Xcloud.id

Tag: Andi Gani

  • Jumhur Bersyukur Satgas PHK Bakal Segera Dibentuk

    Jumhur Bersyukur Satgas PHK Bakal Segera Dibentuk

    loading…

    Ketua Umum KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat menghadiri undangan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membahasa Satgas PHK. FOTO/IST

    JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) Pembaruan Jumhur Hidayat bersyukur Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal segera dibentuk pemerintah. Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas PHK saat di acara Sarasehan Ekonomi 8 April lalu di Jakarta sudah mulai dibahas baik rencana kerja dan personalianya.

    Intinya semua pihak yang berkepentingan bisa terlibat dalam Satgas ini. “Kami diundang oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk berdiskusi terkait Satgas PHK ini. Jadi di situ hadir Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani dan saya sendiri”, ujar Jumhur dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Secara umum, diskusi itu membahas antara lain:

    1. Mencermati potensi kemungkinan adanya perusahaan yang mau mem-PHK pekerjanya.

    2. Mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK misal pengurangan jam kerja dan sebagainya sambil menunggu kemungkinan pemulihan ekonomi khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump.

    3. Membahas kemungkinan insentif kepada Perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya.

    4. Memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    5. Memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama.

    6. Memetakan potensi pasar kerja baru bagi yang ter-PHK misal dengan melalui pelatihan Reskilling (pelatihan untuk pekerjaan baru) dan lain-lain.

    7. Satgas PHK agar dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit (Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja) plus BPJS Ketenagakerjaan, Akademisi ahli ketenagakerjaan dan lain-lain.

    Jumhur menyampaikan bahwa dalam kesempatan itu kaum buruh khususnya yang tergabung dalam KSPSI, KSPI, KSPSI AGN dan KSBSI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo untuk bisa hadir dalam acara MayDay Stadion Utama GBK pada 1 Mei mendatang.

    “Dari pembicaraan itu, insyaAllah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara MayDay itu,” pungkas Jumhur.

    (abd)

  • Dasco, Mensesneg, Seskab bahas Satgas PHK dengan tiga pimpinan buruh

    Dasco, Mensesneg, Seskab bahas Satgas PHK dengan tiga pimpinan buruh

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

    “Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

    “Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi,” kata Jumhur.

    Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

    “Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama,” sambung Jumhur.

    Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

    “Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bocoran Bos Buruh: Satgas PHK Segera Diumumkan dan Langsung Kerja

    Bocoran Bos Buruh: Satgas PHK Segera Diumumkan dan Langsung Kerja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah disebut akan segera mengumumkan Satgas PHK. Hal ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea usai bertemu bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Merah Putih Mayor Teddy Indra Wijaya, Rabu malam (16/4/2025).

    Selain Andi Gani, juga hadir Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.

    “Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian sangat besar terhadap persoalan Perburuhan juga akar permasalahan,” ungkap Andi Gani saat bercerita kepada CNBC Indonesia.

    “Satgas PHK akan segera diumumkan dan langsung bekerja,” bebernya.

    Andi Gani juga mengungkapkan secara detil tugas Satgas PHK nantinya serta struktur organisasinya.

    [Gambas:Instagram]

    “Satgas PHK ini tidak hanya menangani masalah PHK sudah terjadi tetapi juga melakukan upaya upaya pencegahan PHK. Satgas PHK juga akan memiliki peta persoalan ketenagakerjaan di Indonesia sehingga dapat dalam waktu cepat dicarikan solusi yang tepat,” ucapnya.

    “Pembentukan satgas PHK yg terdiri dari Pemerintah, buruh dan Pengusaha. Akademisi juga akan dilibatkan dalam Satgas PHK dan sangat bagus,” lanjutnya.

    Presiden KSPI Said Iqbal juga mengonfirmasi pertemuan tersebut membahas soal pembentukan Satgas PHK.

    “Iya,” ucapnya.

    Sebelumnya, pembentukan Satgas PHK diusulkan Presiden KSPI Said Iqbal saat Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Satgas PHK dianggap penting mengingat badai PHK di Indonesia cukup mengkhawatirkan serta antisipasi dampak dari perang dagang AS-China.

