Xcloud.id

Tag: Andika Perkasa

  • Menhan Minta Dirut Perum Bulog Mayjen Rizal Harus Pensiun dari TNI

    Menhan Minta Dirut Perum Bulog Mayjen Rizal Harus Pensiun dari TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani harus mundur sebagai prajurit usai menjadi Direktur Utama Perum Bulog.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sjafrie usai menghadiri konferensi pers Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejagung, Rabu (9/7/2025).

    “Mereka penggantinya Novi, namanya Rizal. Tapi harus pensiun,” kata Sjafrie.

    Hanya saja, Sjafrie tidak menjelaskan secara detail terkait dengan proses pensiun dari Mayjen Rizal. Dia hanya mengungkap bahwa Rizal harus langsung pensiun jika menjabat jadi Dirut Perum Bulog.

    “Langsung pensiun, sebelum menjabat harus pensiun,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Ahmad Rizal merupakan perwira tinggi TNI AD dengan pangkat Mayor Jenderal yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

    Dia juga merupakan Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

    Sekadar informasi, Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, Erick telah memberhentikan Novi Helmy Prasetya dari posisinya sebagai Dirut Perum Bulog. 

    Adapun, Erick juga sempat mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Bulog.

  • Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ahmad Rizal Ramdhani, seorang perwira tinggi TNI, menjadi Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). 

    Erick menjelaskan bahwa Ahmad Rizal menggantikan posisi Dirut Perum Bulog sebelumnya, Novi Helmy Prasetya yang dicopot dari jabatannya pada akhir Juni 2025. Novi juga merupakan perwira tinggi TNI.

    “Sudah kan kemarin Pak Novi diminta Panglima TNI untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya [Ahmad Rizal Ramdhani]. Sudah mungkin beberapa hari [menjabat],” kata Erick setelah agenda Rapat Kerja (Raker) Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2025).

    Ahmad Rizal merupakan perwira tinggi TNI AD dengan pangkat Mayor Jenderal yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

    Dia juga merupakan Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

    Sebelumnya, Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, Erick telah memberhentikan Novi Helmy Prasetya dari posisinya sebagai Dirut Perum Bulog. Erick sempat mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Bulog.

    Pemerintah telah mengganti pucuk pimpinan Perum Bulog sebanyak lima kali dalam enam tahun terakhir sejak 2019. Sosok yang menjabat di perusahaan tidak pernah bertahan lama.  

    Masa jabatan Novi sebagai Dirut tergolong singkat, yakni sekitar empat bulan. Untuk diketahui, Novi diangkat sebagai Dirut pada Februari 2025, melalui Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025. 

    Novi kala itu menggantikan posisi Wahyu Suparyono yang juga baru menjabat selama kurang lebih empat bulan lamanya, sejak pertama kali ditunjuk pada September 2024. 

    Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024 bulan September 2024, Wahyu resmi menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog. Mantan Dirut PT Asabri (Persero) itu menggantikan Bayu yang telah menduduki posisi Dirut Perum Bulog selama kurang lebih sembilan bulan lamanya. 

    Adapun, Budi Waseso menjadi Dirut dengan masa jabatan terlama sejak Erick menjabat sebagai Menteri BUMN. Di awal masa jabatan Erick, posisi Dirut Perum Bulog dipegang oleh Budi Waseso.  

    Buwas, sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Perum Bulog pada April 2018. Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-115/MBU/04/2018.  

    Terhitung sejak 27 April 2018, Buwas resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015. 

  • Cegah stunting, Kasad bantu 450 paket sembako untuk warga kurang mampu di Boyolali

    Cegah stunting, Kasad bantu 450 paket sembako untuk warga kurang mampu di Boyolali

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Cegah stunting, Kasad bantu 450 paket sembako untuk warga kurang mampu di Boyolali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 17:04 WIB

    Elshinta.com – Upaya membantu  meringankan beban masyarakat kurang mampu, TNI Kodim 0724 Boyolali menyalurkan bantuan sembako kepada warga Desa Senting. Bantuan diserahkan langsung Babinsa Koramil 10 Sambi, Serka Heri di Aula Balai Desa Senting, Kecamatan Sambi pada Selasa (1/7/2025).

    Dalam kegiatan kemanusiaan tersebut, Pasiter Kodim 0724/Boyolali, Lettu Inf Nasoha mengatakan, bantuan tersebut berasal langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Program ini merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk mendukung pemerintah dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting, sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

    “Sebanyak 450 paket sembako kami bagikan kepada warga di tiga desa, yaitu Desa Sobokerto dan Ngargorejo di Kecamatan Ngemplak, serta Desa Senting di Kecamatan Sambi,” kata Lettu inf Nasoha seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Sarwoto.

