Tag: Andika Perkasa

  • Penjelasan TNI AD Terkait Kenaikan Pangkat Seskab Teddy yang Menuai Polemik – Page 3

    Penjelasan TNI AD Terkait Kenaikan Pangkat Seskab Teddy yang Menuai Polemik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – TNI Angkatan Darat (AD) angkat suara terkait polemik kenaikan pangkat yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wiajaya. Mantan ajudan Prabowo Subianto itu mendapat kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol).

    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menepis anggapan yang menyebut kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol merupakan hal yang janggal. Dia menekankan, Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) bukan hanya untuk Teddy, melainkan sudah berlaku sejak lama di militer.

    “Ya ada, ada. Kan kita enggak melakukan sesuatu hal yang baru. Itu sudah ada ketentuannya diatur dalam peraturan TNI, itu sudah ada,” kata Wahyu kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

    Menurutnya, kenaikan pangkat Teddy sudah sesuai dengan surat keputusan (Skep) dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, bukan hanya berdasarkan Surat Perintah (Sprin) dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak.

    “Kan kalau surat keputusannya di Panglima TNI, Kep Panglima TNI nomor berapa, lalu Sprin KSAD-nya nomor berapa. Yang beredar di media Sprin KSAD kan. Ya berarti Skep-nya itu di level atasnya,” ujar Wahyu.

    Jenderal bintang satu TNI AD ini memberi contoh jika sewaktu-waktu mendapat keputusan presiden (keppres), maka atasannya yakni Kasad pasti akan membuat surat perintah sebagai penugasan. Namun, surat keputusannya pasti akan dikeluarkan oleh pejabat yang lebih tinggi dari Kasad yakni Panglima TNI.

    “KSAD buat surat perintah, ‘You, atas dasar Keppres, lu gua kasih perintah ke sini. Nih, pas dasar Kep-nya Panglima, lu gua kasih perintah ke sini.’ Jadi Sprin benar, Skep-nya di level atasnya,” kata Wahyu.

     

  • KSAD: Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol karena Dapat Penghargaan dari Mabes TNI

    KSAD: Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol karena Dapat Penghargaan dari Mabes TNI

    KSAD: Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol karena Dapat Penghargaan dari Mabes TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kepala Staf Angkatan Darat
    (KSAD)
    Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
    mengungkapkan alasan Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor
    Teddy Indra Wijaya
    naik pangkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol).
    Maruli menyebut, Teddy mendapat penghargaan dari
    Mabes TNI
    .
    “(Naik pangkat karena) dapat penghargaan dari Mabes TNI,” ujar Maruli kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).
    Namun, Maruli enggan berbicara lebih jauh perihal
    kenaikan pangkat
    Teddy ini.
    Dia mempersilakan awak media bertanya langsung kepada Mabes TNI.
    “Sebaiknya tanya ke sana (Mabes TNI),” ucapnya.
    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menaikkan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letnan Kolonel (Letkol).
    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana telah membenarkan kenaikan pangkat Teddy.
    “Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa informasi tersebut memang betul dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” kata Wahyu dalam pesan singkatnya, Kamis (6/3/2025).
    Pengangkatan jabatan Teddy itu tertera dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Wahyu.
    Dalam surat perintah tersebut, terdapat enam poin yang menjadi dasar kenaikan pangkat Teddy, yaitu:
    1. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
    2. Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
    3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025 Tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan
    Kenaikan Pangkat
    Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor Teddy ke Letkol a.n Mayor Inf Teddy Indra Wijaya, S.S.T.Han., M.Si. NRP 11110010020489, Sekretaris Kabinet.
    4. Peraturan Kasad Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
    5. Keputusan Kasad Nomor Kep/462/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Karier Perwira TNI AD.
    6. Pertimbangan Pimpinan Angkatan Darat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini 5 Perwira yang Gambarnya Dipajang dan Dikritik Organisasi Masyarakat Sipil Terkait Revisi UU TNI – Halaman all

    Ini 5 Perwira yang Gambarnya Dipajang dan Dikritik Organisasi Masyarakat Sipil Terkait Revisi UU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) tengah mendapat sorotan tajam dari 19 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan.

    Mereka menolak perubahan yang sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI, mengkhawatirkan sejumlah dampak negatif bagi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

    Pada konferensi pers yang digelar di Gedung YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025), para aktivis menampilkan sejumlah poster yang menyoroti penolakan terhadap revisi UU TNI.

    Salah satu poster yang mencolok menampilkan kolase foto lima perwira aktif TNI yang kini menjabat di posisi sipil, yang disorot oleh organisasi-organisasi tersebut karena dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI yang pernah ada di masa Orde Baru.

    Lima perwira aktif TNI yang gambar mereka dipajang dalam poster tersebut adalah:

    Mayor Inf Teddy Indra Wijaya: Sekretaris Kabinet
    Mayjen Maryono: Inspektur Jenderal Kementerian PerhubunganMayjen Irham Waroihan:
    Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
    Laksamana Pertama Ian Heriyawan: Badan Penyelenggara Haji
    Mayjen Novi Helmy Prasetya: Dirut Perum Bulog

    Pada poster itu juga tertulis kalimat yang mengecam pengisian jabatan sipil oleh perwira aktif TNI, yang mereka anggap sebagai bentuk perlawanan terhadap supremasi hukum.

