Tag: Andra Soni

  • Polemik Jalur Domisili di Tangsel: Warga Tetangga Sekolah, tapi Gagal Masuk
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Juli 2025

    Polemik Jalur Domisili di Tangsel: Warga Tetangga Sekolah, tapi Gagal Masuk Megapolitan 4 Juli 2025

    Polemik Jalur Domisili di Tangsel: Warga Tetangga Sekolah, tapi Gagal Masuk
    Editor
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    — Warga RW 10, Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyampaikan kekecewaan terhadap hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025, khususnya pada jalur domisili di SMP Negeri 4 Tangsel dan SMA Negeri 6 Tangsel.
    Mereka menilai sistem penerimaan murid baru tahun ini tidak berpihak pada warga yang tinggal sangat dekat dengan sekolah.
    Ketua RW 10 Pamulang Barat, Suhendar mengatakan, tidak ada satu pun dari sembilan anak di lingkungan mereka yang diterima di SMPN 4 dan SMAN 6 Tangsel, meskipun rumah para pendaftar berada sangat dekat dengan sekolah.
    “Kami melakukan ini dengan keadaan terpaksa. Karena warga kami yang merasa sudah ada di sini sejak awal, bahkan sebelum sekolah ini berdiri, tidak diterima bersekolah di SMAN 6 SMPN 4 ini. Padahal jaraknya hanya 100 meter, 50 meter, bahkan ada yang tujuh meter,” ujar Suhendar di lokasi, Kamis (3/7/2025).
    Menurut Suhendar, warga telah berusaha menyampaikan keberatan melalui dialog dengan pihak sekolah sebanyak tiga kali.
    Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan atau solusi.
    Karena belum ada tindak lanjut dari pihak sekolah, warga akhirnya menutup sementara akses jalan menuju SMPN 4 dan SMAN 6 Tangsel.
    Mereka juga memasang spanduk sebagai bentuk penyampaian protes kepada sekolah maupun pemerintah.
    “Kami mengharapkan kepala sekolah bisa meneruskan ke yang lebih tinggi lagi agar peraturan-peraturan seperti itu,” kata Suhendar
    “Kami minta agar warga sekitar diberi kesempatan untuk bisa bersekolah di sini daripada yang jauh-jauh,” kata Suhendar.
    Warga lainnya, Rangga, mengatakan rata-rata nilai siswa dari RW 10 mencapai 85.
    Namun, mereka tetap tidak diterima karena seleksi jalur domisili kini mempertimbangkan nilai akademik di tingkat kecamatan.
    Padahal, informasi soal perubahan mekanisme itu baru diterima warga pada 29 Mei 2025, sedangkan pelaksanaan PPDB berlangsung pada Juni.
    “Warga kami pada dasarnya merujuk pada aturan sebelumnya, pada zonasi. Karena pada aturan ini, kita terima itu bulan Mei tanggal 29 Mei 2025, terus SPMB Juni, jadi bagaimana kami sosialisasi?, mempersiapkan anak dari warga kami,” kata Rangga.
    Warga menutup akses menuju dua sekolah negeri itu dan memasang tiga spanduk berwarna kuning bertuliskan penolakan.
    Dua spanduk terpasang di gerbang SMAN 6 dan satu di depan
    SMPN 4 Tangsel
    .
    Salah satu spanduk menyampaikan permintaan maaf atas penutupan jalan, dan juga alasan aksi warga.
    “Akses ini ditutup karena sistem penerimaan siswa mengabaikan hak anak-anak kami bersekolah di lingkungan sendiri,” demikian tulisan pada spanduk itu.
    Rangga menyebut penutupan jalan ini adalah bentuk aspirasi yang ingin disampaikan ke berbagai pihak, termasuk Gubernur Banten Andra Soni dan Dinas Pendidikan Provinsi.
    “Ini bentuk ekspresi warga agar dilihat, didengar oleh pimpinan, Gubernur Banten Pak Andra Soni, lalu juga Kepala Dinas. Kami mohon kebijaksanaannya karena anak-anak warga kami butuh sekolah,” ujar dia.
    Hingga kini, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan warga.
    Aksi warga RW 10 menjadi potret nyata ketegangan antara kebijakan zonasi yang bergeser dan kebutuhan riil masyarakat sekitar sekolah.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Rute Transjabodetabek Diluncurkan, Bisakah Jakarta Bebas Macet? 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 Juli 2025

