte berhasil meyakinkan Trump dengan mencatat bahwa negara-negara anggota blok telah meningkatkan belanja mereka sebesar US$33 miliar (Rp547,8 Triliun). Trump kemudian setuju untuk tetap berada di NATO setelah secara terbuka diberikan pujian atas peningkatan belanja tersebut.

    Mantan kepala NATO itu juga menulis bahwa jika Trump benar-benar keluar, perjanjian dan jaminan keamanan blok itu akan menjadi tidak berharga.

    “Episode tersebut menyoroti betapa tergantungnya kami pada partisipasi AS,” tuturnya.

    Di sisi lain, Moskow secara konsisten menyatakan kekhawatiran atas peningkatan militerisasi NATO dalam beberapa tahun terakhir dan berulang kali menggambarkan ekspansi ke timur blok tersebut sebagai salah satu akar penyebab konflik Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov baru-baru ini menyatakan bahwa NATO secara de facto sedang berperang dengan Rusia.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penulis Hungaria Laszlo Krasznahorkai Raih Nobel Sastra

    Penulis Hungaria Laszlo Krasznahorkai Raih Nobel Sastra

    Jakarta

    Laszlo Krasznahorkai, penulis asal Hungaria, dianugerahi Penghargaan Nobel Sastra 2025. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Akademi Swedia pada Kamis (9/10).

    Krasznahorkai dianugerahi penghargaan ini “atas karya-karyanya yang menggugah dan visioner” yang “di tengah teror apokaliptik” mampu “menegaskan kembali kekuatan seni,” ujar Mats Malm, sekretaris tetap Akademi Swedia.

    Penulis dan penulis skenario berusia 71 tahun ini dikenal lewat gaya pascamodern dan kisah distopia yang menggambarkan kehidupan di kota-kota kecil Hungaria.

    Beberapa novelnya, seperti “Satantango” (1985) dan “The Melancholy of Resistance” (1989), diadaptasi menjadi film-film pemenang penghargaan oleh sutradara legendaris Bela Tarr, kolaborator lama Krasznahorkai.

    Menurut Malm, Krasznahorkai adalah “seorang penulis epik besar dalam tradisi Eropa Tengah yang mengalir dari Kafka hingga Thomas Bernhard, dan dicirikan oleh absurdisme serta kelebihan yang grotesk.”

    Hadiah Nobel Sastra dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi bagi seorang penulis. Krasznahorkai sendiri sudah lama diperkirakan akan menang, namanya kerap muncul sebagai kandidat utama selama satu dekade terakhir.

    “Hidup saya adalah koleksi yang abadi”

    Berbicara kepada Radio Swedia, Krasznahorkai (71) mengatakan bahwa ia awalnya hanya berencana menulis satu buku, tetapi setelah membaca novel debutnya, Satantango, ia ingin memperbaiki tulisannya dengan karya berikutnya.

    Ia menambahkan bahwa inspirasi terbesarnya sebagai novelis adalah “kepahitan.”

    “Saya sangat sedih ketika memikirkan keadaan dunia saat ini, dan itulah inspirasi terdalam saya,” katanya dalam wawancara yang diterbitkan di situs web Nobel pada hari Kamis. Ia berbicara dari Frankfurt, tempat ia sedang menjenguk seorang teman yang sakit.

    Karyanya dikenal memadukan suasana suram dengan humor absurd yang halus. Dalam wawancara setelah kemenangannya di Booker Prize, The Guardian pernah bertanya buku mana yang cocok untuk pembaca baru. Ia menjawab:

    “Jika ada pembaca yang belum membaca buku-buku saya, saya tidak dapat merekomendasikan apa pun untuk mereka baca; sebaliknya, saya akan menyarankan mereka untuk keluar, duduk di suatu tempat, mungkin di tepi sungai, tanpa melakukan apa pun, tanpa memikirkan apa pun, hanya diam seperti batu. Mereka akhirnya akan bertemu seseorang yang sudah membaca buku-buku saya.”

    Kritikus Amerika Susan Sontag menyebutnya sebagai “master of the apocalypse” dalam sastra kontemporer, menurut Akademi Swedia, “sebuah penilaian yang ia buat setelah membaca buku kedua sang penulis, Melancholy of Resistance.”

    Perjalanan hidup dan karya

    Lahir di Gyula pada tahun 1954, Krasznahorkai menempuh pendidikan sastra di Universitas Budapest. Ia pertama kali meninggalkan Hungaria pada 1987 dengan beasiswa DAAD ke Berlin Barat, lalu kembali ke Jerman beberapa tahun kemudian sebagai dosen tamu di Universitas Bebas Berlin.

    Setelah menerbitkan novel debutnya “Satantango” pada 1985, namanya langsung melambung di dunia sastra Hungaria.

    Pasca runtuhnya komunisme, ia banyak bepergian ke Cina. Pengalaman itu melahirkan buku perjalanan “Destruction and Sorrow Beneath the Heavens” (2004) yang mendapat banyak pujian.

    Novel “War & War” (2006) menceritakan seorang arsiparis yang meninggalkan pinggiran Budapest menuju New York City. Saat menulisnya, Krasznahorkai tinggal di apartemen penyair Beat terkenal Allen Ginsberg. Ia kemudian mengatakan bahwa percakapannya dengan Ginsberg sangat mempengaruhi cara menulisnya.

