Tag: Andika Perkasa

  • Andika Perkasa-Hendrar Prihadi Cabut Gugatan Hasil Pilkada Jateng ke MK

    Andika Perkasa-Hendrar Prihadi Cabut Gugatan Hasil Pilkada Jateng ke MK

    loading…

    Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) mencabut gugatan Pilkada Jateng 2024. Hasil Pilgub Jateng sebelumnya digugat ke MK oleh pasangan nomor urut 1 ini. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) mencabut gugatan Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024. Hasil Pilgub Jateng sebelumnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan nomor urut 1 ini dengan Nomor 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    “Betul (cabut gugatan),” kata Hendi, Senin (13/1/2025). Namun, terkait alasan penarikan permohonan ini, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut.

    “Satu pintu saja ke Pak Andika atau DPP PDIP,” sambungnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menuturkan keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) yang cawe-cawe dalam Pilkada Jateng. Atas kejadian itu, Andika-Hendrar Prihadi mengajukan permohonan sengketa hasil suara Pilkada Jateng ke MK.

    “Untuk di Jateng, kami juga mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa. Ini nanti kita buktikan di sidang MK,” ujar Ronny di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

    Sebelum melakukan permohonan ke MK, pihaknya telah mempersiapkan saksi-saksi yang bakal dihadirkan di persidangan sengketa hasil pilkada. Namun, dia enggan menyampaikan lebih detail siapa saja saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

    Bedasarkan hasil penetapan suara KPU Jateng, pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul dengan perolehan 11.390.191 suara sah. Sedangkan, Andika-Hendrar Prihadi mendapat 7.830.084 suara sah.

    (jon)

  • Profil Letjen TNI Sonny Aprianto, Jenderal Bintang 3 yang Setahun Lebih Jadi Koorsahli KSAD

    Profil Letjen TNI Sonny Aprianto, Jenderal Bintang 3 yang Setahun Lebih Jadi Koorsahli KSAD

    loading…

    Letjen TNI Sonny Aprianto menjabat Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Jabatan ini sudah ditempatinya sekitar setahun lebih. Foto/Ist

    JAKARTA – Letjen TNI Sonny Aprianto menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Jabatan ini sudah ditempatinya sekitar setahun lebih.

    Melihat ke belakang, Sonny awalnya masuk daftar mutasi TNI pada November 2023. Waktu itu, dia yang masih berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen) ini beralih tugas dari Asintel Panglima TNI menjadi Koorsahli KSAD.

    Sejalan dengan tugas baru itu, pangkat Sonny pun naik satu tingkat menjadi Letnan Jenderal (Letjen) atau jenderal bintang 3. Berikut sekelumit profilnya yang bisa diketahui.

    Profil Letjen TNI Sonny Aprianto
    Letnan Jenderal Sonny Aprianto merupakan salah seorang Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD). Jenderal bintang 3 ini diketahui sebagai lulusan Akademi Militer (Akmil) 1990.

    Saat ini, Sonny mengemban amanat sebagai Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Posisi ini didapat pada November 2023 untuk menggantikan Laksda Angkasa Dipua yang beralih jadi Irjen TNI.

    Jauh sebelum menjadi Koorsahli KSAD, Sonny pernah menjadi Dandim 0303/Bengkalis sekitar tahun 2009. Dua tahun berselang, dia beralih menjadi Kasrem 031/Wirabima (2011) dan Danbrigif 1 PIK/ Jaya Sakti (2011-2013).

    Pada 2013, Sonny ditunjuk menjadi Asintel Pangdam Jaya. Posisi ini diduduki sebelum beralih menjadi Paban III/Biddagri Sintel TNI (2014-2017).

    Setelah itu, Sonny dipercaya menjadi Paban Sahli Kasad Bidang Kesejahteraan Koperasi dan Yayasan Pok Ekonomi (2017-2018) dan Danrem 031/Wirabima (2018). Kemudian, dia ditunjuk mengisi jabatan elit intelijen, yaitu Komandan Pusat Intelijen TNI AD (Danpusintelad) periode 2018-2021.

