Tag: Andika Perkasa

  • TNI Bakal Revisi Regu untuk Tempatkan Tamtama atau Bintara Drone
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Februari 2025

    TNI Bakal Revisi Regu untuk Tempatkan Tamtama atau Bintara Drone Nasional 4 Februari 2025

    TNI Bakal Revisi Regu untuk Tempatkan Tamtama atau Bintara Drone
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Panglima TNI
    Jenderal
    TNI
    Agus Subiyanto berencana membentuk tamtama atau bintara
    drone
    dalam organisasi TNI. Hal ini disampaikan saat rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Selasa (4/2/2025).
    Di hadapan jajaran Komisi I, Panglima Agung mulanya menyebut bahwa kini TNI sudah mengembangkan kemampuan pesawat nirawak saat memeriksa wilayah operasi.
    “Seperti yang sekarang di daerah operasi kita sudah menggunakan drone untuk
    surveillance
    ,” kata Panglima TNI, Selasa.
    Dengan keberadaan drone itu, menurut Panglima, pasukan TNI tidak melulu harus berjalan kaki saat melaksanakan operasi.
    Dia menyebut, cukup satu sampai dua kilometer, TNI kemudian menerbangkan drone untuk memeriksa keseluruhan wilayah.
    “Sehingga kalau dulu kita patroli lima kilometer harus berjalan kaki, sekarang satu kilometer, dua kilometer kita bisa naikan drone kita tahu kondisi di wilayah sekitar itu sesuai dengan jangkauan drone tersebut,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.
    Meski demikian, Panglima TNI mengatakan, ada konsekuensi yang harus dilakukan jika ingin mengembangkan drone untuk kegiatan operasi wilayah.
    Dia lantas kemudian menyinggung soal pembentukan tamtama atau bintara yang dikhususkan bertugas mengendalikan drone saat operasi.
    “Nah, ini juga kita apabila ada unit drone, itu berarti kita merevisi organisasi regu. Dari mulai regu kita revisi supaya di situ ada tamtama drone atau bintara drone,” kata Panglima TNI.
    Sebagai informasi, TNI memang sudah menggunakan drone sebagai salah satu bagian alat utama sistem senjata (alutsista) pertahanan.
    Berbagai drone yang dimiliki TNI sudah pernah dipamerkan kepada publik.
    Drone
    -drone TNI dihadirkan dalam parade Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Oktober tahun lalu.
    Disebutkan, drone tersebut memiliki teknologi modern dan canggih untuk mendukung tugas pokok TNI, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
    Drone milik TNI antara lain Drone Geospasial yang dilengkapi dengan kamera sensor canggih sehingga mampu menghasilkan gambar dan data yang akurat.
    Kemudian, drone
    surveillance
    . Drone ini dilengkapi dengan berbagai sensor, seperti inframerah, radar, dan penginderaan jauh, untuk mendeteksi gerakan atau aktivitas di bawahnya, bahkan dalam kondisi cuaca yang buruk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MK Bacakan 3 Putusan Dismissal Sengketa Pilkada 2024, Ini Daftarnya

    MK Bacakan 3 Putusan Dismissal Sengketa Pilkada 2024, Ini Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com — Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan sela atau dismissal terhadap sengketa Pilkada 2024 dalam sidang perdana yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025). Dalam sidang ini, MK membacakan 158 gugatan yang dibagi menjadi tiga sesi.

    Beberapa putusan menarik perhatian publik. Salah satunya adalah penolakan gugatan Edy Rahmayadi dan Hasan Basari terhadap Bobby Nasution dan Surya terkait Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

    Sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo menyatakan, gugatan tersebut tidak dapat diterima. “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo dalam persidangan.

    MK menilai dalil pemohon terkait dugaan keterlibatan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni, yang disebut-sebut mengupayakan kemenangan Bobby Nasution dan Surya, tidak cukup kuat untuk dikabulkan. Selain itu, pihak tergugat tidak menerima saran atau rekomendasi perbaikan dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye.

    Selain Pilkada Sumut, putusan dismissal MK juga menolak gugatan sengketa Pilkada 2024, terutama Pilbup Bogor yang diajukan R Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman. Alasan penolakan adalah gugatan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang tetap.

    “Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo dalam putusannya.

