Xcloud.id

Tag: Andra Soni

  • Jalur Kereta Rangkasbitung-Pandeglang Mau Dibuka, Proses Dimulai 2026

    Jalur Kereta Rangkasbitung-Pandeglang Mau Dibuka, Proses Dimulai 2026

    Jakarta –

    Jalur kereta Rangkasbitung-Pandeglang, Banten akan dibuka kembali alias direaktivasi. Proses reaktivasi ini akan dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Banten.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Allan Tandiono mengatakan perihal ini sudah dibicarakan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Banten Andra Soni.

    “Untuk target jangka menengah, saat ini sudah direncanakan program reaktivasi Rangkasbitung menuju Pandeglang. Sebelumnya Gubernur Banten juga sudah audensi ke Pak Menteri Perhubungan dan kita sepakat untuk bagi tugas dengan Pemda untuk rencana reaktivasi,” kata Allan dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Menurut Allan proses reaktivasi mulai dilakukan pada 2026. Kemenhub bersama Pemprov Banten akan melakukan perencanaan dan memulai penertiban lahan jika memang diperlukan.

    “Untuk tahun depan fokus terkait perencanaannya dan tentunya nanti pembebasan lahan apabila dibutuhkan penertiban dan lain-lain,” terang Allan.

    Sementara untuk reaktivasi jalur KA lainnya masih menunggu hasil kajian DJKA. Sebab untuk reaktivasi jalur diperlukan biaya besar, sehingga diperlukan proses perencanaan yang matang dan melihat kesiapan rel.

    “Untuk jalur lainnya akan dikaji terkait prioritas dan kesiapannya. Karena besaran biaya sangat bergantung pada panjang jalur, kondisi prasarana eksisting, kebutuhan pembebasan lahan, serta standar teknis yang akan diterapkan,” ucap Allan.

    “Oleh karena itu untuk tahun depan memang kita fokus ke perencanaan dan kita lihat prioritasasi berdasarkan anggaran yang ada. Tentunya reaktivasi jalur dan juga pengembangan jalur kereta ke depannya,” sambungnya.

    (igo/hns)

  • Gubernur-Kapolda Banten Kunjungi Baduy, Dengar Aspirasi Masyarakat Adat

    Gubernur-Kapolda Banten Kunjungi Baduy, Dengar Aspirasi Masyarakat Adat

    Jakarta –

    Gubernur Banten, Andra Soni, bersama dengan Kapolda Banten, Irjen Hengki, mengunjungi masyarakat adat Baduy di Lebak. Mereka menyerap aspirasi soal layanan kesehatan hingga kependudukan.

    Kunjungan itu pun dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim. Rombongan tiba di Kampung Cikeusik, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Kamis (26/9).

    Pimpinan lembaga itu ingin menyerap aspirasi masyarakat adat Baduy. Mereka bersilaturahmi dan berdiskusi bersama para pemangku adat sekaligus kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan.

    Andra mendapat banyak aspirasi dari para pemangku adat Baduy. Mulai dari masukan soal administrasi kependudukan, BPJS, hingga upaya eliminasi TBC di wilayah Baduy dan Provinsi Banten secara umum.

    “Kami mendapatkan masukan dari pemuka adat di Kampung Cikeusik Baduy Dalam. Saya gubernur, Kapolda, dan Ketua DPRD akan menindaklanjutinya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Banten, khususnya masyarakat adat Baduy,” kata Andra kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).

    Bakti kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis diikuti sekitar 300 orang. Kegiatan dipusatkan di Terminal Cijahe, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar.

    Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Hengki mengaku ingin kamtibmas termasuk di masyarakat adat Baduy berjalan dengan baik.

    (aik/whn)

  • Warga Minta Gubernur Banten Turun Tangan Atasi Gunungan Sampah di TPA Cipeucang Megapolitan 26 September 2025

    Warga Minta Gubernur Banten Turun Tangan Atasi Gunungan Sampah di TPA Cipeucang Megapolitan 26 September 2025

    Warga Minta Gubernur Banten Turun Tangan Atasi Gunungan Sampah di TPA Cipeucang
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Warga meminta Gubernur Banten Andra Soni turun tangan atasi gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Serpong, Kota Tangerang Selatan.
    Pasalnya kondisi TPA Cipeucang memprihatinkan karena sampah sudah menggunung dan melebihi kapasitas.
    “Ya dipaksa-paksain soalnya sudah banyak banget (sampah). Kalau bisa tuh gubernur (Banten) turun lihat langsung ke sini,” ujar warga Bayu (bukan nama sebenarnya) saat ditemui Kompas.com di lokasi, Jumat (26/9/2025).
    Ia mengatakan saat ini sampah sudah tidak lagi tertampung. Bahkan, jalan aspal yang sebelumnya ada di dalam area sudah tertutup oleh tumpukan akibat longsor sampah.
    “Dulu di sini ada jalan aspal, sekarang mah sudah ketutup,” kata dia.
    Lebih lanjut, Bayu mengatakan, hingga kini belum ada sistem pengolahan sampah yang memadai di TPA Cipeucang.
    Hal itu menyebabkan sampah terus menggunung karena truk pengangkut yang datang hanya ditumpuk tanpa adanya proses.
    “Kalau di Bekasi kan sampahnya dipress, itu bagus. Satu mobil dipress, satu mobil dipress. Kalau di sini ya langsung dibuang aja. Paling nanti di-transit, dilempar lagi,” kata dia.
    Bayu menambahkan, lahan TPA Cipeucang seluas sekitar 2,5 hektarE persegi, kini sudah penuh terisi sampah.
    Jika kapasitas sudah tidak memungkinkan, sebagian sampah biasanya dikirim ke daerah lain, seperti Pandeglang atau Serang.
    “Yang udah-udah sih ada 30 truk, tapi dikirimnya malam,” kata dia.
    Dengan kondisi itu, Bayu berharap Gubernur Banten segera meninjau langsung agar ada kebijakan konkret dalam penanganan sampah.
    “Masalah sampah ini mah enggak bisa dianggap enteng, biayanya besar. Lihat aja ada empat beko. Kalau 1 beko aja itu berapa duit coba,” ucap dia.
    Warga lain, Wiwin (35) mengaku semakin mudah terserang penyakit, khusunya batuk.
    Pasalnya, bau yang semakin menyengat membuat saluran pernapasan, yakni tenggorokan menjadi serak dan mudah terkena batuk.
    “Kalau sesak nafas banget enggak tapi jadi mudah batuk cumanya pas batuk itu kadang suka sesak,” ujar Wiwin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pernah Diterjang Banjir Bandang hingga Tsunami, Banten Siaga Bencana Alam

    Pernah Diterjang Banjir Bandang hingga Tsunami, Banten Siaga Bencana Alam

    Liputan6.com, Serang – Pernah diterjang tsunami Selat Sunda pada 2018 hingga banjir bandang di Kabupaten Lebak pada 1 Januari 2020 hingga banjir besar yang menggenangi nyaris seluruh Kota Serang pada 01 Maret 2021, membuat Banten siaga bencana jelang akhir tahun 2026.

    Bencana alam itu masih teringat jelas dan menyisakan trauma bagi masyarakat Banten, karena bukan hanya kerugian materi, namun juga menimbulkan korban luka maupun jiwa.

    “Kita berdoa semua, tidak ada bencana, namun kita belajar dari pengalaman, baik tanah longsor, banjir bandang, bahkan 2018 kita pernah terjadi tsunami, semua kita berdoa mudah-mudahan aman. Menyikapi situasi yang ada, kita selalu siap siaga,” ujar Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Selasa (23/9/2025).

    Dia mengatakan, mengantisipasi cuaca buruk, pemerintah terus meminta update kondisi cuaca dari BMKG, kemudian memberitahu masyarakat melalui berbagai platform media, jika kondisi sudah darurat.

    Kemudian, sungai besar dan rawan banjir di wilayah Banten, akan diawasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3). Instansi dibawah Kementerian Pekerjaan Umum (KementerianPU) itu akan mengawasi debit air, untuk menanggulangi banjir.

    “Kami berkoordinasi dengan seluruh balai yang mengelola sungai di Provinsi Banten, kami sampai pada satu kesimpulan bahwa kita harus bersama-sama untuk menangani permasalahan sungai yang kemudian itu juga akan menyebabkan bencana banjir salah satunya,” ujar Gubernur Banten Andra Soni.

     

    Cuaca ekstrim yang melanda wilayah provinsi Banten menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah kecamatan di kabupaten Lebak. Selain banjir dan longsor, musibah bencana alam ini juga mengakibatkan pergerakan tanah di beberapa titik ruas jalan rusak par…

  • Gubernur Banten Andra Soni Juga Terganggu Bising "Tot Tot Wuk Wuk" Saat Dalam Mobil Dinas Bandung 22 September 2025

    Gubernur Banten Andra Soni Juga Terganggu Bising "Tot Tot Wuk Wuk" Saat Dalam Mobil Dinas Bandung 22 September 2025

    Gubernur Banten Andra Soni Juga Terganggu Bising “Tot Tot Wuk Wuk” Saat Dalam Mobil Dinas
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Banten Andra Soni mengaku tidak pernah menggunakan mobil patwal maupun menyalakan sirene dan strobo dalam perjalanan dinasnya, meski fasilitas itu tersedia.
    “Memang dari dulu, dari zaman menjabat Ketua DPRD, saya juga enggak (pakai patwal, sirene, strobo), kecuali yang sifatnya mendesak,” kata Andra saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui telepon, Senin (22/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , mobil GWM Tank 500 berwarna putih dengan pelat nomor polisi A 1 yang ditumpangi Andra, tampak melintas di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani tanpa dikawal polisi maupun Dishub. Tidak ada strobo, sirene, maupun rotator di mobil pribadinya yang kini dipakai sebagai mobil dinas.
    “Saya pribadi, dalam konteks dalam daerah lokal (wilayah Banten), Insya Allah selama tidak diperlukan saya tidak akan gunakan (pengawalan). Walaupun fasilitas itu ada,” ujar Andra.
    Ia mengaku terganggu dengan suara bising sirene “tot tot wuk wuk” saat berada di dalam mobil. Selain alasan kenyamanan, ia juga ingin menghormati pengguna jalan lain.
    “Yang pernah saya alami sebagai bukan pejabat, ya terganggu lah. Kita di dalam (mobil) juga terganggu, berisik,” kata Andra.
    Andra pun mengimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas dan tidak sembarangan menggunakan strobo maupun sirine.
    “Saya mengimbau kepada masyarakat untuk yang tidak berhak menggunakan untuk tidak menggunakan, karena itu menganggu ketertiban, menganggu kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
    Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan penggunaan sirine untuk sementara dibekukan karena banyak dikeluhkan masyarakat.
    “Sementara kami bekukan sambil kami evaluasi. Semoga tidak usah harus pakai ‘tot tot’ lagi lah,” kata Agus di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Banten Pangkas Iuran Pembayaran BPJS Kesehatan Rp 19 Miliar

    Pemprov Banten Pangkas Iuran Pembayaran BPJS Kesehatan Rp 19 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memotong besaran dana iuran pembayaran BPJS Kesehatan bagi warga miskin, sebesar Rp 19 miliar. Pemotongan tersebut bahkan nilainya disebut mencapai 50 persen.

    Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga miskin saat ini ditanggung bersama oleh pemerintah kabupaten dan kota di Banten.

    “Selama ini kan kita selalu melakukan pembayaran yang paling optimal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Nah, dalam perjalanannya semangat tanggung rentengnya harus kita kembangkan,” ujar Andra Soni, Kamis (18/09/2025).

    Untuk memastikan delapan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap warganya yang menerima PBI BPJS Kesehatan, Pemprov Banten mengevaluasi APBD di setiap kabupaten dan kota, agar memasukkan anggaran tersebut.

    Meski dipotong hingga 50 persan, Andra Soni mengklaim bahwa Pemprov Banten tetap menanggung sekitar 21,9 persen penerima bantuan BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

    “Kami ikut mengevaluasi perubahan APBD dari masing-masing kabupaten, kota. Dan kami pastikan mereka telah melakukan, meng-cover PBI ini sesuai dengan peraturan perundang undangan,” terangnya.

    Pemprov Banten mengklaim, pemotongan PBI BPJS Kesehatan ini untuk meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) di setiap kabupaten dan kota.

    Pemotongan ini juga dianggap sebagai keadilan bagi daerah di Banten, agar daerah yang keuangannya terbatas, bisa dibantu lebih.

    “Enggak bisa dong daerah kota yang mempunyai fiskal kuat, menyerahkan semua ke provinsi, sehingga mereka harus meningkatkan,” jelasnya.

  • Perkuat Layanan Publik, PAM JAYA Teken Kerja Sama dengan Perseroda PITS Megapolitan 11 September 2025

    Perkuat Layanan Publik, PAM JAYA Teken Kerja Sama dengan Perseroda PITS Megapolitan 11 September 2025

    Perkuat Layanan Publik, PAM JAYA Teken Kerja Sama dengan Perseroda PITS
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Perumda Air Minum (PAM) JAYA memperkuat pelayanan publik melalui kerja sama strategis dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lintas provinsi.
    PAM JAYA sebagai BUMD milik Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjalin sama dengan Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) selaku BUMD Provinsi Banten.
    Keduanya resmi berkolaborasi dalam menyediakan layanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Jakarta–Tangerang Selatan (Tangsel).
    Kerja sama ini merupakan wujud komitmen antar-BUMD untuk memperkuat sinergi pelayanan air minum perpipaan lintas provinsi dengan tujuan mendukung pemenuhan kebutuhan air berkualitas bagi masyarakat di wilayah perbatasan Jakarta–Tangsel.
    Ruang lingkup kerja sama mencakup pembangunan jaringan perpipaan, jual beli air curah, sinergitas pemanfaatan aset, penyaluran, dan pengalihan pelanggan di perbatasan wilayah Tangerang Selatan dari PAM JAYA kepada Perseroda PITS.
    “Sinergi antara PAM JAYA dan Perseroda PITS Tangerang Selatan merupakan wujud nyata dari kolaborasi lintas provinsi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, dalam keterangan resminya, Kamis (11/9/2025).
    Ia menjelaskan, kolaborasi ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan layanan air minum perpipaan dengan kapasitas suplai hingga sepuluh liter per detik untuk melayani 1.000 rumah di sekitar wilayah Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan.
    Arief menegaskan bahwa kerja sama PAM JAYA dan Perseroda PITS menjadi tonggak penting dalam perjalanan PAM JAYA.
    Pasalnya, kolaborasi ini sejalan dengan amanat regulasi nasional dan prinsip pelayanan publik yang berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah.
    “Kami berharap kerja sama ini tidak hanya meningkatkan cakupan layanan air berkualitas, tetapi juga memperkuat hubungan antar-BUMD demi pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan,” tegas Arief.
    Seluruh mekanisme kerja sama, mulai dari pembangunan jaringan perpipaan, pemanfaatan dan pengelolaan aset, hingga pembayaran, dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tata kelola perusahaan yang baik (
    good corporate governance/GCG
    ).
    Dengan demikian, sinergi antar-BUMD ini diharapkan dapat menjadi contoh baik terkait cara koordinasi antarpemerintah provinsi agar mampu memberikan solusi nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan kualitas layanan yang tetap terjaga.
    Sebagai informasi, selain memberikan layanan air minum perpipaan, kerja sama ini juga menjadi simbol kontribusi nyata PAM JAYA sebagai penyetor pajak daerah ke Provinsi Banten.
    Setoran pajak secara resmi diserahkan kepada Gubernur Banten Andra Soni dan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Banten bangun jalan poros desa 1,5 kilometer di Tangerang

    Pemprov Banten bangun jalan poros desa 1,5 kilometer di Tangerang

    Kondisi jalan yang sudah lama rusak menjadi keluhan masyarakat. Aspirasi warga juga menyangkut irigasi yang berada di sisi jalan

    Serang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Banten memastikan pembangunan jalan poros desa Sindang Asih–Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang 1,5 kilometer masuk dalam program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) melalui APBD Perubahan 2025.

    Gubernur Banten Andra Soni di Serang, Rabu, mengatakan pembangunan jalan itu merupakan usulan pemerintah daerah dan warga.

    “Alhamdulillah ini telah direncanakan atas usulan bupati dan masyarakat. Jalan ini telah direncanakan untuk dilaksanakan pada APBD Perubahan 2025,” katanya.

    Andra Soni sempat meninjau kondisi jalan poros desa yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Sindang Asih dan Desa Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.

    Menurutnya, kondisi jalan yang sudah lama rusak menjadi keluhan masyarakat. Aspirasi warga juga menyangkut irigasi yang berada di sisi jalan.

    “Besar harapan mereka agar ini bisa segera dilaksanakan. Karena sudah berlangsung lama sekali,” ujarnya.

    Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) untuk menangani irigasi.

    “Di sekitar sini terdapat kurang lebih 500 hektare sawah produktif, namun merupakan sawah tadah hujan, sehingga sangat memerlukan ketersediaan air,” katanya.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Arlan Marzan menyebut ruas jalan poros yang akan ditangani sepanjang 1,5 kilometer dengan konstruksi beton selebar empat meter.

    “Panjangnya kurang lebih 1,5 kilometer, kita telah berkoordinasi dengan bupati dan masyarakat bahwa ruas jalan ini harus lebih prioritas. Anggaran pembangunan jalan mencapai Rp6 miliar,” katanya.

    Menurutnya, pemerintah berharap warga ikut memantau agar kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar.

    “Pak Gubernur juga berharap masyarakat bisa bersama-sama menjaga ketika sudah dibangun. Banyak hal yang bisa dilakukan, di antaranya menjaga drainase dan lalu lintasnya,” kata Arlan.

    Warga Desa Badak Anom, Siti, menyampaikan apresiasi atas rencana pembangunan jalan tersebut, dan berharap akses yang lebih baik dapat membantu aktivitas harian masyarakat.

    “Terima kasih Pak Gubernur, semoga jalannya cepat dibangun dan cepat bisa dipakai,” katanya.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, kasus campak hingga target layanan air bersih di Jakarta

    DKI kemarin, kasus campak hingga target layanan air bersih di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Kota Jakarta pada Selasa (9/9), mulai dari angka penyakit campak yang mencapai 218 kasus tanpa ada kematian hingga target layanan air bersih 80 persen pada akhir 2025.

    Berikut deretan berita yang menarik untuk disimak kembali:

    Campak di DKI Jakarta capai 218 kasus tanpa ada kematian

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat terdapat sebanyak 218 kasus campak per awal September 2025, ditambah dengan 63 kasus rubella, tanpa ada kematian di wilayah Kota Jakarta.

    “Kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik. Ada 218 kasus pada awal September, dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam seminar bertema “Cegah Campak dari Rumah Kita” di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pramono ingin rute MRT diperpanjang sampai Banten

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan keinginannya agar rute Mass Rapid Transit (MRT) nantinya dapat terus diperpanjang hingga masuk ke wilayah Banten.

    “Cita-cita saya dengan Pak Andra Soni (Gubernur Banten) itu yang paling utama sebenarnya MRT segera masuk ke Banten. Makanya, berkali-kali saya sampaikan kepada Dirut MRT, gimana caranya, cari akal supaya disambungkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pengemudi ojol naik mimbar, ajak mahasiswa kawal semua tuntutan

    Seorang pengemudi ojek daring (online/ojol) mengajak ratusan mahasiswa dari BEM UI dan UIN Jakarta di depan Gedung DPR/MPR untuk mengawal semua tuntutan rakyat.

    “Ingat kepada semua yang ada di sini untuk tetap kawal tuntutan rakyat,” kata seorang pengemudi ojol saat berorasi di tengah-tengah ratusan mahasiswa di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    KAI Jakarta layani 329 ribu pelanggan selama libur Maulid Nabi

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta melayani 329.745 pelanggan selama periode libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2025.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa, mengatakan selama lima hari, 3-7 September 2025, rincian penumpang tersebut terdiri dari 166.491 orang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta, 138.466 orang datang di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta, serta 24.788 penumpang KA Lokal.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pram targetkan 80 persen layanan air bersih tercapai pada akhir 2025

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan layanan air bersih di Jakarta sebesar 80 persen tercapai pada akhir tahun ini.

    “Sampai hari ini, layanan air bersih di Jakarta sudah 74,24 persen. Ini adalah hal yang menggembirakan dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun bisa adalah 80 persen,” kata Pramono saat dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono resmikan IPA Pesanggrahan, bisa pasok air untuk 10 kelurahan

    Pramono resmikan IPA Pesanggrahan, bisa pasok air untuk 10 kelurahan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan yang berlokasi di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa.

    “Untuk urusan air di Jakarta, satu, saya sungguh gembira bahwa IPA pesanggrahan ini outlet, yaitu 750, dan bisa untuk 10 kelurahan, tiga kecamatan,” kata Pramono di IPA Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa.

    Selain diproyeksikan dapat memasok air bersih untuk 10 kelurahan di tiga kecamatan di Jakarta, fasilitas tersebut juga dapat mendukung kebutuhan daerah sekitar, seperti Tangerang Selatan.

    Sebanyak 10 kelurahan yang dilayani IPA Pesanggrahan antara lain Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Ulujami, Petukangan Utara, Cipulir, Srengseng, Joglo, Meruya Utara, dan Meruya Selatan.

    Dalam sambutannya, Pramono menegaskan ketersediaan air bersih merupakan prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan ditargetkan kebutuhan air bersih seluruh warga Jakarta dapat terpenuhi pada 2029.

    Dia pun mendorong agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan percepatan proyek Karian di Banten dan Jatiluhur di Jawa Barat sehingga kebutuhan air untuk Jakarta dan wilayah sekitarnya lebih terjamin.

    “Kami sudah ingin lah (proyek Karian dan Jatilihur selesai). Kalau Pesanggrahan saja selesai, masa Karian nggak selesai?” ujar Pramono.

    Selain jajaran Pemprov DKI, peresmian IPA Pesanggrahan itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

    Pembangunan IPA Pesanggrahan dimulai pada 2023, yang ditandai dengan peletakan batu pertama atau ground breaking oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

    Saat itu, Heru menargetkan pembangunan infrastruktur senilai Rp200 miliar itu rampung dalam kurun waktu 1,5 tahun ke depan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.