Tag: Andika Perkasa

  • Fenomena Tentara Kembali Masuk Kampus, Dejavu Orba?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 April 2025

    Fenomena Tentara Kembali Masuk Kampus, Dejavu Orba? Nasional 21 April 2025

    Fenomena Tentara Kembali Masuk Kampus, Dejavu Orba?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan kampus kembali menjadi sorotan publik.
    Sejumlah pengamat dan akademisi menilai fenomena ini sebagai kemunduran demokrasi yang mengingatkan pada masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, yang dikenal dengan sebutan
    Orde Baru
    (Orba).
    Pada masa itu, militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil, termasuk institusi pendidikan.
    Lantas, seperti apa kritik pengamat dan bagaimana peristiwa TNI kembali masuk kampus yang mengingatkan pada masa Orde Baru itu?
    Dan bagaimana TNI merespons fenomena ini?
    Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan, fenomena militer masuk ke kampus pernah terjadi di era Orde Baru saat Soeharto berkuasa.
    Hal ini dia ungkapkan setelah fenomena militer masuk kampus di acara mahasiswa yang terus berulang belakangan ini.
    “Militer masuk di wilayah kampus pernah terjadi pada era 1970-1980, pada waktu itu peristiwa masuknya tentara ke kampus ITB itu tahun 70-80an,” kata Araf saat dihubungi melalui telepon, Minggu (20/4/2025).
    Namun, peristiwa itu terjadi lagi.
    Menurut Araf, hal ini menandakan sebuah kemunduran demokrasi yang semakin nyata, khususnya kemunduran tata kelola pertahanan Indonesia.
    “Tapi sekarang terjadi sehingga ini menjadi preseden buruk dan mundur ke belakang kita dalam konteks tata kelola pertahanan di mana militer masuk kembali ke wilayah kampus,” kata dia.
    Sementara itu, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) sekaligus Pengamat Militer, Khairul Fahmi, menilai kembali masuknya TNI ke kampus adalah inisiatif yang kelewat batas atau kebablasan.
    “Saya melihatnya lebih sebagai indikasi adanya inisiatif lapangan yang kebablasan, bukan kebijakan sistemik,” ujar Khairul kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    Ia menilai, kejadian ini bisa jadi merupakan inisiatif dari anggota di lapangan yang diambil berdasarkan penilaian sendiri tanpa mengetahui batasan kewenangan.
    Untuk menanggulangi hal ini, menurutnya, pimpinan TNI perlu memberikan penjelasan serta meluruskan isu-isu yang beredar.
    Kompas.com mencatat total 5 peristiwa
    TNI masuk kampus
    yang terjadi sejak Maret 2025.
    Pertemuan pada 24 Maret 2025 terjadi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Kodim 0701 Banyumas, Jawa Tengah, yang dilatarbelakangi aksi protes RUU TNI pada 21 Maret 2025.
    Peristiwa kedua, pada 25 Maret, di mana mahasiswa Papua mengaku merasa terancam dengan beredarnya surat dari Komando Distrik Militer 1707/Merauke yang dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Merauke untuk meminta data mahasiswa.
    Di awal surat, Kodim menjelaskan dua dasar permintaan data tersebut, yaitu program kerja bidang intelijen/pengamanan dan pertimbangan komando serta Staf Kodim 1707/Merauke.
    Ketiga, pengumuman kerja sama antara TNI dan Universitas Udayana.
    Meski perjanjian itu diteken oleh Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, dan Panglima Kodam IX/Udayana, Muhammad Zamroni, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat pada 5 Maret di Denpasar, informasi tersebut menjadi sorotan pada 26 Maret.
    Peristiwa keempat adalah kedatangan anggota TNI dalam diskusi bertema “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik,” di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, pada 14 April 2025.
    Laporan dari Amnesty Internasional Indonesia menyebut, anggota TNI itu menanyakan identitas pribadi para panitia diskusi secara perinci, mulai dari nama, tempat tinggal, dan jenjang semester.
    Terakhir, peristiwa kedatangan TNI ke kampus Universitas Indonesia pada 16 April 2025.
    Kabar yang viral di media sosial itu menyebutkan TNI masuk kampus Universitas Indonesia (UI) saat ada kegiatan BEM.
    Padahal, pihak rektorat UI menyatakan tidak mengundang TNI masuk area kampusnya untuk menghadiri kegiatan tersebut.
    Kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, dikabarkan terpantau pada Rabu (16/4) pukul 23.00 WIB malam.
    Malam itu, mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusgiwa UI.
    Pihak yang hadir adalah perwakilan BEM pelbagai kampus dan organisasi mahasiswa lain dari seluruh Indonesia.
    Mereka membahas isu kebangsaan.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan, TNI tidak melakukan intimidasi terhadap mahasiswa ketika masuk ke kampus seperti yang dikabarkan di media sosial.
    Ia pun menilai, persepsi intimidasi TNI terhadap mahasiswa itu sebagai bentuk rongrongan kekuasaan.
    “Nah ini menurut saya ada pihak yang pengin merongrong pemerintah dengan memojokkan TNI dan mahasiswa,” kata Kristomei kepada Kompas.com, Jumat.
    Dia menanggapi narasi yang muncul di media sosial perihal kedatangan aparat TNI di kampus UI saat hari berlangsungnya Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa UI).
    Kristomei melihat unggahan dari akun Instagram @pantauaparat yang menarasikan kehadiran aparat TNI di lingkungan kampus sebagai bentuk intimidasi dan pelanggaran kebebasan akademik.
    Pada akun Instagram itu, ada foto peristiwa kedatangan anggota TNI di UI Rabu (16/4) lalu.
    “Intimidasinya di mana?” ujar Kristomei.
    Kristomei menjelaskan bahwa tentara datang karena diundang mahasiswa yang sudah menjadi sahabat.
    “Cuma narasi yang dibuat adalah seolah-olah TNI mengawasi diskusi. Itu tak ada kaitannya,” tepis Kristomei.
    Lebih lanjut, ia juga menegaskan peristiwa tentara masuk kampus bukan upaya mengembalikan dwifungsi di era Orba.
    Jika ada yang mengaitkan dengan upaya mengembalikan dwifungsi, lanjut Kristomei, itu penilaian yang sangat berlebihan.
    “Kalau ketakutan terhadap TNI akan balik dwifungsi ABRI seperti dulu zaman Orba, ini menurut saya ketakutan yang berlebihan,” ujar Kristomei.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fenomena Tentara Kembali Masuk Kampus, Dejavu Orba?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 April 2025