    MK menemukan calon bupati Bogor Bayu Syahjohan, telah menarik permohonan gugatannya, yang dikonfirmasi dalam persidangan. Dengan demikian, secara formal, gugatan hanya diajukan calon wakil bupati Bogor Musyafaur Rahman, bukan pasangan calon lengkap dari nomor urut 2 dalam Pilbup Bogor.

    Dalam sidang yang sama, MK mengabulkan penarikan gugatan yang diajukan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dalam sengketa Pilgub Jawa Tengah. Ketua MK Suhartoyo menegaskan setelah permohonan ditarik, Andika-Hendi tidak dapat mengajukan kembali gugatan tersebut.

    “Berdasarkan fakta hukum serta ketentuan yang ada, rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 30 Januari 2025 menyimpulkan penarikan permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo,” jelas Suhartoyo.

    Dengan demikian, putusan dismissal MK mengembalikan permohonan yang diajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 di Pilkada Jawa Tengah dalam gugatan sengketa Pilkada 2024.

  • MK Kabulkan Pencabutan Gugatan Andika Perkasa-Hendi

    MK Kabulkan Pencabutan Gugatan Andika Perkasa-Hendi

    Bisnis.com, JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK)  mengabulkan pencabutan sengketa pemilihan kepala daerah alias Pilkada Jawa Tengah 2024 yang diajukan pasangan calon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. 

    Ketua MK Suhartoyo mengemukakan pihak pemohon dengan nomor registrasi perkara Nomor 263/GUB-XXIII/2025 sudah ditarik kembali oleh pihak pemohon.

    Suhartoyo juga menjelaskan ketetapan tersebut sudah melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Kamis, 30 Januari 2025 lalu. 

    Menurutnya, Andika-Hendi sudah tidak bisa mengajukan kembali permohonan serupa ke MK di kemudian hari. Selain itu, salinan permohonan akan dikembalikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan MK.

    “Mengabulkan untuk penarikan kembali permohonan pemohon Perkara Nomor 263/GUB-XXIII/2025,” tuturnya di Jakarta, Selasa (4/2).

    Sebelumnya, paslon Andika Perkasa-Hendi meminta MK membatalkan Keputusan KPU Jateng Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng.

    Selain itu, Andika-Hendi juga meminta MK membatalkan atau mendiskualifikasi Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai pemenang atau calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam Pilkada Jateng 2024.

    Turut dimintakan agar MK memerintahkan KPU Jateng menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Andika-Hendi, pasangan calon nomor urut 1, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Jateng.

    Andika-Hendi mendalilkan adanya indikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilkada Jateng 2024. Pasalnya, menurut mereka, terdapat perencanaan maupun perbuatan pihak tertentu yang bersifat menguntungkan pasangan Luthfi-Yasin.

    Salah satu yang disoroti Andika-Hendi ialah mutasi jabatan di lingkungan Polri, terutama Kapolres di 15 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Mutasi tersebut diyakini berkorelasi dengan tingginya perolehan suara Luthfi-Yasin.

    Di samping itu, kubu Andika-Hendi menyebut adanya intimidasi terhadap kepada kepala desa sejak masa kampanye dengan modus pemanggilan oleh kepolisian, serta terdapat konsolidasi kepala desa melalui Paguyuban Kepala Desa (PKD).

    KPU Jateng sebelumnya menetapkan pasangan Luthfi-Yasin memperoleh suara terbanyak, yakni 11.390.191 suara (59,14 persen), sementara pasangan Andika-Hendi memperoleh 7.870.084 suara (40,86 persen). Dengan dicabutnya gugatan Andika-Hendi, kemenangan Luthfi-Yasin tidak lagi dipersoalkan.

  • Apa Saja Tugas dan Wewenang KSAD, Begini Penjelasannya

    Apa Saja Tugas dan Wewenang KSAD, Begini Penjelasannya

    loading…

    Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD merupakan salah satu jabatan tinggi di lingkungan TNI AD. Jabatan ini diemban Pati berpangkat Jenderal TNI. Saat ini, KSAD dijabat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD merupakan salah satu jabatan tinggi di lingkungan TNI AD. Jabatan ini diemban Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Jenderal TNI.

    Dalam sejarahnya, KSAD pertama kali dibentuk ketika Muhammad Hatta menjabat Perdana Menteri dan melanjutkan program Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa) Tentara Nasional Indonesia.

    Sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, Hatta menunjuk Djatikusumo sebagai KSAD berdasarkan Penetapan Presiden No 14 Tahun 1948 pada 14 Mei 1948.

