Xcloud.id

Tag: Andi Gani Nena Wea

  • Marsinah Jadi Pahlawan Nasional, Buruh: Jadi Contoh buat Kami

    Marsinah Jadi Pahlawan Nasional, Buruh: Jadi Contoh buat Kami

    Jakarta –

    Serikat buruh mengenang sosok aktivis Marsinah yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Marsinah diangkat menjadi Pahlawan Nasional atas dedikasinya pada bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan.

    Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, bercerita Marsinah menjadi pejuang kesejahteraan buruh, khususnya bagi karyawan di perusahaannya PT Catur Putra Surya di medio 1990-an. Andi mengatakan Marsinah berani berjuang meskipun nyawanya jadi taruhan utama dan akhirnya dia mengorbankan jiwanya untuk perjuangan tersebut.

    Marsinah, bagi Andi Gani, merupakan tokoh aktivis yang tidak takut akan ancaman apapun. Figurnya pun jadi patron utama bagi pimpinan Serikat Pekerja hingga sekarang.

    “Beliau berjuang untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dengan akhirnya mengorbankan jiwanya. Itu yang sangat luar biasa. Tidak takut dengan ancaman. Dan itu menjadi contoh buat kami para pimpinan buruh yang saat ini sedang berjuang,” ungkap Andi Gani usai penganugerahan Pahlawan Nasional untuk Marsinah, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    Baginya, nilai-nilai keberanian Marsinah harus menjadi contoh bagi buruh saat ini. Apalagi saat ini kebebasan pendapat lebih baik daripada di zaman Marsinah hidup.

    “Ya keberanian untuk menyuarakan sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Itu menjadi contoh buat kami, kan zaman dulu kan nggak sebebas saat ini. Kalau sekarang saya, Said Iqbal, Bung Jumhur teriak-teriak dengan berani karena situasi juga udah berbeda,” ujar Andi Gani.

    “Dan beliau berani menyatakan niat perjuangan di dalam situasi yang sangat sulit,” pungkasnya.

    Pihak Istana menyebutkan Marsinah merupakan salah satu tokoh dari provinsi Jawa Timur yang menjadi pahlawan di bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan.

    Marsinah disebut sebagai simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah tumbuh di keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial.

    Marsini, kakak kandung Marsinah yang hadir di penganugerahan Pahlawan Nasional, berharap perjuangan dan pergerakan Marsinah saat masih hidup bisa memperbaiki situasi dan kesejahteraan buruh saat ini.

    “Insyaallah pemerintah bisa menyejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia juga memikirkan nasibnya,” kata Marsini usai penganugerahan Pahlawan Nasional di tempat yang sama.

    Dia meminta pemerintah saat ini lebih banyak memperhatikan kesejahteraan buruh, khususnya untuk meminimalisir praktik outsorcing hingga tindakan PHK oleh perusahaan yang merugikan buruh.

    “Jangan ada PHK-PHK terutama yang outsourcing. Kalau outsourcing tiga bulan selesai, tiga bulan juga selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian,” jelas Marsini.

    (hal/fdl)

  • Bos Buruh Dunia Mau ke Bekasi Besok, Ada Apa?

    Bos Buruh Dunia Mau ke Bekasi Besok, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC), Luc Triangle, yang akan berkunjung ke Indonesia pada Senin, (10/11/2025). Kunjungan tersebut menjadi momen penting bagi gerakan buruh Indonesia karena ITUC merupakan konfederasi serikat buruh terbesar di dunia, yang beranggotakan lebih dari 200 juta pekerja dari lebih 160 negara, dengan kantor pusat di Brussel, Belgia.

    KSPI bersama KSBSI yang dimpinan Elly Rosita Silaban dan KSPSI yang dipimpin Andi Gani Nena Wea adalah tiga konfederasi di Indonesia yang menjadi anggota ITUC.

    Presiden KSPI Said Iqbal, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyambut kedatangan Sekjen ITUC yang akan digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemda Bekasi, pada Senin, 10 November 2025.

    “Sekitar 10 ribu buruh dari berbagai daerah akan hadir dalam konsolidasi tersebut untuk menunjukkan solidaritas dan semangat perjuangan kaum pekerja Indonesia,” ungkap Said Iqbal, Minggu (9/11/2025).

