Tag: Andika Perkasa

4 Panglima TNI Ngaku Jarang Pakai Strobo: Itu Ganggu Saya Juga… Nasional

Panglima TNI Ngaku Jarang Pakai Strobo: Itu Ganggu Saya Juga…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengaku jarang menggunakan lampu strobo, sirene, maupun rotator yang berlebihan saat melintasi jalan umum.
Ia beralasan ingin nyaman tanpa mendengar suara mengganggu, sekaligus menghargai pengguna jalan yang lain.
Hal ini dikatakannya menanggapi keresahan warga atas penggunaan sirene berlebihan pejabat saat melintasi jalan umum.
Keresahan ini berubah menjadi gerakan untuk tidak memberikan jalan selain untuk ambulans dan pemadam kebakaran.
“Saya juga mengarah(kan) kepada pengawal saya untuk tidak bunyikan strobo karena ganggu kita juga. Ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga. Kendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain,” kata Panglima usai meninjau baksos hingga pameran Alutsista di area silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025).
“Lihat aja kalau saya juga jarang pakai strobo,” imbuhnya.
Agus juga berujar, ia kerap mematuhi aturan lalu lintas ketika berkendara.
Jika lampu merah, kendaraan dan iring-iringan yang melintas bersamanya turut berhenti.
“Saya kalau lampu merah, saya berhenti. Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat) semua berhenti. Saya sampaikan kepada satuan saya untuk mengikuti aturan,” ucap Agus.
Ia pun meminta jajarannya untuk mematuhi aturan tersebut, meski penggunaannya diperbolehkan dalam keadaan tertentu.
Ia meminta jajarannya untuk mendahulukan kendaraan lain yang mengejar waktu, seperti ambulans hingga pemadam kebakaran.
“Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi cepat, kita harus ada di suatu tempat. Membutuhkan bantuan atau mungkin kita juga seperti ambulans. Ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran,” beber Agus.
Lebih lanjut, ia mendorong penertiban jika lampu strobo hingga sirene dinyalakan tidak sesuai aturan.
“Ya mungkin ilegal yang harus, saya juga suka lihat, harus ditertibkan, lah. Enggak boleh,” tandas Agus.
Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” sebagai bentuk protes terhadap penggunaan sirene dan strobo.
Protes tersebut muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari unggahan poster digital hingga stiker sindiran yang ditempel pada kendaraan pribadi.
Salah satu stiker bahkan bertuliskan, “Pajak kami ada di kendaraanmu. Stop berisik di jalan Tot Tot Wuk Wuk!”
Gerakan ini lahir dari kejenuhan masyarakat yang menilai banyak pengendara, baik kendaraan pribadi maupun pejabat, menggunakan sirene dan strobo secara berlebihan, bahkan di luar kepentingan darurat.
Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan, penggunaan suara sirene tersebut untuk sementara dihentikan.
“Sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai ‘tot tot’ lagi lah. Setuju ya?” ujar Agus di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).
Agus menambahkan, kebijakan ini dikeluarkan karena masyarakat kerap merasa terganggu, terutama di tengah kepadatan lalu lintas.
“Saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi (saat lalu lintas) padat,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 14:41
Kasus Penculikan Kacab Bank BUMN, TNI AD Bantah Prajurit Bisa "Di-hire" untuk Aksi Ilegal Nasional 20 September 2025

