KSPSI: Museum Marsinah Akan Diresmikan Presiden Prabowo pada Hari Buruh 2026
Tim Redaksi
NGANJUK, KOMPAS.com
– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disebut akan menghadiri sekaligus meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, seusai peringatan May Day, tepatnya pada 2 Mei 2026.
Rencana kehadiran
Presiden Prabowo
tersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, saat memberikan sambutan dalam kegiatan
groundbreaking
Museum dan Rumah Singgah
Marsinah
, Sabtu (27/12/2025) sore.
“Presiden (Prabowo) akan hadir langsung di Desa Nglundo, Nganjuk, untuk meresmikan museum ini. Ini luar biasa,” ujar Gani dalam sambutannya.
“Jadi Pak Presiden (Prabowo) saya mohon untuk meresmikan, Presiden setuju, langsung datang, hadir ke sini tanggal 2 Mei (2026), untuk meresmikan museum ini,” lanjutnya.
Gani menuturkan bahwa pembangunan Museum dan Rumah Singgah Marsinah harus selesai sesuai target karena akan menjadi agenda nasional pada peringatan May Day 2026.
“Mulai tiga hari ke depan Pak Kapolri, kami akan membangun ini karena kami hanya punya waktu empat bulan, 20 April (2026) harus sudah selesai karena tim kepresidenan akan hadir mengecek. Presiden akan hadir di sini tanggal 2 Mei (2026),” katanya.
Menurut Andi, museum tersebut akan menjadi simbol kebanggaan buruh Indonesia, sekaligus ruang sejarah
perjuangan buruh
.
“Jadi, kami harus sungguh-sungguh bekerja keras untuk menyelesaikan museum ini, yang merupakan kebanggaan buat seluruh buruh Indonesia,” ucapnya.
Pembangunan Museum dan Rumah Singgah Marsinah, kata Gani, sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh buruh tanpa menggunakan dana negara.
“Kami tegaskan, pembangunan gedung museum ini tidak menggunakan dana APBN ataupun APBD. Jadi, itu (dana) mulai dari Yayasan Pekerja SPSI, dari donasi para pekerja dari buruh, iuran, dan juga dari beberapa donatur dan tentu dukungan penuh dari Pak Kapolri,” tuturnya.
Menurut Gani, Museum dan Rumah Singgah Marsinah ini merupakan bentuk penghormatan buruh terhadap Marsinah sebagai pahlawan nasional.
“Buruh sangat bersyukur mempunyai pahlawan seperti Ibu Marsinah, dan teman-teman bersedia melakukan iuran untuk melakukan pembangunan gedung tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menyatakan pembangunan museum dan rumah singgah tersebut diharapkan menjadi pengingat nilai perjuangan Marsinah sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Harapan kami dengan dibangunnya museum ini, dengan dibangunnya rumah singgah ini, tentunya juga bisa menghidupkan munculnya pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Desa Nglundo,” ujar Listyo Sigit.
Ia menilai keberadaan museum akan mendorong aktivitas kunjungan buruh dari berbagai daerah yang berdampak langsung pada UMKM desa.
“Karena mungkin nanti akan ada kunjungan-kunjungan dari rekan-rekan buruh dari seluruh Indonesia, dan tentunya ini juga akan menghidupkan UMKM, menghidupkan desa itu sendiri,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit juga menyinggung rencana kehadiran Presiden Prabowo dalam
peresmian Museum
Marsinah.
“Dan tadi Pak Gani sampaikan, semoga Bapak Presiden (Prabowo) nanti di acara May Day berkenan, dan tentu itu tentunya menjadi hal yang sangat bersejarah bagi wilayah Nganjuk dan Jawa Timur, dan khususnya teman-teman buruh,” ucapnya.
Marsini, kakak kandung Marsinah, Marsini, menyampaikan rasa haru atas terwujudnya Museum dan Rumah Singgah yang menjadi kenang-kenangan bagi almarhumah Marsinah.
Pihaknya berharap museum tersebut dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat Desa Nglundo.
