Xcloud.id

Tag: Andap Budhi Revianto

  • Sosok Komjen Nico Afinta, Jenderal Bintang Tiga Termuda di Indonesia, Ternyata Lulusan Akpol 1992 – Halaman all

    Sosok Komjen Nico Afinta, Jenderal Bintang Tiga Termuda di Indonesia, Ternyata Lulusan Akpol 1992 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut sosok Komjen Nico Afinta, Jenderal Bintang Tiga termuda.

    Nama Nico Afinta kini mencuri perhatian.

    Hal ini lantaran Komjen Nico Afinta menjadi Jenderal Bintang Tiga paling muda.

    Komjen Pol Nico Afinta merupakan alumni Akademi Polisi atau Akpol 1992.

    Jika secara angkatan, Jenderal Bintang Tiga termuda disabet oleh Komjen Albertus Rachmad Wibowo yang merupakan lulusan Akpol 1993.

    Akan tetapi, jika berdasarkan usia Komjen Nico Afinta lebih muda ketimbang Komjen Albertus Rachmad.

    Dilansir Tribun Timur, Nico Afinta berusia kira-kira 53 tahun 10 bulan, sementara Komjen Albertus Rachmad berusia 56 tahun.

    Oleh karena itulah, gelar Jenderal Bintang Tiga termuda disandang oleh Komjen Nico Afinta.

    Berikut Tribunnews rangkum terkait sosok Komjen Nico Afinta yang kini menjadi Jenderal Bintang Tiga termuda di Indonesia:

    Nico Afinta memiliki nama dan gelar lengkap Komjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H.. 

    Lulusan Akpol 1992, Komjen Nico Afinta satu angkatan dengan Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, S.I.K., M.H..

    Komjen Nico Afinta adalah junior Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Akpol yang merupakan alumni 1991.

    Sepak Terjang

    Komjen Pol Nico Afinta merupakan perwira tinggi (Pati) Polri dengan pengalaman yang malang melintang di dunia Bhayangkara.

    Nico Afinta diketahui pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur (Jatim) sejak 16 November 2020.

    Sebelumnya, Nico Afinta menduduki posisi sebagai Kapolda Kalimantan Selatan sejak Mei 2020.

    Karier Nico Afinta dimulai di tahun 1992 saat dirinya menjadi Pamapta Poltabes Semarang Polda Jateng.

    Kemudian ia menjabat sebagai Kanit Poltabes Semarang Polda Jateng di tahun 1993.

    Setelah itu Nico Afinta menduduki posisi sebagai Danton Taruna Akpol pada 1996.

    Setahun kemudian, di tahun 1997, ia menjadi Danki Taruna Akpol.

    Dilanjut dengan UN IPTF Pas PBB XIV Bosnia Herzegovina pada tahun 1999 hingga 2000.

    Masih di tahun 2000, ia mnduduki jabatan sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Metro Jaksel serta menjadi Kanit Ekonomi Ditreskrim Polda Jawa Tengah di tahun 2003.

    Tak sampai di situ saja, Komjen Nico Afinta kembali menduduki jabatan strategis lain di tubuh Polri.

    Di tahun 2004, ia menjadi Wakasat Reskrim Polwiltabes Semarang Polda Jateng, lalu menjadi Kanit SDA dan Lingkungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di tahun 2006.

    Di tahun yang sama, tahun 2006, ia menjadi Kasubdit V/Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, lalu menjadi Kasubdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2008, dan Wadirreskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2011.

    Dua tahun kemudian, di tahun 2013, Komjen Nico dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolrestabes Medan Polda Sumut.

    Kariernya berlanjut, ia menjadi Kabagbindik Sespimma Sespim Lemdiklat Polri di tahun 2015.

    Di tahun 2016, Nico Afinta dipercaya mengisi posisi ]Anjak Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri dan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya.

    Lalu ia menjadi Dirreskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2017.

    Makin melambung, Komjen Nico Afinta diangkat menjadi Karobinopsnal Bareskrim Polri pada tahun 2018.

    Pada 2019, Nico kemudian diangkat menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri.