    Sebutan pimpinan Angkatan Darat mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1962. Pada 6 Maret 1962 sebutan Kepala Staf Angkatan Darat diubah menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat yang saat itu dijabat Jenderal AH Nasution.

    Pada 30 Januari 1963 sebutan pimpinan Angkatan Darat diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat atau disingkat Menpangad yang saat itu dijabat Letnan Jenderal Ahmad Yani.

    Hingga akhirnya, sebutan Kepala Staf Angkatan Darat atau disingkat KSAD kembali digunakan pada 4 Oktober 1969 saat dijabat Jenderal Maraden Panggabean.

    Tugas dan Wewenang KSADTugas KSAD telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No 34 Tahun 2004, berikut ini beberapa tugas dan wewenangnya.

    – Memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan.

    – Membantu Panglima TNI dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, strategi, serta operasi militer sesuai dengan matra masing-masing.

    – Membantu Panglima TNI dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan.

    – Melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan Panglima TNI.

    Sedangkan untuk wewenangnya dalam struktur organisasi TNI, kedudukan KSAD berada tepat di bawah Panglima TNI dan setara dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

    (jon)

  • Kegiatan Ida Dayak setelah Pensiun Mengobati Pasien, Manajer Sebut YouTubenya sudah Diambil Alih

    Kegiatan Ida Dayak setelah Pensiun Mengobati Pasien, Manajer Sebut YouTubenya sudah Diambil Alih

    TRIBUNJATIM.COM – Kegiatan Ida Dayak setelah pensiun melakukan pengobatan.

    Sosok Ida Dayak memang menjadi sorotan setelah tak lagi kelihatan mengobati pasian.

    Diketahui, dulu Ida Dayak sempat viral karena pengobatannya.

    Tak hanya itu, ia juga sempat diulas di kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa.

    Tampak dalam video tersebut momen Ida Dayak mendapat pelukan dari istri Jenderal Andika Perkasa, Hetty Andika Perkasa.

    Ida Andriani atau yang dikenal dengan Ida Dayak, yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai keluhan atau sakit seperti stroke ataupun meluruskan tulang bengkok melalui proses memijat dengan iringan musik.

    Kemampuan yang dimiliki Ida Dayak adalah warisan turun-temurun yang telah dipelajari sejak usia 12 tahun.

    Pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak merupakan bentuk mengungkapkan kasih sayang terhadap sesama manusia sehingga harus dilandasi dengan keikhlasan.

    Kesaktian Ida Dayak ternyata tak lepas dari orangtuanya.

    Ibunda Bu Ida sudah meninggal, dan berpesan agar Jangan sampai mengambil uang dari orang.

    Kini Ida Dayak disebut sudah pensiun dari praktik pengobatan.

    Kabar Ida Dayak pensiun diumumkan seorang pria yang mengaku sebagai manajernya melalui akun TikTok @idadayak7.

    Pria tersebut menyebut, Ida Dayak sudah tidak membuka praktik pengobatan alternatif seperti dulu lagi.

    “Ibu Ida Dayak tidak lagi melakukan pengobatan. Jadi ini adalah sudah keputusan dari Ida Dayak,” ungkap manajernya.

    Wanita asal Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) itu memilih fokus mengurus keluarganya.

    “Ibu ida ingin kumpul bersama anak cucunya dan kondisi ibu ida sudah mulai melemah karena usia,” tambahnya.

    Kabar ini, kata sang manajer, sekaligus membantah informasi mengenai Ida Dayak yang masih melakukan pengobatan keliling.

    “Apabila ada kabar pengobatan (Ida Dayak) di kota ini, di kota sana, itu adalah hoaks, itu adalah bohong.”

     “Kalau pun misalnya suatu saat nanti Ibu Ida Dayak melakukan pengobatan, saya adalah orang pertama yang memberitahukan kepada masyarakat.”

    “Saya adalah manajer ibu Ida Dayak,” papar manajer Ida Dayak.

    Sang manajer juga mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan mendaftar apalagi membayar pendaftaran berisi pengobatan Ida Dayak.

    “Saya tidak mau lagi masyarakat tertipu lagi dengan pendaftaran-pendaftaran yang tidak jelas, itu adalah bohong,” imbuh manajer Ida Dayak tersebut.