    TNI Masuk Kampus, Pengamat: Preseden Buruk dan Mundur ke Belakang Nasional 20 April 2025

    TNI Masuk Kampus, Pengamat: Preseden Buruk dan Mundur ke Belakang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative,
    Al Araf
    , mengatakan, fenomena militer masuk ke
    kampus
    pernah terjadi di era
    Orde Baru
    saat Presiden Kedua RI, Soeharto, berkuasa.
    Hal ini dia ungkapkan setelah fenomena militer masuk kampus di acara mahasiswa yang terus berulang belakangan ini.
    “Militer masuk di wilayah kampus pernah terjadi pada era 1970-1980, pada waktu itu peristiwa masuknya tentara ke kampus ITB itu tahun 70-80an,” kata Araf saat dihubungi melalui telepon, Minggu (20/4/2025).
    Namun peristiwa buruk itu terjadi lagi, menurut Araf, hal ini menandakan sebuah kemunduran demokrasi yang semakin nyata, khususnya kemunduran tata kelola pertahanan Indonesia.
    “Tapi sekarang terjadi sehingga ini menjadi preseden buruk dan mundur ke belakang kita dalam konteks tata kelola pertahanan di mana militer masuk kembali ke wilayah kampus,” kata dia.
    “Nah dalam politik hak asasi manusia, hal-hal seperti itu bisa diduga sebagai bentuk intimidasi dan koersi terhadap mahasiswa, sementara pada sisi lain mahasiswa sedang melakukan konsolidasi terhadap dirinya,” imbuh Al Araf.
    Sebab itu, dia mendorong agar DPR-RI mengambil tindakan atas perlakuan
    TNI
    masuk kampus tersebut sebagai upaya koreksi.
    “Dengan demikian, DPR harus mengambil perannya sebagai wakil rakyat untuk mengoreksi langkah-langkah pemerintah, khususnya TNI yang masuk kampus tadi, yang memang secara nyata salah dan tidak sejalan dengan Undang-Undang TNI,” katanya.
    Sebagai informasi,
    TNI masuk kampus
    ini tercatat berulang kali terjadi sejak Maret 2025.
    Pertemuan pada 24 Maret 2025 terjadi antara Badan Eksekutif Mahasiswa dan Kodim 0701 Banyumas, Jawa Tengah, yang dilatarbelakangi aksi protes RUU TNI pada 21 Maret 2025.
    Pada 25 Maret, giliran mahasiswa Papua merasa terancam dengan beredarnya surat dari Komando Distrik Militer 1707/Merauke yang dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Merauke untuk meminta data mahasiswa.
    Di awal surat, Kodim menjelaskan dua dasar permintaan data tersebut, yaitu program kerja bidang intelijen/pengamanan dan pertimbangan komando dan Staf Kodim 1707/Merauke.
    Ketiga, pengumuman kerja sama antara TNI dan Universitas Udayana.
    Meski perjanjian itu diteken oleh Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, dan Panglima Kodam IX/Udayana, Muhammad Zamroni, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat pada 5 Maret di Denpasar, namun informasi tersebut menjadi sorotan pada 26 Maret.
    Peristiwa keempat adalah kedatangan anggota TNI dalam diskusi bertema “Fasisme Mengancam
    Kampus
    : Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik,” di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, pada 14 April 2025.
    Laporan dari Amnesty Internasional Indonesia menyebut, anggota TNI itu menanyakan identitas pribadi para panitia diskusi secara perinci, mulai dari nama, tempat tinggal, dan jenjang semester.
    Terakhir adalah peristiwa kedatangan TNI ke kampus Universitas Indonesia, 16 April 2025.
    Beredar kabar viral di media sosial, tentara masuk kampus Universitas Indonesia (UI) saat ada kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
    Pihak rektorat UI menyatakan tidak mengundang TNI masuk area kampusnya.
    Kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, dikabarkan terpantau pada Rabu (16/4) pukul 23.00 WIB malam lalu.
    Malam itu, mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusgiwa UI.
    Pihak yang hadir adalah perwakilan BEM pelbagai kampus dan organisasi mahasiswa lain dari seluruh Indonesia. Mereka membahas isu kebangsaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Letjen TNI Berkarier Moncer Teman Seangkatan Panglima TNI Lulusan Akmil 1991

