Xcloud.id

Tag: Andika Perkasa

  • Profil Hendrik PH, Teman Seangkatan Seskab Teddy Peraih Lulusan Terbaik Akmil

    Profil Hendrik PH, Teman Seangkatan Seskab Teddy Peraih Lulusan Terbaik Akmil

    loading…

    Hendrik PH adalah rekan seangkatan Teddy Indra Wijaya di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Mereka berdua lulus Akmil pada tahun 2011 lalu. Foto/Facebook SMA Taruna Nusantara

    JAKARTA – Hendrik Pardamean Hutagalung (PH) adalah rekan seangkatan Teddy Indra Wijaya di Akademi Militer (Akmil). Mereka berdua tercatat lulus Akmil Magelang pada tahun 2011 lalu.

    Teddy saat ini memang jauh lebih populer ketimbang rekan seangkatannya tersebut, mengingat saat ini dirinya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih, serta baru saja mendapat kenaikan pangkat dari Mayor jadi Letnan Kolonel (Letkol).

    Meski begitu, rupanya HendrikPH tetap memiliki prestasinya sendiri yang tidak kalah mentereng dari jabatan dan kenaikan pangkat Seskab itu.

    Prestasi Hendrik bahkan telah ditunjukkan ketika masih berada di Akmil. Ia yang dikenal sebagai sosok yang cerdas ini sukses meraih penghargaan Adhi Makayasa setelah jadi lulusan terbaik di tahun 2011.

    Profil Hendrik PHHendrik Pardamean Hutagalung lahir pada 12 September 1988 di Bontang, Kalimantan Timur. Ia merupakan putra dari Biller Hutagalung, seorang wiraswasta.

    Pendidikan dasar dan menengah yang ditempuh di SD dan SMP Yayasan Pupuk Kaltim, sebelum melanjutkan ke SMA Taruna Nusantara dan lulus pada tahun 2007.

    Naca juga: Kisah Asmara Jenderal Andika Perkasa dengan Putri Legenda Intelijen Kopassus

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Hendrik diterima di Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada tahun 2011 dengan predikat lulusan terbaik, meraih penghargaan Adhi Makayasa?

    Selain prestasi di Akmil, Hendrik juga menjadi lulusan terbaik Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) I pada tahun 2011. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan Teknik Sipil.

  • Karier Militer Mayjen TNI Piek Budyakto, Pangdam IX/Udayana yang Baru

    Karier Militer Mayjen TNI Piek Budyakto, Pangdam IX/Udayana yang Baru

    loading…

    Mayjen TNI Piek Budyakto dipercaya jadi Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana. Foto/istimewa

    JAKARTA – Mayjen TNI Piek Budyakto dipercaya jadi Panglima Kodam ( Pangdam ) IX/Udayana setelah diberlakukannya mutasi TNI pada 14 Maret 2025.

    Nama Piek Budyakto tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 yang ditandatangani pada 14 Maret 2025. Dalam mutasi terbaru itu Mayjen Piek Budyakto menggantikan posisi Letjen TNI Mohammad Fadjar yang baru dipromosikan jadi Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat.

    Karier Militer Piek BudyaktoKarier militer Mayjen TNI Piek Budyakto dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) 1991. Setelah itu dirinya mulai mengisi sejumlah kedudukan di TNI Angkatan Darat (AD).

    Seiring berjalannya waktu, pangkat Piek Budyakto mulai meningkat hingga sampai ke golongan Perwira Menengah (Pamen).

    Ketika berpangkat Letnan Kolonel dan Kolonel, Piek Budyakto sempat mengisi posisi Dandim 0104/Aceh Timur di 2010. Kemudian Danrindam V/Brawijaya pada 2015. Danrem 081/Dhirotsaha Jaya, Paban VI/Binsis Slogad, dan Pamen Denma Mabesad merupakan sejumlah jabatan yang pernah dijabat Piek Budyakto.

    Pada 2020, Piek Budyakto dipromosikan untuk menjadi Aslog Kaskostrad. Melalui jabatan itulah pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).

    Kemudian di 2022, Piek Budyakto ditunjuk menjadi Kasdam V/Brawijaya. Satu tahun berselang, pangkatnya kembali naik menjadi Mayor Jenderal.

    Ketika menyandang pangkat Mayjen, dirinya sempat diberi amanah jadi Sahli Bidang Ekonomi Kemhan RI di tahun 2023. Sebelum menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana di 2025, dirinya sempat menduduki posisi Dirjen Pothan Kemhan di 2024.

    Itulah riwayat jabatan yang pernah diduduki Mayjen TNI Piek Budyakto.

    (cip)

  • Tanpa Disadari, Tahu-tahu Dwifungsi Polri

    Tanpa Disadari, Tahu-tahu Dwifungsi Polri

    GELORA.CO – KETIKA publik berkeras menolak kembalinya “dwifungsi” Tentara Nasional Indonesia, “dwifungsi” Kepolisian Republik Indonesia rupanya sudah berjalan. Masuknya polisi aktif ke jabatan sipil ini bukan hanya rawan konflik kepentingan dan memperlemah profesionalisme Polri, melainkan juga memprovokasi tentara untuk meminta hal serupa.

    Orang-orang baru menyadari banyaknya polisi mengisi jabatan di luar institusi Polri setelah Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi 1.255 perwira pada 12 Maret 2025. Sebanyak 25 perwira ditempatkan di sejumlah kementerian atau lembaga.

    Misalnya, Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal dari Kepala Kepolisian Daerah Riau di Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Daerah. Ada juga Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi yang digeser dari Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo ke Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Walhasil, setidaknya kini ada hampir 50 perwira tinggi yang tercatat menduduki jabatan sipil.

    Dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya sejumlah perwira sudah merambah ke jabatan sipil. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (dulu Kementerian Hukum dan HAM) serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya, sudah menjadi pos langganan polisi.

    Di beberapa kementerian dan lembaga lain, perwira tinggi polisi ditempatkan menjelang mereka pensiun di kepolisian pada usia 58 tahun. Dengan menempati posisi baru di jabatan sipil, selain sempat naik pangkat menjadi bintang tiga, umur pensiun mereka bertambah menjadi 60 tahun.

    Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya melarang polisi aktif menempati jabatan sipil, kecuali mengundurkan diri atau pensiun dini. Tapi aturan ini jebol pada era Presiden Joko Widodo. Penempatan polisi di kementerian lembaga bersandar pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditafsirkan secara keliru oleh kepolisian demi kepentingannya sendiri.

    Kita tahu pangkal masalah ini adalah banyaknya perwira tinggi yang menganggur di kepolisian. Penyebabnya, pembinaan karier yang keliru yang menyebabkan penumpukan polisi di tingkat perwira. Selain itu, sistem gerbong yang menarik kawan satu angkatan ataupun berdasarkan kedekatan tertentu naik pangkat bila ada senior yang duduk di pucuk organisasi. Kenaikan pangkat seperti itu mengacaukan pembinaan karier dan menyuburkan budaya “asal bapak senang”.

    Tak punya jabatan, sejumlah perwira kemudian diberi posisi di luar Polri. Ini seperti kita punya masalah di rumah dan diselesaikan dengan mengurangi jumlah penghuni rumah. Tapi sebenarnya masalah pokoknya tak pernah dibereskan. Dalam hal penumpukan perwira polisi, bukan hanya tak menyelesaikan inti masalahnya, melainkan juga menimbulkan masalah di kementerian atau lembaga yang mereka masuki, yakni menghilangkan kesempatan aparatur sipil negara di sana untuk mengembangkan kariernya.

    Yang tidak disadari oleh banyak orang, “dwifungsi” Polri jadi pembenar bagi tentara masuk ke jabatan sipil. Bisik-bisik yang mempertanyakan kenapa tentara dilarang menduduki jabatan di luar institusinya, sementara polisi dibolehkan, kerap berseliweran. Ucapan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak bahwa “ada salah satu institusi masuk ke kementerian, enggak ribut ini orang” ketika merespons penolakan revisi Undang-Undang TNI, menyiratkan bahwa tentara menaruh perhatian pada maraknya polisi yang menduduki jabatan sipil. 

    Polri hendaknya mengerem ambisinya menguasai jabatan-jabatan sipil. Bukan hanya sedang merusak pengembangan karier pejabat sipil, polisi juga sedang memupuk kecemburuan militer. ●

  • Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Warga memainkan ruling tambur menyambut rombongan pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di pulau terluar Kepulauan Fani Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama TNI AL Armada III dan Lantamal XIV mengadakan misi pengibaran bendera Merah Putih dan bakti sosial di Pulau terluar perbatasan NKRI dengan negara Palau sebagai bukti kehadiran negara di perbatasan. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/tom

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan. Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya. Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI. Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia. Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global. Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut. 

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar. Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda. Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian. Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik. Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan. Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik. Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu. Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan.

    Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan.

    Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya.

    Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI.

    Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia.

    Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global.

    Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut.

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

    TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua.

    Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

    Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar.

    Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda.

    Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian.

    Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik.

    Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan.

    Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.

    Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik.

    Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara.

    Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu.

    Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    *) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAD dan Eks Kapolri Jadi Dewan Penasihat Dekopin

    KSAD dan Eks Kapolri Jadi Dewan Penasihat Dekopin

    Jakarta –

    Pengurus Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) periode 2024-2029 telah menetapkan susunan Dewan Penasihat. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti menjadi dewan penasihat.

    Dalam Surat Keputusan (SKEP) Dekopin yang diterima detikcom, Senin (24/3/2025), Maruli menduduki jabatan Ketua Dewan Penasihat. Sementara, Badrodin menjadi anggota Dewan Penasihat.

    “Ketua Dewan Penasihat Dekopin KSAD dan mantan Kapolri,” kata Ketua Umum (Ketum) Dekopin Bambang Haryadi kepada wartawan.

    Bambang mengatakan Maruli mewakili Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad) dan Badrodin mewakili Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol). Dia menyebut penetapan mereka dalam struktur Dewan Penasihat telah terdaftar di Kementerian Hukum (Kemenkum).

    “Mewakili Inkopad dan Inkoppol. Sudah terdaftar di Menkum,” ujarnya.

    Bambang mengatakan pihaknya mendukung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    (fca/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 6 Jenderal TNI AD Jadi Stafsus Baru KSAD Paska Mutasi Maret 2025, Ada Pati Bintang 3

    6 Jenderal TNI AD Jadi Stafsus Baru KSAD Paska Mutasi Maret 2025, Ada Pati Bintang 3

    loading…

    enam perwira menjadi Staf Khusus (Stafsus) KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk enam perwira menjadi Staf Khusus (Stafsus) Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD ) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Para perwira tersebut merupakan bagian dari 86 perwira dari tiga matra yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan baru-baru ini.

    Penunjukan para perwira tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditandatangani pada 14 Maret 2025.

    “Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 86 Perwira Tinggi (Pati) terdiri dari 53 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL, dan 21 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur dikutip, Senin (24/3/2025).

    Dengan kebijakan ini maka para perwira tersebut akan mengemban tugas baru membantu tugas-tugas orang nomor di TNI Angkatan Darat. Mereka terdiri satu Perwira Tinggi Bintang 3, satu Perwira Tinggi Bintang 2, dan empat Perwira Tinggi Bintang 1.

    Berikut ini 6 perwira yang menjadi Staf Khusus KSAD:

    1. Letjen TNI Sonny Aprianto, dari Koorsahli KSAD dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD

    2. Mayjen TNI Rusmili, dari Pa Sahli Tk III Bid Komsos Panglima TNI dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD

    3. Brigjen TNI Mokhamad Yasin, dari Kadislitbangad dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD

    4. Brigjen TNI Budi Suharto, dari Pa Sahli Tk II Bid Wassus dan LH Panglima TNI dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD

    5. Brigjen TNI Mochammad Luthfie Beta, dari Dirum Kodiklatad dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD (untuk penugasan di Kementerian/Lembaga)

    6. Brigjen TNI Maychel Asmi, dari Asops Kaskostrad dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD (dalam rangka penugasan sebagai Deputy Force Commander (DFC) MINUSCA)

    (cip)

  • Profil Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Mantan Panglima TNI yang Istrinya Seorang Polwan

    Profil Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Mantan Panglima TNI yang Istrinya Seorang Polwan

    loading…

    Yudo Margono saat acara lepas sambut serah terima jabatan Panglima TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/11/2023). Foto/Instagram Gallery Vero Yudo Margono

    JAKARTA – Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono merupakan Panglima TNI periode 2022-2023. Ia sebelumnya menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang lebih dahulu mengemban tugas tersebut sejak 2021.

    Pada kehidupan pribadinya, Yudo Margono memiliki seorang istri bernama Veronica Yulis Prihayati . Menariknya, ia diketahui sebagai Polisi Wanita (Polwan) dengan pangkat Kombes Polisi.

    Yudo sendiri dulu menikahi Veronica pada 1991. Kehidupan rumah tangganya juga telah dikarunia tiga anak.

    Foto/Instagram Gallery Vero Yudo Margono

    Profil Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono
    Yudo Margono merupakan salah seorang purnawirawan Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Laut. Puncak kariernya didapat saat didapuk sebagai Panglima TNI periode 2022-2023.

    Sekelumit tentang Yudo. Ia lahir di Madiun, Jawa Timur pada 26 November 1965. Latar belakang keluarganya terbilang sederhana dengan profesi sebagai petani.

    Setelah menamatkan pendidikan menengah atas, Yudo mengikuti pendidikan militer. Pada akhirnya, ia keluar sebagai lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1988.

    Sepak terjangnya di TNI terbilang cemerlang dengan banyak jabatan penting yang diduduki selama aktif. Lulus dari AAL, Yudo di awal kariernya sempat menjadi Aspadiv Senjata Artileri Rudal KRI Wilhelmus Zakaria Johannes-332 dan Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara-364.

    Seiring waktu, kariernya naik secara perlahan. Selain pangkatnya yang berangsur naik juga, hal tersebut dibuktikan dengan kepercayaan untuk mengisi posisi-posisi strategis di TNI.

  • Pasca-Insiden Penembakan 3 Polisi di Way Kanan, KSAD Janji akan Evaluasi Seluruh Danrem dan Dandim – Halaman all

    Pasca-Insiden Penembakan 3 Polisi di Way Kanan, KSAD Janji akan Evaluasi Seluruh Danrem dan Dandim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kasus penembakan oleh oknum TNI terhadap tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung mendapat perhatian tersendiri dari sejumlah tokoh.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak angkat bicara terkait insiden yang melibatkan oknum TNI tersebut.

    Ia menduga bahwa ada masalah yang dipicu persoalan “di bawah” yang tak dibicarakan. 

    “Kemungkinan besar ini ada persoalan di bawah mereka,” kata Maruli kepada awak media, Jumat (21/3/2025). 

    Maruli pun berjanji akan mengevaluasi seluruh Danrem dan Dandim.

    “Kita juga akan evaluasi, kenapa Dandim dan Danrem tidak tahu ada persoalan seperti itu. Kita juga akan sampaikan ke kepolisian. Kenapa di bawah ada sengketa seperti itu,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Maruli menyebut insiden penembakan 3 polisi yang  melibatkan dua oknum anggotanya itu salah satu kejadian yang unik.

    “Ini termasuk yang unik di Indonesia karena kita hampir di seluruh Indonesia kompak gak ada masalah, ini aja mungkin ada satu atau dua anak bandel, saya tidak menganggap ini remeh karena ada tiga korban meninggal,” terangnya.

    Judi Sabung Ayam

    Sebagaimana diketahui, AKP (Anumerta) Lusiyanto Kapolsek Negara Batin, bersama Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto dari Polsek Negara Batin dan Briptu (Anumerta) M Ghalib Surya Ganta dari Satreskrim Polres Way Kanan menjadi korban penembakan oknum TNI.

    Ketiganya gugur saat bertugas melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam pada Senin (17/3/2025) sekitar pukul 16.50 WIB.

    Sementara itu, dua anggota TNI yang diduga telah melakukan penembakan terhadap tiga anggota polisi, kini masih berstatus sebagai saksi.

    Hal ini diungkap langsung oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Polda Lampung, Rabu (19/3/2025).

    “Dua terduga pelaku ini statusnya sebagai saksi. Sejauh ini masih dimintai keterangan, karena untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka perlu didukung dengan barang bukti,” katanya.

    Ia menambahkan, apabila terbukti, pelaku baru akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

    Kedua anggota TNI itu juga masih dalam proses penahanan di Denpom Lampung.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul KSAD Duga Ada Masalah “di Bawah” Terkait Penembakan 3 Polisi di Way Kanan, Singgung Dandim & Danrem

    (Tribunnews.com/David Adi) (TribunSumsel.com/Aggi Suzatri)

  • 4 Letjen TNI Belum Genap Seminggu Dapat Jabatan Baru, 2 di Antaranya Jebolan Akmil 1990

    4 Letjen TNI Belum Genap Seminggu Dapat Jabatan Baru, 2 di Antaranya Jebolan Akmil 1990

    loading…

    Sertijab Dan Pussenkav dari Mayjen TNI Yanuar Adil kepada Mayjen TNI Muhammad Zamroni di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023). FOTO/IST

    JAKARTA – Terdapat sejumlah nama Letjen TNI yang belum genap seminggu mendapat jabatan baru. Beberapa di antaranya merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1990.

    Letjen TNI merupakan pangkat Perwira Tinggi (Pati) tingkat ketiga di TNI Angkatan Darat. Posisinya tepat setingkat di bawah Jenderal TNI (bintang 4) dan satu tingkat lebih tinggi dari Mayjen TNI (bintang 2).

    Saat ini, ada sederet nama penyandang Letjen TNI yang masing-masing mengemban tugas berbeda. Dari sekian nama, beberapa di antaranya belum genap seminggu mendapat jabatan baru. Siapa saja?

    Letjen TNI Belum Genap Seminggu Dapat Jabatan Baru

    1. Letjen TNI Sonny Aprianto

    Letjen TNI Sonny Aprianto merupakan salah seorang Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat. Belum lama ini, ia dimutasi dari jabatan Koorsahli KSAD menjadi Staf Khusus KSAD.

    Sonny diketahui sebagai lulusan Akademi Militer (Akmil) 1990. Sebelum dimutasi, ia telah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sejak November 2023 saat menggantikan I Nyoman Cantiasa.

    Melihat ke belakang, Sonny juga pernah mengisi berbagai jabatan strategis lainnya. Di antaranya seperti Danrem 031/Wirabima (2018), Komandan Pusat Intelijen TNI AD (Danpusintelad) periode 2018-2021, serta Deputi III Bidang Kontra Intelijen BIN (2021-2022).

    Kemudian, namanya semakin dikenal setelahnya dipercaya menjadi Panglima Kodam IX/Udayana pada 2022. Waktu itu, Sonny diplot untuk menggantikan Maruli Simanjuntak yang diangkat menjadi Pangkostrad.

    Setahun lebih memimpin Kodam IX/Udayana, Sonny dimutasi menjadi Asintel Panglima TNI pada Juli 2023. Tak lama setelahnya, barulah ia diangkat sebagai Koorsahli KSAD dan mendapat kenaikan pangkat menjadi Letjen TNI atau jenderal bintang 3.

    2. Letjen TNI Raden Sidharta Wisnu Graha

    Pada mutasi Maret 2025, Raden Sidharta Wisnu Graha ditunjuk menjadi Danjen Akademi TNI menggantikan Novi Helmy Prasetya. Jabatan baru tersebut membuatnya naik pangkat satu tingkat menjadi Letjen TNI.

    Sidharta Wisnu adalah jebolan Akmil 1991 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Sebelum ini, ia juga banyak menduduki jabatan strategis lainnya.

    Sebut saja seperti Danrem 051/Wijayakarta (2020-2021), Kasdam XVII/Cenderawasih (2021-2023), dan Gubernur Akmil (2023-2024). Lalu, ada juga Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (2024-2025) serta Staf Khusus KSAD (2025).