    Sementara akun media sosial Ida Dayak, ternyata digunakan manajernya untuk mengunggah konten .

    Terkait aktivitas Ida Dayak di media sosial, hal itu digunakan sang manajernya.

    Sang manajer mengaku, berinisiatif melanjutkan Youtube Ida Dayak dengan konten-konten berbagi kebahagiaan.

    “Karena ibu Ida Dayak tidak lagi melakukan pengobatan, saya berinisiatif melanjutkan Youtube Ibu Ida Dayak dengan Youtube berbagi kebahagiaan,” ungkapnya. 

    Hoaks pengobatan Ida Dayak

    Pengumuman yang dibagikan manajer Ida Dayak tersebut menyusul beredarnya informasi pengobatan alternatif yang viral.

    Di awal tahun 2025, beredar kabar bahwa Ida Dayak akan melakukan pengobatan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada 4-5 Februari 2025.

    Namun setelah ditelusuri, informasi tersebut nyatanya adalah hoaks alias bohong.

    Fakta tersebut diungkap Kompas.com yang mengonfirmasi langsung ke Pemda Kuningan.

    Kabid informasi dan komunikasi publik Diskominfo Kabupaten Kuningan, Anwar Nasihin membantah adanya pengobatan alternatif yang digelar oleh Ida Dayak.

    “Ini murni modus penipuan untuk mencuri data pribadi masyarakat,” kata Anwar Nasihin dilansir dari Kompas.com.

    Lantaran hal tersebut, Anwar mengimbau kepada masyarakat agar jangan sembarangan mengisi data pribadi dalam informasi yang belum diketahui kebenarannya.

    Untuk diketahui, Ida Dayak terakhir kali terlihat memberikan pengobatan alternatif di kawasan Medan, Sumatera Utara pada September 2023.

    Kala itu Ida Dayak jadi sorotan karena diisukan menarik bayaran fantastis yakni jutaan rupiah untuk pengobatan.

    Terkait informasi tersebut, Ida Dayak membantahnya.

    Ida Dayak mengklaim pengobatannya bebas biaya dan hanya menarik uang Rp50 ribu untuk minyak buatannya.

    “(Pengobatan saya) tidak ada pendaftaran, tidak ada bayar-bayaran. Ketemu gratis, diobatin pun gratis,” tegas Ida Dayak dalam Youtube Arjuna Ganteng pada Maret 2023. 

  • Pemerintah akan Bangun Rumah untuk Prajurit TNI AD Pada Februari, Maret untuk Anggota Polri – Halaman all

    Pemerintah akan Bangun Rumah untuk Prajurit TNI AD Pada Februari, Maret untuk Anggota Polri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun rumah untuk prajurit TNI dan anggota Polri.

    Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, pembangunan rumah untuk prajurit TNI Angkatan Darat (AD) akan dimulai pada Februari tahun ini.

    Ia mengatakan telah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk membahas mengenai pembangunan rumah ini.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, juga mengungkap bahwa Bank Mandiri telah ditunjuk menjadi bank yang mendampingi.

    “Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia memiliki rumah,” kata Ara ketika memberi arahan dalam acara pelantikan pejabat Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Blok C2, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis (30/1/2025).

    Lalu, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk prajurit TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

    Berbeda dengan TNI AD, pembangunan rumah untuk TNI AL ditargetkan dimulai pada Maret 2025, lalu untuk AU akan menyusul setelah itu.

    Himbara yang ditunjuk menjadi bank pendamping juga berbeda, di mana TNI AL akan didampingi oleh BNI dan TNI AU oleh BRI.

    “Kita akan mulai membangun bersama BNI dan Angkatan Laut di tempat yang ditentukan, paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut, selanjutnya nanti BRI dengan Angkatan Udara,” ujar Ara.

    Berikutnya adalah pembangunan rumah untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Sama seperti TNI AL, pembangunan rumah untuk anggota Polri ditargetkan mulai Maret 2025.

    “Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan Kapolri, kita doakan paling lama bulan Maret kita akan mulai groundbreaking buat prajurit-prajurit Polri supaya punya rumah,” ucap Ara.

    Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memang sedang menyiapkan pembangunan rumah khusus untuk anggota TNI AD.

    Kala itu Ara mengungkapkan, rencananya pembangunan rumah khusus anggota TNI AD akan dimulai pada akhir Januari 2025.

    Pembangunan pada akhir Januari 2025 akan ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).