    “TolakRUUTNI. PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH TENTARA AKTIF OLEH PEMERINTAH MERUPAKAN BENTUK PERLAWANAN TERHADAP SUPREMASI HUKUM”.

    Para organisasi masyarakat sipil ini menekankan kekhawatiran mereka terkait potensi kembalinya dominasi militer dalam ranah sipil, salah satunya dengan penempatan perwira aktif TNI pada jabatan sipil, yang bisa melemahkan prinsip demokrasi.

    Selain itu, mereka juga mencatat bahwa revisi UU TNI ini berpotensi menghapus larangan berbisnis bagi prajurit serta membuka peluang represi militer terhadap kebebasan berpendapat.

    Koalisi ini juga menyoroti ketertutupan dalam proses revisi UU TNI yang sedang berjalan.

    Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana mengungkapkan bahwa sampai hari ini mereka belum bisa mengakses draf resmi revisi UU TNI.

    Menurutnya, draf yang diterima Koalisi justru berbeda antara draf dari Babinkum TNI dan draf dari Baleg, yang membingungkan pihak yang menolak revisi tersebut.

    Sebagai bagian dari proses demokrasi, mereka mendesak agar DPR lebih terbuka dan melibatkan masyarakat sipil dalam setiap tahapan revisi, termasuk dalam penyusunan undang-undang yang menyangkut kepentingan publik.

    Arif Maulana juga mengingatkan Presiden dan DPR untuk lebih menghargai prinsip transparansi dan partisipasi yang merupakan bagian dari sistem demokrasi yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

    “Kita ingatkan DPR, kita ingatkan Presiden Prabowo. Anda itu dipilih karena sistem demokrasi,” ungkap Arif di Gedung YLBHI Menteng Jakarta Pusat.

    “Jangan kemudian hanya mau dipilih melalui sistem demokrasi tapi tidak mau tunduk pada proses demokrasi dalam penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu terbuka, partisipatif, dan memastikan partisipasi itu bermakna,” sambungnya.

    Selain itu, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, juga berharap agar DPR mengundang 19 organisasi masyarakat sipil ini untuk memberikan masukan lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan datang, agar proses revisi ini benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

    Dengan seluruh kekhawatiran dan ketegasan mereka, organisasi masyarakat sipil ini berusaha memastikan bahwa demokrasi dan hak-hak sipil di Indonesia tetap terlindungi, meski menghadapi revisi UU TNI yang dianggap berpotensi merugikan bagi kesetaraan dan kebebasan politik di tanah air.

    Teddy Naik Pangkat dari Mayor ke Letkol

    Mayor Inf. TNI Teddy Indra Wijaya (Kolase Tribunnews/Wikipedia)

    Kabar terkini, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mendapat kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol). 

    Informasi kenaikan pangkat Teddy tertuang dalam salinan surat yang beredar di kalangan wartawan.

    Dikutip dari Tribunnews pada Kamis (6/3/2025), salinan surat memuat sejumlah poin pertimbangan untuk menaikkan pangkat Teddy. Salah satunya, keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025.

    Pangkat Teddy sebagai Letnan Kolonel mulai bisa digunakan per 25 Februari 2025.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana telah membenarkan kenaikan pangkat Teddy.

    “Saya sampaikan kepada rekan rekan media, Bahwa Informasi tersebut memang betul dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yg berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara Administrasi juga semua sudah dipenuhi,” kata Wahyu dalam pesan singkatnya, Kamis (6/3/2025).

    Pengangkatan jabatan Teddy itu tertera dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Wahyu.

    Mabes TNI Janji Revisi UU TNI Dilandasi Prinsip Profesionalisme

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto usai memimpin Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta pada Rabu (8/11/2023). (Tribunnews.com/Gita Irawan)

    Merespons adanya kritik, Markas Besar TNI memastikan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang telah ditetapkan DPR sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Prolegnas Prioritas 2025 dilandasi prinsip profesionalisme dan netralitas sesuai amanat reformasi TNI.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto menegaskan pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar perubahan yang diusulkan membawa manfaat.

    “TNI juga memastikan bahwa revisi ini tetap berlandaskan pada prinsip profesionalisme dan netralitas, sesuai dengan amanat reformasi TNI,” kata Hariyanto saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (19/2/2025).

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan benar-benar membawa manfaat bagi pertahanan negara dan institusi TNI secara keseluruhan,” sambung dia.

    Ia menyatakan TNI selalu menghormati dan mendukung setiap proses legislasi yang bertujuan untuk memperkuat institusi pertahanan negara, termasuk revisi UU TNI yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI.

    Terkait substansi revisi, ungkap dia, TNI akan mengikuti dan memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kepentingan pertahanan negara. 

    “Beberapa isu yang mengemuka, seperti perubahan masa pensiun, penempatan prajurit di jabatan sipil, serta aspek lainnya, TNI akan memastikan agar hal tersebut tetap sejalan dengan tugas pokok TNI,” kata Hariyanto.

    “Yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” sambung dia.

    Revisi UU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025

    DPR RI juga telah menetapkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025. 

    Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (18/2/2025).

    “Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada program legislasi nasional prioritas tahun 2025, apakah dapat disetujui?” tanya Adies kepada seluruh peserta rapat.

    “Setuju,” jawab peserta rapat diikuti dengan ketukan palu sebagai tanda pengesahan.

    Ia juga menyebut pimpinan DPR RI sudah menerima surat presiden (Surpres) tentang penunjukan perwakilan pemerintah untuk membahas RUU TNI.

    “Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap pembahasan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ditugaskan kepada Komisi I DPR RI, apakah dapat disetujui?” tanya Adies.

    “Setuju,” jawab para peserta rapat.

  • Dedikasi dan Prestasi: Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat Jadi Letkol

    Dedikasi dan Prestasi: Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat Jadi Letkol

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto resmi menaikkan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari mayor menjadi letnan kolonel (letkol).

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya ini berdasarkan ketentuan yang berlaku di TNI.

    “Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa informasi ini benar adanya. Kenaikan pangkat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan presiden. Secara administrasi, semua persyaratan juga telah dipenuhi,” ujar Wahyu dalam pesan singkatnya dikutip dari Antara, Kamis (6/3/2025).

    Kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Wahyu.

    Surat perintah tersebut mencantumkan lima dasar utama yang menjadi landasan keputusan tersebut. Pertama, Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 mengenai Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

    Kedua, Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 yang mengatur kepangkatan prajurit TNI.

    Ketiga, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025, tertanggal 25 Februari 2025, yang menetapkan kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP) dari Mayor Teddy menjadi Letkol. Keputusan ini berlaku untuk Mayor Inf Teddy Indra Wijaya, SST Han, MSi (NRP 11110010020489), yang menjabat sebagai sekretaris kabinet.

    Keempat, Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Nomor 21 Tahun 2019 terkait kepangkatan prajurit TNI Angkatan Darat.

    Kelima, Keputusan Kasad Nomor Kep/462/VIII/2021, tertanggal 4 Agustus 2021, yang mengatur petunjuk teknis pembinaan karier perwira TNI AD dan pertimbangan dari pimpinan Angkatan Darat. 

    Kelima poin dasar itu dijadikan TNI dalam menaikkan pangkat Teddy Indra Wijaya.

  • Panglima Perang Baru Israel Bakal Copot Besar-besaran Petinggi IDF, Perang Gaza Berubah Pola – Halaman all

    Panglima Perang Baru Israel Bakal Copot Besar-besaran Petinggi IDF, Perang Gaza Berubah Pola – Halaman all

    Panglima Perang Baru Israel Bakal Copot Besar-besaran Petinggi IDF, Perang Gaza Berubah Pola

    TRIBUNNEWS.COM – Media Israel, Channel 12 melaporkan, Kepala Staf baru Militer Israel (IDF), Eyal Zamir, akan mencopot sejumlah pimpinan militer yang namanya dikaitkan dengan kegagalan IDF pada 7 Oktober 2023.

    Laporan itu menjelaskan kalau di antara para petinggi militer IDF yang diperkirakan akan dicopot adalah para pimpinan Angkatan Udara Israel, pimpinan Front Dalam Negeri Israel, pemimpin Operasi militer IDF, dan petinggi Intelijen militer IDF.

    Adapun Otoritas Penyiaran Israel, KAN, mengutip sumber yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melaporkan, “Akan ada perubahan dalam sifat pertempuran dengan pergantian Kepala Staf IDF ini”.

    Laporan ini menguatkan indikasi kalau Israel akan melanjutkan perang Gaza dengan mengabaikan negosiasi gencatan senjata yang seharusnya sudah memasuki Tahap II dalam kerangka pertukaran sandera dan tahanan.

    Pada awal Februari lalu, kantor Netanyahu mengumumkan bahwa Eyal Zamir telah ditunjuk sebagai Kepala Staf IDF, menggantikan Herzi Halevi, yang mengundurkan diri pada 21 Januari, menyusul kegagalan militer IDF pada serangan Banjir Al-Aqsa oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Halevi dan komandan Komando Selatan, Yaron Finkelman, mengakui kegagalan tentara dalam menghadapi operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas.

    Menyusul pengumuman pengunduran dirinya, Menteri Pertahanan Yisrael Katz mengumumkan kalau dia akan memulai wawancara dengan kandidat kepala staf berikutnya, dengan Mayor Jenderal Eyal Zamir sebagai kandidat utama untuk posisi tersebut.

    Perkiraan tersebut memberikan preferensi kepada Zamir, karena ia adalah Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, dan tidak berada di posisi dan jabatan ketentaraan Israel pada saat kegagalan 7 Oktober.

    Zamir menjabat sebagai wakil kepala staf angkatan darat dari tahun 2018 hingga 2021, menurut situs web angkatan darat.

    Ia juga sebelumnya mengepalai Komando Selatan, yang bertanggung jawab atas operasi militer dan pertahanan, termasuk perbatasan Gaza.

    Sebelumnya, ia menjabat sebagai sekretaris militer Netanyahu.