    4 Letjen TNI Berkarier Moncer Teman Seangkatan Panglima TNI Lulusan Akmil 1991

    loading…

    Empat Letnan Jenderal (Letjen) TNI berkarier moncer teman seangkatan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ini mendduuki sejumlah jabatan strategis di TNI. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Empat Letnan Jenderal (Letjen) TNI berkarier moncer teman seangkatan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menarik untuk diulas. Para Perwira Tinggi (Pati) tinggi tersebut saat ini menduduki jabatan strategis di institusi TNI.

    Di antaranya ada yang menduduki jabatan sebagai Danjen Akademi TNI, Inspektur Jenderal (Irjen) TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), dan Staf Khusus KSAD. Dari keempat Letjen TNI tersebut, beberapa di antaranya sama-sama berasal dari kesatuan Infanteri Kopassus.

    Sedangkan yang lainnya berbeda kesatuan dengan Panglima TNI. Meski demikian, keempatnya sama-sama merupakan lulusan dari Akademi Militer (Akmil) Magelang, Angkatan 1991.

    Berikut ini ulasan teman seangkatan Panglima TNI yang menyandang pangkat Letjen TNI:

    1. Letjen TNI R Sidharta Wisnu Graha

    Letjen TNI R Sidharta Wisnu Graha saat ini menjabat sebagai Danjen Akademi TNI. Dia merupakan teman seangkatan Pangima TNI Jenderal Agus Subiyanto karena sama-sama lulusan Akmil 1991 dari kecabangan Infanteri (Kopassus).

    Pengangkatan pria kelahiran Bangil, Pasuruan, Jawa Timur pada 18 Januari 1970 sebagai Danjen Akademi TNI ini berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditandatangani pada 14 Maret 2025.

    Sidharta merupakan Pati TNI AD yang memiliki karier cukup mentereng. Beberapa pendidikan militer di luar Akmil telah diselesaikannya. Antara lain Sesarcabif, Dik PARA, Dik Komando, Dik Gultor, Dik Free Fall, Dik PARA Utama, Diklapa I, Diklapa II, Seskoad, dan Sesko TNI.

    Beragam jabatan strategis juga pernah diduduki Sidharta, seperti Dansat 81 Kopassus (2012-2014), Sahli Danjen Kopassus (2014-2015), Pamen Denma Mabesad (2015-2016), dan Kasrem 174/Anim Ti Waninggap (2016-2017).

    Sidharta pertama dipercaya mengendalikan teritorial ketika diangkat menjadi Danrem 081/Dhirotsaha Jaya (2017-2018) lalu dipindah menjadi Irdam I/Bukit Barisan (2018-2020). Pada 2020, Sidharta pecah bintang atau meraih pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) saat ditunjuk menjadi Danrem 051/Wijayakarta. Tak lama kemudian, ia dimutasi menjadi Kasdam XVII/Cenderawasih (2021-2023).

