Xcloud.id

Tag: Andra Soni

  • Ormas miliki peran peneguh nilai kebangsaan

    Ormas miliki peran peneguh nilai kebangsaan

    Wali Kota Sachudin memberikan sambutan saat menghadiri peringatan milad ke-24 Forum Betawi Rempug (FBR) se-Jabodetabek di Taman Elektrik Kota Tangerang, Minggu. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang.

    Wali Kota Tangerang: Ormas miliki peran peneguh nilai kebangsaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 08:49 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran strategis yang tak hanya terbatas sebagai mitra pembangunan pemerintah, tetapi juga sebagai penjaga budaya, perekat sosial, dan peneguh nilai-nilai kebangsaan.

    “FBR bukan hanya wadah silaturahmi masyarakat Betawi, tetapi juga mitra penting pemerintah dalam menjaga ketertiban, mendorong pembangunan, dan merawat budaya lokal di tengah gempuran arus modernisasi,” kata Wali Kota Sachudin saat menghadiri peringatan milad ke-24 Forum Betawi Rempug (FBR) se-Jabodetabek di Taman Elektrik Kota Tangerang, Minggu.

    Ia menambahkan, kontribusi ormas, terutama FBR dalam menjaga keamanan lingkungan, mendukung kegiatan sosial, hingga menjadi penyalur aspirasi masyarakat, merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

    “FBR telah membuktikan diri sebagai organisasi yang aktif, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap, di usia yang ke-24 tahun ini, FBR semakin matang dalam bersikap, bijak dalam bertindak, dan terus menjadi contoh bagi ormas lainnya,” ujarnya.

    Di tengah dinamika sosial yang terus berubah, lanjut Sachrudin, Ormas seperti FBR juga dituntut untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, menjaga kondusivitas wilayah, serta menjadi penjaga toleransi dan persatuan bangsa.

    Tak lupa, ia juga mengajak seluruh keluarga besar FBR untuk turut menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan positif seperti kerja bakti, kegiatan sosial, maupun pelestarian budaya di lingkungan masing-masing.

    “Mari jadikan momentum ini untuk memperkuat semangat kebangsaan, mempererat persatuan, dan meningkatkan kontribusi nyata kita bagi bangsa dan negara,” kata Sachrudin.

    Gubernur Banten Andra Soni mengatakan FBR bukan hanya sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) belaka, tetapi lebih dari itu FBR merupakan simbol kelestarian Betawi yang luhur.

    Apalagi di tengah pesatnya arus modernisasi, kehadiran FBR penting untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan memperkuat identitas bangsa.

    “Semoga milad ke 24 ini menjadi momentum refleksi dan motivasi untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

    Andra Soni juga percaya keberadaan FBR di Provinsi Banten akan terus membawa manfaat dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Mari kita bersama-sama menjaga persatuan kedamaian dan toleransi demi Indonesia yang lebih maju,” ujarnya.

    Imam Besar FBR Luthfi Hakim mengatakan dalam kehidupan bangsa yang majemuk seperti Indonesia, budaya bukan hanya sekedar warisan, tetapi ia adalah identitas kolektif yang membentuk jadi diri bangsa.

    “Merawat budaya bukanlah tindakan eksklusif apalagi bentuk perlawanan terhadap pluralitas. Justru dari kesadaran akar budayalah, semangat kebangsaan, wawasan kebangsaan tumbuh kuat dan berakar,” jelasnya.