    Foto: Suasana konsolidasi aksi Serikat Buruh di Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Suasana konsolidasi aksi Serikat Buruh di Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    Dalam kegiatan tersebut akan diangkat dua isu utama yang juga menjadi perhatian ITUC di tingkat global, yaitu: HOSTUM – Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah, dengan tuntutan kenaikan upah minimum sebesar 8,5-10,5%; dan Pengesahan RUU Ketenagakerjaan sebagai payung hukum baru yang melindungi hak-hak buruh serta menegaskan prinsip kerja layak di Indonesia.

    “Isu-isu ini bukan hanya perjuangan buruh Indonesia, tetapi juga bagian dari agenda global ITUC dalam memperjuangkan pekerjaan yang layak (decent work), perlindungan sosial, dan keadilan bagi seluruh pekerja,” tegas Said Iqbal.

    Konsolidasi di Bekasi ini juga akan menjadi ajang memperkuat solidaritas internasional antara serikat buruh Indonesia dan gerakan buruh dunia.

    “Kehadiran Sekjen ITUC adalah bentuk pengakuan terhadap perjuangan buruh Indonesia. Kami ingin menunjukkan bahwa buruh Indonesia bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi bagian dari kekuatan global yang menuntut keadilan sosial,” tutup Said Iqbal.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

    Lembaga di bawah Presiden Prabowo Subianto tersebut diyakini menjadi solusi dalam mengatasi masalah buruh.

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Gedung DPP KSPSI, di Jakarta, Jumat.

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri itu mengungkapkan bahwa saat ini persoalan PHK di tanah air cukup memprihatinkan. Terkini, upaya PHK terhadap 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana.

    Namun, upaya tersebut bisa dibatalkan dan ratusan buruh dipastikan dapat kembali bekerja mulai Senin (10/11). Pembatalan itu dilakukan usai perusahaan mencabut surat PHK pada Jumat hari ini.

    Pembatalan PHK itu terjadi seusai inspeksi mendadak (sidak) oleh pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyusul laporan serikat pekerja soal pelanggaran perjanjian kerja bersama (PKB) dalam proses efisiensi yang dilakukan perusahaan.

    “Saya sendiri tidak memberi tahu siapapun sebelumnya, bahkan jajaran saya tidak tahu akan ada sidak dan benar, kita menemukan adanya pelanggaran PKB karena efisiensi dilakukan tanpa perundingan dengan serikat pekerja,” ungkapnya.

    Andi Gani menjelaskan PHK sepihak terhadap buruh dilakukan tanpa komunikasi, bahkan lewat surat elektronik (email/surel) email.

    “Saya bersyukur atas langkah cepat Pak Dasco dan pemerintah. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar perjanjian kerja bersama dihormati,” ucapnya.

    Selain isu Multistrada, Andi Gani juga menyinggung kasus serupa di PT Danbi International, Garut, di mana 1.500 buruh di-PHK sepihak setelah perusahaan tutup mendadak. KSPSI berhasil memenangkan gugatan di pengadilan untuk menyita aset perusahaan sebagai ganti pesangon.

    Untuk itu, ia meyakini permasalahan perburuhan tersebut bisa segera dituntaskan jika DKBN sudah terbentuk.

    Lebih lanjut, ia membocorkan bahwa Presiden Prabowo dalam waktu sangat dekat akan segera mengumumkannya.

    Menurutnya, struktur kepengurusan sudah ada. DKBN akan terdiri atas tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia dan juga akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menghadapi isu PHK.

    “Akan duduk pimpinan buruh di sana, lalu akan duduk akademisi dari universitas-universitas yang mempunyai keberpihakan kepada perjuangan buruh dan keselamatan buruh,” ungkapnya.

    Nantinya, DKBN tidak hanya mengurus persoalan serikat pekerja, upah minimum, dan PHK. Namun, lebih luas lagi seperti membahas kesejahteraan, pendidikan anak-anak buruh, dan juga buruh sendiri.

    DKBN dipastikan memiliki landasan hukum yang kuat karena menjadi badan di bawah Presiden secara langsung.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco ikut orasi di pabrik Michelin minta pekerjakan kembali karyawan

    Dasco ikut orasi di pabrik Michelin minta pekerjakan kembali karyawan

    Bekasi (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut berorasi saat ada aksi demonstrasi buruh di depan pabrik ban Michelin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, untuk meminta perusahaan mempekerjakan kembali sejumlah karyawan yang diisukan bakal dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dia berorasi setelah bersama jajaran DPR dan perwakilan buruh menemui manajemen perusahaan PT Multistrada Arah Sarana sebagai pengelola pabrik ban Michelin. Menurut dia, sudah ada sejumlah hal yang disepakati dengan perusahaan.

    “Kami minta kepada manajemen untuk yang saat ini teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali,” kata Dasco di depan ratusan buruh.

    Ucapan Dasco itu pun langsung mendapatkan tepuk tangan apresiasi dari para buruh yang memadati Jalan Pantura tersebut.

    Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta perusahaan untuk menyetop segala proses PHK kepada karyawannya. Apabila ada proses PHK, dia meminta perusahaan harus mengacu pada perjanjian kerja sama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku.

    “Dan apabila ada proses-proses selanjutnya, agar pihak manajemen dapat melakukan perundingan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

    Dia pun meminta kepada perusahaan agar menuntaskan permasalahan tersebut paling lambat hingga Jumat mendatang. Untuk itu, dia meminta kepada kelompok buruh yang demonstrasi itu tetap menjaga suasana kondusif dan kembali bekerja.

    “Kita minta supaya proses ini diberhentikan dulu supaya tidak ada pelanggaran. Harus ikuti prosedur yang berlaku,” katanya.

    Adapun kabar mengenai PHK perusahaan ban multinasional asal Prancis ini berasal dari organisasi buruh. Diduga hal itu disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap produk ban Michelin, yang menurutnya juga terjadi dalam lingkup global.

    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, mengatakan organisasi pekerja akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan.

    Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil manajemen perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus PHK massal, Dasco dan jajaran DPR datangi pabrik ban Michelin

    Kasus PHK massal, Dasco dan jajaran DPR datangi pabrik ban Michelin

    Bekasi (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran pimpinan dan anggota DPR RI mendatangi pabrik PT Multistrada Arah Sarana yang memproduksi ban merek Michelin di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, karena adanya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Dasco tiba di lokasi bersama rombongan, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja, hingga anggota Komisi IV DPR Rajiv. Kunjungan itu pun dilakukan dalam rangka kerja Satuan Tugas (Satgas) PHK.

    “Kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multistrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Oleh karena itu, kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan,” kata Dasco.

    Saat mendatangi pabrik, kelompok buruh sedang menggelar demonstrasi terkait isu PHK tersebut. Kemudian massa aksi pun memberikan jalan kepada rombongan kendaraan Dasco untuk masuk ke area pabrik.

    Setelah masuk, Dasco beserta jajaran DPR dan perwakilan buruh langsung berjalan menuju kantor manajemen dan bertemu dengan perwakilan perusahaan.

    Mereka menggelar pertemuan sekitar 10 menit bersama pihak perusahaan yang diwakili Manajer HRD PT Multistrada Arah Sarana, Fajar.

    “Manajemen pengambilan keputusannya tidak hadir karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan perusahaan tadi,” katanya.

    Dari pertemuan itu, Dasco meminta perusahaan tersebut menghentikan terlebih dahulu segala proses yang berkaitan dengan PHK karena menduga ada pelanggaran dalam isu PHK tersebut.

    Adapun kabar mengenai PHK perusahaan ban multinasional asal Prancis ini berasal dari organisasi buruh.

    Diduga hal itu karena menurunnya permintaan terhadap produk ban Michelin, yang menurutnya juga terjadi dalam lingkup global.

    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan organisasi pekerja akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan.

    Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil manajemen perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Buruh Minta PHK Ratusan Karyawan Pabrik Ban Michelin Dibatalkan!

    Bos Buruh Minta PHK Ratusan Karyawan Pabrik Ban Michelin Dibatalkan!

    Jakarta –

    Serikat buruh mendesak manajemen PT Multistrada Arah Sarana Tbk membatalkan rencana PHK terhadap 285 buruh pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan ratusan karyawan tersebut merupakan anggota Kimia, Energi, dan Pertambangan (KEP) KSPSI.

    “Kami menolak keras rencana PHK ini. DPP KSPSI akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan,” tegas Andi Gani di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dia mengatakan salah satu langkah yang akan ditempuh adalah meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk segera memanggil pihak perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.

    Menurutnya, rencana PHK ini juga mencakup 5 pengurus PUK KEP KSPSI, sehingga pihaknya meminta Desk Ketenagakerjaan Polri untuk menelusuri dugaan pelanggaran pidana ketenagakerjaan.

    “Kami sangat menyesalkan langkah perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Multistrada dan PUK KEP KSPSI sudah jelas diatur kewajiban bermusyawarah dan menghindari PHK sebagai opsi utama,” ungkap Andi Gani.

