Tag: Andika Perkasa

9 Baut Jembatan Bailey Diduga Dicuri, Gubernur Aceh Mualem: Itu Bikin Rakyat Susah!! Regional

Baut Jembatan Bailey Diduga Dicuri, Gubernur Aceh Mualem: Itu Bikin Rakyat Susah!!
Editor
BANDA ACEH, KOMPAS.com
– Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menanggapi terkait pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait Jembatan Bailey di Aceh.
Pernyataan ini terkait adanya dugaan sabotase hilangnya baut pada
Jembatan Bailey
yang dibangun di Aceh. Pernyataan ini muncul usai Rapat Koordinasi bersama Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Mualem menyatakan jika pihaknya menyesal dengan kejadian hilangnya baut-baut tersebut. Orang yang tak bertanggung jawab mengambil kesempatan di tengah bencana banjir yang melanda Aceh.
“Kurang ajar itu namanya. Kita imbau untuk sadar, sadarlah,” katanya dilansir dari Serambinews, Rabu (31/12/2025).
Mualem menekankan jika jembatan ini dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat pascabencana. Sehingga infrastruktur ini dibangun untuk kepentingan masyarakat luas.
Jika jembatan ini bautnya dicuri, maka akan berpotensi jembatannya ambruk. Maka dengan kejadian semacam itu, masyarakat pula yang dirugikan.
“Kalau ambruk, sembako macam mana orang pasok,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut banyak hal yang disampaikan Mualem ke pemerintah pusat. Salah satunya ia meminta agar pemerintah turun tangan untuk pengendalian harga bahan pokok jelang Ramadhan.
Ia juga meminta agar pemerintah pusat memasok daging beku ke Aceh menjelang Ramadhan. Pasalnya kebutuhan daging ini untuk memenuhi tradisi Meugang yang biasanya digelar masyarakat Aceh menjelang bulan Ramadhan.
“Meugang kalau tidak pakai daging tidak sah. Daging paling mahal itu ada di Aceh, saat ini harganya paling tidak Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu tiap kilonya,” katanya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 17:17
Prabowo Lewati Malam Tahun Baru 2026 di Lokasi Bencana

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara (Sumut), pada Rabu (31/12/2025). Dia diagendakan meninjau pembangunan jembatan bailey Sungai Garoga, Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kunjungan ini menjadi yang kelima bagi Presiden Prabowo untuk meninjau langsung penanganan bencana. Kunjungan Prabowo tersebut sekaligus memastikan kebutuhan para warga terdampak terpenuhi.

Dari Jakarta, Prabowo beserta rombongan terbatas tiba di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara pada pukul 11.20 WIB. Setelahnya, Prabowo langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menggunakan Helikopter Caracal TNI AU.

Di Tapanuli Selatan, Prabowo akan meninjau langsung progres pembangunan jembatan bailey yang dibangun bersama oleh aparat dan masyarakat setempat. Jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana.

Dengan fungsi vital bagi masyarakat, pembangunan jembatan sekaligus diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, distribusi logistik, serta akses layanan dasar. Pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga juga diharapkan dapat dipercepat oleh kehadiran infrastruktur ini.

Selain meninjau pembangunan infrastruktur, Prabowo juga diagendakan mengunjungi posko pengungsian bagi warga terdampak. Di sana, Kepala Negara akan memastikan kembali para warga terdampak mendapatkan pelayanan yang layak dan seluruh bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

Prabowo tampak didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhouyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo, hingga Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

31/12/2025 13:17
Saat KSAD Keluhkan Prajurit “Cuma Dikasih Makan”, Menkeu Purbaya Langsung Sentil BNPB

GELORA.CO — Suasana rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025), mendadak mencair ketika Menteri Keuangan Purbaya melontarkan celetukan spontan menanggapi keluhan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Percakapan singkat namun sarat makna itu membuka kembali persoalan klasik dalam tata kelola anggaran penanganan bencana: keterbatasan skema pendanaan lintas kementerian dan lembaga.