    Ara membeberkan akan ada sekitar 5.500 unit rumah yang dibangun di lima tempat berbeda. Satu di antaranya adalah Serang dengan jumlah 1.900 unit.

    Setelah Serang, ada Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes.

    BP Tapera pun diminta mempersiapkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk para anggota TNI AD.

    “Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

    Rencana membangun rumah untuk anggota TNI AD ini agar mereka yang belum memiliki rumah, bisa mempunyai hunian yang layak.

  • Luthfi-Taj Yasin tak ikut dilantik pada 6 Februari 2025

    Luthfi-Taj Yasin tak ikut dilantik pada 6 Februari 2025

    Menunggu ketetapan MK dan surat pemberitahuan dari KPU RI.

    Semarang (ANTARA) – Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan pasangan calon terpilih hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 tidak ikut pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025.

    “Untuk Pilgub Jateng, masih menunggu ketetapan dari MK,” kata Handi di Semarang, Rabu.

    Sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi menggugat hasil Pilkada Jateng 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum persidangan memasuki pokok perkara, pasangan calon nomor urut 1 ini mencabut gugatannya.

    “Menunggu ketetapan MK dan surat pemberitahuan dari KPU RI,” katanya.

    Menyinggung soal paslon terpilih pada pemilihan bupati/wali kota yang jadwal pelantikannya pada tanggal 6 Februari, Handi menyebut hal tersebut sudah menjadi domain pemerintah

    Di Jawa Tengah, lanjut dia, selain paslon terpilih pada Pilgub Jateng, terdapat tiga daerah lain yang paslon terpilih hasil pilkada tingkat kabupaten/kota yang tidak ikut pelantikan pada tanggal 6 Februari.

    Ketiga daerah tersebut masing-masing Kota Semarang serta Kabupaten Pemalang dan Klaten.

    Sebelumnya, KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen sebagai pemenang Pilgub 2024.

    Pasangan calon nomor urut 2 tersebut meraih 11.390.191 suara, sedangkan paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi meraih 7.870.084 suara.

    Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 9
                    
                        "Perang" Advokat Kondang di Sidang Pilkada MK: Denny Indrayana hingga Bambang Widjojanto
                        Nasional

    9 "Perang" Advokat Kondang di Sidang Pilkada MK: Denny Indrayana hingga Bambang Widjojanto Nasional

