Xcloud.id

Tag: Andi Sumangerukka

  • Dekranasda Sultra diminta berdayakan perajin angkat industri ekraf

    Dekranasda Sultra diminta berdayakan perajin angkat industri ekraf

    ANTARA – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka meminta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), baik provinsi maupun kabupaten kota, agar memberdayakan perajin untuk mengangkat potensi industri kriya atau kerajinan Sultra di pasar nasional hingga internasional. Menurut Andi, ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kreatif. (Saharudin/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masyarakat Sambut Antusias Peluncuran Sekolah Garuda di Konawe Selatan, Harap Bisa Cetak Generasi Unggul Regional 8 Oktober 2025

    Masyarakat Sambut Antusias Peluncuran Sekolah Garuda di Konawe Selatan, Harap Bisa Cetak Generasi Unggul Regional 8 Oktober 2025

    Masyarakat Sambut Antusias Peluncuran Sekolah Garuda di Konawe Selatan, Harap Bisa Cetak Generasi Unggul
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com –
    Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambut gembira atas peluncuran Sekolah Garuda di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Rabu (8/10/2025).
    Antusiasme itu datang dari salah satunya siswa SMPN 12 Konawe Selatan, Alya Aprilia.
    Ketua OSIS SMPN 12 Konawe Selatan ini menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Sekolah Garuda tersebut.
    “Mendengar Sekolah Garuda ada di desa kami, sudah merasa senang sekali, teman-teman saya juga karena adanya SMA unggulan di tempat kami. Harapan saya semoga bisa menjadi wadah siswa-siswi berprestasi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan terus belajar membawa nama Sultra dan membawa nama Indonesia,” ungkap Alya di hadapan para tamu.
    Ia berharap SMA Garuda ini bisa menjadi wadah bagi para siswa siswi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
    Hal senada diungkapkan Sulfajriani Indah, seorang guru dari SMAN 1 Kendari.
    Ia melihat Sekolah Garuda sebagai terwujudnya mimpi panjang para pendidik.
    “Bisa wujudkan mimpi dengan hadirnya Sekolah Garuda ini membuka peluang bagi anak-anak unggul di Sultra yang berada dalam keterbatasan ekonomi untuk meraih mimpinya,” ungkapnya.
    Menurut dia, beasiswa unggul ini bisa dirasakan oleh para siswa untuk kolaborasi sehingga lahir generasi kuat.
    “Majulah Sekolah Garuda dan banggalah menjadi bagian dari Sultra,” ujarnya.
    Peluncuran Sekolah Garuda ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, dan beberapa bupati di Sultra.
    Sementara itu, Bupati Konsel, Irham Kolenggo, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada wilayahnya.
    Konawe Selatan menjadi salah satu dari empat lokasi di Indonesia yang mendapat kehormatan meluncurkan Sekolah Garuda.
    “Rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden yang telah menginisiasi sekolah unggul Garuda dan hari ini ada empat yang di-launching dan salah satunya Sultra. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang menunjuk Desa Lebo Jaya, kami berharap kepada seluruh instrumen, peluang kami untuk menangkap peluang lain dengan mendirikan SD dan SMP unggulan,” tandasnya.
    Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menekankan bahwa kehadiran Sekolah Garuda ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
    “Harus ada sekolah ini di sini, saya mohon dengan adanya keberadaan sekolah unggulan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pendidikan adalah modal dasar untuk mengubah jalan hidup kita ke depannya,” ujarnya.
    Gubernur Andi menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI untuk memberikan kesempatan dan peluang untuk bisa bersaing.
    “Dengan adanya Sekolah Garuda ini kita akan bersaing, kita bisa menciptakan ide-ide cemerlang. Mohon dukungan dari kepala daerah di kabupaten dan kota kepada anak didik kita agar bisa diterima di sekolah ini karena seleksi dilakukan oleh Pusat,” tegasnya.
    Di tempat yang sama, Wakil Pemerintah Pusat, Wamen PU Diana Kusuma Astuti, menyatakan bahwa Sekolah Garuda adalah bukti nyata perhatian Presiden terhadap pendidikan rakyat.
    “Bapak Presiden ini memang benar-benar memikirkan pendidikan untuk semua rakyatnya. Sekolah Garuda memang benar-benar disiapkan,” tegasnya.
    Menurut Wamen PU, kita membutuhkan SDM unggul yang akan membangun Indonesia, dengan adanya sekolah unggulan dan semoga mimpi-mimpi dari adik-adik dan bu guru yang menyampaikan keinginannya bisa terwujud di Sekolah Garuda ini.
    Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo berharap agar Sekolah Garuda ini membina anak-anak juga membentuk karakter untuk mencintai Indonesia dan bisa diterima di 100 Perguruan Tinggi Dunia. “Ini harapan kita dan semoga bisa tercapai,” pintanya.
    Diana menambahkan, program ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menciptakan SDM unggul demi Indonesia Unggul 2045.
    Senada itu, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa sekolah ini sebagai jembatan kesetaraan bagi generasi muda Sultra.
    “Bisa bermanfaat untuk masyarakat Sultra, kita mempunyai SDM yang unggul. Kami berharap mempunyai kesempatan yang sama bukan hanya SDM unggul tapi capai cita-citanya sekolah di luar negeri. Sekolah ini merupakan jembatan agar teman-teman bisa mencapai mimpi,” pungkasnya.
    Lokasi Sekolah Garuda ini berdiri di lahan seluas 20 hektar.
    Sebelumnya, tim dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi meninjau tiga lokasi di Sulawesi Tenggara, yaitu di Konawe Selatan, Konawe, dan Wakatobi.
    Lokasi Sekolah Garuda sebelumnya merupakan balai produksi benih tanaman perkebunan Sultra.
    Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Garuda.
    Sekolah Garuda ini menjadi program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
    Sebagai tambahan, secara keseluruhan, Sekolah Garuda di Konsel ini merupakan satu dari 20 sekolah serupa yang diharapkan akan mencetak SDM unggul untuk masa depan bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala daerah dukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional

    Kepala daerah dukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah kepala daerah kompak mendukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional bersinergi dengan Kementerian Pertanian guna meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing global.

    Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, sebanyak 29 provinsi dan 259 kabupaten menyatakan komitmen menyukseskan program strategis itu.

    Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan kesiapan daerahnya mendukung percepatan hilirisasi, khususnya komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang menjadi unggulan, dengan mengapresiasi program pemerintah tersebut.

    Sherly menekankan dukungan Maluku Utara diwujudkan melalui pemenuhan data calon petani dan calon lokasi secara by name by address yang akurat, agar program hilirisasi perkebunan berjalan tepat sasaran dan efektif.

    Menurutnya, hilirisasi penting agar komoditas unggulan tak hanya dijual mentah, tapi juga diolah menjadi produk turunan bernilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan petani, daya saing nasional, dan kontribusi devisa negara.

    “Saat ini, kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan adanya program ini, kami optimistis pengembangan bibit dan hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat,” kata Sherly.

    Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan dukungan dan kesiapan daerahnya menyukseskan program hilirisasi dan mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memastikan implementasi berjalan nyata.

    Menurut Hendrik, kesiapan kini berada di tangan pemerintah daerah, dengan Kabupaten Maluku Tengah tahun ini menjadi salah satu penerima bantuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) guna mendukung pengembangan komoditas unggulan pala.

    Ia menegaskan data penerima bantuan sudah lengkap dan siap diimplementasikan, serta memastikan akan mengawasi implementasi program agar hilirisasi berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal.

    Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah (tengah) menjawab pertanyaan awak media ditemui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga menegaskan dukungan penuh terhadap program hilirisasi perkebunan, khususnya gambir, yang diyakini dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

    Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menilai rapat koordinasi Kementerian Pertanian sangat strategis karena kebijakan hilirisasi bisa langsung diterjemahkan ke daerah dengan dukungan anggaran dan pendampingan pemerintah pusat.

    Ia menyebutkan Sulawesi Tenggara fokus pada hilirisasi tebu, mete, dan kakao, dengan berencana membangun dua pabrik tebu di Konawe Selatan senilai Rp10 triliun guna memperluas lapangan kerja.

    Andi menegaskan percepatan koordinasi lintas kementerian sangat penting agar hambatan regulasi, terutama terkait status lahan, dapat segera diselesaikan, sehingga program hilirisasi benar-benar berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi perkebunan bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif.

    “Anggaran yang kita rencanakan sebesar Rp371 triliun melibatkan BUMN dan swasta. Selain itu, dana KUR disiapkan Rp189 triliun,“ kata Amran.

    Kementerian Pertanian pada 2025 memperoleh ABT Rp9,9 triliun untuk pengembangan hilirisasi perkebunan, menyediakan benih gratis 800 ribu hektare yang diproyeksikan membuka lapangan kerja bagi 1,6 juta orang.

    Amran menyebut langkah ini terobosan besar yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo.

    Ia menyebut program ini akan berjalan cepat melalui sinergi pemerintah pusat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan dukungan nyata dari gubernur dan bupati.

    “Dalam tiga tahun kita melakukan akselerasi untuk merealisasikan target yang diberikan Bapak Presiden. Dengan demikian, masalah pangan bisa kita atasi, pangan nasional semakin terjaga, bahkan kita bisa memperkuat ketahanan pangan dan mendorong ekspor perkebunan untuk mendominasi pasar internasional,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Jafar M Sidik
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari “Middle Income Trap”
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari
    middle income trap
    (jebakan pendapatan menengah).
    Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
    Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun. 
    “Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara,
    northern hemisphere
    (belahan bumi utara), maupun di selatan,
    southern hemisphere
    , belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan,” katanya dalam siaran pers. 
    Namun, kata Tito, Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa bercocok tanam dalam 12 bulan. 
    Tak hanya iklim bersahabat, ia menyebut Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, mulai dari ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur. 
    Potensi tersebut menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.
    “
    Nah
    , jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” ungkap Tito.
    Ia menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah. 
    Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
    “Tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik,
    chip
    , dan lain-lain.
    Nah
    , saya mengatakan
    yes or not. Agree and disagree
    ,” tegas Tito.
    Dia mencontohkan, Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi. 
    Model tersebut, kata Tito, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
    Lebih jauh, dia menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. 
    Presiden, kata Tito, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
    Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor. 
    Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar tindakan normatif.
    “Dengan anggaran yang ada, kami ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya,” imbuh Tito. 
    Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal alam yang besar. Tugas pemerintah adalah meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lainnya. 
    Dalam rakor itu, Tito turut menyaksikan penandatanganan
    memorandum of understanding
    (MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi. 
    Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan.

    Kendari (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meminta daerah-daerah di Indonesia untuk membentuk dinas ekraf guna mengembangkan potensi daerah, khususnya di bidang ekonomi kreatif.

    Teuku Riefky Harsya saat ditemui di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu, mengatakan bahwa dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait panduan untuk penguatan kelembagaan ekraf di daerah.

    “Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025, di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra.

    Dia menyebutkan pembentukan dinas ekraf tersebut tidak hanya untuk membantu perkembangan industri kreatif, tetapi juga apabila industri kreatif di daerah dianggap bisa membuka lapangan kerja, investasi, hingga berdampak pada peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB.

    “Dan membantu visi kepala daerah tersebut, di situ tentu ada will, ada niat untuk pembentukan dinas ekraf di daerah masing-masing,” ujarnya pula.

    Teuku Riefky juga sepakat dengan pendapat dari Mendagri Tito Karnavian jika pembentukan dinas ekraf harus melihat kondisi keuangan dan kesiapan dari daerah tersebut. Sehingga, pihaknya telah menyiapkan mekanisme dengan dua opsi, yakni pembentukan dinas ekraf sendiri atau dinas ekraf gabungan dengan beberapa dinas lainnya.

    “Misalnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif, dan seterusnya,” ujar Teuku Riefky.

    Dia menjelaskan pascadikeluarkan SKB tersebut, pada semester kedua tahun 2024 ini telah banyak para kepala daerah yang tengah menyiapkan peraturan daerah (perda) dan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) terkait ekraf.

    Berdasarkan data, untuk pemerintah provinsi di Indonesia telah dilakukan pendampingan oleh Kementerian Ekraf sebanyak 20 daerah. Sedangkan delapan provinsi sudah mempunyai dinas ekraf.

    “Yang sudah ada akan menjadi 28 atau 75 persen dari jumlah provinsi di Indonesia,” katanya pula.

    Kemudian untuk pemerintah kabupaten/kota, saat ini telah terdapat sekitar 70-an daerah yang telah dilakukan pendampingan untuk membentuk dinas ekraf gabungan.

    Teuku Riefky menambahkan, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra saat ini pihaknya masih mendiskusikan bersama dengan Gubernur Andi Sumangerukka terkait pembentukan atau gabungan dinas ekraf.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4.481 Napi di Sultra Dapat Remisi Kemerdekaan ke-80 RI, 34 Orang Langsung Bebas Regional 18 Agustus 2025

    4.481 Napi di Sultra Dapat Remisi Kemerdekaan ke-80 RI, 34 Orang Langsung Bebas Regional 18 Agustus 2025

    4.481 Napi di Sultra Dapat Remisi Kemerdekaan ke-80 RI, 34 Orang Langsung Bebas
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com –
    Sebanyak 4.481 narapidana atau warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi umum dan remisi dasawarsa pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI). Sebanyak 34 di antaranya langsung bebas.
    Surat keputusan (SK) remisi itu diserahkan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka kepada perwakilan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Kendari pada Minggu (17/8/2025).
    Gubernur Sultra mengatakan bahwa dengan adanya program remisi yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini bisa menjadi pemicu bagi mereka yang tengah menjalani masa pidana untuk introspeksi diri dari apa yang telah dilakukannya.
    “Remisi adalah bentuk apresiasi bagi mereka yang telah sungguh-sungguh mengikuti program pembinaan. Kita berharap mereka bisa lebih baik lagi dengan menyadari semua kesalahan-kesalahan mereka yang lalu,” ungkap Andi Sumangerukka.
    Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sultra, Sulardi, menerangkan bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Provinsi Sultra, total ada 2.142 warga binaan yang menerima Remisi Umum dan 2.339 narapidana menerima Remisi Dasawarsa pada Hari Kemerdekaan ke-80 Republik tahun 2025 ini.
    Dia mengatakan bahwa pemberian remisi ini adalah bukti keberhasilan program pembinaan.
    “Ini membuktikan bahwa warga binaan yang mendapatkan remisi adalah mereka yang taat aturan, berkelakuan baik, dan menunjukkan kesungguhan dalam memperbaiki diri,” jelas Sulardi.
    Ia menjelaskan bahwa Remisi Dasawarsa adalah momen langka dan bersejarah yang menjadi pengingat bagi warga binaan bahwa setiap usaha untuk memperbaiki diri akan mendapat penghargaan dari negara.
    Sulardi menerangkan bahwa Remisi Dasawarsa adalah pengurangan masa pidana khusus yang diberikan setiap sepuluh tahun sekali, dengan besaran 1/12 dari masa pidana atau maksimal 3 bulan.
    “Ini bukan sekadar berkurangnya masa tahanan, tetapi juga menjadi dorongan semangat untuk terus berubah. Saya berharap setelah bebas nanti bisa hidup lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga serta masyarakat,” ujarnya.
    Sulardi menegaskan bahwa ribuan warga binaan tersebut berasal dari berbagai golongan tindak pidana, meliputi pidana umum, narkotika, dan korupsi.
    Ia menambahkan, 34 warga binaan yang mendapat remisi bebas ini setelah divonis bersalah dari berbagai kasus meliputi kasus pencurian, penganiayaan, asusila, narkotika, dan korupsi.
    Sementara itu, Lisnawati (21), penghuni Lapas Perempuan Kendari yang mendapat remisi bebas, mengungkapkan rasa syukur dan tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya.
    Ia tersangkut kasus penggelapan motor milik suaminya.
    Ia mendiami Lapas Perempuan selama 26 bulan sesuai putusan pengadilan negeri Raha.
    “Bahagia dan bersyukur tentunya. Saya berharap setelah bebas nanti bisa hidup lebih baik, dan bermanfaat bagi keluarga serta masyarakat,” terangnya.
    Sebelumnya, Lisnawati mengaku kerap mengalami kekerasan dari mantan suaminya namun belum sempat melaporkan ke kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 5 Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Tersangka Korupsi Nasional

    9 5 Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Tersangka Korupsi Nasional

    5 Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Tersangka Korupsi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra).
    Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya usai serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra), Jakarta, dan Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Kamis (7/8/2025).
    Di antaranya, Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.
    “Menetapkan lima orang tersangka sebagai berikut: ABZ (Bupati Kolaka Timur Abdul Azis), ALH (Andi Lukman Hakim), AGD (Ageng Dermanto), DK (Deddy Karnady), AR (Arif Rahman),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Sabtu (9/8/2025).
    Bupati Kolaka Abdul Azis, Andi Lukman Hakim, dan Ageng Dermanto selaku tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Sementara itu, para tersangka pemberi suap, yakni Deddy Karnady dan Arif Rahman, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Proyek Peningkatan RSUD Kolaka Timur dari Tipe C ke B senilai Rp126,3 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.
    Kasus ini bermula pada Desember 2024, ketika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengundang lima konsultan perencana untuk membahas Basic Design RSUD. Proyek ini ditangani oleh Nugroho Budiharto.
    Sebulan kemudian, yakni pada Januari 2025, berlangsung pertemuan antara Pemkab Kolaka Timur dan Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang.
    Dalam pertemuan ini, Ageng Dermanto selaku PPK diduga memberikan uang kepada Andi Lukman Hakim, pejabat Kemenkes.
    Tak lama setelah itu, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis bersama sejumlah pejabat daerah berangkat ke Jakarta.
    Mereka diduga mengatur agar PT PCP memenangkan lelang proyek RSUD Kolaka Timur yang sudah diumumkan di laman LPSE.
    “Pada Maret 2025, Ageng Dermanto selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan PT PCP senilai Rp 126,3 miliar,” kata Asep.
    Pada April, Ageng memberikan Rp 30 juta kepada Andi Lukman di Bogor.
    Lalu pada periode Mei-Juni, PT PCP melalui Deddy Karnady juga menarik dana Rp 2,09 miliar, lalu menyerahkan Rp 500 juta kepada Ageng di lokasi proyek.
    Lalu Abdul Azis dan Ageng meminta
    commitment fee
    sebesar 8 persen kepada PT PCP. “Saudara ABZ dengan saudara AGD mintanya 8 persen. Yaitu kira-kira sekitar Rp9 miliar lah,” kata Asep.
    Selanjutnya, pada Agustus 2025, Deddy Karnady melakukan penarikan cek Rp1,6 miliar dan diserahkan kepada Ageng.
    Uang tersebut oleh Ageng diserahkan kepada Yasin selaku staf dari Abdul Azis.
    “Penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh Sdr. ABZ (Abdul Azis) yang di antaranya untuk membeli kebutuhan Sdr. ABZ,” ujarnya.
    Asep menyebut Deddy Karnady juga melakukan penarikan tunai sebesar Rp200 juta yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng.
    Selain itu, PT PCP juga melakukan penarikan cek sebesar Rp3,3 miliar.
    “Tim KPK kemudian menangkap Sdr. AGD (Ageng Dermanto) dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 200 juta yang diterimanya sebagai kompensasi atau bagian dari
    commitment fee
    sebesar 8 persen atau sekitar Rp9 miliar, dari nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp126,3 miliar,” ujar Asep.
    Abdul Azis menjadi kepala daerah pertama hasil pilkada 2024 yang menjadi tersangka korupsi.
    Diketahui, Abdul Azis baru menjabat lima bulan sejak dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.
    Abdul Azis memenangkan pilkada bersama pasangannya, Yosep Sahaka.
    Keduanya diusung dan didukung oleh NasDem, PAN, dan PBB.
    Selain itu, Abdul Azis merupakan salah satu bupati yang mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah.
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah berkoordinasi dengan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka terkait kasus hukum yang menjerat Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.
    Wakil Bupati Kolaka Timur, Yosep Sahaka, dimungkinkan bakal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kolaka.
    “Kalau yang bersangkutan langsung ditahan, Wakil Bupati (akan jadi Plt) akan dikeluarkan surat dari Gubernur, dan dari saya juga akan menyampaikan untuk wakilnya menjadi Plt,” tuturnya.
    Tito mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku.

    Dia juga menyampaikan, Kemendagri telah melakukan pencegahan terkait praktik korupsi di pemerintahan daerah.
    “Saya kira sudah berkali-kali dalam banyak sekali sudah, apa namanya itu, langkah-langkah untuk pencegahan yang dilakukan, termasuk di antaranya kegiatan-kegiatan penjelasan, pengarahan, membuat sistem monitoring center bersama KPK dilakukan,” ucapnya.
    “Tapi kadang-kadang saja ada oknum yang, oknum dalam petik ya, yang melakukan pelanggaran,” tandasnya.
    Dilansir dari laman Kabupaten Kolaka Timur, Abdul Azis lahir pada 5 Januari 1986 di Kabupaten Enrekang, Sulsel. Ia merupakan lulusan Diktukba Polri SPN Batua pada 2004.
    Abdul Azis adalah mantan anggota kepolisian dengan pangkat terakhirnya adalah Aipda atau Ajun Inspektur Polisi Dua.
    Abdul Azis juga mengenyam pendidikan S1 di Universitas Sulawesi Tenggara dan lulus pada 2016. Di universitas yang sama, ia juga mengambil S2 dan lulus pada 2023.
    Sebelum menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur untuk periode 2024-2029, ia merupakan Wakil Bupati Kolaka Timur pada 24 Agustus 2022 hingga 27 November 2023.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK per 28 Maret 2024, total kekayaannya sebesar Rp 7.217.149.804.
    Aset terbesar ada di tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 5,9 miliar. Tanahnya tersebar di Kota Kendari dan Kota Mamuju.
    Abdul Azis memiliki aset kendaraan senilai Rp 900 jutaan, terdiri dari mobil Toyota Hilux (Rp 400.000.000), mobil Toyota Venturer (Rp 400.000.000), motor KTM 85 SX (Rp 101.000.000), dan motor Yamaha BJ8 (Rp 13.000.000).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri mulai siapkan plt Bupati Kolaka Timur setelah bupati kena OTT

    Mendagri mulai siapkan plt Bupati Kolaka Timur setelah bupati kena OTT

    Saya sudah koordinasi dengan Pak Gubernur (Sulawesi Tenggara) Pak Andi untuk segera (menyiapkan) kalau memang nanti ditahan atau tidak

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mulai berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka untuk menyiapkan pelaksana tugas (plt) Bupati Kolaka Timur.

    Mendagri Tito menyampaikan ini usai Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat, menyikapi Bupati Abdul Azis yang terkena operasi tangkap tangan KPK.

    “Saya sudah koordinasi dengan Pak Gubernur (Sulawesi Tenggara) Pak Andi untuk segera (menyiapkan) kalau memang nanti ditahan atau tidak,” kata dia.

    “Kalau tidak ditahan yang bersangkutan tetap bekerja, tapi kalau ditahan, akan dikeluarkan surat dari gubernur dan dari saya juga akan menyampaikan agar wakilnya menjadi plt,” sambung Tito Karnavian.

    Hingga saat ini Mendagri mengatakan masih ingin melihat proses hukum yang berjalan, namun dipastikan jika Bupati Kolaka Timur dinyatakan bersalah maka Yosep Sahaka akan menggantikan posisinya.

    Terhadap OTT KPK yang menjerat Abdul Azis, Tito mengaku sudah memonitor bergulirnya kasus ini.

    Jika ditemukan bersalah, ia menyayangkan artinya masih terdapat kepala daerah yang melakukan pelanggaran padahal berulang kali dalam setiap kesempatan Kemendagri sudah memberikan pengarahan.

    “Sudah berkali-kali dalam banyak kesempatan sudah, langkah-langkah pencegahan sudah kita lakukan termasuk diantaranya kegiatan-kegiatan penjelasan, pengarahan, pembuatan sistem monitoring center bersama KPN, tapi kadang-kadang ada saja oknum yang melakukan pelanggaran ujarnya.

    Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sendiri ditangkap KPK usai mengikuti Rakernas NasDem di Makassar.

    Pada pukul 16.23 WIB sore tadi, bupati yang diusut berkaitan dengan kasus dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sakit itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Berdasarkan laporan pewarta di lapangan, Abdul Azis turun dari mobil berwarna hitam dengan wajah yang tertutup masker hitam dengan topi putih sambil membawa koper berwarna hitam.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Besar Terjang Kendari, Ratusan Orang Terpaksa Mengungsi Regional 29 Juni 2025

    Banjir Besar Terjang Kendari, Ratusan Orang Terpaksa Mengungsi Regional 29 Juni 2025

    Banjir Besar Terjang Kendari, Ratusan Orang Terpaksa Mengungsi
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com
    – Ratusan warga di Jalan H Lamuse,
    Kelurahan Lepo-Lepo
    , Kecamatan Baruga, Kota Kendari,
    Sulawesi Tenggara
    (Sultra), terpaksa mengungsi setelah banjir setinggi leher orang dewasa merendam rumah mereka, Minggu (29/6/2025).
    Ketua RT 12 RW 6 Kelurahan Lepo-Lepo yang juga korban banjir, Sarman, menuturkan bahwa banjir kali ini merupakan banjir terbesar dalam lima tahun terakhir.
    Ia mengungkapkan wilayah tempat tinggalnya merupakan langganan banjir.
    “Memang ini lokasi banjir setiap tahun, tetapi selalu cepat surut. Baru kali ini banjir besar lagi,” ungkap Sarman di tenda pengungsiannya, Minggu (29/6/2025).
    Ia mengatakan, banjir terjadi akibat luapan
    Sungai Wanggu
    menyusul hujan deras yang menguyur Kota Kendari selama beberapa hari ini.
    Sarman menyampaikan warganya telah menerima bantuan berupa matras dan dapur umum dari pemerintah daerah dan PMI.
    Namun, warga masih menunggu obat-obatan yang belum didistribusikan.
    ”
    Bantuan sosial
    sudah kami terima, hanya obat-obatan ini kami masih butuh karena banjir ini bikin gatal-gatal kulit,” katanya.
    Sementara itu, Dinas Sosial mencatat ada 172 kepala keluarga yang terdampak banjir di Jalan H Lamuse, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
    Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sultra, Wawan Arianto, mengatakan bahwa jumlah jiwa yang berhasil didata pada Sabtu (28/6/2025) sebanyak 103 kepala keluarga atau 402 jiwa.
    “Kemudian ada tambahan hari ini 69 KK, jadi total mencapai 172 KK. Jumlah jiwanya masih sementara dihitung,” ungkap Wawan, Minggu (29/6/2025).
    Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kota Kendari telah mendirikan tenda di Jalan H Lamuse, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
    Selain itu, lanjut Wawan, beberapa kebutuhan mendesak untuk warga terdampak banjir sudah didistribusikan.
    Di antaranya adalah makanan siap saji, air bersih, kasur lipat, family kit, termasuk dapur umum.
    Kepala Dinsos Kendari, Sudirham, mengatakan pihaknya telah menghubungi Dinas Kesehatan dan akan segera mendirikan posko khusus.
    Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) langsung meninjau ratusan rumah warga yang terendam banjir dengan menggunakan perahu karet milik Basarnas Kendari.
    Gubernur Andi juga mengecek tenda-tenda pengungsi dan tenda logistik.
    Dia mengatakan banjir ini disebabkan oleh meluapnya air Sungai Wanggu.
    “Ternyata sungai ini terakhir meluap tahun 2019, berarti tidak tiap tahun. Setelah kami pelajari di situ ternyata tanggulnya,” ungkap Gubernur kepada wartawan usai meninjau lokasi banjir.
    Gubernur Sultra mengatakan, solusi untuk mengatasi banjir adalah pembangunan tanggul di dekat Sungai Wanggu.
    Tanggul dibuat lebih tinggi untuk menahan air.
    Menurut dia, pada umumnya warga tidak bersedia untuk direlokasi seperti sebelumnya sudah pernah ditawari pemerintah.
    “Mereka (warga) tidak bersedia karena sudah pernah ditawari untuk relokasi, enggak ada yang mau,” ujarnya.
    Sementara untuk pembangunan tanggul, Gubernur Sultra menegaskan harus segera dilakukan dan ia akan membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
    “Akan kami carikan dananya, saya akan bantu Pemkot Kendari untuk menyelesaikan ini,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Ribka mengatakan bahwa penyusunan RTRW itu sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam mendukung implementasi gerakan Satu Data Indonesia.

    “Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, (di tingkat) provinsi maupun kabupaten/kota, (dan) batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional. Jadi, kita sudah mulai kerjakan,” kata Ribka saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2026 di Kota Baubau, Sultra, Senin.

    Dia menjelaskan penyelesaian RTRW yang komprehensif akan membantu daerah dalam mengatur pemanfaatan ruang, pengembangan potensi wisata, serta menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

    “Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk misalnya wisata, pembangunan, dan seterusnya. RTRW harus diselesaikan,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penyusunan RTRW, Ribka mendorong Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menjalin sinergi lintas sektor, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra, dengan pemerintah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga terkait.

    Wamendagri juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam penyelesaian RTRW secara nasional pada tahun ini.

    “Tahun ini kita di Kementerian Dalam Negeri sudah komitmen untuk akan selesaikan RTRW,” tegas Ribka.

    Pada kesempatan itu, Ribka juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi yang mampu menarik minat investasi dari sektor swasta.

    Menurutnya, peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

    “Sehingga sangat diharapkan adanya inovasi daerah, kita meningkatkan PAD daerah, supaya bisa memberikan kekuatan pada fiskal daerah, ini yang sangat penting,” ujarnya.

    Selain membahas tentang PAD, Ribka mengingatkan agar penyusunan RKPD dan kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap program tersebut dapat segera disosialisasikan ke seluruh kepala daerah di Sultra.

    “Intisarinya sudah disimpulkan yang disebut dengan hari ini, kita tahu, kita kenal dikemas dengan Astacita,” tuturnya.

    Dia juga berharap dengan sinerginya penyusunan RTRW dan RKPD, Sultra lebih siap dalam menjawab tantangan pembangunan serta dapat mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.

    Kegiatan musrenbang itu dihadiri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra La Ode Tariala, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sultra.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025