Dalam rapat tersebut, KSAD Maruli menyampaikan secara lugas kondisi dukungan logistik yang diterima prajurit TNI AD di lapangan.

Menurut dia, keterlibatan TNI dalam penanganan bencana kerap hanya didukung sebatas konsumsi, tanpa sokongan pengadaan barang maupun pengiriman peralatan pendukung.

“Pak ini Pak Menteri, Pak ini BNPB juga hanya dukung makan, Pak. Enggak ada beli barang, ngiriman, semua enggak ada,” ujar Maruli di hadapan para anggota DPR dan perwakilan kementerian.

Pernyataan itu langsung direspons Menkeu Purbaya dengan nada bertanya, “Bapak enggak minta kali?” Maruli pun menjawab singkat namun tegas, “Saya sudah minta semua orang, Pak. Enggak ada yang kasih.”

Dialog spontan tersebut memotret realitas di balik meja rapat: mekanisme anggaran penanganan bencana yang masih terpusat dan rigid.

Saat ini, penyaluran dana bencana pada prinsipnya hanya dapat dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Skema satu pintu ini kerap dinilai memperlambat fleksibilitas dukungan, terutama ketika melibatkan institusi lain seperti TNI yang berada di garis depan respons darurat.

Menanggapi keluhan KSAD, Menkeu Purbaya bahkan secara terbuka menegur Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Dengan gaya bercanda namun bernada kritik, ia menyindir minimnya kontribusi barang dari kementerian teknis tersebut.

“Oh, lu pelit juga lu barang dari kita ya. Jangan gitu lu,” celetuk Purbaya, yang sontak mengundang reaksi hadirin.

Meski terdengar ringan, celetukan itu menegaskan adanya evaluasi serius atas koordinasi antarkementerian dalam penanganan bencana.

Pemerintah, kata Purbaya, tengah membahas percepatan pencairan sisa dana pemulihan pascabencana sekitar Rp1,51 triliun.

Dana tersebut menjadi krusial untuk menopang rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak, termasuk Aceh, yang masih menghadapi tantangan pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Selain itu, rapat juga menyinggung rencana alokasi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan kembali daerah rawan dan terdampak bencana sebagai salah satu prioritas, dengan penekanan pada penguatan ketahanan infrastruktur serta perbaikan tata kelola pendanaan agar respons di lapangan tidak lagi tersendat.

Percakapan singkat antara Menkeu dan KSAD itu, meski dibalut candaan, menjadi pengingat bahwa di balik angka-angka triliunan rupiah dalam APBN, terdapat kebutuhan nyata di lapangan yang menuntut kecepatan, koordinasi, dan fleksibilitas kebijakan. Tanpa itu, prajurit, relawan, dan masyarakat terdampak akan terus berhadapan dengan keterbatasan di saat krisis menuntut kehadiran negara secara utuh

31/12/2025 12:10
Bapak Kalau Utang Jembatan, Jaminannya Apa?

Liputan6.com, Jakarta – Ada momen menggelitik saat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertanya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak soal jaminan utang membangun jembatan.

Hal ini disampaikan saat rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatra, Selasa (30/12).

“Peran Menteri Keuangan agak sedikit Pak, karena kami di belakang, kami cuma ya bayar, kalau enggak tagihan. Yang kami tahu kan selama ini, satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” kata Purbaya dalam rapat.

Purbaya pun melontarkan pertanyaan kepada Maruli yang memang duduk bersebelahan oleh dirinya. “Bapak kalau utang jembatan, jaminannya apa?,” tanya Purbaya.

“Ya tentara Pak,” jawab Maruli.

Tak hanya kepada Maruli, Purbaya juga mencolek Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. “Tadi juga yang Pak IPDN yang dibintangi itu besok bisa pencairan, bisa anda ambil,” ujar Purbaya.

“Perintah komandan saja,” jawab Tito

“Itu mau kapan di deploynya? 26? Ya sudah pak, bintangnya sudah saya coret di saya ya kan,” ujar Purbaya.