    Lebih lanjut Lettu Inf Nasoha menegaskan, keterlibatan TNI dalam kegiatan sosial merupakan wujud nyata pelaksanaan Delapan Wajib TNI, khususnya butir kedelapan, yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.

    “Permasalahan yang melanda masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Sebagai alat negara, TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Kami tidak akan tinggal diam melihat kesulitan yang mereka alami,” ujarnya.

    Melalui kegiatan ini, TNI AD kembali menunjukkan komitmennya untuk senantiasa berada di garda terdepan dalam membantu masyarakat, baik dalam situasi darurat maupun kondisi normal, demi mewujudkan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia.

    “Kehadiran kami di tengah masyarakat bertujuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini sudah menjadi kewajiban kami untuk selalu memberikan kontribusi nyata,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • TNI AD Serahkan Bantuan Rumah Bagi Prajurit Difabel Akibat Tugas Operasi

    TNI AD Serahkan Bantuan Rumah Bagi Prajurit Difabel Akibat Tugas Operasi

    Jakarta –

    TNI AD menyerahkan bantuan rumah non-dinas dan santunan pendidikan kepada para Warakawuri serta prajurit yang difabel akibat penugasan operasi. Bantuan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap prajurit.

    Bantuan diberikan langsung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Uli Simanjuntak. Penyerahan dilakukan secara simbolis dan disertai pemberian bantuan kepada lima prajurit yang mengalami luka akibat penugasan antara tahun 2019-2024.

    Sebanyak 25 Warakawuri dari berbagai wilayah Indonesia, yang merupakan istri dari prajurit yang gugur dalam tugas operasi selama kurun waktu 2020-2025 menerima bantuan rumah tersebut. Bantuan yang diberikan juga mencakup beasiswa pendidikan bagi putra-putri prajurit hingga usia 25 tahun.

    “Mudah-mudahan ibu-ibu bisa kuat, anak-anak bisa dididik dengan baik, dan selalu ingat bahwa pengorbanan suami ibu-ibu tidaklah sia-sia,” ujar Maruli dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).

    Maruli memastikan bahwa TNI AD akan terus hadir memberi dukungan kepada mereka yang kini memiliki keterbatasan akibat penugasan. Maruli mengungkapkan, selama 1,5 tahun menjabat pihaknya telah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem Tabungan Wajib Perumahan (TWP),

    Proses itu, kata dia, akan terus dilanjutkan demi menjawab kebutuhan nyata prajurit di lapangan. Ia menambahkan tahun ini TNI AD telah memiliki 17 sekolah, sebagai bagian komitmen mendukung pendidikan anak-anak keluarga prajurit.

    Di sela acara, Maruli juga menyerahkan tambahan 25 unit kendaraan operasional berjenis MPV, SUV, dan truk tangki air, untuk mendukung mobilitas dan operasional satuan TNI AD di berbagai daerah. Hal ini melanjutkan upaya modernisasi logistik yang telah berjalan.

    “Kami terus berkomitmen untuk menambah kendaraan dinas. Sejak saya menjabat, sudah lebih dari 400 unit kendaraan dibagikan. Tahun ini sebanyak 126 kendaraan dan pada tahun 2024 sebanyak 304 unit,” pungkasnya.

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rekrutmen 24.000 Tamtama, DPR Ungkap TNI AD Mau Bentuk 5 Kodam Baru

    Rekrutmen 24.000 Tamtama, DPR Ungkap TNI AD Mau Bentuk 5 Kodam Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto membeberkan pihaknya memang mendapatkan laporan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak mengenai rencana perekrutan Tamtama TNI AD.

    Dalam pemaparan materinya Maruli, lanjutnya, disebutkan akan ada penambahan lima kodam dan saat ini TNI AD masih menggodok di titik mana saja penambahan tersebut disebarkan. 

    Namun demikian, Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku bahwa Komisi I DPR belum mengetahui soal jumlah pasti perekrutan itu. 

    “Jadi kalau ada angka 24.000 biar nanti dijelaskan, mau di-deploy di mana saja. Kita kan tidak bisa bilang ini tidak cocok, ini tidak pas,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Lebih lanjut, grandmaster catur Indonesia ini mengingatkan bilamana memang ada pertentangan mengenai perekrutan ini ada baiknya diselesaikan dengan duduk bersama.

    Menurutnya, Prabowo adalah orang yang tulus. Sebab itu, Utut menilai sifat ini perlu juga dibarengi dengan lingkup internal pendukung yang andal.

