Xcloud.id

Tag: Andi Gani Nena Wea

  • Anggota KSPSI Diminta Jaga Soliditas dan Militansi Perjuangkan Hak Buruh – Halaman all

    Anggota KSPSI Diminta Jaga Soliditas dan Militansi Perjuangkan Hak Buruh – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konfederasi buruh terbesar di Tanah Air Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 di Kantor DPP KSPSI, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Perayaan HUT KSPSI Ke-52 dirayakan secara sederhana dengan melakukan pemotongan tumpeng. 

    Hadir dalam acara potong tumpeng Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea,  Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad, Wapres KSPSI Roy Jinto Ferianto, Wapres KSPSI R Abdullah, Wapres KSPSI Ahmad Supriadi, Wapres KSPSI Idris Palar, Wakil Sekjen Fery Nuzarli, Wakil Sekjen Akmani, Wakil Sekjen Afif, Bendahara Umum KSPSI Mustopo, dan seluruh pengurus DPP KSPSI lainnya. 

    Turut menyaksikan Irjen Pol Mohamad Agung Budijono, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. Ada juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengucapkan secara langsung ucapan melalui video call. 

    Andi Gani menegaskan, KSPSI di usia yang ke-52 akan tetap lantang membela hak-hak buruh.

    “KSPSI sangat kritis dalam memperjuangkan hak buruh Indonesia,” katanya.

    Andi Gani berpesan kepada seluruh anggota KSPSI untuk terus selalu menjaga soliditas dan militansi dalam perjuangan. 

    Menurutnya, sebagai konfederasi buruh terbesar di Tanah Air dengan jutaan anggota, KSPSI akan terus berada di garis terdepan menyuarakan kesejahteraan bagi buruh. 

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan ini menilai, HUT KSPSI ke-52 juga dirayakan di seluruh Indonesia dengan berbagai kegiatan seperti donor darah, pembagian sembako, bakti kesehatan, dan kegiatan positif lainnya. 

    Nantinya, kata Andi Gani, perayaan puncak HUT KSPSI Ke-52 akan digelar pada Rabu (26/2/2025) di lokasi Pembangunan Pusdiklat KSPSI di Kawasan Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat. 

    Puncak perayaan tersebut rencananya akan dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wamenaker Imanuel Ebenezer, Direktur ILO, dan pimpinan konfederasi buruh di Indonesia. 

    Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sinergitas Polri dan buruh harus terus ditingkatkan ke depan. 

    Kapolri menegaskan harapannya agar seluruh buruh terutama anggota KSPSI bisa terus memperjuangkan hak-haknya demi meningkatkan kesejahteraan hingga mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. 

    “Tentunya harapan saya, sinergisitas terus dilanjutkan. Perjuangan buruh terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, kualitas buruh, meningkatkan SDM unggul buruh,” ucapnya.

  • Mulai Pasang Tiang Pancang, Andi Gani Targetkan Pembangunan Gedung Pusdiklat KSPSI Rampung 1 Tahun – Halaman all

    Mulai Pasang Tiang Pancang, Andi Gani Targetkan Pembangunan Gedung Pusdiklat KSPSI Rampung 1 Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, PURWAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meresmikan pemasangan tiang pancang Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (5/2/2025). 

    Peresmian pemasangan tiang pancang secara simbolis dilakukan dengan menekan tombol bel. 

    Dalam peresmian, Andi Gani didampingi Pejabat Pemkab Purwakarta, pengurus DPP KSPSI, serta Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI. 

    “Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar dan selesai sesuai target. Pusdiklat ini adalah simbol kebersamaan dan profesionalisme KSPSI. Terima kasih kepada seluruh anggota yang telah memberikan kontribusi,” kata Andi Gani. 

    Andi Gani memastikan, Gedung Pusdiklat KSPSI dibangun atas swadaya mandiri anggota KSPSI seluruh Indonesia.

    Ia menegaskan, pembangunan Pusdiklat ini tanpa bantuan dari APBN Pemerintah. 

    Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan ini menjelaskan, Gedung Pusdiklat KSPSI berdiri di atas lahan 2.900 meter.

    Gedung Pusdiklat ini terdiri dari 5 lantai, bangunan dilengkapi auditorium pertemuan, 7 ruang kelas pendidikan, perpustakaan, dan  mushola. 