    Karya terbarunya, “Herscht 07769” (terbit pada 2021, diterjemahkan ke bahasa Inggris pada 2024), disebut sebagai “novel Jerman kontemporer yang agung.” Buku ini menggambarkan keresahan sosial di Jerman melalui serangkaian surat panjang kepada Angela Merkel, ditulis oleh seorang pria bernama Florian Herscht yang tinggal di Thuringia, wilayah miskin di bekas Jerman Timur. Kota ini juga merupakan tempat kelahiran Johann Sebastian Bach, dan warisan sang komponis menjadi latar bagi kekacauan sosial di cerita tersebut. Menariknya, novel setebal 400 halaman ini hanya memiliki satu tanda titik penuh.

    Akademi Swedia mencatat bahwa gaya khas Krasznahorkai adalah “kalimat panjang berliku tanpa tanda titik,” yang menciptakan irama mengalir dan mendalam.

    Walau telah meraih banyak penghargaan, termasuk International Booker Prize (2015) dan US National Book Award for Translated Literature (2019), dalam beberapa tahun terakhir Krasznahorkai hidup tenang di pedesaan Hungaria.

    Krasznahorkai menjadi penulis kedua berbahasa Hungaria yang memenangkan Nobel Sastra, setelah Imre Kertesz pada 2002.

    Orban ucapkan selamat kepada kritikus tajamnya

    Sebagai kritikus keras Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Krasznahorkai pernah menyebut pemerintahnya sebagai “kasus psikiatrik” karena sikapnya terhadap perang Ukraina.

    Orban menolak bantuan militer untuk Kyiv dan mengatakan Hungaria harus tetap netral.

    “Bagaimana mungkin sebuah negara bersikap netral ketika Rusia menginvasi negara tetangga?” kata Krasznahorkai dalam wawancara dengan Yale Review pada Februari lalu.

    Menanggapi berita kemenangan itu, Orban menulis pesan singkat di platform X (Twitter):

    “Laszlo Krasznahorkai, peraih Hadiah Nobel Sastra asal Hungaria, membawa kebanggaan bagi bangsa kami. Selamat!”

    Upacara Nobel pada Desember mendatang

    Tidak seperti banyak penghargaan lain, Hadiah Nobel Sastra diberikan untuk keseluruhan karya seorang penulis, bukan hanya satu buku.

    Pemenang tahun lalu adalah Han Kang dari Korea Selatan, dikenal lewat novel-novelnya yang menggambarkan trauma dan kehidupan perempuan dalam masyarakat patriarkal. Ia adalah perempuan Asia pertama dan orang Korea pertama yang meraih penghargaan ini.

    Upacara penyerahan Nobel akan diadakan pada Desember, disertai hadiah uang sekitar 1,2 juta dolar AS. Penerima penghargaan juga wajib memberikan kuliah khusus pada acara tersebut. Beberapa pemenang sebelumnya sempat enggan melakukannya, seperti Bob Dylan pada 2016, namun uang hadiah baru diberikan setelah ceramah disampaikan.

    Komite Nobel sendiri kerap dikritik karena dianggap lebih banyak memilih penulis laki-laki Barat. Dari seluruh pemenang sejauh ini, hanya 18 orang perempuan, dan mayoritas menulis dalam bahasa Eropa.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Seskab Teddy dan Dubes Ina Lepel diskusi hubungan Indonesia-Jerman

    Seskab Teddy dan Dubes Ina Lepel diskusi hubungan Indonesia-Jerman

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kedatangan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ina Lepel di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu, dan keduanya berdiskusi membahas perkembangan hubungan Indonesia-Jerman.

    Dalam pertemuan yang sama, Dubes Lepel juga berpamitan kepada Seskab Teddy karena hendak kembali ke Jerman setelah bertugas selama 3,5 tahun di Jakarta.

    “Senang berjumpa dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ibu Ina Lepel, pada akhir pekan ini. Dubes Jerman yang telah mengemban tugas selama 3,5 tahun di Jakarta ini datang ke Gedung Sekretariat Kabinet RI untuk mendiskusikan beberapa topik terkait perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman, sekaligus berpamitan karena akan memasuki masa akhir kerjanya di Indonesia,” kata Teddy di Jakarta, Sabtu.

    Teddy mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Jerman, di bawah kepemimpinan masing-masing oleh Presiden Prabowo Subianto dan Kanselir Friedrich Merz, diharapkan semakin erat ke depannya.

    “Kemitraan dengan Jerman sangat penting, terutama untuk membuka peluang kerja sama di berbagai sektor strategis dengan bangsa Indonesia, seperti di sektor ekonomi dan perdagangan, energi terbarukan, inovasi dalam sektor industri, hingga pendidikan,” ujar Teddy.

    Jerman juga salah satu mitra penting Indonesia di Eropa karena Jerman memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Eropa dan menempati urutan ketiga di dunia.

    “Saat pelantikan Presiden Prabowo menjadi Presiden Ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Utusan Khusus dan mantan Presiden Republik Federal Jerman Yang Mulia Christian Wulff pun hadir, menandai eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman,” sambung Teddy.

    Friedrich Merz resmi dilantik sebagai Kanselir Jerman pada 6 Mei 2025, menggantikan Olaf Scholz. Kanselir Merz, sebagaimana kanselir pendahulunya Angela Merkel, berasal dari partai konservatif Christian Democratic Union (CDU) dan memimpin partai sejak 31 Januari 2022.

    Hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman resmi dibuka pada tahun 1952, dan pada tahun ini hubungan itu telah terjalin selama 73 tahun.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jerman Bersiap Perang karena Merasa Terancam oleh Rusia dan Putin

    Jerman Bersiap Perang karena Merasa Terancam oleh Rusia dan Putin

    Jakarta

    Jerman melihat Rusia sebagai ancaman di masa depan. Peningkatan kemampuan militer dinilai sebuah kebutuhan, mencoba melepas ingatan kelam mereka sebagai agresor di Eropa.