    Sebagai bentuk penolakan, DPP KSPSI telah menginstruksikan pengurus dan anggota untuk menggelar aksi solidaritas menentang rencana PHK massal tersebut. Andi Gani turut meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk segera turun tangan.

    “Menaker harus tanggap dan cepat menyelesaikan masalah ini agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan buruh,” kata Andi Gani.

    Sebelumnya, Corporate Communication Manager Michelin Indonesia Monika Rensina membenarkan kabar PHK tersebut. Michelin sedang menyesuaikan kapasitas produksi dan jumlah karyawan.

    “Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang,” kata Monika.

    Menurut Monika, penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi, seiring dengan upaya kami untuk memperkuat posisi sebagai manufaktur unggulan untuk ban kualitas dunia.

    Michelin menekankan komitmen mereka untuk memberikan kompensasi dan dukungan yang layak bagi karyawan yang terkena keputusan PHK. Namun, pihaknya belum bisa memberikan secara rinci besaran jumlah karyawan yang terdampak.

    (kil/kil)

  • Apel Akbar Buruh, Kapolri Ajak Dukung Kebijakan Pemerintah Nasional 15 Oktober 2025

    Apel Akbar Buruh, Kapolri Ajak Dukung Kebijakan Pemerintah Nasional 15 Oktober 2025

    Apel Akbar Buruh, Kapolri Ajak Dukung Kebijakan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti Apel Akbar Kebangsaan Buruh Indonesia di Lapangan Jababeka Botanical, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/10/2025).
    Apel ini diikuti ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
    Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, kaum buruh siap bersinergi dengan Kapolri untuk mendukung dan menyukseskan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Buruh Indonesia akan selalu setia kepada Bapak Kapolri dan Polri. Kita akan terus setia bersama, berjuang bersama menjaga ketertiban di tengah masyarakat,” kata Andi Gani.
    Andi Gani menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri yang dinilai selalu mendampingi perjuangan buruh dan menjaga agar iklim demokrasi tetap kondusif.
    Ia menegaskan, semangat kebangsaan tidak boleh berhenti di panggung apel semata.
    Andi Gani menyebut buruh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa.
    “Jangan sampai perjuangan kita pecah karena perbedaan. Kita punya satu Tanah Air, satu bangsa, dan satu tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buruh Indonesia harus menjadi garda terdepan menjaga nilai-nilai kebangsaan itu,” ucapnya.
    Dalam orasinya, Andi Gani juga menegaskan komitmen kaum buruh untuk terus memperjuangkan lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja Indonesia.
    “Kita kawal bersama agar RUU Ketenagakerjaan benar-benar berpihak pada pekerja, bukan hanya pada modal. Karena kesejahteraan buruh berarti kesejahteraan bangsa,” ucapnya.
    Menanggapi hal itu, Kapolri Listyo Sigit mengajak kaum buruh untuk terus mendukung kebijakan pemerintah.
    Menurutnya, sinergi antara buruh dan aparat menjadi modal penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
    “Apa yang menjadi kebijakan pemerintah, tentunya kita semua harus bersinergi agar semua program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa berjalan dengan baik,” kata Kapolri.

    Sigit menegaskan, Apel Kebangsaan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum penting untuk menunjukkan semangat, solidaritas, dan dedikasi kaum buruh Indonesia.
    Menurut Kapolri, buruh adalah patriot-patriot dan pejuang bangsa yang berada di garda terdepan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
    “Tadi kita sepakat bahwa buruh dan Polri sinergi untuk menjaga stabilitas kamtibmas dan mewujudkan keamanan dalam negeri, karena kita tahu bahwa Indonesia membutuhkan stabilitas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) untuk bisa mewujudkan ekonomi,” kata Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puluhan ribu buruh gelar aksi pada Rabu terkait RUU Ketenagakerjaan

    Puluhan ribu buruh gelar aksi pada Rabu terkait RUU Ketenagakerjaan

    Jakarta (ANTARA) – Sekitar 50 ribu buruh siap menggelar Apel Besar Kebangsaan di Lapangan Jababeka Botanical, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (15/10) yang bertujuan untuk mendorong revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan agar berpihak kepada para pekerja.

    “Apel ini akan dihadiri buruh dari dua konfederasi buruh terbesar yang mewadahi hampir 22 federasi, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi pers persiapan Apel Besar Kebangsaan di Gedung DPP KSPSI, Jakarta, Selasa.

    Andi Gani mengungkapkan Apel Besar Kebangsaan itu mempunyai makna mendalam, yakni sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga NKRI, sekaligus ekspresi menolak keras aksi kerusuhan, aksi pembakaran, dan aksi-aksi anarkis lainnya dalam penyampaian pendapat.