    “Karena itu, izinkan kamu mengusulkan beberapa saran. Pertama, segera bentuk Satgas PHK. Jadi tidak grabag-grubug. Di dalamnya ada APINDO, KADIN, Kemnaker, Kemenko, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap. Satgas ini juga akan berperan, ketika ada PHK, karyawan mendapat haknya sesuai aturan,” ucap Said Iqbal.

    Presiden Prabowo Subianto pun merespons usulan Said Iqbal. Menurut Prabowo, usulan Said Iqbal sangat baik dan meminta jajarannya untuk segera membentuk Satgas PHK.

    “Saya tertarik dengan usulan Pak Said Iqbal soal Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik, saya terima kasih. Benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan Serikat Buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya, satu Satgas kita antisipasi,” ucap Prabowo.

    (wur/wur)

  • Bertemu Parlemen Uni Eropa, Presiden KSPSI Andi Gani Bahas Masalah Perburuhan – Halaman all

    Bertemu Parlemen Uni Eropa, Presiden KSPSI Andi Gani Bahas Masalah Perburuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea melakukan pertemuan dengan Pimpinan Parlemen Uni Eropa di Kantor Uni Eropa, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Hadir dalam pertemuan, Chairman of the International Trade Committee (INTA) at the European Parliament Hon.

    Bernd Lange, Anggota Parlemen Eropa (MEP) sekaligus Wakil Ketua INTA Iuliu Winkler, pengusaha dan politisi Swedia dari Partai Moderat Jörgen Warborn. 

    Kemudian, Anggota Parlemen Eropa dari Partai Vooruit Kathleen Van Brempt, Anggota kelompok Patriots for Europe dari Prancis Christophe Bay, Ketua Delegasi untuk Hubungan dengan Negara-Negara ASEAN Wouter Beke, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban dan beberapa pimpinan serikat buruh lainnya.

    Pertemuan tersebut membahas masalah-masalah perburuhan dan ekonomi di Indonesia. 

    Andi Gani menyampaikan kondisi masalah perburuhan khususnya industri padat karya seperti tekstil dan industri sepatu dalam kondisi cukup sulit.

    Namun, Andi Gani yakin dengan kebijakan dan keberpihakan Pemerintah, industri padat karya bisa menghadapi tantangan kondisi yang sangat berat ini. 

    Andi Gani yang juga Presiden ASEAN Trade Union Council meminta Parlemen Uni Eropa untuk mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

    “Uni Eropa merupakan mitra dagang dan investasi utama Indonesia yang juga membuka akses ke pasar global lebih luas. Kalau investasi dari Uni Eropa banyak ke Indonesia, tentu sangat berpengaruh bagi buruh,” kata Andi Gani. 

    Dalam pertemuan tersebut, Andi Gani juga menuturkan, Indonesia telah memiliki Desk Pidana Ketenagakerjaan yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Desk Pidana Ketenagakerjaan ini merupakan yang pertama di dunia.

    “Peran Desk Ketenagakerjaan sangat besar dan sudah beberapa masalah krusial ketenagakerjaan dapat diselesaikan,” jelasnya. 

    Adapun, manfaat kerja sama buruh dengan Parlemen Uni Eropa ini yaitu, perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing bagi produk Indonesia, peningkatan investasi dua arah antara Indonesia dan Uni Eropa, dan peningkatan kerja sama untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian.

  • PHK Massal Jadi Ancaman Buntut Kenaikan Tarif Impor AS, Satgas Khusus Segera Dibentuk

    PHK Massal Jadi Ancaman Buntut Kenaikan Tarif Impor AS, Satgas Khusus Segera Dibentuk

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto. Satgas PHK yang nantinya akan melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha dibentuk untuk mengantisipasi kebijakan tarif impor AS dimana Indonesia dikenakan 32 persen sehingga akan sangat berdampak.

    “Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS,” jelasnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan pembentukan Satgas PHK sebagai respons terhadap ancaman efek domino kebijakan tarif baru yang ditetapkan Donald Trump.

    Said Iqbal menjelaskan, kebijakan Trump yang mengenakan tarif resiprokal 32 persen pada produk ekspor Indonesia, diprediksi berdampak pada gelombang PHK dalam waktu dekat. Ia bahkan menyebut sekitar 50 ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan ke depan.