    6 Rute Transjabodetabek Diluncurkan, Bisakah Jakarta Bebas Macet? Megapolitan 3 Juli 2025

    6 Rute Transjabodetabek Diluncurkan, Bisakah Jakarta Bebas Macet?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah meluncurkan enam rute layanan
    Transjabodetabek
    untuk meningkatkan konektivitas antara wilayah penyangga dan pusat kota.
    Peresmian dilakukan secara bertahap sejak April 2025 oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. 
    Dalam catatan
    Kompas.com,
    koridor S61 Blok M–Alam Sutera menjadi rute pertama yang diresmikan Pramono bersama Gubernur Banten Andra Soni pada 24 April 2025. Rute ini menempuh perjalanan sekitar 95 menit sekali jalan. 
    Disusul kemudian rute B41 Vida Bekasi–Cawang yang diresmikan pada 15 Mei 2025 bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
    Jarak tempuh rute ini mencapai 42 km dengan durasi sekitar 1 jam 30 menit.
    Selanjutnya, koridor T31 PIK 2–Blok M diresmikan pada 22 Mei 2025 dengan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah. Rute ini memiliki durasi perjalanan hingga tiga jam dengan 24 titik pemberhentian.
    Kemudian, pada 5 Juni 2025, Pramono bersama Wali Kota Bogor Dedie Rachim meresmikan rute P11 Bogor–Blok M yang memiliki waktu tempuh sekitar 90 menit dengan 22 titik pemberhentian.
    Rute kelima, koridor D41 Sawangan–Lebak Bulus, diluncurkan pada 4 Juni 2025 oleh Wakil Gubernur Rano Karno dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah. Waktu tempuhnya sekitar 70 menit dan berhenti di 11 titik.
    Terbaru, B25 rute Galunggung (Dukuh Atas)-Terminal Bekasi yang diresmikan Pramono bersama Tri Adhianto pada Kamis (3/7/2025). Rute ini memiliki waktu temput 70 menit dengan 28 titik pemberhentian.
    Menurut Pramono, kehadiran Transjabodetabek mulai menunjukkan dampak positif.
    Merujuk data survei TomTom Traffic Index, klaim Pramono, peringkat kemacetan Jakarta turun dari posisi pertama menjadi kelima secara nasional.
    “Yang dulunya Jakarta selalu peringkat satu, sekarang sudah digeser oleh Bandung, Medan, Palembang, dan Surabaya,” kata dia.
    Bahkan, secara global, Jakarta yang biasanya masuk 10 besar kota termacet di dunia, sekarang sudah keluar dari daftar tersebut.
    Meski demikian, Pramono mengaku belum memiliki data resmi mengenai penurunan volume kendaraan atau kenaikan jumlah pengguna transportasi umum. Evaluasi secara menyeluruh dijadwalkan dilakukan pada akhir tahun 2025.
    “Kalau lihat antusiasme terutama di hari Rabu, itu secara signifikan menunjukkan adanya perubahan pola masyarakat,” kata Pramono.
    Ia juga menyebut semakin banyak tokoh publik dan pejabat, termasuk duta besar, yang mulai menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan Transjabodetabek.
    “Anak salah satu tokoh nasional yang biasa naik Ferrari, sekarang dia unggah naik Transjakarta. Bahkan sejumlah duta besar juga mulai pakai Transjabodetabek,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Targetkan Pengguna Transportasi Umum Jakarta Naik di Atas 31 Persen
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 Juli 2025

    Pramono Targetkan Pengguna Transportasi Umum Jakarta Naik di Atas 31 Persen Megapolitan 3 Juli 2025

    Pramono Targetkan Pengguna Transportasi Umum Jakarta Naik di Atas 31 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI
    Jakarta

