Xcloud.id

Tag: Andreas Hugo Pareira

  • Marak Tagar Kabur Aja Dulu, Komisi XIII Soroti Maraknya Imigran Tenaga Kerja Asing

    Marak Tagar Kabur Aja Dulu, Komisi XIII Soroti Maraknya Imigran Tenaga Kerja Asing

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira angkat bicara mengenai fenomena tagar kabur aja dulu yang tengah menjangkiti generasi muda di Indonesia. Andreas menilai fenomena tersebut lahir lantaran maraknya imigran tenaga kerja asing yang menggerogoti kesempatan kerja bagi talenta-talenta terbaik Indonesia. 

    Andreas mengungkapkan fenomena imigran yang bekerja di Indonesia sudah terlampau banyak. Fenomena tersebut menambah permasalahan di tengah maraknya isu #KaburAjaDulu. 

    “Hari-hari ini kita viral di media sosial soal tagar kabur saja dulu, sekarang kita menghadapi tantangan baru yakni masuk saja dahulu,” jelas Andreas di kompleks parlemen Senayan, Senin (24/2/2025). 

    Andreas menilai, fenomena maraknya kedatangan imigran yang bekerja di Indonesia, justru mengakibatkan keluhan massal dari generasi muda yang mengalami kesulitan mencari kesempatan di dalam negeri. 

    “Ini kan menutup kesempatan kerja bagi generasi muda kita,” tegas Andreas. 

    Oleh karena itu, Andreas menilai tugas Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi garda terdepan untuk mengadang kedatangan imigran luar negeri yang datang dengan mudahnya mencari pekerjaan di Indonesia.

    “Saya kira itu adalah menjadi tanggung jawab Imigrasi agar bisa menghadang mereka (imigran), sehingga orang-orang asing ini tidak begitu mudah datang menggunakan kesempatan visa turis, visa on arrival untuk bekerja di sini,” tegas Andreas. 

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mendukung tagar produktif di negeri sendiri sebagai bentuk dukungan bagi mereka yang tetap berkarya di Tanah Air.

    Ia menegaskan pemerintah berupaya menarik kembali putra-putri terbaik bangsa yang berada di luar negeri agar kembali dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

    “Kita memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk membangun negeri ini. Kok malah mengajak untuk pergi,” ujar Nusron dalam acara media gathering di kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (21/2/2025).

    Meski mendukung #Produktifdinegerisendiri, Nusron menegaskan pemerintah tidak melarang warga negara yang ingin bekerja di luar negeri. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak setiap individu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

    “Kalau memang ada kesempatan kerja yang lebih baik di luar negeri, itu sah dan hak mereka. Negara memberikan kebebasan bagi warganya untuk mencari penghidupan yang layak,” jelas Nusron mengenai tagar kabur aja dulu.

  • Wacana Koalisi Permanen, PDIP Ingatkan Politik Sangat Dinamis – Page 3

    Wacana Koalisi Permanen, PDIP Ingatkan Politik Sangat Dinamis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan wacana koalisi permanen pada acara puncak Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Gerindra. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Syaiful Hidayat menilai, wacana KIM permanen tersebut menurutnya akan diuji oleh waktu.

    “Kita akan lihat apakah semua partai konsisten, empat tahun lagi, mengusung Prabowo di Pilpres 2029,” kata Djarot saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2025).

    Sebab, kata Djarot, politik sangat dinamis sehingga arah politik bisa secara cepat dan tiba-tiba berubah.

    “Politik sangat dinamis, dan kita serahkan kepada rakyat yang punya kedaulatan tertinggi,” kata dia.

    Saat ditanya apakah koalisi permanen akan menutup capres lain untuk bisa maju berlaga di Pilpres 2029, Djarot menyatakan mustahil hal tersebut terjadi. “Hampir mustahil kalau Pilpres hanya diikuti calon tunggal,” ujarnya.