    “Kami sudah mengirim surat kepada American Federation of Labour (AFL) dan Congress of Industrial Organizations (CIO) agar membantu bahwa ada ancaman PHK di Indonesia bilamana Trump memaksakan kehendaknya mengenakan tarif,” kata Said Iqbal.

    Dia pun menekankan pentingnya Satgas PHK untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja secara terstruktur. “Di dalamnya ada Apindo Kadin, Kemnaker, Kemenko Perekonomiam, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap,” sambungnya.

    Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan buruh dengan pembentukan Satgas PHK. Dia menilai Satgas PHK penting untuk mengantisipasi PHK. “Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” katanya.

    Hak buruh harus dibela

    Prabowo menekankan bahwa hak buruh harus dibela. Prabowo juga meminta agar Satgas dapat memetakan potensi PHK dan peluang lapangan kerja di setiap daerah. “Di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa link and match dan pemerintah akan bantu,” ujarnya.

    Prabowo mengingatkan jika ada PHK di Jawa, buruh harus siap jika mendapat peluang di wilayah lain. Hal ini dilakukan agar ada pemerataan. “Kalau ada perusahan yang PHK di Jawa, kita tawarkan yang PHK, saya bisa salurkan Anda bekerja tapi mungkin di Kalimantan, atau Halmahera, atau Waingapu, atau di Merauke,” jelasnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut usulan itu sejatinya bukan hal baru. “Realistis, itu sudah kita usulkan lama sebenarnya. Sudah jadi wacana lama, tapi baru dalam diskusi internal kita di kementerian ekonomi,” katanya.

    Dia menegaskan, jika Presiden telah memberi lampu hijau, maka pihaknya siap menindaklanjuti. “Tapi kalau Pak Presiden yang minta, ya artinya harus kita eksekusi,” ujar Yassierli yang juga mengungkapkan, kementeriannya sebenarnya telah menyiapkan fondasi pembentukan Satgas PHK sejak lama, terutama dalam hal pemetaan sektor dan kebutuhan tenaga kerja.

    “Secara tidak langsung kita sudah siapkan komponennya. Contoh, apa yang kami lakukan selama ini memetakan terkait pertumbuhan job creation sejauh mana di industri-industri,” ucapnya.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Setujui Satgas PHK, Presiden KSPSI: Dapat Meminimalisir Dampak Kebijakan Trump – Halaman all

    Prabowo Setujui Satgas PHK, Presiden KSPSI: Dapat Meminimalisir Dampak Kebijakan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga Penasihat Kapolri Andi Gani Nena Wea mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
     
    Andi Gani menegaskan, Satgas PHK nantinya akan melibatkan Pemerintah, buruh, dan pengusaha. 

    “Satgas PHK yang bertugas nantinya meminimalisir dampak PHK dan memastikan hak-hak buruh dipenuhi. Selain itu, Satgas ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta solusi kepada Pemerintah,” kata Andi Gani usai mengikuti Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    Andi Gani menilai, Satgas PHK dibentuk tujuannya untuk mengantisipasi kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen pada produk Indonesia. Karena, akan sangat berdampak pada sektor industri sepatu maupun tekstil di Indonesia. 

    “Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Andi Gani menegaskan, Sarasehan Ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto membangkitkan optimisme gerakan buruh untuk dapat menghadapi masalah perang tarif dagang yang dapat mengakibatkan potensi PHK besar besaran. 

    “Sarasehan Ekonomi yang melibatkan Pemerintah, buruh, dan pengusaha merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya. 

    Sementara, Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan buruh terkait dengan pembentukan Satgas PHK. Menurutnya, pembentukan satgas penting untuk mengantisipasi PHK.

    Prabowo mengatakan, Satgas PHK itu nantinya akan berisi para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah dan serikat buruh.

    “Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan Pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” kata Prabowo. 

    Eks Menteri Pertahanan itu menekankan bahwa hak buruh harus dibela. Prabowo juga meminta agar Satgas dapat memetakan potensi PHK dan peluang lapangan kerja di setiap daerah.

    “Di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa link and match dan Pemerintah akan bantu,” ujarnya. 

    Prabowo mengingatkan jika ada PHK di Jawa, buruh harus siap jika mendapat peluang di wilayah lain. Hal ini dilakukan agar ada pemerataan. 