    “Perang” Advokat Kondang di Sidang Pilkada MK: Denny Indrayana hingga Bambang Widjojanto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi panggung bagi sejumlah advokat ternama dalam membela calon kepala daerah yang menjadi kliennya. 
    Nama-nama seperti Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, hingga Hamdan Zoelva menjadi deretan kuasa hukum yang dipercaya menangani gugatan para pemohon di sidang MK.
    Diketahui, Denny yang merupakan Eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi kuasa hukum dua pasangan calon kepala daerah yang menggugat hasil Pilkada 2024.
    Pertama adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ulu nomor urut 4 Abusama-Misnadi. Kemudian pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru Agung Nugroho-Markarius Anwar.
    Denny juga menjadi kuasa hukum dua warga Kota Banjarbaru yang menggugat kemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor 1, Erna Lisa Halaby dan Wartono.
    Sedangkan Hamdan Zoelva yang berstatus Mantan Ketua MK ditunjuk menjadi kuasa hukum pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, untuk melawan gugatan hasil Pilkada Jawa Tengah yang dilayangkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.
    Namun, gugatan hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 itu pada akhirnya dicabut oleh Andika-Hendi di tengah proses persidangan.
    Sementara, Bambang Widjojanto yang tercatat sebagai Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kuasa hukum pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri dalam gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara.
    Diwakili Bambang, Edy-Hasan mempersoalkan kemenangan Bobby Nasution-Surya karena menduga ada cawe-cawe kekuasaan. Mengingat, Bobby adalah menantu Presiden ke-7 Joko Widodo.
    Keputusan calon kepala daerah yang bersengketa di MK untuk menunjuk advokat ternama bukan dilakukan tanpa alasan.
    Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal menilai, pemilihan advokat juga menjadi bagian dari strategi hukum para calon kepala daerah untuk mengoreksi hasil Pilkada.
    Setiap pemohon yang yakin dengan bukti-bukti yang dimiliki akan mencari kuasa hukum terbaik untuk mengelaborasi seluruh dalil mereka di hadapan majelis hakim konstitusi.
    “Tentu setiap pemohon yang yakin dengan bukti-bukti yang dimilikinya akan mencari kuasa hukum terbaik yang bisa mengelaborasi seluruh dalil yang diajukan kepada Mahkamah,” ujar Haykal kepada
    Kompas.com
    , Minggu (26/1/2025).
    “Tindakan itu juga menjadi bagian dari strategi yang mereka gunakan untuk mengoreksi hasil pilkada,” sambungnya.
    Haykal meyakini, keberadaan advokat berpengalaman dapat membantu merumuskan dan menyampaikan dalil dalam permohonan dengan lebih jelas.
    Meski begitu, dia menegaskan bahwa putusan MK tidak akan dipengaruhi oleh siapa kuasa hukum pemohon, termohon, ataupun pihak terkait.
    “Itu bukan berarti Mahkamah akan mempertimbangkan siapa yang menjadi kuasa hukum dan seterkenal apa dia. Selama dalil yang disampaikan jelas dan terang, maka itu yang akan dipertimbangkan Mahkamah,” jelas Haykal.
    Sementara itu, peneliti lain di Perludem, Fadli Ramdhanil, berpandangan, gugatan ke MK adalah langkah konstitusional yang wajar dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan pada Pilkada.
    “Upaya hukum ke MK adalah upaya konstitusional, dan menjadi bagian dari tahapan Pilkada sesuai dengan sistem penegakan hukum pemilu,” kata Fadli.
    Putusan MK memiliki dua kemungkinan, yakni membenarkan hasil Pilkada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau mengoreksi hasil tersebut berdasarkan permohonan pemohon.
    Karena itu, lanjut Fadli, meskipun peluang menang di MK tidak selalu besar, langkah ini menjadi jalan terakhir bagi calon kepala daerah untuk mencari keadilan dalam kontestasi Pilkada.
    “Makanya proses di MK penting bagi para pihak yang merasa dirugikan dari proses pilkada. Namun, pada akhirnya kekuatan alat bukti yang akan menentukan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Target 3 Juta Ton, Bulog Gandeng TNI dan KTNA untuk Optimalisasi Penyerapan Gabah dan Beras

    Target 3 Juta Ton, Bulog Gandeng TNI dan KTNA untuk Optimalisasi Penyerapan Gabah dan Beras

    Surabaya, Beritasatu.com – Perum Bulog bersama TNI menggelar sosialisasi tentang pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk Tahun 2025 di Gedung Graha Sativa Perum Bulog Kanwil Jatim, Surabaya pada Rabu (22/1/2025).

    Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yaitu sebesar Rp 6.500/kg dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen sebagaimana keputusan terbaru Kepala Badan Pangan Nasional. Keputusan ini mengatur perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga gabah serta beras dalam negeri, yang diharapkan bisa memberikan harga yang lebih baik bagi petani.

    Acara yang berlangsung dengan penuh semangat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H., Pangdam V /Brawijaya, Mayjend Rudy Saladin, Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen TNI Heri Susanto dan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Sumrambah . 

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. mengungkapkan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi antara Perum Bulog dan TNI AD Kodam V Brawijaya.

    “Kami berharap dapat mempercepat proses penyerapan hasil panen petani agar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga dengan baik, serta menciptakan stabilitas pangan yang menguntungkan bagi masyarakat,” ujarnya.

    Pangdam V/Brawijaya, Mayjend Rudy Saladin menyambut baik pelibatan TNI AD dalam mendukung program ini.

    “Kami siap mendukung pelaksanaan pengadaan gabah dan beras tahun 2025 guna mendukung program swasembada pangan, terutama beras yang dicanangkan pemerintah pusat,” tuturnya.

    Selain itu, Brigjen TNI Heri Susanto juga menambahkan, TNI AD selama ini terlibat aktif dalam pendampingan petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi. 

    “Kami berharap melalui kegiatan ini, Perum Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal dan menjadikannya sebagai cadangan pangan pemerintah yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.

    Sosialisasi ini juga turut memperkenalkan berbagai program penting seperti Rumah Pangan Kita (RPK) dan Program Mitra Tani, yang bertujuan untuk memfasilitasi petani dalam menjual hasil pertaniannya dengan harga yang wajar.