  • Lebanon Akhiri Kebuntuan Presidensial Selama Bertahun-tahun di Bawah Tekanan AS dan Saudi – Halaman all

    Lebanon Akhiri Kebuntuan Presidensial Selama Bertahun-tahun di Bawah Tekanan AS dan Saudi – Halaman all

    Lebanon Akhiri Kebuntuan Presidensial Selama Bertahun-tahun di Bawah Tekanan AS dan Saudi

    TRIBUNNEWS.COM-Joseph Aoun, mantan komandan Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF), terpilih sebagai presiden Republik Lebanon dalam sidang parlemen pada tanggal 9 Januari. Pemilihan ini menyusul kebuntuan politik selama dua setengah tahun dan kekosongan presiden. 

    Mantan panglima angkatan darat Joseph Aoun berjanji dalam pidato pelantikannya bahwa Lebanon sedang memasuki ‘fase baru dalam sejarahnya’.

    Dalam putaran kedua pemungutan suara setelah putaran pertama yang gagal, Aoun memperoleh 99 suara – mengamankan lebih dari 86 suara yang dibutuhkan untuk memastikan kemenangan. 

    Sembilan anggota parlemen memberikan suara kosong, sementara 14 lainnya memberikan nama yang berbeda. Sebanyak lima surat suara dinyatakan tidak sah. 

    “Para wakil rakyat yang terhormat telah memberikan penghormatan kepada saya dengan memilih saya sebagai presiden,” kata presiden baru tersebut dalam pidato pelantikannya di gedung DPR sesaat setelah pemungutan suara.  

    “Kinerja politik di Lebanon harus berubah,” tegasnya. “Janji saya kepada rakyat Lebanon, di mana pun mereka berada, dan agar seluruh dunia mendengarnya, adalah bahwa hari ini, babak baru dalam sejarah Lebanon telah dimulai, dan saya akan menjadi pelayan pertama yang melestarikan piagam dan dokumen kesepakatan nasional, dan saya akan menjalankan semua kewenangan presiden Republik sebagai penengah yang adil antara lembaga-lembaga.”

    Aoun menekankan bahwa negara Lebanon memiliki hak untuk memaksakan otoritasnya di seluruh wilayah Lebanon dan bahwa ia akan bekerja untuk “meneguhkan hak negara untuk memonopoli kepemilikan senjata” di seluruh negeri. 

    “Kami akan berinvestasi pada militer untuk mengendalikan dan mengamankan perbatasan di selatan dan menandainya di timur dan utara, serta memerangi terorisme, menerapkan resolusi internasional, dan mencegah serangan Israel terhadap Lebanon,” lanjut Aoun, seraya menambahkan bahwa ia akan berupaya membangun strategi pertahanan yang komprehensif di tingkat diplomatik, ekonomi, dan militer yang akan memungkinkan negara Lebanon untuk menyingkirkan pendudukan Israel dan mencegah agresinya.” 

    Ia juga berjanji untuk “memulihkan” semua yang hancur akibat perang Israel di Lebanon di Bekaa, Lebanon selatan, dan pinggiran selatan Beirut. 

    Dengan Aoun sebagai presiden, posisi panglima angkatan darat kini kosong. Berdasarkan undang-undang, kepala staf angkatan darat Lebanon akan mengisinya hingga ada kandidat yang terpilih. 

    Presiden baru, yang merupakan sahabat dekat Kedutaan Besar AS, telah menjadi pemain utama dalam pemilihan presiden selama lebih dari dua tahun meskipun mendapat tentangan dari beberapa kekuatan politik. 

    Ia telah menikmati dukungan signifikan dari AS dan Arab Saudi dan merupakan pilihan utama Washington untuk jabatan presiden Lebanon.

    Pada bulan Oktober, surat kabar Al-Akhbar melaporkan bahwa AS berharap dapat menggunakan jabatan presiden Aoun untuk melawan Hizbullah di Lebanon. 

    Kelompok perlawanan Lebanon baru-baru ini memberi isyarat bahwa mereka tidak menentang pencalonan Aoun meskipun tetap berpegang pada pencalonan pilihannya, Suleiman Frangieh, hingga ia mengundurkan diri dari pencalonan pada Rabu malam. 

