Xcloud.id

Tag: Andi Gani

  • Buruh Pabrik Ban Michelin Demo, Protes 370 Orang Kena PHK, Jalan Pantura Diblokir, Dasco Datang

    Buruh Pabrik Ban Michelin Demo, Protes 370 Orang Kena PHK, Jalan Pantura Diblokir, Dasco Datang

    GELORA.CO  – Ribuan massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di PT Multistrada Arah Sarana atau Michelin di Jalan Pantura, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Senin (3/11/2025).

    Aksi massa buruh ini dipicu imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) 370 karyawan Michelin.

    Aksi sendiri dimulai sejak pukul 08.00 WIB, dan pantauan Tribun Bekasi hingga pukul 12.30 WIB aksi masih berlangsung.

    Massa buruh juga memblokir jalan pantura Cikarang- Karawang tersebut hingga menyebabkan kemacetan 2 kilomter dari Karawang dan 3 kilometer lebih dari Bekasi.

    Bahkan, kendaraan dari Bekasi menuju ke Karawang tidak bergerak karena jalan ditutup. 

    Untuk dari Karawang arus lalu lintas dialihkan ke jalur Citarik, Cikarang Timur.

    Sopir truk, Asmin (60) mengaku terjebak empat jam. Ia hendak mengantar muatan semen dari Cikarang menuju Karawang.

    “Iya dari jam 9 ini engga bisa jalan,” katanya.

    Ia mengaku awalnya tidak tahu jalan hingga ditutup. Akan tetapi saat hanya beberapa meter di depan pabrik massa buruh langsung menutup akses jalan.

    “Tadi mah masih jalan, tapi pas sudah mau depan pabrik ini ditutup. Engga gerak sama sekali,” katanya.

    Aksi massa buruh ini dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bekasi. 

    Tak hanya dari Bekasi, ada juga dari Karawang, Tanggerang, Depok, maupun berbagai daerah lainnya.

    Hadir pula Presiden SPSI Andi Gani dan juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan. 

    Adapun aksi jalur pantura kembali dibuka pada pukul 13.07 WIB, dan kendaraan bisa kembali melintas satu jalur bergantian.

  • Dasco ikut orasi di pabrik Michelin minta pekerjakan kembali karyawan

    Dasco ikut orasi di pabrik Michelin minta pekerjakan kembali karyawan

    Bekasi (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut berorasi saat ada aksi demonstrasi buruh di depan pabrik ban Michelin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, untuk meminta perusahaan mempekerjakan kembali sejumlah karyawan yang diisukan bakal dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dia berorasi setelah bersama jajaran DPR dan perwakilan buruh menemui manajemen perusahaan PT Multistrada Arah Sarana sebagai pengelola pabrik ban Michelin. Menurut dia, sudah ada sejumlah hal yang disepakati dengan perusahaan.

    “Kami minta kepada manajemen untuk yang saat ini teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali,” kata Dasco di depan ratusan buruh.

    Ucapan Dasco itu pun langsung mendapatkan tepuk tangan apresiasi dari para buruh yang memadati Jalan Pantura tersebut.

    Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta perusahaan untuk menyetop segala proses PHK kepada karyawannya. Apabila ada proses PHK, dia meminta perusahaan harus mengacu pada perjanjian kerja sama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku.

    “Dan apabila ada proses-proses selanjutnya, agar pihak manajemen dapat melakukan perundingan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

    Dia pun meminta kepada perusahaan agar menuntaskan permasalahan tersebut paling lambat hingga Jumat mendatang. Untuk itu, dia meminta kepada kelompok buruh yang demonstrasi itu tetap menjaga suasana kondusif dan kembali bekerja.

    “Kita minta supaya proses ini diberhentikan dulu supaya tidak ada pelanggaran. Harus ikuti prosedur yang berlaku,” katanya.

    Adapun kabar mengenai PHK perusahaan ban multinasional asal Prancis ini berasal dari organisasi buruh. Diduga hal itu disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap produk ban Michelin, yang menurutnya juga terjadi dalam lingkup global.

    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, mengatakan organisasi pekerja akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan.

    Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil manajemen perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus PHK massal, Dasco dan jajaran DPR datangi pabrik ban Michelin

    Kasus PHK massal, Dasco dan jajaran DPR datangi pabrik ban Michelin

    Bekasi (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran pimpinan dan anggota DPR RI mendatangi pabrik PT Multistrada Arah Sarana yang memproduksi ban merek Michelin di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, karena adanya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Dasco tiba di lokasi bersama rombongan, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja, hingga anggota Komisi IV DPR Rajiv. Kunjungan itu pun dilakukan dalam rangka kerja Satuan Tugas (Satgas) PHK.

    “Kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multistrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Oleh karena itu, kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan,” kata Dasco.

    Saat mendatangi pabrik, kelompok buruh sedang menggelar demonstrasi terkait isu PHK tersebut. Kemudian massa aksi pun memberikan jalan kepada rombongan kendaraan Dasco untuk masuk ke area pabrik.

    Setelah masuk, Dasco beserta jajaran DPR dan perwakilan buruh langsung berjalan menuju kantor manajemen dan bertemu dengan perwakilan perusahaan.

    Mereka menggelar pertemuan sekitar 10 menit bersama pihak perusahaan yang diwakili Manajer HRD PT Multistrada Arah Sarana, Fajar.

    “Manajemen pengambilan keputusannya tidak hadir karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan perusahaan tadi,” katanya.

    Dari pertemuan itu, Dasco meminta perusahaan tersebut menghentikan terlebih dahulu segala proses yang berkaitan dengan PHK karena menduga ada pelanggaran dalam isu PHK tersebut.

    Adapun kabar mengenai PHK perusahaan ban multinasional asal Prancis ini berasal dari organisasi buruh.

    Diduga hal itu karena menurunnya permintaan terhadap produk ban Michelin, yang menurutnya juga terjadi dalam lingkup global.

    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan organisasi pekerja akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan.

    Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil manajemen perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Buruh Minta PHK Ratusan Karyawan Pabrik Ban Michelin Dibatalkan!

    Bos Buruh Minta PHK Ratusan Karyawan Pabrik Ban Michelin Dibatalkan!

    Jakarta –

    Serikat buruh mendesak manajemen PT Multistrada Arah Sarana Tbk membatalkan rencana PHK terhadap 285 buruh pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan ratusan karyawan tersebut merupakan anggota Kimia, Energi, dan Pertambangan (KEP) KSPSI.

    “Kami menolak keras rencana PHK ini. DPP KSPSI akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan,” tegas Andi Gani di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dia mengatakan salah satu langkah yang akan ditempuh adalah meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk segera memanggil pihak perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.

    Menurutnya, rencana PHK ini juga mencakup 5 pengurus PUK KEP KSPSI, sehingga pihaknya meminta Desk Ketenagakerjaan Polri untuk menelusuri dugaan pelanggaran pidana ketenagakerjaan.

    “Kami sangat menyesalkan langkah perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Multistrada dan PUK KEP KSPSI sudah jelas diatur kewajiban bermusyawarah dan menghindari PHK sebagai opsi utama,” ungkap Andi Gani.

    Sebagai bentuk penolakan, DPP KSPSI telah menginstruksikan pengurus dan anggota untuk menggelar aksi solidaritas menentang rencana PHK massal tersebut. Andi Gani turut meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk segera turun tangan.

    “Menaker harus tanggap dan cepat menyelesaikan masalah ini agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan buruh,” kata Andi Gani.

    Sebelumnya, Corporate Communication Manager Michelin Indonesia Monika Rensina membenarkan kabar PHK tersebut. Michelin sedang menyesuaikan kapasitas produksi dan jumlah karyawan.

    “Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang,” kata Monika.

    Menurut Monika, penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi, seiring dengan upaya kami untuk memperkuat posisi sebagai manufaktur unggulan untuk ban kualitas dunia.

    Michelin menekankan komitmen mereka untuk memberikan kompensasi dan dukungan yang layak bagi karyawan yang terkena keputusan PHK. Namun, pihaknya belum bisa memberikan secara rinci besaran jumlah karyawan yang terdampak.

    (kil/kil)

  • Apel Akbar Buruh, Kapolri Ajak Dukung Kebijakan Pemerintah Nasional 15 Oktober 2025

    Apel Akbar Buruh, Kapolri Ajak Dukung Kebijakan Pemerintah Nasional 15 Oktober 2025

    Apel Akbar Buruh, Kapolri Ajak Dukung Kebijakan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti Apel Akbar Kebangsaan Buruh Indonesia di Lapangan Jababeka Botanical, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/10/2025).
    Apel ini diikuti ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
    Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, kaum buruh siap bersinergi dengan Kapolri untuk mendukung dan menyukseskan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Buruh Indonesia akan selalu setia kepada Bapak Kapolri dan Polri. Kita akan terus setia bersama, berjuang bersama menjaga ketertiban di tengah masyarakat,” kata Andi Gani.
    Andi Gani menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri yang dinilai selalu mendampingi perjuangan buruh dan menjaga agar iklim demokrasi tetap kondusif.
    Ia menegaskan, semangat kebangsaan tidak boleh berhenti di panggung apel semata.
    Andi Gani menyebut buruh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa.
    “Jangan sampai perjuangan kita pecah karena perbedaan. Kita punya satu Tanah Air, satu bangsa, dan satu tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buruh Indonesia harus menjadi garda terdepan menjaga nilai-nilai kebangsaan itu,” ucapnya.
    Dalam orasinya, Andi Gani juga menegaskan komitmen kaum buruh untuk terus memperjuangkan lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja Indonesia.
    “Kita kawal bersama agar RUU Ketenagakerjaan benar-benar berpihak pada pekerja, bukan hanya pada modal. Karena kesejahteraan buruh berarti kesejahteraan bangsa,” ucapnya.
    Menanggapi hal itu, Kapolri Listyo Sigit mengajak kaum buruh untuk terus mendukung kebijakan pemerintah.
    Menurutnya, sinergi antara buruh dan aparat menjadi modal penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
    “Apa yang menjadi kebijakan pemerintah, tentunya kita semua harus bersinergi agar semua program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa berjalan dengan baik,” kata Kapolri.

    Sigit menegaskan, Apel Kebangsaan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum penting untuk menunjukkan semangat, solidaritas, dan dedikasi kaum buruh Indonesia.
    Menurut Kapolri, buruh adalah patriot-patriot dan pejuang bangsa yang berada di garda terdepan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
    “Tadi kita sepakat bahwa buruh dan Polri sinergi untuk menjaga stabilitas kamtibmas dan mewujudkan keamanan dalam negeri, karena kita tahu bahwa Indonesia membutuhkan stabilitas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) untuk bisa mewujudkan ekonomi,” kata Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puluhan ribu buruh gelar aksi pada Rabu terkait RUU Ketenagakerjaan

    Puluhan ribu buruh gelar aksi pada Rabu terkait RUU Ketenagakerjaan

    Jakarta (ANTARA) – Sekitar 50 ribu buruh siap menggelar Apel Besar Kebangsaan di Lapangan Jababeka Botanical, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (15/10) yang bertujuan untuk mendorong revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan agar berpihak kepada para pekerja.

    “Apel ini akan dihadiri buruh dari dua konfederasi buruh terbesar yang mewadahi hampir 22 federasi, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi pers persiapan Apel Besar Kebangsaan di Gedung DPP KSPSI, Jakarta, Selasa.

    Andi Gani mengungkapkan Apel Besar Kebangsaan itu mempunyai makna mendalam, yakni sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga NKRI, sekaligus ekspresi menolak keras aksi kerusuhan, aksi pembakaran, dan aksi-aksi anarkis lainnya dalam penyampaian pendapat.

    Menurut dia, kerusakan yang terjadi saat kericuhan yang terjadi di penghujung Agustus 2025 lalu, sangat merugikan masyarakat dan yang dirusak maupun dihancurkan itu berasal dari pajak rakyat.

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri itu merinci acara akan dimulai pada pukul 14.00 sampai 17.30 WIB. Acara itu akan menghadirkan orasi-orasi dari para tokoh buruh.

    Selain itu, Andi Gani juga memberikan bocoran bahwa aksi itu akan dihadiri seorang tokoh penting bangsa ini. Namun, siapa orang tersebut, akan menjadi kejutan di hajatan akbar kaum buruh nanti.

    “Beliau akan hadir sekitar jam 15.30 WIB. Lalu kami semua akan menyampaikan orasi, pendapat, dan juga membacakan Deklarasi Kebangsaan Buruh Indonesia,” ungkapnya.

    Isi dari deklarasi, kata Andi Gani, yaitu sahkan RUU Ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh Indonesia, menolak upah murah, menolak union busting, menolak pemberangusan serikat pekerja, mendukung Polri menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Terakhir, kami mendukung penuh kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada buruh Indonesia,” ucapnya.

    Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan ada dua prinsip digelarnya apel tersebut.

    Pertama, sebagai bentuk dukungan buruh terhadap program baik yang melindungi buruh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti kenaikan upah minimum, menghapuskan utang-utang UMKM, pembentukan koperasi desa hingga kebijakan makan bergizi gratis (MBG).

    “Secara umum kebijakan tersebut adalah ada keberpihakan kepada kaum buruh dan orang-orang masyarakat kecil lainnya atau kelas pekerja. Untuk itu, dukungan harus diantarkan secara terbuka menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo,” jelasnya.

    Kedua, digelarnya Apel Besar Kebangsaan tersebut untuk mengawal RUU Ketenagakerjaan yang berpihak pada kaum buruh.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo 30 September di Depan DPR, Warga Diminta Waspada Gangguan Lalu Lintas Megapolitan 29 September 2025

    Demo 30 September di Depan DPR, Warga Diminta Waspada Gangguan Lalu Lintas Megapolitan 29 September 2025

    Demo 30 September di Depan DPR, Warga Diminta Waspada Gangguan Lalu Lintas
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengguna jalan di Jakarta diminta untuk waspada dan menghindari area depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (30/9/2025), menyusul rencana aksi penyampaian pendapat oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
    Dikutip dari akun Instagram resmi
    @tmcpoldametro
    , aksi ini diperkirakan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
    Masyarakat diminta mematuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan ketertiban bersama.
    “Pantau terus IG Story kami untuk melihat update terkini seputar kondisi lalu lintas di lapangan,” tulis TMCPoldaMetro.
    Pengguna jalan juga dianjurkan untuk memilih jalur alternatif dan mengikuti petunjuk petugas agar terhindar dari kemacetan.
    Aksi demo KSPI ini berpotensi menimbulkan penyempitan arus lalu lintas di sekitar kawasan Senayan, khususnya bagi pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto dan sekitarnya.
    Aksi damai KSPI pada 30 September digelar untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar maksimal 10,5 persen.
    Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut tuntutan tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2023 terkait uji materi beberapa pasal Undang-Undang Cipta Kerja.
    “Yang pertama KSPI dan Buruh Indonesia meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 persen sampai 10,5 persen. Memakai dasar keputusan MK Nomor 168, yang sudah dimenangkan gugatannya oleh Pantai Buruh, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan FSPMI. Kita menang di Mahkamah Konstitusi,” ujar Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
    Iqbal menjelaskan formula kenaikan upah berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
    “Inflasi dalam hitungan kami sekitar 3,26 persen, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, indeks tertentu kami pakai 1,0. Maka ketemu angka 8,46 persen atau dibulatkan 8,5 persen,” katanya.
    Selain tuntutan upah, KSPI juga akan menyuarakan pencabutan aturan pekerja alih daya (outsourcing) yang tertuang dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.
    KSPI mendorong lahirnya undang-undang baru tentang ketenagakerjaan, bukan revisi dari aturan yang ada.
    “Menurut (putusan) MK yang kita menangkan tersebut, paling lama dua tahun semenjak keputusan itu, sudah ada UU Ketenagakerjaan yang baru, yang bukan omnibus law, without omnibus law,” lanjut Iqbal.
    Iqbal menilai panitia kerja (panja) revisi UU Ketenagakerjaan di DPR belum bekerja maksimal.
    Panja baru memanggil perwakilan serikat buruh untuk memberi masukan pada Selasa (23/9/2025), namun KSPI memilih tidak hadir.
    “Kami menolak hadir, karena itu banyak bener serikat buruh, apa yang mau didengar? Artinya, yang mau memberikan konsep, yang mempersiapkan gagasan, yang bisa diundang atau meminta diundang ke DPR,” kata Iqbal.
    KSPI akan mengajukan audiensi tersendiri ke DPR bertepatan dengan aksi 30 September.
    “Bisa diskusinya lebih tajam. Nah, kami akan lakukan itu dalam RUU Ketenaga Kerjaan, tanggal 30 September. Surat sudah disampaikan,” ujarnya.
    Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi pada 22 September 2025, dan serupa juga akan digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi buruh di depan DPR/MPR serukan lima tuntutan