    Kepulan asap debu berwarna cokelat berhembus ke udara ketika kendaraan peluncur rudal melintasi ladang menuju garis tembak.

    Beberapa saat kemudian, seorang prajurit menghitung mundur, dan memberikan aba-aba: “Tembak!”. Sontak sebuah roket melesat ke langit.

    Suara ledakan dan dentuman roket tersebut tak hanya sekali dua kali terdengar di telinga penduduk di kota kecil Munster. Sedemikian seringnya, mereka mulai terbiasa mendengar kebisingan latihan tentara Jerman.

    Namun, itu belum seberapa. Militer Jerman alias Bundeswehr diperkirakan akan semakin giat berlatih di kawasan tersebut karena baru-baru ini mereka mendapat lampu hijau dari parlemen untuk meningkatkan anggaran di bidang pertahanan secara signifikan.

    Jenderal Carsten Breuer selaku panglima militer Jerman mengatakan kepada BBC bahwa suntikan dana sangat dibutuhkan karena dirinya yakin agresi Rusia tidak berhenti hanya sampai Ukraina.

    “Kami terancam oleh Rusia. Kami terancam oleh Putin. Kami harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencegahnya,” kata Jenderal Carsten Breuer.

    “Ini bukan tentang seberapa banyak waktu yang saya butuhkan, tapi seberapa banyak waktu yang diberikan Putin kepada kami untuk bersiap,” kata sang jenderal secara blak-blakan.

    “Semakin cepat kami bersiap, semakin baik.”

    Perubahan sikap Jerman setelah invasi Rusia di Ukraina

    Invasi Rusia ke Ukraina telah mengubah cara berpikir khalayak Jerman tentang militer.

    Sejak Perang Dunia II, penolakan terhadap militerisme ditanamkan pada benak masyarakat Jerman. Hal ini tak lepas dari masa lalu Jerman yang dikenal sebagai agresor di Eropa.

    “Kami memulai dua perang dunia. Meskipun Perang Dunia II sudah berakhir 80 tahun, pandangan bahwa orang Jerman harus menjauhi konflik masih sangat melekat dalam diri banyak orang,” kata Markus Ziener dari German Marshall Fund di Berlin.

    Baca juga:

    Getty ImagesInvasi besar-besaran Rusia ke Ukraina perlahan mulai mengubah sikap masyarakat Jerman terhadap militer dan perang.

    Sampai sekarang masih ada sebagian kalangan yang mewaspadai segala hal terkait militer. Bahkan angkatan bersenjata Jerman telah lama mengalami kekurangan anggaran.

    “Ada suara-suara yang memperingatkan: ‘Apakah kita benar-benar berada di jalur yang benar? Apakah persepsi kita soal ancaman sudah benar?’”

    Soal Rusia, Jerman punya pendekatan khusus.

    Saat negara-negara seperti Polandia dan negara-negara Baltik waspada agar tidak terlalu dekat dengan Moskow sembari berupaya meningkatkan anggaran pertahanan mereka, Jerman di bawah kendali mantan Kanselir Angela Merkel tetap berbisnis dengan Rusia.

    Jerman membayangkan bahwa mereka sedang mewujudkan demokratisasi melalui pendekatan khusus. Nyatanya Rusia terus berbisnis tapi tetap menginvasi Ukraina.

    Pada Februari 2022, Kanselir Olaf Scholz mengumumkan perubahan prioritas nasional atau “Zeitenwende” untuk menanggapi invasi Rusia atas Ukraina.

    Saat itulah ia mengalokasikan dana sebesar 100 miliar (Rp1.792 triliun) untuk meningkatkan kapasitas militer serta mengendalikan “para penghasut perang seperti Putin”.

    Namun, Jenderal Breuer mengatakan itu tidak cukup. “Kami menutup sedikit lubang,” kenangnya. “Namun, itu sangat buruk.”

    Getty ImagesJenderal Carsten Breuer berpendapat Jerman perlu meningkatkan jumlah tentara secara besar-besaran.

    Hal ini kontras dengan Rusia yang menghabiskan anggaran dalam jumlah besar untuk pertahanan, termasuk membiayai ongkos invasi di Ukraina.

    Breuer juga menyorot potensi perang hibrida dengan Rusia: mulai dari ancaman serangan siber hingga pengerahan pesawat nirawak di atas lokasi militer Jerman.

    Belum lagi retorika agresif Vladimir Putin yang kerap ia lontarkan.

    Baca juga:

    Breuer menilai kondisi ini sangat berbahaya.

    “Tidak seperti dunia Barat, Rusia tidak berpikir dalam kotak. Ini bukan tentang masa damai dan perang, ini adalah sebuah kesinambungan: mari kita mulai dengan hibrida, lalu meningkat, lalu kembali. Inilah yang membuat saya berpikir kita menghadapi ancaman nyata.”

    Breuer menilai Jerman harus bertindak cepat.

    Anggaran dan jumlah personel yang minim

    Penilaian Jenderal Carsten Breuer s terhadap kondisi pasukannya saat ini selaras dengan laporan terbaru ke parlemen. Kekuatan Bundeswehr, menurut kesimpulan laporan itu, “terlalu kecil”.

    Penulis laporan tersebut, komisaris angkatan bersenjata Eva Hgl, mengungkap kekurangan yang sangat parah mulai dari amunisi, prajurit, hingga barak yang bobrok.