    Perwakilan Hizbullah memberikan suara untuk Aoun pada hari Kamis di putaran kedua setelah memberikan suara kosong di putaran pertama. 

    Anggota parlemen Mohammad Raad dari blok parlemen Hezbollah mengatakan: “Dengan menunda pemungutan suara untuk presiden, kami ingin mengirimkan pesan bahwa kami adalah pelindung konsensus nasional di negara ini.” 

    Menurut jurnalis Lebanon Radwan Mortada, Hizbullah telah memperoleh jaminan dari Aoun dan para pemain internasional yang “memaksakan” dia menjadi presiden (merujuk pada AS dan Arab Saudi) terkait rekonstruksi, strategi pertahanan, dan isu-isu lainnya.

    Pemilu ini berlangsung dua minggu sebelum berakhirnya periode gencatan senjata 60 hari di mana Hizbullah seharusnya menarik senjatanya ke utara Sungai Litani di bawah arahan tentara Lebanon.

    Israel, yang seharusnya menarik pasukannya dari Lebanon selatan dalam jangka waktu 60 hari, telah memberi sinyal akan memperpanjang masa tinggal tentaranya di negara itu. 

    Hizbullah baru-baru ini mengatakan beberapa kali bahwa sekarang adalah kesempatan bagi tentara dan negara Lebanon untuk membuktikan kemampuannya melindungi Lebanon dari serangan dan pelanggaran Israel. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • 2 Letjen TNI Genap 10 Hari Duduki Jabatan Baru, Sama-sama Berasal dari Kopassus

    2 Letjen TNI Genap 10 Hari Duduki Jabatan Baru, Sama-sama Berasal dari Kopassus

    loading…

    KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan pataka kepada Dankodiklat TNI AD Letjen TNI Mohamad Hasan saat sertijab di di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Mabesad, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024. FOTO/DOK.TNI AD

    JAKARTA – Dua Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Letjen TNI hari ini genap 10 hari menduduki jabatan barunya di lingkungan TNI Angkatan Darat. Keduanya sama-sama berasal dari satuan elite Kopassus .

    Jabatan itu resmi diemban oleh dua Letjen TNI tersebut setelah mengikuti upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

    Sertijab sebagai tindak lanjut mutasi TNI yang tertuang dalam Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan TNI. Total sebanyak 300 Pati yang dimutasi, terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU.

    Serah terima jabatan di ujung tahun 2024 meliputi delapan jabatan strategis di lingkungan TNI AD. Dua jabatan di antaranya diemban oleh Pati berpangkat Letjen. Siapa mereka?

    Dua Letjen TNI Genap 10 Hari Menduduki Jabatan Baru

    1. Letjen TNI Mohammad Fadjar

    Mohammad Fadjar genap 10 hari menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993 dari kecabangan Infanteri (Kopassus) itu menduduki jabatan itu sejak 30 Desember 2024.

    Selama mengabdi di militer, karier militer Mohammad Fadjar cukup cemerlang. Adik dari Kadiv Hub Inter Mabes Polri Irjen Pol Khrisna Murti ini banyak menduduki jabatan strategis. Di antaranya, Danyon 23 Grup 2 Kopassus, Dansepurhut Pusdikpassus, Kadep Mipatek Akmil. Dan Grup 1/Para Komando Selain itu, dia juga pernah menduduki jabatan sebagai Koorspri Kasad, Danpusdikpassus Kopassus pada 2015.

    Kemudian menjadi Ajudan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2015-2016. Usai bertugas di lingkaran Istana, dia kemudian diangkat menjadi Danrindam IV/Diponegoro, kemudian Paban III/Siapsat Sopsad.

    Kariernya semakin meningkat, dia kemudian dipercaya menjadi Danrem 023/Kawal Samudera, Danrem 031/Wira Bima, Danpusdikter Kodiklatad, Kasdivif 2/Kostrad, Ketua LP2M Unhan RI, Dirjen Pothan Kemhan, Pangdam III/Siliwangi 2024 sebelum akhirnya Dankodiklat TNI. Sejak 30 Desember 2024, Mohammad Fadjar digeser menjadi Pangkostrad.