    Sementara itu, politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan usulan Prabowo tersebut sah-sah saja. “Yang namanya usulan baik-baik saja. Tergantung pada partai-partai yang berada dalam kelompok yang menamakan dirinya koalisi tersebut,” kata Andreas.

    Sebelumnya, wacana koalisi permanen berhembus usai pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. Hingga puncak Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Gerindra, sejumlah tokoh partai pun masih mengulas hal tersebut.

    Menteri ESDM yang juga Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan, kado spesial di HUT Gerindra adalah dukungan penuh dari partainya untuk Prabowo.

    “Dalam koalisi ini, yang kemarin didengungkan atau digagas oleh Pak Presiden Prabowo untuk koalisi permanen yang kursinya 80 persen lebih. Saya kira ini strategi yang bagus dalam memperkokoh untuk mendukung Indonesia Emas,” tutur Bahlil di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

  • DPR Tunda Rapat Bahas Efisiensi Anggaran dengan Pemerintah, Ada Apa?

    DPR Tunda Rapat Bahas Efisiensi Anggaran dengan Pemerintah, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda seluruh rapat dengan mitra kerja terkait untuk membahas efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). 

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira membenarkan bahwa penundaan rapat itu memang dilakukan dan informasi ini juga telah disebarkan ke komisi-komisi.

    “Iya [ditunda]. Ada pemberitahuan di group komisi,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Akan tetapi, legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan dirinya belum mengetahui pasti sampai kapan penundaan ini akan terus dilakukan.

    “Nanti dikonfirmasi lagi dengan mitra [pemerintah],” sebut dia.

    Diketahui, penundaan rapat ini merujuk pada surat edaran DPR yang ditujukan kepada para pimpinan Komisi I hingga XIII DPR RI. 

    Adapun, surat tersebut telah ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 7 Februari kemarin.

    Berikut isi surat penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran 

    Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian/Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.

    Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra

    kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.

    Demikian, atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

  • DPR Tunda Semua Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Kementerian

    DPR Tunda Semua Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Kementerian

    loading…

    DPR menunda semua rapat di komisi terkait pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga saat ini. Foto/Dok SindoNews/Arif Julianto

    JAKARTA – DPR menunda semua rapat di komisi terkait pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga saat ini. Hal itu diketahui dari adanya surat edaran yang dikeluarkan pimpinan DPR .

    Beredarnya surat tersebut dibenarkan oleh sejumlah pimpinan komisi di DPR. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira.

    “Iya (ditunda), ada pemberitahuan di grup komisi,” kata Andreas kepada wartawan, Senin (10/2025).

    Diketahui, sedianya Komisi XIII DPR akan menggelar pembahasan anggaran bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Namun, rapat tersebt diputuskan ditunda untuk digelar.

    Legislator PDIP itu mengaku belum tahu sampai kapan penundaan akan terjadi. “Nanti dikonfirmasi lagi dengan mitra,” ujarnya.

    Hal yang sama juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Dia mengaku pihaknya sudah menerima surat edaran penundaan pembahasan terkait efisiensi anggaran untuk mitra kerjanya di pemerintahan. “Sudah (terima surat edaran),” tutur Dave saat dikonfirmasi.

    Untuk diketahui, berdasarkan surat edaran DPR yang diterima, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menandatangani surat yang berisi penundaan rapat efisiensi anggaran sampai ada anggaran rekonstruksi terbaru. Surat tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2025.

    Berikut isi surat tersebut:

    Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.

    Apabila terdapat komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.

    (rca)

  • Komnas HAM Buka Peluang Bawa Kasus Penembakan WNI di Malaysia ke Forum HAM Asia Tenggara – Halaman all

    Komnas HAM Buka Peluang Bawa Kasus Penembakan WNI di Malaysia ke Forum HAM Asia Tenggara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka peluang bakal membawa kasus penembakan lima WNI di Malaysia ke forum Komnas HAM Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum – SEANF). 

    Diketahui, Komnas HAM menjabat sebagai ketua umum periode 2024-2025. 