Selanjutnya, Purbaya pun menceritakan apa yang sudah dilakukan Kemenkeu selama ini sesuai petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Totalnya Rp 268 miliar yang 3 provinsi, 52 kabupaten/kota,” ungkap Purbaya.

“Yang terdampak, ini Presiden, Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua Pak, harusnya sih. Sudah dicairkan waktu itu,” sambungnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait anggaran untuk membantu rehabilitasi lokasi bencana di Aceh dan Sumatera. Menkeu Purbaya terkejut mengetahui BNPB hanya memberi makan prajurit TNI maupun Polri di selama bantu korban bencana. Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak…

31/12/2025 09:57
Pekerjaan-pekerjaan Besar untuk Pulihkan Aceh Usai Banjir Nasional 31 Desember 2025

Pekerjaan-pekerjaan Besar untuk Pulihkan Aceh Usai Banjir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang akan dituntaskan pemerintah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, wilayah
Aceh
Tamiang menjadi titik yang paling sulit dilakukan pemulihan. Bahkan, layanan pemerintah di daerah Aceh Tamiang belum maksimal.
Hal ini dikatakan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pasca-bencana dengan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, hingga kepala daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan langsung kanal YouTube DPR RI, Selasa (30/12/2025).
“Yang paling berat adalah (Aceh) Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal. Kemudian untuk di daerah Sumatera Utara, sekalian saja di sini. Sumatera Utara itu cepat sekali
recover
,” kata Tito, Selasa.
Tito mengatakan, masih ada tujuh wilayah di Aceh yang terus menjadi perhatian pemerintah, meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
Dia bilang, sebagian besar wilayah yang berhasil dipulihkan harus masuk dalam kategori kuning, yakni kategori dalam perhatian, karena mengalami bencana susulan.
“Pidie Jaya tidak dimasukkan kuning, tapi karena kemarin kena lagi beberapa hari lalu, ya kita harus memasukkan kuning lagi,” jelas Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pelebaran dan pendangkalan sungai akibat bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, menjadi penyebab utama terganggunya pasokan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Dody mengatakan, hampir seluruh sungai di daerah terdampak mengalami pelebaran dan pendangkalan hingga dua sampai tiga kali lipat dari kondisi semula.
“Hampir di semua kabupaten itu sungai-sungainya itu melebar dan mendangkal, rata-rata dua sampai tiga kali lipat dari kondisi semula,” ujar Dody.
Dia bilang kondisi tersebut menyebabkan banyak instalasi pengolahan air atau water treatment plant yang berada di tepi sungai tertutup lumpur.
“Sehingga banyak
water treatment plant
yang selama ini berada di tepi-tepi sungai tertutup lumpur semua, sehingga kemudian menyebabkan Bapak Ibu sekalian kesulitan air bersih di seluruh kabupaten yang terdampak,” tuturnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PU tengah berupaya mengaktifkan kembali instalasi pengolahan air bersih secepat mungkin.
Dody menargetkan, dalam waktu tiga hingga empat bulan ke depan, sejumlah water treatment plant dengan kapasitas sekitar 20 liter per detik dapat kembali beroperasi di beberapa titik.
“Kami memang sedang bekerja keras agar
water treatment plant
ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ucap Dody.
“Harapan kami dalam tempo 3 sampai 4 bulan ke depan beberapa water treatment plant yang berkapasitas sekitar 20 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik,” sambungnya.
Dody juga mengatakan, Kementerian PU sudah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji kondisi sungai di Pidie Jaya, termasuk kemungkinan pembangunan bendungan atau sabo dam guna mencegah bencana serupa di masa mendatang.
“Kami juga sudah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji tentang kondisi sungai dan juga kemungkinan bendungan,” ucap dia.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan mengatakan, kerusakan sistem kelistrikan akibat bencana yang melanda Aceh saat ini jauh lebih masif dibandingkan saat tsunami 2004 silam.
Dia mengatakan, saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan hanya terjadi di delapan titik.
Sementara pada bencana kali ini, jumlah titik kerusakan melonjak tajam.
“Bencana kali ini dibanding dengan tsunami 2004 itu sangat berbeda. Pada saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan ada di 8 titik, sedangkan bencana kali ini di Aceh ada 442 titik,” kata Darmawan.
“Jadi skalanya sangat berbeda, kali ini sangat masif,” tegasnya.
Darmawan mengatakan, kecepatan pemulihan listrik saat ini sangat bergantung pada akses menuju lokasi terdampak, khususnya untuk evakuasi material dan peralatan kelistrikan.
Dia mengatakan, banyaknya wilayah yang akses jalannya masih belum memadai pun membuat proses pemulihan berjalan lebih lambat.
“Maka daerah-daerah yang memang aksesnya masih terbuka, pemulihan sistem kelistrikan bisa berjalan dengan cepat,” tuturnya.
Meski demikian, dia mengatakan, saat ini, sebanyak Dari total 23 kabupaten dan kota, sebagian besar wilayah sudah kembali menikmati pasokan listrik.
Pada kesempatan itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh, menghadapi proses yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal pendanaan.
Maruli menjelaskan, pembangunan jembatan darurat harus diawali dengan survei lokasi untuk menentukan jenis jembatan yang sesuai.
“Kita harus survei tempat itu, tempat itu harus jenis jembatan apa yang tepat,” kata Maruli.
Berdasarkan hasil survei, TNI AD memutuskan membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung.
Setelah survei, material jembatan harus didatangkan dari Jakarta dan dikirim ke Aceh.
Namun, proses distribusi kerap terkendala kondisi jalan yang rusak.
“Di Aceh juga sampai turun di pelabuhan mau bergeser ke tempat untuk pengerjaan juga banyak yang terhambat di jalan, ada yang sampai satu minggu, Pak, nunggu penyelesaian,” ujarnya.
Dia mengatakan, hingga saat ini, Satgas Darurat Jembatan telah mengerahkan 22 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana, ditambah 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh.
Mari juga mengakui, hingga saat ini Satgas masih bekerja secara swadaya.
“Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak,” kata dia.
Bahkan, dia mengatakan, pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan.
“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang, Pak,” kata dia.
Meskipun begitu, Maruli menegaskan Satgas Darurat Jembatan akan terus bekerja untuk menangani kerusakan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 08:16
Anggaran Bencana Rp1,5 T Cuma Urus Makan

GELORA.CO – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan candaan kepada BNPB saat membahas anggaran untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Purbaya meminta BNPB dan kementerian terkait segera menghabiskan sisa dana siap pakai sebesar Rp1,51 triliun sebelum tahun anggaran 2025 berakhir. Ia menekankan bahwa penyaluran dana dilakukan melalui satu pintu, yakni BNPB, untuk memudahkan verifikasi.

“Karena saya pernah ditanya sama Istana. Gimana penyaluran anda?, saya tahunya satu pintu lewat BNPB, yang lain engga ngerti. Takut banyakan jalur pak, kita engga bisa verifikasi. Jadi dana masih ada Rp1,51 triliun, kalau bisa dipercepat,” ujar Purbaya saat rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama pemerintah dan pimpinan DPR, Selasa (30/12/2025).

Mendengar penjelasan Purbaya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak mengungkapkan fakta di lapangan. Ia menyampaikan bahwa selama ini BNPB hanya menangani urusan konsumsi, sementara pengadaan barang dilakukan TNI secara swadaya.

“BNPB hanya dukung makan pak. Nggak ada beli barang, pengiriman semua engga ada,” ucap Maruli.

“Bapak engga minta kali,” jawab Purbaya merespons Maruli.

Maruli menegaskan pihaknya telah meminta anggaran ke berbagai pihak, namun tidak membuahkan hasil.

“Waduh, saya udah minta semua orang, engga ada yang ngasih,” kata dia.

30/12/2025 22:40
Mendagri Ungkap Progres Pemulihan Pascabencana Sumatera di 52 Daerah

Jakarta –

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) sejak awal telah mengerahkan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Hingga kini, pemulihan pascabencana di wilayah terdampak terus dipercepat terutama di daerah yang kondisinya masih berat.

Ia menjelaskan secara nasional terdapat 52 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor, mencakup 18 daerah di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Sebagian besar wilayah pun telah menunjukkan progres pemulihan berkat kerja keras dari berbagai pihak.

“Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh,” ujarnya saat Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025).

Meski demikian, Tito menegaskan masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian serius. Di Aceh, beberapa wilayah yang perlu percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

“Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif, dan kemudian ekonominya juga belum jalan maksimal,” tegasnya.

Tito menambahkan fokus percepatan saat ini diarahkan pada pembersihan lumpur serta puing-puing sisa banjir dan longsor. Untuk mendukung hal tersebut, TNI dan Polri telah menambah personel guna mempercepat proses pembersihan, bersamaan dengan upaya menghidupkan kembali roda pemerintahan, khususnya di Aceh Tamiang.

“Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul ‘diserang’, ‘dikeroyok’ rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit,” ujarnya.

“Kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin, siapa yang melakukan ini? Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Karena BNPB akan membayarkan,” tambahnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Sementara untuk rumah rusak ringan dan sedang, bantuan uang tunai akan diberikan untuk perbaikan, guna mempercepat pengurangan jumlah pengungsi.

Lebih lanjut, pemerintah turut menyediakan hunian sementara (huntara) atau bantuan biaya sewa bagi korban dengan rumah rusak berat sembari menunggu pembangunan huntap. Bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, hingga dukungan pemulihan ekonomi bagi petani yang terdampak kerusakan sawah juga disediakan.

Tito pun memastikan akan mengirimkan lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) guna membantu pembersihan wilayah dan mengaktifkan kembali pemerintahan desa.

“Kami akan mengirimkan juga, 1.100 praja IPDN. Jadi kami anggap ini adalah, KKN (Kuliah Kerja Nyata) buat mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, dari tanggal 3 (Januari 2026) nanti untuk menghidupkan pemerintahan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan dan anggota DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta jajaran bupati/wali kota di Provinsi Aceh.

(akd/akd)

30/12/2025 20:54
Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang Nasional 30 Desember 2025

Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera yang disebut-sebut dilakukan dengan cara berutang.
Purbaya mulanya mengatakan, peran Kementerian Keuangan dalam
penanganan pascabencana
berada di bagian belakang, yakni menunggu pengajuan tagihan.
“Kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang, kami cuma ya bayar kalau ada tagihan,” ujar Purbaya dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Selama ini, dia memahami bahwa pendanaan penanganan bencana dilakukan melalui satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, Purbaya baru mengetahui adanya persoalan utang dalam pembangunan
jembatan darurat
.
“Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” kata Purbaya, disambut tawa Maruli.
Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan bernada canda kepada Maruli terkait jaminan atas utang
pembangunan jembatan darurat
tersebut.
“Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?” ujar Purbaya.
Menanggapi hal itu, Maruli menjawab singkat dengan nada bercanda.
“Ya tentara, Pak,” kata Maruli, yang kembali disambut tawa peserta rapat.
Sebelumnya diberitakan, Maruli mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh, menghadapi proses yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal pendanaan.
Maruli menjelaskan, pembangunan jembatan darurat harus diawali dengan survei lokasi untuk menentukan jenis jembatan yang sesuai.

“Kita harus survei tempat itu, tempat itu harus jenis jembatan apa yang tepat,” kata Maruli.
Berdasarkan hasil survei, TNI AD memutuskan membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung.
Hingga kini, Satgas Darurat Jembatan telah mengerahkan 22 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana, ditambah 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh.
Maruli juga mengakui bahwa pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan.
“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang Pak,” ujar Maruli.
Meskipun begitu, Maruli menegaskan bahwa Satgas Darurat Jembatan akan terus bekerja menangani kerusakan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
“Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/12/2025 15:33
1 Prabowo Perintahkan Beli 100 Jembatan Bailey dari Luar Negeri untuk Sumatera Nasional

Prabowo Perintahkan Beli 100 Jembatan Bailey dari Luar Negeri untuk Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan, pemerintah akan membeli 100 jembatan Bailey dari luar negeri.
Pembelian merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui
Kementerian Pertahanan
(Kemenhan).
“Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 bailey dari luar, untuk mendukung di bencana ini,” kata Maruli dalam konferensi pers
penanganan bencana
di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Jembatan itu nantinya akan dipasang di seluruh daerah Indonesia yang membutuhkan, termasuk di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pascabanjir bandang dan tanah longsor.
Menurut rencana, jembatan akan selesai dipasang pada Februari 2026.
“Dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa Januari ini bisa dirapatkan, saya pikir paling lama Januari, Februari itu bisa terpasang semua,” ujar Maruli.
Maruli menyampaikan, sejauh ini pihaknya telah mendata keperluan 44 jembatan untuk dipasang pascabencana.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 12
jembatan bailey
sudah terbangun, 6 tengah proses pemasangan, dan 15 lainnya dalam perjalanan dari Jakarta ke lokasi bencana.
Di sisi lain, TNI AD juga memasang jembatan American Rolling Mill Company (Armco) dan memasang jembatan gantung untuk memenuhi permintaan masyarakat sekitar.
“Ada juga yang armco terus bertambah. Hari ini sudah 47 titik, 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan, saya pikir udah lumayanlah untuk membawa logistik,” kata Maruli.
Sejauh ini, TNI AD mencatat kebutuhan akan 11 jembatan gantung, dan tiga di antaranya tengah dipasang.
Ia berharap, penanganan bencana ini mampu memperbaiki beragam fasilitas di banyak tempat.
“Jadi nanti setelah bencana ini mungkin daerah yang jembatan-jembatannya nanti yang dulunya ada kayu, sekarang bisa jadi Armco. Dulu daerah-daerah yang memang kampungnya tidak ada air bersih, sekarang ada air bersih. Mudah-mudahan ini banyak peningkatan-peningkatan,” ujar Maruli.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 12:52
4 KSAD Ungkap Upaya Sabotase Jembatan Bailey di Sumatera: Biadab… Nasional

KSAD Ungkap Upaya Sabotase Jembatan Bailey di Sumatera: Biadab…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap ada upaya menyabotase jembatan bailey yang dibangun TNI di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Maruli mengaku mendapat laporan bahwa baut di jembatan-jembatan tersebut dilepas oleh orang tidak bertanggung jawab dan ia tidak menyangka ada orang yang sengaja melakukan hal itu.
“Dalam kondisi kompak pun, ini masih ada orang yang berusaha mensabotase
jembatan bailey
kita. Dua hari yang lalu, mungkin ada ditayangkan ininya (foto-fotonya), dibongkar baut-bautnya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, terus terang saja,” kata Maruli dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Maruli menyatakan, baut-baut tersebut terlihat berpindah ke samping jembatan, dari yang sebelumnya sudah dipasang personel TNI.
Ia meyakini, sabotase ini diarahkan untuk mencoreng kerja pemerintah dalam
penanganan bencana
dengan mengorbankan nyawa masyarakat.
“Terlihat itu berpindah, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya, nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau, bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah,” ucap Maruli.
“Mengorbankan masyarakat, masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan,” imbuh dia.
Maruli menyampaikan, peristiwa itu membuatnya tidak bisa tidur karena jembatan tersebut sudah dibangun personel dengan tiga
shift
, yakni pagi, siang, dan malam.
“Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini, luar biasa,” jelas Maruli.
Lebih lanjut, Maruli memaparkan, pihaknya sudah mendata 44 jembatan bailey yang akan dibangun setelah melewati tahap survei.
Sebanyak 12 jembatan sudah selesai dipasang, sementara 15 sisanya tengah dalam perjalanan.
“Lalu 6 (sisanya) sedang dipasang. Yang lain sedang kita kumpulkan lagi,” kata Maruli.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 11:55