Xcloud.id

Tag: Andika Perkasa

  • Gelagar Foto Nusantara, Persembahan Guntur Soekarno untuk Peringati Bulan Bung Karno

    Gelagar Foto Nusantara, Persembahan Guntur Soekarno untuk Peringati Bulan Bung Karno

    Jakarta: Putra sulung mantan Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra menggelar pameran foto bertajuk. Gelagar Foto Nusantara; Potret Sejarah dan Kehidupan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, yang ditutup pada Jumat (13/6/2025).

    Guntur menyebut, gelaran ini merupakan wujud perayaaan bulan Bung Karno yang lahir pada 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970.

    Gelaran penutupan dihadiri oleh para kerabat mulai dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo, hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

    Lebih dari 550 foto dipamerkan, diantaranya kategori Journalism Photography, Candid, Art Modeling Photography, hingga Chromatica. 

    Guntur menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk mengenang Bung Karno sekaligus pencarian dana yang akan disalurkan untuk kegiatan sosial Masyarakat. Ia pun melibatkan sejumlah photographer lainnya dalam workshop seperti Darwis Triadi dan lainnnya.

    “Kalau untuk jumlah pastinya panitia yang tahu. Tapi kurang lebih sekitar 400 juta (dana yang terkumpul dari penjualan foto),” ujar Guntur.

    Guntur menambahkan, pelestarian sejarah kehidupan Bung Karno akan terus dilakukan, nantinya tak hanya pameran foto namun melalui gelaran musik pada tahun mendatang.

    Jakarta: Putra sulung mantan Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra menggelar pameran foto bertajuk. Gelagar Foto Nusantara; Potret Sejarah dan Kehidupan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, yang ditutup pada Jumat (13/6/2025).
     
    Guntur menyebut, gelaran ini merupakan wujud perayaaan bulan Bung Karno yang lahir pada 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970.
     
    Gelaran penutupan dihadiri oleh para kerabat mulai dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo, hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

    Lebih dari 550 foto dipamerkan, diantaranya kategori Journalism Photography, Candid, Art Modeling Photography, hingga Chromatica. 
     
    Guntur menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk mengenang Bung Karno sekaligus pencarian dana yang akan disalurkan untuk kegiatan sosial Masyarakat. Ia pun melibatkan sejumlah photographer lainnya dalam workshop seperti Darwis Triadi dan lainnnya.
     
    “Kalau untuk jumlah pastinya panitia yang tahu. Tapi kurang lebih sekitar 400 juta (dana yang terkumpul dari penjualan foto),” ujar Guntur.
     
    Guntur menambahkan, pelestarian sejarah kehidupan Bung Karno akan terus dilakukan, nantinya tak hanya pameran foto namun melalui gelaran musik pada tahun mendatang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ACF)

  • Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    GELORA.CO – Sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Jumat pagi (13/6). Mereka datang atas undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Beberapa nama besar seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turut hadir. 

    Berdasar pantauan JawaPos.com di lokasi pertemuan, Sjafrie menyambut langsung kedatangan Wiranto saat memasuki Aula Bhineka Tunggal Ika, Komplek Kantor Kemhan. Selain Wiranto, hadir mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adji, dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Ida Bagus Putu Dunia. 

    Selain itu, hadir pula beberapa jenderal purnawirawan Polri seperti Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri. Di tempat yang sama, Sjafrie mengumpulkan akademisi dan tokoh-tokoh besar seperti Jimly Asshidiqie, Purnowo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Bambang Kesuwo, dan Refly Harun. 

    Sempat dibuka secara terbuka di hadapan awak media, pertemuan tersebut berlanjut secara tertutup. Dalam pembukaannya, Sjafrie sempat menyampaikan maksud dirinya mengumpulkan para jenderal purnawirawan TNI, Polri, dan para tokoh dengan maksud mengenalkan DPN. Dia juga hendak meminta pandangan para tokoh dengan latar belakang berbeda tersebut.

    ”Saya berterimakasih, pada pagi ini mengundang para tokoh nasional, para pakar, khususnya yang berlatar belakang tata negara pada kesempatan pagi hari ini atas izin bapak presiden Republik Indonesia, saya sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian,” jelasnya. 

