Xcloud.id

Tag: Andi Arief

  • Wamensesneg ditunjuk jadi komisaris PLN

    Wamensesneg ditunjuk jadi komisaris PLN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Sekretaris Negara Indonesia Bambang Eko Suhariyanto ditunjuk menjadi Komisaris PLN dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PLN (Persero) yang digelar di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

    “Susiwijono diganti dengan Wamensesneg,” kata Komisaris Independen PLN Andi Arief ketika dijumpai setelah RUPSLB PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

    Dalam agenda tersebut, RUPSLB menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan, baik di jajaran dewan komisaris maupun direksi.

    RUPSLB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yaitu Susiwijono Moegiarso, diganti menjadi Bambang Eko Suhariyanto.

    Dengan demikian, susunan lengkap Dewan Komisaris PLN saat ini adalah sebagai berikut:

    1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
    2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama;
    3. ⁠Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris;
    4. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris;
    5. Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris;
    6. ⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris;
    7. ⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen;
    8. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen;
    9. ⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen; serta
    10. ⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen.

    Selain pergantian komisaris, RUPSLB juga menetapkan pemberhentian dengan hormat sejumlah direksi, yaitu Edi Srimulyanti yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Retail dan Niaga, serta Wiluyo Kusdwiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Direksi dan Komisaris PLN Dirombak, Ini Daftarnya

    Direksi dan Komisaris PLN Dirombak, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero) dirombak dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (RUPS LPT) Tahun Buku 2024. Siapa saja?

    Komisaris Independen PLN, Andi Arief mengatakan bahwa dalam RUPS ini diputuskan jabatan Direktur Utama (Dirut) PLN masih dijabat Darmawan Prasodjo. Kemudian Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen juga masih tetap dijabat oleh Burhanuddin Abdullah.

    “Nggak ada pergantian (Dirut), (Komisaris) tetap,” katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    Andi mengatakan terdapat perombakan pada jajaran komisaris. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto diangkat menjadi Komisaris PLN mengantikan Susiwijono Moegiarso. Selebihnya struktur komisaris masih tetap seperti sebelumnya.

    “Cuma 1 aja (Komisaris yang diganti), pak Susiwijono diganti dengan Wamensesneg,” katanya.

    Andi melanjutkan, ada dua direksi PLN yang diganti dan ada penambahan satu direksi.

    “Direksi ada penambahan 1 direksi, direksi teknologi, kan tadinya nggak ada, terus ada pergantian dua orang direksi. Ibu saya lupa namanya direktur retailnya diganti, kemudian direktur pembangkit juga diganti, penggantinya dari internal,” katanya.

    Dalam keterangan tertulis PLN, RUPS LB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yaitu Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris. Selanjutnya, RUPS LB mengangkat nama baru sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, yakni Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris.

    RUPS LB juga menetapkan pemberhentian dengan hormat sejumlah direksi, yaitu ⁠Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga serta Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan. RUPS LB juga menetapkan beberapa nama baru sebagai direksi PLN, yakni Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, ⁠Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan, dan Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi

    Dewan Komisaris:

    1.⁠ ⁠Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
    2.⁠ ⁠Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama
    3.⁠ ⁠⁠Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris
    4.⁠ ⁠Dadan Kusdiana sebagai Komisaris
    5.⁠ ⁠Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris
    6.⁠ ⁠⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris
    7.⁠ ⁠⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen
    8.⁠ ⁠Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen
    9.⁠ ⁠⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen
    10.⁠ ⁠⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

    Dewan Direksi PLN:

    1.⁠ ⁠Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama
    2.⁠ ⁠⁠Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem
    3.⁠ ⁠Evy Haryadi sebagai Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan
    4.⁠ ⁠⁠Adi Priyanto sebagai Direktur Retail dan Niaga
    5.⁠ ⁠⁠Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan
    6.⁠ ⁠⁠Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan
    7.⁠ ⁠⁠⁠Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan
    8.⁠ ⁠⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi
    9.⁠ ⁠⁠Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Risiko
    10.⁠ ⁠Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis
    11.⁠ ⁠⁠Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital.

    (ara/ara)

  • PLN rombak direksi, Darmawan tetap jadi Direktur Utama

    PLN rombak direksi, Darmawan tetap jadi Direktur Utama

    Direktur retailnya diganti, kemudian direktur pembangkit juga diganti

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) merombak jajaran direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (RUPS LPT) Tahun Buku 2024, namun Darmawan Prasodjo tetap menjabat sebagai Direktur Utama PLN.

    “Ada pergantian dua orang, pergantian dua orang direksi. Direktur retailnya diganti, kemudian direktur pembangkit juga diganti,” ucap Komisaris Independen PLN Andi Arief ketika dijumpai setelah RUPST PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, dua direksi yang diganti adalah Direktur Retail dan Niaga Edi Srimulyanti dan Direktur Manajemen Pembangkitan Adi Lumakso.

    Akan tetapi, ia belum mengungkapkan siapa pengganti dari kedua direksi tersebut.

    Terkait dengan direktur utama dan komisaris utama, Andi menyampaikan tidak ada pergantian.

    “Nggak ada (pergantian direktur utama), komisaris utama tetap,” kata Andi.

    Selain perubahan direksi, Andi juga menyampaikan bahwa RUPST menambah satu direktur PLN, yakni direktur teknologi.

    “Direksi ada penambahan satu direksi, direksi teknologi,” ucapnya.

    Lebih lanjut, salah satu dewan komisaris juga diganti. Andi mengungkapkan bahwa Komisaris PT PLN (Persero) Susiwijono Moegiarso diganti dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara Indonesia Bambang Eko Suhariyanto.

    “Susiwijono diganti dengan Wamen Sesneg,” kata Andi.

    Dalam kesempatan tersebut, PLN juga memaparkan kinerja positif sepanjang tahun 2024 dengan mencetak pendapatan sebesar Rp545,4 triliun sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perseroan.

    Angka ini meningkat 11,9 persen secara year on year dibanding tahun sebelumnya dan menghasilkan laba bersih mencapai Rp17,76 triliun.

    Sepanjang 2024, PLN berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 306,22 tera watt hour (TWh) atau tumbuh 6,17 persen dibandingkan dengan realisasi 2023.

    Capaian ini juga setara 102,08 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 299,99 TWh.

    Penjualan tenaga listrik ini menjadi penopang utama pendapatan perseroan yang mencapai Rp353,17 triliun, meningkat dari Rp333,19 triliun pada tahun sebelumnya. Pada 2024, penjualan listrik didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 43 persen, disusul sektor industri 30 persen, sektor bisnis 19 persen, dan sektor lainnya 8 persen.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 hari ini di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Jajaran Direksi dan Komisaris PLN terpantau memasuki gedung Kementerian BUMN.

    Beberapa nama yang tampak hadir di Kementerian BUMN antara lain Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Komisaris PLN Dadan Kusdiana, hingga Komisaris Independen PLN Andi Arief. Dadan membenarkan adanya RUPS PLN yang digelar hari ini.

    “Iya-iya Jam 3 (perubahan struktur direksi dan komisaris) nanti aja lihat, saya belum tahu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (18/6/2025).

    Senada, Andi Arief mengaku tak tahu apakah ada agenda pergantian direksi dan komisaris PLN hari ini. Yang jelas, kata dia, rapat tersebut akan membahas kinerja PLN tahun 2024.

    “Yang kita persiapkan sih RUPS kinerja, hasil audit 2024, pencapaian-pencapaian, soal keuntungan perusahaan, soal kinerja lah,” sebut Andi.

    Dalam catatan detikcom, terakhir kali PLN melaksanakan RUPS adalah pada 14 November 2024. Melalui rapat tersebut, PLN menetapkan 4 komisaris baru serta memperpanjang masa jabatan 2 Direksi.

    RUPS itu memutuskan memberhentikan dengan hormat sejumlah nama seperti Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen, dan Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris. Serta mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru seperti Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama, Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris, Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris. RUPS saat itu juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    (ily/rrd)

  • Dukung Uji Coba Vaksin TBC, Andi Arief Justru Sarankan Serum Edit Gen

    Dukung Uji Coba Vaksin TBC, Andi Arief Justru Sarankan Serum Edit Gen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu elite Partai Demokrat, Andi Arief memberi respon terkait rencana uji coba vaksin TBC di Indonesia.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Andi Arief menyebut dirinya memberi dukungan yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC).

    “Dukung upaya pemberantasan penyakit TBC yang ditempuh Pak Prabowo termasuk vaksin yang akan diuji coba dalam waktu dekat,” tulisnya dikutip Kamis (8/5/2025).

    Selain vaksin TBC, Andi Arief juga memberikan saran lain untuk uji coba selanjutnya.

    Ia menyarankan ke Bill Gates untuk melanjutkan program dengan melakukan uji coba serum edit gen.

    “Setelah vaksin TBC, sebaiknya Bill Gates melanjutkan uji coba serum ‘edit gen’ buat rakyat Indonesia dengan murah,” ujarnya.

    Ia menyebut dengan adanya uji coba serum edit gen bisa menarik minat banyak pihak.

    Khususnya mereka yang memang menerapkan hidup sehat dan selamat dari TBC juga bakal ikut melakukan vaksin.

    Andi Arief menyebut hal ini hampir sama dengan vaksin covid sebelumnya sempat menjadi kontroversi.

    “Pasti yang menghendaki hidup sehat dan selamat dari TBC akan ikut vaksin. Seperti juga saat covid dulu banyak kontroversi tapi mayoritas rakyat ikut,” terangnya.