    Adapun pembangunan Gedung Pusdiklat KSPSI ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun, dengan anggaran pembangunan Rp14 miliar. 

    Untuk diketahui, peletakan batu pertama Gedung Pusdiklat KSPSI dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan disaksikan ribuan buruh anggota KSPSI.

    Gedung Pusdiklat KSPSI ini merupakan Pusdiklat milik serikat pekerja yang  terbesar di Asia Tenggara.

    Andi Gani berharap Gedung Pusdiklat KSPSI dapat bermanfaat untuk seluruh anggota KSPSI dengan metode pelatihan, pendidikan, serta keterampilan wirausaha 

    “Setiap anggota KSPSI dapat memilih materi pendidikan yang ingin diikuti dengan pendaftaran secara online dan pelatihan serta pendidikan dilakukan secara tatap muka,” jelasnya. 

    Andi Gani mengungkapkan, beberapa serikat pekerja negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Timor Leste, dan Myanmar telah menyatakan ketertarikan untuk studi banding ke Gedung Pusdiklat KSPSI.

     

  • 5.000 Buruh Bakal Geruduk DPR RI pada 6 Februari 2025 – Page 3

    5.000 Buruh Bakal Geruduk DPR RI pada 6 Februari 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan Andi Gani Nena Wea mengapresiasi hadirnya desk ketenagakerjaan di kepolisian.

    “Terima kasih atas kepedulian Pak Kapolri terhadap permasalahan-permasalahan buruh selama ini,” kata Andi Gani dalam konferensi pers Launching Desk Ketenagakerjaan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Andi Gani menilai, kaum buruh sering menjuluki Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan sebutan trouble shooter atau problem solving.

    Hal ini karena Kapolri selalu menjadi jembatan dan pemecah masalah jika buruh ada masalah. Kapolri beserta jajaran Kepolisian terus membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan serikat buruh.

    “Dengan tangan dingin Pak Kapolri, berbagai masalah besar berhasil diselesaikan, termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50 ribu buruh pada 24-25 November lalu yang akhirnya dapat diredam dengan damai,” ungkapnya.

    Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini menegaskan, hadirnya Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan ini merupakan sejarah besar bagi buruh.

    “Bahkan, desk ketenagakerjaan di kepolisian ini merupakan satu-satunya didunia. Baru pertama kali dan ada di Indonesia,” tegasnya.

    Ke depan, kata Andi Gani, empat negara di Asia Tenggara mau datang dan belajar ke Indonesia terkait desk ketenagakerjaan di kepolisian ini. Yaitu, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

     

     

  • Datangi PT Softex Indonesia, Wamenaker dan Presiden KSPSI Berhasil Batalkan PHK Sepihak  – Halaman all

    Datangi PT Softex Indonesia, Wamenaker dan Presiden KSPSI Berhasil Batalkan PHK Sepihak  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imanuel Ebenezer bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mendatangi PT Softex Indonesia di kawasan industri Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE), Karawang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025). 

    Kedatangan Wamenaker dan Presiden KSPSI disambut antusias ratusan buruh yang telah melakukan aksi demonstrasi berhari-hari.

    Keduanya sengaja datang karena mendengar kabar PT Softex Indonesia tengah berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap 308 pekerjanya. 

    Kedatangan kedua tokoh tersebut membuahkan hasil yang memuaskan, PT Softex Indonesia membatalkan keputusan PHK tersebut. 

    “Kami mengedepankan dialog agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang tidak merugikan pekerja. Bersyukur PHK sepihak akhirnya dibatalkan PT Softex Indonesia. Hidup Buruh!,” tegas Andi Gani didepan ratusan buruh. 

    Atas hasil keputusan tersebut, ratusan buruh yang telah ter-PHK menangis haru bahagia

    “KSPSI tidak akan pernah meninggalkan anggotanya berjuang sendirian. Kami bersama Wamenaker mendorong manajemen untuk mempertimbangkan opsi lain yang tidak membahayakan kesejahteraan karyawan,” kata Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri ini. 

    Sementara, Wamenaker Imanuel Ebenezer menegaskan, pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap proses yang dilakukan. 