    Sampai berita ini dibuat pada pukul 10.45 WIB, pertemuan Menhan Sjafrie dengan para purnawirawan jenderal TNI, Polri, dan tokoh-tokoh tersebut masih berlangsung. Belum ada penjelasan secara resmi dan terperinci ihwal pertemuan tersebut. Termasuk soal topik dan tujuan diselenggarakannya pertemuan itu di Kantor Kemhan. 

  • Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    GELORA.CO – Sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Jumat pagi (13/6). Mereka datang atas undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Beberapa nama besar seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turut hadir. 

    Berdasar pantauan JawaPos.com di lokasi pertemuan, Sjafrie menyambut langsung kedatangan Wiranto saat memasuki Aula Bhineka Tunggal Ika, Komplek Kantor Kemhan. Selain Wiranto, hadir mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adji, dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Ida Bagus Putu Dunia. 

    Selain itu, hadir pula beberapa jenderal purnawirawan Polri seperti Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri. Di tempat yang sama, Sjafrie mengumpulkan akademisi dan tokoh-tokoh besar seperti Jimly Asshidiqie, Purnowo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Bambang Kesuwo, dan Refly Harun. 

    Sempat dibuka secara terbuka di hadapan awak media, pertemuan tersebut berlanjut secara tertutup. Dalam pembukaannya, Sjafrie sempat menyampaikan maksud dirinya mengumpulkan para jenderal purnawirawan TNI, Polri, dan para tokoh dengan maksud mengenalkan DPN. Dia juga hendak meminta pandangan para tokoh dengan latar belakang berbeda tersebut.

    ”Saya berterimakasih, pada pagi ini mengundang para tokoh nasional, para pakar, khususnya yang berlatar belakang tata negara pada kesempatan pagi hari ini atas izin bapak presiden Republik Indonesia, saya sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian,” jelasnya. 

    Sampai berita ini dibuat pada pukul 10.45 WIB, pertemuan Menhan Sjafrie dengan para purnawirawan jenderal TNI, Polri, dan tokoh-tokoh tersebut masih berlangsung. Belum ada penjelasan secara resmi dan terperinci ihwal pertemuan tersebut. Termasuk soal topik dan tujuan diselenggarakannya pertemuan itu di Kantor Kemhan. 

  • 2 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran Nasional

    2 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran Nasional

    4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan
    Gibran Rakabuming Raka
    dari posisi Wakil Presiden.
    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin (2/6/2025).
    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
    Dorongan pemrosesan
    pemakzulan Gibran
    tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.
    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
    Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Siapa empat jenderal purnawirawan yang menandatangani surat yang mendorong pemakzulan Gibran itu? Berikut profil singkat keempatnya.
    Fachrul Razi merupakan pria yang lahir pada 26 Juli 1947. Ia merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama (Menag) pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Sebelum pensiun dari kemiliteran, Fachrul Razi sempat menduduki sejumlah jabatan bergengsi di TNI. Mulai dari Kepala Staf Umum TNI pada 20 Maret 1998 hingga 26 Januari 1999.
    Kemudian, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan pada 11 Februari 1999 sampai 29 November 1999. Lalu, Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.
    Fachrul Razi juga merupakan pendiri Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    Nama lain yang menandatangani surat dorongan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
    Ia lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafie Asnan mengawali karier sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969.
    Hanafie Asnan diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002.
    Tyasno Soedarto merupakan pria kelahiran 14 November 1948, di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970.
    Ia pernah menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Kemudian, Tyasno Soedarto dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999.
    Setelah itu, Tyasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000.
    Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru/Ops. School, Belanda, pada 1980.
    Slamet Soebijanto pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasie Navi KRI Thamrin (1974), Kadep Navop KRI Rakata (1980), Kasilingstra Ditdik Seskoal (1991), dan Waasrenum TNI (2000).
    Setelah itu, ia menjabat sebagai Wagub Lemhannas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menjelang Muktamar
    Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
    ketua umum PPP
    mulai menghangat.
    Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
    Sebagian pihak menganggap Plt
    Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
    calon ketua umum PPP
    pada muktamar mendatang.
    Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
    Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
    “Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    juga disebut-sebut.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
    “Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
    Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
    Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
    Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
     
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
    “Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
    Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
    “Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
    Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
    Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
    “Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
    calon Ketua Umum PPP
    dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
    Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
    Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
    Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
    “Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
    Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
    Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
    “Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
    Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
    Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
    Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
    Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.
     
    “Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
    Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
    “Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
    Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
    Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
     “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) tengah bersiap menggelar Muktamar pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) yang baru.
    Bursa calon ketum yang kini mencuat pun lebih didominasi oleh nama-nama dari luar partai atau non-kader.
    Namun, satu per satu tokoh yang disebut justru menyatakan penolakan untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut. Diduga kuat tugas berat yang harus langsung dipikul calon ketum jika mereka terpilih, yaitu mengembalikan PPP ke DPR.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, ada sejumlah tokoh nasional masuk dalam bursa calon ketum.
    Mereka antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Rommy sendiri tidak memungkiri bahwa ia menawari sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
    Langkah ini pun dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.
    Meski begitu, Rommy menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa, agar dapat kembali mendapatkan kursi di parlemen.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (28/5/2025) kemarin.
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary
    power dan extra ordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” sambungnya.
    Di luar tokoh-tokoh yang disebut Rommy, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mencuat.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus anggota partai manapun seusai dipecat dari PDI-P.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengeklaim Jokowi adalah sosok yang ideal untuk membawa PPP bangkit.
    Menurut dia, Jokowi memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang mumpuni.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata Irfan kepada Kompas.com.
    Selain Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga muncul dalam bursa. Usulan ini disampaikan oleh kader-kader PPP di DKI Jakarta, yang menilai Anies memiliki potensi untuk memperkuat elektabilitas partai.
    Namun demikian, nama-nama yang diusulkan dari eksternal justru ternyata menyatakan ketidaksiapan.
    Dudung Abdurachman menegaskan dirinya tidak tertarik masuk dunia politik dalam waktu dekat.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” ujar Dudung kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Dia juga mengaku tidak mengetahui namanya masuk dalam bursa calon ketum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” tambahnya.
    Penolakan serupa datang dari Gus Ipul. Dia menyebut tanggung jawab sebagai ketua umum partai terlalu besar untuk dirinya.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar Gus Ipul di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Mensos pun menyatakan, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.
    Menanggapi hal ini, Juru Bicara PPP, Usman M Tokan, menyatakan bahwa keputusan para tokoh yang menolak pencalonan merupakan dinamika biasa dalam dunia politik.
    “Saat ini sudah ada pernyataan Gus Ipul tidak sanggup memimpin PPP dan sekarang kalau ada pernyataan Pak Dudung yang mundur dari pencalonan di
    Muktamar PPP
    , kami anggap hal biasa,” ujar Usman kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
    Ia menilai, mundurnya sejumlah nama justru akan membuat kontestasi di Muktamar semakin menarik.
    “Ke depan akan semakin seru perebutan kekuasaan politik di PPP untuk menjadi orang nomor satu. Nanti kita lihat pasti akan mengerucut ke beberapa nama baik internal maupun eksternal,” kata Usman.
    PPP sendiri menargetkan agar bursa calon ketum mengerucut ke satu atau dua nama pada bulan depan.
    Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada pimpinan wilayah dan cabang mempelajari rekam jejak kandidat.
    “Kita berharap bulan depan sudah mengerucut ke satu atau dua nama atau lebih. Agar pimpinan wilayah dan cabang bisa mulai mempelajari para kandidat secara saksama sehingga memahami betul akan calon yang akan dipilih,” kata Usman.
    Usman pun mengingatkan pentingnya komunikasi sebelum nama-nama eksternal diusulkan ke publik. Hal ini disampaikannya untuk menanggapi munculnya nama Anies Baswedan dari internal DPW PPP DKI Jakarta.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” jelas Usman.
    Meski begitu, Usman berpandangan bahwa para kandidat masih memiliki waktu untuk menjalin komunikasi politik hingga Muktamar digelar.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat Muktamar yang akan datang,” ujarnya.
    Usman juga menegaskan bahwa PPP terbuka apabila Anies bersedia maju sebagai calon ketua umum. Namun, dia berharap Anies tetap bersama PPP meskipun tidak terpilih nantinya.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama-sama membangun PPP,” tegas Usman.
    Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa tidak semua tokoh berminat memimpin PPP karena beban yang tidak ringan.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Adi menyebut bahwa tantangan ketum PPP sangat besar, yakni mengembalikan partai berlambang Ka’bah ke Parlemen lewat Pemilu 2029.
    Dengan begitu, ketua umum baru harus bekerja membangun struktur, memperkuat konsolidasi kader, menggenjot branding partai, dan memastikan logistik tersedia.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ucapnya.
    Di samping itu, penolakan dari tokoh seperti Dudung dan Gus Ipul tidak lepas dari posisi mereka yang kini menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya,” jelas Adi.
    Sementara terkait wacana Jokowi memimpin PPP, Adi berpandangan mantan Presiden itu lebih cocok bergabung ke partai besar ketimbang partai non-parlemen.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok, baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” kata Adi.
    Jika harus memilih, Adi menilai PSI lebih cocok bagi Jokowi karena kedekatan ideologis dan hubungan personal dengan kader dan elite partai tersebut.
    Untuk diketahui, nama Jokowi juga disebut-sebut sebagai kandidat calon ketum PSI yang akan menggelar kongres partai di Solo, Jawa Tengah pada Juli mendatang.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok. Banyak elite-elite PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja Nasional 31 Mei 2025

    Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ), Usman M Tokan mengungkapkan tidak ingin ada banyak nama eksternal yang diusulkan, tetapi tidak pernah berkomunikasi pada internal partai.
    Sebab, bisa saja pihak yang diusulkan tidak siap setelah namanya santer dibicarakan. Hal ini menanggapi adanya usulan kader DPW DKI Jakarta yang memandang positif bergabungnya Anies untuk menakhodai partai.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” kata Usman M Tokan kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Oleh karenanya, ia berharap kandidat yang diusulkan bisa melakukan komunikasi politik dengan PPP.
    Menurutnya, masih ada waktu bagi pada kandidat untuk berkomunikasi, mengingat Muktamar akan diadakan sekitar bulan Agustus atau September 2025.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat muktamar yang akan datang. Apalagi kalau ada info usulan kader atau pengurus DPW DKI Jakarta, silakan saja disosialisasikan,” ucap dia.
    Lebih lanjut ia mengungkapkan, kader PPP siap mendorong jika mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    bersedia menjadi calon ketua umum (Ketum) partai berlambang ka’bah tersebut.
    Namun ia berharap, Anies tetap bersama PPP mesti nantinya tidak terpilih menjadi Ketum.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama sama membangun PPP,” tandas Usman.
    Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
    ketum PPP
    menjelang muktamar.
    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi
    Amran Sulaiman
    , dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Terbaru, nama Anies Baswedan disebut oleh DPW DKI Jakarta. DPW menyebut bahwa para kader melakukan pembicaraan positif tentang Anies.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Pengamat Nilai PPP Butuh Logistik Besar Jika Ingin Kembali ke DPR Nasional 31 Mei 2025

    Pengamat Nilai PPP Butuh Logistik Besar Jika Ingin Kembali ke DPR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) membutuhkan logistik yang besar untuk kembali ke DPR pada 2029.
    Logistik tersebut tentu akan berkaitan dengan tugas ketua umum PPP, yang memiliki tanggung jawab untuk membangun branding partai dan mempererat soliditas kader PPP.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ujar Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Tanggung jawab yang berat tersebut dinilainya menjadi pertimbangan seorang tokoh untuk menerima tawaran memimpin PPP.
    Terbukti dari mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
    Dudung Abdurachman
    dan Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    yang menolak tawaran tersebut.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi
    ketum PPP
    untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” ujar Adi.
    Di samping itu, ia menilai Dudung dan Gus Ipul lebih memilih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis pro rakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” kata Adi.
    Diketahui, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” kata Dudung kepada awak media di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk dalam bursa calon ketua umum partai berlambang Ka’bah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Ia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP, karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak, oleh karena itu saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Menurutnya, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum Nasional 31 Mei 2025

    PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum Nasional 31 Mei 2025

    PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Nama mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    dan Menteri Pertanian (Mentan)
    Amran Sulaiman
    mencuat dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) menjelang muktamar yang bakal terlaksana sekitar Agustus-September 2025.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, dua nama itu sering menjadi perbincangan positif dari kader partai berlambang Ka’bah itu.
    “Nama
    caketum PPP
    dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam dalam siaran pers, Sabtu (31/5/2025).
    Belly menuturkan, sosok ketua umum mendatang harus mampu menimbulkan efek kejut positif di mata masyarakat Indonesia.
    PPP membutuhkan sosok ketua umum paket komplit, yakni religius yang dekat dengan ulama dan santri, serta diterima oleh semua kalangan termasuk kaum muda.
    Kemudian, kreatif merangkul dan membuka diri kepada seluruh komponen internal maupun eksternal PPP.
    “Dan tentu harus kuat plus loyal secara finansial untuk mendukung program-program perjuangan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
    Ia berpendapat, membuka diri dan merangkul semua pihak sudah sewajarnya dilakukan jika ingin PPP kembali eksis.
    “Dan jadikan PPP menjadi partai yang lebih terbuka, namun tetap berpegang teguh kepada khittoh perjuangan dan jati diri partai,” ucapnya.
    Pengurus DPW PPP Jakarta, Dedy Kurnyawan juga menambahkan, partai seharusnya sudah tidak perlu lagi berdebat tentang kegagalan melampaui ambang batas parlemen yang membuat mereka tak meraih kursi di DPR pada 2024.
    Dia bilang, saat ini yang terpenting adalah kembali merebut suara rakyat.
    “Oleh karena itu, maka fokusnya adalah mencari pemimpin yang punya figur kuat, juga amunisi yang kuat untuk menyongsong Pemilu tahun 2029,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
    ketum PPP
    menjelang muktamar.
    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol “Obral” Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah partai politik terkesan mulai membuka peluang bahkan ‘obral’ kursi kepada pihak eksternal untuk menduduki posisi strategis sebagai ketua umum.
    Fenomena tersebut terlihat dari langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka ruang bagi tokoh non-kader untuk menjadi pemimpin partai.
    Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, kemunculan fenomena ‘obral’ kursi ketua umum ini bisa jadi adalah cerminan dari kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi secara internal.
    Menurut Lili, ada permasalahan mendasar yang melatarbelakangi keputusan partai menarik
    tokoh eksternal
    ke lingkar kepemimpinan.
    Salah satunya adalah kegagalan dalam menciptakan kader internal yang layak menjadi pemimpin partai.
    “Jadi faktor lainnya adalah kegagalan partai melakukan kaderisasi menciptakan para pimpinan yang layak untuk menjadi ketua partai. Alih-alih, kerap terjadi konflik di antara elite partai yang berujung hengkangnya elite partai berlabuh ke partai lain atau mendirikan partai baru,” ujar Lili kepada Kompas.com, Rabu (28/5/2025).
     
    Selain itu, kemunculan fenomena tersebut juga dampak dari ketatnya kompetisi dalam pemilu.
    Sebab, setiap partai berlomba-lomba agar bisa lolos ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ) dan menempatkan sebanyak mungkin kadernya di kursi legislatif.
    “Memang hak parpol untuk mencari figur ketua umum berasal dari luar figur luar, bukan dari orang dalam partai. Tetapi fenomena tersebut adalah dampak dari kompetisi yang ketat dalam pemilu agar lolos
    presidential threshold
    dan menempatkan sebanyak-banyaknya para kadernya di parlemen,” kata Lili.
    “Jika partai lolos, akan membawa keuntungan yang banyak, termasuk bisa masuk kekuasaan,” sambungnya.
    Di samping itu, Lili juga menyoroti munculnya pragmatisme dari kalangan elite partai.
    Saat ini, ada kecenderungan pihak elite partai lebih memilih tokoh dari luar ketimbang kader internal hanya demi tujuan jangka pendek.
    Peneliti BRIN itu mencontohkan, tujuan jangka pendek tersebut di antaranya adalah keinginan meningkatkan elektabilitas secara instan ataupun mendapatkan akses terhadap kekuasaan.
    “Alih-alih mendukung kader internal, mereka justru mengabaikan atau bahkan menjegal kader internal dengan beragam alasan,” sambungnya.
    Sebagaimana diketahui, PSI secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu raya dengan sistem “one man one vote”.
    Partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu membuka peluang bagi semua pihak, termasuk pihak eksternal, untuk bergabung ke PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketum.
    “Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Selasa (13/5/2025).
    PSI menjadwalkan pemungutan suara pada 12 hingga 19 Juli 2025.
    Hasilnya akan diumumkan dalam kongres partai yang berlangsung pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
    Selain PSI, PPP secara terang-terangan juga mempertimbangkan sejumlah tokoh eksternal untuk maju sebagai calon ketua umum.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, sudah ada sejumlah nama dari kalangan eksternal yang kini masuk bursa calon ketum.
    Nama-nama tersebut antara lain Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    “Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah delapan nama yang muncul: tiga internal, lima eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025.
    “Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” imbuh dia.
    Menurut rencana, Muktamar PPP dengan agenda pemilihan ketua umum PPP akan digelar pada akhir Agustus 2025 atau September 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.