“Semoga nanti museum ini juga sangat bermanfaat untuk warga, mungkin bisa pada saat SPSI datang merayakan May Day,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Andi Gani
-
/data/photo/2025/12/27/694fcec3c9715.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "KSPSI: Museum Marsinah Akan Diresmikan Presiden Prabowo pada Hari Buruh 2026
Regional
27 Desember 2025")
KSPSI: Museum Marsinah Akan Diresmikan Presiden Prabowo pada Hari Buruh 2026 Regional 27 Desember 2025
-
Pesan Kapolri Kepada Buruh Saat Peletakan Batu Pertama Museum Marsinah
Nganjuk –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri prosesi peletakan batu pertama pembangunan Rumah Singgah atau Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit menyampaikan sejumlah pesan penting bagi para buruh di seluruh Indonesia.
Jenderal Sigit menegaskan, pembangunan museum ini memiliki makna filosofis yang dalam bagi pergerakan buruh Indonesia. Ia berharap semangat almarhumah Marsinah tetap menjadi motor penggerak bagi kesejahteraan buruh.
“Pembangunan museum ini bukan tanpa arti. Semangat Ibu Marsinah dan api yang beliau gelorakan untuk mendukung dan mendorong hak-hak buruh harus tetap dijaga,” ujar Jenderal Sigit di lokasi acara, Sabtu (27/12/2025).
Kapolri Ground Breaking Museum Marsinah Foto: (dok istimewa)
Jenderal Sigit juga menekankan bahwa perjuangan buruh saat ini harus selaras dengan visi besar pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Menurutnya, hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden RI yang ingin membangun daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja.
“Generasi buruh saat ini harus terus bersama memperjuangkan hak-hak buruh Indonesia. Ini tentunya sejalan dengan apa yang dicita-citakan Bapak Presiden RI, yaitu ingin menyejahterakan rakyat Indonesia,” ucapnya.
Namun, Jenderal Sigit juga memberikan catatan khusus terkait cara-cara penyampaian aspirasi. Ia mewanti-wanti agar perjuangan buruh tetap berjalan dalam koridor yang benar agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Saya menitipkan rekan-rekan yang memperjuangkan hak buruh agar menjaga dalam koridor yang terukur, sehingga pesan dan tujuannya tersampaikan dan tidak ditunggangi kelompok-kelompok yang ingin melakukan hal sebaliknya,” tegas Sigit.
Menutup pesannya, Kapolri mengajak seluruh elemen buruh untuk terus menjaga semangat Marsinah demi mewujudkan Indonesia yang lebih hebat dan sejahtera. “Terus jaga semangat dari almarhum Marsinah dalam setiap perjuangan rekan-rekan agar buruh semakin sejahtera,” tuturnya.
Sebelumnya, Kapolri bersama rombongan telah melaksanakan ziarah dan tabur bunga di makam Marsinah yang berlokasi di Kecamatan Sukamoro, Nganjuk. Kehadiran Kapolri disambut oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea serta keluarga almarhumah Marsinah.
(hri/zap)
-
Buruh Minta Upah 2026 Naik Sampai 7,31%
Jakarta –
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta para gubernur tidak mengubah usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah diajukan oleh bupati dan wali kota. Tuntutan buruh berada di angka alpha 0,9 yang bisa menghasilkan kenaikan UMK rata-rata di kisaran 6,78-7,31%.
Andi Gani mengatakan perubahan usulan UMK di tingkat provinsi berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan buruh. Pasalnya besaran UMK tersebut diklaim sebagai hasil kesepakatan yang telah dicapai bersama antara unsur pemerintah daerah, pengusaha dan serikat pekerja di tingkat kabupaten/kota.
“Usulan UMK yang disampaikan bupati dan wali kota adalah hasil kesepakatan bersama di daerah. Jika kemudian diubah oleh gubernur, itu bisa menimbulkan kegelisahan dan ketidakpercayaan buruh terhadap proses penetapan upah,” kata Andi Gani dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Andi Gani menyebut proses perundingan UMK di daerah telah melalui mekanisme dialog sosial yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu ia meminta hasil kesepakatan tersebut dihormati.
“Kami meminta gubernur untuk menghormati keputusan yang sudah disepakati di kabupaten dan kota. Jangan sampai kebijakan yang sudah final di daerah justru diubah karena dampaknya sangat dirasakan oleh para pekerja,” tuturnya.
KSPSI berharap penetapan UMK berjalan kondusif dan adil bagi semua pihak, serta mampu menjaga stabilitas hubungan industrial.
“Gubernur tidak boleh menafikan perundingan di tingkat kabupaten/ kota,” imbuhnya.