    “Kalau ada pertentangan, ya diselesaikan begitu. Karena kalau kita ngomong baik, Indonesia akan baik. Pak Prabowo adalah presiden yang menurut saya sangat sincere, tulus. Tapi sincere aja gak cukup kan? Dia juga harus punya unit proses dan prosesor yang handal,” tutupnya.

    Sebelumnya, rencana ini mendapat kritikan dari koalisi masyarakat sipil. Misalnya saja, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai ini tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia.

    Dia menjelaskan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan perubahan paradigma dari pertahanan berbasis daratan lewat penguatan TNI AD, menuju paradigma pertahanan berbasis kelautan dan kepulauan atau kemaritiman yang artinya memerlukan penguatan poster TNI AU dan AL.  

    Sebab itu, dia memandang rekrutmen 24.000 tamtam tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira.  

    Pasalnya, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD. 

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

  • Gelagar Foto Nusantara, Persembahan Guntur Soekarno untuk Peringati Bulan Bung Karno

    Gelagar Foto Nusantara, Persembahan Guntur Soekarno untuk Peringati Bulan Bung Karno

    Jakarta: Putra sulung mantan Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra menggelar pameran foto bertajuk. Gelagar Foto Nusantara; Potret Sejarah dan Kehidupan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, yang ditutup pada Jumat (13/6/2025).

    Guntur menyebut, gelaran ini merupakan wujud perayaaan bulan Bung Karno yang lahir pada 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970.

    Gelaran penutupan dihadiri oleh para kerabat mulai dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo, hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

    Lebih dari 550 foto dipamerkan, diantaranya kategori Journalism Photography, Candid, Art Modeling Photography, hingga Chromatica. 

    Guntur menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk mengenang Bung Karno sekaligus pencarian dana yang akan disalurkan untuk kegiatan sosial Masyarakat. Ia pun melibatkan sejumlah photographer lainnya dalam workshop seperti Darwis Triadi dan lainnnya.

    “Kalau untuk jumlah pastinya panitia yang tahu. Tapi kurang lebih sekitar 400 juta (dana yang terkumpul dari penjualan foto),” ujar Guntur.

    Guntur menambahkan, pelestarian sejarah kehidupan Bung Karno akan terus dilakukan, nantinya tak hanya pameran foto namun melalui gelaran musik pada tahun mendatang.

    Jakarta: Putra sulung mantan Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra menggelar pameran foto bertajuk. Gelagar Foto Nusantara; Potret Sejarah dan Kehidupan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, yang ditutup pada Jumat (13/6/2025).
     
    Guntur menyebut, gelaran ini merupakan wujud perayaaan bulan Bung Karno yang lahir pada 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970.
     
    Gelaran penutupan dihadiri oleh para kerabat mulai dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo, hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

    Lebih dari 550 foto dipamerkan, diantaranya kategori Journalism Photography, Candid, Art Modeling Photography, hingga Chromatica. 
     
    Guntur menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk mengenang Bung Karno sekaligus pencarian dana yang akan disalurkan untuk kegiatan sosial Masyarakat. Ia pun melibatkan sejumlah photographer lainnya dalam workshop seperti Darwis Triadi dan lainnnya.
     
    “Kalau untuk jumlah pastinya panitia yang tahu. Tapi kurang lebih sekitar 400 juta (dana yang terkumpul dari penjualan foto),” ujar Guntur.
     
    Guntur menambahkan, pelestarian sejarah kehidupan Bung Karno akan terus dilakukan, nantinya tak hanya pameran foto namun melalui gelaran musik pada tahun mendatang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ACF)

  • Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    GELORA.CO – Sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Jumat pagi (13/6). Mereka datang atas undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Beberapa nama besar seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turut hadir. 

    Berdasar pantauan JawaPos.com di lokasi pertemuan, Sjafrie menyambut langsung kedatangan Wiranto saat memasuki Aula Bhineka Tunggal Ika, Komplek Kantor Kemhan. Selain Wiranto, hadir mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adji, dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Ida Bagus Putu Dunia. 

    Selain itu, hadir pula beberapa jenderal purnawirawan Polri seperti Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri. Di tempat yang sama, Sjafrie mengumpulkan akademisi dan tokoh-tokoh besar seperti Jimly Asshidiqie, Purnowo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Bambang Kesuwo, dan Refly Harun. 

    Sempat dibuka secara terbuka di hadapan awak media, pertemuan tersebut berlanjut secara tertutup. Dalam pembukaannya, Sjafrie sempat menyampaikan maksud dirinya mengumpulkan para jenderal purnawirawan TNI, Polri, dan para tokoh dengan maksud mengenalkan DPN. Dia juga hendak meminta pandangan para tokoh dengan latar belakang berbeda tersebut.

    ”Saya berterimakasih, pada pagi ini mengundang para tokoh nasional, para pakar, khususnya yang berlatar belakang tata negara pada kesempatan pagi hari ini atas izin bapak presiden Republik Indonesia, saya sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian,” jelasnya. 

    Sampai berita ini dibuat pada pukul 10.45 WIB, pertemuan Menhan Sjafrie dengan para purnawirawan jenderal TNI, Polri, dan tokoh-tokoh tersebut masih berlangsung. Belum ada penjelasan secara resmi dan terperinci ihwal pertemuan tersebut. Termasuk soal topik dan tujuan diselenggarakannya pertemuan itu di Kantor Kemhan. 

  • Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    GELORA.CO – Sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Jumat pagi (13/6). Mereka datang atas undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Beberapa nama besar seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turut hadir. 

    Berdasar pantauan JawaPos.com di lokasi pertemuan, Sjafrie menyambut langsung kedatangan Wiranto saat memasuki Aula Bhineka Tunggal Ika, Komplek Kantor Kemhan. Selain Wiranto, hadir mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adji, dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Ida Bagus Putu Dunia. 

    Selain itu, hadir pula beberapa jenderal purnawirawan Polri seperti Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri. Di tempat yang sama, Sjafrie mengumpulkan akademisi dan tokoh-tokoh besar seperti Jimly Asshidiqie, Purnowo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Bambang Kesuwo, dan Refly Harun. 

    Sempat dibuka secara terbuka di hadapan awak media, pertemuan tersebut berlanjut secara tertutup. Dalam pembukaannya, Sjafrie sempat menyampaikan maksud dirinya mengumpulkan para jenderal purnawirawan TNI, Polri, dan para tokoh dengan maksud mengenalkan DPN. Dia juga hendak meminta pandangan para tokoh dengan latar belakang berbeda tersebut.

    ”Saya berterimakasih, pada pagi ini mengundang para tokoh nasional, para pakar, khususnya yang berlatar belakang tata negara pada kesempatan pagi hari ini atas izin bapak presiden Republik Indonesia, saya sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian,” jelasnya. 

    Sampai berita ini dibuat pada pukul 10.45 WIB, pertemuan Menhan Sjafrie dengan para purnawirawan jenderal TNI, Polri, dan tokoh-tokoh tersebut masih berlangsung. Belum ada penjelasan secara resmi dan terperinci ihwal pertemuan tersebut. Termasuk soal topik dan tujuan diselenggarakannya pertemuan itu di Kantor Kemhan. 

  • 2 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran Nasional

    2 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran Nasional

    4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan
    Gibran Rakabuming Raka
    dari posisi Wakil Presiden.
    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin (2/6/2025).
    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
    Dorongan pemrosesan
    pemakzulan Gibran
    tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.
    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
    Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Siapa empat jenderal purnawirawan yang menandatangani surat yang mendorong pemakzulan Gibran itu? Berikut profil singkat keempatnya.
    Fachrul Razi merupakan pria yang lahir pada 26 Juli 1947. Ia merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama (Menag) pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Sebelum pensiun dari kemiliteran, Fachrul Razi sempat menduduki sejumlah jabatan bergengsi di TNI. Mulai dari Kepala Staf Umum TNI pada 20 Maret 1998 hingga 26 Januari 1999.
    Kemudian, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan pada 11 Februari 1999 sampai 29 November 1999. Lalu, Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.
    Fachrul Razi juga merupakan pendiri Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    Nama lain yang menandatangani surat dorongan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
    Ia lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafie Asnan mengawali karier sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969.
    Hanafie Asnan diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002.
    Tyasno Soedarto merupakan pria kelahiran 14 November 1948, di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970.
    Ia pernah menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Kemudian, Tyasno Soedarto dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999.
    Setelah itu, Tyasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000.
    Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru/Ops. School, Belanda, pada 1980.
    Slamet Soebijanto pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasie Navi KRI Thamrin (1974), Kadep Navop KRI Rakata (1980), Kasilingstra Ditdik Seskoal (1991), dan Waasrenum TNI (2000).
    Setelah itu, ia menjabat sebagai Wagub Lemhannas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menjelang Muktamar
    Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
    ketua umum PPP
    mulai menghangat.
    Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
    Sebagian pihak menganggap Plt
    Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
    calon ketua umum PPP
    pada muktamar mendatang.
    Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
    Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
    “Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    juga disebut-sebut.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
    “Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
    Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
    Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
    Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
     
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
    “Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
    Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
    “Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
    Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
    Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
    “Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
    calon Ketua Umum PPP
    dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
    Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
    Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
    Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
    “Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
    Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
    Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
    “Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
    Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
    Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
    Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
    Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.
     
    “Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
    Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
    “Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
    Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
    Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
     “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.