    Sumber : Antara

  • Gubernur Banten apresiasi ormas yang jadi penjaga kearifan lokal

    Gubernur Banten apresiasi ormas yang jadi penjaga kearifan lokal

    ANTARA – Gubernur Banten, Andra Soni bersama Wali Kota Tangerang, Sachrudin menghadiri Milad ke 24 Forum Betawi Rempug (FBR) di Taman Elektrik, Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Minggu (3/8). Dalam sambutannya, Gubernur Banten menyebutkan peran FBR dianggap mampu menjaga harmoni sosial dalam membangun masyarakat yang berdaya saing serta berperan penting sebagai mitra strategis pemerintah. (Agung Andhika Indrawan/Satrio Giri Marwanto/Amita Putri Caesaria)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Catat! 21 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Agustus 2025

    Catat! 21 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Agustus 2025

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia menerapkan pemutihan pajak kendaraan di bulan Agustus 2025. Selama bulan kemerdekaan ini, lebih dari separuh provinsi di Indonesia menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Setidaknya ada 21 provinsi yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Programnya beda-beda tergantung daerah masing-masing. Ada yang hanya menghapus denda keterlambatan, diskon pajak, bahkan sampai memutihkan denda dan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya serta menghapus pajak progresif.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga membebaskan denda, tunggakan, bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Berdasarkan catatan detikOto, saat ini ada 21 provinsi yang menggelar pemutihan. Berikut rinciannya.

    Aceh

    Aceh masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Aceh digelar sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Pembebasan pembayaran pajak progresif di Aceh dilaksanakan sejak 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

    Riau

    Pemerintah Provinsi Riau meluncurkan program keringanan untuk pemilik kendaraan bermotor. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Riau, ada diskon pajak kendaraan sebesar 10 persen khusus wajib pajak yang tidak menunggak pajak selama 3 tahun terakhir. Kemudian ada diskon 50 persen untuk yang mutasi masuk ke Provinsi Riau. Lalu kalau nunggak pajak bertahun-tahun, cukup bayar dua tahun pokok pajak saja. Program ini berlaku sampai dengan 19 Agustus 2025.

    Sumatera Barat

    Dikutip dari situs resmi Pemprov Sumbar, program pemutihan pajak kendaraan berlaku mulai 25 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Ada bebas tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya, kecuali masa pajak tahun berjalan. Kemudian pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Lalu pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua. Juga ada pembebasan pajak progresif serta pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya (tidak termasuk tahun berjalan).

    Lampung

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan di Lampung berlangsung sampai 31 Oktober 2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan antara lain bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bekas, bebas pajak progresif, bebas pajak kendaraan 1 tahun ke depan khusus untuk yang mutasi masuk ke Lampung, serta bebas denda pajak kendaraan khusus mutasi masuk.

    Banten

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten diperpanjang. Semula pemutihan hanya berlangsung hingga 30 Juni 2025. Namun melihat tingginya antusiasme masyarakat membayar pajak, maka periodenya diperpanjang. Gubernur Banten Andra Soni memutuskan pemutihan pajak kendaraan itu berlanjut pada 1 Juli hingga 31 Oktober 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    DKI Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memberikan keringanan kepada para pemilik kendaraan. Keringanan yang diberikan berupa pemutihan denda pajak kendaraan. Pemutihan denda pajak kendaraan sekaligus bea balik nama tahun 2025 ini berlaku mulai 14 Juni 2025 dan berakhir pada 31 Agustus 2025. Adapun sanksi administrasi yang dihapus antara lain bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor. Masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan kebijakan ini karena diberikan otomatis oleh sistem ketika mereka melakukan pembayaran.

    Jawa Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga diperpanjang. Sejatinya pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat berakhir pada 30 Juni 2025 seperti halnya Banten. Namun masih banyak masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut. Walhasil, program pemutihan pajak kendaraan pun diputuskan untuk lanjut.

    “Karena antrean orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat,”kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar pemutihan pajak kendaraan hingga akhir bulan September 2025.

    Yogyakarta

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Sleman, mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025 ada pemutihan pajak kendaraan di Yogyakarta. Tiga program pemutihan yang diadakan di Yogyakarta antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, serta bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    Jawa Timur

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan ini berlaku mula 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025.