    SEANF merupakan jaringan lembaga hak asasi manusia yang terdiri dari negara-negara Asia Tenggara.

    Seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste dan Myanmar. 

    Komnas HAM juga membuka kemungkinan bakal melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia). 

    “Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing,” ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, Sabtu (2/2/2025), dikutip dari Kompas.com. 

    Atnike mengatakan, pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada 5 WNI yang menjadi korban penambakan polisi Malaysia, 24 Januari 2025 lalu. 

    “Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini,” ujarnya. 

    Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

    “Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012,” tambahnya.

    Malaysia Didesak Usut Tuntas

    Di sisi lain, otoritas Malaysia juga diminta untuk segera mengusut tuntas kasus ini. 

    “Kami mendesak pemerintah Malaysia agar kasus ini diusut tuntas,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, Sabtu (1/2/2025).

    Andreas juga meminta agar kasus penembakan tersebut menjadi pelajaran bagi semua WNI yang ingin bekerja di luar negeri.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan untuk hati-hati apabila hendak bekerja di luar negeri.

    “Tenaga kerja kita haruslah terlatih dan legal sehingga terlindungi dari eksploitasi dan tidak menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking),” ujar Andreas.

    Desakan untuk mengusut tuntas penembakan 5 pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia terus mencuat. 

    Desakan juga sempat disuarakan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Kami berharap insiden ini diusut tuntas, mohon kepada Malaysia untuk mengusut, agar tidak terjadi lagi tragedi itu,” ujar Cak Imin, di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

    Cak Imin mengatakan, peristiwa penembakan ini menjadi pelajaran bagi Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengambil tindakan terkait perkuatan hukum legal dan ilegal.

    “(Solusi) kedua duduk bersama, mengatasi yang legal maupun ilegal,” tutur dia.

    Kedua negara menurut dia harus meningkatkan kerja sama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal.

    “Ini menjadi pelajaran penting untuk terus meningkatkan kerja sama, melegalkan pola hubungan interaktif penegak kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal,” ujar dia.

    (Tribunnews.com/Milani/Rizki Sandi) (Kompas.com) 

  • Pesan Megawati Soekarnoputri Saat Puncak Perayaan Natal PDIP di Flores Timur Nusa Tenggara Timur – Halaman all

    Pesan Megawati Soekarnoputri Saat Puncak Perayaan Natal PDIP di Flores Timur Nusa Tenggara Timur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan, puncak perayaan Natal Nasional PDIP sengaja dilakukan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan mengambil tema ‘Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat’.

    Puncak Perayaan Natal Nasional PDIP ini dilakukan di sebuah gereja di Desa Lewolaga, NTT, pada Minggu (26/1/2025). 

    Lebih dari seribu warga dan tokoh masyarakat Flores Timur tampak hadir. Jajaran PDIP sendiri dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

     

    Dia ditemani oleh Ketua Panitia Natal Nasional PDIP My Esti Wijayanti, serta Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning.

    Sejumlah Anggota DPR RI juga hadir seperti Aria Bima, Andreas Hugo Pareira, Harris Turino, Edoardud Kaizei, Nico Siahaan, hingga Elfonda Once Mekel.

    Sementara jajaran PDIP NTT hadir dipimpin oleh Ketua DPD PDIP NTT Emilia Nomleni.

    Megawati sendiri hadir melalui sebuah video ucapan yang direkam dan diperdengarkan kepada ribuan peserta perayaan yang hadir.

    Semua tampak khusyuk mendengarkan apa isi pesan yang ucapan Megawati.

    “Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan hari raya Natal kepada seluruh umat kristiani dan sekaligus selamat tahun baru,” kata Megawati mengawali pidato.

    “Semoga cahaya Natal semakin mendorong umat kristiani untuk menjadi terang serta mengabdi pada nusa dan bangsa,” tambahnya.

    Dilanjut Megawati, perayaan natal PDI Perjuangan ini sengaja diadakan di NTT.