    “Pemerintah ingin semuanya  dialog. Baik pengusaha maupun buruh, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, buruh PT Softex Indonesia telah melakukan aksi demonstrasi berhari-hari karena manajemen melakukan PHK sepihak terhadap 308 karyawan dengan alasan efisiensi.

  • Posisi Arsjad Rasjid Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Diganti Anindya Bakrie, Ini Kata Buruh – Halaman all

    Posisi Arsjad Rasjid Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Diganti Anindya Bakrie, Ini Kata Buruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua pemimpin buruh terbesar di Tanah Air, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi kinerja Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah komando Arsjad Rasjid selama 5 tahun. 

    Andi Gani memuji kinerja Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. Ia mengaku selama ini kerja sama yang terjalin dengan konfederasi buruh sangat baik di masa kepemimpinan Arsjad. 

    “Baru kali ini pemimpin buruh bisa berkomunikasi sangat baik dengan Ketua Umum Kadin. Ini sejarah,” tegas Andi Gani di Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

    Andi Gani menilai, kerja sama yang terjalin yaitu, peningkatan produktivitas menjadi program utama Kadin Indonesia bersama konfederasi buruh. 

    Tak hanya itu, Arsjad juga memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan-pimpinan konfederasi buruh ASEAN dan sering melakukan dialog sosial. 

    Kadin di bawah Arsjad juga bekerja sama dengan konfederasi buruh mendorong adanya peningkatan kesejahteraan. 

    Bahkan, Andi Gani mengingat betul, pada saat Arsjad baru menjabat pada 2021, Kadin telah menghadirkan program vaksinasi dan rumah oksigen gotong royong untuk menanggulangi pandemi Covid-19. 

    “Bersama Kapolri, Arsjad Rasjid punya andil besar, jutaan vaksin terdistribusi kepada masyarakat pada waktu itu termasuk buruh,” katanya. 

    Andi Gani mengungkapkan, Arsjad Rasjid juga terlibat langsung dalam pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di Purwakarta, Jawa Barat. 

    Arsjad Rasjid melalui Indika Foundation menghibahkan lahan Untuk Pembangunan Pusdiklat KSPSI yang ditargetkan selesai Desember 2025.

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri ini mendukung penuh langkah-langkah Arsjad Rasjid ke depan. 

    Sementara, Presiden KSPI Said Iqbal mengapresiasi kerja-kerja Arsjad Rasjid selama 5 tahun ini. Ada tiga fokus utama kerja sama yang selama ini dilakukan Kadin bersama konfederasi buruh. 

    Pertama, tertuang dalam MoU antara Kadin dengan KSPSI Andi Gani, KSPI Said Iqbal, dan KSBSI Elly Rosita Silaban memperkuat pelatihan pendidikan, vokasi, dan pelatihan kewirausahaan. 

    Kedua, dibawah kepemimpinan Arsjad, dialog sosial dengan buruh terbangun. “Contoh, diskusi tentang Omnibus Law, upah minimum, struktur skala upah, dan hubungan industrial,” kata Iqbal. 

    Ketiga, Kadin dibawah Arsjad selalu mengedepankan win-win solution. Arsjad ingin agar kepentingan pengusaha dan buruh diakomodir serta diputuskan dengan adil. 

    “Kepemimpinan Arsjad Rasjid bisa jadi role model dalam membangun hubungan industrial di Indonesia ke depan. KSPI berharap setelah Munas tidak ada lagi kubu-kubuan. Kadin Arsjad dan Anindya bisa duduk bersama mencari solusi ekonomi bangsa,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, dualisme di Kadin Indonesia antara kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Rasjid akan segera berakhir.

    Hal ini diketahui setelah adanya undangan terkait gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia yang akan digelar pada Kamis (16/1/2025) di Hotel The Ritz Calton Jakarta, Mega Kuningan, Jakarta.

    Dalam Munas tersebut, disinyalir nantinya Anindya Bakrie akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sementara, Ketua Umum Kadin Indonesia sebelumnya Arsjad Rasjid akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.

  • Pendukung Jokowi Wajib Baca! YLBHI Paparkan 10 Alasan Jokowi Layak Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Dunia

    Pendukung Jokowi Wajib Baca! YLBHI Paparkan 10 Alasan Jokowi Layak Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Dunia

    “Omnibus Law berakhir disahkan, namun dibatalkan oleh MK dengan syarat perlu melakukan revisi dengan prinsip partisipasi bermakna. Jokowi tidak mendengarkan putusan tersebut, namun malah membangkan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) dengan substansi yang sama tanpa menyerap aspirasi rakyat,” cetus Arif.