    Sebelumnya, Pendiri Microsoft dan Bill and Melinda Gates Foundation, Bill Gates memilih Indonesia sebagai tempat uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC). Selain Indonesia, ia memilih India dan Afrika untuk uji coba serupa.

    “Anda tahu, kita perlu vaksin tuberkulosis dan faktanya uji coba vaksin tuberkulosis telah dimulai, termasuk dengan hubungan yang kuat di Indonesia. Kami punya dua lokasi tempat kami menguji vaksin itu di sini (Indonesia) dan itu akan membantu kami mengetahui seberapa baik kerjanya,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat sebagaimana disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (7/5/2025).

  • Soroti Pertemuan Presiden Prabowo dengan Tujuh Jurnalis, Andi Arief: Saya Melihat Tidak Ada Pertanyaan Jenius

    Soroti Pertemuan Presiden Prabowo dengan Tujuh Jurnalis, Andi Arief: Saya Melihat Tidak Ada Pertanyaan Jenius

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Partai Demokrat, Andi Arief memberi pernyataan menarik usai Presiden Prabowo Subianto melakukan interview eksklusif dengan beberapa jurnalis.

    Adapun tujuh jurnalis itu adalah Alfito Deannova (Pemred detikcom), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred TvOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), Retno Pinasti (Pemred SCTV-Indosiar), dan Valerina Daniel (News Anchor TVRI).

    Pertemuan ini digelar langsung oleh Presiden Prabowo dalam rangka penyampaian informasi yang utuh dan jelas kepada masyarakat.

    Di kesempatan itu pula, beberapa pertanyaan terkait isu yang tengah berkembang di masyarakat dijawab langsung oleh sang Presiden.

    Namun yang menariknya, pernyataan cukup menarik justru dilontarkan oleh Politisi Partai Demokrat, Andi Arief.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Andi Arief menyebut Presiden Prabowo busa menjawab dengan baik pertanyaan dari para jurnalis.

    Dan menurutnya jawaban-jawaban yang diberikan pun sangat clear terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat.

    “Semua pertanyaan 7 jurnalis bisa dijawab dengan baik oleh Pak Prabowo,” tulisnya dikutip Selasa (8/4/2025).

    “Posisi Pak Prabowo dalam isu-isu yang berkembang di masyarakat cukup clear,” sebutnya.

    Namun, ia memberikan sorotan tajam ke tujuh jurnalis yang diundang untuk pertemuan ini.

    Menurut Andi Arief ketujuh jurnalis tidak bisa memberikan pertanyaan yang jenius di kesempatan ini.

    “Tapi saya gak melihat ada pertanyaan “genius” dari 7 orang itu,” terangnya.

  • Said Didu Sentil DPR Hanya Mewakili Oligarki Bukan Rakyat, Kader Demokrat Beri Respons Menohok

    Said Didu Sentil DPR Hanya Mewakili Oligarki Bukan Rakyat, Kader Demokrat Beri Respons Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Demokrat Andi Arief membantah keraguan Muhammad Said Didu mengenai para anggota DPR RI dan Partai Politik tetap mewakili suara rakyat.

    Andi Arief menegaskan bahwa Demokrat hingga hari ini tetap berdiri pada porosnya, menjadi penyambung lidah rakyat.

    “Belum tentu, bahkan saya pastikan seluruh anggota DPR RI, Provinsi dan Kabupaten dari Partai Demokrat itu mewakili rakyat dan mewakili partai,” kata Andi Arief di X @Andiarief_ (7/4/2025).

    Sebelumnya, Said Didu ditantang oleh netizen untuk menjadi wakil rakyat. Mengingat, mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu selalu membawa nama rakyat pada setiap gerakannya.

    “Pak Didu ini mengatasnamakan rakyat dimana-mana, tapi kok tidak mau jadi wakil rakyat,” ucap akun @Wage_Esuk.

    Tambahnya, jika Said Didu menjadi Wakil Rakyat di Senayan, maka apa yang diperjuangkan selama ini bersama barisan rakyat akan lebih mudah mendapatkan solusi.

    “Di sana bisa membantu membentuk kebijakan pro rakyat,” imbuhnya.

    Ia pun tidak tanggung-tanggung menantang Said Didu. Menyebut bahwa jika hanya bersuara di platform Medsos, maka hanya terbilang sia-sia.

    “Jika cuma omon-omon di X dan diberbagai forum tetap akan jadi bualan belaka,” cetusnya.

    Menanggapi tantangan tersebut, Said Didu mempertanyakan kembali mengenai Wakil Rakyat yang dimaksud.

    “Wakil Rakyat?,” ujar pria kelahiran Pinrang ini.