Kasus Penculikan Kacab Bank BUMN, TNI AD Bantah Prajurit Bisa “Di-hire” untuk Aksi Ilegal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– TNI Angkatan Darat (AD) menegaskan bahwa kasus keterlibatan dua oknum prajurit dalam penculikan Kepala Cabang Pembantu (KCP) salah satu bank BUMN di Jakarta tidak bisa digeneralisasi sebagai bukti bahwa prajurit TNI dapat “di-
hire
” atau dipekerjakan untuk aksi ilegal.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menekankan, tindakan kedua prajurit tersebut merupakan keputusan pribadi yang tidak mewakili institusi TNI AD.
“Apabila ada satu personel TNI Angkatan Darat yang seperti itu bisa di-
hire
, bisa diminta tolong untuk suatu kegiatan yang melanggar hukum, terus dia meng-iya kan, itu tidak bisa lalu dikatakan bahwa semua prajurit TNI itu bisa di-
hire
untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait hal itu. Tidak,” kata Wahyu ditemui di Monas, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Wahyu menambahkan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak telah mengingatkan seluruh jajaran untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan dan menolak segala permintaan bantuan yang berpotensi melanggar hukum.
“Bapak KSAD juga menyampaikan, kita akan mengatakan evaluasi. Ini yang kita ingatkan, bagaimana pengendalian diri. Pengendalian diri untuk melaksanakan pergaulan, kegiatan di lingkungan,” ujar Wahyu.
“Pertimbangkan betul. Pertimbangkan betul saat kita berkawan, saat kita berkomunikasi, ada suatu permohonan bantuan. Apa manfaatnya untuk personal, masing-masing, dan apa manfaatnya untuk satuan, apa kerugiannya untuk personal, dan apa kerugiannya untuk satuan maupun institusi,” tambah Wahyu.
Wahyu memastikan, kasus ini menjadi bahan evaluasi internal TNI AD agar kejadian serupa tidak terulang.
Menurutnya, setiap prajurit tetap dituntut hadir di tengah masyarakat untuk membantu menyelesaikan persoalan warga, tetapi hanya dalam koridor yang sah dan legal.
“Prajurit TNI Angkatan Darat harus berada di tengah-tengah masyarakat, harus membantu masyarakat. Tetapi pertimbangkan betul, permasalahannya apa. Tidak yang melanggar hukum,” tegas Wahyu.
Sebelumnya, Polisi Militer Kodam Jaya mengungkap keterlibatan dua oknum prajurit TNI AD, Serka N dan Kopda FH, dalam kasus penculikan Kacab bank BUMN, Mohamad Ilham Pradipta.
Keduanya disebut menerima tawaran imbalan Rp 100 juta dari tersangka sipil berinisial JP untuk menjemput paksa korban.
Serka N kemudian mengajak Kopda FH untuk membantu eksekusi penculikan.
Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian dan Polisi Militer, sementara kedua oknum prajurit tengah diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 15:31
6 KSAD Tegaskan Masuk TNI AD Tak Perlu “Orang Dalam”, Seleksi Gratis dan Transparan Nasional

KSAD Tegaskan Masuk TNI AD Tak Perlu “Orang Dalam”, Seleksi Gratis dan Transparan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa proses rekrutmen prajurit TNI AD berlangsung secara transparan dan tidak dipungut biaya.
Hal itu disampaikan Maruli usai meninjau stan penerimaan prajurit dalam pergelaran TNI Fair 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
“Ini yang penting nih, kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa kalau mau masuk harus ada yang dikenal, harus dibagaimanakan dan lain sebagainya,” kata Maruli, Sabtu siang.
“Padahal, sekarang kita sudah banyak, saya kira di institusi mana pun sudah banyak perubahanlah. Itu juga bisa meyakinkan mereka bahwa siapa pun bisa daftar tanpa harus keluar biaya,” imbuh dia.
Maruli juga memastikan TNI AD terus mengevaluasi proses rekrutmen, terlebih setelah muncul sejumlah kasus yang melibatkan prajurit TNI AD.
Menurut dia, pengawasan diperkuat melalui tim khusus yang memantau jalannya seleksi.
“Pastinya kita terus tingkatkan, kita juga udah punya tim yang memantau ke sana,” ujar Maruli.
“Saya kira kalau ada orang yang bisa melaporkan ke kami, kami justru lebih senang sekarang,” kata dia.
Ke depan, TNI AD berencana membuka kanal aduan khusus, baik berupa nomor telepon maupun WhatsApp pengaduan, agar masyarakat dapat melaporkan penyimpangan dalam proses seleksi.
“Kita juga menyadari tidak semua orang punya akses untuk berkomunikasi. Jadi mudah-mudahan dengan ini ada dibuat nanti misalnya telepon pengaduan atau WA pengaduan. Mudah-mudahan bisa membuat seleksi kita lebih baik,” kata Maruli.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 12:47
Ada Anoa, Harimau, hingga Badak di Monas, Bukan Hewan tapi Alutsista Nasional 20 September 2025

