Tag: Andika Perkasa

  • Bupati Bogor terima penghargaan dari TNI karena sukseskan TMMD

    Bupati Bogor terima penghargaan dari TNI karena sukseskan TMMD

    Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf Henggar Tri Wahono bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto menerima penghargaan dari TNI AD di Aula A.H. Nasution, Markas Besar TNI AD, Jakarta, pada Kamis (24/4/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor

    Bupati Bogor terima penghargaan dari TNI karena sukseskan TMMD
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 April 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto menerima penghargaan dari TNI Angkatan Darat atas suksesnya pelaksanaan program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-123 tahun 2025.

    “Terima kasih kepada TNI, khususnya Kodim 0621 Kabupaten Bogor, yang telah bekerja sama dengan baik. Ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI dalam percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Bogor demi kepentingan masyarakat,” kata Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Rudy Susmanto menerima penghargaan juara III terbaik dalam acara yang berlangsung di Aula A.H. Nasution, Markas Besar TNI AD, Jakarta, pada Kamis (24/4). Ia menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang telah terjalin baik antara Pemkab Bogor dan Kodim 0621.

    Bersamaan dengan itu, Komandan Kodim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf Henggar Tri Wahono juga menerima penghargaan serupa.

    Letkol Inf Henggar menjadi salah satu Komandan Distrik Militer yang meraih juara sebagai Komandan Satgas terbaik. Ia menerima dua penghargaan sekaligus, yaitu sebagai Dansatgas Terbaik ke-3 dan Dandim Terbaik ke-2 Pembina Media Cetak dalam pelaksanaan TMMD ke-123 Tahun 2025.

    Ia menyebutkan, penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam program TMMD, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

    “Saya ucapkan terima kasih banyak atas penghargaan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat (Jenderal TNI Maruli Simanjuntak), berupa capaian prestasi yakni (sebagai) Komandan Satgas Terbaik dalam pelaksanaan TMMD ke-123 serta Dansatgas Pendampingan media terbaik,” kata Letkol Inf Henggar.

    Program TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.

    Mabes TNI AD sukses menggelar acara penganugerahan kepada para Juara TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang ke-123, yang merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah pedesaan. TMMD juga diketahui adalah langkah nyata dalam percepatan peningkatan kualitas infrastruktur, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Wapres Gibran Melayat ke Timbo Pandjaitan, Sampaikan Duka Cita ke Luhut

    Wapres Gibran Melayat ke Timbo Pandjaitan, Sampaikan Duka Cita ke Luhut

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Timbo C. Pandjaitan.

    Gibran membeberkan Timbo C. Pandjaitan merupakan adik kandung Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan yang juga merupakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Gibran mendatangi Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, hari ini Kamis 24 April 2025 dan disambut oleh Luhut Binsar Pandjaitan beserta keluarga besarnya.

    “Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Tidak lupa, Gibran juga turut mendoakan keluarga besar Luhut Binsar Pandjaitan agar tetap diberikan kekuatan sekaligus ketabahan selama menghadapi masa duka.

    “Saya juga turut mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi masa duka,” katanya.

    Mendiang Timbo C. Panjaitan tutup usia pada Selasa malam (22/04/2025) pukul 21.27 WIB di RS Dustira, dalam usia 68 tahun. 

    Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, dan akan diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat.

    Usai melayat dari RSPAD, Gibran langsung melanjutkan kunjungan belasungkawa ke lokasi pemakaman yang sama, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tiobonur Silalahi, ibunda Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

  • Angkatan Udara Israel Mulai Pecat Prajurit Cadangan yang Teken Petisi Tolak Perang Gaza – Halaman all

    Angkatan Udara Israel Mulai Pecat Prajurit Cadangan yang Teken Petisi Tolak Perang Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Angkatan Udara Israel telah mulai memecat prajurit cadangan yang menandatangani petisi penolakan terhadap kelanjutan perang di Jalur Gaza.

    Langkah ini menandai peningkatan ketegangan antara militer dan para anggotanya yang secara terbuka menentang operasi militer yang masih berlangsung.

    Menurut laporan berita Israel, Haaretz pada Senin (21/4/2025), seorang brigadir jenderal cadangan telah secara resmi diberhentikan.

    Sementara percakapan individual dengan para penandatangan petisi lainnya saat ini sedang dilakukan oleh pihak militer.

    Militer Israel menyatakan bahwa sekitar 60 dari penandatangan petisi merupakan personel aktif dalam pasukan cadangan, termasuk tujuh pilot.

    Namun, para penyelenggara petisi mengatakan jumlah tersebut bisa saja lebih.

    Pada awal bulan ini, komandan senior Angkatan Udara diketahui mengadakan pertemuan tertutup dengan para prajurit cadangan yang terlibat, dikutip dari Middle East Monitor.

    Ia memperingatkan terhadap para prajurit ini untuk segera menarik petisi jika tidak ingin diberhentikan secara paksa.

    Akibat tekanan tersebut, sekitar 25 orang menarik petisi tersebut.

    Akan tetapi, lainnya justru menyatakan ingin bergabung dalam petisi sebagai bentuk perlawanan atas ancaman itu.

    Petisi yang dimaksud ditandatangani oleh sekitar 1.000 anggota Angkatan Udara, termasuk pilot dan perwira senior. 

    Dalam dokumen tersebut, mereka menuntut diakhirinya perang.

    Menurut mereka, pemboman Gaza hanya membahayakan tawanan Israel.

    “Seperti yang telah terbukti di masa lalu, hanya kesepakatan (gencatan senjata) yang dapat membawa kembali para sandera dengan aman, sementara tekanan militer terutama mengarah pada pembunuhan para sandera dan membahayakan prajurit kita,” kata para prajurit.

    Tidak hanya itu, mereka juga mengaggap peperangan ini hanya sebagai kepentingan pribadi.

    “Saat ini, perang terutama melayani kepentingan politik dan pribadi, bukan kepentingan keamanan,” tambahnya.

    Menurut media Israel, surat itu bukan merupakan penolakan bertugas.

    Namun dokumen tersebut mendesak pejabat Israel untuk memprioritaskan pembebasan tawanan daripada melakukan perang yang mematikan.

    Mereka juga menambahkan seruan kepada masyarakat Israel untuk ikut serta menekan pemerintah demi membebaskan para sandera.

    “Kami tidak akan tinggal diam. Kami menyerukan kepada semua warga Israel untuk bertindak dan menuntut, di mana pun dan dengan segala cara diakhirinya perang dan segera dipulangkannya semua sandera,” katanya.

    Petisi tersebut telah memicu gelombang solidaritas dari kelompok-kelompok cadangan lain. 

    Dalam beberapa hari terakhir, petisi serupa turut dikeluarkan oleh beberapa kelompok lainnya.

    Di antaranya, dokter cadangan, mantan kombatan dari berbagai unit militer seperti pasukan terjun payung, Golani, korps lapis baja, unit artileri, pasukan khusus, angkatan laut, Shayetet 13, unit siber ofensif, dan unit juru bicara militer.

    Netanyahu Dukung Pemecatan Prajurit Cadangan

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam aksi yang dilakukan oleh 1.000 pilot atau prajurit cadangan Angkatan Udara Israel yang menandatangani surat penolakan perang di Gaza.

    Menurut Netanyahu, aksi tersebut justru membuat Israel semakin melemah.

    “Ini adalah kelompok ekstremis dan marginal yang kembali mencoba menghancurkan masyarakat Israel dari dalam,” katanya dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X pada Kamis (10/4/2025), dikutip dari Al-Jazeera.

    Oleh karena itu, ia mendukung rencana Panglima angkatan udara Mayor Jenderal Tomer Bar dan kepala staf angkatan darat Eyal Zamir untuk memecat 1.000 pilot tersebut.

    “Perdana menteri mendukung keputusan menteri pertahanan dan kepala staf militer Israel untuk memecat mereka yang menandatangani surat tersebut,” katanya.

    Langkah pemecatan oleh Angkatan Udara ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk pembungkaman suara-suara kritis di dalam militer Israel.

    Ini juga menunjukkan meningkatnya perpecahan internal terhadap kebijakan perang yang saat ini dijalankan pemerintah Israel.

    Sementara itu, militer Israel mengatakan total 147 tawanan telah dibebaskan.

    Namun dilaporkan bahwa 58 tawanan masih berada di Gaza.

    Adapun 34 di antaranya telah meninggal dunia.

    Meski begitu, pemerintahan Netanyahu bersikeras untuk melanjutkan perang di Gaza.

    Netanyahu mengklaim bahwa perang ini dapat mencapai tujuan akhir mereka yaitu mengalahkan Hamas dan membebaskan tawanan.

    Akan tetapi, perang tersebut memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

    Sejak gencatan senjata terhenti pada bulan Maret 2025, lebih dari 1.000 warga Palestina telah terbunuh akibat serangan Israel.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Angkatan Udara Israel dan Konflik Palestina vs Israel

  • Warga Israel Ngamuk ke Bezalel Smotrich, Kemarahan Dipicu Ucapan Tawanan Israel Balik Tidak Penting – Halaman all

    Warga Israel Ngamuk ke Bezalel Smotrich, Kemarahan Dipicu Ucapan Tawanan Israel Balik Tidak Penting – Halaman all

    Warga Israel Ngamuk ke Bezalel Smotrich, Picu Kemarahan dengan Menyebut Tawanan Balik Tak Penting

    TRIBUNNEWS.COM- Menteri Keuangan Israel  Bezalel Smotrich telah memicu reaksi marah banyak warganya setelah ia menyatakan bahwa pembebasan tawanan di Gaza “bukanlah hal terpenting” bagi pemerintah Israel. 

    Pada hari Senin, Smotrich mengatakan dalam sebuah wawancara dengan radio Galey Israel bahwa “masalah Gaza” harus dihilangkan, dengan mengutip “kesempatan yang luar biasa”.

    Smotrich yakin berakhirnya masa jabatan mantan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih dan kehancuran politik para pesaingnya, seperti mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan mantan kepala staf angkatan darat Israel Herzi Halevi, berarti tidak ada lagi hambatan untuk memenuhi kebijakan garis keras Israel di Gaza.

    “Kita harus mengatakan kebenarannya, mengembalikan para sandera bukanlah hal yang paling penting,” katanya. 

    “Ini jelas merupakan tujuan yang sangat penting, tetapi jika Anda ingin menghancurkan Hamas sehingga tidak akan ada lagi peristiwa 7 Oktober, Anda perlu memahami bahwa tidak boleh ada situasi di mana Hamas tetap berada di Gaza.”

     

     

     

    BEZELEL SMOTRICH. Foto merupakan tangkap layar yang diambil pada Kamis (13/2/2025) dari YouTube Middle East Eye (MEE), yang menampilkan profil Bezalel Smotrich. (Tangkap layar YouTube MEE)

     

     

     

    Menanggapi pernyataan Smotrich, Forum Sandera dan Keluarga Hilang telah membalas, dengan mengatakan: 

    “Keluarga hanya punya satu kata pagi ini: malu. Setidaknya menteri mengungkapkan kebenaran pahit kepada publik – pemerintah ini secara sadar telah memutuskan untuk menelantarkan para sandera”.

    “Menteri Smotrich, sejarah akan mengingat bagaimana Anda mengeraskan hati terhadap saudara-saudari Anda yang ditawan dan memilih untuk tidak menyelamatkan mereka – sebagian dari kematian, yang lain dari penghilangan paksa.”

    Forum tersebut juga menuntut agar menteri-menteri Israel lainnya bersuara untuk “membuktikan bahwa mereka masih berkomitmen pada nilai-nilai dasar Yahudi dan Israel dalam menebus tawanan dan menyelamatkan saudara-saudari kita.”

    Einav Zangauker, ibu dari tawanan Matan Zangauker, mengatakan Smotrich bersedia mengorbankan Israel dan putranya demi “delusi mesianis dan psikotiknya.”

    “Kita harus menyingkirkan Smotrich dan Netanyahu agar bisa membawa pulang semua sandera!” katanya dalam sebuah posting di X. 

    Anggota parlemen Moshe Gafni, anggota partai Haredi United Torah Judaism, mengutuk Smotrich dan menyamakan pernyataannya dengan fitnah.

    “Pemulangan korban penculikan merupakan masalah yang paling penting,” tegasnya seraya menambahkan bahwa partainya akan menggelar pertemuan untuk membahas masalah tersebut. 

    Menanggapi kritik dari publik dan pejabat Israel, khususnya Gafni, menteri keuangan telah menegaskan kembali pendiriannya, dengan memperingatkan bahwa warga Israel mungkin “dalam bahaya di masa mendatang jika Hamas tetap berkuasa. “

    “Sangat memalukan bahwa Anda, Gafni, juga bekerja sama dengan kampanye untuk membungkam semua orang yang menolak untuk menyerah kepada Hamas, sehingga mereka memutarbalikkan fakta dan mengobarkan api di belakang keluarga-keluarga untuk menyakiti pemerintah,” imbuh Smotrich.

    Pada bulan Januari, Smotrich mengkritik kesepakatan gencatan senjata yang kini gagal, yang disetujui oleh kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    Ia mengatakan saat itu bahwa Netanyahu telah “memutuskan untuk memberikan lampu hijau pada kesepakatan yang buruk dan membawa bencana.”

    Ketika Israel melanjutkan serangannya terhadap daerah kantong yang terkepung itu pada akhir Maret, Smotrich menyambut baik keputusan tersebut, dengan mengatakan: 

    “Adalah baik bahwa perang telah dimulai, dan sangat disayangkan bahwa perang dimulai dengan cara ini, tetapi kami sedang mengubah realitas di Timur Tengah.”

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Teriakan Sandera Brigade Al Qassam Minta Bebas, Koar PM Israel Sebut Hamas Alot  – Halaman all

    Teriakan Sandera Brigade Al Qassam Minta Bebas, Koar PM Israel Sebut Hamas Alot  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Sabtu (19/4/2025) malam Hamas telah menolak usulan pengembalian separuh sandera yang masih hidup di Gaza.

    Menurutnya, Hamas menuntut diakhirinya perang dan mundurnya militer Israel dari Gaza.

    “Jika kita menyerah pada perintah Hamas sekarang, semua pencapaian besar perang ini… akan hilang,” kata Netanyahu dalam pernyataan, dikutip dari China.org.

    Dalam pernyataan tersebut, Perdana Menteri Israel juga menepis gagasan bahwa Israel dapat menipu Hamas agar membebaskan semua sandera dan kemudian melanjutkan perang, dengan alasan bahwa masyarakat internasional tidak akan menerima langkah seperti itu.

    Sebelumnya, Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, merilis video baru yang menunjukkan seorang sandera Israel yang disandera di Gaza.

    Video berdurasi empat menit itu menampilkan sandera Israel Elkana Bohbot berbicara lewat telepon rumah, tampaknya menelepon keluarganya untuk melanjutkan upaya pembebasannya.

    “Kesehatan saya sedang tidak baik. Saya berteriak minta mati. Tolong, lakukan ini untuk saya,” katanya di akhir rekaman.

    Brigade Al-Qassam mengakhiri video tersebut dengan menyampaikan pesan.

    “Mereka tidak akan kembali kecuali dalam kapasitas tertentu,” merujuk pada para sandera.

    Masih belum jelas kapan video itu direkam.

    Media Israel melaporkan bahwa rilis video tersebut memicu demonstrasi di Tel Aviv, Yerusalem, Beersheba, dan Haifa, di mana ribuan orang meminta pemerintah untuk segera membebaskan tawanan.

    Sementara itu, operasi militer Israel terus berlanjut di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan lapis bajanya menewaskan lebih dari 40 militan Hamas di wilayah Rafah, Jalur Gaza selatan, selama akhir pekan.

    Tentara Tak Terlatih Dikirim ke Gaza

    Mengutip AA, militer Israel telah mengerahkan tentara yang tidak terlatih secara memadai dari brigade elit Golani dan Givati ​​ke Jalur Gaza di tengah kekurangan pasukan yang kritis, lembaga penyiaran publik Israel KAN melaporkan pada hari Minggu.

    Para rekrutan tersebut telah dikirim ke medan perang sejak Desember lalu, katanya.

    Langkah ini mencerminkan meningkatnya tekanan pada militer Israel, yang telah mengakui adanya kekurangan tenaga kerja yang signifikan.

    Minggu lalu, harian Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir telah memberi tahu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Kabinetnya bahwa kemampuan tentara untuk mencapai tujuan kepemimpinan politik di Gaza dapat terhambat oleh berkurangnya jumlah prajurit.

    Angkatan darat telah berjuang dengan kekurangan prajurit reguler selama beberapa bulan terakhir, diperburuk oleh pengecualian kaum Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim) dari wajib militer dan tingkat putus sekolah sebesar 30 persen hingga 40 persen di antara para prajurit cadangan, dengan alasan kelelahan akibat perang yang berkepanjangan, menurut media setempat.

    Kekurangan tersebut mungkin bertambah parah di tengah makin banyaknya petisi yang ditandatangani oleh warga Israel, termasuk tentara aktif dan mantan tentara, yang menuntut pembebasan sandera, bahkan jika itu mengharuskan penghentian perang Gaza.

    Lebih dari 140.000 warga Israel telah menandatangani petisi yang menyerukan gencatan senjata sebagai ganti sandera.

    Di antara petisi tersebut, 21 petisi masing-masing telah ditandatangani oleh lebih dari 10.000 tentara cadangan aktif dan mantan tentara cadangan.

    Israel memperkirakan bahwa 59 warganya masih ditawan di Gaza, termasuk 24 orang yang diyakini masih hidup, sementara Israel menahan lebih dari 9.900 warga Palestina di penjara-penjaranya, di mana laporan penyiksaan, kelaparan dan pengabaian medis telah menyebabkan banyak kematian, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Palestina dan Israel.

    Netanyahu dan para menterinya mengancam akan memecat para penandatangan, dengan menyebut kampanye tersebut sebagai “pemberontakan” dan “pembangkangan” yang “memperkuat musuh selama masa perang.”

    Lebih dari 51.200 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

    Pada bulan November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Fenomena Tentara Kembali Masuk Kampus, Dejavu Orba?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 April 2025

    Fenomena Tentara Kembali Masuk Kampus, Dejavu Orba? Nasional 21 April 2025

    Fenomena Tentara Kembali Masuk Kampus, Dejavu Orba?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan kampus kembali menjadi sorotan publik.
    Sejumlah pengamat dan akademisi menilai fenomena ini sebagai kemunduran demokrasi yang mengingatkan pada masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, yang dikenal dengan sebutan
    Orde Baru
    (Orba).
    Pada masa itu, militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil, termasuk institusi pendidikan.
    Lantas, seperti apa kritik pengamat dan bagaimana peristiwa TNI kembali masuk kampus yang mengingatkan pada masa Orde Baru itu?
    Dan bagaimana TNI merespons fenomena ini?
    Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan, fenomena militer masuk ke kampus pernah terjadi di era Orde Baru saat Soeharto berkuasa.
    Hal ini dia ungkapkan setelah fenomena militer masuk kampus di acara mahasiswa yang terus berulang belakangan ini.
    “Militer masuk di wilayah kampus pernah terjadi pada era 1970-1980, pada waktu itu peristiwa masuknya tentara ke kampus ITB itu tahun 70-80an,” kata Araf saat dihubungi melalui telepon, Minggu (20/4/2025).
    Namun, peristiwa itu terjadi lagi.
    Menurut Araf, hal ini menandakan sebuah kemunduran demokrasi yang semakin nyata, khususnya kemunduran tata kelola pertahanan Indonesia.
    “Tapi sekarang terjadi sehingga ini menjadi preseden buruk dan mundur ke belakang kita dalam konteks tata kelola pertahanan di mana militer masuk kembali ke wilayah kampus,” kata dia.
    Sementara itu, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) sekaligus Pengamat Militer, Khairul Fahmi, menilai kembali masuknya TNI ke kampus adalah inisiatif yang kelewat batas atau kebablasan.
    “Saya melihatnya lebih sebagai indikasi adanya inisiatif lapangan yang kebablasan, bukan kebijakan sistemik,” ujar Khairul kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    Ia menilai, kejadian ini bisa jadi merupakan inisiatif dari anggota di lapangan yang diambil berdasarkan penilaian sendiri tanpa mengetahui batasan kewenangan.
    Untuk menanggulangi hal ini, menurutnya, pimpinan TNI perlu memberikan penjelasan serta meluruskan isu-isu yang beredar.
    Kompas.com mencatat total 5 peristiwa
    TNI masuk kampus
    yang terjadi sejak Maret 2025.
    Pertemuan pada 24 Maret 2025 terjadi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Kodim 0701 Banyumas, Jawa Tengah, yang dilatarbelakangi aksi protes RUU TNI pada 21 Maret 2025.
    Peristiwa kedua, pada 25 Maret, di mana mahasiswa Papua mengaku merasa terancam dengan beredarnya surat dari Komando Distrik Militer 1707/Merauke yang dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Merauke untuk meminta data mahasiswa.
    Di awal surat, Kodim menjelaskan dua dasar permintaan data tersebut, yaitu program kerja bidang intelijen/pengamanan dan pertimbangan komando serta Staf Kodim 1707/Merauke.
    Ketiga, pengumuman kerja sama antara TNI dan Universitas Udayana.
    Meski perjanjian itu diteken oleh Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, dan Panglima Kodam IX/Udayana, Muhammad Zamroni, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat pada 5 Maret di Denpasar, informasi tersebut menjadi sorotan pada 26 Maret.
    Peristiwa keempat adalah kedatangan anggota TNI dalam diskusi bertema “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik,” di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, pada 14 April 2025.
    Laporan dari Amnesty Internasional Indonesia menyebut, anggota TNI itu menanyakan identitas pribadi para panitia diskusi secara perinci, mulai dari nama, tempat tinggal, dan jenjang semester.
    Terakhir, peristiwa kedatangan TNI ke kampus Universitas Indonesia pada 16 April 2025.
    Kabar yang viral di media sosial itu menyebutkan TNI masuk kampus Universitas Indonesia (UI) saat ada kegiatan BEM.
    Padahal, pihak rektorat UI menyatakan tidak mengundang TNI masuk area kampusnya untuk menghadiri kegiatan tersebut.
    Kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, dikabarkan terpantau pada Rabu (16/4) pukul 23.00 WIB malam.
    Malam itu, mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusgiwa UI.
    Pihak yang hadir adalah perwakilan BEM pelbagai kampus dan organisasi mahasiswa lain dari seluruh Indonesia.
    Mereka membahas isu kebangsaan.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan, TNI tidak melakukan intimidasi terhadap mahasiswa ketika masuk ke kampus seperti yang dikabarkan di media sosial.
    Ia pun menilai, persepsi intimidasi TNI terhadap mahasiswa itu sebagai bentuk rongrongan kekuasaan.
    “Nah ini menurut saya ada pihak yang pengin merongrong pemerintah dengan memojokkan TNI dan mahasiswa,” kata Kristomei kepada Kompas.com, Jumat.
    Dia menanggapi narasi yang muncul di media sosial perihal kedatangan aparat TNI di kampus UI saat hari berlangsungnya Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa UI).
    Kristomei melihat unggahan dari akun Instagram @pantauaparat yang menarasikan kehadiran aparat TNI di lingkungan kampus sebagai bentuk intimidasi dan pelanggaran kebebasan akademik.
    Pada akun Instagram itu, ada foto peristiwa kedatangan anggota TNI di UI Rabu (16/4) lalu.
    “Intimidasinya di mana?” ujar Kristomei.
    Kristomei menjelaskan bahwa tentara datang karena diundang mahasiswa yang sudah menjadi sahabat.
    “Cuma narasi yang dibuat adalah seolah-olah TNI mengawasi diskusi. Itu tak ada kaitannya,” tepis Kristomei.
    Lebih lanjut, ia juga menegaskan peristiwa tentara masuk kampus bukan upaya mengembalikan dwifungsi di era Orba.
    Jika ada yang mengaitkan dengan upaya mengembalikan dwifungsi, lanjut Kristomei, itu penilaian yang sangat berlebihan.
    “Kalau ketakutan terhadap TNI akan balik dwifungsi ABRI seperti dulu zaman Orba, ini menurut saya ketakutan yang berlebihan,” ujar Kristomei.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fenomena Tentara Kembali Masuk Kampus, Dejavu Orba?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 April 2025

    TNI Masuk Kampus, Pengamat: Preseden Buruk dan Mundur ke Belakang Nasional 20 April 2025

    TNI Masuk Kampus, Pengamat: Preseden Buruk dan Mundur ke Belakang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative,
    Al Araf
    , mengatakan, fenomena militer masuk ke
    kampus
    pernah terjadi di era
    Orde Baru
    saat Presiden Kedua RI, Soeharto, berkuasa.
    Hal ini dia ungkapkan setelah fenomena militer masuk kampus di acara mahasiswa yang terus berulang belakangan ini.
    “Militer masuk di wilayah kampus pernah terjadi pada era 1970-1980, pada waktu itu peristiwa masuknya tentara ke kampus ITB itu tahun 70-80an,” kata Araf saat dihubungi melalui telepon, Minggu (20/4/2025).
    Namun peristiwa buruk itu terjadi lagi, menurut Araf, hal ini menandakan sebuah kemunduran demokrasi yang semakin nyata, khususnya kemunduran tata kelola pertahanan Indonesia.
    “Tapi sekarang terjadi sehingga ini menjadi preseden buruk dan mundur ke belakang kita dalam konteks tata kelola pertahanan di mana militer masuk kembali ke wilayah kampus,” kata dia.
    “Nah dalam politik hak asasi manusia, hal-hal seperti itu bisa diduga sebagai bentuk intimidasi dan koersi terhadap mahasiswa, sementara pada sisi lain mahasiswa sedang melakukan konsolidasi terhadap dirinya,” imbuh Al Araf.
    Sebab itu, dia mendorong agar DPR-RI mengambil tindakan atas perlakuan
    TNI
    masuk kampus tersebut sebagai upaya koreksi.
    “Dengan demikian, DPR harus mengambil perannya sebagai wakil rakyat untuk mengoreksi langkah-langkah pemerintah, khususnya TNI yang masuk kampus tadi, yang memang secara nyata salah dan tidak sejalan dengan Undang-Undang TNI,” katanya.
    Sebagai informasi,
    TNI masuk kampus
    ini tercatat berulang kali terjadi sejak Maret 2025.
    Pertemuan pada 24 Maret 2025 terjadi antara Badan Eksekutif Mahasiswa dan Kodim 0701 Banyumas, Jawa Tengah, yang dilatarbelakangi aksi protes RUU TNI pada 21 Maret 2025.
    Pada 25 Maret, giliran mahasiswa Papua merasa terancam dengan beredarnya surat dari Komando Distrik Militer 1707/Merauke yang dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Merauke untuk meminta data mahasiswa.
    Di awal surat, Kodim menjelaskan dua dasar permintaan data tersebut, yaitu program kerja bidang intelijen/pengamanan dan pertimbangan komando dan Staf Kodim 1707/Merauke.
    Ketiga, pengumuman kerja sama antara TNI dan Universitas Udayana.
    Meski perjanjian itu diteken oleh Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, dan Panglima Kodam IX/Udayana, Muhammad Zamroni, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat pada 5 Maret di Denpasar, namun informasi tersebut menjadi sorotan pada 26 Maret.
    Peristiwa keempat adalah kedatangan anggota TNI dalam diskusi bertema “Fasisme Mengancam
    Kampus
    : Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik,” di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, pada 14 April 2025.
    Laporan dari Amnesty Internasional Indonesia menyebut, anggota TNI itu menanyakan identitas pribadi para panitia diskusi secara perinci, mulai dari nama, tempat tinggal, dan jenjang semester.
    Terakhir adalah peristiwa kedatangan TNI ke kampus Universitas Indonesia, 16 April 2025.
    Beredar kabar viral di media sosial, tentara masuk kampus Universitas Indonesia (UI) saat ada kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
    Pihak rektorat UI menyatakan tidak mengundang TNI masuk area kampusnya.
    Kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, dikabarkan terpantau pada Rabu (16/4) pukul 23.00 WIB malam lalu.
    Malam itu, mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusgiwa UI.
    Pihak yang hadir adalah perwakilan BEM pelbagai kampus dan organisasi mahasiswa lain dari seluruh Indonesia. Mereka membahas isu kebangsaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Letjen TNI Berkarier Moncer Teman Seangkatan Panglima TNI Lulusan Akmil 1991

    4 Letjen TNI Berkarier Moncer Teman Seangkatan Panglima TNI Lulusan Akmil 1991

    loading…

    Empat Letnan Jenderal (Letjen) TNI berkarier moncer teman seangkatan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ini mendduuki sejumlah jabatan strategis di TNI. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Empat Letnan Jenderal (Letjen) TNI berkarier moncer teman seangkatan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menarik untuk diulas. Para Perwira Tinggi (Pati) tinggi tersebut saat ini menduduki jabatan strategis di institusi TNI.

    Di antaranya ada yang menduduki jabatan sebagai Danjen Akademi TNI, Inspektur Jenderal (Irjen) TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), dan Staf Khusus KSAD. Dari keempat Letjen TNI tersebut, beberapa di antaranya sama-sama berasal dari kesatuan Infanteri Kopassus.

    Sedangkan yang lainnya berbeda kesatuan dengan Panglima TNI. Meski demikian, keempatnya sama-sama merupakan lulusan dari Akademi Militer (Akmil) Magelang, Angkatan 1991.

    Berikut ini ulasan teman seangkatan Panglima TNI yang menyandang pangkat Letjen TNI:

    1. Letjen TNI R Sidharta Wisnu Graha

    Letjen TNI R Sidharta Wisnu Graha saat ini menjabat sebagai Danjen Akademi TNI. Dia merupakan teman seangkatan Pangima TNI Jenderal Agus Subiyanto karena sama-sama lulusan Akmil 1991 dari kecabangan Infanteri (Kopassus).

    Pengangkatan pria kelahiran Bangil, Pasuruan, Jawa Timur pada 18 Januari 1970 sebagai Danjen Akademi TNI ini berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditandatangani pada 14 Maret 2025.

    Sidharta merupakan Pati TNI AD yang memiliki karier cukup mentereng. Beberapa pendidikan militer di luar Akmil telah diselesaikannya. Antara lain Sesarcabif, Dik PARA, Dik Komando, Dik Gultor, Dik Free Fall, Dik PARA Utama, Diklapa I, Diklapa II, Seskoad, dan Sesko TNI.

    Beragam jabatan strategis juga pernah diduduki Sidharta, seperti Dansat 81 Kopassus (2012-2014), Sahli Danjen Kopassus (2014-2015), Pamen Denma Mabesad (2015-2016), dan Kasrem 174/Anim Ti Waninggap (2016-2017).

    Sidharta pertama dipercaya mengendalikan teritorial ketika diangkat menjadi Danrem 081/Dhirotsaha Jaya (2017-2018) lalu dipindah menjadi Irdam I/Bukit Barisan (2018-2020). Pada 2020, Sidharta pecah bintang atau meraih pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) saat ditunjuk menjadi Danrem 051/Wijayakarta. Tak lama kemudian, ia dimutasi menjadi Kasdam XVII/Cenderawasih (2021-2023).

    Pangkat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI atau Jenderal Bintang 2 diraih Shidarta ketika diangkat menjadi Gubernur Akmil pada 2023. Tak lama kemudian, penyandang penghargaan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya itu dimutasi menjadi Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2024. Kemudian, Staf Khusus KSAD sebelum akhirnya menjadi Danjen Akademi TNI.

    2. Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa

    Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa juga merupakan teman seangkatan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Keduanya sama-sama lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 dari kesauan Infanteri Kopassus. Saat ini, Muhammad Saleh Mustafa menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) TNI.

  • Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa malam.

    Di mana, pertunjukan ini menyoroti sejarah Presiden Pertama RI Ir. Soekarno atau Bung Karno dengan Imam Bukhari seorang ahli hadis asal Uzbekistan di puncak Perang Dingin.

    Digelar di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, pertunjukan teater seni musik turut dihadiri sejumlah menteri, anggota DPR RI hingga budayawan.

    Tampak hadir diantaranya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon; Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Lalu, Ketua DPP PDIP sekaligus putra Megawati, M. Prananda Prabowo dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

    Jajaran Ketua DPP PDIP yang terlihat hadir yakni Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, Bintang Puspayoga hingga Ronny Talapessy. Elite PDIP seperti Guntur Romli, Andika Perkasa hingga Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana.

    Adik kandung Megawati, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekanoputra juga terlihat hadir di lokasi.

    Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan sejumlah budayawan tanah air seperti Butet Kartaredjasa, terlihat turut menyaksikan pertunjukan ini.

    Pertunjukan ini juga turut di hadiri oleh perwakilan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia dan para seniman tanah air dan masyarakat.

    Ratusan penonton pun tampak antusias ingin menyaksikan pertunjukan tersebut.

    Sebelum dimulainya pertunjukan, Megawati menyempatkan berbincang ringan dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di ruang tunggu.

    Tak hanya itu, Megawati turut mengajak Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia, Oybek Eshono dan Wakil Gubernur Wilayah Samarkand, Rustam Kobilov untuk berbincang santai.

    Sekira pukul 20.15 WIB, Megawati bersama rombongan pun masuk ke dalam Gedung Kesenian Jakarta untuk menyaksikan pertunjukan teater seni musik tersebut.

    Pertunjukan teater ini dibuka dengan pertunjukan musik khas Uzbekistan dan penampilan 5 orang pemain teater yang memukau.

    Megawati tampak duduk dengan menantunya Nancy Prananda dan putranya M. Prananda Prabowo di ruang pertunjukan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 9
                    
                        Prabowo Soal UU TNI: Tidak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi
                        Nasional

    9 Prabowo Soal UU TNI: Tidak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi Nasional

    Prabowo Soal UU TNI: Tidak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    memastikan tak ada niat untuk membuat kembalinya
    dwifungsi
    lewat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (
    RUU TNI
    ).
    Hal tersebut merupakan jawaban Prabowo ketika ditanya soal cepatnya pembahasan hingga pengesahan RUU TNI oleh DPR.
    “Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat,” ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).
    Dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (
    pemred
    ) pada Minggu (6/4/2025), Prabowo menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.
    Sebab, ia menyorot pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

    “Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) satu tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya organisasi yang pemimpinnya ganti setiap tahun?” ujar Prabowo.
    “Saya sebetulnya mengatakan, ini berapa jenderal harus kita ganti sekarang? Jadi, saya mohon, kalau bisa inti dari RUU TNI sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi,” sambungnya.
    Di samping itu, ia menegaskan bahwa perwira TNI yang menduduki posisi di jabatan sipil haruslah pensiun dini.
    RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang juga membatasi jumlah kementerian/lembaga yang bisa diduduki perwira TNI.
    “Hanya ada beberapa lembaga yang diizinkan seperti intelijen, bencana alam, Basarnas, dan hakim agung itu karena ada Mahkamah Militer, dari dulu itu. Ini hanya memformalkan. Kalau dilihat semua ada reasoning-nya. Itu rakyat juga tahu kok,” ujar Prabowo.
    Diketahui,
    DPR
    telah mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025).
    Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, pengesahan RUU TNI menjadi UU tetap berpegang pada nilai dan prinsip demokrasi.
    “Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan,” kata Utut.
    Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul ”
    Sederet Respons Prabowo, dari Revisi UU TNI hingga Penindakan Korupsi (2)

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.