    Pramono Anung
    menargetkan peningkatan jumlah pengguna
    transportasi umum
    di Ibu Kota mencapai lebih dari 31 persen pada akhir 2025.
    Saat ini, tingkat penggunaan transportasi umum di Jakarta baru mencapai sekitar 21 persen.
    “Walaupun konektivitas kita sebenarnya sudah 91 persen, tapi belum digunakan secara maksimal. Saya mentargetkan dengan Dirut
    Transjakarta
    , mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa di atas 31 persen (kenaikan jumlah pengguna),” kata Pramono saat ditemui di Halte Galunggung, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).
    Menurut Pramono, jika penggunaan transportasi umum melebihi target, ini bisa menjadi landasan perencanaan Jakarta dalam mengatasi kemacetan secara lebih rinci ke depannya.
    Ia menambahkan, jumlah penumpang Transjakarta menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
    Pada 2022, jumlah penumpang mencapai 191 juta, kemudian naik menjadi 285 juta pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 371,4 juta pada 2024.
    “Semua yang sudah naik itu memberikan apresiasi karena bersih, rapi, nyaman dan dibandingkan dengan negara-negara manapun. Sebenarnya kita sudah tidak kalah di transportasi publik untuk menggunakan busnya,” kata Pramono.
    Meski demikian, Pramono mengakui bahwa konektivitas transportasi umum di Jakarta belum menyeluruh.
    Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI adalah dengan memperluas rute Transjabodetabek, termasuk ke wilayah penyangga, salah satunya Bekasi.
    “Kami sungguh berharap mudah-mudahan warga Bekasi dengan adanya banyak alternatif ini termasuk nanti KRL ke jantung kota, ke Tanah Abang, mudah-mudahan ini akan membuat orang mau dan bersedia untuk naik transportasi publik,” kata Pramono.
    Adapun, sejauh ini, Pemprov Jakarta telah meluncurkan enam rute Transjabodetabek agar masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
    Koridor S61 Blok M–Alam Sutera menjadi rute pertama yang diresmikan Pramono pada 24 April 2025, bersama Gubernur Banten Andra Soni. Rute ini menempuh perjalanan sekitar 95 menit.
    Disusul kemudian rute B41 Vida Bekasi–Cawang, yang diresmikan pada 15 Mei 2025 bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
    Jarak tempuh rute ini mencapai 42 km dengan durasi sekitar 1 jam 30 menit.
    Selanjutnya, koridor T31 PIK 2–Blok M diresmikan pada 22 Mei 2025 dengan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah. Rute ini memiliki durasi perjalanan hingga tiga jam dengan 24 titik pemberhentian.
    Kemudian pada 5 Juni 2025, Pramono bersama Wali Kota Bogor Dedie Rachim meresmikan rute P11 Bogor–Blok Myang memiliki waktu tempuh sekitar 90 menit dengan 22 titik pemberhentian.
    Rute kelima, koridor D41 Sawangan–Lebak Bulus, diluncurkan pada 4 Juni 2025 oleh Wakil Gubernur Rano Karno dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah. Waktu tempuhnya sekitar 70 menit dan berhenti di 11 titik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Solusi Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama dan BPKB Masih di Leasing

    Solusi Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama dan BPKB Masih di Leasing

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi Banten memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor sampai dengan 31 Oktober 2025. Namun, ada warga yang curhat kesulitan memperpanjang STNK lantaran kendaraannya masih atas nama orang lain dan BPKB berada di leasing. Ini solusinya.

    Di akun Instagram Gubernur Banten Andra Soni, ada salah satu warga yang curhat soal kesulitan memperpanjang STNK-nya. Masalahnya, kendaraan miliknya masih atas nama orang lain dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) masih menjadi jaminan di leasing.

    “KTP-nya kan KTP orang. Nah saya tadi nanya di situ nggak bisa, (harus pakai) KTP aslinya,” kata warga tersebut.

    Andra menyarankan kepada warga itu untuk melakukan proses balik nama. Apalagi, balik nama kendaraan bekas sekarang tidak dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) lagi. Namun, warga tersebut juga cerita bahwa BPKB-nya masih ada di leasing.

    “(Pakai surat) keterangan dari leasing. Ini kan nanti mau perpanjang, minta surat keterangan dari (leasing). Sayang, soalnya (pemutihan) sampai Oktober, habis itu nggak ada lagi,” ucap Andra.

    Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama

    Perlu diketahui, sekarang kamu tak perlu lagi khawatir soal biaya mahal saat balik nama kendaraan bekas. Soalnya, bea balik nama kendaraan bekas sudah gratis.

    Kebijakan tersebut berlaku di semua provinsi di Indonesia. Kebijakan itu merupakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, yang kena BBNKB adalah kendaraan baru, tidak termasuk kendaraan bekas.