    Setelah itu, jenderal bintang tiga asal Surabaya ini dipercaya untuk menjabat sebagai Sahlisospol Kapolri pada tahun 2019.

    Satu tahun kemudian, Nico naik pangkat dan diutus untuk mengisi kursi jabatansebaga Kapolda Kalimantan Selatan.

    Di tahun 2020, Nico Afinta dimutasi menjadi Kapolda Jatim.

    Kemudian, ia ditugaskan untuk menjabat sebagai Sahlisosbud Kapolri pada tahun 2022.

    Pada 2023, Nico diamanahkan untuk menduduki posisi sebagai Ketua STIK Lemdiklat Polri.

    Barulah di tahun 2024 Komjen Nico Afinta diangkat sebagai Sekjen Kemenkumham.

    Ia menjadi Sekjen Kemenkumham tepatnya pada September 2024.

    Penugasan Nico menjadi Sekjen Kemenkumham tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2098/IX/KEP./2024 tertanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo.

    Nico dilantik sebagai Sekjen Kemenkumham RI menggantikan Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang kini menjabat Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham RI.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih/Rizki Sandi Saputra/Rakli Almughni)(Tribun Timur/Sakinah Sudin)

  • Pj Gubernur Sultra lantik Pj Bupati Muna Barat & Pj Wali Kota Kendari

    Pj Gubernur Sultra lantik Pj Bupati Muna Barat & Pj Wali Kota Kendari

    ANTARA – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto melantik Pahri Yamsul sebagai Pj Bupati Muna Barat (Mubar) dan Parinringi sebagai Pj Wali Kota Kendari, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (23/12). Kepada keduanya, Pj Gubernur Sultra pun berpesan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.(Saharudin/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Viral Peserta SKB Kemenkumham Unjuk Keterampilan, Peserta di NTB Bela Diri hingga Main Alat Musik – Halaman all

    Viral Peserta SKB Kemenkumham Unjuk Keterampilan, Peserta di NTB Bela Diri hingga Main Alat Musik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Viral sejumlah peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Wawancara dan Keterampilan CPNS Kemenkumham 2024 saling unjuk keahlian. 

    Peserta SKB Kemenkumham di berbagai wilayah pun menampilkan keterampilan yang dimiliki ketika mengikuti tes.

    Seperti di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham NTB, Senin (9/12/2024).

    Para peserta menunjukkan keterampilan di hadapan para penguji, mulai dari keahlian olahraga seperti bermain bola basket, sepakbola, badminton, pingpong, dan catur.

    Hingga menampilkan bakat seni alat musik, bernyanyi, bahkan bela diri, baris berbaris, dan kemampuan berbahasa asing.

    Dikutip dari situs resmi Kanwil Kementerian Hukum RI Nusa Tenggara Barat, SKB wawancara dan keterampilan para peserta berlangsung lancar.

    Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan, beserta jajaran pimti pratama dan pejabat struktural hadir langsung menjadi penguji bagi 117 peserta di hari kedua, Senin. 

    “Kami mengapresiasi kemampuan dan keterampilan yang telah disajikan oleh para peserta, semoga dapat terpilih tunas pengayoman yang terbaik,” tutur Parlindungan.

    Dalam tes wawancara dan keterampilan, peserta akan mendapatkan nilai lebih optimal bila keterampilan didukung sertifikat/surat pengakuan dari lembaga terkait.

    Melalui tes ini, diharapkan akan terjaring calon tunas pengayoman yang berintegritas tinggi, berkarakter, inovatif serta adaptif.

    Peserta SKB di Sultra

    Sementara itu, peserta CPNS Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara 2024 juga menjalani tahapan SKB sesi wawancara dan keterampilan.

    Tahapan tes ini, berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sultra tersebut sudah memasuki hari kedua, Senin (9/12/2024). 

    Seluruh peserta pun menampilkan kemampuan terbaiknya, baik secara lisan maupun praktik. Bahkan, banyak bakat-bakat baru yang ditampilkan di hadapan setiap juri.

