TRIBUNNEWS.COM – Setelah gencatan senjata di Gaza terjadi, politik di Israel memanas.
Oposisi Israel menuntut agar Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, beserta anggota koalisinya mundur dari jabatan mereka setelah dianggap gagal menangani tragedi 7 Oktober 2023.
Tuntutan ini muncul setelah Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Herzi Halevi, dan Komandan Komando Selatan, Yaron Finkelman, mengumumkan pengunduran diri mereka.
Pengunduran Halevi dan Finkelman ini berkaitan dengan kegagalan militer dalam mencegah peristiwa 7 Oktober 2023.
Dalam pernyataannya, Halevi mengatakan ia telah memberi tahu Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz bahwa dirinya akan mundur dari jabatan pada 6 Maret 2025.
Setelah pengunduran diri Halevi, para pemimpin oposisi mengkritik Netanyahu, mendesak dia dan pemerintahannya untuk memikul tanggung jawab dan mengundurkan diri.
Dikutip dari Middle East Monitor, pemimpin oposisi, Yair Lapid mengatakan dirinya memberi hormat kepada Halevi karena telah berani mengundurkan diri.
“Sekarang, saatnya bagi mereka untuk bertanggung jawab dan mengundurkan diri – perdana menteri dan seluruh pemerintahannya yang penuh bencana,” kata Lapid.
Sementara itu, pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman juga meminta Netanyahu dan anggota kabinet keamanannya “untuk bertanggung jawab dan pulang ke rumah”.
Pemimpin Partai Demokrat oposisi, Yair Golan juga mengucapkan terima kasih kepada Halevi sambil meminta untuk Netanyahu mengikuti langkah Kepala Staf Angkatan Darat itu.
Sementara itu, kepala Partai Kubu Negara oposisi dan mantan anggota kabinet perang Netanyahu, Benny Gantz menuntut pembentukan komisi penyelidikan resmi atas “kegagalan” 7 Oktober.
Ia menekankan, Netanyahu dan eselon politik harus memikul tanggung jawab mereka dengan membentuk komisi penyelidikan resmi, sambil bekerja untuk memimpin Israel menuju pemilihan umum yang akan memungkinkan pembentukan pemerintahan baru yang memulihkan kepercayaan publik.
Halevi Penuhi Janji
Herzi Halevi dalam pernyataannya mengatakan, ia mengundurkan diri dari jabatannya sesuai janjinya sejak Oktober 2023 bahwa dia akan bertanggung jawab atas kegagalan 7 Oktober.
Dalam pidatonya Selasa malam, Kepala Staf IDF itu meminta dibentuknya komisi penyelidikan negara untuk menangani semua masalah terkait keamanan nasional yang berada di luar kewenangan dan kendali IDF.
Tanpa menjelaskan, ia juga menyinggung kemungkinan adanya entitas lain yang berpotensi menyelidiki masalah kegagalan yang lebih luas, termasuk pemerintah dan keputusan Netanyahu sendiri.
Dikutip dari Jerusalem Post, Halevi mengakui bahwa tujuan perang negara itu masih terbuka, termasuk menghilangkan kendali politik Hamas atas Gaza dan memulangkan 94 sandera yang tersisa sebagai bagian dari pemulihan pencegahan Israel terhadap musuh-musuhnya.
Halevi mengatakan, dia akan menghabiskan enam minggu ke depan untuk memastikan penerbitan laporan militer mengenai kegagalan 7 Oktober, serta mengelola gencatan senjata saat ini dan potensi transisi ke gencatan senjata permanen.
Lebih lanjut, ia mengatakan ingin mentransfer manajemen IDF saat situasi keamanan membuat militer berada dalam situasi terkuat dan paling stabil sejak 7 Oktober 2023.
Israel Katz telah mencoba, menurut semua pengamat di bawah perintah Netanyahu, untuk mendorong kepala IDF keluar sejak ia mengambil alih Kementerian Pertahanan dari Yoav Gallant pada tanggal 6 November 2024.
Faktanya, Katz bahkan telah membekukan pengangkatannya dalam IDF sekarang selama beberapa bulan berturut-turut, yang membelenggu kekuasaannya dan melemahkan otoritasnya dalam militer.
Sebagian besar analis mengatakan Netanyahu ingin menyalahkan sebagian besar kegagalan 7 Oktober pada Halevi.
Sementara, IDF mengeluarkan penyelidikannya atas kegagalan itu, sembari menghindari penyelidikan negara apa pun atas tindakannya sendiri sebagai arsitek yang mengekang Hamas dan memfasilitasi penerimaan dana dari Qatar saat menjabat sebagai perdana menteri untuk sebagian besar periode 2009-2023.
Sumber-sumber menegaskan sekali lagi pada Selasa malam bahwa Netanyahu tidak berniat mengundurkan diri seperti pemain utama lainnya dalam kegagalan keamanan 7 Oktober.
Pertanyaan besarnya adalah apakah kepala IDF akan menyerukan pembentukan komisi penyelidikan negara seperti yang dilakukan mantan kepala intelijennya, Aharon Haliva, ketika ia mengundurkan diri pada bulan Agustus 2024.
Meskipun mereka berupaya secara terang-terangan untuk menggulingkannya, baik Netanyahu maupun Katz memuji kepala IDF atas keputusannya untuk mengundurkan diri dan atas puluhan tahun pengabdiannya pada militer.
Selain Netanyahu, banyak perwira IDF mengatakan mereka yakin Halevi bertahan terlalu lama, mengingat kegagalan 7 Oktober.
Sementara yang lain mendukungnya untuk memastikan kesepakatan penyanderaan akan terjadi meskipun Netanyahu dianggap menentang kesepakatan semacam itu.
(Tribunnews.com/Whiesa)
/data/photo/2024/11/14/673578b287b5a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ahmad Luthfi-Taj Yasin Janji Rangkul Semua Kekuatan Politik di Jateng, Termasuk PDI-P
Nasional
20 Januari 2025")