    Meski begitu, bukan berarti balik nama kendaraan sepenuhnya gratis. Sebab ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), penerbitan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dan penerbitan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

    (rgr/din)

  • Kapolri Ikut Donor Darah di Peringatan Hari Bhayangkara Bersama KSPSI di Tangerang

    Kapolri Ikut Donor Darah di Peringatan Hari Bhayangkara Bersama KSPSI di Tangerang

    Jakarta

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu pendonor darah dalam acara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79, di Tangerang, Banten. Peringatan Hari Bhayangkara tersebut digelar bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

    Peringatan HUT Polri itu digelar dengan acara kegiatan bakti kesehatan berupa donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis, bertempat di PT Adis Dimension Footwear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Rabu (2/7/2025).

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut serta sebagai peserta dalam aksi donor darah ini. Kapolri mengenakan kaus saat proses donor darah tersebut.

    Petugas medis memeriksa tekanan darah, nadi, dan suhu tubuh Kapolri sebelum proses donor darah. Setelah semua pemeriksaan dilakukan, Kapolri berbaring di tempat tidur dan melakukan proses donor darah.

    Turut hadir mendampingi Kapolri dalam kegiatan tersebut antara lain, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, serta Kapusdokkes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana.

    Selain itu, hadir pula Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, PJU Polda Banten, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, dan pemilik PT Adis Harjanto.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, terutama rekan-rekan serikat buruh yang turut menyukseskan kegiatan Hari Bhayangkara. Saya lihat semua berusaha maksimal dalam parade dan defile di hadapan Bapak Presiden, dan beliau sangat terkesan,” ungkap Kapolri.

    (aik/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hilang Jabatan Wakil Ketua DPRD Banten Buntut Memo Titip Siswa SPMB

    Hilang Jabatan Wakil Ketua DPRD Banten Buntut Memo Titip Siswa SPMB

    Jakarta

    Ulah Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo terkait kasus memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri di Kota Cilegon berbuntut panjang. Budi Prajogo kini dicopot dari jabatannya tersebut.

    Memo tersebut viral di media sosial (medsos). Dalam unggahan viral, terlihat dalam lembar SPMB online terdapat tulisan ‘Memo mohon dibantu dan ditindaklanjuti’.

    Selain itu, tertulis jabatan, nama lengkap, tanda tangan dari Budi Prajogo. Tak hanya itu, terdapat cap resmi DPRD Provinsi Banten. Dilampirkan juga kartu nama dari Budi yang berasal dari Fraksi PKS tersebut.

    Budi Pragojo Minta Maaf

    Budi Prajogo sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait memo viral itu. Dia menyebut memo tersebut dibuat oleh salah satu staf di DPRD Banten dan diminta untuk ditandatangani. Ia menyebut staf tersebut menceritakan bahwa siswa yang akan dibantu berasal dari keluarga tidak mampu.

    “Staf datang ke saya minta tanda tangan saja, sementara stempel dan foto itu staf yang lakuin. Saya tidak tahu soal stempel itu, dan saya juga tidak kenal dengan siswa maupun keluarganya, hanya dengar dari staf saja,” kata Budi, Sabtu (28/6/2025).

    Ia mengaku membantu ala kadarnya tanpa intervensi maupun komunikasi dengan pihak sekolah di Kota Serang tersebut.

    “Adapun diterima tidaknya, saya serahkan semua kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apa pun,” katanya.

    Diketahui, nama siswa yang berada di memo Budi ini tidak masuk dalam SPMB 2025/2026 di sekolah yang dituju. Siswa itu tergeser oleh siswa lainnya pada mekanisme jalur domisili pada SPMB yang memperhatikan nilai rapor.

    Meski begitu, Budi mengakui bahwa tindakannya yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Ia menyesal, dan akan menjadikan kegaduhan ini sebagai bahan pembelajaran.

    “Saya meminta maaf kepada seluruh pihak atas kegaduhan ini,” ucapnya.

    “Saya tidak kenal anak maupun orang tua. Dan saya tidak pernah menghubungi kepala sekolah untuk memberikan tekanan,” ucapnya.

    Wakil Ketua DPRD Banten Dicopot

    Foto: Tangkapan layar viral

    Budi Prajogo dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD usai ramai soal memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA di Kota Cilegon. DPW PKS Banten menyampaikan permintaan maaf atas kasus tersebut.

    “Terkait dengan kondisi yang sudah, maka Fraksi PKS, DPRD Provinsi Banten, memutuskan untuk me-rolling jabatan pimpinan DPRD, dan yang semula Pak Budi Prajogo digantikan oleh Bapak Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD,” ucap Ketua DPW PKS Banten Gembong R Sumedi, Selasa (1/7).