    Ia memperkirakan anggaran untuk renovasi saja mencapai sekitar 67 miliar (Rp1.196 triliun).

    Breuer mengatakan pencabutan batas utang, yang memungkinkan militer untuk meminjam secara teori tanpa batas akan memberinya akses ke “jalur pendanaan yang stabil”.

    Baca juga:

    Pencabutan batas utang ini dilakukan oleh pengganti Kanselir Scholz, yaitu Friedrich Merz. Langkahnya begitu cepat sampai membuat banyak pihak keheranan.

    Ia mengajukan usulan itu ke parlemen tepat sebelum parlemen dibubarkan menyusul pemilihan umum Februari.

    Secara hitung-hitungan, melihat komposisi parlemen yang dihuni kubu kiri yang anti-militer dan kubu kanan yang bersimpati pada Rusia, pencabutan batas utang tipis untuk lolos.

    Namun, “perubahan” yang dimulai Jerman pada tahun 2022 memperoleh momentum baru tahun ini.

    Getty ImagesWarga Jerman kini semakin curiga terhadap presiden Rusia dan AS

    Jajak pendapat YouGov baru-baru ini menunjukkan bahwa 79% warga Jerman masih melihat Vladimir Putin sebagai “sangat” atau “cukup” berbahaya bagi perdamaian dan keamanan Eropa.

    Sementara itu, 74% berpendapat hal yang sama mengenai Donald Trump.

    Survei tersebut mengemuka setelah wakil Trump, JD Vance, berpidato di Munich dan menentang Eropa dan nilai-nilainya.

    “Itu adalah sinyal yang jelas bahwa sesuatu telah berubah secara mendasar di Amerika Serikat,” kata Markus Ziener.

    “Kami tidak tahu ke mana arah AS, tetapi sejak dulu kami yakin bahwa kami dapat 100% mengandalkan perlindungan Amerika dalam hal keamanan. Kepercayaan itu kini telah sirna.”

    Memudarnya ingatan soal sejarah kelam

    Di Berlin, kehati-hatian orang Jerman tentang semua hal yang berkaitan dengan militer tampak telah memudar.

    Seorang warga, Charlotte Kreft yang berusia 18 tahun mengatakan pandangan pasifisnya telah berubah.

    “Untuk waktu yang sangat lama, kami pikir satu-satunya cara untuk menebus kekejaman yang kami lakukan dalam Perang Dunia Kedua adalah dengan memastikan hal itu tidak pernah terjadi lagi [] dan kami pikir kami perlu melakukan demiliterisasi,” jelas Charlotte.

    “Tetapi sekarang kami berada dalam situasi di mana kami harus memperjuangkan nilai-nilai, demokrasi, dan kebebasan kami. Kami perlu beradaptasi.”

    “Banyak orang Jerman yang masih merasa aneh dengan investasi besar dalam militer,” kata Ludwig Stein.

    “Tetapi saya pikir mengingat hal-hal yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pilihan nyata lain.”

    Baca juga:

    BBCCharlotte dan Ludwig melihat Jerman perlu meningkatkan anggaran pertahanan.

    Sophie, seorang ibu muda, berpikir peningkatan anggaran pertahanan kini “diperlukan di dunia tempat kita tinggal”.

    Di sisi lain, meski Jerman membutuhkan penambahan jumlah tank dan tentara, Sophie tidak begitu suka jika putranya ikut militer.

    ‘Apakah Anda siap berperang?’

    Bundeswehr hanya punya satu pusat penerimaan tentara yang permanen.

    Pusat penerimaan itu berbentuk bangunan kecil yang diapit apotek dan toko sepatu di samping Stasiun Friedrichstrasse di Berlin.

    Bangunan itu dihiasi boneka yang memakai baju kamuflase serta slogan-slogan seperti “keren dan kuat” guna menarik para pelamar. Namun, hanya sedikit yang menghubungi kantor tersebut setiap harinya.

    Jerman gagal memenuhi target menambah jumlah prajuritnya dari sebanyak 20.000 personel menjadi 203.000 personel. Jerman gagal pula menurunkan usia rata-rata prajurit, yakni 34 tahun.

    Namun, Breuer punya ambisi besar.

    Menurutnya, Jerman perlu 100.000 tentara tambahan untuk mempertahankan diri serta kawasan sebelah timur yang dijaga NATO.

    Secara total mereka membutuhkan 460.000 prajurit, termasuk cadangan.

    Breuer bersikeras bahwa wajib militer “mutlak” diperlukan.

    BBCJerman memberlakukan wajib militer bagi semua pria hingga tahun 2011.

    “Kami tidak akan mendapatkan 100.000 orang ini tanpa wajib militer,” kata sang jenderal.

    “Kami tidak perlu menentukan sekarang model seperti apa yang tepat mendatangkan prajurit. Bagi saya, yang penting kami mendapatkan tentara.”

    Perdebatan soal penambahan prajurit saja dimulai.

    Jenderal Breuer memposisikan dirinya di garis terdepan dalam mendorong perubahan di Jerman terjadi lebih cepat.

    Dengan sikapnya yang santai dan memikat, ia kerap mengunjungi balai kota di berbagai daerah dan menantang hadirin di sana dengan sebuah pertanyaan: “Apakah Anda siap berperang?”

    Suatu hari seorang perempuan menuduh Breuer membuatnya takut.

    “Saya berkata kepadanya, ‘Bukan saya yang menakuti Anda, tapi orang lain!’” kata Breur menirukan ucapannya ke perempuan tersebut.

    Ia merujuk pada Vladimir Putin.