    “Karena sekaligus sebagai ungkapan solidaritas kami atas bencana meletusnya Gunung Lewotobi Laki. Bencana alam tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang tidak sedikit, serta terganggunya masyarakat terutama di Flores Timur,” kata Megawati, yang disambut dengan tepuk tangan oleh peserta perayaan.

    Dengan keprihatinan tersebut, Presiden kelima RI ini meminta agar perayaan natal nasional ini dapat mengungkapkan kepedulian, keprihatinan dan bela rasa PDIP untuk rakyat NTT. 

    “Sebab natal mengandung pesan kuat bahwa kelahiran Yesus Kristus di dunia tidak hanya membawa terang di tengah kegelapan. Natal juga ungkapan solidaritas bagi yang tertindas yang diperlakukan tidak adil dan yang miskin,” tegas Megawati.

    “Itulah spirit natal, yaitu membangun harapan baru, meretas jalan pembebasan dengan pengorbanan penuh cinta kasih kepada umat manusia,” lanjutnya.

    Megawati juga mengatakan, melalui perayaan natal dan tahun baru ini, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dapat segera bangkit mengobarkan optimisme, memberikan energi positif dalam seluruh aspek kehidupan dan memperkuat semangat bela rasa.

    Lebih jauh, Megawati mengatakan, selaku ketua umum PDIP dan Presiden kelima RI, hatinya selalu mendoakan masyarakat NTT. Sebab di NTT, khususnya di Ende, Bung Karno telah menggali mutiara peradaban bangsa, yakni Pancasila. 

    “Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa, way of life dan sekaligus jalan bagi tata dunia baru yang lebih damai, aman, dan berkeadilan. Karena itulah NTT menempati tempat yang sangat khusus dalam sejarah perjuangan Bung Karno dan kemerdekaan Indonesia. NTT juga sangat berarti bagi keluarga besar PDI Perjuangan,” pungkas Megawati.

    Selamat Natal dan Tahun Baru

    Sebelumnya, di pagi hari, acara diawali misa perayaan Natal yang dipimpin oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Larantuka RD Gabriel Unto da’ Silva, dengan homili oleh RD. Marcelinus Moi MSF.

    Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menambahkan, lewat perayaan Natal bertema ‘Menangis dan tertawa bersama rakyat’, PDIP melaksanakan ajatan politik Bung Karno dan Megawati. 

    “Kami diajarkan oleh bung Karno dan Ibu Megawati bahwa politik itu menyentuh seluruh aspek kehidupan,” ujar Hasto.

    “Lihatlah di Betlehem. Apa yang tejadi di sana menunjukkan suatu bounding antara Allah sang pencipta dengan putranha yang tunggal, Yesus Kristus didampingi para gembala sebagai cahaya ilahi yang berpihak pada yang miskin, memberikan pertolongan kepada yang terpinggirkan dan yang diperlakukan tidak adil,” jelas Hasto.

  • Megawati Diminta Mundur, Andreas Hugo PDIP: Effendi Simbolon Itu Siapa? – Halaman all

    Megawati Diminta Mundur, Andreas Hugo PDIP: Effendi Simbolon Itu Siapa? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, mempertanyakan kapasitas bekas kolega separtainya, Effendi Simbolon, meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan Ketua Umum PDIP imbas kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kasus Harun Masiku.

    Menurut Andreas, Effendi tidak memiliki legitimasi untuk meminta Megawati turun dari jabatan Ketua Umum PDIP yang telah diduduki sejak tahun 1999.

    “Emang Effendi itu siapa?” ujar kata Andreas saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (8/1/2025). 

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menilai pernyataan Effendi Simbolon itu sebagai upaya mencari panggung politik. 

    “Enggak ada maknanya, cuma cari panggung,” katanya.

    Sebelumnya, Effendi Simbolon yang telah diberhentikan dari PDIP menyampaikan menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri selaku Ketua UMum PDIP seharusnya bertanggung jawab atas perkara hukum yang menjerat Hasto. 