    Menurut dia, kerusakan yang terjadi saat kericuhan yang terjadi di penghujung Agustus 2025 lalu, sangat merugikan masyarakat dan yang dirusak maupun dihancurkan itu berasal dari pajak rakyat.

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri itu merinci acara akan dimulai pada pukul 14.00 sampai 17.30 WIB. Acara itu akan menghadirkan orasi-orasi dari para tokoh buruh.

    Selain itu, Andi Gani juga memberikan bocoran bahwa aksi itu akan dihadiri seorang tokoh penting bangsa ini. Namun, siapa orang tersebut, akan menjadi kejutan di hajatan akbar kaum buruh nanti.

    “Beliau akan hadir sekitar jam 15.30 WIB. Lalu kami semua akan menyampaikan orasi, pendapat, dan juga membacakan Deklarasi Kebangsaan Buruh Indonesia,” ungkapnya.

    Isi dari deklarasi, kata Andi Gani, yaitu sahkan RUU Ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh Indonesia, menolak upah murah, menolak union busting, menolak pemberangusan serikat pekerja, mendukung Polri menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Terakhir, kami mendukung penuh kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada buruh Indonesia,” ucapnya.

    Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan ada dua prinsip digelarnya apel tersebut.

    Pertama, sebagai bentuk dukungan buruh terhadap program baik yang melindungi buruh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti kenaikan upah minimum, menghapuskan utang-utang UMKM, pembentukan koperasi desa hingga kebijakan makan bergizi gratis (MBG).

    “Secara umum kebijakan tersebut adalah ada keberpihakan kepada kaum buruh dan orang-orang masyarakat kecil lainnya atau kelas pekerja. Untuk itu, dukungan harus diantarkan secara terbuka menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo,” jelasnya.

    Kedua, digelarnya Apel Besar Kebangsaan tersebut untuk mengawal RUU Ketenagakerjaan yang berpihak pada kaum buruh.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi buruh di depan DPR/MPR serukan lima tuntutan

    Aksi buruh di depan DPR/MPR serukan lima tuntutan

    Jakarta (ANTARA) – Ribuan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Senin, yang menyerukan lima tuntutan utama.

    Yakni, mendukung Polri menegakkan hukum, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, serta menegakkan supremasi sipil. Massa buruh datang dengan membawa bendera merah putih serta bendera konfederasi yang didominasi warna biru.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, rencana aksi besar buruh ini hanya diketahui di internal dua konfederasi.

    “Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan penyusupan,” kata dia di Jakarta, Senin.

    Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia KSPI dan KSPSI menegaskan dukungan terhadap Polri untuk semakin profesional, transparan, dan harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

    Andi menolak jika reformasi Kepolisian disusupi oleh agenda terselubung untuk mengganti Kepemimpinan Polri.

    “Karena soal pimpinan Polri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh di intervensi siapapun,” ujarnya.

    Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sikap KSPSI dan KSPI secara tegas mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto untuk terus melaksanakan program- program yang berpihak kepada rakyat Indonesia.

    Iqbal mengungkapkan, rencananya Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan DPR lainnya akan menerima langsung delegasi buruh.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa Buruh Geruduk Gedung DPR RI

    Massa Buruh Geruduk Gedung DPR RI

    GELORA.CO -Gedung DPR RI kembali digeruduk massa. Kali ini, demonstran datang dari kalangan buruh. Pantauan RMOL di lokasi, buruh menggeruduk gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin pagi, 22 September 2025.

    Massa buruh terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Andi Gani Nena Wea (KSPSI AGN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan lainnya.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan demonstrasi ini membawa 3 tuntutan. Pertama tegakkan Supremasi sipil. Kedua adalah Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM), dan sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

    Said menerangkan supremasi hukum yang dimaksud adalah menyangkut lembaga kepolisian dan TNI.

    “Gedung DPR tidak perlu dijaga TNI. Juga gedung-gedung pemerintahan lainnya. Cukup oleh Kepolisian, tapi Kepolisian yang humanis, profesional, mengedepankan persuasif dan negosiasi,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Senin, 22 September 2025

    Sementara mengenai RUU Ketenagakerjaan, Said Iqbal menyoroti lambatnya pembentukan Undang-Undang ini padahal sudah setahun berlalu sejak MK atas Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    “Aksi ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya dan akan terus diperbesar bila pemerintah tidak mengindahkan tuntutan daripada aksi ini,” demikian Said Iqbal