    Breuer menilai alarm ancaman Rusia dan sikap Amerika Serikat yang isolasionis saat ini berdering keras di Jerman.

    “Sekarang kami semua menyadari bahwa kami harus berubah.”

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • CDU Unggul Pemilu, Friedrich Merz Diprediksi Jadi Kanselir Jerman

    CDU Unggul Pemilu, Friedrich Merz Diprediksi Jadi Kanselir Jerman

    Jakarta

    Friedrich Merz, ketua partai konservatif CDU, diprediksi akan menjadi kanselir Jerman dalam hasil Pemilu Jerman yang digelar pada 23 Februari.

    Blok kanan-tengahnya (CDU/CSU) telah lama unggul dalam jajak pendapat, meraih sekitar 30% suara secara stabil, dan Merz telah lama dianggap sebagai penantang utama bagi kanselir petahana Jerman Olaf Scholz dari Partai SPD yang berhaluan kiri-tengah.

    Kemenangan ini juga menandai kembalinya Merz ke puncak karier politiknya di Jerman. Merz, yang saat ini berusia 69 tahun, akan menjadi kanselir tertua kedua sejak Konrad Adenauer, kanselir pertama Jerman, yang menjabat pada 1949 di usia 73 tahun.

    Scholz dan Merz sama-sama berlatar belakang hukum, tetapi kesamaan mereka berhenti di situ. Merz, dengan tubuhnya yang tinggi, adalah sosok yang dominan, baik saat memasuki ruangan maupun di atas panggung. Ia tampak ramah dan bahkan humoris, meskipun terkadang terlihat canggung saat ia membungkuk untuk berbicara dengan orang lain.

    Keluar dari politik, masuk ke dunia bisnis, kembali lagi ke politik

    Ketika Angela Merkel mengambil alih kepemimpinan fraksi CDU di parlemen pada 2002 dan menjadi kanselir pada 2005, Merz yang berhaluan lebih konservatif memilih mundur dan menjauh dari politik selama bertahun-tahun.

    Dibandingkan dengan Merkel, yang dikenal lebih taktis, tenang dan penuh perhitungan saat mengambil keputusan, Merz dinilai lebih berani mengambil risiko politik.

    Pada konferensi terakhir partai CDU di akhir Januari lalu, ia membuktikan hal itu dengan mencoba meloloskan undang-undang imigrasi yang lebih ketat di parlemen, dengan bantuan partai populis sayap kanan AfD.

    Langkah ini memicu kontroversi di seluruh negeri, di mana para pengunjuk rasa mengecam kerja sama tersebut sebagai pelanggaran besar terhadap topik tabu pascaperang, yang melarang kolaborasi dengan kelompok sayap kanan ekstrem.

    Namun, Merz tampaknya melihat langkah itu sebagai strategi untuk menekan popularitas AfD yang anti-Imigrasi.

    Setelah meninggalkan politik, Merz kembali meniti karier di sektor swasta. Sejak 2005 hingga 2021, Merz menjadi bagian dari firma hukum internasional dan memegang posisi tertinggi sebagai dewan pengawas.

    Namun, ketika Merkel mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia politik pada 2021, Merz kembali dan perlahan naik ke puncak kekuasaannya. Pada 2022, CDU memilihnya sebagai ketua partai. Merz dikenal sebagai perwakilan sayap konservatif CDU dengan pandangan ekonomi liberalnya.

    Pernyataan kontroversial Merz

    Merz memiliki sejarah panjang dalam mengeluarkan pernyataan kontroversialnya. Pada 1990-an, ia menolak pelonggaran undang-undang aborsi dan diagnosis genetik pra-implantasi. Ia juga terkenal karena menolak kriminalisasi pemerkosaan dalam pernikahan pada 1997.

    Hampir 25 tahun lalu, ia mengkritik kebijakan imigrasi Jerman, menyebutnya “masalah dengan orang asing,” dan menekankan perlunya “budaya utama” di Jerman.

    Kini, beberapa isu tersebut kembali ia angkat dalam konteks politik dan sosial Jerman yang berbeda. Dalam acara bincang-bincang “Markus Lanz” pada Januari 2023, ia mengeluhkan kurangnya integrasi di Jerman dan menuding ada orang-orang “yang seharusnya tidak berada di Jerman” tetapi “terlalu lama ditoleransi keberadaannya.”

    Ia juga menyebut, beberapa orang tua menolak otoritas guru perempuan untuk anak-anak mereka, yang ia gambarkan sebagai “pasha kecil.” Pernyataannya itu memicu kecaman karena dinilai rasis. Namun, kritik dari dalam Partai CDU sendiri relatif minim.

    Di panggung politik Berlin, Merz mengklaim bahwa fraksi CDU telah menemukan arah baru dalam berbagai kebijakan utamanya. Merz mengatakan bahwa ia “memimpin proses ini di CDU dengan program dasar baru yang mengembalikan partai ke jalur yang benar.”

    Merz kini merepresentasikan CDU yang jauh lebih konservatif, meskipun pandangan pribadinya sendiri tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir.

    Pada November 2024, setelah koalisi pemerintahan Scholz yang terdiri dari Partai SPD, Partai Hijau, dan Partai FDP runtuh, Merz menyatakan bahwa “koalisi itu hanya tinggal sejarah.”

    Merz: Kiri sudah berakhir

    Namun, Merz kini menghadapi tantangan utama dengan siapa partainya akan membentuk pemerintahan koalisi baru.

    Merz beberapa kali menegaskan tidak akan berkoalisi dengan Partai AfD. Namun, beberapa jam sebelum pemilu berlangsung, ia juga mengkritik partai-partai besar Jerman lainnya, dengan menyatakan “kiri sudah berakhir. Tidak ada lagi mayoritas kiri, tidak ada lagi politik kiri di Jerman.”

    Merz juga mengecam demonstrasi melawan ekstremisme sayap kanan dan menyatakan bahwa jika ia menang, ia akan menjalankan politik untuk mayoritas Jerman “yang berpikir lurus,” bukan “untuk kaum hijau atau kelompok kiri gila di dunia ini.”

    Komentarnya itu menuai reaksi keras dari Partai SPD.

    “Friedrich Merz memperdalam perpecahan di tengah demokrasi kita pada tahap akhir kampanye,” tulis pemimpin SPD, Lars Klingbeil, di platform media sosial X.

    “Ini bukan cara berbicara seorang kanselir,” tambah Sekretaris Jenderal SPD, Matthias Miersch. “Begitulah cara ‘Trump kecil’ berbicara.”

    Merz mendapat ucapan selamat dari beberapa pemimpin dunia

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat menyambut baik kemenangan kelompok konservatif di Jerman, dan menyebutnya sebagai “hari besar bagi Jerman dan AS.”

    Trump juga menulis di platform Truth Social miliknya, dengan mengatakan “sama seperti di AS, rakyat Jerman sudah lelah dengan agenda yang tidak masuk akal, terutama dalam hal energi dan imigrasi, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.”

    Selain Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga memberikan selamat kepada Merz dan menekankan pentingnya kerja sama kedua negara untuk Eropa yang lebih kuat dan berdaulat.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengucapkan selamat, dengan mengatakan, “saya menantikan kerja sama dengan pemerintahan baru untuk memperdalam hubungan negara kita yang sudah kuat, meningkatkan keamanan bersama, dan mendorong pertumbuhan bagi kedua negara.”

    Tak ketinggalan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy turut mengucapkan selamat kepada Friedrich Merz atas kemenangannya dalam pemilu Jerman kali ini.

    Zelenskyy mengatakan, ia menantikan “kelanjutan kerja sama dengan Jerman dalam melindungi banyak nyawa, membawa perdamaian untuk Ukraina lebih nyata dan lebih dekat, serta memperkuat kekuatan Eropa.”

    Merz juga telah menyatakan dukungannya untuk memberikan Ukraina rudal Taurus jarak jauh, di mana langkah itu sangat dihindari dalam pemerintahan Scholz lalu.

    Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte bahkan mengatakan, “sangat penting bagi Eropa untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, dan kepemimpinan Merz akan menjadi kuncinya.”

    Artikel ini diadaptasi DW dari bahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jerman Mulai Pemilu, Suara Partai Sayap Kanan Dikabarkan Melesat

    Jerman Mulai Pemilu, Suara Partai Sayap Kanan Dikabarkan Melesat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga Jerman telah memberikan suara dalam pemilihan nasional yang berlangsung pada Minggu (23/2/2025). Pemilihan federal 2025 diprediksi akan menghasilkan kanselir baru, menggantikan Olaf Scholz.

    Melansir CNBC International, Persatuan Demokratik Kristen (CDU) dan afiliasinya Persatuan Sosial Kristen (CSU) telah menduduki peringkat pertama dalam jajak pendapat menjelang pemilihan, menempatkan kandidat utama mereka Friedrich Merz dalam daftar calon kanselir.

    Partai sayap kanan Alternative fuer Deutschland (AfD) diperkirakan akan berada di urutan kedua, di depan Partai Sosial Demokratik (SPD) milik Scholz dan Partai Hijau, yang juga telah menjadi bagian dari koalisi penguasa terbaru yang runtuh akhir tahun lalu.

    Ini menandai pergeseran dari pemilihan 2021, ketika SPD menang, diikuti oleh CDU/CSU. AfD meraih posisi keempat saat itu.

    “Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Partai Konservatif (CDU/CSU) akan memperoleh suara terbanyak, tetapi mereka akan membutuhkan satu atau dua mitra koalisi (yang tidak mungkin), kemungkinan SPD dan/atau Partai Hijau,” kata analis Deutsche Bank dalam sebuah catatan awal minggu ini.

    Semua partai besar telah menyatakan bahwa mereka tidak akan berkoalisi dengan AfD yang berhaluan kanan ekstrem. Hasil pemilu partai tersebut akan tetap diawasi ketat karena popularitasnya yang terus meningkat, meskipun ada serangkaian kontroversi dan penyelidikan atas perilakunya, yang juga telah memicu protes nasional.

    Warga Jerman akan memberikan dua suara di tempat pemungutan suara, satu untuk memilih langsung anggota parlemen untuk mewakili daerah pemilihan mereka dan satu untuk daftar partai.

    Sementara pemungutan suara kedua akan menentukan susunan proporsional Parlemen Jerman, Bundestag, dengan partai-partai mengirimkan kandidat mereka ke Berlin untuk memastikan perwakilan.

    Ada juga ambang batas 5% yang harus dipenuhi partai-partai untuk menempatkan delegasi ke Bundestag. Beberapa partai yang lebih kecil, termasuk Partai Kiri, Partai Demokrat Bebas (FDP) dan Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), telah lama melakukan jajak pendapat di sekitar angka ini, dengan Partai Kiri sedikit meningkat dalam beberapa hari terakhir.