    Seperti permainan suling, teknik bela diri, membaca ayat-ayat suci Al-quran serta bakat-bakat lainnya.

    Dalam kesempatannya, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, berkesempatan untuk memonitoring setiap proses wawancara serta penampilan bakat-bakat setiap peserta.

    Sebagai Pj Gubernur Sultra, ia turut memberikan dukungan semangat kepada para peserta.

    Andap Budhi Revianto yang jugaStaf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkumham mengimbau peserta yang mengetahui adanya penyimpangan dan kecurangan, diminta segera lapor langsung kepadanya.

    “Jika ada kecurangan serta penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan seleksi yang kalian alami, segera laporkan kepada saya.”

    “Bahkan jika ada yang menjanjikan sebuah kelulusan oleh oknum-oknum tak bertanggung segera laporkan juga,” tegas Andap Budhi Revianto, dilansir TribunnewsSultra.com.

    Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara tahun 2024 menjalani tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesi wawancara dan keterampilan. (Ist via Tribun Sultra)

    Peserta SKB di Banten 

    Sebanyak 250 peserta saling unjuk keterampilan dalam SKB di Banten, Jawa Barat, pada Minggu (8/12/2024).

    Tepatnya, SKB Wawancara yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten di Asrama Akademi Imigrasi DIKPIM, Banten.

    Wawancara ini merupakan rangkaian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang harus diikuti para peserta Seleksi CPNS Kemenkumham yang dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

    Tahapan SKB terdiri atas beberapa jenis tes. 

    Seluruh peserta akan mengikuti SKB Kesehatan, Pengamatan Fisik, dan Psikotes; SKB Wawancara; serta SKB dengan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

    Peserta yang mengikuti SKB, satu di antaranya Devmenta Ar Rafi, peserta asal Kota Serang. 

    Pelamar CPNS Kemenkumham formasi Pemeriksa Keimigrasian Pemula itu, menunjukkan kemampuannya dalam berbicara bahasa Inggris dan bermain alat musik gitar.

    Rafi mengaku optimis bisa menjadi bagian dari Kemenkumham.

    “Harapannya tentu saja ingin lulus dan bisa bergabung di Kemenkumham. Bisa ikut kontribusi membangun Kemenkumham dengan kemampuan yang dimiliki,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Romi Yudianto, berharap para peserta dapat mengikuti ujian dengan lancar dan dapat lolos ujian. 

    “Tetap semangat dalam menghadapi ujian dan bisa lolos menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara Kemenkumham,” ucapnya ketika menyapa peserta Tes SKB CPNS Kanwil Kemenkumham Banten sebelum pelaksanaan ujian dimulai.

    Romi Yudianto meyakinkan para peserta jika ujian SKB CPNS Kemenkumham Banten berjalan bersih dan transparan. 

    “Seluruh seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jadi, jangan percaya jika ada yang menjanjikan kelulusan,” ucapnya. 

    Video Peserta SKB Unjuk Keterampilan Viral di Media Sosial

    Cuplikan video yang memperlihatk peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) saling unjuk keterampilan, viral di media sosial. 

    Video tersebut, diunggah oleh salah satu akun Instagram @medanchat, Jumat (13/12/2024). 

    Dalam video yang beredar, sejumlah peserta mengenakan kemeja putih dan celana hitam saling unjuk kelebihan. 

    Ada yang melakukan bela diri, bermain alat musi gitar, suling, hingga melukis. 

    Tes SKB tersebut, dilakukan oleh peserta laki-laki dan perempuan. 

    Diketahui Tes SKB Kemenkumham tersebut, dilakukan di wilayah Jawa Tengah, namun belum dijelaskan tepatnya di mana daerahnya. 

    Dalam keterangan unggahan, tertulis peserta CPNS Kemenkumham saling unjuk bakat keterampilan.

    “Ada momen menarik saat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Tengah. Peserta unjuk keterampilan mulai dari bela diri seperti pencak silat dan karate hingga seni budaya seperti bermain suling dan kuda lumping.”

