Xcloud.id

Tag: Andika Perkasa

  • Menhan ke Bali tinjau pendidikan di Secata Rindam Udayana 

    Menhan ke Bali tinjau pendidikan di Secata Rindam Udayana 

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin tiba di Bali untuk meninjau operasional pendidikan calon prajurit TNI AD di Secata Rindam IX/Udayana guna mendukung peningkatan profesionalisme dan kesiapan operasional TNI AD.

    Menhan disambut oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni bersama Gubernur Bali I Wayan Koster di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Jumat.

    Pangdam IX/Udayana Mayjen Zamroni mengatakan kunjungan kerja Menhan ke Kodam IX/Udayana ini dalam rangka meninjau Lembaga Pendidikan Secata Rindam IX/Udayana di Singaraja, Bali yang siap mendukung penuh program dan kebijakan Kementerian Pertahanan dalam mencetak prajurit yang profesional, tangguh, dan berkarakter.

    Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam IX/Udayana) Kolonel Inf Agung Udayana menyampaikan kunjungan Menhan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia TNI AD.

    “Kunjungan ini menunjukkan komitmen Kementerian Pertahanan dalam memastikan bahwa para calon prajurit mendapatkan pendidikan dan pelatihan terbaik agar siap menghadapi tantangan tugas ” ujar Kolonel Agung.

    Kunker diharapkan menjadi momentum sinkronisasi antara takaran kebijakan dengan operasionalisasinya.

    Lembaga pendidikan merupakan pilar utama dalam penguatan SDM TNI, yang bertugas mencetak prajurit-prajurit tangguh untuk siap mengabdi pada bangsa dan negara.

    Dalam penyambutan tersebut, turut hadir Dirjen Pothan Kemhan dan para pimpinan militer di wilayah Bali.

    Menhan RI dalam kunjungannya didampingi oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Kabaranahan Kemhan dan Irjen Kemhan.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kronologi TNI Ikut Diskusi FISIP Unud tanpa Diundang, Mahasiswa jadi Resah

    Kronologi TNI Ikut Diskusi FISIP Unud tanpa Diundang, Mahasiswa jadi Resah

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar viral TNI diduga ikut diskusi di FISIP Unud (Universitas Udayana) tanpa diundang, simak kronologi kasus tersebut. Hal ini diketahui lewat unggahan akun X (Twitter) @intinyadeh pada Rabu, 2 April 2025 bahwa ada isu intervensi parjo (partai ijo) alias militer dalam kegiatan yang digelar di kampus.

    Unggahan yang sudah dilihat 430 ribu kali itu telah mendapat lebih dari 140 komentar; 7,9 ribu repost; dan 16 ribu like. Banyak warganet yang menyayangkan aksi parjo alias TNI yang justru ikut camprung terhadap kebebasan kegiatan akademik di universitas.

    “Kawan-kawan, jangan sungkan apalagi takut utk protes lgsg dan usir aparat dr forum-forum diskusi yg tdk mengundang/tdk perlu ada kehadiran aparat. Juga, jgn sungkan atau takut walopun jika ada elite2 kampus di situ yg mencoba menghalangi/mencegah,” ujar akun X @joe***

    “Kemarin diundang BEM diajak diskusi gak datang, giliran begini tiba-tiba nongol. Udah deh gausah ikut campur dalam kehidupan kampus. Kalian gak di desain untuk berdiskusi melainkan menodongkan senjata.” tulis akun lainnya, @han***

    “Fix perilaku intimidatif dan sok berkuasa. @Puspen_TNI tolong ditertibkan Anggotanya. Jika ikut acara masyarakat sipil, dididik spy berperilaku sipil/bukan perintah2. Disiplinkan agar dialogis,” kata akun @piu***

    “Buset urat malunya udah putus kah pak? Udah berumur bukannya tahu tentang tata krama ya pak? kalau ga diundang ya tidak datang.. masa kalah sama ponakan saya saja tahu loh,” ujar akun @mai***

    Bagaimana kronologi peristiwa tersebut? Simak selengkapnya:

    Kronologi TNI diduga ikut diskusi FISIP Unud tanpa diundang BEM FISIP Unud melalui Departemen Kajian dan Aksi Strategis menggelar Teras Fisip, program tahunan berupa diskusi isu sosial dengan pengamat politik, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum, diskusi pada 25 Maret 2025 membahas RUU TNI Seseorang memakai seragam dinas TNI tiba-tiba langsung duduk di depan sejajar dengan pembicara Padahal tidak ada undangan yang dialamatkan kepada TNI tersebut baik undangan sebagai hadirin maupun pembicara Sang pria diduga TNI merekam diskusi dari awal sampai akhir Pria diduga tentara memaksa meminta nomor panitia Ia pun menelepon panitia berkali-kali Pria diduga TNI lalu tiba-tiba menyuruh panitia bagi-bagi takjil atau ifthor buka puasa Padahal panitia tidak menyiapkan konsumsi tersebut, juga tidak bekerja sama dengan panitia Panitia menolak membagikan konsumsi yang bukan berasal dari non panitia
    TNI itu membagi-bagikan sendiri takjil atau ifthor tersebut Panitia dan peserta merasa diintimidasi dengan kehadiran tantara Panitia dan peserta menganggap TNI tidak diundang, tetapi seakan-akan mengawasi diskusi sehingga diskusi tidak terasa bebas

    Tanggapi Kemungkinan RUU TNI Diteken Presiden Setelah Lebaran, Ini Penjelasan Menkum

    Demo Tolak Revisi UU TNI Kian Meluas, Massa Memanas, Aparat Makin Beringas

    #intinyadeh TNI hadir tanpa diundang di acara diskusi FISIP Unud.

    Seorang pake seragam dinas langsung duduk di depan sejajar dgn pembicara, padahal bkn undangan dan pembicara.

    Ngerekam diskusi dari awal sampe akhir.

    Maksa minta nomor panitia dan telfon panitia berkali2.

    (1/2) https://t.co/2tmrhUe5ic

    — intinyadeh (@intinyadeh) April 2, 2025 Unud tiba-tiba kerja sama dengan TNI

    Muncul kabar tiba-tiba Unud mengadakan kerja sama dengan Panglima Kodam IX/Udayana, Muhammad Zamroni, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat. Perjanjian pada 5 Maret 2025 di Denpasar, Bali itu memuat salah satu poin yakni mahasiswa wajib ikut latihan bela negara untuk “menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air”.

    Presiden BEM Universitas Udayana, I Wayan Arma Surya Darmaputra, menyebut institusi pendidikan akan terancam sehingga ruang akademik akan dibatasi. Ia menganggap kegiatan intelektual harusnya bebas dari intervensi TNI.

    Kronologi lengkap TNI ikut diskusi FISIP Unud tanpa diundang, bikin resah mahasiswa Universitas Udayana. Kolase foto Instagram @bemfisipunud

    Kronologi lengkap TNI ikut diskusi FISIP Unud tanpa diundang, bikin resah mahasiswa Universitas Udayana. Kolase foto Instagram @bemfisipunud

    “Perjanjian ini berpotensi membatasi ruang akademik yang seharusnya bebas dari intervensi militer, mengancam kebebasan intelektual sivitas akademika, serta membuka peluang bagi militer untuk mendominasi ranah pendidikan sipil,” ujarnya, dilansir dari laman BBC News Indonesia.

    Demikian kronologi TNI diduga ikut diskusi di FISIP Unud tanpa diundang. Pria berseragam dinas tiba-tiba datang dan duduk sejajar dengan pembicara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TNI Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar dari Barak, Kapuspen Minta Dansat Perketat Pengawasan Nasional 1 April 2025

    TNI Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar dari Barak, Kapuspen Minta Dansat Perketat Pengawasan Nasional 1 April 2025

    TNI Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar dari Barak, Kapuspen Minta Dansat Perketat Pengawasan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI,
    Brigjen Kristomei Sianturi
    , menegaskan bahwa aturan standar operasional prosedur (SOP) prajurit keluar dari barak memang sudah ada di setiap satuan.
    Akan tetapi, ia sepakat jika memang harus ada perketat pengawasan dari Komandan Satuan (Dansat) kepada setiap prajurit yang hendak keluar barak.
    Hal itu disampaikan merespons adanya usulan agar TNI mengevaluasi aturan SOP prajurit keluar dari barak karena belakangan kasus kekerasan oknum TNI semakin meningkat.
    “Sebenarnya SOP standar untuk keluar dari kesatrian itu sudah ada,” kata Kapuspen yang ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (1/4/2025).
    “Tinggal dari unsur pengawasan dari unsur komandan kesatuan yang ada, untuk lebih menekankan lagi kepada prajuritnya untuk benar-benar mematuhi itu,” sambung dia.
    Kapuspen menegaskan bahwa hal tersebut sejatinya adalah fungsi dari setiap Dansat untuk menekankan kepada prajurit untuk mematuhi aturan.
    Di lain sisi, menurut dia, setiap Dansat harus ikut bertanggung jawab apabila ada prajurit di satuannya yang berbuat salah.
    “Jadi, kalau anak buahnya berbuat salah, itu tuh komandannya juga bertanggung jawab soal itu. Itu sudah jelas tuh kalau di tentara begitu,” kata jenderal bintang satu ini.
    Ia mengungkapkan, setiap prajurit TNI memiliki ragam aturan yang harus ditaati.
    Pertama, aturan soal Sapta Marga. Kemudian, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang mesti dipatuhi seluruh prajurit.
    “Itu suatu keputusan mutlak. Jika ada yang melanggar dari aturan itu tadi, dihukum seberat-beratnya,” ungkap dia.
    “Toh, yang di tentara juga banyak TNI-nya. Kalau kita hukum satu dua orang yang nakal itu ya enggak ada masalah,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR meminta Panglima TNI Agus Subiyanto memanggil Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk membahas banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan prajurit selama beberapa waktu terakhir.
    Hal itu dianggap perlu setelah adanya kasus kematian Juwita, jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), yang dibunuh oleh prajurit TNI AL berinisial J.
    “Jadi memang sudah jadi atensi Komisi I dan kita memang sudah minta Panglima itu untuk mengusut tuntas kasus di Kalsel,” ujar Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal saat dihubungi, Jumat (28/3/2025).
    “Kemudian kami juga minta Panglima TNI itu memanggil KSAD, KSAL, dan KSAU untuk membicarakan bahwa di akhir-akhir ini memang kelihatan banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan moral prajurit,” sambungnya.
    Politikus PKB itu berpandangan, konflik antara TNI dan masyarakat sipil saat ini sudah mengalami pergeseran.
    Sebab, permasalahan yang terjadi bukan lagi institusional, melainkan juga perorangan masing-masing prajurit.
    “Kalau dulu kan masalah TNI itu kehadirannya misalnya masalah teritori, bentrok dengan masyarakat setempat karena ada batalion baru. Kemudian, masalah sosial karena ada lahan yang dipakai latihan. Itu kita dengar dulu-dulu kan. Kalau sekarang ini itu sudah pada perilaku personal,” kata Rizal.
    Oleh karena itu, penting bagi Panglima TNI membahas dan mengevaluasi secara komprehensif sistem pembinaan prajurit dengan semua kepala staf angkatan.
    Bahkan, Rizal mengusulkan agar aturan-aturan soal keberadaan prajurit TNI di luar barak disusun ulang.
    Hal ini untuk memastikan pengawasan terhadap prajurit ketika beraktivitas di luar barak bisa ditingkatkan demi mencegah pelanggaran. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Perwira Israel Frustrasi dan Mengeluh, Sebut IDF Dikirim ke Gaza tanpa Tujuan Jelas – Halaman all

    Ratusan Perwira Israel Frustrasi dan Mengeluh, Sebut IDF Dikirim ke Gaza tanpa Tujuan Jelas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ratusan perwira cadangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengungkapkan rasa frustrasi mereka kepada Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir.

    Mereka mengeluhkan pengiriman kembali pasukan ke Jalur Gaza tanpa tujuan yang jelas.

    Keluhan tersebut disampaikan melalui surat pada hari Kamis lalu, di mana mereka menuntut Zamir untuk segera menentukan tujuan dan jadwal melanjutkan perang di Gaza.

    Media penyiaran Israel, Kan, menyebut surat permintaan itu sebagai sesuatu yang tidak bias.

    “Kami butuh kepastian dan tujuan yang jelas untuk melanjutkan operasi ini,” ungkap salah satu perwira dalam surat tersebut.

    Kesehatan Mental Tentara IDF

    Masalah kesehatan mental di kalangan tentara Israel semakin mengkhawatirkan.

    Menurut laporan Yedioth Ahronoth pada bulan Februari, sekitar 170.000 tentara Israel memerlukan bantuan psikologis setelah menjalani dinas militer yang panjang.

    Dari jumlah tersebut, puluhan ribu adalah tentara cadangan yang mendaftar untuk program terapi Amit yang diluncurkan oleh Kementerian Keamanan Israel.

    Namun, Israel mengalami kekurangan terapis untuk program tersebut.

    Laman Friends of Israel Disabled Veterans melaporkan bahwa sekitar 10.000 tentara Israel mengalami disabilitas psikologis, termasuk PTSD.

    Selain itu, jumlah tentara yang menjadi difabel atau menderita cacat meningkat lebih dari 6.000 orang.

    Sejak perang di Gaza dan Lebanon meletus, sebanyak 14.700 tentara dan aparat keamanan Israel dilaporkan terluka.

    Krisis Prajurit di Militer Israel

    Militer Israel kini menghadapi krisis prajurit. Banyak tentara cadangan menolak untuk ikut berperang di Gaza.

    Saat ini, Israel bersiap untuk memperluas operasi militernya, dengan rencana memanggil puluhan ribu tentara dalam waktu dekat.

    Media Haaretz melaporkan bahwa seorang komandan senior IDF mengungkapkan kekhawatiran terkait penolakan tentara cadangan untuk menjalankan kewajiban.

    Alasan utama penolakan ini adalah kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pembebasan sandera di Gaza.

    Beberapa tentara juga menolak rancangan undang-undang yang akan mengecualikan warga Israel ultra-Ortodoks dari dinas militer.

    “Para prajurit dan komandan mengalami keletihan yang luar biasa. Kami sudah melewati batas,” kata Alon Gur, seorang mantan anggota Angkatan Udara Israel yang baru-baru ini mengundurkan diri setelah dicopot karena menolak berdinas.

    Gur menambahkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan politik ketimbang nyawa manusia.

    Pekan lalu, Haaretz melaporkan bahwa respons panggilan berdinas berikutnya diperkirakan tidak akan mencapai lebih dari 50 persen.

    Awal Maret lalu, pemerintah Israel menyetujui RUU yang memungkinkan IDF memanggil hingga 400.000 tentara cadangan.

    Namun, dua minggu kemudian, Israel melanjutkan serangan ke Gaza dan menghalangi pembicaraan tahap kedua gencatan senjata.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Banyak Perwira Israel Frustrasi, Bersurat ke Kepala Staf, Ratusan Ribu Tentara IDF Kena Mental – Halaman all

    Banyak Perwira Israel Frustrasi, Bersurat ke Kepala Staf, Ratusan Ribu Tentara IDF Kena Mental – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ratusan perwira cadangan Israel mengungkapkan rasa frustrasi mereka kepada Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir.

    Para perwira Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ini mengeluh karena pasukan dikirim kembali ke Jalur Gaza “tanpa tujuan yang jelas”.

    Keluhan tersebut disampaikan mereka kepada Zamir lewat sepucuk surat pada hari Kamis kemarin.

    Media penyiaran Israel, KAN, menyebut mereka menuntut Zamir agar segera menentukan tujuan melanjutkan perang di Gaza beserta jadwalnya.

    KAN menyebut surat permintaan itu sebagai sesuatu yang tidak biasa.

    Sementara itu, media Israel lainnya, Yedioth Ahronoth, pada bulan Februari kemarin mengabarkan ada 170.000 tentara Israel yang memerlukan bantuan psikologis setelah menjalani dinas militer selama berbulan-bulan.

    Dari jumlah itu, puluhan ribu di antaranya adalah tentara cadangan. Mereka mendaftar program terapi “Amit” yang diluncurkan oleh Kementerian Keamanan Israel.

    Namun, media Israel tersebut mengatakan Israel kekurangan terapis untuk program itu.

    Adapun laman Friends of Israel Disabled Veterans pada bulan yang sama melaporkan ada sekitar 10.000 tentara Israel yang menderita disabilitas psikologis, termasuk post-traumatic stress disorder (PTSD).

    Di samping itu, jumlah tentara Israel yang menjadi difabel atau menderita cacat telah bertambah lebih dari 6.000 orang.

    Sebanyak 14.700 tentara dan aparat keamanan Israel dilaporkan terluka sejak perang di Gaza dan Lebanon meletus.

    Israel kekurangan tentara

    Militer Israel dilaporkan mengalami krisis prajurit karena banyak tentara cadangannya menolak ikut berperang di Gaza.

    Saat ini Israel bersiap memperluas operasi militernya di Gaza. Ada puluhan ribu tentara yang akan dipanggil dalam waktu dekat.

    Media terkenal Israel bernama Haaretz melaporkan seorang komandan senior Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menyinggung banyaknya tentara cadangan yang menolak menjalankan kewajiban.

    Alasan utamanya adalah kekecewaan besar atas kebijakan pemerintah dan perasaan bahwa pemerintah belum cukup melakukan banyak hal untuk membebaskan sandera di Gaza.

    Alasan lainnya adalah penolakan tentara atas rancangan undang-undang (RUU) yang akan mengecualikan warga Israel ultra-Ortodoks dari dinas militer dan keinginan pemerintah untuk menguatkan kontrolnya atas pengadilan.

    Beberapa tentara cadangan mengaku para prajurit dan komandan mengalami keletihan yang begitu besar. Mereka kesulitan menjalani dinas.

    “Sudah melewati batas,” kata Alon Gur yang mengundurkan diri dari Angkatan Udara Israel minggu lalu setelah dicopot karena menolak berdinas.

    Gur menuding pemerintah Israel lebih mengutamakan politik ketimbang nyawa manusia.

    Pekan kemarin Haaretz menyebut respons panggilan berdinas berikutnya diperkirakan tidak akan mencapai lebih dari 50 persen. 

    Awal Maret lalu pemerintah Israel menyetujui RUU yang akan memungkinkan IDF memanggil hingga 400.000 tentara cadangan.

    Dua minggu kemudian Israel melanjutkan serangan ke Gaza dan menghalangi pembicaraan tahap kedua gencatan.

  • 3 Fakta Novi Helmy Prasetya Diproses Mundur dari TNI setelah Jadi Dirut Bulog

    3 Fakta Novi Helmy Prasetya Diproses Mundur dari TNI setelah Jadi Dirut Bulog

    loading…

    Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya pada pertengahan Maret 2025 lalu dimutasi dari Danjen Akademi TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI untuk penugasan di Bulog. Foto/Ist

    JAKARTA – Mayor Jenderal (Mayjen) Novi Helmy Prasetya merupakan salah seorang Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat. Pada pertengahan Maret 2025 lalu, ia dimutasi dari jabatan Danjen Akademi TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI untuk penugasan di Bulog.

    Pada tugas barunya, Novi dipercaya untuk menjadi Direktur Utama (Dirut) Bulog. Namun, karena Bulog tidak termasuk dari instansi yang bisa dijabat militer aktif, ia diharuskan untuk mundur dari militer.

    Terkait waktu pasti untuk Novi Helmy mundur dari TNI, Mabes TNI kini sedang menyelesaikan proses administrasinya. Hal tersebut sebelumnya disampaikan Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi.
    Fakta Mayjen Novi Helmy Prasetya Diproses Mundur dari TNI

    1. Novi Helmy Prasetya Berstatus Nonjob di TNI

    Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan bahwa Novi Helmy Prasetya sudah tak memiliki jabatan atau berstatus nonjob di lingkungan TNI. Hal ini diketahui setelah jebolan Akmil 1993 itu dimutasi menjadi Staf Khusus (Stafsus) Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    “Jadi kan Pak Novi Helmy kan sekarang jabatan adalah staf khusus. Artinya sudah di non-job kan. Jadi staf khusus sudah enggak ada jabatan kalau di TNI,” ucap Kristomei saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

    Baca juga: Pofil Mayjen TNI Novi Helmy, Dirut Bulog Terbaru Pengganti Wahyu Suparyono

    Kristomei melanjutkan, proses administrasi pengunduran diri Novi Helmy sedang diproses. Ia berharap prosesnya sudah bisa selesai akhir Maret ini.

    2. Bulog Tidak Masuk Daftar Instansi Bisa Dijabat Anggota TNI

    Novi Helmy Prasetya diharuskan mundur atau pensiun dini dari dinas kemiliteran setelah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Bulog. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-undang TNI yang ada saat ini maupun setelah direvisi.

    Singkatnya, tidak ada aturan yang membolehkan prajurit TNI aktif menempati jabatan di Bulog. Maka dari itu, prajurit aktif di posisi tersebut harus mundur atau pensiun dini dari TNI.

    “Ya, sedang kita proses. Kan memang sesuai amalan undang-undang, bagi prajurit TNI aktif yang menempatkan jabatan di luar 14 kementerian dan lembaga yang diamanatkan oleh revisi Undang-undang TNI 34 tahun 2004 tadi, ya harus mengundurkan diri dari dinas keprajuritan atau pensiun dini. Itu enggak bisa ditawar lagi tuh,” ucapnya.

    3. KSAD dan Panglima TNI Lebih Dulu Bicara

    Sebelum ditegaskan Kapuspen TNI, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto lebih dulu bicara perihal Novi Helmy Prasetya yang harus mengundurkan diri dari kedinasan TNI. Senada, ketentuannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit aktif menduduki jabatan di Bulog.

    Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menanggapi polemik rangkap jabatan Mayjen Helmy yang juga menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI.

    Diketahui, sebelumnya revisi UU TNI mengatur prajurit TNI aktif diperbolehkan menduduki jabatan di 14 kementerian/lembaga, meningkat dari sebelumnya hanya 10. Akan tetapi, Bulog tidak termasuk dalam daftar tersebut.

    Selain Dirut Bulog, Panglima TNI juga menyebutkan bahwa Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) Mayjen TNI Irham Waroihan juga harus mengundurkan diri dari TNI dengan alasan yang sama.

    Lalu, pernyataan serupa ikut diungkap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia juga menegaskan bahwa baik Dirut Bulog maupun Irjen Kementan harus pensiun dari TNI setelah revisi UU TNI telah disahkan.

    Itulah beberapa fakta Novi Helmy Prasetya diproses mundur dari TNI setelah jadi Dirut Bulog.

    (shf)

  • Karier Mantan Panglima TNI Yudo Margono Setelah Pensiun, Pernah Berencana Jadi Petani

    Karier Mantan Panglima TNI Yudo Margono Setelah Pensiun, Pernah Berencana Jadi Petani

    loading…

    Laksamana TNI Yudo Margono tersenyum dalam konferensi pers usai sertijab Panglima TNI di di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/11/2023). FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono tercatat telah meninggalkan militer dan kedudukannya sebagai Panglima TNI sejak 2023. Jabatan tertinggi di militer itu kemudian dilanjutkan oleh Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Yudo Margono mulai dipercaya menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2022. Kala itu, pria asal Balerejo, Madiun, itu menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun.

    Dalam riwayat kariernya, Yudo telah menduduki sejumlah posisi strategis di militer Angkatan Laut, seperti Pangkogabwilhan I di tahun 2019, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada 2020.

    Yudo juga pernah jabat posisi Kepala Staf Koarmabar di 2016, Pangkolinlamil pada 2017, Pangkoarmabar dan Pangkoarmada I pada 2018.

    Karier Yudo Margono Setelah PensiunSebelum meninggalkan kedudukannya sebagai Panglima TNI pada 2023, Laksamana Yudo Margono sempat mengaku akan menikmati masa-masa pensiun selepas dia purnatugas.

    “(Saya) akan menikmati masa-masa pensiun. Ya itu, kami nikmati dulu, kami lihat dulu,” kata Yudo menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas upacara serah terima jabatan (sertijab) Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

    Yudo juga sempat tertawa saat mendapat pertanyaan apakah akan membuka sanggar wayang setelah pensiun. Dia mengaku akan bertani dan merasa merdeka usai pensiun.

    “Hahaha ya itu tadi kita nikmati dulu, kita lihat dulu, kita lihat dulu. Ya, itu bertani. Merdeka,” kata Yudo saat ditanya perasaan usai resmi purnatugas.

    Namun sejak awal 2024, Yudo Margono justru mendapatkan jabatan baru sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Hutama Karya. Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-45/MBU/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020.

    Harta Kekayaan Yudo MargonoMenurut data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan Yuo Margono ketika menjabat sebagai Komut PT Hutama Karya di tahun 2024 lalu memiliki harta kekayaan mencapai Rp 31.138.176.766 atau sekitar Rp31,1 miliar.

  • Ratusan Tentara Israel Frustrasi Perang Makin Tak Jelas, 17.000 Anggota Daftar Psikolog

    Ratusan Tentara Israel Frustrasi Perang Makin Tak Jelas, 17.000 Anggota Daftar Psikolog

    PIKIRAN RAKYAT – Ratusan perwira dan prajurit Israel Penjajah merasa frustrasi atas bergejolaknya kembali peperangan di jalur Gaza, tanpa adanya kejelasan alasan.

    Mereka menyampaikan hal itu dalam surat yang dikirimkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir, pada Kamis, 27 Maret 2025.

    Di dalam surat tersebut, ratusan perwira dan prajurit cadangan Israel mengatakan, “pasukan telah kembali bergejolak di Jalur Gaza, tanpa tujuan yang jelas.”

    Untuk itu, mereka mendesak Zamir agar gegas menentukan tujuan dimulainya kembali perang di Gaza, dan menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk mencapai tujuan misi kali ini.

    Otoritas Penyiaran Publik Israel, KAN melaporkan, mereka menilai surat itu sebagai surat yang tidak biasa. Belum jelas apa maksud tak biasa, namun hingga saat ini tak ada balasan atau pembaharuan informasi mengenai ini.

    170.000 Prajurit Daftar Psikolog

    Media Israel, Yedioth Ahronoth sebelumnya melaporkan bahwa pada tanggal 19 Februari lalu, hampir 170.000 prajurit, termasuk ribuan prajurit cadangan yang kembali dari pertempuran, telah terdaftar untuk program perawatan psikologis yang diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan.

    Tentara Israel melancarkan operasi udara mendadak di Jalur Gaza pada tanggal 18 Maret, menewaskan 855 orang, melukai hampir 1.900 lainnya.

    Secara otomatis, Israel telah menghancurkan gencatan senjata serta perjanjian pertukaran tahanan dengan kelompok Palestina Hamas yang berlaku pada bulan Januari.

    Lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 113.900 orang terluka dalam serangan militer brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah tersebut. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Janji TNI Tak Jadi Tameng bagi Prajurit Kriminal di Tengah Kasus Pembunuhan hingga Sabung Ayam

    Janji TNI Tak Jadi Tameng bagi Prajurit Kriminal di Tengah Kasus Pembunuhan hingga Sabung Ayam

    Janji TNI Tak Jadi Tameng bagi Prajurit Kriminal di Tengah Kasus Pembunuhan hingga Sabung Ayam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    TNI berjanji tidak akan melindungi prajurit-prajuritnya yang terjerat kasus hukum.
    Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah prajurit “berulah”, mulai dari membunuh wartawan, menembak mati tiga polisi, hingga menewaskan bos rental mobil.
    Kelakuan mereka tidak sejalan dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan TNI yaitu melindungi rakyat.
    Para petinggi TNI pun telah menegaskan akan memecat prajurit-
    prajurit nakal
    tersebut.
    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana berjanji tidak akan melindungi dua prajurit yang menjadi tersangka usai menembak mati tiga polisi di arena judi sabung ayam di Lampung.
    Wahyu menegaskan, pengusutan kasus penembakan dan judi ini akan dilakukan secara transparan.
    “TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan belasungkawa, permohonan maaf, dan menekankan komitmennya bahwa tidak akan melindungi siapapun anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran seperti yang terjadi di Lampung,” ujar Wahyu di Mabesad, Jakarta, Kamis (27/3/2025).
    “Bahkan pelanggaran-pelanggaran lain pun yang itu memang tidak patut dilaksanakan oleh prajurit TNI Angkatan Darat, pimpinan sudah menyampaikan tidak akan melindungi, dan akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” sambungnya.
    Wahyu mengatakan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak sudah berkali-kali menekankan prajurit TNI AD tidak boleh terlibat dalam kegiatan ilegal.
    Setelah kasus di Lampung ini, kata Wahyu, pimpinan TNI AD langsung melakukan evaluasi kepada semua jajaran.
    “Sudah diingatkan kepada semua jajaran tidak ada yang terlibat dalam permasalahan ilegal,” tegas Wahyu.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi juga menegaskan tidak akan membela prajurit TNI Angkatan Laut (AL) yang terbukti bersalah dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang.
    Adapun tiga prajurit tersebut telah dijatuhkan vonis dalam pengadilan militer.
    Dua prajurit divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu orang lainnya dijatuhi hukuman empat tahun penjara.
    “Kalau Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya kepada peradilan militer. Kita serahkan, kita enggak mencampuri itu, memang keputusan seperti itu, ya sudah kita ikuti. Enggak perlu kita pembelaan segala macam,” kata Kapuspen ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).
    Kristomei menyatakan hakim yang mengadili ketiganya merupakan ahli di bidang hukum militer.
    Oleh karena itu, menurut dia, Mabes TNI memercayakan seluruh proses hukum kepada pengadilan militer.
    “Merekalah yang sudah punya keahlian untuk menentukan sesuai dengan hasil investigasi, hasil penyelidikan dan sebagainya, hukumannya itu ya kita menghormati keputusan itu,” ujar Kapuspen.
    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan pihaknya juga akan memproses dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI AL berinisial J terhadap wartawan di Kalimantan Selatan (Kalsel).
    Ali memastikan prajurit TNI AL itu akan dihukum berat.
    “Pokoknya kalau proses hukum… Transparan dan dihukum berat,” ujar Ali di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3/2025).
    Saat ditanya apa hukuman berat yang akan diberikan, Ali berdalih pengadilan lah yang menentukan.
    “Ya nanti pengadilan yang menentukan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus TNI Bunuh Sipil Berulang, Panglima Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar Barak

    Kasus TNI Bunuh Sipil Berulang, Panglima Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar Barak

    Kasus TNI Bunuh Sipil Berulang, Panglima Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar Barak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi I DPR meminta Panglima TNI Agus Subiyanto memanggil Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk membahas banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan prajurit selama beberapa waktu terakhir.
    Hal itu dianggap perlu setelah adanya kasus kematian Juwita, jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), yang dibunuh oleh prajurit TNI AL berinisial J.
    “Jadi memang sudah jadi atensi Komisi I dan kita memang sudah minta Panglima itu untuk mengusut tuntas kasus di Kalsel,” ujar Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal saat dihubungi, Jumat (28/3/2025).
    “Kemudian kami juga minta Panglima TNI itu memanggil KSAD, KSAL, dan KSAU untuk membicarakan bahwa di akhir-akhir ini memang kelihatan banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan moral prajurit,” sambungnya.
    Politikus PKB itu berpandangan, konflik antara TNI dan masyarakat sipil saat ini sudah mengalami pergeseran. Sebab, permasalahan yang terjadi bukan lagi institusional, melainkan juga perorangan masing-masing prajurit.
    “Kalau dulu kan masalah TNI itu kehadirannya misalnya masalah teritori, bentrok dengan masyarakat setempat karena ada batalyon baru. Kemudian, masalah sosial karena ada lahan yang dipakai latihan. Itu kita dengar dulu-dulu kan. Kalau sekarang ini itu sudah pada perilaku personal,” kata Rizal.
    Oleh karena itu, penting bagi Panglima TNI membahas dan mengevaluasi secara komprehensif sistem pembinaan prajurit dengan semua kepala staf angkatan.
    Bahkan, Rizal mengusulkan agar aturan-aturan soal keberadaan prajurit TNI di luar barak disusun ulang. Hal ini untuk memastikan pengawasan terhadap prajurit ketika beraktivitas di luar barak bisa ditingkatkan demi mencegah pelanggaran.
    “Bagaimana caranya mereka keluar barak, bagaimana SOP mereka keluar dari markas. Kemudian, penugasan seperti apa dan bagaimana mereka bersikap saat mereka berada di di posisi sipil,” kata Rizal.
    “Kemampuan adaptasi dengan sipil yang mesti ditingkatkan. Kapan mereka bertindak profesional sebagai seorang prajurit, kapan sebagai bagian dari komunitas sipil, bagian dari masyarakat. Jadi itu tidak boleh dicampur,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, misteri kematian Juwita, seorang jurnalis media
    online
    di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mulai menemui titik terang setelah empat hari berlalu.
    Juwita ditemukan tewas bersama sepeda motornya di tepi Jalan Gunung Kupang pada Sabtu, 22 Maret 2025.
    Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan, Mayor Laut (PM) Ronald Ganap mengungkapkan bahwa seorang prajurit TNI AL berpangkat Kelasi Satu berinisial J diduga terlibat dalam pembunuhan ini.
    “Kami mengonfirmasi bahwa benar telah terjadi kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum Lanal Balikpapan berinisial J, berusia 23 tahun, terhadap saudari Juwita yang berusia 25 tahun. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 22 Maret 2025, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan,” ujar Ronald dalam konferensi pers pada Rabu, 26 Maret 2025.
    Sebelum peristiwa tersebut, terdapat pula kasus pembunuhan bos rental mobil oleh prajurit TNI AL. Korban tewas usai ditembak oleh prajurit.
    Saat ini, kasus pembunuhan bos rental mobil tersebut sedang bergulir di pengadilan militer. Tiga prajurit TNI AL menjadi terdakwa dalam perkara ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.