    Keempat, Rezim Nihil Meritokrasi. YLBHI menyebut, merupakan rahasia umum bahwa selama Jokowi menjabat, ia mengangkat beberapa individu yang mendukungnya dalam Pilpres masuk ke jabatan-jabatan spesial. 

    Setidaknya, terdapat 13 relawan Jokowi dalam Pemilu 2019 telah menjadi komisaris BUMN. Mereka adalah Rizal Mallarangeng, Lukman Edy, Zulnahar Usman, Arya Sinulingga, Arief Budimanta, Irma Suryani Chaniago, Dudy Purwagandhi, Fadjroel Rachman, Andi Gani Nena Wea, Ukin Ni’am Yusron, Eko Sulistyo, Dyah Kartika Rini, Kristia Budiyarto. 

    “Ditempatkannya orang-orang dekat Jokowi menunjukan praktik reformasi birokrasi dengan skema meritokrasi hanya jargon belaka,” ujar Arif.

    Kelima, menghidupkan kembali dwifungsi militer. YLBHI menuturkan, dwifungsi ABRI di Indonesia adalah sejarah lambang kekuasaan yang korup. Di masa kekuasaannya, Jokowi mencoba kembali menghidupkan praktek tersebut.

    Berdasarkan catatan Mahkamah Rakyat beberapa poin penting yang dapat menunjukkan kembalinya praktek ini, melalui pengesahan Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ia mengungkapkan, di undang-undang ini jabatan sipil yang dapat diisi oleh militer aktif diperluas. 

  • Presiden KSPSI Andi Gani Soroti Dugaan Union Busting BUMD, Janji Lakukan Pengawalan – Halaman all

    Presiden KSPSI Andi Gani Soroti Dugaan Union Busting BUMD, Janji Lakukan Pengawalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyoroti adanya dugaan praktik union busting atau pemberangusan serikat pekerja oleh BUMD Taru Martani.

    Dugaan union busting di BUMD yang bergerak dalam produksi rokok tersebut dilaporkan mantan karyawan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

    Dugaan praktik union busting terjadi saat Pimpinan BUMD tersebut memecat belasan karyawan dan tiga orang pengurus serikat pekerja. 

    Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea meminta BUMD Taru Martani untuk menaati aturan ketenagakerjaan. 

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri ini memastikan, akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus union busting tersebut. 

    “Seharusnya BUMD menjadi contoh untuk penegakan aturan ketenagakerjaan. BUMD Taru Martani harus menjelaskan masalah PHK dan alasan kenapa itu dilakukan,” tegas Andi Gani, Selasa (31/12/2024). 

    Andi Gani menegaskan, jika hal tersebut tidak bisa diselesaikan di Yogyakarta, maka masalah union busting ini akan diproses di Jakarta. 

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa Dan Asuransi (NIBA) KSPSI DIY Jatmiko menjelaskan, dugaan union busting terjadi karena tiga pekerja yang merupakan ketua, sekretaris dan bendahara serikat pekerja di BUMD tersebut di PHK. 

    “Ada SK pemberhentian dengan tidak hormat pada Desember ini. Di bulan yang sama, anggota serikat pekerja sebanyak 17 orang di-PHK pensiun. Yang dua menerima, yang 15 orang menolak,” ungkapnya. 

    Union busting kepada tiga pengurus serikat pekerja dilakukan perusahaan karena aktivitas advokasi mereka kepada 17 anggota serikat pekerja berusia di bawah 60 tahun yang di-PHK pensiun. PHK pensiun ditolak karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

    “PHK pensiun kalau di PKB yang masih berlaku berusia 60 tahun. Sedangkan, PHK pensiun yang dilakukan ini mengacu pada SK Direksi berdasarkan hasil RUPS menyatakan usia pensiun 56 tahun,” katanya.

    Padahal, SK Direksi tersebut saat ini masih berproses di Disnakertrans Kota Yogyakarta, yang putusan anjurannya baru terbit pada Januari 2025. 