Ada Anoa, Harimau, hingga Badak di Monas, Bukan Hewan tapi Alutsista
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tank Harimau, Panser Anoa, Panser Badak, hingga Leopard, berjejer gagah di kawasan Pintu Timur Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025) pagi.
Kendaraan tempur ini bukan sedang unjuk kekuatan perang, melainkan menjadi bagian dari gelaran TNI AD Fair 2025 yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 TNI.
“Di sini ada Badak, ada Harimau, ada Anoa, ada Leopard, ada Kuda. Tapi kita bukan di kebun binatang, itu alutsista kita semua gitu,” kata Asisten Logistik (Aslog) KSAD, Mayjen TNI Adisura Firdaus Tarigan, yang ditemui di Monas.
TNI AD Fair berlangsung dua hari, 20-21 September 2025, mulai pukul 08.00 hingga 21.00 WIB.
Masyarakat bisa menyaksikan langsung berbagai perlengkapan pertahanan modern TNI AD, seperti Tank Harimau hasil kerja sama Indonesia-Turki yang diproduksi di dalam negeri, Panser Anoa, Meriam Caesar 155 mm, MLRS Astros II, Radar CM200, hingga sistem rudal pertahanan udara Starstreak LML.
Tak ketinggalan, helikopter tempur dan angkut seperti Apache AH-64, Bell 412, Fennec AS 550, hingga Mi-17V5 turut dipamerkan.
Sejumlah senjata infanteri terbaru, seperti SS2 V5, Caracal, SCAR-L, Minimi, serta mortir kaliber 60 mm dan 81 mm juga ditampilkan di Monas.
“Ada juga kegiatan yang akan ditampilkan dan beberapa stand khusus yang memang disiapkan untuk memberi penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan kesatuan TNI AD,” kata Adisura.
“Misalnya, bagaimana rekrutmen menjadi prajurit, bagaimana kegiatan ketahanan pangan, bagaimana penyediaan air bersih dan sebagainya yang dilakukan di Angkatan Darat,” imbuh dia.
Total ada 22
stand
yang dibuka untuk publik, mulai dari Kostrad, Kopassus, Puspenerbad, Pussenarmed, Pussenkav, hingga RSPAD Gatot Soebroto.
Pengunjung juga bisa menikmati fasilitas Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) dengan layanan bakti kesehatan gratis, Dapur Lapangan yang menyediakan makanan gratis di dua titik, serta berbagai demonstrasi bela diri militer, pencak silat, dan games interaktif berhadiah.
“Harapannya dari pimpinan AD, dari KSAD, mereka datang ke
stand-stand
kita. Tidak hanya sekadar melihat, tapi juga bisa merasakan sesuatu. Sehingga
happiness
-nya itu bisa dapat gitu,” ujar Aslog KSAD.
Selain edukasi, TNI AD Fair juga menghadirkan panggung musik yang menampilkan band-band dari berbagai satuan TNI AD untuk menghibur masyarakat.
Menurut Adisura, kehadiran TNI AD Fair bukan sekadar pameran alutsista, tetapi juga ajang mempererat hubungan antara tentara dan rakyat.
Rencananya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga akan hadir di lokasi untuk meninjau langsung rangkaian kegiatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 10:18
6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).
Namanya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
Pencopotan Hendrar Prihadi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.
Sebagai informasi, Hendrar Prihadi menjabat sebagai Kepala LKPP sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atau tepatnya Oktober 2022.
Dengan dicopotnya Hendrar Prihadi, kini PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.
Sementara itu, PDI-P tak mempersoalkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP. Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025).
MUHAMMAD ADIMAJA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago (kiri), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang (kedua kiri), Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari (keempat kiri), Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kedua kanan), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.
“Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.
Lantas, siapakah Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI-P yang didepak dari Kabinet Prabowo? Berikut profilnya
Hendrar Prihadi merupakan politikus PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Karier politiknya dimulai pada 2005, ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai berlambang kepala banteng.
Setelah itu, Hendrar Prihadi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara.
Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.
Pada 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.
Hendra Prihadi kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu, wakilnya adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.
KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Pasangan Calon Gubernur Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi saat menghadiri dukungan Paguyuban Mantan Kepala Desa se-Jateng untuk Pilkada Jateng, di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jateng, pada Jumat (27/9/2024).
Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.
Nama Hendrar Prihadi sendiri juga pernah berkontestasi pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada 2024.
Saat itu, ia berpasangan dengan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang maju sebagai calon gubernur.
Namun, Andika-Hendrar kalah oleh pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/09/2025 16:26
Daftar 4 Purnawirawan Jenderal yang Digadang Jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago hingga AM Putranto

GELORA.CO – Empat nama purnawirawan jenderal masuk dalam daftar kandidat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Menko Polkam, Menpora, serta sejumlah wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini (17/9/2025).

Keempat nama tersebut, masing-masing Kepala Staf Umum TNI tahun 2000-2004 Letnan Jenderal Djamari Chaniago, mantan KSAD Dudung Abdurachman, , Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto.

Diketahui, posisi Menko Polkam kini dijabat oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat sementara atau ad interim.

Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum menentukan pengisi Menko Polkam definitif setelah ditinggalkan Budi Gunawan.

Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan dari jabatannya pada Senin (8/9/2025).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sendiri bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan serta pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.

Menko Polkam juga melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bidang politik dan keamanan (misalnya: Kemendagri, TNI, Polri, BIN, dan lainnya).

Kementerian yang dipimpinnya juga bertugas merumuskan kebijakan strategis nasional terkait isu-isu seperti pertahanan, keamanan dalam negeri, penegakan hukum, dan demokrasi.

Berikut sosok dan rekam jejak 4 purnawirawan jenderal yang dijagokan jadi Menko Polkam

Gatot Nurmantyo

Gatot Nurmantyo merupakan seorang purnawirawan jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ia adalah Panglima TNI periode 2015-2017 di era pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

Pria kelahiran Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada 13 Maret 1960 itu merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982.

Gatot Nurmantyo memiliki rekam jejak karier yang mentereng.

Sebelum ditunjuk sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo pernah menjabat Pangdam V/Brawijaya hingga Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Djamari Chaniago

Lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949, Djamari Chaniago meniti karier di TNI AD sejak lulus dari Akademi Militer (AKABRI) pada tahun 1971.

Hampir seluruh penugasannya berada di lingkungan baret hijau alias Kostrad TNI AD.

Djamari yang pensiun dengan pangkat Letjen TNI ini telah malang melintang di TNI Angkatan Darat dengan menempati berbagai posisi strategis, mulai dari Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, hingga menjabat sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima Kostrad.

Djamari Chaniago juga pernah menduduki jabatan Wakil Kepala Staf TNI AD dan Kepala Staf Umum TNI sebelum pensiun pada tahun 2004.

Djamari sempat menjadi anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) dan Fraksi ABRI (1998–1999), ketika di MPR, ABRI masih memiliki perwakilan.

Setelah pensiun dari militer, Djamari tetap aktif dalam dunia sipil.

Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk memimpin komunitas motor besar (moge) di Sumatera Barat.

Djamari Chaniago juga menerima berbagai penghargaan atas pengabdiannya, seperti Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, serta medali dari PBB dan Malaysia.

AM Putranto

Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Dia merupakan putra dari pasangan H. Mukti Hartoyo dan Hj. Sukaningsih.

M Putranto merupakan tamatan taruna berprestasi di Akabri Magelang dan bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik tahun 1987.

Sepanjang karier militernya, AM Putranto telah menempuh berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar kecabangan Infanteri, pendidikan lanjutan perwira, hingga Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI).

Letjen TNI (Purn) AM Putranto secara resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari Senin (21/10/2024).

Dudung Abdurachman

Mantan Kepala Staf TNI AD, Jenderal Purn Dudung Abduracham saat ini merupakan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pria kelahiran 19 November 1965 di Bandung, Jawa Barat itu adalah putra dari pasangan Nasuha dan Nasyati yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Bekangdam III/Siliwangi.

Dilansir dari Kompas.com, pendidikannya dimulai dari SDN Patrakomala Bandung dari 1972 hingga 1979.

Setelah lulus, ia melanjutkan ke SMP Kartika XIX-1 Bandung dan menyelesaikannya pada tahun 1982.

Pendidikan menengahnya ia jalani di SMAN 9 Bandung hingga lulus pada tahun 1985.

Dari sini, Dudung menapaki jalan menuju Akademi Militer (Akmil) yang menjadi gerbang awal karier militernya.

Ia merupakan lulusan Akmil angkatan 1988, dan sejak itu, ia mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan TNI.

Salah satu tonggak penting dalam karier militernya adalah ketika ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2021, posisi yang Dudung emban hingga menjelang masa pensiunnya pada tahun 2023.

17/09/2025 08:36
Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gatot Nurmantyo dianggap sosok lebih kuat mengisi kursi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Ketimbang tokoh lain dari militer.

Itu diungkapkan Pengamat Politik Refly Harun. Melalui video yang diunggah di YouTube pribadinya.

Menurutnya, Gatot layak mengisi kursi tersebut. Bahkan kandidat yang diperhitungkan.

“Kalau Gatot Nurmantyo menjadi Menko Polkam bukan Menko Polhukam, rasanya layak sekali. Karena urusannya hanya soal politik dan keamanan,” kata Refly dikutip dari Selasa, (16/9/2025).

“Gatot Nurmantyo itu kandidat yang sangat diperhitungkan,” tambahnya.

Apalagi, kata dia, Gatot beruntung karena tidak terikat pada kekuatan politik lain. Berbeda dengan jenderal lainnya.

“Gatot Nurmantyo adalah jenderal yang relatif independen dari kekuatan politik yang berseberangan dengan Gerindra, karena dia tidak gabung dengan kekuatan partai politik manapun. Seperti Moeldoko, seperti Andika Perkasa,” jelasnya.

Ia mengatakan sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Kalaupun bukan dari militer, harus yang berwibawa.

“Sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Atau paling tidak orang yang memiliki wibawa sendiri kendati dia sipil, seperti Mahfud MD dulu. Ada Purnomo Yus Giantoro, dan sebelumnya Jono Sudarsono,” ujarnya.

“Berarti dia membawahi Kementerian Pertahanan, kemudian saya tidak tahu polisi di mana. Apakah urusan hukum, apakah urusan keamanan gitu ya. Kemudian bidang pertahanan dan berbagai macamnya,” sambungnya.

Apalagi, kata dia, Gatot Nurmantyo adalah tokoh yang dipersepsi sebagai anti Jokowi. Mengingat ia bagian dari koalisi yang kerap mengkritik Jokowi.