    Aksi buruh di depan DPR/MPR serukan lima tuntutan

    Jakarta (ANTARA) – Ribuan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Senin, yang menyerukan lima tuntutan utama.

    Yakni, mendukung Polri menegakkan hukum, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, serta menegakkan supremasi sipil. Massa buruh datang dengan membawa bendera merah putih serta bendera konfederasi yang didominasi warna biru.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, rencana aksi besar buruh ini hanya diketahui di internal dua konfederasi.

    “Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan penyusupan,” kata dia di Jakarta, Senin.

    Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia KSPI dan KSPSI menegaskan dukungan terhadap Polri untuk semakin profesional, transparan, dan harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

    Andi menolak jika reformasi Kepolisian disusupi oleh agenda terselubung untuk mengganti Kepemimpinan Polri.

    “Karena soal pimpinan Polri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh di intervensi siapapun,” ujarnya.

    Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sikap KSPSI dan KSPI secara tegas mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto untuk terus melaksanakan program- program yang berpihak kepada rakyat Indonesia.

    Iqbal mengungkapkan, rencananya Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan DPR lainnya akan menerima langsung delegasi buruh.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa Buruh Geruduk Gedung DPR RI

    Massa Buruh Geruduk Gedung DPR RI

    GELORA.CO -Gedung DPR RI kembali digeruduk massa. Kali ini, demonstran datang dari kalangan buruh. Pantauan RMOL di lokasi, buruh menggeruduk gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin pagi, 22 September 2025.

    Massa buruh terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Andi Gani Nena Wea (KSPSI AGN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan lainnya.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan demonstrasi ini membawa 3 tuntutan. Pertama tegakkan Supremasi sipil. Kedua adalah Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM), dan sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

    Said menerangkan supremasi hukum yang dimaksud adalah menyangkut lembaga kepolisian dan TNI.

    “Gedung DPR tidak perlu dijaga TNI. Juga gedung-gedung pemerintahan lainnya. Cukup oleh Kepolisian, tapi Kepolisian yang humanis, profesional, mengedepankan persuasif dan negosiasi,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Senin, 22 September 2025

    Sementara mengenai RUU Ketenagakerjaan, Said Iqbal menyoroti lambatnya pembentukan Undang-Undang ini padahal sudah setahun berlalu sejak MK atas Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    “Aksi ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya dan akan terus diperbesar bila pemerintah tidak mengindahkan tuntutan daripada aksi ini,” demikian Said Iqbal

  • Video KSPSI & KSPI Tolak Darurat Militer: Supremasi Sipil Amanat Reformasi

    Video KSPSI & KSPI Tolak Darurat Militer: Supremasi Sipil Amanat Reformasi

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, sepakat menyatakan penolakan terhadap darurat militer. Menurut mereka supremasi sipil adalah amanat reformasi yang harus dijaga.

    KSPSI dan KSPI juga mendukung aparat menindak tegas pendemo anarkistis yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di Sulawesi Selatan. Namun di sisi lain, mereka meminta agar Polri membuka ruang restorative justice untuk pedemo yang tidak melakukan aksi pidana.