    “Dalam tes ini, peserta diuji soft skill oleh penguji yang terdiri dari pimpinan tinggi hingga kepala unit teknis. Tes wawancara dan keterampilan menjadi salah satu dari empat tahapan SKB, setelah pemeriksaan kesehatan, pengamatan fisik, dan tes kesamaptaan,” tulis @medanchat. 

    Hingga berita ini ditulis, Sabtu (14/12/2024), video tersebut, telah dilihat lebih dari 25 ribu kali.

    Beragam komentar pun disampaikan warganet. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsSultra.com dengan judul Unjuk Bakat Peserta saat Sesi Wawancara dan Keterampilan SKB CPNS Kemenkumham Sulawesi Tenggara 2024

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, TribunnewsSultra.com)

  • Pj Gubernur sebut pilkada di Sultra berjalan aman dan lancar

    Pj Gubernur sebut pilkada di Sultra berjalan aman dan lancar

    ANTARA – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta jajaran Forkompimda Sultra memantau jalannya pemungutan suara di sejumlah TPS di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe, Rabu (27/11). Andap menyebut penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di wilayah Sulawesi Tenggara berjalan aman dan lancar, serta meminta masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan. (Saharudin/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

  • Silakan Kalau Mau Lapor, Kami Tidak Takut

    Silakan Kalau Mau Lapor, Kami Tidak Takut

    GELORA.CO  – Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kliennya enggan menanggapi ultimatum yang dilayangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Pemkab Konsel).

    Andri mengatakan, ultimatum yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tersebut tak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apa pun.

    “Kami tidak perlu tanggapi,” ucapnya dilansir TribunnewsSultra.com, Minggu (10/11/2024).

    Terkait keputusan Supriyani yang tak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, sambung Andri, pihaknya siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemkab Konsel.

    “Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi,” ujar Andri.

    Diberitakan sebelumnya, Pemda Konsel masih menunggu petunjuk Bupati Konsel, Surunuddin Dangga, mengenai tindak lanjut somasi ke guru Supriyani.

    Mereka belum memastikan langkah selanjutnya mengenai waktu yang diberikan kepada guru honorer tersebut.

    Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum guru Supriyani selama 1×24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya.

    “Menunggu petunjuk Bapak Bupati (Surunuddin Dangga)” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Konsel, Annas Masud, Jumat (8/11/2024) malam.

    Menurut Annas, sejauh ini pihak Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi tersebut.

    “Belum ada,” jelas Annas.

    Lantaran sudah lewat tenggat waktu, Annas menyebut pemkab bisa melakukan langkah hukum selanjutnya.

    Namun, terkait langkah selanjutnya masih menunggu petunjuk dari Surunuddin Dangga.

    “Iya. Dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya.”

    “Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya,” jelas Annas.

    Ia juga tak memungkiri soal kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunuddin memaafkan guru Supriyani.

    Menurutnya, Bupati Konawe Selatan itu adalah sosok yang sangat bijaksana.

    “Siap. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana,” terangnya.

    Surunuddin Dipanggil Kemendagri

    Buntut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani, Surunuddin Dangga akan dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Pemanggilan ini merupakan langkah lanjutan setelah Supriyani mengajukan somasi kepada Bupati akibat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban, Aipda WH, dan istrinya.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarta, mengungkapkan bahwa pemanggilan Surunuddin diperlukan untuk mendapatkan penjelasan terkait perannya dalam proses mediasi antara Supriyani dan pihak terkait.

    “Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan,” ujar Bima Arya saat dihubungi oleh Tribunnews.com pada Sabtu (9/11/2024).

    Bima Arya menambahkan bahwa sebelum pemanggilan dilakukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto.

    “Kami akan koordinasi dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara,” tuturnya

  • Bupati Surunuddin ‘Cawe-cawe’, Mendagri Turun Tangan

    Bupati Surunuddin ‘Cawe-cawe’, Mendagri Turun Tangan

    GELORA.CO  — Kasus dugaan pemukulan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini berbuntut panjang.