    Tidak hanya sukses dalam karier militer, di bidang akademisi Mohammad Fadjar juga banyak mengikuti pendidikan militer antara lain, Sussarcab Infanteri, Dik PARA, Dik PARA Utama, Dik Free Fall, kemudian Dik Komando. Selain itu, pendidikan Suslapa, Seskoad Dikreg XLV, Sesko TNI Dikreg 43, Lemhannas PPSA 23 pada 2021.

    2. Letjen TNI Mohamad Hasan

    Mohamad Hasan juga baru genap 10 hari menjabat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Dankodiklat TNI AD). Tentara kelahiran Bandung, 13 Maret 1971 itu merupakan lulusan Akmil 1993 dari kecabangan Infanteri (Kopassus).

  • Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru – Halaman all

    Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mayor Jenderal atau Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru adalah Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat atau Asops Kasad.

    Jenderal bintang dua ini menjabat posisi Asops Kasad sejak 24 Juli 2024.

    Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru sebelumnya menjabat sebagai Waasops KSAD Bidang Renops saat masih berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI.

    Hingga akhirnya perwira tinggi TNI AD ini ikut dalam kenaikan pangkat 86 Pati TNI yang berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1719/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024

    Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru diketahui sebagai lulusan Akademi Militer atau Akmil 1993.

    Pria yang mahir dalam bidang Infanteri ini merupakan kelahiran Hatusua, Kairatu, Seram Bagian Barat pada 31 Juli 1971 ini

    Pendidikan

    Berikut adalah riwayat pendidikan yang pernah dijalani oleh Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, dilansir Wikipedia :

    Akademi Militer (1993)

    Seskoad (2008)

    Sesko TNI (2016)

    Karier

    Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru adalah Jenderal TNI dengan karier cemerlang.

    Pria berdarah Maluku ini diketahui memiliki segudang pengalaman.

    Karier militer Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru berawal saat dirinya menjabat sebagai Danton Yonif Kostrad di tahun 1994.

    Setelah hal itu, kariernya mulai naik hingga akhirnya dirinya berada di posisi Asops Kasad.

    Berikut rincian lengkap karier Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru :

    Letnan Dua s/d Letnan Satu

    Danton Yonif Kostrad (1994)

    Danton II/A Yonif Linud 328/Dirgahayu (1994—1996)

    Danton I/B Yonif Linud 328/Dirgahayu (1996—1997)

    Kapten

    Kasi 1/Intel Yonif Linud 328/Dirgahayu (1997—1999)

    Danki Bantuan Yonif Linud 328/Dirgahayu (1999—2000)

    Danki Senapan B Yonif Linud 328/Dirgahayu (2000—2003)

    Mayor

    Gumil Gol VI Depnik Pusdikif (2003—2005)

    Kasi 2/Operasi Brigif Linud 17/Kujang I (2005—2006)

    Wadanyonif Linud 328/Dirgahayu (2006—2008)

    Letnan Kolonel

    Pabandya Lid Sintel Dam XVII/Cenderawasih (2008—2009)

    Danyonif Linud 305/Tengkorak (2009—2011)

    Dandim 1710/Mimika (2011—2012)

    Kasiops Rem 174/ATW Kodam XVII/ Cenderawasih (2012—2014)

    Kolonel

    Danbrigif Linud 17/I (2014—2015)

    Asops Kasdam XVII/Cenderawasih(2015—2017)

    Danrem 151/Binaiya (2017—2018)

    Paban III/Siapsat Sopsad (2018—2020)

    Paban VI/Operasi Dalam Negeri Sopsad (2020—2022)

    Paban V/Kermalat ASEAN Slatad (2022)

    Brigadir Jenderal TNI

    Asops Kaskostrad (2022—2024)

    Waasops Kasad Bid Renops (2024)

    Mayor Jenderal TNI

    Asops Kasad (2024—Sekarang)

    (TRIBUNNEWS.COM/Ika Wahyuningsih)

  • Kubu Andhika-Hendrar Soroti Posisi Ahmad Luthfi di Polri hingga Kedekatan dengan Jokowi – Halaman all

    Kubu Andhika-Hendrar Soroti Posisi Ahmad Luthfi di Polri hingga Kedekatan dengan Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Mereka meminta MK membatalkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dalam Pilkada Jateng 2024. 