    Pangkat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI atau Jenderal Bintang 2 diraih Shidarta ketika diangkat menjadi Gubernur Akmil pada 2023. Tak lama kemudian, penyandang penghargaan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya itu dimutasi menjadi Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2024. Kemudian, Staf Khusus KSAD sebelum akhirnya menjadi Danjen Akademi TNI.

    2. Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa

    Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa juga merupakan teman seangkatan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Keduanya sama-sama lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 dari kesauan Infanteri Kopassus. Saat ini, Muhammad Saleh Mustafa menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) TNI.

  • Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa malam.

    Di mana, pertunjukan ini menyoroti sejarah Presiden Pertama RI Ir. Soekarno atau Bung Karno dengan Imam Bukhari seorang ahli hadis asal Uzbekistan di puncak Perang Dingin.

    Digelar di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, pertunjukan teater seni musik turut dihadiri sejumlah menteri, anggota DPR RI hingga budayawan.

    Tampak hadir diantaranya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon; Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Lalu, Ketua DPP PDIP sekaligus putra Megawati, M. Prananda Prabowo dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

    Jajaran Ketua DPP PDIP yang terlihat hadir yakni Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, Bintang Puspayoga hingga Ronny Talapessy. Elite PDIP seperti Guntur Romli, Andika Perkasa hingga Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana.

    Adik kandung Megawati, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekanoputra juga terlihat hadir di lokasi.

    Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan sejumlah budayawan tanah air seperti Butet Kartaredjasa, terlihat turut menyaksikan pertunjukan ini.

    Pertunjukan ini juga turut di hadiri oleh perwakilan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia dan para seniman tanah air dan masyarakat.

    Ratusan penonton pun tampak antusias ingin menyaksikan pertunjukan tersebut.

    Sebelum dimulainya pertunjukan, Megawati menyempatkan berbincang ringan dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di ruang tunggu.

    Tak hanya itu, Megawati turut mengajak Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia, Oybek Eshono dan Wakil Gubernur Wilayah Samarkand, Rustam Kobilov untuk berbincang santai.

    Sekira pukul 20.15 WIB, Megawati bersama rombongan pun masuk ke dalam Gedung Kesenian Jakarta untuk menyaksikan pertunjukan teater seni musik tersebut.

    Pertunjukan teater ini dibuka dengan pertunjukan musik khas Uzbekistan dan penampilan 5 orang pemain teater yang memukau.

    Megawati tampak duduk dengan menantunya Nancy Prananda dan putranya M. Prananda Prabowo di ruang pertunjukan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 9
                    
                        Prabowo Soal UU TNI: Tidak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi
                        Nasional

    9 Prabowo Soal UU TNI: Tidak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi Nasional

    Prabowo Soal UU TNI: Tidak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    memastikan tak ada niat untuk membuat kembalinya
    dwifungsi
    lewat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (
    RUU TNI
    ).
    Hal tersebut merupakan jawaban Prabowo ketika ditanya soal cepatnya pembahasan hingga pengesahan RUU TNI oleh DPR.
    “Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat,” ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).
    Dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (
    pemred
    ) pada Minggu (6/4/2025), Prabowo menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.
    Sebab, ia menyorot pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

    “Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) satu tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya organisasi yang pemimpinnya ganti setiap tahun?” ujar Prabowo.
    “Saya sebetulnya mengatakan, ini berapa jenderal harus kita ganti sekarang? Jadi, saya mohon, kalau bisa inti dari RUU TNI sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi,” sambungnya.
    Di samping itu, ia menegaskan bahwa perwira TNI yang menduduki posisi di jabatan sipil haruslah pensiun dini.
    RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang juga membatasi jumlah kementerian/lembaga yang bisa diduduki perwira TNI.
    “Hanya ada beberapa lembaga yang diizinkan seperti intelijen, bencana alam, Basarnas, dan hakim agung itu karena ada Mahkamah Militer, dari dulu itu. Ini hanya memformalkan. Kalau dilihat semua ada reasoning-nya. Itu rakyat juga tahu kok,” ujar Prabowo.
    Diketahui,
    DPR
    telah mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025).
    Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, pengesahan RUU TNI menjadi UU tetap berpegang pada nilai dan prinsip demokrasi.
    “Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan,” kata Utut.
    Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul ”
    Sederet Respons Prabowo, dari Revisi UU TNI hingga Penindakan Korupsi (2)

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhan ke Bali tinjau pendidikan di Secata Rindam Udayana 

    Menhan ke Bali tinjau pendidikan di Secata Rindam Udayana 

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin tiba di Bali untuk meninjau operasional pendidikan calon prajurit TNI AD di Secata Rindam IX/Udayana guna mendukung peningkatan profesionalisme dan kesiapan operasional TNI AD.

    Menhan disambut oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni bersama Gubernur Bali I Wayan Koster di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Jumat.

    Pangdam IX/Udayana Mayjen Zamroni mengatakan kunjungan kerja Menhan ke Kodam IX/Udayana ini dalam rangka meninjau Lembaga Pendidikan Secata Rindam IX/Udayana di Singaraja, Bali yang siap mendukung penuh program dan kebijakan Kementerian Pertahanan dalam mencetak prajurit yang profesional, tangguh, dan berkarakter.

    Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam IX/Udayana) Kolonel Inf Agung Udayana menyampaikan kunjungan Menhan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia TNI AD.

    “Kunjungan ini menunjukkan komitmen Kementerian Pertahanan dalam memastikan bahwa para calon prajurit mendapatkan pendidikan dan pelatihan terbaik agar siap menghadapi tantangan tugas ” ujar Kolonel Agung.

    Kunker diharapkan menjadi momentum sinkronisasi antara takaran kebijakan dengan operasionalisasinya.

    Lembaga pendidikan merupakan pilar utama dalam penguatan SDM TNI, yang bertugas mencetak prajurit-prajurit tangguh untuk siap mengabdi pada bangsa dan negara.

    Dalam penyambutan tersebut, turut hadir Dirjen Pothan Kemhan dan para pimpinan militer di wilayah Bali.

    Menhan RI dalam kunjungannya didampingi oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Kabaranahan Kemhan dan Irjen Kemhan.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kronologi TNI Ikut Diskusi FISIP Unud tanpa Diundang, Mahasiswa jadi Resah

    Kronologi TNI Ikut Diskusi FISIP Unud tanpa Diundang, Mahasiswa jadi Resah

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar viral TNI diduga ikut diskusi di FISIP Unud (Universitas Udayana) tanpa diundang, simak kronologi kasus tersebut. Hal ini diketahui lewat unggahan akun X (Twitter) @intinyadeh pada Rabu, 2 April 2025 bahwa ada isu intervensi parjo (partai ijo) alias militer dalam kegiatan yang digelar di kampus.

    Unggahan yang sudah dilihat 430 ribu kali itu telah mendapat lebih dari 140 komentar; 7,9 ribu repost; dan 16 ribu like. Banyak warganet yang menyayangkan aksi parjo alias TNI yang justru ikut camprung terhadap kebebasan kegiatan akademik di universitas.

    “Kawan-kawan, jangan sungkan apalagi takut utk protes lgsg dan usir aparat dr forum-forum diskusi yg tdk mengundang/tdk perlu ada kehadiran aparat. Juga, jgn sungkan atau takut walopun jika ada elite2 kampus di situ yg mencoba menghalangi/mencegah,” ujar akun X @joe***

    “Kemarin diundang BEM diajak diskusi gak datang, giliran begini tiba-tiba nongol. Udah deh gausah ikut campur dalam kehidupan kampus. Kalian gak di desain untuk berdiskusi melainkan menodongkan senjata.” tulis akun lainnya, @han***

    “Fix perilaku intimidatif dan sok berkuasa. @Puspen_TNI tolong ditertibkan Anggotanya. Jika ikut acara masyarakat sipil, dididik spy berperilaku sipil/bukan perintah2. Disiplinkan agar dialogis,” kata akun @piu***

    “Buset urat malunya udah putus kah pak? Udah berumur bukannya tahu tentang tata krama ya pak? kalau ga diundang ya tidak datang.. masa kalah sama ponakan saya saja tahu loh,” ujar akun @mai***

    Bagaimana kronologi peristiwa tersebut? Simak selengkapnya:

    Kronologi TNI diduga ikut diskusi FISIP Unud tanpa diundang BEM FISIP Unud melalui Departemen Kajian dan Aksi Strategis menggelar Teras Fisip, program tahunan berupa diskusi isu sosial dengan pengamat politik, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum, diskusi pada 25 Maret 2025 membahas RUU TNI Seseorang memakai seragam dinas TNI tiba-tiba langsung duduk di depan sejajar dengan pembicara Padahal tidak ada undangan yang dialamatkan kepada TNI tersebut baik undangan sebagai hadirin maupun pembicara Sang pria diduga TNI merekam diskusi dari awal sampai akhir Pria diduga tentara memaksa meminta nomor panitia Ia pun menelepon panitia berkali-kali Pria diduga TNI lalu tiba-tiba menyuruh panitia bagi-bagi takjil atau ifthor buka puasa Padahal panitia tidak menyiapkan konsumsi tersebut, juga tidak bekerja sama dengan panitia Panitia menolak membagikan konsumsi yang bukan berasal dari non panitia
    TNI itu membagi-bagikan sendiri takjil atau ifthor tersebut Panitia dan peserta merasa diintimidasi dengan kehadiran tantara Panitia dan peserta menganggap TNI tidak diundang, tetapi seakan-akan mengawasi diskusi sehingga diskusi tidak terasa bebas

    Tanggapi Kemungkinan RUU TNI Diteken Presiden Setelah Lebaran, Ini Penjelasan Menkum

    Demo Tolak Revisi UU TNI Kian Meluas, Massa Memanas, Aparat Makin Beringas

    #intinyadeh TNI hadir tanpa diundang di acara diskusi FISIP Unud.

    Seorang pake seragam dinas langsung duduk di depan sejajar dgn pembicara, padahal bkn undangan dan pembicara.

    Ngerekam diskusi dari awal sampe akhir.

    Maksa minta nomor panitia dan telfon panitia berkali2.

    (1/2) https://t.co/2tmrhUe5ic

    — intinyadeh (@intinyadeh) April 2, 2025 Unud tiba-tiba kerja sama dengan TNI

    Muncul kabar tiba-tiba Unud mengadakan kerja sama dengan Panglima Kodam IX/Udayana, Muhammad Zamroni, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat. Perjanjian pada 5 Maret 2025 di Denpasar, Bali itu memuat salah satu poin yakni mahasiswa wajib ikut latihan bela negara untuk “menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air”.

    Presiden BEM Universitas Udayana, I Wayan Arma Surya Darmaputra, menyebut institusi pendidikan akan terancam sehingga ruang akademik akan dibatasi. Ia menganggap kegiatan intelektual harusnya bebas dari intervensi TNI.

    Kronologi lengkap TNI ikut diskusi FISIP Unud tanpa diundang, bikin resah mahasiswa Universitas Udayana. Kolase foto Instagram @bemfisipunud

    Kronologi lengkap TNI ikut diskusi FISIP Unud tanpa diundang, bikin resah mahasiswa Universitas Udayana. Kolase foto Instagram @bemfisipunud

    “Perjanjian ini berpotensi membatasi ruang akademik yang seharusnya bebas dari intervensi militer, mengancam kebebasan intelektual sivitas akademika, serta membuka peluang bagi militer untuk mendominasi ranah pendidikan sipil,” ujarnya, dilansir dari laman BBC News Indonesia.

    Demikian kronologi TNI diduga ikut diskusi di FISIP Unud tanpa diundang. Pria berseragam dinas tiba-tiba datang dan duduk sejajar dengan pembicara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TNI Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar dari Barak, Kapuspen Minta Dansat Perketat Pengawasan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 April 2025

    TNI Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar dari Barak, Kapuspen Minta Dansat Perketat Pengawasan Nasional 1 April 2025

    TNI Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar dari Barak, Kapuspen Minta Dansat Perketat Pengawasan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI,
    Brigjen Kristomei Sianturi
    , menegaskan bahwa aturan standar operasional prosedur (SOP) prajurit keluar dari barak memang sudah ada di setiap satuan.
    Akan tetapi, ia sepakat jika memang harus ada perketat pengawasan dari Komandan Satuan (Dansat) kepada setiap prajurit yang hendak keluar barak.
    Hal itu disampaikan merespons adanya usulan agar TNI mengevaluasi aturan SOP prajurit keluar dari barak karena belakangan kasus kekerasan oknum TNI semakin meningkat.
    “Sebenarnya SOP standar untuk keluar dari kesatrian itu sudah ada,” kata Kapuspen yang ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (1/4/2025).
    “Tinggal dari unsur pengawasan dari unsur komandan kesatuan yang ada, untuk lebih menekankan lagi kepada prajuritnya untuk benar-benar mematuhi itu,” sambung dia.
    Kapuspen menegaskan bahwa hal tersebut sejatinya adalah fungsi dari setiap Dansat untuk menekankan kepada prajurit untuk mematuhi aturan.
    Di lain sisi, menurut dia, setiap Dansat harus ikut bertanggung jawab apabila ada prajurit di satuannya yang berbuat salah.
    “Jadi, kalau anak buahnya berbuat salah, itu tuh komandannya juga bertanggung jawab soal itu. Itu sudah jelas tuh kalau di tentara begitu,” kata jenderal bintang satu ini.
    Ia mengungkapkan, setiap prajurit TNI memiliki ragam aturan yang harus ditaati.
    Pertama, aturan soal Sapta Marga. Kemudian, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang mesti dipatuhi seluruh prajurit.
    “Itu suatu keputusan mutlak. Jika ada yang melanggar dari aturan itu tadi, dihukum seberat-beratnya,” ungkap dia.
    “Toh, yang di tentara juga banyak TNI-nya. Kalau kita hukum satu dua orang yang nakal itu ya enggak ada masalah,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR meminta Panglima TNI Agus Subiyanto memanggil Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk membahas banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan prajurit selama beberapa waktu terakhir.
    Hal itu dianggap perlu setelah adanya kasus kematian Juwita, jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), yang dibunuh oleh prajurit TNI AL berinisial J.
    “Jadi memang sudah jadi atensi Komisi I dan kita memang sudah minta Panglima itu untuk mengusut tuntas kasus di Kalsel,” ujar Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal saat dihubungi, Jumat (28/3/2025).
    “Kemudian kami juga minta Panglima TNI itu memanggil KSAD, KSAL, dan KSAU untuk membicarakan bahwa di akhir-akhir ini memang kelihatan banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan moral prajurit,” sambungnya.
    Politikus PKB itu berpandangan, konflik antara TNI dan masyarakat sipil saat ini sudah mengalami pergeseran.
    Sebab, permasalahan yang terjadi bukan lagi institusional, melainkan juga perorangan masing-masing prajurit.
    “Kalau dulu kan masalah TNI itu kehadirannya misalnya masalah teritori, bentrok dengan masyarakat setempat karena ada batalion baru. Kemudian, masalah sosial karena ada lahan yang dipakai latihan. Itu kita dengar dulu-dulu kan. Kalau sekarang ini itu sudah pada perilaku personal,” kata Rizal.
    Oleh karena itu, penting bagi Panglima TNI membahas dan mengevaluasi secara komprehensif sistem pembinaan prajurit dengan semua kepala staf angkatan.
    Bahkan, Rizal mengusulkan agar aturan-aturan soal keberadaan prajurit TNI di luar barak disusun ulang.
    Hal ini untuk memastikan pengawasan terhadap prajurit ketika beraktivitas di luar barak bisa ditingkatkan demi mencegah pelanggaran. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Perwira Israel Frustrasi dan Mengeluh, Sebut IDF Dikirim ke Gaza tanpa Tujuan Jelas – Halaman all

    Ratusan Perwira Israel Frustrasi dan Mengeluh, Sebut IDF Dikirim ke Gaza tanpa Tujuan Jelas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ratusan perwira cadangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengungkapkan rasa frustrasi mereka kepada Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir.

    Mereka mengeluhkan pengiriman kembali pasukan ke Jalur Gaza tanpa tujuan yang jelas.

    Keluhan tersebut disampaikan melalui surat pada hari Kamis lalu, di mana mereka menuntut Zamir untuk segera menentukan tujuan dan jadwal melanjutkan perang di Gaza.

    Media penyiaran Israel, Kan, menyebut surat permintaan itu sebagai sesuatu yang tidak bias.

    “Kami butuh kepastian dan tujuan yang jelas untuk melanjutkan operasi ini,” ungkap salah satu perwira dalam surat tersebut.

    Kesehatan Mental Tentara IDF

    Masalah kesehatan mental di kalangan tentara Israel semakin mengkhawatirkan.

    Menurut laporan Yedioth Ahronoth pada bulan Februari, sekitar 170.000 tentara Israel memerlukan bantuan psikologis setelah menjalani dinas militer yang panjang.

    Dari jumlah tersebut, puluhan ribu adalah tentara cadangan yang mendaftar untuk program terapi Amit yang diluncurkan oleh Kementerian Keamanan Israel.

    Namun, Israel mengalami kekurangan terapis untuk program tersebut.

    Laman Friends of Israel Disabled Veterans melaporkan bahwa sekitar 10.000 tentara Israel mengalami disabilitas psikologis, termasuk PTSD.

    Selain itu, jumlah tentara yang menjadi difabel atau menderita cacat meningkat lebih dari 6.000 orang.

    Sejak perang di Gaza dan Lebanon meletus, sebanyak 14.700 tentara dan aparat keamanan Israel dilaporkan terluka.

    Krisis Prajurit di Militer Israel

    Militer Israel kini menghadapi krisis prajurit. Banyak tentara cadangan menolak untuk ikut berperang di Gaza.

    Saat ini, Israel bersiap untuk memperluas operasi militernya, dengan rencana memanggil puluhan ribu tentara dalam waktu dekat.

    Media Haaretz melaporkan bahwa seorang komandan senior IDF mengungkapkan kekhawatiran terkait penolakan tentara cadangan untuk menjalankan kewajiban.

    Alasan utama penolakan ini adalah kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pembebasan sandera di Gaza.

    Beberapa tentara juga menolak rancangan undang-undang yang akan mengecualikan warga Israel ultra-Ortodoks dari dinas militer.

    “Para prajurit dan komandan mengalami keletihan yang luar biasa. Kami sudah melewati batas,” kata Alon Gur, seorang mantan anggota Angkatan Udara Israel yang baru-baru ini mengundurkan diri setelah dicopot karena menolak berdinas.

    Gur menambahkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan politik ketimbang nyawa manusia.

    Pekan lalu, Haaretz melaporkan bahwa respons panggilan berdinas berikutnya diperkirakan tidak akan mencapai lebih dari 50 persen.

    Awal Maret lalu, pemerintah Israel menyetujui RUU yang memungkinkan IDF memanggil hingga 400.000 tentara cadangan.

    Namun, dua minggu kemudian, Israel melanjutkan serangan ke Gaza dan menghalangi pembicaraan tahap kedua gencatan senjata.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Banyak Perwira Israel Frustrasi, Bersurat ke Kepala Staf, Ratusan Ribu Tentara IDF Kena Mental – Halaman all

    Banyak Perwira Israel Frustrasi, Bersurat ke Kepala Staf, Ratusan Ribu Tentara IDF Kena Mental – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ratusan perwira cadangan Israel mengungkapkan rasa frustrasi mereka kepada Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir.

    Para perwira Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ini mengeluh karena pasukan dikirim kembali ke Jalur Gaza “tanpa tujuan yang jelas”.

    Keluhan tersebut disampaikan mereka kepada Zamir lewat sepucuk surat pada hari Kamis kemarin.

    Media penyiaran Israel, KAN, menyebut mereka menuntut Zamir agar segera menentukan tujuan melanjutkan perang di Gaza beserta jadwalnya.

    KAN menyebut surat permintaan itu sebagai sesuatu yang tidak biasa.

    Sementara itu, media Israel lainnya, Yedioth Ahronoth, pada bulan Februari kemarin mengabarkan ada 170.000 tentara Israel yang memerlukan bantuan psikologis setelah menjalani dinas militer selama berbulan-bulan.

    Dari jumlah itu, puluhan ribu di antaranya adalah tentara cadangan. Mereka mendaftar program terapi “Amit” yang diluncurkan oleh Kementerian Keamanan Israel.

    Namun, media Israel tersebut mengatakan Israel kekurangan terapis untuk program itu.

    Adapun laman Friends of Israel Disabled Veterans pada bulan yang sama melaporkan ada sekitar 10.000 tentara Israel yang menderita disabilitas psikologis, termasuk post-traumatic stress disorder (PTSD).

    Di samping itu, jumlah tentara Israel yang menjadi difabel atau menderita cacat telah bertambah lebih dari 6.000 orang.

    Sebanyak 14.700 tentara dan aparat keamanan Israel dilaporkan terluka sejak perang di Gaza dan Lebanon meletus.

    Israel kekurangan tentara

    Militer Israel dilaporkan mengalami krisis prajurit karena banyak tentara cadangannya menolak ikut berperang di Gaza.

    Saat ini Israel bersiap memperluas operasi militernya di Gaza. Ada puluhan ribu tentara yang akan dipanggil dalam waktu dekat.

    Media terkenal Israel bernama Haaretz melaporkan seorang komandan senior Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menyinggung banyaknya tentara cadangan yang menolak menjalankan kewajiban.

    Alasan utamanya adalah kekecewaan besar atas kebijakan pemerintah dan perasaan bahwa pemerintah belum cukup melakukan banyak hal untuk membebaskan sandera di Gaza.

    Alasan lainnya adalah penolakan tentara atas rancangan undang-undang (RUU) yang akan mengecualikan warga Israel ultra-Ortodoks dari dinas militer dan keinginan pemerintah untuk menguatkan kontrolnya atas pengadilan.

    Beberapa tentara cadangan mengaku para prajurit dan komandan mengalami keletihan yang begitu besar. Mereka kesulitan menjalani dinas.

    “Sudah melewati batas,” kata Alon Gur yang mengundurkan diri dari Angkatan Udara Israel minggu lalu setelah dicopot karena menolak berdinas.

    Gur menuding pemerintah Israel lebih mengutamakan politik ketimbang nyawa manusia.

    Pekan kemarin Haaretz menyebut respons panggilan berdinas berikutnya diperkirakan tidak akan mencapai lebih dari 50 persen. 

    Awal Maret lalu pemerintah Israel menyetujui RUU yang akan memungkinkan IDF memanggil hingga 400.000 tentara cadangan.

    Dua minggu kemudian Israel melanjutkan serangan ke Gaza dan menghalangi pembicaraan tahap kedua gencatan.