    Selain itu, pemilu ini berlangsung beberapa bulan lebih awal dari yang direncanakan semula karena pecahnya apa yang disebut koalisi lampu lalu lintas – yang terdiri dari SPD milik Scholz, partai Hijau, dan FDP – pada November. Aliansi tersebut telah berkuasa sejak mengambil alih jabatan dari kanselir lama Angela Merkel pada tahun 2021.

    Perselisihan politik dan ketidaksepakatan selama berbulan-bulan dalam koalisi tentang kebijakan ekonomi, fiskal, dan anggaran akhirnya menyebabkan keruntuhan pemerintah, karena Scholz memecat mantan Menteri Keuangan Christian Lindner.

    Langkah-langkah kemudian diambil untuk memicu pemilu cepat, yang hanya terjadi tiga kali dalam sejarah Jerman. Scholz pertama-tama harus menyerukan mosi tidak percaya kepada dirinya sendiri di parlemen negara itu, sebelum mengusulkan pembubaran yang terakhir kepada Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier.

    Kepala negara kemudian membubarkan majelis rendah parlemen, menetapkan tanggal pemilihan pada 23 Februari 2025.

    (pgr/pgr)

  • Kegagalan Misi Afghanistan Jadi Pelajaran Penting bagi Jerman

    Kegagalan Misi Afghanistan Jadi Pelajaran Penting bagi Jerman

    Berlin

    Parlemen Jerman ingin mengetahui mengapa misi Bundeswehr selama 20 tahun di Afghanistan gagal, dan pelajaran apa yang dapat dipetik untuk misi-misi luar negeri lainnya.

    “Kita tidak boleh gagal lagi seperti yang kita alami di Afghanistan,” kata Schahina Gambir, anggota parlemen Partai Hijau berusia 23 tahun. Ia adalah anggota Komisi Angket parlemen Jerman, Bundestag, yang selama dua setengah tahun meneliti kegagalan misi internasional di Afghanistan.

    Dari sudut pandang Gambir, perempuan Afghanistan yang lahir di Kabul dan besar di Jerman, misi militer Jerman Bundeswehr di negara asalnya punya konsekuensi pahit: “Misi 20 tahun di Afghanistan adalah misi terbesar, termahal dengan korban terbanyak dalam sejarah (pascaperang Jerman).”

    Lima puluh sembilan tentara Bundeswehr tewas selama misi di Afghanistan, yang dipicu oleh serangan teroris 11 September 2001 di AS. Setelah penarikan pasukan Bundeswehar Agustus 2021, kelompok Islam radikal Taliban kembali berkuasa. Situasi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, telah memburuk secara dramatis sejak saat itu.

    “Komisi Angket yang dibentuk parlemen Jerman Bundestag, diberi mandat untuk menarik pelajaran dari Afghanistan untuk keterlibatan militer Jerman di masa depan,” kata Michael Mller, ketua komisi. Selain aspek militer, harus ditinjau juga peran bantuan kemanusiaan dan komitmen diplomatik yang, katanya.

    “Kita perlu melakukan evaluasi diri secara kritis,” kata Michael Mller dari Partai Sosial Demokrat SPD.

    Menyoroti situasi global saat ini, dia mengatakan koordinasi internasional yang lebih baik sangatlah penting. “Kita menyaksikan krisis dan perang. Kita semakin melihat dengan jelas bahwa Jerman juga akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam krisis-krisis di masa mendatang,” jelasnya.

    Tidak ada strategi yang jelas untuk misi Afghanistan

    Dengan latar belakang misi Bundeswehr yang gagal di Afghanistan, laporan akhir komisi mencantumkan lebih dari 70 rekomendasi kepada para politisi.

    “Keterlibatan di masa depan memerlukan strategi yang dirumuskan dengan tujuan yang jelas, dapat diverifikasi, dan realistis, serta mendefinisikan efek yang diharapkan,” kata laporan itu.

    Komisi dan para ahli yang diwawancarai meyakini hampir tidak ada satu pun elemen ini yang dikembangkan untuk Afghanistan.

    Untuk misi masa depan di luar negeri, laporan tersebut merekomendasikan agar semua mitra yang terlibat mengembangkan gambaran umum tentang situasi, dan meningkatkan keterlibatan penduduk lokal. “Di negara penempatan, komunikasi harus disesuaikan dengan kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan agama,” kata laporan itu.

    Salah satu saran adalah menyertakan informasi dari para ahli yang kembali dari daerah penempatan, serta dari pihak sekutu dan mitra dari masyarakat sipil.

    Komisi Angket juga menemukan, selama misi Jerman di Afghanistan tidak ada pertukaran pengalaman dan informasi yang cukup, karena hampir tidak ada koordinasi antara kementerian pemerintah.

    “Masing-masing kementerian mendorong proyeknya dengan komitmen besar, hanya dari perspektifnya sendiri,” kata Michael Mller.

    Meskipun berbagai kementerian melaksanakan proyeknya penuh semangat, tampaknya mereka melupakan gambaran yang lebih besar dari situasi di kawasan. Ada komunikasi yang tidak memadai oleh berbagai kementerian, termasuk pertahanan, pembangunan, urusan luar negeri, dan kementerian dalam negeri. Komisi Penyelidikan Afghanistan secara umum menyetujui penilaian Komisi Angket.

    Merkel akui misi di Afghanistan punya kekurangan serius

    Mantan Kanselir Angela Merkel adalah saksi terakhir yang diperiksa oleh Komisi Penyelidikan Afghanistan pada Desember 2024, dan dia mengakui kegagalan serius dalam misi itu.

    “Perbedaan budaya terasa lebih berat dari yang saya bayangkan,” kata Merkel pada saat itu. Pada saat yang sama, Merkel juga menyerukan, agar upaya kemanusiaan terus dilanjutkan bahkan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.