    “Kalau umpamanya, ada perusahan yang PHK di Jawa, kita tawarkan yang PHK, saya bisa salurkan Anda bekerja tapi mungkin di Kalimantan, atau Halmahera, atau Waingapu, atau di Merauke,” jelasnya.

     

     

  • Penasihat Kapolri Pantau Langsung Posko Mudik KSPSI di Sumedang Jawa Barat – Halaman all

    Penasihat Kapolri Pantau Langsung Posko Mudik KSPSI di Sumedang Jawa Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga Penasihat Kapolri Andi Gani Nena Wea meninjau langsung Posko Mudik KSPSI di Rancaekek, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (4/4/2025). 

    Dalam tinjauannya, Andi Gani didampingi pengurus KSPSI.

    Ia berdialog langsung dengan petugas Posko Mudik dari Brigade Tanggap Bencana KSPSI. 

    “Saya sangat salut kepada anggota Brigade Tanggap Bencana KSPSI yang rela mengorbankan waktu liburannya untuk membantu sesama dan ini dilakukan setiap tahun mudik Lebaran,” kata Andi Gani, Jumat (4/4/2025). 

    Andi Gani memastikan Anggota Brigade Tanggap Bencana KSPSI sangat profesional memiliki sertifikasi pelatihan resmin dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). 

    “Jadi, mereka terlatih dalam penanganan kondisi apapun,” ujarnya. 

    Andi Gani menjelaskan tahun ini KSPSI menyiapkan 3 Posko Mudik di tiga titik yaitu Karawang, Purwakarta, dan Sumedang.

    Untuk tahun depan, KSPSI berencana akan menambah Posko Mudik di Brebes, Semarang, dan Surabaya. 

    “Total akan ada 6 Posko Mudik KSPSI untuk membantu masyarakat di perjalanan arus mudik tahun depan,” ungkapnya. 

    Sementara, Koordinator Posko Mudik KSPSI di Sumedang, Guruh, mengaku sangat senang bisa membantu masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. 

    Guruh mengatakan setiap hari total ada 8 petugas yang siaga di Posko Mudik KSPSI.

    Adapun Posko Mudik KSPSI menyiapkan minuman mineral dan makanan ringan untuk pemudik yang ingin beristirahat. 

    “Posko Mudik KSPSI akan berlangsung sampai H+7 Lebaran,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, Brigade Tanggap Bencana KSPSI telah berpengalaman dalam segala penanganan musibah yang melanda Tanah Air.

    Diantaranya gempa Aceh, gempa Lombok, gempa Palu, banjir, dan pertolongan darurat lainnya.

     

     

  • Pabrik Bulu Mata di Garut Pailit, KSPSI dan Bos BPJS Ketenagakerjaan Pastikan JHT Pekerja Cair – Halaman all

    Pabrik Bulu Mata di Garut Pailit, KSPSI dan Bos BPJS Ketenagakerjaan Pastikan JHT Pekerja Cair – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pabrik yang memproduksi bulu mata palsu, PT Danbi International, Garut, Jawa Barat, tutup operasional setelah resmi dinyatakan pailit pada 10 Februari 2025.

    Dalam mengawal hak pekerja PT Danbi Internasional, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea bersama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melakukan kunjungan kerja ke Aula Pengawas Ketenagakerjaan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (17/3/2025).  

    Kunjungan keduanya untuk memastikan kelancaran proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para ribuan pekerja PT Danbi Internasional yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Andi Gani mengatakan, nasib pencairan JHT yang awalnya tidak menentu menjadi jelas saat ia menghubungi langsung Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. 

    “Pencairan JHT buat buruh yang di PHK PT Danbi International sangat penting menghadapi Hari Raya Idul Fitri,” kata Andi Gani dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    “Kebijakan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ini sangat menolong ribuan buruh anggota KSPSI yang sedang kesulitan,” sambungnya. 

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri ini mengakui, proses pencairan JHT sangat cepat. Bahkan, hanya dalam 2 hari JHT buruh ter-PHK PT Danbi International dikirimkan langsung ke rekening bank masing-masing. 

    Adapun, total BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan JHT sebesar Rp 45 miliar untuk 2.069 pekerja PT Danbi Internasional yang terdampak PHK akibat pailit. 

    Anggoro Eko menuturkan, pembayaran klaim JHT dan JKP buruh PT Danbi Internasional itu merupakan wujud kehadiran Pemerintah dalam membantu mereka yang di-PHK.

    “Jadi kalau hari ini kita baru 2 hari, baru kurang lebih sekitar Rp 8-10 miliar yang sudah disalurkan. Total ada Rp 45 miliar,” ungkapnya. 

    Anggoro meminta, seluruh pekerja yang di-PHK itu tidak perlu khawatir. Karena, semua akan mendapatkan haknya dari layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu menunjang kebutuhan hidup setelah tidak bekerja.

    Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan membuka layanan khusus di Aula Pengawas Ketenagakerjaan karena ada ribuan pekerja yang mencairkan JHT. Targetnya bisa selesai dalam 5 hari.

    “Ini dicairkannya mudah, jangan ada stigma mendaftarnya mudah mencairkannya susah. Mencairkannya sangat mudah, dan kita ingin memastikan itu,” tegasnya. 

    Ia berharap, uang JHT yang diberikan kepada mantan pekerja industri di Garut itu bisa memberikan manfaat di tengah kondisi yang dialaminya tidak bekerja dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

    “Ini bisa membantu mereka, bisa melewati masa-masa yang tidak mudah, mereka bisa hidup layak, dan bisa berlebaran,” katanya.

    Untuk diketahui, pabrik yang memproduksi bulu mata palsu ini mendadak harus menghentikan produksinya dan tutup operasi. Lebih dari 2 ribu orang pekerja alami PHK.
     
     

  • Dua Pabrik Sepatu di Tangerang Tutup, Presiden KSPSI Minta Hak Pekerja Dipenuhi – Halaman all

    Dua Pabrik Sepatu di Tangerang Tutup, Presiden KSPSI Minta Hak Pekerja Dipenuhi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meluruskan informasi yang menyebutkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di 2 pabrik sepatu PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh di Tangerang, Banten.

    Andi Gani menegaskan, setelah mendapatkan informasi, ribuan buruh sebagian di antaranya telah mengajukan pensiun dini. 

    “Informasi bahwa ribuan karyawan Victory dan Adis ter-PHK semua itu ada yang keliru. Jadi, ada penawaran pensiun dini sebanyak 700-800 karyawan. Tidak ada paksaan,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Kantor DPP KSPSI, Fatmawati, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Andi Gani juga memastikan Victory dan Adis bukan pindah ke Jawa Tengah demi menekan upah karyawan.

    Menurut Andi Gani, keduanya tidak akan merelokasi perusahaan ke daerah apapun di Jawa Tengah termasuk Cirebon. Justru sebaliknya, keduanya akan melakukan ekspansi bisnis ke daerah lain. 

    “Saya telah menanyakan kepada pemilik kedua perusahaan tersebut terkait informasi yang menyebutkan Victory dan Adis akan pindah ke Jawa Tengah, itu tidak ada,” sebutnya. 

    Selain itu, dia mengaku akan memindahkan karyawan yang di PHK di Ching Luh dan Adis ke perusahaan lain. 

    Saat ini, kata Andi Gani, sudah ada perusahaan dari Taiwan yang bergerak di industri sepatu yaitu PT Tah Sung Hung akan merekrut 25.000 pekerja. Termasuk merekrut anggota KSPSI yang telah di PHK Victory Ching Luh dan Adis Dimension Footwear. 

    “Sudah ada dua dan tiga perusahaan yang menyatakan kesiapan untuk menerima anggota KSPSI yang terkena PHK. Saya cari jalan keluar dengan menghubungi dan perusahaan tersebut menyetujuinya. Karena mereka memiliki kualifikasi sama-sama pabrik sepatu,” ujarnya. 

    “Sebagai organisasi kami bertanggung jawab menyiapkan tempat tinggal sementara selama tiga bulan untuk mereka beradaptasi di tempat yang mereka akan kerja nanti,” sambungnya. 

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri ini menegaskan, hak-hak para pekerja yang di PHK telah dalam proses penyelesaian. Baik itu pesangon maupun Jaminan Hari Tua (JHT) yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. 

    Ia mengapresiasi peran Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo yang sigap dan cepat mencairkan dana pekerja yang telah di PHK. 

    Ke depan, Andi Gani meminta pengawasan terhadap barang-barang impor ilegal lebih diperketat. Karena, salah satu yang membuat industri dalam negeri hancur adalah masuknya barang impor ilegal. 

    Terkait THR Lebaran, Andi Gani menegaskan, akan melakukan gugatan kepada perusahaan yang tidak menaati aturan THR.

    “Karena kan Pemerintah sudah jelas, tidak boleh cicil, tidak boleh ditunda pembayarannya. Jadi, kalau ada peruhsaan yang tidak mentaati aturan kami pastikan akan melakukan langkah hukum kepada perusahaan yang tidak bayar THR,” tegasnya. 

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit KSPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan, fenomena PHK jelang Lebaran ini cukup mengkhawatirkan. 

    Roy Jinto menjelaskan, fenomena ini terjadi karena dampak ekonomi global terhadap industri sepatu. 

    “PHK terjadi akibat melemahnya kondisi ekonomi global berdampak pada daya beli masyarakat. Sehingga, mempengaruhi produksi dan keberlangsungan tenaga kerja di sektor ini,” ujarnya. 

    Secara lebih luas, kata Ketua DPD KSPSI Jawa Barat ini melihat industri tekstil dan alas kaki mengalami tekanan berat karena masuknya barang legal dengan harga murah serta produk ilegal membanjiri pasar. 

    Meskipun begitu, dua perusahaan yang alami penyesuaian jumlah tenaga kerja mereka tetap beroperasi normal. 

    Selain dua perusahaan sepatu tersebut, ia menambahkan, ada produsen bulu mata PT Danbi Internasional di Garut tutup. PT Danbi Internasional dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga pada 19 Februari 2025 lalu. Status dan hak-hak 2.100 karyawannya kini tak jelas. 

    Pihaknya saat ini melakukan proses pengawalan dan penelusuran data karyawan untuk mengajukan tagihan ataupun perhitungan yang menjadi hak-hak para pekerja di sana yang belum dibayarkan.

    “Pemerintah harus kawal hak-hak buruh agar segera terselesaikan sesuai UU,” katanya. 

    Adapun, hadir juga dalam konferensi pers Wakil Presiden KSPSI Ahmad Supriadi, Ketua PUK Tekstil, Sandang & Kulit KSPSI PT Victory Ching Luh Agus Darsana, dan Ketua PUK Tekstil, Sandang & Kulit KSPSI PT Adis Dimension Footwear Adis Endih.

  • Terungkap Alasan 2 Pabrik Sepatu di Tangerang Banten PHK Ribuan Pekerja, Bisa Meluas ke Pabrik Lain – Halaman all

    Terungkap Alasan 2 Pabrik Sepatu di Tangerang Banten PHK Ribuan Pekerja, Bisa Meluas ke Pabrik Lain – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua pabrik sepatu atau alas kaki di Kabupaten Tangerang, Banten, memutuskan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

    Kedua pabrik tersebut yaitu PT Adis Dimension Footwear yang produksi sepatu merek Nike dan PT Victory Ching Luh Indonesia memasok merek Reebok serta Adidas.

    PT Adis Dimension Footwear dikabarkan PHK terhadap sekitar 1.500 pekerjanya dan PT Victory Ching Luh Indonesia mengurangi sekitar 2.000 karyawannya.

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menyampaikan, terdapat dua penyebab PHK karyawan yang menimpa para pekerja di kedua perusahaan tersebut. 

    Pertama, order atau pemesanan sepatu mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga pihak pabrikan kesulitan menanggung beban operasional yang besar.

    Kedua, baik PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia melakukan relokasi ke wilayah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih rendah dibandingkan lokasi lamanya. 

    Dalam hal ini, PT Adis Dimension Footwear pindah ke Majalengka, sedangkan PT Victory Ching Luh Indonesia pindah ke Losari, Cirebon.

    “Kedua perusahaan ini sudah merelokasi pabriknya ke tempat baru, sehingga pabrik lama mereka dikurangi operasionalnya termasuk jumlah karyawannya,” tutur Eddy dikutip dari Kontan, Senin (10/3/2025).

    Secara umum, Aprisindo menilai tren permintaan alas kaki di Indonesia memang cenderung melemah akhir-akhir ini. 

    Momentum Ramadan 2025 belum memberi banyak keuntungan bagi para produsen alas kaki nasional. Hal ini akibat daya beli masyarakat belum stabil, sehingga mereka lebih memprioritaskan kebutuhan lain di luar alas kaki.

    Potensi kenaikan penjualan alas kaki dalam menyambut momen Lebaran Idul Fitri pun tampak belum terlihat. 

    Ada kemungkinan peningkatan permintaan produk-produk alas kaki baru terjadi sekitar satu pekan sebelum Lebaran.

    “Tapi kemungkinan besar realisasi penjualan alas kaki di Ramadan dan Lebaran tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Eddy.

    Dia menambahkan, para produsen alas kaki juga belum bisa memaksimalkan penjualan ke pasar ekspor. Pasalnya, pasar internasional juga diliputi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. 

    Kebijakan Presiden AS Donald Trump pun berpotensi memberi pengaruh signifikan terhadap dinamika kegiatan ekspor para produsen alas kaki Indonesia.

    “Untuk ekspor kami juga masih wait and see terhadap perkembangan arah geopolitik global,” imbuh Eddy.

    Lantas, produsen-produsen alas kaki dalam negeri kini berupaya bertahan sebisa mungkin dengan melakukan efisiensi di segala lini. 

    Produsen juga berusaha mengurangi porsi bahan baku alas kaki yang diimpor di tengah volatilitas kurs rupiah.

    Di samping itu, risiko PHK pekerja di industri alas kaki masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan, tergantung kondisi pasar. 

    Walau begitu, Aprisindo menyebut, para produsen alas kaki tetap berupaya mempekerjakan kembali para karyawan yang sempat terkena PHK jika kondisi pasar mulai membaik.

    Kalah Bersaing

    Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pendorong perusahaan melakukan PHK massal adalah menurunnya permintaan secara global. 

    Dari sisi permintaan di Amerika dan China mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

    Di pasar domestik bahkan industri lokal tidak berkembang lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memudahkan impor masuk ke dalam negeri.

    “Ini yang dinilai bahwa ya produksi kita kalah bersaing dengan barang-barang dari China, dengan harga yang jauh lebih murah. Belum lagi masalah untuk trifhting,” kata Nailul dalam keterangannya di media sosial YouTube Narasi, Minggu (9/3/2025).

    Nailul mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang terkontraksi ini bermula pada periode Mei hingga September 2024, yang mengalami deflasi berturut-turut secara bulanan.

    Dia bilang, kedua alasan itulah yang menjadi penyebab perusahaan gulung tikar bahkan menimbulkan PHK massal.

    “Nah ini artinya emang dari sisi permintaan ada gangguan di situ yang pada akhirnya menganggu juga dari sisi produksinya,” ucap dia.

    “Makanya di tahun 2024 itu banyak produsen-produsen tekstil yang dia gulung tikar karena dua hal tersebut ada dari sisi kebijakan permendag nomor 8 di tahun 2024 dan juga ada di sisi daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya,” sambungnya.

    Pemerintah Diminta Bentuk Satgas

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta Pemerintah untuk bergerak cepat menangani masalah PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan.

    Terlebih saat ini, sejumlah anggota KSPSI telah  di PHK di dua pabrik sepatu di Tangerang.

    Ia menyenbut, pemerintah harus cepat membentuk Satuan Tugas khusus masalah PHK yang terdiri dari lintas kementerian karena masalah PHK bukan hanya domain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

    Adapun, langkah KSPSI saat ini berupaya terus melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan KSPSI tingkat perusahaan yang bergerak di industri sepatu tersebut. 

    Misalnya, terkait hak-hak buruh yang di PHK tersebut terpenuhi. Apalagi, jika dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan untuk anggota KSPSI yang terkena PHK. 

    “Sudah ada beberapa perusahaan industri sepatu bersedia menerima anggota KSPSI yang terkena PHK karena mereka dikenal sudah berpengalaman dan punya produktivitas tinggi,” ujarnya. 

    Penasihat Kapolri ini juga mengingatkan kepada para Pengusaha untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait prosedur PHK. Terutama mengenai kewajiban untuk melakukan perundingan bipartit dan dilakukan secara musyawarah 

    “Jika tidak ada kesepakatan bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial yang harus berkekuatan hukum tetap,” ucapnya. 

     

    (Tribunnews.com/Kontan)