    “DPW PKS 2019 mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang mungkin terasa terganggu, terasa tersinggung dengan hal yang dilakukan salah satu anggota dewan, yang berasal dari PKS, yaitu Pak Budi,” sambungnya.

    Saat ini, Imron menjabat anggota Komisi V DPRD Banten. Imron juga menjabat Ketua Dewan Syariah Wilayah Banten.

    PKS Banten menekankan konsisten dan berkomitmen mendukung program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.

    “Termasuk dalam program sekolah gratis, jadi PKS sebagai partai pendukung utama Andra Soni dan Dimyati tetap konsisten dan komitmen untuk mendukung dan menyukseskan program Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya.

    Menurut Gembong, Budi siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Gembong mengucap terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi perhatian.

    “Kami ingin berterima kasih juga atas perhatian dari masyarakat yang begitu memberikan perhatian,” ujarnya.

    Kemendikdasmen Tegaskan Tak Ada Jalur Rekomendasi

    Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng

    Wakil Menteri Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq menanggapi viral memo titip siswa dalam seleksi SPMB salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon, Banten oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo. Fajar menegaskan SPMB tidak ada jalur rekomendasi.

    “Ya memang peraturannya begitu (tidak boleh mengirim surat rekomendasi). Jalurnya hanya 4, domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Tidak ada jalur rekomendasi,” kata Fajar kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

    Fajar mengatakan mengikuti pemberitaan tersebut. Dia menekankan SPMB hanya ada empat jalur yaitu domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi.

    “Saya mengikuti pemberitaan tersebut, kan beliau juga sudah minta maaf ya. Jadi secara umum kalau kita lihat evaluasi, per hari ini itu tidak ada masalah yang serius sebenarnya,” ucapnya.

    Dia juga mendengar isu jual beli kursi SPMB di Bandung. Namun setelah dilakukan pengecekan hal itu tidak benar.

    “Mungkin rumor itu berkembang sebagai tanda pengingat supaya orang lebih aware, lebih waspada tidak melakukan tindakan itu. Dan saya sudah ngecek ke beberapa daerah, alhamdulillah sih tidak ada kendala yang berarti dan banyak sekolah yang sudah selesai mengumumkan SPMB-nya tinggal masalah daftar ulang,” terangnya.

    Halaman 2 dari 3

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PKS copot Budi Prajogo dari pimpinan DPRD Banten terkait titip siswa

    PKS copot Budi Prajogo dari pimpinan DPRD Banten terkait titip siswa

    Serang (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencopot Budi Prajogo dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten, menyusul polemik dugaan titipan siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon yang menyeret nama politisi tersebut.

    Keputusan ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten Gembong R. Sumedi sebagai bentuk sikap partai terhadap kasus yang mencuat ke publik.

    “Beliau sudah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi dari kejadian ini,” ujar Gembong di Kota Serang, Selasa.

    Ia menegaskan bahwa pencopotan dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik partai, terutama dalam isu-isu yang menyentuh sektor publik seperti pendidikan.

    “Ini langkah penegakan etik. Tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan yang berpotensi mencederai keadilan dan kepercayaan publik, khususnya dalam sektor pendidikan,” ujar Gembong tegas.

    Sebagai pengganti, PKS menunjuk Imron Rosadi, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi V DPRD Banten. Imron akan mengisi posisi strategis tersebut dengan mandat membawa semangat pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Meskipun diwarnai pergantian kepemimpinan internal, Gembong memastikan bahwa partainya tetap solid mendukung program-program Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.

    “PKS tetap komitmen menyukseskan program-program Andra-Dimyati,” ujarnya.

    Sementara, Gubernur Banten Andra Soni menghormati keputusan internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengganti Budi Prajogo dengan Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai politik.

    “Saya tak ikut wilayah partai. Karena itu kedaulatan partai politik,” ujar Andra Soni saat dimintai tanggapan.

    Ia menegaskan, pergantian unsur pimpinan legislatif adalah hal yang lazim dalam dinamika politik dan merupakan hak prerogatif partai pengusung.