Tonton juga Video: Partai Buruh-KSPI Tolak PP Kenaikan Upah 2026 yang Diteken Prabowo
(fdl/fdl)
-
Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah rencananya akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Selasa (16/12/2025). Lantas, provinsi mana yang akan mengalami kenaikan UMP tertinggi?
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.
“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, kalangan buruh memperkirakan kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 3% hingga 6%.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 hanya 3,5%.
“Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” kata Elly kepada Bisnis belum lama ini.
Sama halnya dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea yang mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.
“Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).
Adapun pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP satu angka sebesar 6,5%. Dari 38 provinsi, rata-rata upah minimum nasional 2025 tercatat sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.
Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:
Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:
Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001 -
Simak! Daftar Daerah UMP & UMK 2026 Tertinggi Jika Cuma Naik 3%
Bisnis.com, JAKARTA — Aturan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026 belum terbit menjelang akhir tahun. Kondisi ini membuat kalangan buruh dan dunia usaha resah menantikan formula dan besaran penetapan upah minimum 2026.
Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengharapkan kenaikan upah minimum tahun depan tidak kurang dari tahun lalu yaitu 6,5%.
Kendati demikian, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.
“Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).
Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terlibat langsung dalam penentuan kebijakan upah minimum (UMP) 2026.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).
Dasco menyebut upah minimum menjadi salah satu perhatian utama Prabowo. “Presiden bilang, soal upah serahkan kepada saya. Nanti saya rundingkan seperti tahun lalu,” kata Dasco menirukan ucapan Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran pers KSPSI, Jumat (5/12/2025).
Lebih lanjut, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut berujar bahwa Prabowo memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kalangan buruh. Dia mengungkit perihal diskresi presiden dalam kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% secara nasional. Besaran tersebut diumumkan langsung oleh Prabowo.
“Kita sama-sama ingat, dulu Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mintanya sekian, tapi Presiden bilang sekian aja. Itu contoh bagaimana beliau memediasi,” ujar Dasco.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti isu UMP yang terus berulang setiap tahunnya dan menghasilkan aturan-aturan yang berbeda pula.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa pihaknya akan menaati aturan pemerintah terkait UMP 2026, yang belum disosialisasikan memasuki pekan kedua Desember 2025.
Namun, dia mengharapkan agar pemerintah dapat merumuskan regulasi yang berlaku dalam jangka panjang, terutama mengenai penentuan besaran upah maupun variasi upah antardaerah.
“Hal yang kami inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kami dapat merencanakan bisnis dengan lebih baik lagi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, dikutip Selasa (9/12/2025).
Berikut daftar UMP 2026 tertinggi jika naik 3%:
DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.664
Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.426
Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.253
Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.364
Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.732.363
Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.565
Kalimantan Timur: dari Rp3.579.314 menjadi Rp3.686.693
Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.194 menjadi Rp3.601.080
Kalimantan Barat: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
Sulawesi Tenggaran: dari Rp2.073.551 menjadi Rp3.165.758Berikut daftar UMK 2026 tertinggi jika naik 3%:
Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp5.861.475
Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp5.767.581
Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp5.725.271
DKI Jakarta: dari Rp5.397.761 menjadi Rp5.558.664
Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.351.593
Kota Cilegon: dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.281.927
Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.280.704
Kota Tangerang: dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.221.799
Kota Surabaya: dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.183.618
Kabupaten Mimika: dari Rp5.005.678 menjadi Rp5.155.848 -
Buruh ASEAN Dorong Konflik Perbatasan Tak Rugikan Pekerja
Jakarta –
Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) Andi Gani Nena Wea melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Asia Tenggara dengan menyambangi Thailand. Di sana, Andi Gani bertemu dengan pimpinan konfederasi buruh Thailand untuk memperkuat kolaborasi antarserikat pekerja kawasan.
Hadir dalam pertemuan tersebut General Secretary State Enterprises Workers Relations Confederation (SERC) Sarawut Saranwong, President National Congress Private Industrial of Employees (NCPE) Chao Khaichareon, General Secretary NCPE Theeravit Wongpeth, serta President Thai Trade Union Congress (TTUC) Thavee Thechateeravat.
Andi Gani mengatakan kunjungan ini fokus pada penguatan kerja sama isu kesejahteraan pekerja, pendidikan buruh, hingga advokasi lintas negara.
“ASEAN TUC harus menjadi rumah besar bagi buruh Asia Tenggara. Kita harus saling memperkuat solidaritas, dan memastikan peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi agenda utama di setiap negara anggota,” kata Andi Gani, Rabu (10/12/2025).