    Sidang pemeriksaan pendahuluan ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Dalam permohonannya, Andika-Hendrar meminta MK membatalkan Keputusan KPU Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 yang menetapkan kemenangan Luthfi-Yasin pada 7 Desember 2024. Mereka menuding adanya keberpihakan aparat kepolisian yang diduga mempengaruhi hasil pemilu.

    Kuasa hukum Andika-Hendrar Prihadi, Roy Jansen Siagian, mengungkapkan bahwa ada instruksi khusus untuk memastikan dukungan polisi kepada Luthfi-Yasin. 

    Kubu Andika-Hendrar Prihadi menyoroti posisi strategis Ahmad Luthfi yang merupakan jenderal bintang tiga di Polri dan dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Sistem demokrasi yang saat ini menghadapi badai yang dahsyat, yang meninggalkan jejak kerusakan di manapun ‘jari telunjuknya’ diarahkan,” kata Roy.

    “Dalam hal ini, ‘jari telunjuknya’ kini telah mengarah pada Provinsi Jawa Tengah, dengan niat jahat menggunakan modus operandi yang sama dengan Pilpres 2024, tentunya dengan penyesuaian, yakni ‘penggunaan kewenangan alat negara untuk mengintimidasi rakyat sendiri’,” sambungnya.

    Roy juga membeberkan adanya mutasi 15 Kapolres di Jawa Tengah enam bulan sebelum pemungutan suara, yang dianggap bertujuan memenangkan Luthfi-Yasin. Mutasi ini, menurutnya, berdampak pada lonjakan suara Luthfi-Yasin di wilayah-wilayah tersebut.

    Bukti yang diajukan menunjukkan peningkatan signifikan perolehan suara Luthfi-Yasin di daerah-daerah yang Kapolresnya diganti. Bahkan, di beberapa wilayah, pasangan ini berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan selisih suara yang mencolok.

    Berdasarkan Surat Telegram Kapolri tertanggal 25 Juni 2024, mutasi ini mencakup 15 Kapolres di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Andika-Hendrar menduga langkah ini merupakan upaya sistematis untuk memenangkan pasangan Luthfi-Yasin.

     

  • Kubu Andika-Hendi Sebut Kepala Desa Dikerahkan dan Diintimidasi untuk Menangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

    Kubu Andika-Hendi Sebut Kepala Desa Dikerahkan dan Diintimidasi untuk Menangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