    Dikutip dari akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, yang berhak mendapat bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya adalah roda dua wajib pajak kurang mampu yang masuk data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan yang ekstrem (P3KE) dengan PKB pokok maksimal Rp 500.000; roda dua ojek online, serta roda 3 dengan PKB pokok maksimal Rp 500.000. Jadwal pemutihan pajak kendaraan dimulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2025.

    Pemprov Jatim juga memperpanjang keringanan PKB dan BBNKB sampai 31 Desember 2025, termasuk kendaraan angkutan umum, baik yang subsidi maupun non-subsidi. Selain itu, ada bebas sanksi administratif, bebas pajak progresif, diskon SWDKLLJ dari Jasa Raharja, bahkan bebas denda untuk SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali telah menghapus penerapan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Nusa Tenggara Barat

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan program diskon pajak kendaraan bermotor (PKB). Diskon pajak ini dibagi menjadi enam klaster dan berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2025.

    Seperti dikutip detikBali, berikut enam klaster dalam gebyar diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar Pemprov NTB hingga 30 September 2025:

    Diskon 25 persen untuk wajib pajak 4 tahun tanpa terlambat periode tahun 2021-2024.Diskon 25 persen tunggakan PKB tahun 2021-2024.Pemutihan tunggakan PKB dari tahun 2019 ke bawah.Pembebasan pajak untuk masyarakat miskin, veteran, dan kaum disabilitas.Diskon 50 persen bagi kendaraan yayasan, pondok pesantren dan lembaga sosial.Pembebasan pajak kendaraan luar NTB yang mutasi ke NTB.Nusa Tenggara Timur

    Dikutip dari akun Instagram Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur (NTT), ada program pemutihan di NTT pada bulan ini. Program pemutihan di NTT berlaku mulai 28 Juli sampai 30 September 2025. Adapun program pemutihan di NTT antara lain 100% bebas denda pajak kendaraan bermotor, 100% bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, 100% bebas pajak progresif, diskon 50% tunggakan PKB, diskon 50% PKB (kendaraan mutasi masuk dari luar NTT), diskon 24,6% dasar pengenaan PKB, diskon 24,0% dasar pengenaan BBNKB R2/R3, serta diskon 29,0% dasar pengenaan BBNKB R4, R6, dst.

    Kalimantan Barat

    Dilansir Instagram Bapenda Pontianak, Pemprov Kalimantan Barat memberikan pemutihan pajak kendaraan sampai 20 Desember 2025. Program pemutihan di Kalimantan Barat antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor dan opsen PKB, bebas pajak progresif, diskon 5% pokok PKB untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempo, diskon 50% pokok PKB untuk 1 masa pajak yang melakukan mutasi masuk ke Kalbar, gratis bea balik nama kendaraan bekas, diskon 25% pokok pajak kendaraan yang menunggak 4 tahun, serta diskon 40% pokok pajak kendaraan yang menunggak 5 tahun.

    Kalimantan Tengah

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-68 dan HUT RI. Program pemutihan di Kalimantan Tengah baru akan dimulai pada 23 Juni sampai dengan 23 September 2025.

    Pemilik kendaraan cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan tanpa dikenakan denda atau bea balik nama untuk mutasi dari luar provinsi maupun balik nama kedua (BBNKB II). Pembebasan juga berlaku untuk pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan denda SWDKLLJ tahun lalu.

    Namun, biaya pokok SWDKLLJ serta bea balik nama kendaraan dan mutasi tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan sesuai ketentuan.

    Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Kalimantan Utara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kaltara, program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Utara berlaku mulai 1 Agustus sampai 30 September 2025. Program yang berlaku antara lain pembebasan denda administrasi PKB, penghapusan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya, diskon pokok PKB untuk pemilik kendaraan yang membayar sebelum jatuh tempo dan yang menunggak pajak, diskon BBNKB I untuk jenis kendaraan truk serta diskon pokok PKB untuk kendaraan mutasi masuk ke Kalimantan Utara.