    Kasus yang tadinya bermula dari laporan seorang guru sekolah dasar (SD) yang memukul muridnya tersebut bahkan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk turun tangan.

    Pasalnya, Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga dianggap ‘cawe-cawe’ atau turut campur hingga kasus Supriyani semakin berlarut-larut.

    Terakhir Surunuddin melancarkan somasi kepada pihak Supriyani yang dianggap mencabut perdamaian.

    Sebelumnya, Bupati Surunuddin juga mencopot Camat Baito, Sudarsono Mangidi yang memberikan penginapan kepada Supriyani selama ia berkasus dengan Aida Wibowo Hasyim.

    Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Mendagri Tito segera memanggil Bupati Surunuddin terkait kasus tersebut.

    Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto.  

    Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada guru Supriyani. 

    Diketahui, Surunuddin Dangga telah mengirimkan surat somasi kepada guru Supriyani, setelah guru honorer itu mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aipda WH dan istri. 

    Surunuddin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak mana pun. 

    Bima Arya rencananya akan meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. 

    “Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (9/11/2024). 

    Namun, Bima tidak menjabarkan secara rinci jadwal pemanggilan tersebut. 

    Hanya saja, sebelum langka pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.  

    “Kami akan koordinasi dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara,” tuturnya.

    Kritik PGRI Sultra

    PGRI Sulawesi Tenggara mengkritik keputusan somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada guru Supriyani.

    Dikutip dari Tribun Sultra, Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo menilai upaya semacam itu tidak perlu dilakukan Surunuddin.

    Pasalnya, Supriyani hanyalah guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun dan tak semestinya disomasi oleh pemerintah.

    Halim mengatakan, somasi semacam ini akan menjadi preseden buruk terhadap Pemkab Konawe Selatan.

    “Saya kira akan menjadi preseden buruk nantinya karena disitu atas nama pemerintah daerah bukan bupati, mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300 ribu,” tuturnya.

    Halim mengatakan seharusnya Pemkab Konawe Selatan memaafkan Supriyani atas pencabutan kesepakatan damai tersebut alih-alih melayangkan somasi.

    Ditambah, sambungnya, Supriyani tengah menghadapi proses hukum atas tuduhan penganiayaan terhadap anak Aipda Wibowo Hasyim.

    “Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan pemda atau bupati. Sehingga harus dilihat juga alasannya,” kata Halim.

    “Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi preseden buruk, saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia,” lanjutnya.

    Anak Wibowo Bilang Bukan Dianiaya Supriyani

    Anak Aipda Wibowo Hasyim ternyata mengaku lukanya bukan karena dianiaya guru Supriyani, melainkan disebabkan jatuh.

    Namun Aipda Wibowo Hasyim diduga ngotot membuktikan bahwa guru Supriyani.

    Pengakuan anak Aipda Wibowo Hasyim itu oleh Lilis, wali kelas sang anak di kelas 1A SDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara.

    Kini guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

    Padahal, sebelum kasus di sidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aipda Wibowo Hasyim (WH), sudah membuat pengakuan yang terang benderang.

    Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1A SDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara.

    “Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu,” katanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra.

    Kepada TribunnewsSultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan.

    Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar.

    “Sampai anak-anak pulang jam 10 tidak ada kejadian itu, Ibu Supriyani juga mengajar di Kelas 1B,” katanya.

    Dua hari setelah peristiwa Lilis mengaku baru dengar ada pemukulan.

    Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D.

    “Orang tua D bilang anaknya dipukuli sama ibu Supriyani. Terus saya tanya waktu pakai baju apa, Pak Bowo jawab baju batik.”

    “Terus saya bilang kalau baju batik hari Rabu sama Kamis. Terus saya tanya lagi ke anaknya, kamu luka karena apa, dia jawab jatuh di sawah.”

    “Saya tanya lagi mengenai lukanya, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo (Aipda WH),” jelasnya.

    Entah apa maksud Aipda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan.

    Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada guru Supriyani.

    Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito.

    “Satu kali saya dimintai keterangan waktu masih Pak Jefri, kalau waktu Pak Amirudin, dua kali saya kasih keterangan,” tutur Lilis.

    Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D.

    Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai.

    Aipda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan.

    “Saya sudah lima kali bertemu pak Bowo (Aipda WH) dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf.”

    “Karena setiap bertemu selalu disuruh minta maaf”, katanya, dikutip dari TribunnewsSultra.com, Jumat (8/11/2024).

    Supriyani melanjutkan, ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu.

    Melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aipda WH.

    “Saya sampaikan minta maaf, kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya.”

    “Tapi saya tidak mau dibilang memukuli anaknya karena itu saya tidak pernah lakukan (pemukulan),” katanya.

    Supriyani menegaskan, Aipda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari.

    Aipda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah.

    “Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo ‘Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tau kalau kamu salah’,” kata Supriyani meniru ucapan Aipda WH

  • Komisi II DPR Pantau Cara Pemprov Sultra Sukseskan Program Makan Gratis ke Pelajar

    Komisi II DPR Pantau Cara Pemprov Sultra Sukseskan Program Makan Gratis ke Pelajar

    Liputan6.com, Kendari – Komisi II DPR RI meninjau program makan siang bergizi gratis di Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (6/11/2024). Wakil Komisi II DPR RI Bahtra Banong bersama rombongan, mengunjungi SMAN 4 Kendari, Rabu (11/6/2024) siang. Diketahui, Pemprov Sultra memulai program secara serentak pada 4 sekolah SMAN dan SLB di Kota Kendari. 

    Sebelumnya, Pemprov Sultra melalui Pemda Kolaka Utara menjadi pionir ujicoba makan siang bergizi gratis sejak pertengahan sejak awal Oktober 2024. Sultra menjadi salah satu provinsi paling awal yang mengujicoba program unggulan Presiden Prabowo Subianto sebelum dilantik pada 20 Oktober lalu

    Pada akhir September 2024, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, memberikan dukungan hingga tingkat kabupaten dan kota. Pemprov Sultra juga menggenjot pemanfaatan lahan kosong yang banyak tersebar pada 17 kabupaten dan kota. 

    Diketahui, sejak akhir 2023 lalu, pemprov  sudah gencar mendorong pemanfaatan lahan kosong. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, ribuan guru dan siswa SMA secara serentak menanami lahan sekolah dengan sayuran dan hortikultura.

    Saat musim panen Februari hingga April 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ratusan ton hasil panen serentak di 17 kabupaten dan kota. Hasilnya, dimanfaatkan oleh guru dan siswa dengan menjual ke pasar dan penduduk sekitar sekolah. 

    Langkah lainnya, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, juga menjadi salah satu pionir menyukseskan program makan siang bergizi bagi pelajar di kabupaten Kolaka Utara. Pj Bupati Kolaka Utara Yusmin menginisiasi jajaran Pemda untuk memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami sayuran dan hortikultura. Sikap Yusmin, sempat menarik perhatian komisi II DPR RI saat rapat bersama Mendagri Tito Karnavian. 

    Selain itu, Pemda Kolaka Utara juga memanfaatkan puluhan hektare tambak ikan yang tersebar di pesisir pantai. Tercatat, pada 3 Oktober 2024, Pemda menyebar 105 ribu benih ikan. Harapannya, hasil panen bisa digunakan untuk mendukung logistik milik Pemda menyukseskan program makan bergizi gratis. 

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, mengunjungi Sultra setelah ada koordinasi dengan Mendagri. Kata dia, Program makan siang bergizi ini, harus mendapat dukungan dari seluruh Pemprov di Indonesia.  “Meskipun program ini serentak dan berada di bawah Badan Gizi Nasional, tetapi belum cukup. Pemda juga harus menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, sehingga mempercepat program Prabowo,” kata Bahtra Banong. 

    Kata dia, infrastruktur yang lengkap dari Pemda, akan menggenjot peningkatan aktivitas UMKM lokal. Alasannya, semua komponen dalam mempercepat makan bergizi gratis tidak terlepas dari peran UMKM. 