    “Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.

    Effendi menyebut, langkah mundur Megawati akan menjadi bentuk tanggung jawab moral atas kasus ini. 

    “Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum,” tuturnya.

    Menurutnya, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Dia mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi.

    “Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level Sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini,” tegasnya.

    Sebagai mantan kader PDIP, Effendi mengaku prihatin dengan kondisi partai berlambang banteng moncong putih itu. 

    Dia menilai bahwa perkara yang menimpa Hasto adalah petaka besar bagi PDIP, terutama karena melibatkan pejabat dengan posisi tinggi.

    “Ya, itu kan dengan sendirinya, turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya,” imbuh Effendi.

  • DPR Pertanyakan Komitmen Prabowo Berantas Korupsi: Dulu Mau Kejar Koruptor ke Antartika?

    DPR Pertanyakan Komitmen Prabowo Berantas Korupsi: Dulu Mau Kejar Koruptor ke Antartika?

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi kini mulai kendor karena adanya aturan bayar denda damai bagi para koruptor.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengaku bingung dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berjanji akan mengejar dan menindak koruptor di Indonesia. Sebelum dilantik jadi Presiden RI, lanjutnya, Prabowo juga akan mengejar para buronan kasus korupsi hingga ke antartika.

    “Bapak Presiden Prabowo dalam pidatonya sebelum dilantik akan mengejar koruptor ke kutub [antartika],” tuturnya di Jakarta, Senin (30/12).

    Sayangnya komitmen Prabowo itu, menurut Andreas, mulai kendur. Pasalnya, pemerintahan Prabowo-Gibran kini tengah menyiapkan aturan pengampunan untuk para koruptor.

    “Tapi sekarang malah ada wacana untuk pengampunan koruptor lewat denda damai itu, jelas ini kan membuat masyarakat makin bingung,” katanya.

    Menurut Andreas, wacana pengampunan bagi para koruptor melalui denda damai itu akan menjadi preseden buruk di kemudian hari. Dia menyebut bahwa masyarakat akan menilai perbuatan korupsi bisa dinegosiasi.

    “Sebaiknya sebelum menerapkan aturan itu, pemerintah menggodok dulu aturannya agar lebih matang dan jelas agar tidak bikin masyarakat bingung,” ujarnya.

  • Denda Damai Koruptor, DPR: Pemerintah Harus Menunjukkan Konsistensi dalam Penegakan Hukum

    Denda Damai Koruptor, DPR: Pemerintah Harus Menunjukkan Konsistensi dalam Penegakan Hukum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana denda damai bagi koruptor yang dilontarkan pemerintah membingungkan masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai saling bertentangan dari para elite pemerintahan memperkeruh situasi terkait isu ini.

    “Rakyat dibuat bingung oleh pernyataan-pernyataan kontradiktif oleh elite politik kita sendiri,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira dalam keterangannya, Senin (30/12/2024).

    Wacana ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pengampunan bagi pelaku korupsi, asalkan mereka mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi.

    Andreas mengingatkan bahwa sebelumnya Prabowo pernah menegaskan komitmennya untuk mengejar para koruptor, bahkan hingga ke Antartika.

    “Bapak Presiden dalam pidato sebelum dilantik menyatakan akan mengejar koruptor sampai ke kutub. Tapi sekarang malah ada wacana pengampunan dan denda damai. Ini membingungkan,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I itu.

    Wacana denda damai pertama kali disampaikan oleh Menteri Supratman, yang merujuk pada Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

    Namun, setelah menuai kritik luas dari publik, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme denda damai hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi, bukan untuk kasus korupsi.

    Andreas menilai ketidakkonsistenan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

    “Pemerintah harus menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan dan perekonomian negara. Rakyat membutuhkan kepastian hukum dan keadilan yang nyata. Jangan sampai kebijakan atau wacana yang dilemparkan pejabat negara malah menciptakan celah untuk penyalahgunaan,” jelasnya.