    Dengan perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih menguntungkan bagi petani, Bulog dan TNI berharap produksi padi di Indonesia pada tahun 2025 akan meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan teknis kepada jajaran Kodim dan Cabang Bulog seluruh Jawa Timur.

  • Populer Internasional: Komandan IDF Mengundurkan Diri – Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi – Halaman all

    Populer Internasional: Komandan IDF Mengundurkan Diri – Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dapat disimak di sini.

    Komandan IDF mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab atas kegagalan serangan 7 Oktober 2023.

    Kini, meski Israel dan Hamas sepakat untuk gencatan senjata, kekerasan berpindah ke Jenin, Tepi Barat.

    Dunia pun seakan terbalik karena Israel malah mewajibkan Otoritas Palestina untuk membayar kompensasi ke pemukim Israel dari uang rakyat Palestina.

    Selengkapnya, berikut berita populer Internasional dalam 24 jam terakhir.

    1. Komandan IDF Herzi Halevi Mengundurkan Diri, Merasa Tanggung Jawab atas Kegagalan Serangan 7 Oktober

    Panglima Israel Herzi Halevi terlihat pada 13 Februari 2024 (IDF)

    Komandan Kepala Staf Angkatan Darat Israel (IDF), Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (21/1/2025).

    Alasan pengunduran dirinya adalah kegagalan militer dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Anadolu Ajansi melaporkan.

    Dalam sebuah pernyataan resmi, Halevi mengungkapkan, ia akan mengundurkan diri pada 6 Maret 2025.

    Itu artinya sekitar 10 bulan lebih cepat dari masa jabatan standar yang biasanya dijalani oleh Kepala Staf IDF, yaitu tiga tahun.

    Halevi mengatakan, ia merasa bertanggung jawab atas kegagalan militer tersebut.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Medan Perang Baru Israel Setelah Gaza: Jenin dan Tepi Barat

    “Atas arahan Kabinet Keamanan, IDF, ISA, dan Kepolisian Israel hari ini telah memulai operasi militer untuk mengalahkan terorisme di Jenin.”

    Demikian sepenggal pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikutip dari JPost, Rabu (22/1/2025).

    Pernyataan Netanyahu itu muncul setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina.

    Setelah 15 Bulan Israel Bombardir Gaza

    Militer Israel telah berperang di berbagai front selama lima belas bulan.

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menjadi pemicu bagi kelompok-kelompok lain seperti Hizbullah untuk berperang melawan Israel. 

    Perang ini telah berkembang secara bertahap.

    Menurut media Israel Jerussalem Post, awalnya Tepi Barat tidak dianggap sebagai garis depan utama perang. 

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas

    Pejuang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS berjaga di Lapangan Al-Naeem, di Raqqa, Suriah, Senin, 7 Februari 2022. (Aawsat)

    Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyerahkan wilayah di timur laut Suriah saat serangan yang didukung Turki memanas.

    SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi ancaman dari pemerintah HTS di Damaskus dan SNA yang didukung Turki.

    Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi suku Kurdi yang didukung AS telah menarik diri dari beberapa kota Arab di Suriah timur, sumber di daerah tersebut mengatakan kepada The National, sebagai tanggapan atas tekanan militer dari faksi penguasa baru Suriah di Damaskus dan militan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki di utara negara itu.

    Selama hari terakhir, militan dari SDF telah mundur dari empat kota mayoritas Arab di Sungai Efrat di provinsi Raqqa dan Deir Ezzor, kata seorang pejabat kelompok kepada The National .

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Dunia Terbalik, Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi ke Pemukim Israel dari Uang Rakyat Palestina

    Israel kembali mempertontonkan sikap dan aksi kolonialisme mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang mereka duduki.

    Berstatus sebagai pihak pendudukan, Israel justru mewajibkan pihak Palestina untuk membayar kompensasi ke warga Israel yang menjadi korban serangan warga Palestina.

    Sebagai catatan, Israel memilih diksi ‘teror dan terorisme’ terhadap aksi-aksi perlawanan yang dilakukan warga dan gerakan perlawanan Palestina.

    Aksi perlawanan Palestina ini diketahui muncul dari sikap dan aturan-aturan yang mereka nilai menindas di tanah mereka sendiri oleh pendudukan Israel dan para pemukim Yahudi mereka.

    Seperti istiah dunia terbalik, orang Palestina merasa diperas di tanah sendiri oleh Israel yang notabenenya adalah pihak pendudukan.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)