    Komisi Angket juga memberikan rekomendasi serupa. Situasi sosial di Afghanistan saat ini sangat buruk. Meskipun tidak perlu membuka kedutaan di sana, ia mengatakan penting bagi Jerman untuk terlihat dengan personel di lapangan dalam proyek kemanusiaan.

    Namun Michal Mller mengatakan, itu merupakan tindakan yang sulit. “Tidak ada jalan keluar selain berunding dengan Taliban. Namun, tentu saja, kami tidak ingin terlibat dengan rezim ini,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kegagalan Misi Afganistan Jadi Pelajaran Penting Bagi Jerman – Halaman all

    Kegagalan Misi Afganistan Jadi Pelajaran Penting Bagi Jerman – Halaman all

    “Kita tidak boleh gagal lagi seperti yang kita alami di Afganistan,” kata Schahina Gambir, anggota parlemen Partai Hijau berusia 23 tahun. Ia adalah anggota Komisi Angket parlemen Jerman, Bundestag, yang selama dua setengah tahun meneliti kegagalan misi internasional di Afganistan.

    Dari sudut pandang Gambir, perempuan Afganistan yang lahir di Kabul dan besar di Jerman, misi militer Jerman Bundeswehr di negara asalnya punya konsekuensi pahit: “Misi 20 tahun di Afganistan adalah misi terbesar, termahal dengan korban terbanyak dalam sejarah (pascaperang Jerman).”

    Lima puluh sembilan tentara Bundeswehr tewas selama misi di Afganistan, yang dipicu oleh serangan teroris 11 September 2001 di AS. Setelah penarikan pasukan Bundeswehar Agustus 2021, kelompok Islam radikal Taliban kembali berkuasa. Situasi perempuan dan anak perempuan di Afganistan, telah memburuk secara dramatis sejak saat itu.

    “Komisi Angket yang dibentuk parlemen Jerman Bundestag, diberi mandat untuk menarik pelajaran dari Afganistan untuk keterlibatan militer Jerman di masa depan,” kata Michael Müller, ketua komisi. Selain aspek militer, harus ditinjau juga peran bantuan kemanusiaan dan komitmen diplomatik yang, katanya.

    “Kita perlu melakukan evaluasi diri secara kritis,” kata Michael Müller dari Partai Sosialdemokrat SPD. Menyoroti situasi global saat ini, dia mengatakan koordinasi internasional yang lebih baik sangatlah penting. “Kita menyaksikan krisis dan perang. Kita semakin melihat dengan jelas bahwa Jerman juga akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam krisis-krisis di masa mendatang,” jelasnya.

    Tidak ada strategi yang jelas untuk misi Afganistan

    Dengan latar belakang misi Bundeswehr yang gagal di Afganistan, laporan akhir komisi mencantumkan lebih dari 70 rekomendasi kepada para politisi. “Keterlibatan di masa depan memerlukan strategi yang dirumuskan dengan tujuan yang jelas, dapat diverifikasi, dan realistis, serta mendefinisikan efek yang diharapkan,” kata laporan itu. Komisi dan para ahli yang diwawancarai meyakini hampir tidak ada satu pun elemen ini yang dikembangkan untuk Afganistan.

    Untuk misi masa depan di luar negeri, laporan tersebut merekomendasikan agar semua mitra yang terlibat mengembangkan gambaran umum tentang situasi, dan meningkatkan keterlibatan penduduk lokal. “Di negara penempatan, komunikasi harus disesuaikan dengan kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan agama,” kata laporan itu.

    Salah satu saran adalah menyertakan informasi dari para ahli yang kembali dari daerah penempatan, serta dari pihak sekutu dan mitra dari masyarakat sipil.

    Komisi Angket juga menemukan, selama misi Jerman di Afganistan tidak ada pertukaran pengalaman dan informasi yang cukup, karena hampir tidak ada koordinasi antara kementerian pemerintah.

    “Masing-masing kementerian mendorong proyeknya dengan komitmen besar, hanya dari perspektifnya sendiri,” kata Michael Müller. Meskipun berbagai kementerian melaksanakan proyeknya penuh semangat, tampaknya mereka melupakan gambaran yang lebih besar dari situasi di kawasan. Ada komunikasi yang tidak memadai oleh berbagai kementerian, termasuk pertahanan, pembangunan, urusan luar negeri, dan kementerian dalam negeri. Komisi Penyelidikan Afganistan seacra umum menyetujui penilaian Komisi Angket.

    Merkel akui misi di Afganistan punya kekurangan serius

    Mantan Kanselir Angela Merkel adalah saksi terakhir yang diperiksa oleh Komisi Penyelidikan Afganistan pada Desember 2024, dan dia mengakui kegagalan serius dalam misi itu. “Perbedaan budaya terasa lebih berat dari yang saya bayangkan,” kata Merkel pada saat itu. Pada saat yang sama, Merkel juga menyerukan, agar upaya kemanusiaan terus dilanjutkan bahkan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.

    Komisi Angket juga memberikan rekomendasi serupa. Situasi sosial di Afganistan saat ini sangat buruk. Meskipun tidak perlu membuka kedutaan di sana, ia mengatakan penting bagi Jerman untuk terlihat dengan personel di lapangan dalam proyek kemanusiaan.

    Namun Michal Müller mengatakan, itu merupakan tindakan yang sulit. “Tidak ada jalan keluar selain berunding dengan Taliban. Namun, tentu saja, kami tidak ingin terlibat dengan rezim ini,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.