Dalam pertemuan itu, Presiden KSPSI tersebut juga menyoroti memanasnya situasi di perbatasan Thailand-Kamboja. Menurutnya, ketegangan tersebut harus disikapi agar tidak berdampak pada pekerja di wilayah perbatasan.
“Serikat buruh tidak boleh diam ketika stabilitas kawasan terancam. Kita harus mendorong dialog, menahan eskalasi, dan memastikan bahwa konflik tidak berdampak pada keamanan dan kehidupan pekerja di perbatasan,” tegasnya.
Presiden TTUC Thavee Thechateeravat dalam kesempatan yang sama memberikan apresiasi atas peran Andi Gani dan menyampaikan dukungan agar Andi Gani kembali memimpin ASEAN TUC untuk periode kedua.
Saat ini Andi Gani memimpin sekitar 19 juta buruh di ASEAN melalui ASEAN TUC. Ia terus memperluas kolaborasi lintas serikat pekerja sebagai wadah koordinasi buruh Asia Tenggara.
Sebelum tiba di Thailand, Andi Gani lebih dulu berkunjung ke Malaysia dan bertemu Presiden Malaysian Trade Union Congress (MTUC) Dato Halim dan Sekjen MTUC Kamarul di Kantor MTUC, Kuala Lumpur, Senin (8/12/2025).
(fdl/fdl)
-
Video Harapan KSPSI untuk Kenaikan UMP 2026: Formulanya Harus Dibuka
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, berharap pemerintah bisa mengumumkan formula perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Hal ini disampaikan Andi Gani dalam Rapimnas KSPSI di Jakarta, Kamis (4/12).
Dalam rapimnas ini turut hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Aspirasi buruh pun langsung diserap lewat dialog terbuka.
-
/data/photo/2025/09/22/68d11a0995a8c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Serikat Buruh Minta Kenaikan UMP 2026 Tidak Lebih Rendah dari 2025
Megapolitan
4 Desember 2025")
Serikat Buruh Minta Kenaikan UMP 2026 Tidak Lebih Rendah dari 2025 Megapolitan 4 Desember 2025
Serikat Buruh Minta Kenaikan UMP 2026 Tidak Lebih Rendah dari 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tidak boleh lebih rendah dibandingkan tahun 2025.
Ia menyampaikan hal itu di tengah kabar yang menyebutkan bahwa
UMP
tahun depan berpotensi turun.
“Tapi saya mohon, kenaikan upah tidak boleh rendah dari seperti tahun 2025,” ujar Andi saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Andi mengaku menerima bocoran dua hari terakhir bahwa berdasarkan hitungan awal,
UMP 2026
justru mengalami penurunan.
Namun, ia menegaskan kabar itu belum dapat dipastikan karena pemerintah belum merilis formula perhitungan resmi.
Menurut Andi, hingga kini serikat pekerja maupun Dewan Pengupahan belum mengetahui formula yang digunakan pemerintah untuk menghitung UMP 2026.
“Kami tanya lewat Dewan Pengupahan, formulanya belum jelas. Masih tertutup,” ujar dia.
KSPSI mengusulkan
kenaikan UMP
2026 berada di kisaran 6,5 persen sampai 8 persen.
Usulan itu dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, dan kontribusi pekerja terhadap ekonomi setempat.
Andi berharap pemerintah mengumumkan formula dalam waktu dekat agar pembahasan bisa dilakukan terbuka dan tidak menimbulkan kejutan di akhir tahun.
“Sebaiknya tidak perlu ragu-ragu, keluarkan formulanya, kita duduk bareng, kita menghitung dengan jelas berapa jumlahnya. Nanti saya agak khawatir nih, tiba-tiba akhir tahun baru diumumkan, buruhnya kaget,” ujar dia.
Di tengah proses yang belum selesai,
buruh
di Jakarta mendesak pemerintah menaikkan UMP menjadi Rp 6 juta atau sekitar 11 persen.
“Ya setidaknya naik UMP Jakarta dari Rp 5,4 juta menjadi Rp 6 juta,” kata Andi.