    Kubu Andika-Hendi Sebut Kepala Desa Dikerahkan dan Diintimidasi untuk Menangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pihak pasangan calon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi menduga telah terjadi pengerahan aparatur negara secara masif pada Pilkada Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Tah Yasin.
    Hal ini disampaikan kuasa hukum Andika-Hendi, Roy Jansen, saat membacakan permohonan gugatan mereka dalam sidang sengketa Pilkada Jawa Tengah di Gedung
    Mahkamah Konstitusi
    , Kamis (9/1/2025).
    “Keterlibatan, keberpihakan, ketidaknetralan kepala desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon yaitu Luthfi dan Taj Yasin,” ujar Roy Jansen, Kamis (9/1/2025).
    Roy mengemukakan, gerakan untuk memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang melibatkan kepala desa ini semakin gencar dilakukan setelah masa penetapan calon peserta Pilkada Jawa Tengah
    Ia mencontohkan, Paguyuban Kepala Desa se-Kendal menggelar kegiatan bertajuk Silaturahmi dan Konsolidasi Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Kendal, ‘PKD Satu Komando Bersama Sampai Akhir’, di Gedung Sport Center, Perumahan Graha Padma Kota Semarang pada 17 Oktober 2024.
    Saat itu, Bawaslu Kota Semarang telah datang ke lokasi, tetapi mereka tidak bisa masuk untuk memeriksa kondisi di dalam ruang pertemuan.
    Pertemuan serupa juga terjadi pada 23 Oktober 2024.
    Saat itu, sebanyak 90 orang yang merupakan perwakilan Ketua dan Sekretaris PKO di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah berkumpul dalam kegiatan silaturahmi dan konsolidasi.
    “PKO Tingkat Jawa Tengah mengadakan kegiatan Silaturahmi dan Konsolidasi Organisasi Paguyuban Kepala Desa (PKO) se-Jawa Tengah dengan slogan satu komando bersama sampai akhir, bertempat di Hotel Gumaya Semarang pada hari Rabu, 23 Oktober 2024, yang digrebek Bawaslu Kota Semarang pada pukul 21.00 WIB,” lanjut Roy.
    Selain pengerahan kepala desa, pihak Andika-Hendi juga menduga telah terjadi intimidasi terhadap kepala desa di Jawa Tengah.
    Roy menyebutkan, intimidasi itu merupaka kelanjutan dari intimidasi serupa yang terjadi pada Pemilihan Presiden 2024, yakni dengan memanggil para kepala desa untuk dimintai klarifikasi terkait penggunaan dana desa dan dana bantuan provinsi Jawa Tengah.
    “Pada masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024, hal ini kembali dilakukan dengan melakukan pemanggilan-pemanggilan khususnya terhadap kepala desa yang tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada Ahmad Luthfi,” kata dia.
    Beberapa kepala desa yang diduga mengalami intimidasi disebutkan berasal dari Desa Geyer Kabupaten Grobogan, Desa Jatiharjo Kabupaten Grobogan, Desa Dimoro Kabupaten Grobogan, Desa Asinan, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, dan beberapa yang lainnya lagi.
    Dalam berkas permohonan yang diunduh di laman
    mkri.go.id
    , dibeberkan pula dugaan keterlibatan Kapolri, anggota kepolisian tingkat daerah, hingga ketidakprofesionalan KPU/Bawaslu.
    Namun, dalil-dalil ini tidak dibacakan secara perinci di depan majelis hakim konstitusi.
    “Bahwa selama masa kampanye Pemilukada di Jawa Tengah berlangsung, banyaknya indikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Roy.
    Atas dugaan-dugaan ini, pihak Andika-Hendi meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
    Kubu Andika-Hendi juga meminta agar MK memerintahkan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan mereka gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah terpilih hasil pilkada.
    Pihak Andika-Hendi meyakini bahwa Ahmad Luthfi-Taj Yasin pantas untuk didiskualifikasi karena diduga melakukan sejumlah kecurangan selama proses pemilu.
    Diketahui, hasil rekapitulasi menunjukkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin memenangkan Pilkada Jawa Tengah dengan perolehan 59,14 persen suara, sedangkan Andika-Hendi mendapat 40,86 persen suara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelantikan Kepala Daerah Jateng: Menunggu Keputusan Resmi di Tengah Diskursus Mundur Jadwal

    Pelantikan Kepala Daerah Jateng: Menunggu Keputusan Resmi di Tengah Diskursus Mundur Jadwal

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG –  Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 masih menjadi sorotan dan dinanti oleh masyarakat termasuk di Provinsi Jateng.

    Meski demikian, hingga kini belum ada arahan dari Pemerintah Pusat terkait pelantikan tersebut.

    KPU Provinsi Jateng sendiri tetap berpedoman pada Perpres Nomor 80 Tahun 2024.

    Di mana penetapan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih direncanakan digelar 7 Februari 2025.

    Sementara bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota terpilih pada 10 Februari 2025 mendatang.

    Menurut Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono, sampai detik ini belum ada arahan baru dari KPU RI terkait perubahan jadwal pelantikan.

    Namun Handi juga mengakui adanya diskursus terkait kemungkinan mundurnya jadwal pelantikan ke Maret 2025. 

    “Secara resmi belum ada arahan akan mundur. Dari hal itu kami masih berpedoman pada Perpres Nomor 80 tahun 2024,” jelasnya, Rabu (8/1/2025).

    Ia juga tak menyangkal adanya diskursus karena MK masih menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024.

    Diskursus tersebut dikatakan Handi bisa saja membuat jadwal pelantikan mundur.

    Karena sidang perdana PHPU dijadwalkan 8 Januari 2025, dan diperkirakan baru akan selesai paling lambat 13 Maret 2025. 

    “Karena itu pelantikan kemungkinan baru bisa dilakukan setelah seluruh sengketa selesai,” terangnya.