    Kasus dugaan titipan siswa dalam penerimaan peserta didik baru ini sebelumnya menuai sorotan luas di kalangan masyarakat, mengingat pentingnya asas keadilan dan transparansi dalam dunia pendidikan. Langkah PKS ini disebut sebagai upaya menjaga akuntabilitas politik di tengah tekanan opini publik.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perayaan Hari Bhayangkara Ke-79 di Banten, Kapolda Nyanyi hingga Atraksi Debus

    Perayaan Hari Bhayangkara Ke-79 di Banten, Kapolda Nyanyi hingga Atraksi Debus

    Serang

    Polda Banten menggelar peringatan Hari Bhayangkara ke-79. Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto pun sempat menyanyi hingga menampilkan debus.

    Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 digelar di Alun-alun Serang, Banten, Selasa (1/7/2025). Kegiatan itu dipimpin Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto dan dihadiri pula oleh Gubernur Banten Andra Soni hingga Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim.

    Dalam sambutannya, Irjen Suyudi menyampaikan tema Hari Bhayangkara ke-79 yaitu Polri untuk Masyarakat. Menurut Suyudi, tema ini adalah refleksi Polri untuk berpihak kepada masyarakat.

    “Bahwa keberadaan Polri haruslah senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat, hadir untuk memberikan rasa aman, dan mampu menjawab setiap harapan masyarakat dengan kerja nyata dan ketulusan,” ucap Suyudi.

    Foto: Hari Bhayangkara Ke-79 di Banten. (Arief/detikcom)

    Menurut Suyudi, tema Hari Bhayangkara adalah menegaskan posisi Polri di tengah masyarakat.

    “Tema ini merupakan penegasan komitmen bahwa Polri bukan hanya aparat penegak hukum, tapi mitra masyarakat dalam menjaga stabilitas, menjamin keadilan, dan mempercepat pembangunan,” ujarnya.

    Kapolda Banten Irjen Suyudi pun menyanyikan lagu berjudul Tamang Pung Kisah dari atas panggung. Para pejabat utama (PJU) dan peserta upacara pun berjoget saat Kapolda bernyanyi.

    Foto: Hari Bhayangkara Ke-79 di Banten. (Arief/detikcom)

    Selain itu, ditampilkan aksi debus yang merupakan seni pertunjukan dari Banten. Dalam pementasan itu, Suyudi sempat memukul paku besar ke tubuh penampil. Namun penampil tetap aman dan tidak terluka.

    Dalam upacara digelar defile di depan pejabat Forkopimda. Defile tak hanya diikuti oleh pasukan Polri dan kendaraan taktis, tapi juga oleh anggota TNI, dan masyarakat.

    Salah satu kelompok masyarakat yang ikut defile adalah Suku Baduy. Tak hanya berjalan berbaris, mereka juga menyerahkan hasil bumi kepada Kapolda.

    (aik/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 376 Peserta Ikuti Jumpa Bhakti Gembira PMI Banten 2025

    376 Peserta Ikuti Jumpa Bhakti Gembira PMI Banten 2025

    Jakarta

    Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten kembali menggelar Jumpa Bhakti Gembira (Jumbara) untuk kalangan Palang Merah Remaja (PMR). Kegiatan lima tahunan ini dipastikan diikuti 376 peserta perwakilan 8 PMI kabupaten/kota.

    “Jumbara adalah ajang silaturahmi, pembinaan, dan pertemuan gembira perwakilan PMR se-Banten. Kegiatan ini sangat dinanti oleh adik-adik PMR,” ujar Suparman, Ketua Pelaksana Jumbara PMI Banten dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).

    Ia mengungkapkan, kegiatan digelar pada Senin-Jumat, 1-4 Juli 2025 di Taman Wisata Edukasi Mahoni Bangun Sentosa, Kota Serang.

    “Insyaallah, Pak Andra Soni, Gubernur Banten dipastikan hadir membuka acara. Akan hadir juga perwakilan dari PMI pusat,” ungkapnya.

    Menurutnya, seluruh peserta akan mengikuti lokakarya, parade budaya, dan pengabdian terhadap masyarakat secara langsung. Terdiri dari PMR Mula, Madya, da Wira.

    “Peserta merupakan hasil seleksi PMI kabupaten/kota, dan mereka akan saling berjumpa, berbakti dan gembira,” ujar Suparman.

    “Kami melaksanakan pembinaan relawan sesuai amanat undang-undang. PMR adalah relawan kami di satuan pendidikan,” ujar mantan Bupati Serang ini.

    Tatu mengungkapkan saat ini terdapat 203 PMR Mula, 5.600 PMR Madya, dan 6.133 PMR Madya.

    Menurut Tatu, Jumbara bukan sekadar ajang berkumpul dan bergembira bagi PMR.