    BRIGADE AL-QASSAM – Foto ini diambil pada Jumat (28/2/2025) dari Telegram Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, pada Sabtu (7/10/2023) memperlihatkan seorang pejuang Hamas meluncur dengan parasut ketika melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa. Pada Jumat (28/2/2025), Hamas mengomentari investigasi militer Israel yang mengungkap kegagalannya mencegah serangan Hamas. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Ratusan IDF Tewas dalam Tiga Jam oleh Hamas

    Militer Israel dianggap telah gagal, sesuai hasil investigasi Israel terhadap Operasi Banjir al-Aqsa yang dilakukan Hamas dan pejuang Palestina, 7 Oktober 2023 lalu.

    Hamas dalam Operasi Perlawanan Palestina memberikan pukulan berat bagi pasukan pendudukan Israel dalam beberapa jam pertama saat serangan Oktober 2023 lalu.

    Bahkan, pasukan zionis Israel dalam Divisi Gaza secara efektif dikalahkan Hamas serta pejuang Palestina dalam waktu dua jam.

    Selain itu, sebagian besar komandan tingkat menengah Israel, termasuk batalion dan pemimpin perusahaan, tewas pada tahap awal.

    Di atas kerugian yang mengejutkan, komandan tiga brigade Israel juga dieliminasi Hamas, dikutip dari Al Mayadeen.

    Hal itu membuat total 157 tentara Israel tewas dalam tiga jam pertama.

    Surat kabar Israel, Walla!, melaporkan Hamas menargetkan pangkalan udara Angkatan Udara Israel dengan tembakan roket berat, mengganggu lepas landas, yang kemudian menyebabkan kebingungan lebih lanjut dalam hal respons militer.

    Penyelidikan terpisah oleh Maariv menggambarkan kinerja militer pasukan pendudukan Israel pada 7 Oktober sebagai kegagalan bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.

    Seorang pejabat senior militer Israel pun mengakui hal itu.

    Maariv mengomentari laporan itu dengan mengatakan Divisi Gaza Israel dikalahkan dalam dua jam pertama perang oleh Hamas.

    Militer Israel Gagal

    Hasil investigasi juga telah mengungkap kegagalan kritis aparat militer dan intelijen pendudukan Israel, mereka telah melakukan kesalahan perhitungan, penyimpangan operasional, dan kerusakan komando.

    Media Israel Yedioth Ahronoth menyimpulkan intelijen militer Israel menderita arogansi dan kebutaan saat di medan perang melawan Hamas dan pejuang Palestina.

    Zionis itu gagal mengantisipasi skala serangan dari Hamas.

    Penyelidikan menemukan, Hamas awalnya berencana untuk meluncurkan serangan selama Paskah pada 2023 tetapi menundanya untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

    Dalam bulan-bulan menjelang serangan itu, Komando Selatan pasukan pendudukan Israel (IOF) menilai, skenario terburuk akan melibatkan infiltrasi sekitar 70 pejuang Hamas bersenjata melalui dua titik di sepanjang perbatasan Gaza. 

    Namun, kenyataan sekitar 5.000 pejuang Hamas telah melanggar pertahanan Israel.

    Kesalahpahaman militer Israel ini diperparah oleh arahan Perdana Menteri (PM)  Benjamin Netanyahu tiga bulan sebelum serangan itu, menginstruksikan IOF untuk memprioritaskan ancaman dari Iran, Hizbullah, dan Tepi Barat sambil tetap tenang di Gaza.

    Pergeseran fokus ini membuat pasukan Israel tidak siap untuk serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Investigasi mengungkapkan pasukan Israel di Gaza runtuh selama beberapa jam selama serangan yang dilakukan Hamas.

     

  • Ratusan Maung MV3 Dibagikan ke TNI-Polri, Menhan: Untuk Jaga Kedaulatan NKRI

    Ratusan Maung MV3 Dibagikan ke TNI-Polri, Menhan: Untuk Jaga Kedaulatan NKRI

    loading…

    Menhan Sjafrie Sjamsoeddin membagikan 700 unit kendaraaan taktis Maung MV3 4×4 buatan PT Pindad ke TNI dan Polri di Lanud Husein Sastranegara, Bandung. Foto/Agus Warsudi

    BANDUNG – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membagikan 700 unit kendaraaan taktis Maung MV3 4×4 buatan PT Pindad ke TNI dan Polri di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, Sabtu (1/2/2025). Kendaraan taktis tersebut diproduksi untuk mendukung operasional tugas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

    Perincian 700 Maung MV3 yang dibagikan antara lain, untuk Markas Besar (Mabes) TNI mendapatkan 50 unit, TNI Angkatan Darat (AD) 400 unit, TNI Angkatan Udara (AU) 100 unit, TNI Angkatan Laut (AL) 100 unit, dan Polri 50 unit.

    Sebelum penyerahan secara simbolis, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, meninjau kendaraan taktis buatan anak negeri tersebut yang berbaris rapi di Lanud Husein Sastranegara.

    Maung MV3 merupakan inisiasi Presiden Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kendaraan taktis ini diproduksi untuk membangun dan mendukung ekosistem industri otomotif nasional.

    Ide inovasi dan arahan Presiden terkait kendaraan taktis dan operasional diwujudkan PT Pindad melalui hadirnya Maung, yang terus dikembangkan hingga generasi ketiga saat ini.