    Kegiatan advokasi para pekerja yang terkena PHK pensiun oleh ketua, sekretaris dan bendahara serikat pekerja dianggap menghasut pekerja lainnya, sehingga mereka pun turut di-PHK.
     

  • Penasihat Kapolri Sorot Kasus Anak Bos Roti Aniaya Karyawati di Cakung: Merendahkan Martabat Manusia – Halaman all

    Penasihat Kapolri Sorot Kasus Anak Bos Roti Aniaya Karyawati di Cakung: Merendahkan Martabat Manusia – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur menjadi perbincangan.

    Hal ini juga menarik pehatian Penasihat Kapolri, Andi Gani Nena Wea yang mengaku geram melihat aksi penganiayaan yang dilakukan GSH kepada karyawannya berinisial DA seperti dalam video viral.

    “Pegawai tersebut hanya mencari nafkah dan dianiaya. Tentu ini sangat melukai keadilan,” kata Andi Gani kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/12/2024). 

    Untuk itu, Andi Gani meminta Polda Metro Jaya untuk menangani kasus tersebut secara serius serta menangkap dan menahan pelakunya.

    Kasus tersebut sebelumnya sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur dua bulan lalu.

    Namun, belum ada perkembangan meski bukti video sudah sangat jelas.

    “Tidak bisa ditoleransi perbuatan tersebut karena sangat merendahkan martabat manusia,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini mengaku siap untuk memberikan pendampingan hukum untuk korban.

    Dia juga mengaku sudah menghubungi penyidik untuk menanyakan proses penyelidikan yang belum diproses sejak dua bulan lalu.

    Untuk informasi, Aksi dugaan penganiayaan tersebut sebelumnya viral di media sosial.

    Saat itu, terlibat pria berbadan gempal yang marah-marah kepada seorang wanita.

    Bahkan, pria tersebut melemparkan sejumlah barang di antaranya mesin EDC hingga bangku ke korban.

    Penganiayaan tersebut telah dilaporkan ke pihak berwajib akan tetapi belum ada perkembangan dari laporan itu.

    Belakangan, pihak kepolisian mengaku telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti.

    Hasilnya, polisi pun telah meningkatkan status kasus penganiayaan tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

    Hal ini setelah penyidik melakukan gelar perkara dan ditemukannya unsur pidana dalam kasus tersebut.

    Dalam hal ini, DA mengatakan aksi penganiayaan yang dilakukan GSH sudah berulang kali.

    Hal ini yang membuat dirinya tidak tahan hingga akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian.

    DA pun mengungkap bila GSH sempat menyatakan dirinya tidak bisa diseret ke penjara.

    “Sebelum kejadian ini saya pernah dilempar meja, tapi tidak mengenai saya dan saya dikatain babu dan orang miskin, dia merendahkan saya dan keluarga saya. Dia juga sempat ngomong ‘orang miskin kaya lu nggak bakal bisa masukin gua ke penjara gua kebal hukum’,” kata DA saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

    Lalu, aksi penganiayaan itu mencapai puncaknya pada Kamis (17/10/2024) lalu.

    Kala itu, pelaku meminta korban untuk mengantarkan pesanan makanannya.

    Namun permintaan itu ditolak oleh DA karena tengah bekerja. Apalagi, permintaan itu bukan masuk dari tugasnya dan sudah ada perjanjian dengan adik pelaku jika dia tak mau melakukan apa yang disuruh GSH.

    Bahkan, GSH juga menelepon ibunya yang merupakan bos korban soal penolakan yang dilakukan korban.

    Saat itu, ibu GSH malah mendukung korban dan meminta agar membawa makanan itu sendiri.

    Meski demikian, saat itu pelaku malaj mengamuk hingga melakukan penganiayaan.

    Korban dilempar menggunakan beberapa barang termasuk kursi hingga membuat kepala korban bocor. 

    “Akhirnya setelah saya tolak berkali-kali dia marah dan melempar saya pakai patung batu, kursi, meja, mesin bank dilakukan berkali-kali dan semua barang yang dilempar oleh si pelaku semua kena tubuh saya,” katanya. 

    “Setelah saya dilempari barang di situ bapaknya pelaku narik saya dan suruh saya pulang tapi tas dan HP saya masih tertinggal. Di dalam pas saya mau ambil tas dan HP saya di situ saya dilempari lagi pakai kursi berkali-kali akhirnya saya kabur dan terpojok tidak bisa kemana-mana,” imbuhnya. 

    Selain dirinya, DA pun menyebut ada korban lain yang juga merupakan karyawan yang diperlakukan serupa oleh GSH.

    Bahkan, beberapa orang pun memutuskan untuk berhenti bekerja.

    Untuk itu, DA meminta agar kasusnya bisa diselesaikan secara cepak oleh pihak kepolisian agar ada efek jera untuk GSH dan tidak menimbulkan korban lain.

  • 2 Konfederasi Buruh Tolak Draft Permenaker soal Pengupahan – Page 3

    2 Konfederasi Buruh Tolak Draft Permenaker soal Pengupahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia yaitu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak draft Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang baru tentang upah minimum 2025.

    Mereka menilai usulan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sangat bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mendapatkan informasi draft terbaru Permenaker terkait upah. Didalamnya, upah minimum dibagi menjadi dua yakni, upah minimum padat karya dan upah minimum padat modal.

    “Kami menolak draf isi Permenaker tersebut. Pembagian dua kategori kenaikan upah minimum ini melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Andi Gani di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Andi Gani menjelaskan, dalam putusannya MK hanya menyatakan bahwa kenaikan upah minimum berdasarkan inflansi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alpha, dengan memperhatikan proporsionalitas Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Sementara, dalam draft Permenaker tentang upah minimum dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan upah minimum 2025 dapat dirundingkan di tingkat bipartit perusahaan.

    Hal ini ditolak buruh karena penetapan upah minimum diputuskan oleh Dewan Pengupahan Daerah sebagaimana keputusan MK.

    Kemudian, penolakan dalam draft Permenaker tersebut yaitu upah minimum sektoral rencananya diserahkan dalam perundingan bipartit di tingkat perusahaan atau dikaburkan kalimatnya yang terkesan Dewan Pengupahan Daerah tidak perlu membahas penetapan upah minimum sektoral (UMSP dan UMSK).

    “Jelas keputusan draft Permenaker ini bertentangan dengan keputusan MK, sehingga ditolak buruh,” tutur Andi Gani.

    Andi Gani menilai, draft Permenaker yang sedang dibuat oleh Menaker tersebut keseluruhan isinya ditolak oleh buruh.

     

  • Ribuan Buruh Demo di Kantor Kemnaker Tuntut Pemerintah Patuhi Putusan MK – Page 3

    Ribuan Buruh Demo di Kantor Kemnaker Tuntut Pemerintah Patuhi Putusan MK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tumpah ruah memadati Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea memimpin langsung aksi demonstrasi tersebut.

    Diatas mobil komando, Andi Gani meminta Pemerintah tak main-main dengan buruh dalam mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Karena buruh sudah berjuang panjang 4 tahun di MK, berjuang di jalanan dan akhirnya menang. Tapi tiba-tiba ada yang tidak mau menaati putusan MK. Jangan mengajari buruh untuk tidak taat konstitusi,” tegas Andi Gani

    Apalagi, dalam waktu dekat ada penetapan upah minimum. Ia meminta agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli tidak lagi menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. Hal ini lantaran PP 51 tersebut tidak sesuai dengan hasil putusan MK.

    Andi Gani mengingatkan kembali kepada Pemerintah agar tidak bermain-main dengan konstitusi.

    “Di sini, saya Andi Gani Nena Wea, mengingatkan kepada Pemerintah, khususnya kepada Menaker dan jajarannya, jangan coba-coba bermain-main mengenai konstitusi,” ucapnya.

    Wakil Presiden KSPSI Roy Jinto Ferianto menyoroti dua poin dalam Rapat Koordinasi Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit nasional.

    Pertama, soal peta jalan atau roadmap Pemerintah hanya akan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada 15 Desember 2024 yang akan merugikan buruh.

    “Itu merugikan karena upah minimum sektoral itu bukan hanya UMSP tingkat provinsi, tapi ada upah minimum sektoral kabupaten-kota. Kita melihat di situ hanya UMSP yang akan mereka tetapkan, itu pun kalau ada kesepakatan,” ujar Roy.