    Said Didu blak-blakan mengungkapkan keraguannya terhadap para anggota DPR dan Partai Politik yang menyokongnya.

    “Memangnya anggota DPR dan Partai sekarang mewakili suara rakyat?,” tandasnya.

  • Andi Arief Sebut Pemerintah Harus Lakukan Protokol Krisis Seperti Era SBY

    Andi Arief Sebut Pemerintah Harus Lakukan Protokol Krisis Seperti Era SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Politikus dan mantan aktivis Andi Arief menyebut pemerintah saat ini bisa mencanangkan protokol krisis.

    Protokol serupa yang pernah terjadi pada tahun 2008 di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Meski penyebabnya berbeda, namun protokol krisis seperti tahun 2008 bisa digunakan pemerintah saat ini,” katanya dikutip Jumat (4/4/2025).

    Dia menjelaskan ada protokol yang perlu dijalankan dalam mengatur ancaman krisis yang mungkin terjadi.

    Tidak hanya terbatas dalam langkah-langkah yang dilakukan dalam negeri ttapi juga langkah diplomasi internasional.

    “Ada protokol krisisnya diatur. Bukan hanya langkah apa yg dilakukan di dalam negeri maupun diplomasi internasional,” pungkasnya.

    Menyambut pernyataan Andi Arief netizen penasaran apakah saat ini negara memang telah mengalami krisis.

    “Memangnya saat ini sudah krisis ya? Atau ada antisipasi krisis dalam waktu dekat?,” tanya netizen.

    “Tergantung melihatnya,” jawab Andi Arief.

    Sementara, ada juga yang penasaran soal apakah pemerintah saat ini mampu menjalankan protokol krisis seperti zaman SBY.

    “Bang Andi, honest question dgn nada lembut, apakah abang yakin pemerintah saat ini bisa menjalankan protokol krisis spt pak SBY tahun 2008?,” tanya netizen lagi.

    “Bisa, masih banyak opsi,” kata Arief. (Elva/Fajar).

  • Andi Arief Sebut Danantara Disiapkan Sejak 2006: Kok Baru Kaget Sekarang

    Andi Arief Sebut Danantara Disiapkan Sejak 2006: Kok Baru Kaget Sekarang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Demokrat, Andi Arief mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bukan barang baru. Dipersiapkan sejak 2006.

    Saat itu, ia mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah merencanakan. Karena mengingat perlunya super holding untuk BUMN.

    “Danantara itu super holding yang tahun 2006 aja sudah direncanakan oleh kementerian BUMN,” kata Andi Arief dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/3/2025).

    Di 2006, ia mengatakan sudah ada persiapan. Seperti menggelar Focus Grup Discussion (FGD).

    “Banyak FGD waktu itu. Mengingat Temasek sudah melakukan itu,” terangnya.

    Andi Arief pun menanyakan. Kenapa Danantar baru dipersoalkan belakangan ini.

    “Koq baru kaget sekarang,” pungkasnya.

    Adapun Danantara merupakan lembaga BPI yang baru-baru ini dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masuk struktur sebagai dewan pengarah.

    Pembentukan BPI ini menuai pro kontra di masyarakat. Karena mengelola dana yang jumbo.

    Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Nama ”Daya Anagata Nusantara” diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Daya” berarti energi, “Anagata” berarti masa depan, dan “Nusantara” merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia.

    Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance.

  • Dukung Uji Coba Vaksin TBC, Andi Arief Justru Sarankan Serum Edit Gen

    Andi Arief Klaim Tidak Ada Desain Kembalinya Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI

    Menurut Sjafrie, mereka yang sudah pensiun dini tetap harus memenuhi standar kualitas dan kemampuan sebelum menduduki jabatan di lembaga yang bersangkutan.  

    Kedua, dalam revisi yang diajukan, prajurit TNI aktif diusulkan dapat menempati posisi di 15 kementerian dan lembaga negara. 

    “Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun,” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).  

    Adapun 15 kementerian dan lembaga yang diusulkan dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dalam rancangan revisi UU TNI mencakup bidang-bidang strategis seperti Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, dan Lemhanas. 

    Selain itu, juga mencakup Dewan Pertahanan Nasional (DPN), SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.  

    Sjafrie juga menjelaskan bahwa revisi ini tidak hanya mengatur penempatan prajurit TNI di jabatan sipil, tetapi juga mencakup tiga poin utama lainnya.

    Dijelaskan bahwa kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan, perpanjangan usia dinas, serta pengaturan lebih lanjut terkait posisi TNI dalam pemerintahan.  

    Mengenai posisi Letkol Inf Teddy Indra Wijaya yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), Sjafrie tidak memberikan tanggapan secara langsung. 

    Namun, ia menegaskan bahwa dalam rancangan revisi UU TNI, prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu tetap harus pensiun terlebih dahulu. (Muhsin/Fajar)