16/09/2025 19:52
400 Atlet Judo dari 22 Negara Ikut Turnamen di GBK, KSAD Maruli: Indonesia Raih 1 Perunggu Nasional 14 September 2025

400 Atlet Judo dari 22 Negara Ikut Turnamen di GBK, KSAD Maruli: Indonesia Raih 1 Perunggu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekaligus Ketua Umum Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, sebanyak 400 atlet judo dari 22 negara mengikuti Final Asian Cadet and Junior Judo Championship 2025.
Diketahui, Final Asian Cadet and Junior Judo Championship 2025 digelar di area Tennis Indoor, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (14/9/2025).
Maruli mengatakan, dari ratusan atlet tersebut, Indonesia berhasil membawa pulang satu medali perunggu.
“Jadi 22 negara hadir dengan 400 atlet bisa hadir pada hari ini. Memang kita tidak mendapatkan banyak prestasi, kita hanya dapat satu perunggu dari sekian banyak,” kata Maruli, Minggu.
Maruli juga menyebut, hal ini menjadi pembelajaran agar atlet-atlet judo muda Indonesia melihat langsung atlet dunia dan menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi.
“Itu salah satu poin dari penyelenggaran ini adalah memotivasi atlet-atlet kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Maruli mengungkapkan, Indonesia mendapat pujian atas suksesnya ajang Asian Cadet and Junior Judo Championship 2025.
Dia mengatakan akan melakukan kerja sama dengan negara lainnya agar judo di Indonesia semakin berkembang.
“Setelah mereka melihat bagaimana kita menyelenggarakan, kita sudah hampir seluruhnya menyampaikan kepada saya bahwa inilah penyelenggaran terbaik yang pernah mereka lihat,” kata Maruli.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/09/2025 21:45
Putri Puan Maharani, Pinka Hapsari Kandidat Kuat Ketua DPD PDIP Jateng

FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Putri Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menjadi kandidat terkuat sebagai Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah (Jateng).

Itu jika mengacu hasil penjaringan yang dilakukan PDIP Jateng mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten. Nama Pinka Hapsari-sapaan Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari paling banyak mendapat dukungan kader partai tersebut.

Diketahui, ada sejumlah nama yang muncul sebagai calon Ketua DPD PDIP Jateng dari hasil penjaringan pada tiap tingkatan. Selain Pinka, nama mantan Panglima TNI, Andika Perkasa juga menjadi salah satu yang diinginkan kader.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng, Sumanto menjelaskan mekanisme penjaringan dimulai dari pengurus anak cabang yang mengusulkan dua nama, lalu ditambah satu usulan dari DPC.

Nantinya, tiap wilayah mengajukan tiga kandidat. Sementara syarat pencalonan minimal tujuh tahun menjadi kader partai.

“Nama-nama yang muncul di antaranya Mbak Pika, Pak FX Hadi Rudyatmo, saya sendiri, Mbak Agustina Wilujeng Pramestuti, Pak Andika Perkasa dan Pak Hendi (Hendrar Prihadi, red),” ujar Sumanto seusai menghadiri rapat bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (11/9).

Dia menyebut proses seleksi saat ini berada di tahap psikotes. Keputusan akhir mengenai ketua definitif akan ditentukan DPP PDI Perjuangan dan dijadwalkan diumumkan paling lambat Desember 2025.

“Semua hasil akan diserahkan ke DPP, kami siap menerima siapa pun yang ditetapkan,” ujarnya.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga Bendahara DPD PDIP Jateng mengonfirmasi dirinya ikut dalam bursa tersebut.

11/09/2025 18:05
Update Terkini Chaos Nepal: Pemerintahan Kolaps, Militer Kuasai Negeri

Jakarta, CNBC Indonesia – Tentara Nepal dikerahkan untuk berpatroli di jalan-jalan ibu kota Kathmandu pada Rabu (10/9/2025) dalam upaya memulihkan ketertiban setelah gelombang protes besar-besaran yang berujung pada pembakaran gedung parlemen serta pengunduran diri perdana menteri.

Kerusuhan ini disebut sebagai yang terburuk dalam dua dekade terakhir di negara Himalaya tersebut.

Dengan pengeras suara, tentara mengumumkan pemberlakuan jam malam sementara kendaraan lapis baja melintas di antara bangkai mobil dan gedung-gedung yang hangus terbakar. Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, menyerukan para demonstran agar “menghentikan aksi protes dan terlibat dalam dialog.”

Adapun kerusuhan berawal pada Senin di Kathmandu sebagai bentuk kemarahan atas kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan media sosial dan kasus dugaan korupsi. Gelombang protes yang dipimpin generasi muda dan menamakan diri gerakan “Gen Z” itu kemudian berubah menjadi ledakan kemarahan nasional, dengan sejumlah gedung pemerintah dibakar menyusul penindakan aparat yang menewaskan sedikitnya 19 orang.

Militer memperingatkan bahwa “vandalisme, penjarahan, pembakaran, atau serangan terhadap individu dan properti atas nama protes akan diperlakukan sebagai tindak pidana yang bisa dihukum.”

Bandara internasional Kathmandu diperkirakan kembali beroperasi pada Rabu setelah lumpuh akibat kerusuhan. Asap masih mengepul dari gedung-gedung pemerintah, rumah politikus, hingga pusat perbelanjaan yang jadi sasaran massa.

Di dinding parlemen yang menghitam akibat kebakaran, tampak coretan pesan perpisahan kasar kepada pemerintah yang tumbang, bertuliskan mereka telah memilih “lawan yang salah,” ditandatangani dengan nama “Gen Z.”

Kerusuhan juga menyasar rumah mantan perdana menteri empat periode sekaligus pemimpin Partai Komunis, KP Sharma Oli (73), yang diserang dan dibakar massa pada Selasa. Oli kemudian mengundurkan diri untuk memberi jalan “menuju solusi politik”, meski hingga kini keberadaannya tidak diketahui.

“Ini akibat dari perbuatan buruk para pemimpin kita,” kata Dev Kumar Khatiwada (60), pensiunan polisi, saat berbincang dengan rekan-rekannya di sebuah warung teh, sebagaimana dikutip AFP.

Namun, ia menambahkan bahwa pembakaran gedung-gedung besar tidak bisa dibenarkan. “Vandalisme bukanlah jalan keluar yang tepat dari masalah ini.”

Mengutip Newsweek, pembakaran yang dilakukan massa juga berujung kematian istri Oli. Jhala Nath Khanal tewas setelah terbakar hidup-hidup ketika rumahnya dibakar warga yang marah pada Selasa.

Reaksi Internasional

Kelompok think tank International Crisis Group menyebut krisis ini sebagai “titik balik besar dalam pengalaman demokrasi Nepal yang penuh ketidakpastian.”

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar semua pihak menahan diri demi mencegah eskalasi lebih jauh. “Perlu ada pengendalian diri untuk menghindari peningkatan kekerasan,” ujar juru bicara Stephane Dujarric dalam pernyataannya.

Namun arah politik Nepal pascakerusuhan masih samar. “Para demonstran, pemimpin yang mereka percayai, dan militer harus duduk bersama untuk membuka jalan menuju pemerintahan sementara,” kata pengacara konstitusi Dipendra Jha kepada AFP.

Analis Crisis Group, Ashish Pradhan, juga menegaskan perlunya “pengaturan transisi yang harus segera digagas dan melibatkan tokoh-tokoh yang masih dipercaya masyarakat, khususnya kaum muda.”

Meski demikian, dengan cepatnya pergerakan massa yang didorong generasi muda, belum jelas siapa sosok yang dapat menjadi figur pemersatu.

Krisis Generasi Muda

Lebih dari 20% warga Nepal berusia 15-24 tahun saat ini menganggur, menurut data Bank Dunia. Produk domestik bruto (PDB) per kapita hanya sebesar US$1.447, menambah alasan frustrasi kaum muda yang merasa terpinggirkan.

Sebelum kerusuhan, pemerintah sempat memblokir akses ke 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X. Namun setelah pencabutan larangan tersebut, video di TikTok-yang tidak sempat diblokir-justru menjadi wadah penyebaran pesan perlawanan.

Banyak video viral menyoroti kesenjangan antara kehidupan rakyat biasa dengan anak-anak pejabat yang memamerkan barang mewah serta liburan mahal.

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]

10/09/2025 21:29