Serikat buruh juga mengklaim mendapat informasi bahwa kenaikan UMP tahun depan diperkirakan berada di angka 5,8 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/03/693010d1c6845.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "KSPSI Jelaskan Alasan Tunjuk Kapolri Listyo Sigit Jadi Ketua Dewan Penasihat
Megapolitan
4 Desember 2025")
KSPSI Jelaskan Alasan Tunjuk Kapolri Listyo Sigit Jadi Ketua Dewan Penasihat Megapolitan 4 Desember 2025
KSPSI Jelaskan Alasan Tunjuk Kapolri Listyo Sigit Jadi Ketua Dewan Penasihat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wena menjelaskan alasan menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
Andi menyebut Listyo memiliki rekam jejak panjang dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan
buruh
.
“Sebetulnya persahabatan saya dengan Pak Kapolri sudah sangat panjang sebelum beliau jadi Jenderal, dan perhatian beliau terhadap masalah buruh itu memang sangat luar biasa, bukan hanya pada saat Kapolri,” ucap Andi Gani saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Andi mengatakan Listyo pernah ikut membantu dalam beberapa isu penting terkait buruh, termasuk saat pembahasan Omnibus Law.
Menurutnya, beberapa hal yang dilakukan Listyo tidak bisa diceritakan ke publik, namun sangat berarti bagi para pekerja.
“Ada beberapa langkah strategis beliau untuk membantu buruh yang tidak dapat saya ceritakan,” lanjut dia.
Selain itu, Polri juga membantu menyalurkan pekerja yang terkena PHK.
“Pak Kapolri, membantu perjuangan buruh. Karena itulah, sepakat para pimpinan federasi resmi melantik beliau untuk menjadi Ketua
Dewan PenasihatKSPSI
,” ungkap Andi.
Andi menegaskan jabatan ini bukan karena Listyo seorang jenderal dan berada di posisi Kapolri.
Pengangkatan dilakukan berdasarkan kapasitas pribadi Listyo.
“Lalu penyaluran tenaga kerja ter-PHK juga beliau lakukan. Karena itu kita mengangkat,” ungkap Andi.
Adapun penunjukan Listyo diumumkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
“Hari ini adalah hari bersejarah bagi kami. DPP KSPSI memutuskan Bapak Kapolri sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI,” ujar Andi Gani, Rabu.
Setelah diumumkan, surat keputusan (SK) pengangkatan dibacakan, yakni SK Nomor 046/DPP KSPSI/I/2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
Selanjutnya, Listyo resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
Pelantikan ditandai dengan penyerahan jaket KSPSI berwarna biru-putih dari Andi Gani kepada Listyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri: Perjalanannya Panjang untuk Melamar Saya Megapolitan 3 Desember 2025
Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri: Perjalanannya Panjang untuk Melamar Saya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons penunjukan dirinya sebagai Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Listyo mengatakan, dirinya membutuhkan waktu yang lama sebelum bersedia menerima jabatan baru yang diberikan organisasi buruh tersebut
“Tentunya saya harus menjelaskan dulu kepada rekan-rekan bahwa perjalanannya cukup panjang untuk kemudian bung Andi (Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea) berhasil melamar saya menjadi dewan penasihat,” ujar Listyo di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)
KSPSI
yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia melanjutkan, terdapat sejumlah syarat yang mesti dipastikan sebelum dirinya menerima amanah sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
Pertama, tidak ada aturan dalam organisasi buruh yang dilanggar. Kedua, penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSPSI.
“Ketiga tentunya konsekuensi dewan penasihat buruh ini kan juga jabatannya (masih sebagai) Kapolri sehingga mengandung implikasi,” tutur Listyo.
“Apakah kemudian itu semuanya bisa dilewati. Menurut beliau (Andi Gani) semuanya oke. Yasudah kalau gitu saya setuju,” tambahnya
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI resmi menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
Penunjukan tersebut diumumkan oleh Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
“Hari ini adalah hari bersejarah bagi kami. DPP KSPSI memutuskan Bapak Kapolri sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI,” ujar Andi Gani.
Ia mengatakan, penunjukan tersebut menjadi bentuk dukungan para buruh di seluruh Indonesia kepada Kapolri.
Setelah diumumkan, surat keputusan (SK) pengangkatan dibacakan, yakni SK Nomor 046/DPP KSPSI/I/2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Selanjutnya, Listyo resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
Pelantikan ditandai dengan penyerahan jaket KSPSI berwarna biru-putih dari Andi Gani kepada Listyo.
Jaket tersebut langsung dikenakan oleh Listyo dan disambut tepuk tangan meriah dari ratusan anggota KSPSI yang hadir dalam Rapimnas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.