  • Anies Dianggap Jadi Pemain Naturalisasi PDIP Demi Pramono, Pengamat: Megawati Tak Terlampau Tampil

    Anies Dianggap Jadi Pemain Naturalisasi PDIP Demi Pramono, Pengamat: Megawati Tak Terlampau Tampil

    TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA  – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kini terang-terangan mendukung Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. 

    Pengamat politik Adi Prayitno menganggap Anies Baswedan kini menjadi pemain naturalisasi PDI Perjuangan demi kemenangan Pramono Anung di Jakarta.

    Pasalnya, Anies Baswedan berseberangan secara politik dengan PDIP semenjak Pilkada Jakarta 2017.

    “Bagaimana dukungan politik Anies Baswedan ini semacam pemain naturalisasi pinjaman,” kata Adi dikutip TribunJakarta.com dari Youtube tvOne, Jumat (22/11/2024).

    Namun, kata Adi, hal itu berbeda pada Pilkada Jakarta 2024. Dimana, iman politik Anies Baswedan yang dulu berstatus pemain lawan PDI Perjuangan tiba-tiba dinaturalisasi saat ini.

    “Kemudian sangat kelihatan sekali diandalkan untuk melipat gandakan dukungan politik memenangkan pertarungan di Jakarta,” kata Adi.

    Tak hanya itu, Adi juga mempertanyakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tidak terlampau tampil nyata di Jakarta.

    Ia menduga hal itu bagian dari komunikasi politik untuk menghindari resistensi terkait isu-isu yang bersifat negatif.

    Meskipun Megawati belum tampak hadir di Pilkada Jakarta, namun Adi menilai pengaruh Presiden ke-5 RI itu masih terlihat.

    Pasalnya, Megawati Soekarnoputri bukan hanya sebatas Ketua Umum PDI Perjuangan.

    “Basis-basis loyalisnya bukan hanya di PDIP di luar itu di kalangan-kalangan misalnya nasionalis yang lain kelompok-kelompok minoritas itu kan tetap kuat dan solid sejak awal,” katanya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Pengamat Adi Prayitno Menilai Dukungan Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi ke Ridwan Kamil Agar Tidak Ditarik-tarik ke Kubu Pramono Anung-Rano Karno.

    “Bahkan kalau kita tracking satu persatu satu dan khususnya itu kan sangat tidak kelihatan warna partainya,” katanya

    Adi mengungkapkan pentingnya dukungan terbuka dari para tokoh kunci semisal Joko Widodo dan Anies Baswedan.

     “Jokowi begitupun sekalipun bukan ketua umum partai bukan kader partai tapi kan Jokowi punya Gibran sebagai wakil presiden kemudian Jokowi itu kan sangat identik pemilihnya dengan PSI sebagian yang lain dulu pemilih Jokowi itu adalah pemilih Golkar pemilih partai-partai yang lain jadi dalam konteks inilah bagi saya endorsement itu tetap penting,” ungkapnya.

    Selain itu, ia mengharapkan tokoh-tokoh kunci itu bersama paslon terjun langsung ke basis konstituen.

    Sehingga dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas foto atau pernyataan secara terbuka.

    “Agak kurang efeknya karena di Jakarta secara umum pemilihnya itu adalah sangat independen dan tidak terlampau bisa didikte oleh para elit,” katanya.

    “Oleh karena itu model kampanye politik yang para hari ini masih disukai adalah kampanye yang bertemu tatap muka door to door,” katanya.

    Sementara itu, Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengungkapkan Megawati Soekarniputri sudah turun ke sejumlah daerah. Tetapi, konidisi kesehatan serta usia Megawati yang membuat tidak turun di seluruh Indonesia.

    “Kalau dulu kan biasa ke hampir seluruh Indonesia kan. Dari satu kota ke kota yang lain  tapi sekarang ya beliau tentu datang ke tempat-tempat tertentu. Lebih banyak lebih ke konsolidasi internal,” katanya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya