Xcloud.id

Tag: Andi Sudirman

  • MQK Internasional Perdana Digelar di Sulsel, 10 Negara Bertanding Kaji Kitab Kuning

    MQK Internasional Perdana Digelar di Sulsel, 10 Negara Bertanding Kaji Kitab Kuning

    Liputan6.com, Jakarta Musabaqah Qiraatil Kutun Nasional ke 8 dan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Internasional perdana resmi dibuka di Pesantren As’adiyah, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Ajang internasional pertama yang memperlombakan pembacaan dan pengkajian kitab kuning ini diikuti peserta dari 10 negara. Yakni Myanmar, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Timor Leste, Kamboja, dan Indonesia. 

    Pembukaan berlangsung di Kampus III Pesantren As’adiyah Macanang. Hadir Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar, Sekjen Kemenag RI Prof Kamaruddin Amin, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, para Dirjen Kemenag RI, Kepala Kanwil, hingga Kakanwil Kemenag se-Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Pesantren As’adiyah, Prof Kamaluddin Abunawas, menyampaikan rasa bangga karena As’adiyah dipercaya sebagai tuan rumah MQK Nasional VIII sekaligus MQK Internasional I.

    “Pesantren As’adiyah membina pendidikan dari dasar hingga menengah dan memiliki 454 cabang di seluruh Indonesia, bahkan sampai Malaysia. Karena itu kami layak menjadi tuan rumah acara berskala internasional,” ujar Prof Kamaluddin.

  • Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari “Middle Income Trap”
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari
    middle income trap
    (jebakan pendapatan menengah).
    Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
    Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun. 
    “Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara,
    northern hemisphere
    (belahan bumi utara), maupun di selatan,
    southern hemisphere
    , belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan,” katanya dalam siaran pers. 
    Namun, kata Tito, Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa bercocok tanam dalam 12 bulan. 
    Tak hanya iklim bersahabat, ia menyebut Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, mulai dari ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur. 
    Potensi tersebut menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.
    “
    Nah
    , jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” ungkap Tito.
    Ia menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah. 
    Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
    “Tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik,
    chip
    , dan lain-lain.
    Nah
    , saya mengatakan
    yes or not. Agree and disagree
    ,” tegas Tito.
    Dia mencontohkan, Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi. 
    Model tersebut, kata Tito, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
    Lebih jauh, dia menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. 
    Presiden, kata Tito, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
    Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor. 
    Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar tindakan normatif.
    “Dengan anggaran yang ada, kami ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya,” imbuh Tito. 
    Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal alam yang besar. Tugas pemerintah adalah meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lainnya. 
    Dalam rakor itu, Tito turut menyaksikan penandatanganan
    memorandum of understanding
    (MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi. 
    Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah Makassar 12 September 2025

    Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah Makassar 12 September 2025

    Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah
    Editor
    MAKASSAR, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memprioritaskan deteksi intelijen.
    Langkah ini bertujuan untuk membaca dan mencegah secara dini potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayah masing-masing.
    Arahan tersebut disampaikan Tito Karnavian di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi Selatan dalam sebuah pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, pada Kamis (11/9/2025).
    Menurut Tito, pendekatan proaktif melalui deteksi intelijen jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus melakukan penanganan setelah sebuah insiden atau konflik sosial terlanjur pecah.
    “Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi, kemudian kalau sudah terjadi ya kayak kemarin, cepat bisa diatasi,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (12/9/2025).
    Mantan Kapolri tersebut menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan program pembangunan di daerah.
    Tanpa adanya keamanan yang terjamin, agenda-agenda penting seperti pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan sulit berjalan sesuai harapan.
    Ia mengingatkan bahwa jika pembangunan terhambat akibat gangguan keamanan, masyarakatlah yang pada akhirnya akan menanggung dampaknya.
    “Kalau pembangunan enggak berjalan, otomatis masyarakat juga akan susah. Karena nanti angka kemiskinan akan bertambah dan lain-lain. Jadi mari kita jaga sama-sama stabilitas keamanan,” tegasnya.
    Selain deteksi intelijen, Mendagri juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan antara Pemda dan jajaran Forkopimda.
    Upaya pencegahan juga harus didukung dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat serta menjalankan program yang berpihak kepada rakyat, seperti pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja.
    Arahan ini diberikan dalam forum yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran Forkopimda Sulsel, serta seluruh bupati dan wali kota di provinsi tersebut.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito pun meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) seperti Pos Ronda.
    Instruksi ini diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota.
    Mendagri menilai, Siskamling merupakan metode pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang ampuh karena berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat negara. 
    “Meskipun tugas negara tentu menjaga keamanan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), tapi Kamtibmas itu tanggung jawab kita semua,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Yusril Ihza Mahendra Akui Ditugaskan Khusus Prabowo ke Sulsel

    Menko Yusril Ihza Mahendra Akui Ditugaskan Khusus Prabowo ke Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menemui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur, Makassar, Rabu (10/9/2025).

    Pertemuan itu berlangsung tertutup. Agenda utamanya membahas langkah hukum pasca aksi demonstrasi yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu.

    Yusril menyampaikan bahwa kedatangannya ke Makassar merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Ia akan menemui tersangka kasus perusakan dan pembakaran gedung DPRD Kota Makassar serta DPRD Sulsel di ruang tahanan Polda Sulsel.

    Diketahui, pengrusakan di DPRD Makassar menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

    “Jadi kami melaksanakan tugas dari yang diperintahkan Pak Presiden khususnya di bidang saya, bidang hukum HAM, imigrasi dan kemasyarakat dan memastikan semua itu sudah on the track,” ujar Yusril.

    Ia menegaskan telah menerima laporan jumlah tahanan terkait kerusuhan tersebut yang berlangsung anarkis, dan memastikan akan sesuai dengan hukum dan perlindungan HAM

    “Sekarang ini ada 42 orang yang ditahan dan sedang diproses hukum 40 ada di Makassar dan ada 2 orang di Palopo, kami ingin pastikan langkah hukum ditempuh sesuai dengan hukum berlaku dan sesuai perlindungan HAM,” jelasnya.

    Bahkan, Yusril itu juga menaruh perhatian khusus pada keberadaan pelajar yang ikut diamankan. Ia berencana meninjau langsung para tahanan di Polda Sulsel.

    “Harus dipercepat prosesnya dan dikembalikan ke orangtuanya. Kalau di Makassar, tunggu dulu saya nanti akan ke Polda untuk membahas masalah ini nanti kita ada press conference yang kedua sudah saya dari Polda, jadi lebih jelas tentang mereka yang ditahan,” jelasnya.

  • Respons Polda Sulsel Usai Digugat Rp800 Miliar Buntut Kerusuhan di Makassar

    Respons Polda Sulsel Usai Digugat Rp800 Miliar Buntut Kerusuhan di Makassar

    Sebagai informasi, pantauan Liputan6.com, aparat kepolisian berseragam lengkap tak terlihat sama sekali di lokasi kerusuhan. Padahal, kerusuhan itu berlangsung berjam-jam, dari Jumat malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Padahal, awalnya suasana di Makassar masih berjalan damai. Aksi solidaritas atas tewasnya Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas mobil baracuda Brimob Polri, digelar di sejumlah titik sejak Jumat siang. Massa berkumpul di depan kampus Unhas, UMI, Unibos, UNM, Unismuh, dan beberapa lokasi lainnya.

    Namun, situasi berubah drastis ketika malam menjelang. Sekitar pukul 20.30 Wita, sekelompok massa misterius membakar Pos Polantas di pertigaan Jalan AP Pettarani–Jalan Sultan Alauddin.

    Tak berhenti di situ, amukan massa menjalar cepat. Dalam waktu nyaris bersamaan, Kantor DPRD Kota Makassar digeruduk. Pagar dirusak, enam motor diseret ke jalan lalu dibakar. Api membubung tinggi, menandai awal dari malam penuh teror.

    Kerusuhan terus meluas. Sejumlah orang melakukan penjarahan, puluhan mobil di area DPRD dibakar, bahkan bom molotov dilempar ke dalam gedung. Api pun melalap seluruh bangunan DPRD Kota Makassar sekitar pukul 22.50 Wita.

    Belum reda, titik panas lain kembali muncul. Di kawasan Fly Over Makassar, dua mobil dibakar di area Kejati Sulsel. Sekitar pukul 23.30 Wita, giliran Pos Polantas di bawah Fly Over ikut dilalap api.

    Gelombang kerusuhan semakin tak terkendali. Massa bergerak ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, merusak pagar utama, lalu membakar gedung tersebut hingga api berkobar hebat pada Sabtu (30/8/2025) pukul 00.30 Wita.

    Tak lama kemudian Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan pihak TNI turun tangan meredam aksi massa. Secara berangsur massa pun bubar.

    Sejumlah mahasiswa di Makassar gelar aksi demo Indonesia Gelap. Dalam aksinya tersebut para mahasiswa yang kesal karena tak kunjung ditemui anggota DPRD menendang dan melempari batu pintu gerbang masuk gedung DPRD.

  • Gubernur Sulsel ajukan Rp233 miliar untuk perbaikan gedung DPRD

    Gubernur Sulsel ajukan Rp233 miliar untuk perbaikan gedung DPRD

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan perbaikan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel yang terbakar akibat insiden unjuk rasa, kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada Senin (8/9), menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran perbaikan sebesar Rp233 miliar dan saat ini masih menunggu tanggapan dari Kementerian PU terkait pengajuan tersebut. (Shintia Aryanti Krisna/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPRD Sulsel berkantor sementara di gedung Dinas BMBK

    Anggota DPRD Sulsel berkantor sementara di gedung Dinas BMBK

    Makassar (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akan menggunakan gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) Sulsel, untuk berkantor sementara mulai Senin (8/9).

    “Dari beberapa kantor yang dikunjungi, paling representatif kantor PU di Jalan Andi Pangeran Pettarani ​​. Maka kita pinjam untuk sementara, mungkin tiga bulan pertama, dan kalau renovasi kantor belum selesai, dilanjutkan tiga bulan lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo saat dikonfirmasi di Makassar, Minggu.

    Menurutnya, sebanyak 84 anggota dewan harus bekerja dan mau tidak mau membutuhkan kantor sementara usai Kantor DPRD Sulsel dibakar massa. Dari beberapa kantor yang disurvei, paling tepat kantor BMBK selain lebih representatif juga memiliki banyak ruangan.

    Di kawasan kompleks perkantoran tersebut, ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas BMBK, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR).

    Ia menegaskan, Gedung BMBK akhirnya dipilih berkantor sementara waktu, dan kini sedang dibenahi demi efisiensi anggaran. Sebab, anggaran fiskal untuk Sulsel kecil, dan tidak sewa hotel. Karena dikhawatirkan dapat menyulut sorotan bila memaksakan menyewa hotel untuk digunakan rapat.

    Penggunaan kantor dinas itu berkantor sementara, setelah hasil rapat koordinasi serta persetujuan gubernur. Keputusan ini diambil agar tidak menghambat pekerjaan, mengingat pembahasan anggaran APBD Perubahan 2025 harus segera disahkan dan dilanjutkan pembahasan APBD Pokok 2026.

    Suasana persiapan ruangan untuk digunakan rapat paripurna DPRD Provinsi Sulsel di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) milik Pemerintah Provinsi, Jalan Andi Pangeran Pettarani ​​​​​, Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA/M Darwin)

    Wakil Ketua DPRD itu juga membenarkan jika Kantor BMBK itu mulai ditempati pada Senin (8/9) untuk memulai aktivitas serta melaksanakan Rapat Paripurna perdana setelah Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo dibakar massa pada Sabtu (30/8) dini hari.

    “Rencana Rapat Paripurna dijadwalkan hari Senin besok. Informasinya ruangan sementara dibenahi. Kami tidak ingin membuang-buang waktu, karena program Pemprov harus jalan dan ini kepentingan rakyat wajib dikedepankan,” katanya menjelaskan.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya Yasir Machmud bahwa agenda kedewanan harus tetap berjalan. Tidak ada alasan anggota dewan tidak bekerja, karena masih banyak agenda rapat pembahasan anggaran bersama OPD.

    Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya menyampaikan, usulan pembangunan maupun renovasi bangunan DPRD setelah dibakar massa pendemo anarkis telah diajukan ke pemerintah pusat melalui surat setelah dilaksanakan penilaian perhitungan anggaran.

    “Kita sudah mengajukan surat, sudah ada standar form dikasih dari kementerian. Untuk, anggarannya kita ajukan sudah dihitung, itu sekitar Rp233 miliar dari provinsi ke pemerintah pusat,” ujarnya.

    Usulan pengajuan anggaran perbaikan bangunan Kantor DPRD Sulsel senilai Rp233 miliar tersebut sudah diisi sesuai formulir dari Kementerian Prasarana Umum sudah dikirim agar ditindaklanjuti.

    Terkait dengan Kantor DPRD Kota Makassar yang turut dibakar massa, dari data BPBD hasil perhitungan kerugian sebesar Rp253,4 miliar. Jumlah total diperkirakan menghampiri Rp500 miliar.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Nurul Hayat
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Memotret Unjuk Rasa di Seluruh Indonesia: Jejak Aksi dan Situasi yang Terekam – Page 3

    Memotret Unjuk Rasa di Seluruh Indonesia: Jejak Aksi dan Situasi yang Terekam – Page 3

    Di Makassar, demo juga berujung ricuh. Pos pol di bawah jembatan layang Makassar. Api juga terlihat berkobar di Gedung DPRD Makassar dibakar. Peristiwa ini membuat korban berjatuhan.

    Korban akibat kerusuhan hingga pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar yang terjadi pada Jumat (29/8/2025) malam bertambah. Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal mengatakan, jumlah korban meninggal dunia menjadi tiga orang.

    “Ada tiga orang,” kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Dahyal menjelaskan, korban kebakaran pertama adalah Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Syaiful, di mana dia hadir untuk rapat paripurna menggantikan posisi Camat Ujung Tanah, Amanda Syahwaldi. Korban lainnya merupakan seorang anggota Satpol PP yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Dan, satu korban lain ditemukan saat proses pemadapan api oleh personel dinas pemadam kebakaran, di mana mengevakuasi seorang wanita yang sudah dalam kondisi tak bernyawa.

    “Satu mayat terjebak, perempuan atas nama Sarina, staf pendamping anggota dewan Andi Tendri Uji. Satu (anggota) Satpol PP dan Kasi Kesra (Kecamatan) Ujung Tanah,” ungkap Dahyal.

    Api berhasil dipadamkan petugas. Tetapi sesaat setelahnya, sejumlah orang malah menjarah di gedung wakil rakyat itu.

    Barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari puing-puing bangunan diangkut, mulai dari mesin hingga peralatan elektronik yang tersisa. Tak hanya itu, beberapa kendaraan yang terbakar di sekitar lokasi ikut menjadi sasaran. Warga mempreteli bagian-bagian mobil yang hangus, seperti ban, velg, hingga onderdil lain yang masih dianggap bernilai. Mobil di komplek Kejati Sulsel juga ikut dibakar.

    Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, turun langsung menemui massa aksi di Jalan Urip Sumohardjo, Jumat (29/8/2025) malam. Dia mengimbau seluruh warga agar tetap menahan diri serta mengutamakan ketertiban dan keamanan bersama. Ia menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas setiap wilayah masing-masing.

  • Bendera One Piece Berkibar di Tengah Demo Penolakan Kenaikan PBB 300% di Bone

    Bendera One Piece Berkibar di Tengah Demo Penolakan Kenaikan PBB 300% di Bone

    Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 300 persen di Kabupaten Bone, sehingga masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi protes.

    Menurutnya, persoalan ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Pada prinsipnya, ini masih kita koordinasikan dengan Kemendagri karena memang ada juga temuan dari BPK. Selama ini banyak tanah yang dipajaki hanya sebatas tanah, padahal di atasnya sudah berdiri rumah-rumah mewah. Bahkan ada yang satu surat tanah, tapi bangunannya empat atau lima rumah, namun PBB yang dibayar hanya tanahnya saja,” kata Andi Sudirman, Minggu (17/8).

    Dia juga menyebut kondisi tersebut saat ini menjadi dilema, karena selama puluhan tahun masyarakat Kabupaten Bone hanya membayar pajak tanah, sementara bangunannya tidak terhitung.

    “Padahal, nilai bangunan cukup signifikan dan seharusnya masuk dalam objek pajak,” ujarnya.

    Meski demikian, kata Andi Sudirman memastikan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji kembali kebijakan tersebut dengan berpedoman pada arahan pemerintah pusat.

    “Kita akan koordinasi lagi, bagaimana arahan pusat, tentu kita ikut,” tuturnya.

    Menanggapi rencana aksi demo terkait kenaikan PBB, Gubernur Sulsel menilai hal itu sebagai bentuk dinamika masyarakat yang wajar. Ia menyebut hampir setiap kebijakan publik selalu ada respons berupa aksi protes.

    “Kalau demo, semua kasus ada demonya. Kemarin ada demo MBG, ada demo ojol, dan sekarang pajak. Justru ini bagus karena ada respons yang bisa menjadi bahan pemerintah untuk mereview kembali kebijakan. Itu tidak ada masalah,” dia memungkasi.

  • PBB di Bone Sulsel Melonjak 300 Persen, Ribuan Orang Gelar Demo di Kantor Bupati

    PBB di Bone Sulsel Melonjak 300 Persen, Ribuan Orang Gelar Demo di Kantor Bupati

    Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 300 persen di Kabupaten Bone, sehingga masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi protes.

    Menurutnya, persoalan ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Pada prinsipnya, ini masih kita koordinasikan dengan Kemendagri karena memang ada juga temuan dari BPK. Selama ini banyak tanah yang dipajaki hanya sebatas tanah, padahal di atasnya sudah berdiri rumah-rumah mewah. Bahkan ada yang satu surat tanah, tapi bangunannya empat atau lima rumah, namun PBB yang dibayar hanya tanahnya saja,” kata Andi Sudirman, Minggu (17/8/2025).

    Dia juga menyebut kondisi tersebut saat ini menjadi dilema, karena selama puluhan tahun masyarakat Kabupaten Bone hanya membayar pajak tanah, sementara bangunannya tidak terhitung.

    “Padahal, nilai bangunan cukup signifikan dan seharusnya masuk dalam objek pajak,” ujarnya.

    Meski demikian, kata Andi Sudirman memastikan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji kembali kebijakan tersebut dengan berpedoman pada arahan pemerintah pusat.

    “Kita akan koordinasi lagi, bagaimana arahan pusat, tentu kita ikut,” tuturnya.

    Menanggapi rencana aksi demo terkait kenaikan PBB, Gubernur Sulsel menilai hal itu sebagai bentuk dinamika masyarakat yang wajar. Ia menyebut hampir setiap kebijakan publik selalu ada respons berupa aksi protes.

    “Kalau demo, semua kasus ada demonya. Kemarin ada demo MBG, ada demo ojol, dan sekarang pajak. Justru ini bagus karena ada respons yang bisa menjadi bahan pemerintah untuk mereview kembali kebijakan. Itu tidak ada masalah,” katanya menambahkan.