    “Jumbara adalah momen untuk memperkuat solidaritas dan membentuk remaja yang berkarakter. Punya tujuan hidup bermanfaat untuk kemanusiaan,” ujarnya.

    Tatu mengaku bangga terhadap para PMR di Banten. Ia mengungkapkan, kontingen PMI Banten telah meraih peringkat 1 pada Jumbara Nasional PMR IX 2023 yang digelar di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, 2-10 Juli 2023.

    “Artinya pembinaan PMR yang dilakukan kita bersama menunjukkan keberhasilan. Dan kita harus tingkatkan,” ujarnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian, Pagelaran Budaya Karo di Banten

    Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian, Pagelaran Budaya Karo di Banten

    JAKARTA — Warna-warni budaya Karo terlihat di tengah Kota Serang. Ribuan pasang mata terpukau saat Tarian Lima Serangkai, Piso Surit, dan Tari Lima Marga menari di panggung Pagelaran Budaya Karo yang digelar Komunitas Karo Banten Bersatu (KBB) di Gedung Aspirasi Pemerintah Provinsi Banten, Sabtu, 28 Juni.

    Di tengah riuh tepuk tangan, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, berdiri di barisan terdepan. Ia datang bukan hanya sekadar tamu. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen kuat untuk memastikan Budaya Karo tak punah digerus zaman.

    “Senang sekali bisa hadir menyaksikan kekayaan budaya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote,” kata Fadli. “Saya sudah mengunjungi 101 negara. Tapi tidak ada yang sebanding dengan budaya kita.”

    Menurutnya, Budaya Karo adalah salah satu warisan tak ternilai. Seni tari, musik tradisional, pakaian adat, hingga kearifan lokalnya menjadi bagian penting mozaik Indonesia.

    “Kita harus pastikan budaya ini tetap hidup. Tidak boleh hilang ditelan waktu. Generasi muda harus mengenali dan bangga pada warisannya,” ujarnya.

    Fadli menekankan, budaya sama rapuhnya dengan bahasa. Jika tidak dirawat, pelan-pelan lenyap. Arus informasi global juga menjadi tantangan besar. “Kalau tidak kita teruskan pada anak-anak kita, sangat berbahaya. Mereka bisa asing dengan budayanya sendiri,” tambahnya.

    Baginya, pagelaran ini bukan sekadar pertunjukan. Ini momentum penting menuju Indonesia Emas 2045. “Budaya adalah fondasi pembangunan bangsa, amanah konstitusi,” tegasnya.

    Dalam catatan Kementerian Kebudayaan, Budaya Karo sudah diakui sebagai warisan budaya takbenda nasional. Mulai dari arsitektur rumah adat, Tari Guru-Guru Arom, Tortor Sombah, ritual Merdang Merdem, hingga ekspresi lisan Berahoi. “Dalam setiap tarian, lagu, bahasa, pakaian adat, tersimpan nilai luhur yang tidak bisa dinilai dengan materi,” jelas Fadli.

    Ia pun mengutip peribahasa Karo Erbahan peraten budaya si Megersing, yang bermakna budaya lahir dari kebiasaan dan perilaku yang dijaga tekun.

    Pagelaran ini dihadiri sekitar 1.000 undangan. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Tokoh Karo Musa Bangun, ulama Abuya Muhtadi, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum KBB Karpen Ginting, Pembina Batak Karo Banten Bersatu Dr. Ucok Damenta, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, dan Danrem 064 Maulana Yusuf.

    Selain penampilan tari, penyanyi muda Lyodra Margareta Ginting yang menjuarai ajang pencarian bakat turut memukau penonton. Puncak acara ditandai penobatan Duta Budaya Karo sebagai simbol regenerasi pelestari budaya.

    Ketua Panitia, Arifin Suang, menegaskan tujuan pagelaran ini bukan hanya hiburan. “Kami ingin generasi muda di perantauan mengenal asal-usul mereka, meski jauh dari Tanah Karo,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Fadli didampingi Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya Yayuk Sri Budi Rahayu dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII Lita Rahmiati.

    Di akgir sambutan, Fadli menyampaikan harapan besar. “Budaya Karo harus dikenal, dipelajari, dan dicintai bukan hanya oleh masyarakat Karo, tapi seluruh bangsa, bahkan dunia.”

    Ia menegaskan, Kementerian Kebudayaan akan terus mendukung pelestarian budaya sebagai bagian pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.