    Sulawesi Selatan

    Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Sulawesi Tenggara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sultra, ada keringanan atau pengurangan pajak kendaraan bermotor khusus untuk pelajar atau mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Program itu menghapus tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak.

    Papua

    Dilansir situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua memberikan relaksasi kebijakan pajak kepada masyarakat Papua berupa Pembebasan Denda Pajak dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5%-40%. Program ini berlaku mulai tanggal 15 Mei s.d 29 Agustus 2025.

    Pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak akan dihapuskan denda pajaknya dan juga diberikan pengurangan atau diskon Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% bagi wajib pajak yang menunggak pajak dua tahun atau lebih.

    Juga diberikan diskon pokok pajak sebesar 40% bagi pemilik kendaraan yang daftar Mutasi Masuk Antar Provinsi.

    Selain itu diberikan juga diskon pokok pajak sebesar 5% – 40% untuk pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor.

    Program pembebasan denda dan diskon pokok pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atas kewajiban pajaknya dan juga menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

    Papua Barat

    Berdasarkan unggahan Bapenda Papua Barat, ada program pemutihan pajak kendaraan sampai dengan 20 Desember 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain penghapusan sanksi administratif atau denda PKB masa tahun pajak 2024 ke bawah, serta pengurangan pokok pajak kendaraan tahun 2025 dan BBNKB.

    Papua Selatan

    Papua Selatan juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada periode 25 Juni sampai 25 Agustus 2025. Program yang ditawarkan antara lain bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas denda bea balik nama, dan bebas bea balik nama kendaraan bekas. Syaratnya cukup bayar pajak tahun berjalan saja.

    (rgr/mhg)

  • Sekolah Rakyat Lebak dibuka, tandai MPLS di 37 titik tambahan

    Sekolah Rakyat Lebak dibuka, tandai MPLS di 37 titik tambahan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat membuka MPLS di SRMA 34 Kabupaten Lebak, Banten, Jum\\\\\\\\\\\\\\\’at (1/8/2025). Foto: Kemensos

    Sekolah Rakyat Lebak dibuka, tandai MPLS di 37 titik tambahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 04:59 WIB

    Elshinta.com – Sekolah Rakyat rintisan tahap 1b memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 34 Kabupaten Lebak, Banten menjadi titik awal dimulainya MPLS di 37 titik tambahan seluruh Indonesia setelah sebelumnya sekolah rakyat telah dimulai di 63 titik, demikian keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Para siswa dan guru tampak semangat dan bahagia mengikuti kegiatan pembukaan MPLS yang dilaksanakan di Aula SRMA 34 Lebak. Sebanyak 100 siswa yang terbagi dalam 4 Rombongan Belajar (Rombel) hadir dalam kegiatan ini.

    “Hari ini kita memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 37 titik, ini bisa dikatakan tahap berikutnya dari 14 Juli yang lalu, 14 Juli lalu kita memulai 63 titik, sekarang kita memulai di 37 titik di bulan Agustus ini,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat membuka MPLS di SRMA 34 Kabupaten Lebak, Banten, Jum’at (1/8/2025).

    Selain di Kabupaten Lebak, dua Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo dan Kota Pasuruan juga memulai MPLS hari ini. Rencananya minggu depan akan dilanjutkan 5 titik lainnya dan pada tanggal 15 Agustus di 29 titik, sehingga total ada 37 titik.

    Tak hanya berhenti pada 100 Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan pada bulan Juli dan Agustus, pada bulan September mendatang 59 titik lain juga akan diluncurkan, sehingga total terdapat 159 sekolah rakyat yang sudah dan akan berjalan pada tahun ajaran 2025/2026.

    “Jadi ini (Sekolah Rakyat) adalah gagasan dan program prioritas dari Presiden Prabowo, ini asli dari Pak Presiden, saya hanya pembantunya, kami menteri-menteri ini hanya membantu Presiden melaksanakan apa yang menjadi gagasannya,” ujar Gus Ipul yang didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

    Di hadapan Gubernur Banten Andra Soni dan Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, Gus Ipul menekankan tiga kunci memahami gagasan Presiden Prabowo terkait Sekolah Rakyat.

    “Kunci pertama adalah memuliakan wong cilik, memuliakan kaum dhuafa, memuliakan mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan, dan mereka yang kurang mampu, mereka yang dalam statistik disebut miskin dan miskin ekstrem,” jelasnya.

    Lewat Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo ingin memuliakan wong cilik agar siap menjadi Generasi Emas Indonesia 2045. Sekolah Rakyat merupakan upaya memberikan jalan cepat kepada keluarga yang kurang mampu agar bisa menjadi generasi tangguh lewat pendidikan.

    Kunci kedua memahami gagasan Presiden Prabowo terkait Sekolah Rakyat yaitu menjangkau yang belum terjangkau. “Banyak saudara-saudara kita di usia sekolah baik SD, SMP, atau SMA yang putus sekolah, belum sekolah atau tidak sekolah, maupun berpotensi putus sekolah, maka itu Sekolah Rakyat ingin menjangkau yang belum terjangkau,” urainya.

    Terakhir adalah memungkinkan yang tidak mungkin, memberikan kesempatan untuk anak-anak yang ingin sekolah namun menyadari orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin.

    “Inilah kunci memahami Sekolah Rakyat, jadi jangan business as usual, jangan disamakan dengan sekolah-sekolah umum, kalau di tempat lain mungkin pendekatannya adalah tes akademik, tapi di sini pendekatannya adalah mereka dari keluarga yang tidak mampu, kalau dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional itu desil 1 dan 2, miskin dan miskin ekstrem,” jelasnya.

    Gus Ipul menyampaikan setelah lulus dari Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak menjadi terdidik, berkarakter, dan terampil. Pintar atau terdidik yang dimaksud di sini adalah mampu menggunakan akalnya dengan baik. Lalu berkarakter adalah punya jati diri, bangga dengan orang tua, dan cinta terhadap tanah air. “Itulah anak-anak kita yang berkarakter, dia pintar dan cerdas tapi juga bisa mencintai keluarganya, mencintai orang lain, dan juga mencintai negeri ini,” tuturnya.

    Selanjutnya anak-anak diharapkan mempunyai keterampilan setelah lulus dari Sekolah Rakyat. Anak-anak akan dibimbing untuk bisa mewujudkan cita-cita sesuai keterampilan yang mereka pilih. “Itu target saya pak, saya ingin lulusan Sekolah Rakyat, ada yang kuliah di luar negeri, tapi juga saya ingin lulusan Sekolah Rakyat ada yang bisa menjadi pengusaha sukses, dengan merintis usaha,” kata Gus Ipul.

    Di sela-sela sambutannya, Gus Ipul juga menyapa siswa Sekolah Rakyat. Salah satunya Komalasari yang berasal dari Desa Pagelaran, Kecamatan Melimping, Kabupaten Lebak. Ia merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Orang tuanya bekerja keras menghidupi keluarga dengan bekerja sebagai buruh bangunan.

    Komala, panggilan akrabnya, tinggal di rumah berdinding triplek dan dibangun di atas lahan orang lain. Ia terpaksa putus sekolah selama satu tahun karena keterbatasan ekonomi orang tuanya.

    “Kenapa bisa putus sekolah nak?” Tanya Gus Ipul.

    “Karena adanya ketidakmampuan ekonomi dalam rumah tanggak orang tua pak,” jawab Komala.

    Mendengar jawaban tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa Komala merupakan salah satu contoh profil anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat.

    “Inilah bapak Presiden Prabowo kita yang luar biasa ingin mengajak kita menoleh kepada saudara-saudara kita yang seperti ini,” ujarnya.

    Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi Komala untuk mencapai cita-cita demi membahagiakan kedua orang tuanya. “Contoh orang semangat ini, luar biasa kayak gini, Istimewa sekali, saya bangga dengan kamu Komala, saya ingin kamu sukses beserta yang lain,” tutup Gus Ipul.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Catat! 21 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Agustus 2025

    Solusi Jika Merasa Bayar Pajak Kendaraan Tahunan Terlalu Berat

    Jakarta –

    Pajak kendaraan yang dibayar setiap tahun mungkin bakal memberatkan sebagian masyarakat. Tapi, ada solusi jika pemilik kendaraan merasa pajak tahunan terlalu berat.

    Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan program Tabungan Pajak. Program itu memungkinkan masyarakat mencicil pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB( melalui Bank Banten.

    Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Rita Prameswari, program tabungan pajak itu bertujuan untuk meringankan beban keuangan masyarakat yang mungkin merasa kesulitan membayar pajak secara sekaligus saat jatuh tempo.

    “Jadi mereka bisa membuka tabungan di Bank Banten dan mencicil nilai pajaknya per bulan,” kata Rita seperti dikutip Antara.

    Skema cicilan yang ditawarkan tidak menentukan saldo awal. Setoran pertama yang ditunaikan langsung dihitung sebagai cicilan pertama. Sistem akan membagi total pajak sesuai tenor hingga jatuh tempo. Satu bulan sebelum jatuh tempo, sistem akan mendebet otomatis dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

    “Kalau pajak jatuh tempo Desember dan mulai menabung bulan Juli, maka dibayar enam kali. Ini memudahkan, dan sistem akan langsung keluarkan SKPD saat debet dilakukan,” sebut Rita.

    Namun, tak semua pemilik kendaraan bisa memanfaatkan program ini. Tabungan pajak ini hanya berlaku untuk kendaraan atas nama pribadi dan tidak memiliki tunggakan. Pajak yang dicicil pun hanya pajak tahunan, bukan perpanjang STNK 5 tahunan.

    Tabungan yang telah disetorkan tidak bisa ditarik. Dananya akan ditahan sampai waktunya auto-debet.

    Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pihaknya memberikan respons langsung dari aspirasi pengemudi ojek online (ojol) yang meminat program tabungan pajak. Namun, program ini tidak hanya berlaku untuk driver ojol, tapi juga untuk semua warga.

    “Ini hasil permintaan dari kawan-kawan ojol. Mereka kesulitan bayar pajak sekaligus. Maka kita permudah,” ujar Andra.

    (rgr/dry)

  • Bangun Jalan Desa di Maja Lebak, Andra Soni Minta Ada Pembatasan Kendaraan

    Bangun Jalan Desa di Maja Lebak, Andra Soni Minta Ada Pembatasan Kendaraan

    Jakarta –

    Gubernur Banten Andra Soni meninjau pembangunan proyek Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) di Sindang Mulya, Kecamatan Maha, Kabupaten Lebak. Andra berharap masyarakat merawat jalan tersebut dan menerapkan pembatasan kendaraan usai jalan rampung.

    Andra berkunjung ke proyek Bang Andra di Desa Sindang Mulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Kamis (31/7/2025). Ia meninjau pembangunan jalan sepanjang 700 meter yang dibiayai oleh Pemprov Banten.

    “Hari ini saya datang ke Desa Sindang Mulya, salah satu lokasi program Bang Andra. Insyaallah jalan sepanjang 700 meter ini dibangun bertahap. Tapi yang lebih penting, setelah selesai masyarakat ikut menjaga agar jalan awet dan bermanfaat lebih lama,” ujar Andra Soni, Kamis (31/7/2025).

    Andra berharap masyarakat sadar dan merawat jalan tersebut setelah pengerjaannya rampung. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah pembatasan kendaraan yang melintas.

    “Ini kan jalan desa, maka kendaraan yang lewat juga harus dibatasi. Jangan sampai dilewati kendaraan melebihi kapasitas, karena jalan bisa cepat rusak. Kalau dijaga bersama, jalan akan awet dan manfaatnya bisa dirasakan lebih lama,” ujarnya.

    “Keberhasilan pembangunan bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan warga dalam menjaga fasilitas yang sudah terbangun,” katanya.

    “Di Kabupaten Lebak ada delapan ruas jalan desa yang sedang dibangun. Salah satunya di Desa Sindang Mulya yang ditinjau langsung Pak Gubernur. Proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2025,” ucap Arlan.

    Sementara itu, masyarakat Desa Sindang Mulya menyambut baik pembangunan jalan tersebut. Warga Kampung Jogjog menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Andra Soni.

    “Terima kasih kepada Pak Gubernur atas upayanya membangun desa kami. Janji-janji beliau terbukti, desa kami semakin maju,” ujarnya.

    (aik/fca)

  • Menkop minta Kopdes Merah Putih petakan potensi desa untuk bisnis

    Menkop minta Kopdes Merah Putih petakan potensi desa untuk bisnis

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat membuka acara Gebyar Koperasi dan UMKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78, di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/HO-Kemenkop)

    Menkop minta Kopdes Merah Putih petakan potensi desa untuk bisnis
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 23:52 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memetakan potensi desa dan kebutuhan masyarakat di sekitar untuk dijadikan sebagai peluang bisnis.

    “Ini yang akan menjadi peluang bisnis bagi koperasi itu sendiri, koperasi untung, dan warga mendapatkan kebutuhan dengan lebih mudah dan murah,” kata Budi Arie, saat membuka acara Gebyar Koperasi dan UMKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78, di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/7).

    Budi Arie memastikan Kementerian Koperasi akan terus mendampingi koperasi agar benar-benar menjadi wadah kemandirian ekonomi rakyat.

    Ia juga memastikan akan menjadikan Kopdes Merah Putih benar-benar hidup beroperasi, dikelola secara profesional, dan berkembang.

    Bukan hanya ada di atas kertas, tapi benar-benar hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” kata Menkop dikutip dari keterangan pers kementerian.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak berhenti hanya pada pembentukan koperasi. Ia menekankan pentingnya untuk terus mengawal dan membina koperasi-koperasi ini agar menjadi produktif dan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan motor penggerak ekonomi lokal.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai inisiatif kolektif di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan,” katanya.

    Hingga Juli 2025, Provinsi Banten telah merampungkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan 99,9 persen dari total 1.552 desa/kelurahan telah membentuk koperasi tersebut. Ini ditandai dengan terbitnya 1.551 akta koperasi.

    Andra Soni menambahkan satu-satunya desa yang tidak berpartisipasi adalah desa di Baduy, karena alasan adat.

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang. Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    Koperasi-koperasi itu nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing. Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Dari 80 ribu lebih koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Sumber : Antara

  • Lewat Buku Tabungan Pelajar, Andra Soni Jalankan Program Sekolah Gratis – Page 3

    Lewat Buku Tabungan Pelajar, Andra Soni Jalankan Program Sekolah Gratis – Page 3

    Sebagai informasi, acara yang dilaksanakan secara luring ini juga dihadiri oleh seluruh sekolah secara daring, terhitung sebanyak 811 sekolah tingkat SMA/SMK/SKH (Sekolah Kebutuhan Khusus) se-provinsi Banten yang mengikuti Program Sekolah Gratis (PSG) ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

    Diketahui, nantinya Pemprov Banten akan mengirimkan uang bulanan ke rekening siswa yang kemudian secara otomatis akan dipotong ke rekening sekolah.

    Sebagai informasi, kegiatan juga dihadiri oleh wakil wali kota Tangerang Selatan, Bapak H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars, Ketua DPRD Provinsi Banten, Dirut Bank Banten dan sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan berjalan dengan lancar, dihadiri oleh seluruh siswa baru Sekolah Aldiana Nusantara yang berjumlah seribu siswa lebih, yang terdiri dari SMK Nusantara 1 Ciputat, SMA Nusantara Plus dan SMK Nusantara II Kesehatan.

  • Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang

    Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan pekerja penerima bantuan subsidi upah dalam kunjungan kerja ke Kantor Pos Tangerang, Banten, Rabu (16/7/2025). ANTARA/Irfan

    Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di Kantor Pos Tangerang, Banten, untuk memastikan tepat sasaran.

    Pantauan di lapangan, Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer beserta jajaran, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wali Kota Tangerang Sachrudin.

    “Wapres hadir untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar sesuai aturan dan tidak ada pemotongan,” kata Wamenaker Immanuel Ebenezer, di Tangerang, Rabu.

    Wapres Gibran juga memantau langsung proses penyaluran dari awal pekerja datang ke Kantor Pos hingga menerima BSU.

    Lalu, Wapres juga berbincang dengan para penerima upah dan menanyakan mengenai penggunaan uang ke depannya. Sebab, harapannya program BSU ini bisa menaikkan daya beli masyarakat.

    “Pak Wapres apresiasi layanan di PT Pos ini, karena semua dipermudah. Tadi sempat berbincang dengan warga juga dan harapannya agar BSU ini bisa membantu,” ujar Wamenaker.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menghadirkan mekanisme penyaluran yang lebih cepat, transparan, dan efisien melalui digitalisasi layanan Pospay yang mempermudah penyaluran BSU tahun 2025.

    Kemitraan bersama PT Pos Indonesia (Persero) khususnya ditujukan bagi penerima yang mengalami kendala rekening pada tahap 1 dan 2. Proses penyaluran BSU melalui Pospay dimulai dengan pengecekan status calon penerima yang dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau langsung dari aplikasi Pospay.

    Setelah status penerima dikonfirmasi, calon penerima diminta melengkapi data pribadi, seperti nama, alamat, NIK, tanggal lahir, nomor HP, dan email sesuai identitas kependudukan. Jika data dinyatakan valid, sistem akan menerbitkan QR Code (Cekpos Digital) yang menjadi bukti resmi untuk mencairkan bantuan di Kantor Pos terdekat.

    Sumber : Antara

  • Andra Soni Resmikan Pabrik Bahan Pestisida, Yakin Tingkatkan Ekonomi Banten

    Andra Soni Resmikan Pabrik Bahan Pestisida, Yakin Tingkatkan Ekonomi Banten

    Serang –

    Gubernur Banten Andra Soni meresmikan pabrik bahan baku pestisida atau pabrik karbamasi di Cikande, Serang. Dia meyakini pabrik tersebut bermanfaat bagi pertanian di Indonesia.

    “Keberadaan pabrik-pabrik agroteknologi seperti ini sekarang langsung berkontribusi pada peningkatan produktifitas pertanian salah satunya adalah pupuk, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Provinsi Banten adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi di bidang pertanian melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian di Banten,” kata Andra Soni di Serang, Rabu (16/7/2025).

    Pabrik milik PT Delta Giri Wacana (DGW) ini akan memproduksi bahan aktif berbasis karbamat dengan kapasitas awal 2.000 metrik ton per tahun atau sekitar 5.000 metrik ton per tahun dalam produk pestisida jadi. Pembangunan fasilitas ini dimulai sejak November 2023 dengan investasi senilai kurang lebih USD 20 juta.

    Andra mengatakan 5,72% produk domestik regional bruto (PDRB) di Banten berasal dari pertanian. Andra meyakini keberadaan industri pertanian dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto.

    “Potensi pertanian dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian di Banten. Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian menyumbang 5,72% PDRB di Banten. Karena itu, sektor pertanian diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan di Banten,” ujarnya.

    President Director PT DGW Group, David Yaory, mengatakan potensi pasar industri bahan pestisida di Indonesia sangat besar. Dia menyebut konsumsi pestisida nasional mencapai Rp 16,4 triliun dan terus tumbuh.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini