Xcloud.id

Tag: Andra Soni

  • Anak Sekolah di Pandeglang Seberangi Sungai Deras, Andra Soni: Pembangunan Sudah 90 Persen Regional 27 Oktober 2025

    Anak Sekolah di Pandeglang Seberangi Sungai Deras, Andra Soni: Pembangunan Sudah 90 Persen Regional 27 Oktober 2025

    Anak Sekolah di Pandeglang Seberangi Sungai Deras, Andra Soni: Pembangunan Sudah 90 Persen
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Progres pembangunan Jembatan Surian Cegog di Kampung Cegog, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, sudah mencapai 90 persen.
    “Saat ini sudah sekitar 90 persen progresnya, tinggal 10 persen lagi. Mohon doa dan dukungannya karena dengan cuaca seperti ini, mudah-mudahan tidak terhambat,” kata Andra Soni melalui keterangan tertulisnya, Jumat (24/10/2025).
    Andra Soni mengatakan, pembangunan jembatan sudah dilakukan sejak bulan Juni 2025 setelah Pemprov Banten mengambil alih pembangunan jembatan tersebut dari Pemkab Pandeglang.
    Andra Soni menjelaskan, pembangunan jembatan tersebut menggunakan anggaran hasil efisiensi Tahun Anggaran 2025.
    “Dari anggaran efisiensi itu, kami relokasi ke pembangunan jembatan tersebut yang dalam waktu tidak lama lagi akan selesai,” katanya.
    Terkait penanganan kondisi darurat di lokasi, Andra telah berkoordinasi dan menginstruksikan Bupati Pandeglang untuk membangun kembali jembatan sementara yang hanyut.
    Hal itu dimintanya agar masyarakat dan anak sekolah dapat dengan aman beraktivitas dan menyeberang.
    “Kondisi hujan dan debit air tinggi mungkin diperlukan jembatan sementara atau apa yang penting warga bisa menyeberang dengan aman,” ujar dia.
    Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, menambahkan, pembangunan jembatan tersebut kini memasuki tahap pengecoran akhir.
    “Pengecoran terakhir itu di akhir bulan Oktober, mudah-mudahan pada November sudah bisa dilewati masyarakat,” kata Arlan.
    Arlan menjelaskan, jembatan sementara yang sebelumnya digunakan warga memang hanyut karena curah hujan tinggi yang menyebabkan debit air meningkat.
    “Kepada masyarakat agar tidak memaksakan dan menunggu jembatan baru selesai atau bisa mengambil jalur alternatif lain. Jangan memaksakan jalan ketika debit air tinggi,” ujar dia.
    Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan sekelompok pelajar di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten, nekat menyeberangi arus sungai deras tanpa jembatan.
    Rekaman berdurasi 37 detik itu viral di media sosial dan menuai keprihatinan publik.
    Dalam video tersebut, tampak sejumlah siswa berseragam SD dan SMP berpegangan satu sama lain sambil bertumpu pada seutas tali untuk menyeberang.
    Mereka melintasi Sungai Surian yang menjadi jalur penghubung antara Kampung Cegog dan Kampung Aer Jeruk, Desa Rancapinang, pada Rabu (22/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Tinggal 4 Hari, Tunggakan-Denda Bertahun-tahun Dihapus

    Pemutihan Pajak Kendaraan Tinggal 4 Hari, Tunggakan-Denda Bertahun-tahun Dihapus

    Jakarta –

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor masih ada. Buat yang belum ikutan, segera ke kantor Samsat. Soalnya program pemutihan ini akan segera berakhir.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Banten masih berlaku hingga akhir bulan ini. Namun waktunya semakin terbatas, karena program pemutihan ini akan berakhir empat hari lagi.

    Sebelumnya, pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Banten telah diperpanjang. Semula pemutihan pajak kendaraan itu hanya berlaku hingga 30 Juni 2025. Namun, Pemerintah Provinsi Banten memperpanjang program ini sampai 31 Oktober 2025 lantaran masih banyak masyarakat yang belum mengikuti pemutihan.

    Lewat pemutihan ini, masyarakat yang menunggak pajak bertahun-tahun diampuni. Denda dan tunggakannya dihapuskan, dengan demikian pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak tahun berjalan. Pajak yang dibayarkan pun jadi lebih ringan karena denda dan tunggakan tak lagi dikenakan dalam pembayaran tahun 2025 ini.

    Program pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor tertuang dalam Kepgub Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Perpanjangan dimulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2025. Artinya, program pemutihan pajak kendaraan di Banten masih berlaku 4 hari lagi.

    “Pembebasan pokok dan atau sanksi pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dimulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025,” demikian bunyi putusan tersebut.

    Nah buat kamu warga Banten yang belum mengikuti pemutihan, sebaiknya jangan melewatkan kesempatan emas satu ini. Di sisi lain, Gubernur Banten Andra Soni meyakini program pemutihan ini bisa membuat masyarakat lebih taat menunaikan kewajibannya. Buat kamu yang mau ikutan tapi nggak punya KTP asli, maka opsinya bisa melakukan balik nama.

    Lebih lagi, biaya balik nama kendaraan bekas kini sudah gratis. Kebijakan bea balik nama kendaraan bekas gratis ini berlaku di semua provinsi di Indonesia. Soalnya, kebijakan itu merupakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, yang kena BBNKB adalah kendaraan baru, tidak termasuk kendaraan bekas.

    “BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB,” demikian dikutip dari penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.

    (rgr/dry)

  • Gubernur Banten Siap Jika Diminta DKI Jakarta Kerja Sama soal Lahan Pemakaman

    Gubernur Banten Siap Jika Diminta DKI Jakarta Kerja Sama soal Lahan Pemakaman

    Jakarta –

    Pemprov DKI Jakarta sedang mengalami krisis lahan pemakaman. Gubernur Banten Andra Soni mengaku siap jika dimintai kerja sama oleh Pemprov Jakarta terkait lahan pemakaman.

    “Kami siap bekerjasama dengan Jakarta,” kata Andra Soni saat dihubungi, Minggu (26/10/2025).

    Andra menilai kerja sama terkait lahan pemakaman untuk warga Jakarta di wilayahnya memungkinkan . Sebab wilayah di Banten seperti Tangerang dan Tangerang Selatan merupakan bagian dari algomerasi.

    “Sebagai bagian dari algomerasi, menurut saya kemungkinan ini sangat mungkin,” ujarnya.

    Meski demikian, dia mengatakan belum ada komunikasi dari Pemprov Jakarta kepada pihaknya terkait lahan untuk pemakaman.

    “Sementara ini belum, mungkin langsung komunikasi dengan Kabupaten/Kota,” ucapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mempertimbangkan usulan terkait kerja sama daerah untuk solusi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Fajar Sauri menyebut usulan tersebut sudah tercetus di lingkup Pemprov Jakarta dan akan dikaji.

    “Ada (usulan soal kerja sama daerah). Rencana sudah ada. Nanti kita perlu kaji kembali ya. Mungkin kalau bisa kerja sama dengan daerah kita bisa tetapkan TPU di luar Jakarta,” kata Fajar di kawasan Koja, Jakarta Utara, Kamis (23/10).

    “Itu yang bisa kita manfaatkan untuk ke depannya. Yang bisa menjadi potensi untuk pemakaman baru,” ujarnya.

    Kendati demikian, ia mengakui Jakarta memang kerap menghadapi kendala penolakan dari warga saat hendak membuat TPU Baru. Namun jika kawasan pemukiman warga tersebut menempel dengan TPU, Fajar mengatakan perluasan makam tidak menjadi masalah.

    (dek/idh)

  • Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran APPSI dalam Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah – Page 3

    Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran APPSI dalam Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah – Page 3

    Wiyagus menambahkan, Presiden Prabowo secara tegas menyoroti praktik korupsi yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Karena itu, baik aparat pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara bersih, transparan, dan berintegritas.

    Lebih lanjut, Wiyagus menyampaikan bahwa Presiden juga mendorong penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government guna meminimalkan peluang korupsi dalam birokrasi. “Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif, legislatif untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengimbau APPSI agar semakin memperkuat perannya sebagai wadah berhimpun pemerintah provinsi (pemprov) di seluruh Indonesia. APPSI diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan daerah dalam penguatan kapasitas, optimalisasi otonomi daerah, serta penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

    “Keberadaan APPSI sebagai wadah berhimpun bagi pemerintah provinsi seluruh Indonesia harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas para anggotanya, maupun dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat,” imbuhnya.

    Wiyagus juga menyampaikan apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada APPSI atas konsistensinya dalam meningkatkan kompetensi anggota. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti berbagi praktik terbaik (best practice), memperkuat kerja sama, serta menyosialisasikan peraturan perundang-undangan.

    Ia optimistis, keberadaan APPSI akan memberikan manfaat nyata, baik secara langsung bagi pemprov di seluruh Indonesia, maupun secara tidak langsung bagi masyarakat luas melalui penguatan tata kelola dan kemajuan daerah.

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Musyawarah Nasional ke-7 APPSI dengan tema ‘Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif’ secara resmi dibuka,” tandasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan Munas VII APPSI ini turut dihadiri oleh sejumlah gubernur, di antaranya Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan Gubernur Banten Andra Soni. Hadir pula dalam acara itu Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

  • TEI Jadi Ajang Pelaku Usaha Go International

    TEI Jadi Ajang Pelaku Usaha Go International

    JAKARTA – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebutkan ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk go ke pasar internasional.

    “Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional,” kata Wamendag Roro Esti saat mengunjungi booth Pangan Nusa Expo di TEI 2025, Tangerang, Banten, sebagaimana dikutip dari keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pameran internasional TEI 2025 memiliki setidaknya 8.045 buyer terdaftar dari 130 negara.

    Ajang TEI ke-40 yang dibuka pada Rabu (15/10) oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan ini, merupakan pameran terbesar di Indonesia dengan menghadirkan 1.619 peserta.

    Pameran menampilkan tiga zona utama, yaitu produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup.

    “Sektor pamerannya ada berbagai macam, ada produk fesyen, manufaktur, ada juga agrikultur, dan lainnya,” ujar Roro Esti.

    Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 yang berlangsung hingga 19 Oktober 2025 ini sebesar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau senilai Rp273,5 triliun.

    Target tersebut naik 10 persen dari penyelenggaraan pemeran tahun sebelumnya yang mencatatkan realisasi transaksi sebesar 22,73 miliar dolar AS atau senilai Rp370,88 triliun.

    Turut hadir pada pembukaan TEI tahun ini, di antaranya Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri P2MI Mukhtarudin, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Gubernur Banten Andra Soni, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

    Selain itu, hadir Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Demokratik Timor-Leste Fransisco Kalbuady Lay, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Yaman Salem Mohamed Ahmed Salman, dan Ketua Otoritas Umum untuk Investasi dan Kawasan Bebas Mesir Hossam Heiba.

  • Wamendag sebut TEI jadi ajang pelaku usaha go international

    Wamendag sebut TEI jadi ajang pelaku usaha go international

    Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebutkan ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk go ke pasar internasional.

    “Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional,” kata Wamendag Roro Esti saat mengunjungi booth Pangan Nusa Expo di TEI 2025, Tangerang, Banten, sebagaimana dikutip dari keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pameran internasional TEI 2025 memiliki setidaknya 8.045 buyer terdaftar dari 130 negara.

    Ajang TEI ke-40 yang dibuka pada Rabu (15/10) oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan ini, merupakan pameran terbesar di Indonesia dengan menghadirkan 1.619 peserta.

    Pameran menampilkan tiga zona utama, yaitu produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup.

    “Sektor pamerannya ada berbagai macam, ada produk fesyen, manufaktur, ada juga agrikultur, dan lainnya,” ujar Roro Esti.

    Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 yang berlangsung hingga 19 Oktober 2025 ini sebesar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau senilai Rp273,5 triliun.

    Target tersebut naik 10 persen dari penyelenggaraan pemeran tahun sebelumnya yang mencatatkan realisasi transaksi sebesar 22,73 miliar dolar AS atau senilai Rp370,88 triliun.

    Turut hadir pada pembukaan TEI tahun ini, di antaranya Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri P2MI Mukhtarudin, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Gubernur Banten Andra Soni, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

    Selain itu, hadir Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Demokratik Timor-Leste Fransisco Kalbuady Lay, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Yaman Salem Mohamed Ahmed Salman, dan Ketua Otoritas Umum untuk Investasi dan Kawasan Bebas Mesir Hossam Heiba.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejagung Pastikan Jaksa Punya Sistem Monitor Kopdes Merah Putih

    Kejagung Pastikan Jaksa Punya Sistem Monitor Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, memastikan jaksa memiliki sistem untuk memonitor Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia menegaskan, sistem keuangan Kopdes Merah Putih harus berjalan dengan transparan.

    Hal itu disampaikan dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Bimbingan Teknis, dan Penyaluran Bantuan Permodalan Usaha (CSR) dari PT Agung Sedayu Group kepada 60 Kopdes Merah Putih di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/10/2025). Hadir Menteri Koperasi dan UKM Ferry Julianto, Gubernur Banten Andra Soni, serta Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid.

    Reda menyebut, jaksa akan membantu Kopdes untuk berkembang menjadi lembaga yang transparan. Menurutnya, kolaborasi antarpihak dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dana, termasuk dengan melibatkan sektor swasta.

    “Melalui Koperasi Merah Putih yang telah dibentuk di setiap desa dan kelurahan, Kejaksaan RI melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) memiliki sistem untuk memonitor pengelolaan keuangan dan kegiatan desa secara transparan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memitigasi risiko penyalahgunaan dana serta memperkuat ekonomi masyarakat desa,” ujar Reda.

    Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Julianto menegaskan bahwa koperasi merupakan tiang utama perekonomian nasional. Program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi benteng kesejahteraan rakyat.

    Ferry menyampaikan, pemerintah menargetkan pembangunan puluhan ribu gudang dan gerai Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia berharap ekonomi rakyat menjadi lebih produktif melalui koperasi.

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa dukungan berbagai pihak akan mendorong lahirnya desa mandiri dan berdaya saing di Provinsi Banten.

    “Surat keputusan untuk 1.551 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tangerang telah diterbitkan. Kami mengapresiasi dukungan Kejaksaan RI melalui program Jaga Desa yang berperan aktif mengawal pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya bantuan CSR kepada Koperasi Merah Putih, kami berharap tercipta desa-desa mandiri dan maju, khususnya di Kabupaten Tangerang,” ujar Andra Soni.

    (aik/fca)

  • Kembali ke SMAN 1 Cimarga, Kepsek Dini Akui Masih Waswas, Ungkap Kekhawatiran Guru dan Butuh Batasan Regional 16 Oktober 2025

    Kembali ke SMAN 1 Cimarga, Kepsek Dini Akui Masih Waswas, Ungkap Kekhawatiran Guru dan Butuh Batasan Regional 16 Oktober 2025

    Kembali ke SMAN 1 Cimarga, Kepsek Dini Akui Masih Waswas, Ungkap Kekhawatiran Guru dan Butuh Batasan
    Tim Redaksi
    LEBAK, KOMPAS.com
    – Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Pitria, kembali ke sekolah setelah sempat dinonaktifkan oleh Gubernur Banten, Andra Soni, pada Kamis (16/10/2025).
    Hari pertama ke sekolah, Dini mengaku waswas setelah peristiwa yang membuat namanya viral.
    Dia menyebut kejadian itu menjadi pelajaran besar bagi dirinya sekaligus bagi dunia pendidikan, terutama soal batas antara mendisiplinkan dan melakukan kekerasan.
    “Saya sudah memaafkan, perasaan waswas masih tetap ada,” kata Dini di SMAN 1 Rangkasbitung, Kamis.
    Dini mengatakan, setelah peristiwa kemarin, guru kini serba khawatir dalam bersikap.
    Mereka takut langkah mendisiplinkan siswa bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan atau mempermalukan.
    “Guru sekarang banyak yang takut menegur karena khawatir kena
    bully
    atau dilaporkan. Kalau Bapak, Ibu lihat kenapa murid-murid banyak yang gondrong, itu karena guru khawatir kalau dipotong rambutnya malah viral,” kata Dini.
    Dia menilai, kondisi tersebut berpotensi membuat pendidikan karakter kehilangan rohnya.
    Padahal, menurut dia, guru memiliki peran penting dalam menanamkan kejujuran dan kedisiplinan sejak dini.
    “Saya marah kemarin bukan karena rokoknya, tetapi karena kebohongannya. Kalau bohong dibiarkan, nanti turunannya bisa mencuri, korupsi, berontak. Maka itu harus dididik sejak dini,” kata dia.
    Dalam kesempatan itu, ia mengakui tindakan emosionalnya terhadap siswa saat itu merupakan bentuk kasih sayang yang khilaf.
    Namun, ia berharap kejadian itu menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pembinaan di sekolah.
    “Saya ingin ada
    coaching
    untuk para pendidik supaya jelas batasan antara menegur dan mempermalukan. Jujur, kami butuh batasan. Tidak mungkin seorang guru membunuh karakter muridnya,” ujar Dini.
    Meski sempat menjadi sorotan nasional, Dini memilih menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan introspeksi.
    Ia berjanji tetap mengabdi dan berjuang untuk pendidikan karakter di sekolahnya.
    “Saya ini putri Bumi Pertiwi yang peduli terhadap generasi penerus bangsa. Pendidikan karakter harus ditegakkan dan saya akan terus berjuang di jalur itu,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Dini Pitria dilaporkan ke polisi oleh orangtua siswa terkait dugaan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah.
    Namun, kasus itu berakhir damai setelah kedua belah pihak sepakat berdamai dan laporan ke polisi dicabut.
    Pemerintah Provinsi Banten sempat menonaktifkan Dini untuk sementara waktu, sebelum akhirnya diaktifkan lagi.
    Sementara itu, proses pembelajaran di sekolah kini telah berjalan normal kembali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Kepsek Dinonaktifkan Usai Tampar Siswa Merokok, DPR: Akan Seperti Apa Lembaga Pendidikan Kita? Nasional

    1 Kepsek Dinonaktifkan Usai Tampar Siswa Merokok, DPR: Akan Seperti Apa Lembaga Pendidikan Kita? Nasional

    Kepsek Dinonaktifkan Usai Tampar Siswa Merokok, DPR: Akan Seperti Apa Lembaga Pendidikan Kita?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti kasus penonaktifan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Cimarga, Lebak karena menampar siswa merokok di sekolah.
    Cucun mempertanyakan nasib lembaga pendidikan kelak, jika setiap teguran keras yang diberikan tenaga pendidik justru direspons orangtua murid dengan membuat laporan polisi.
    “Ini kan harus jadi pemikiran kita bersama juga,” kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
    Ia pun mendesak adanya evaluasi serius usai adanya peristiwa ini. Dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), menurutnya, perlu ada batasan (barier) yang jelas mengenai batasan kekerasan fisik dan verbal yang dapat membawa guru ke ranah hukum, meski hanya bertujuan untuk menegur.
    “Kalau misalkan setiap orang menegur dengan keras, kemudian juga nunjuk anak atau apapun, semua murid bisa melaporkan, akan seperti apa lembaga pendidikan kita ini?” sambungnya.
    Politikus PKB ini berpendapat, harus ada proteksi atau barrier antara guru dengan orangtua murid.
    Jika kejadian ini terus berulang, maka menurutnya, para orangtua tidak ingin anaknya memiliki karakter yang berakhlak.
    “Saya sendiri enggak mau ya, justru adanya pendidikan di kita,
    culture
    kita, kemudian
    attitude
    anak Indonesia ini sudah melebar jauh,” ujarnya.
    “Walaupun misalkan sekarang kondisi Indonesia ini kan sudah masuk pada
    upper middle income trap
    , sudah masuk dalam kelas negara yang menengah ke atas, tetapi tidak meninggalkan
    culture
    , tidak meninggalkan budaya,” kata Cucun.
    Cucun menyebut, saat ini budaya Indonesia asli masih terus bertahan, di mana semuanya harus bebas sesuai kemauan. Dia khawatir lembaga pendidikan jadi berantakan karena tidak adanya barrier atau batasan ini.
    “Makanya ini momentum ya, dalam penyusunan Undang-Undang Sisdiknas, ada batasan-batasan yang harus diatur di sini,” imbuhnya.
    Orangtua siswa SMAN 1 Cimarga, Lebak, berencana mencabut laporan dugaan penamparan murid merokok yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dini Pitria.
    Pencabutan laporan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/10/2025) setelah acara islah antara orangtua siswa dan Dini di SMAN 1 Cimarga.
    Ketua PGRI Kabupaten Lebak, Iyan Fitriyana, menjelaskan, pertemuan islah akan dihadiri kepala sekolah, orangtua siswa, dan pengacara yang mewakili keluarga.
    “Kamis pagi jam sembilan di sekolah akan ada islah, saling memaafkan. Setelah itu pengacara akan ke Polres untuk menindaklanjuti proses hukum, laporan akan dicabut,” ungkap Iyan pada Rabu (15/10/2025).
    “Kami bersyukur situasi yang sempat kisruh selama tiga hari ini bisa mereda. Orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada pengacara untuk menyelesaikan laporan di kepolisian,” ujar Iyan.
    Dengan kesepakatan ini, laporan dugaan kekerasan terhadap siswa yang sebelumnya ditangani Polres Lebak rencananya tidak akan dilanjutkan.
    Kasus ini mencuat setelah Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Pitria, diduga menampar seorang siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah, yang memicu aksi mogok sekolah oleh 630 siswa.
    Gubernur Banten, Andra Soni, kemudian menonaktifkan Dini dan menunjuk pelaksana harian kepala sekolah sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.
    Pada Rabu (15/10/2025), Andra mempertemukan Dini dan orangtua siswa di ruang kerjanya untuk menyelesaikan persoalan secara damai.
    Dini juga dipastikan akan diaktifkan kembali sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Damai, Orang Tua Siswa SMAN 1 Cimarga Akan Cabut Laporan Penamparan Kepsek Regional

    6 Damai, Orang Tua Siswa SMAN 1 Cimarga Akan Cabut Laporan Penamparan Kepsek Regional

    Damai, Orang Tua Siswa SMAN 1 Cimarga Akan Cabut Laporan Penamparan Kepsek
    Tim Redaksi
    LEBAK, KOMPAS.com
    – Orangtua siswa SMAN 1 Cimarga, Lebak, berencana mencabut laporan dugaan penamparan murid merokok yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dini Pitria.
    Pencabutan laporan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/10/2025) setelah acara islah antara orangtua siswa dan Dini di SMAN 1 Cimarga.
    Ketua PGRI Kabupaten Lebak, Iyan Fitriyana, menjelaskan, pertemuan islah akan dihadiri kepala sekolah, orangtua siswa, dan pengacara yang mewakili keluarga.
    “Kamis pagi jam sembilan di sekolah akan ada islah, saling memaafkan. Setelah itu pengacara akan ke Polres untuk menindaklanjuti proses hukum, laporan akan dicabut,” ungkap Iyan pada Rabu (15/10/2025).
    Iyan menambahkan, perdamaian ini digelar setelah upaya mediasi antara Dini dan siswa yang difasilitasi oleh Gubernur Banten.
    Selain itu, di Lebak, juga dilakukan mediasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Ketua PGRI, anggota DPRD Banten, serta pengacara orangtua siswa.
    “Kami bersyukur situasi yang sempat kisruh selama tiga hari ini bisa mereda. Orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada pengacara untuk menyelesaikan laporan di kepolisian,” ujar Iyan.
    Kapolres Lebak juga telah berkoordinasi dengan pengacara siswa agar perkara ini dapat diselesaikan demi menjaga marwah pendidikan.
    “Pak Kapolres sudah memiliki kesepahaman soal pentingnya menjaga tatanan dunia pendidikan,” kata Iyan.
    Perdamaian ini juga akan dihadiri oleh perwakilan Gubernur Banten dan perwakilan Bupati Lebak.
    “Alhamdulillah Pak Bupati memberi izin dan menugaskan kami hadir langsung. Pak Sekda juga akan menerima perwakilan dari Pemprov,” tambah Iyan.
    Dengan kesepakatan ini, laporan dugaan kekerasan terhadap siswa yang sebelumnya ditangani Polres Lebak rencananya tidak akan dilanjutkan.
    Kasus ini mencuat setelah Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Pitria, diduga menampar seorang siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah, yang memicu aksi mogok sekolah oleh 630 siswa.
    Gubernur Banten, Andra Soni, kemudian menonaktifkan Dini dan menunjuk pelaksana harian kepala sekolah sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.
    Pada Rabu (15/10/2025), Andra mempertemukan Dini dan orangtua siswa di ruang kerjanya untuk menyelesaikan persoalan secara damai.
    Dini juga dipastikan akan diaktifkan kembali sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.