    “Misalnya, ketersediaan susu, sayur, ikan dan material lainnya. UMKM bisa berperan penting dan mereka bisa mendapatkan manfaat. Perputaran uang juga terjadi di masyarakat,” ujarnya. 

    Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto yang hadir di lokasi memaparkan, program serentak ujicoba makan siang gratis pada empat sekolah. Keempatnya yakni, SMKN 1 dan 2, SMAN 4 Kendari dan SLB Kendari. Kata Andap, ujicoba ini, dilakukan pada sebanyak 3.775 siswa. 

    “Pemprov Sultra mendukung program Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan asupan nutrisi bagi pelajar Indonesia menuju Generasi Emas 2045, harapannya para pelajar di seluruh Indonesia, khususnya di Sultra, semakin handal, cemerlang dan produktif,” kata Andap. 

    Andap memaparkan, Pemprov Sultra turut menggandeng ahli gizi yaitu dokter Mardiana Mustawa dan Muliani. Keterlibatan nutrisionis, untuk memastikan asupan gizi makanan yang disediakan.

    “Mereka memastikan gizi makanan yang akan diberikan kepada para siswa, agar makanan tersebut dapat bermanfaat bagi tumbuh kembang para siswa siswi,” jelas Andap

    Selain itu, untuk ketersediaan menu makan bergizi gratis Pemprov Sultra bekerja sama dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dalam hal ini kantin sekolah dan kantin Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. 

    Mobil dinas Camat Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dilaporkan ditembak orang tak dikenal. Mobil ini biasa digunakan untuk mengantar Supriyani, seorang guru yang tengah menjalani sidang.

  • Pj Gubernur Sultra tekankan pemda atur distribusi logisik di daerah 3T

    Pj Gubernur Sultra tekankan pemda atur distribusi logisik di daerah 3T

    ANTARA – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto menekankan kepada sejumlah pemerintah daerah (Pemda) agar dapat mengatur dengan sebaik-baiknya pendistribusian logistik di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T) yang ada di beberapa wilayah kabupaten kota di Sultra. Termasuk berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi. dan Geofisika (BMKG) setempat terkait cuaca maupun gelombang tinggi laut sebelum didistribusikan. (Saharudin/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Kemenkum HAM Buka Lowongan CPNS, Ini Syaratnya

    Kemenkum HAM Buka Lowongan CPNS, Ini Syaratnya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023. Pendaftaran ini dibuka pada 20 September-9 Oktober 2023. Ada banyak lowongan formasi yang dibuka institusi ini.

    Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto menjelaskan formasi bagi CPNS terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli.

    Kemenkum HAM menyediakan 1.000 kuota untuk penjaga tahanan, dengan rincian formasi pria umum sebanyak 941 orang, formasi wanita umum 50 orang, formasi pria Papua 6 orang, dan formasi pria Papua Barat 3 orang. Untuk jabatan dosen, Kemenkum HAM membutuhkan 13 orang di formasi umum, satu orang lulusan terbaik, dan satu orang di formasi disabilitas.

    “Kemenkum HAM membutuhkan total 1.000 penjaga tahanan dengan pendidikan minimal SLTA sederajat, yang akan ditempatkan di 33 Kantor Wilayah Kemenkum HAM. Kemudian total 15 dosen dari berbagai bidang keilmuan yang akan ditempatkan di unit pusat,” jelas Andap, Rabu (20/9/2023).

    Sementara itu, kuota bagi PPPK adalah sebanyak 1563. Kebutuhan ini terbagi dalam 1.135 formasi khusus, 397 formasi umum, dan 31 formasi disabilitas. Formasi khusus diberikan kepada tenaga non-ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit dua tahun secara terus-menerus di Kemenkum HAM.

    BACA JUGA:
    Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2023, Lengkap dengan Linknya

    Terdapat 22 jabatan yang dibuka untuk PPPK. Untuk jenjang ahli dibuka bagi jabatan analis hukum, analis kekayaan intelektual, arsiparis, pemeriksa desain industri, pemeriksa merek, pemeriksa paten, penyuluh hukum, pranata komputer, apoteker, bidan, dokter, dokter gigi, fisioterapis, perawat, psikolog, serta terapis gigi dan mulut,

    Ada pula PPPK untuk jenjang terampil yaitu arsiparis, pranata komputer, bidan, fisioterapis, perawat, dan terapis gigi dan mulut.

    Andap meminta peserta seleksi CPNS dan PPPK agar teliti dalam memenuhi setiap dokumen yang dipersyaratkan. Ia juga meminta peserta memperhatikan persyaratan umum, maupun khusus agar tidak terjadi kesalahan nantinya.

    “Tolong perhatikan setiap persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setiap jabatan memiliki kualifikasi yang berbeda. Kalau salah atau tidak sesuai, peserta sendiri yang akan rugi,” pintanya.

    Sementara itu, Plt. Kakanwil Kemenkum HAM Jatim Saefur Rochim mengatakan dari total formasi, ada 107 formasi yang diproyeksikan untuk ditempatkan di Jawa Timur.

    “Dari 107 formasi baik CPNS maupun PPPK rencananya semuanya untuk mengisi kebutuhan pegawai di lapas dan rutan di Jatim,” ujar Rochim.

    Pria asal Tuban itu merincikan, formasi paling banyak adalah untuk posisi CPNS penjaga tahanan atau polisi khusus pemasyarakatan (polsuspas).

    “Penjaga tahanan ada alokasi untuk penempatan di 39 lapas/ rutan di Jawa Timur sebanyak 89 laki-laki dan 3 perempuan, jadi total formasinya 92 orang,” urai Rochim.

    BACA JUGA:
    Kemenkumham Buka Penerimaan CPNS dan PPPK, Ini Jumlah Formasi dan Syaratnya

    Sisanya, adalah formasi PPPK untuk tenaga kesehatan di lapas maupun rutan. Seperti dokter umum (7 formasi), dokter gigi (1), perawat ahli (2) dan perawat terampil (5).

    “Jika berkaca pada seleksi sebelumnya, prosesnya akan ketat, karena biasanya untuk formasi polsuspas dari Jatim pelamarnya berkisar 40-70 ribu,” jelasnya.

    Untuk itu, Rochim mengajak seluruh masyarakat Jatim yang mendaftar untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. Karena hanya peserta terbaik saja yang akan lolos.

    Peserta seleksi CPNS dan PPPK dapat melakukan pendaftaran di situs https://daftarsscasn.bkn.go.id/akun . Pembuatan akun hanya dapat dilakukan satu kali, dan peserta hanya bisa melamar di satu instansi dan satu jenis jabatan.

    Selanjutnya, peserta melakukan unggah dokumen persyaratan masing-masing formasi dan jabatan. Peserta kemudian mengikuti sejumlah rangkaian seleksi. Bagi pelamar CPNS, rangkaian seleksi meliputi seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, integaris nilai, hingga kelulusan akhir. Sedangkan bagi PPPK, rangkaian seleksi mencakup seleksi administrasi, seleksi kompetensi, seleksi kompetensi teknis tambahan, sampai pengisian DRH Nomor Induk PPPK.

    Andap juga mengingatkan para peserta bahwa seluruh proses seleksi CPNS dan PPPK Kemenkumham tidak dipungut biaya. Peserta dapat memantau informasi seleksi Kemenkumham pada situs https://casn.kemenkumham.go.id. Jika ditemui adanya kecurangan, peserta dapat mengajukan pengaduan pada nomor Whatsapp +62819 1805 5789 / +62812 8875 1988 disertai bukti pendukung.

    Proses seleksi CPNS dan PPPK di Kemenkumham gratis, seluruhnya berdasarkan prosedural dan berdasarkan kualitas diri para pendaftar. Andap menegaskan tidak ada jalur jasa titip dengan iming-iming atau imbalan tertentu.

    “Panitia tidak memungut biaya selama proses seleksi. Jangan sampai menjadi korban penipuan dengan modus menjanjikan bisa diterima. Jika ada dugaan penipuan, segera laporkan,” tutup Andap. [uci/beq]