Xcloud.id

Tag: Andra Soni

  • Solusi Jika Merasa Bayar Pajak Kendaraan Tahunan Terlalu Berat

    Solusi Jika Merasa Bayar Pajak Kendaraan Tahunan Terlalu Berat

    Jakarta –

    Pajak kendaraan yang dibayar setiap tahun mungkin bakal memberatkan sebagian masyarakat. Tapi, ada solusi jika pemilik kendaraan merasa pajak tahunan terlalu berat.

    Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan program Tabungan Pajak. Program itu memungkinkan masyarakat mencicil pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB( melalui Bank Banten.

    Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Rita Prameswari, program tabungan pajak itu bertujuan untuk meringankan beban keuangan masyarakat yang mungkin merasa kesulitan membayar pajak secara sekaligus saat jatuh tempo.

    “Jadi mereka bisa membuka tabungan di Bank Banten dan mencicil nilai pajaknya per bulan,” kata Rita seperti dikutip Antara.

    Skema cicilan yang ditawarkan tidak menentukan saldo awal. Setoran pertama yang ditunaikan langsung dihitung sebagai cicilan pertama. Sistem akan membagi total pajak sesuai tenor hingga jatuh tempo. Satu bulan sebelum jatuh tempo, sistem akan mendebet otomatis dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

    “Kalau pajak jatuh tempo Desember dan mulai menabung bulan Juli, maka dibayar enam kali. Ini memudahkan, dan sistem akan langsung keluarkan SKPD saat debet dilakukan,” sebut Rita.

    Namun, tak semua pemilik kendaraan bisa memanfaatkan program ini. Tabungan pajak ini hanya berlaku untuk kendaraan atas nama pribadi dan tidak memiliki tunggakan. Pajak yang dicicil pun hanya pajak tahunan, bukan perpanjang STNK 5 tahunan.

    Tabungan yang telah disetorkan tidak bisa ditarik. Dananya akan ditahan sampai waktunya auto-debet.

    Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pihaknya memberikan respons langsung dari aspirasi pengemudi ojek online (ojol) yang meminat program tabungan pajak. Namun, program ini tidak hanya berlaku untuk driver ojol, tapi juga untuk semua warga.

    “Ini hasil permintaan dari kawan-kawan ojol. Mereka kesulitan bayar pajak sekaligus. Maka kita permudah,” ujar Andra.

    (rgr/dry)

  • Bangun Jalan Desa di Maja Lebak, Andra Soni Minta Ada Pembatasan Kendaraan

    Bangun Jalan Desa di Maja Lebak, Andra Soni Minta Ada Pembatasan Kendaraan

    Jakarta –

    Gubernur Banten Andra Soni meninjau pembangunan proyek Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) di Sindang Mulya, Kecamatan Maha, Kabupaten Lebak. Andra berharap masyarakat merawat jalan tersebut dan menerapkan pembatasan kendaraan usai jalan rampung.

    Andra berkunjung ke proyek Bang Andra di Desa Sindang Mulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Kamis (31/7/2025). Ia meninjau pembangunan jalan sepanjang 700 meter yang dibiayai oleh Pemprov Banten.

    “Hari ini saya datang ke Desa Sindang Mulya, salah satu lokasi program Bang Andra. Insyaallah jalan sepanjang 700 meter ini dibangun bertahap. Tapi yang lebih penting, setelah selesai masyarakat ikut menjaga agar jalan awet dan bermanfaat lebih lama,” ujar Andra Soni, Kamis (31/7/2025).

    Andra berharap masyarakat sadar dan merawat jalan tersebut setelah pengerjaannya rampung. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah pembatasan kendaraan yang melintas.

    “Ini kan jalan desa, maka kendaraan yang lewat juga harus dibatasi. Jangan sampai dilewati kendaraan melebihi kapasitas, karena jalan bisa cepat rusak. Kalau dijaga bersama, jalan akan awet dan manfaatnya bisa dirasakan lebih lama,” ujarnya.

    “Keberhasilan pembangunan bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan warga dalam menjaga fasilitas yang sudah terbangun,” katanya.

    “Di Kabupaten Lebak ada delapan ruas jalan desa yang sedang dibangun. Salah satunya di Desa Sindang Mulya yang ditinjau langsung Pak Gubernur. Proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2025,” ucap Arlan.

    Sementara itu, masyarakat Desa Sindang Mulya menyambut baik pembangunan jalan tersebut. Warga Kampung Jogjog menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Andra Soni.

    “Terima kasih kepada Pak Gubernur atas upayanya membangun desa kami. Janji-janji beliau terbukti, desa kami semakin maju,” ujarnya.

    (aik/fca)

  • Menkop minta Kopdes Merah Putih petakan potensi desa untuk bisnis

    Menkop minta Kopdes Merah Putih petakan potensi desa untuk bisnis

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat membuka acara Gebyar Koperasi dan UMKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78, di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/HO-Kemenkop)

    Menkop minta Kopdes Merah Putih petakan potensi desa untuk bisnis
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 23:52 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memetakan potensi desa dan kebutuhan masyarakat di sekitar untuk dijadikan sebagai peluang bisnis.

    “Ini yang akan menjadi peluang bisnis bagi koperasi itu sendiri, koperasi untung, dan warga mendapatkan kebutuhan dengan lebih mudah dan murah,” kata Budi Arie, saat membuka acara Gebyar Koperasi dan UMKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78, di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/7).

    Budi Arie memastikan Kementerian Koperasi akan terus mendampingi koperasi agar benar-benar menjadi wadah kemandirian ekonomi rakyat.

    Ia juga memastikan akan menjadikan Kopdes Merah Putih benar-benar hidup beroperasi, dikelola secara profesional, dan berkembang.

    Bukan hanya ada di atas kertas, tapi benar-benar hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” kata Menkop dikutip dari keterangan pers kementerian.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak berhenti hanya pada pembentukan koperasi. Ia menekankan pentingnya untuk terus mengawal dan membina koperasi-koperasi ini agar menjadi produktif dan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan motor penggerak ekonomi lokal.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai inisiatif kolektif di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan,” katanya.

    Hingga Juli 2025, Provinsi Banten telah merampungkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan 99,9 persen dari total 1.552 desa/kelurahan telah membentuk koperasi tersebut. Ini ditandai dengan terbitnya 1.551 akta koperasi.

    Andra Soni menambahkan satu-satunya desa yang tidak berpartisipasi adalah desa di Baduy, karena alasan adat.

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang. Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    Koperasi-koperasi itu nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing. Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Dari 80 ribu lebih koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Sumber : Antara

  • Lewat Buku Tabungan Pelajar, Andra Soni Jalankan Program Sekolah Gratis – Page 3

    Lewat Buku Tabungan Pelajar, Andra Soni Jalankan Program Sekolah Gratis – Page 3

    Sebagai informasi, acara yang dilaksanakan secara luring ini juga dihadiri oleh seluruh sekolah secara daring, terhitung sebanyak 811 sekolah tingkat SMA/SMK/SKH (Sekolah Kebutuhan Khusus) se-provinsi Banten yang mengikuti Program Sekolah Gratis (PSG) ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

    Diketahui, nantinya Pemprov Banten akan mengirimkan uang bulanan ke rekening siswa yang kemudian secara otomatis akan dipotong ke rekening sekolah.

    Sebagai informasi, kegiatan juga dihadiri oleh wakil wali kota Tangerang Selatan, Bapak H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars, Ketua DPRD Provinsi Banten, Dirut Bank Banten dan sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan berjalan dengan lancar, dihadiri oleh seluruh siswa baru Sekolah Aldiana Nusantara yang berjumlah seribu siswa lebih, yang terdiri dari SMK Nusantara 1 Ciputat, SMA Nusantara Plus dan SMK Nusantara II Kesehatan.

  • Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang

    Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan pekerja penerima bantuan subsidi upah dalam kunjungan kerja ke Kantor Pos Tangerang, Banten, Rabu (16/7/2025). ANTARA/Irfan

    Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di Kantor Pos Tangerang, Banten, untuk memastikan tepat sasaran.

    Pantauan di lapangan, Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer beserta jajaran, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wali Kota Tangerang Sachrudin.

    “Wapres hadir untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar sesuai aturan dan tidak ada pemotongan,” kata Wamenaker Immanuel Ebenezer, di Tangerang, Rabu.

    Wapres Gibran juga memantau langsung proses penyaluran dari awal pekerja datang ke Kantor Pos hingga menerima BSU.

    Lalu, Wapres juga berbincang dengan para penerima upah dan menanyakan mengenai penggunaan uang ke depannya. Sebab, harapannya program BSU ini bisa menaikkan daya beli masyarakat.

    “Pak Wapres apresiasi layanan di PT Pos ini, karena semua dipermudah. Tadi sempat berbincang dengan warga juga dan harapannya agar BSU ini bisa membantu,” ujar Wamenaker.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menghadirkan mekanisme penyaluran yang lebih cepat, transparan, dan efisien melalui digitalisasi layanan Pospay yang mempermudah penyaluran BSU tahun 2025.

    Kemitraan bersama PT Pos Indonesia (Persero) khususnya ditujukan bagi penerima yang mengalami kendala rekening pada tahap 1 dan 2. Proses penyaluran BSU melalui Pospay dimulai dengan pengecekan status calon penerima yang dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau langsung dari aplikasi Pospay.

    Setelah status penerima dikonfirmasi, calon penerima diminta melengkapi data pribadi, seperti nama, alamat, NIK, tanggal lahir, nomor HP, dan email sesuai identitas kependudukan. Jika data dinyatakan valid, sistem akan menerbitkan QR Code (Cekpos Digital) yang menjadi bukti resmi untuk mencairkan bantuan di Kantor Pos terdekat.

    Sumber : Antara

  • Andra Soni Resmikan Pabrik Bahan Pestisida, Yakin Tingkatkan Ekonomi Banten

    Andra Soni Resmikan Pabrik Bahan Pestisida, Yakin Tingkatkan Ekonomi Banten

    Serang –

    Gubernur Banten Andra Soni meresmikan pabrik bahan baku pestisida atau pabrik karbamasi di Cikande, Serang. Dia meyakini pabrik tersebut bermanfaat bagi pertanian di Indonesia.

    “Keberadaan pabrik-pabrik agroteknologi seperti ini sekarang langsung berkontribusi pada peningkatan produktifitas pertanian salah satunya adalah pupuk, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Provinsi Banten adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi di bidang pertanian melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian di Banten,” kata Andra Soni di Serang, Rabu (16/7/2025).

    Pabrik milik PT Delta Giri Wacana (DGW) ini akan memproduksi bahan aktif berbasis karbamat dengan kapasitas awal 2.000 metrik ton per tahun atau sekitar 5.000 metrik ton per tahun dalam produk pestisida jadi. Pembangunan fasilitas ini dimulai sejak November 2023 dengan investasi senilai kurang lebih USD 20 juta.

    Andra mengatakan 5,72% produk domestik regional bruto (PDRB) di Banten berasal dari pertanian. Andra meyakini keberadaan industri pertanian dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto.

    “Potensi pertanian dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian di Banten. Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian menyumbang 5,72% PDRB di Banten. Karena itu, sektor pertanian diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan di Banten,” ujarnya.

    President Director PT DGW Group, David Yaory, mengatakan potensi pasar industri bahan pestisida di Indonesia sangat besar. Dia menyebut konsumsi pestisida nasional mencapai Rp 16,4 triliun dan terus tumbuh.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang Banten

    Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang Banten

    Wapres hadir untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar sesuai aturan dan tidak ada pemotongan.

    Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di Kantor Pos Tangerang, Banten, untuk memastikan tepat sasaran.

    Pantauan di lapangan, Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer beserta jajaran, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wali Kota Tangerang Sachrudin.

    “Wapres hadir untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar sesuai aturan dan tidak ada pemotongan,” kata Wamenaker Immanuel Ebenezer, di Tangerang, Rabu.

    Wapres Gibran juga memantau langsung proses penyaluran dari awal pekerja datang ke Kantor Pos hingga menerima BSU.

    Lalu, Wapres juga berbincang dengan para penerima upah dan menanyakan mengenai penggunaan uang ke depannya. Sebab, harapannya program BSU ini bisa menaikkan daya beli masyarakat.

    “Pak Wapres apresiasi layanan di PT Pos ini, karena semua dipermudah. Tadi sempat berbincang dengan warga juga dan harapannya agar BSU ini bisa membantu,” ujar Wamenaker.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menghadirkan mekanisme penyaluran yang lebih cepat, transparan, dan efisien melalui digitalisasi layanan Pospay yang mempermudah penyaluran BSU tahun 2025.

    Kemitraan bersama PT Pos Indonesia (Persero) khususnya ditujukan bagi penerima yang mengalami kendala rekening pada tahap 1 dan 2. Proses penyaluran BSU melalui Pospay dimulai dengan pengecekan status calon penerima yang dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau langsung dari aplikasi Pospay.

    Setelah status penerima dikonfirmasi, calon penerima diminta melengkapi data pribadi, seperti nama, alamat, NIK, tanggal lahir, nomor HP, dan email sesuai identitas kependudukan. Jika data dinyatakan valid, sistem akan menerbitkan QR Code (Cekpos Digital) yang menjadi bukti resmi untuk mencairkan bantuan di Kantor Pos terdekat.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Simak Jadwalnya Jangan Terlewat!

    Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Simak Jadwalnya Jangan Terlewat!

    Jakarta –

    Pemutihan pajak kendaraan masih ada. Berikut ini daftar provinsi yang masih menggelar pemutihan pajak kendaraan. Jangan sampai kelewat ya!

    Program pemutihan pajak kendaraan menjadi kesempatan emas bagi mereka yang nunggak pajak. Terlebih, lewat pemutihan pajak, denda dan tunggakan dihapus. Pemilik kendaraan yang nunggak hanya perlu membayar pajak tahun berjalan.

    Saat ini, pemutihan pajak kendaraan berupa penghapusan denda dan tunggakan itu masih berlangsung di beberapa provinsi. Berikut ini daftar provinsi yang masih menggelar pemutihan pajak kendaraan.

    Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

    1. Lampung (1 Mei 2025-31 Juli 2025)

    Provinsi Lampung menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan pajak di Lampung berlangsung mulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025. Program pemutihan di Lampung menawarkan berbagai kemudahan seperti pembayaran pajak hanya tahun berjalan, bea balik nama gratis hingga bebas pajak progresif. Kendaraan yang pajaknya menunggak dibebaskan dari tunggakan pokok pajak dan denda serta denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu.

    2. Bangka Belitung (1 Mei 2025-31 Juli 2025)

    Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memberikan keringanan dalam program pemutihan pajak kendaraan berupa, pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

    3. Banten (1 Juli 2025-31 Oktober 2025)

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten diperpanjang. Semula pemutihan hanya berlangsung hingga 30 Juni 2025. Namun melihat tingginya antusiasme masyarakat membayar pajak, maka periodenya diperpanjang. Gubernur Banten Andra Soni memutuskan pemutihan pajak kendaraan itu berlanjut pada 1 Juli hingga 31 Oktober 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    4. Jawa Barat (Diperpanjang hingga 30 September 2025)

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga diperpanjang. Sejatinya pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat berakhir pada 30 Juni 2025 seperti halnya Banten. Namun masih banyak masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut. Walhasil, program pemutihan pajak kendaraan pun diputuskan untuk lanjut.

    “Karena antrean orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat,”kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    5. Jawa Timur (Berlangsung 2 Tahap)

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap pertama akan berlangsung mulai bulan Juli hingga September 2025. Pelaksanaannya bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi kado istimewa dari pemerintah daerah untuk warganya. Selanjutnya pada tahap kedua, pemutihan pajak digelar pada periode Oktober hingga Desember 2025.

    Pada program pemutihan kali ini, Pemerintah Provinsi Jawa timur membebaskan denda keterlambatan, pembebasan bea balik nama kendaraan bekas, penghapusan pajak progresif, dan juga bebas denda SWDKLLJ tahun lewat.

    (dry/lth)

  • Mau Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan tapi Nggak Ada KTP Asli, Bisa?

    Mau Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan tapi Nggak Ada KTP Asli, Bisa?

    Jakarta –

    Program pemutihan pajak kendaraan masih berlangsung di sejumlah provinsi. Tapi ingat kalau mau ikutan persyaratan wajibnya adalah menggunakan KTP asli.

    Pemutihan pajak kendaraan masih dimanfaatkan bagi kamu yang masih nunggak pajak. Terlebih ada provinsi yang memperpanjang masa pemutihan pajak kendaraan, salah satunya Banten. Nah buat kamu yang mau ikutan, ada beberapa persyaratan yang wajib disiapkan.

    Persyaratan yang harus dipenuhi sama seperti melakukan perpanjangan STNK. Wajib diingat, pemilik kendaraan wajib menyertakan KTP asli sebagai salah satu syarat utama. Tanpa KTP asli, kamu tidak bisa ikut pemutihan pajak kendaraan.

    “KTP-nya kan KTP orang, dia mau pemutihan nggak bisa katanya,” tanya Gubernur Banten Andra Soni dikutip laman Instagram Bapenda Banten.

    “Nggak bisa pak, karena KTP asli untuk solusinya kan kita digratiskan pak BBN, balik namanya,” jawab salah seorang petugas Samsat.

    Ya, melakukan balik nama kendaraan memang menjadi solusi untuk perpanjang STNK bila tidak memiliki KTP asli. Dengan balik nama, kendaraan akan langsung atas nama kamu dan tak diperlukan lagi KTP asli. Pun saat proses balik nama, tidak ada persyaratan KTP asli yang dibutuhkan.

    Lebih lagi, biaya balik nama kendaraan bekas kini sudah gratis. Kebijakan bea balik nama kendaraan bekas gratis ini berlaku di semua provinsi di Indonesia. Soalnya, kebijakan itu merupakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, yang kena BBNKB adalah kendaraan baru, tidak termasuk kendaraan bekas.

    “BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB,” demikian dikutip dari penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.

    (dry/din)

  • Peringatan Keras Pimpinan KPK di Hadapan 7 Gubernur

    Peringatan Keras Pimpinan KPK di Hadapan 7 Gubernur

    Peringatan Keras Pimpinan KPK di Hadapan 7 Gubernur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    )
    Johanis Tanak
    melontarkan peringatan keras saat berpidato di hadapan tujuh gubernur dalam acara Rapat Koordinasi KPK-Pemerintah Daerah di Kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
    Ketujuh gubernur yang hadir itu adalah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi; Gubernur Banten Andra Soni; Gubernur Lampung Rahmat Mirzani; Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani; dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
    Awalnya, Johanis menyampaikan realitas pahit yang kerap ditemui KPK yaitu tersangka kasus
    korupsi
    banyak berasal dari pejabat pemda dan DPRD.
    “Berapa anggota DPRD saya (KPK) tangkap, dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan-permintaan (suap) semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan?,” tanya Johanis
    “Tidak cukup,” jawab beberapa pejabat daerah.
    “Tidak cukup ya? Tidak cukup?,” tanya Johanis lagi.
    “Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Tidak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka,” kata Johanis dengan nada tinggi.
    Johanis merasa heran beberapa pejabat pemda dalam acara itu merasa tidak cukup dengan gajinya meski diberikan fasilitas untuk menjalankan tugas seperti mobil, rumah, dan anggaran.
    Dia juga bilang, mestinya para pejabat memperhatikan kondisi masyarakat yang masih banyak membutuhkan bantuan daripada mengeluhkan gaji.
    “Kalau bapak bilang tidak cukup, bapak sudah diberikan mobil, bapak sudah diberikan rumah, bapak sudah diberikan anggaran dan lain-lain, masih banyak rakyat kita yang jelata,” kata Johanis.
    Jangan bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah,” ujarnya.
    Johanis mengingatkan bahwa pemda bertugas untuk membangun daerah, bukan yang memperkaya diri sendiri.
    “Kenapa bapak-bapak memaksakan diri untuk duduk juga di situ dengan gaji yang rendah? Kalau tidak mau mundur, nanti yang lain banyak yang mau yang suka, pak,” tuturnya.
    Tak hanya itu, Johanis menyindir pejabat yang kerap menggunakan praktik serangan fajar untuk menduduki posisi di Pemda. Namun, kini mengeluhkan gaji.
    “Makanya jangan pakai-pakai serangan fajar untuk menduduki jabatan itu. Pakai iman, integritas yang berkaitan dengan iman,” kata Tanak.
    Johanis Tanak kemudian mengingatkan para pejabat untuk tidak mudah mengirimkan pesan singkat bersifat pornografi melalui WhatsApp (WA).
    Sebab, kata dia, tindakan tersebut mudah diketahui KPK saat melakukan penyadapan terkait kasus korupsi.
    “Bapak-bapak jangan coba-coba kirim-kirim WA dengan mohon maaf yang porno-porno, begitu bapak-bapak kita sadap, terangkut semua ini Ini bapak porno rupanya ini. Itu ketahuan semua oleh teknologi IT yang kita miliki,” tuturnya.
    Meski demikian, dia mengatakan, para pejabat pemda tak perlu khawatir terkait penyadapan tersebut.
    Sebab, penyidik hanya melakukan penyadapan kepada pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
    “Bapak-bapak tidak usah Takut untuk menggunakan HP, sepanjang HP digunakan Untuk yang benar maka KPK tidak akan melakukan tindakan apapun,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.