    “Saat ini, baru 700 unit yang dibagikan dari 4.157 unit Maung MV3 yang akan diproduksi untuk Kemenhan. Ini pertanda bahwa industri mobil nasional kita bangkit untuk mendukung TNI-Polri dalam menjaga stabilitas nasional,” kata Menhan.

    Sjafrie Samsoeddin menyatakan, bantuan kendaraan operasional ini wujud komitmen pemerintah dalam mendukung para pengawal kedaulatan negara, TNI-Polri. Ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesiapan operasional TNI-Polri dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah NKRI.

  • Mentan dan Menkeu tinjau progres cetak sawah di Wanam Merauke

    Mentan dan Menkeu tinjau progres cetak sawah di Wanam Merauke

    Ini merupakan pertama kalinya Menkeu melihat langsung kawasan lumbung pangan baru yang tengah dikembangkan di Papua Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau langsung progres pembangunan lahan cetak sawah di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

    “Di Merauke, sudah ada lahan opla yang bisa panen dua kali setahun, selanjutnya cetak sawah kita kejar, ini pertanda baik. Kita akan percepat agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan. Lahan ini adalah masa depan pangan Indonesia, bahkan dunia,” kata Mentan di Merauke, Kamis.

    Mentan bersama Menkeu turut meninjau langsung lahan yang tengah dikembangkan di daerah tersebut.

    Mentan menegaskan bahwa dukungan anggaran negara untuk cetak sawah dan irigasi merupakan faktor kunci dalam percepatan proyek ini.

    “Ini merupakan pertama kalinya Menkeu melihat langsung kawasan lumbung pangan baru yang tengah dikembangkan di Papua Selatan,” ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan tersebut, Mentan memaparkan perkembangan proyek cetak sawah nasional seluas 1 juta hektare yang terus dipercepat.

    Sejak kembali menjabat, ia telah mengalokasikan anggaran besar melalui program optimasi lahan rawa (Oplah) dan ekstensifikasi lahan cetak sawah guna meningkatkan produktivitas pertanian.

    Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp15 triliun untuk mendukung swasembada pangan, termasuk percepatan cetak sawah di wilayah strategis seperti Merauke.

    Pada awal 2025, pemerintah mentargetkan 100.000 hektare cetak sawah baru, ditambah 300.000 hektare optimasi lahan secara nasional. Salah satu lokasi utama pelaksanaannya adalah Kabupaten Merauke.

    “Saat ini, dari potensi 1,2 juta hektare lahan pertanian di Merauke, telah dilakukan optimasi lahan seluas 40.000 hektare yang memungkinkan peningkatan indeks tanam menjadi 2-3 kali setahun,” katanya.

    Produktivitas rata-rata juga naik menjadi 6-7 ton per hektare, berkat optimalisasi lahan dan perbaikan irigasi. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa proyek ini berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Mentan menambahkan keberhasilan ini juga dukungan dari modernisasi pertanian di Merauke

    “Alsintan dalam jumlah yang besar secara bertahap mengelola lahan disini, juga bantuan benih unggul, pupuk subsidi serta BBM bersubsidi pertanian,” ucapnya.

    Selain mendorong produksi pangan, proyek cetak sawah itu juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

    Melalui program Brigade Pangan yang diinisiasi oleh Mentan Amran, banyak anak muda Papua kini memperoleh penghasilan hingga Rp20 juta per bulan, menjadikan sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda di Papua Selatan.

    “Warga Papua Selatan sangat antusias dengan Brigade Pangan karena manfaatnya sudah mereka rasakan langsung. Ke depan, Wanam akan kita siapkan menjadi salah satu lumbung pangan terbesar, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga dunia,” ucap Mentan.

    Menurut Mentan, dengan modernisasi pertanian dan tata kelola irigasi yang baik, lahan tersebut akan semakin produktif dan mensejahterakan masyarakat.

    Kunjungan itu juga dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R serta pejabat lainnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panglima TNI Pastikan Tindak Tegas Prajurit yang Intimidasi Wartawan Kompas.com, Bukan Ajudannya – Page 3

    Panglima TNI Pastikan Tindak Tegas Prajurit yang Intimidasi Wartawan Kompas.com, Bukan Ajudannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyesalkan terjadinya dugaan intimidasi ke wartawan Kompas.com saat hendak menanyakan perkembangan kasus penyerangan Polres Tarakan.

    “Enggak benar ini, akan saya tindak,” tutur Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (27/2/2025).

    Agus menegaskan, prajurit yang mengintimidasi wartawan Kompas.com bukanlah ajudannya. Dia pun meminta maaf atas peristiwa yang terjadi.

    “Sebenarnya bukan ajudan saya, tapi tim pengawalan. Saya tidak punya ajudan dan tidak pernah pakai ajudan,” ucap dia.

    “Saya mohon maaf atas kejadian yang sangat saya sesalkan,” sambung Agus.

    Sebelumnya, jurnalis Kompas.com bernama Adhyasta Dirgantara diduga mendapatkan intimidasi berupa ancaman dari dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Hal itu terjadi usai Ahyasta bertanya dengan cara doorstop mengenai penyerangan di Mapolres Tarakan dan konflik antara prajurit TNI dengan anggota Polri.

    Padahal, saat itu mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) tersebut berkenan untuk diwawancarai oleh wartawan mengenai insiden tersebut sebelum naik ke mobilnya.

    “Kau memang tidak di-briefing?” tanya seorang ajudan berseragam TNI AU di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    “Di-briefing apa ya? Saya baru datang,” jawab Adhyasta.

    Lalu, seorang ajudan Panglima TNI lainnya langsung mengancam Adhyasta dengan kata akan “menyikat”.

    “Kutandai muka kau, ku sikat kau ya,” bentak ajudan tersebut.

    “Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab,” ucap Adhyasta saat diancam ajudan Panglima TNI.

    Setelah itu, ajudan yang berseragam TNIAU tersebut menanyakan asal media dari Adhyasta. Kemudian, ajudan itu pun melihat ID Pers Istana Kompas.com yang dikenakan Adhyasta.

    Selanjutnya, kedua ajudan itu langsung meninggalkan lokasi tanpa melakukan kekerasan fisik terhadap Adhyasta. Hal ini juga mengingat kondisi saat itu tengah ramai.

     

    Dorong digitalisasi dan keamanan siber, TNI bakal merekrut warga sipil untuk menjadi bagian dari matra siber. Tidak hanya itu, dalam proses seleksi Taruna, Panglima TNI juga menegaskan tidak ada cawe-cawe intervensi dari Perwira maupun masyarakat sip…

  • Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…

    Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…

    Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) yang menegaskan bahwa perwira
    TNI aktif
    tidak boleh terlibat dalam
    politik praktis
    dan harus mundur jika memasuki ranah politik atau pemerintahan telah memicu diskusi mengenai peran militer dalam
    jabatan sipil
    di Indonesia.
    SBY mengatakan itu saat mengenang pengalamannya menjadi Ketua Tim Reformasi ABRI.
    Ketika itu, tim reformasi membuat aturan baru yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
    “Dulu waktu saya masih di militer, dalam semasa
    reformasi TNI
    aktif, itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” kata SBY, saat bertemu dengan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia, pada Minggu (23/2/2025).
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa larangan prajurit aktif terlibat dalam politik merupakan salah satu doktrin utama yang diterapkan saat reformasi ABRI.
    Dia sendiri mencontohkan putranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mundur dari karier militer ketika hendak berpolitik.
    AHY mundur dari TNI saat hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta bersama Sylviana Murni pada 2017.
    Menurut SBY, kewajiban bagi prajurit aktif untuk mundur ketika hendak terjun ke dunia politik adalah syarat mutlak yang telah ditetapkan sejak era reformasi.
    Pernyataan SBY di atas berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini.
    Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah perwira TNI aktif yang menduduki jabatan sipil strategis, bahkan ada yang di luar ketentuan Undang-Undang (UU).
    Berikut adalah beberapa di antaranya:
    Perwira menengah TNI Angkatan Darat (AD) ini ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sebelumnya, Teddy merupakan ajudan Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan pernah menjadi asisten ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
    Penunjukan ini dilakukan melalui mutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Diangkat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan).
    Sebelumnya, Irham menjabat sebagai Wakil Inspektur Jenderal Angkatan Darat.
    Menempati posisi di Badan Penyelenggara Haji.
    Sebelumnya, Ian menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI.
    Ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
    Saat ini, Novi masih tercatat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.
    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Pindad pada Januari 2024.
    Maruli menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.
    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali diangkat sebagai Komisaris Utama PT PAL Indonesia sejak Desember 2024.
     
    Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, seperti diatur dalam Pasal 47 Ayat 1, prajurit disebutkan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
    Dalam UU tersebut, hanya diatur 10 jabatan sipil yang dapat diduduki
    prajurit TNI aktif
    .
    Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
    Hal ini diatur pada Pasal 47 Ayat 2.
    Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI, Mayjen Alvis Anwar, enggan berkomentar panjang lebar soal pernyataan SBY bahwa prajurit TNI aktif yang masuk pemerintahan atau berpolitik harus pensiun dini dari kemiliteran.
    Ia hanya menyinggung bahwa dalam UU TNI, memang mengatur beberapa posisi jabatan sipil yang dapat diduduki oleh militer aktif.
    “Mohon maaf saya belum bisa memberikan tanggapan, karena itu mungkin pernyataan Beliau ya,” kata Alvis, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (25/2/2025).
    “Sementara kalau Undang-Undang kan yang saat ini berlaku ada beberapa lembaga ya yang boleh TNI masuk ya,” tambahnya.
    Pengamat militer Khairul Fahmi menilai apa yang disampaikan oleh SBY memang merujuk pada UU TNI yang ada hingga kini.
    SBY, kata Khairul, juga tetap menaati UU tersebut ketika memimpin negara pada 2004 hingga 2014.
    Namun, dalam satu dekade terakhir, Khairul melihat beberapa perwira aktif mengisi jabatan strategis di luar ketentuan.
    Hal ini dinilai menimbulkan dinamika tersendiri dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi TNI.
    “Jika pemerintah memang melihat ini sebagai kebutuhan, maka langkah terbaik adalah memastikan bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas,” kata Khairul, kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2025).
    Menurut Khairul, pemerintah perlu memerhatikan beberapa aspek jika memang melihat kebutuhan menempatkan perwira aktif di luar instansi yang diperbolehkan.
    Misalnya, soal kepatuhan terhadap regulasi.
    Dari perspektif hukum, penempatan perwira aktif di jabatan sipil di luar yang diatur dalam UU TNI berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kepatuhan terhadap regulasi.
    “Jika memang ada kebutuhan menempatkan perwira aktif di luar instansi yang diperbolehkan, sebaiknya dilakukan revisi regulasi yang memberikan payung hukum yang lebih jelas,” tegas Khairul.
    Revisi ini, lanjut dia, harus mengatur dengan tegas ruang lingkup, batasan, serta mekanisme yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil tanpa menimbulkan ambiguitas hukum.
    Misalnya, jika pemerintah ingin membuka lebih banyak ruang bagi perwira aktif di jabatan sipil, maka perlu ada mekanisme seleksi dan persyaratan yang ketat, termasuk apakah harus melalui pensiun dini atau status non-aktif sementara.
    Selain itu, harus ada juga ketentuan mengenai akuntabilitas dan evaluasi kinerja agar tidak terjadi penempatan yang hanya berbasis kedekatan politik atau jaringan tertentu.
    “Dengan adanya payung hukum yang jelas, maka kebijakan ini bisa berjalan dengan lebih terarah dan tidak bertentangan dengan prinsip reformasi TNI,” ucap Khairul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Israel Takut: Hizbullah Kembali, Kibarkan Bendera Berjarak 300 Meter dari Rumah Kami – Halaman all

    Warga Israel Takut: Hizbullah Kembali, Kibarkan Bendera Berjarak 300 Meter dari Rumah Kami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Warga Israel ketakutan dan mengklaim Hizbullah kembali ke area perbatasan Lebanon-Israel.

    Seorang warga Israel bernama Eitan Davidi yang menjabat sebagai Ketua Komite Desa Margaliot menyebut Hizbullah mengibarkan bendera yang berjarak hanya 300 meter dari rumah penduduk desa itu.

    “Kami kembali ke situasi pada tanggal 6 Oktober,” kata Davidi dikutip dari Maariv.

    Tanggal 6 Oktober yang dimaksud Davidi merujuk kepada hari sebelum Hamas melancarkan serangan ke Gaza, yakni 7 Oktober 2023.

    Dia mengungkapkan kekhawatirannya perihal penarikan mundur Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari Lebanon.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah, IDF diwajibkan menarik diri dari Lebanon selatan. Sementara itu, Hizbullah diwajibkan menjauh dari perbatasan.

    Menurut Davidi, penarikan mundur ini memunculkan kekhawatiran bagi warga Israel yang tinggal di dekat perbatasan.

    “Kami kira kami akan punya kabar baik untuk para penduduk di utara dan pemukiman di sepanjang perbatasan, tetapi sekarang kami tidak punya kabar baik apa pun,” katanya saat berbicara dengan Radio Zafon 104.5 FM.

    Menurut dia, Hizbullah mulai kembali ke desa-desa di dekat perbatasan. Dia bahkan menyebut anggota Hizbullah mengibarkan bendera di Desa Qila.

    Davidi mengklaim juru bicara Hizbullah, Ali Shuaib, datang dan menggelar perayaan di tempat berjarak hanya 200 hingga 300 meter dari Margaliot.

    “Kami berkata kepada pemerintah bahwa ini bukan caranya, bahwa perjanjian itu seharusnya berbeda, dan mengizinkan para penduduk di desa-desa terdekat dan anggota Hizbullah untuk kembali bukanlah hal yang tepat.”

    Dia juga mengkritik pedas Jenderal Komando Utara yang menurutnya telah menjadi juru bicara Menteri Pertahanan Israel Katz.

    “Dia menjadi jubir Katz ketika dia berkata kami bisa kembali ke daerah utara. Anda mambawa kami ke tempat yang sama ketika kami berada di sana tanggal 6 Oktober,” ucap Davidi.

    Lalu, dia berkata tak seorang pun seharusnya berpikir bahwa Hizbullah telah dihancurkan.

    “Sayangnya, Hizbullah akan memulihkan diri dengan cepat sekali,” katanya.

    “Negara Israel sudah menyatakan perang Lebanon keempat akan terjadi kelak.”

    Mengenai penduduk Israel yang kembali ke daerah perbatasan, Davidi mengklaim mereka tidak kembali ke rumah, tetapi “dilempar” ke rumah.

    “Mereka dilempar ke rumah karena mereka akan berhenti menerima dana dan akomodasi hotel.”

    Selama mengungsi dari daerah utara, warga Israel memang mendapat bantuan tempat tinggal di hotel.

    Menurut dia, para penduduk kembali karena pemerintah memberlakukan sanksi ekonomi kepada mereka.

    Pakar: Perang Israel-Hizbullah berikutnya akan lebih dahsyat

    Hizbullah dan Israel diprediksi akan kembali berperang meski saat ini kedua belah memberlakukan gencatan senjata.

    Robert Inlakesh, seorang pakar politik dan jurnalis di Inggris, meyakini perang Hizbullah-Israel jilid berikutnya tak akan bisa dihindari.

    Dalam opininya di Russia Today hari Senin, (10/2/2025), Inlakesh mengatakan Israel memang mendapatkan sejumlah kemenangan taktis dalam pertang terbaru di Lebanon. Namun, Israel tak punya kemampuan untuk menghancurkan Hizbullah secara total.

    Dia menyebut Israel telah memberikan ancaman kepada Hizbullah. Ancaman itu ialah perang yang lebih mengerikan daripada sebelumnya,

    “Pertanyaannya bukan apakah akan ada pertempuran lain di antara Lebanon dan Israel, melainkan kapan itu terjadi,” kata Inlakesh.

    Inlakesh mengatakan Hizbullah tetap melancarkan pertempuran secara terbatas setelah peristiwa serangan pager oleh Israel yang melukai ribuan orang di Lebanon.

    “Namun, Israel tidak berhenti di sini dan memutuskan untuk membunuh para pemimpin senior Hizbullah, termasuk Nasrallah, sehingga membuat perang tak bisa dihindari,” kata dia.

    Inlakesh menyebut pada permulaan perang di Gaza, Netanyahu sudah mengancam bakal membuat Hizbullah menghadapi penghancuran seperti yang terjadi di Gaza.

    Serangan yang dilancarkan Israel ke Lebanon membunuh hampir 2.000 orang. Namun, Inlakesh mengklaim Israel tidak memutuskan untuk melancarkan serangan yang mirip dengan serangan di Gaza.

    “Sementara itu, Hizbullah mulai menggunakan rudal lebih besar dari gudang senjatanya, tetapi jinak dalam pendekatannya dan berhati-hati agar membuat sebagian besar serangannya bersifat simbolis atau menargetkan fasilitas militer.”

    Inlakesh menyebut Israel pada bulan November gagal mendapatkan kemajuan yang berarti dalam invasi daratnya di Lebanon selatan dan gagal mencapai tujuannya di area Sungai Litani.

    Adapun Hizbullah tak bisa melancarkan serangan yang sama besarnya dengan serangan Israel terhadap kota-kota Lebanon.

    “Kedua belah pihak sadar bahwa kebuntuan adalah hasil yang tidak bisa dihindari. Karena itu, untuk menghentikan kehancuran yang lebih luas, gencatan senjata disepakati.”

    Inlakesh menyebut Hizbullah terluka parah, tetapi tidak hancur. Israel berupaya melakukan propaganda untuk membuat Hizbullah tak berdaya, tetapi jauh dari kata hancur.

    “Kenyataannya Hizbullah masih memiliki angkatan darat kuat dengan sekitar 100.000 pejuang, kemampuan memproduksi senjata di alam negeri, dan amunisi berlimpah, yang diketahui dengan baik oleh Israel.”

    Sementara itu, tewasnya Nasrallah karena serangan Israel masih membuat banyak orang di Lebanon menginginkan balas dendam terhadap Israel.

    Menurut Inlakesh, Israel gagal menghancurkan Hamas dalam waktu 15 bulan meski sudah melakukan salah satu kejahatan terburuk sejak Perang Dunia Kedua.

    “Hizbullah masih menjadi kekuatan tempur yang jauh lebih kuat daripada Hamas, tetapi ada sejumlah penghalang karena situasi politik/ekonomi/sosial di Lebanon.”

    Jika Israel memilih untuk tetap menduduki wilayah Lebanon dengan dalih apa pun, aksi militer pasti akan terjadi.

    “Sangat mungkin juga bahwa perang selanjutnya akan jauh lebih berdarah, dan jumlah kematian akan membuat konflik tahun lalu itu tampak kecil jika diperbandingkan,” katanya.

    “Ini mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan mungkin bisa memakan waktu lebih dari setahun, tetapi konflik ini jauh dari kata selesai dan karena saat ini tidak ada gencatan senjata yang benar-benar berlaku.”

    Inlakesh kemudian menyinggung berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Israel selama gencatan senjata.

    Israel pada tanggal 27 November melakukan pelanggaran lalu bergerak lebih jauh ke daerah Lebanon selatan.

    “Israel melakukan ratusan pelanggaran gencatan senjata,” kata dia.

    “Israel telah memperjelas bahwa realitas terbarunya adalah bahwa Israel punya kebebasan penuh dalam beraksi dan bisa tetap di wilayah kantong-kantong di Lebanon selatan sepanjang mereka memutuskannya.”

    “Maka, harus ada perang guna memastikan bahwa gencatan senjata yang sebenarnya bisa tercapai dan wilayah Lebanon tidak akan menjadi tempat menyerang bagi militer Israel untuk mengebom, menembak, dan menculik warga sipil.”

    Lalu, Netanyahu sudah membual tentang wacana mengubah peta Timur Tengah. Adapun Kepala Staf Angkatan Darat Israel Eyal Zamir sudah menyatakan 2025 akan terus menjadi tahun perang.

    “Israel bertindak agresif, memperluas perbatasannya, tampaknya tidak berhenti menghasut perang melawan Iran, yang akan menimbulkan kekacauan lebih besar.”

    Inlakesh mengatakan hal itu memberikan sinyal akan adanya eskalasi berbahaya.

    (*)