    Penundaan tersebut dipaparkannya penting, guna memastikan semua proses hukum berjalan tuntas sebelum kepala daerah terpilih dilantik. 

    Dalam Pilgub Jateng 2024, pasangan nomor urut 02, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin (Gus Yasin), dinyatakan sebagai pemenang. 

    Namun, pasangan nomor urut 01, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, tidak menerima hasil tersebut dan melayangkan gugatan ke MK.

    Proses hukum yang sedang berlangsung tersebut menjadi salah satu alasan KPU tetap berpegang pada jadwal yang telah ditetapkan sambil menunggu keputusan lebih lanjut. 

    “Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa kepastian jadwal pelantikan masih bergantung pada arahan resmi dari pusat,” imbuhnya. (*)

  • Eks KSAD Dudung Mulai Dapat dukungan Maju Jadi Ketum PPP

    Eks KSAD Dudung Mulai Dapat dukungan Maju Jadi Ketum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — ama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan alias PPP.

    Nama Dudung pertama kali diungkapkan oleh politikus PPP Romahurmuziy. Saat itu, Romy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum partainya, yakni dua dari internal partai dan dua dari luar.

    Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12), menyebut keempat nama itu adalah mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Masuknya nama Dudung dalam bursa calon ketua umum PPP memperoleh tanggapan beragam. Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 menyambut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai calon ketua umum (ketum) PPP.

    “Ada jenderal, dan ini kesempatan baik. Dia anak umat, ya kan? Kami dialog, dan dia ternyata anak umat, santri, kenapa tidak? Ayo,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Husnan Fanani dilansir dari Antara, Minggu (5/1/2025).

    Husnan sebagai perwakilan Parmusi yang menjadi bagian Eksponen Fusi PPP 1973 menjelaskan bahwa Dudung disambut pihaknya sebagai calon ketum karena menjadi satu-satunya jenderal yang berani memasang badan untuk menjadi ketua umum PPP, dan mempertimbangkan kualitas calon dari eksternal atau non-kader.

    “Dari eksternal kita lihat siapa yang memiliki leadership (kepemimpinan, red.) yang baik, siapa yang benar-benar jalan menuju pada keumatan, siapa yang akan membela umat,” jelasnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pihaknya mendorong nama-nama baru calon ketum PPP karena merasa prihatin dan bertanggung jawab atas kegagalan partai lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.

    “Kami ikut terpanggil untuk turun berjuang bersama-sama guna merevitalisasi politik Islam Indonesia, dan mengembalikan PPP, Partai Persatuan Pembangunan kembali menjadi Partai Islam yang bermuruah, disegani, dan menjadi rumah besar politik bagi umat Islam Indonesia,” katanya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

  • Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat calon ketua umum partai berlambang Kabah. Eksponen fusi PPP terdiri dari partai politik yang digabungkan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1973. Partai-partai tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Sarekat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

    “Kami mengharapkan calon-calon ketua umum PPP Baik dari internal maupun dari eksternal memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas, tentunya juga visioner,” kata Ketua Umum Parmusi, Husnan B. Fanani dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Minggu (5/1/2025).

    Husnan menambahkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP memungkinkan kehadiran calon ketua umum dari luar partai.

    Oleh karena itu, pihaknya mendukung calon dari internal dan eksternal. Dari internal PPP, nama-nama yang disebut masuk bursa calon ketua umum antara lain Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Taj Yasin Maimoen, dan anggota DPR RI periode 1999-2009 Haji Habil Marati. Keduanya dianggap mewakili NU.

    Husnan juga mengklaim masuk dalam bursa sebagai calon dari Parmusi. Ia menyebut nama Hasrul Azwar, yang saat ini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Maroko. Selain itu, ada Ahmad Faryal dari Sarekat Islam dan Ahmad Sanusi dari Perti, keduanya mantan anggota DPR RI.

    Sementara itu, nama-nama dari eksternal PPP yang muncul adalah eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa.

    Selain itu, ada eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman, Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi, Ahmad Yani, dan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi.

    “Eksponen Fusi PPPP 1973 Mendukung pencalonan calon-calon Ketua Umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun external partai,” ujar Husnan.

    Sumber : Elshinta.Com