Xcloud.id

Tag: Anas Urbaningrum

  • Arief Poyuono: Biar Tidak Gaduh, Pertemuan Prabowo dan Megawati Harus Diatur

    Arief Poyuono: Biar Tidak Gaduh, Pertemuan Prabowo dan Megawati Harus Diatur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, memberikan pandangannya terkait pentingnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    “Harus kita atur pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Mega,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (16/1/2025).

    Dikatakan Arief, pertemuan tersebut diperlukan untuk meredam situasi politik yang semakin gaduh.

    “Biar politik engga gaduh terus,” sebutnya.

    Ia menilai bahwa komunikasi antara dua tokoh besar ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik di tengah situasi yang penuh dinamika.

    Dengan hubungan yang baik antara Presiden Prabowo dan Megawati, diharapkan ketegangan politik yang terjadi dapat diminimalisir.

    Arief juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah potensi gejolak ekonomi global atau yang ia sebut sebagai turbulence ekonomi.

    “Sementara negara akan menghadapi Turbulence ekonomi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, memberikan tanggapannya terkait pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Sultan Hamengku Buwono X, Raja Kesultanan sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia menilai bahwa pertemuan tersebut adalah hal yang baik. Sama seperti pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Pak Jokowi bertemu Sultan, baik. Jika Pak Prabowo bertemu Bu Mega, tentu juga baik,” ujar Anas dalam keterangannya di X @anasurbaninggrum (16/1/2025).

  • Pilpres Tanpa Ambang Batas, Denny Siregar Ingatkan Risiko Polarisasi Baru

    Pilpres Tanpa Ambang Batas, Denny Siregar Ingatkan Risiko Polarisasi Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara dan pegiat media sosial, Denny Siregar, turut memberikan pandangannya terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) sebesar 20 persen.

    Dalam unggahannya, Denny menyampaikan kekhawatiran terhadap polarisasi politik yang semakin membesar di setiap pemilihan presiden (Pilpres).

    “Pilpres 2019, kita terbagi 2 kubu. Pilpres 2024, kita terbelah lagi menjadi 3 kubu,” ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysoregar7 (5/1/2025).

    Denny menyoroti bahwa masyarakat Indonesia semakin terfokus pada pembentukan kubu-kubu politik.

    “Pilpres 2029, dengan hilangnya PT 20 persen, entah kita akan terbagi berapa kubu?,” Denny menuturkan.

    Menurutnya, hal ini justru berpotensi mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak, seperti kondisi ekonomi rakyat yang terus memburuk.

    “Kita lebih fokus berkubu di politik. Padahal di sekitar kita sekarang, ekonomi saudara-saudara kita runtuh pelan-pelan,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan presidential threshold inkonstitusional.

    Dikatakan Anas, keputusan tersebut memberikan angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

    “Seluruh parpol peserta pemilu berhak mengajukan Capres dan Cawapres, karena MK memutuskan bahwa presidential treshold inkonstitusional,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (2/1/2025).

    Ia menyebut putusan MK ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini dinilai tidak adil.

  • Hapus Presidential Threshold, Adi Prayitno: MK Sudah Kembali ke Jalan yang Benar

    Hapus Presidential Threshold, Adi Prayitno: MK Sudah Kembali ke Jalan yang Benar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan presidential threshold sebesar 20 persen.

    Ia menyebut keputusan tersebut sebagai langkah berani yang membawa demokrasi Indonesia kembali ke jalur yang semestinya.

    “Yes, MK Hapus ketentuan Ambang Batas Calon presiden dan wakil presiden 20 persen. Semua parpol peserta Pemilu boleh calonkan jagoan,” ujar Adi dalam keterangannya di aplikasi X @Adiprayitno_20, dikutip pada Jumat (3/1/2025).

    Adi menyebut keputusan ini sebagai kado indah di awal tahun 2025, yang membuka peluang lebih luas bagi semua partai politik untuk mengusung calon tanpa dibatasi aturan ambang batas.

    “Wow keren MK. Sudah kembali ke jalan yang benar. Kado Indah taun baru 2025,” tandasnya.

    Terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan presidential threshold inkonstitusional.

    Dikatakan Anas, keputusan tersebut memberikan angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

    “Seluruh parpol peserta pemilu berhak mengajukan Capres dan Cawapres, karena MK memutuskan bahwa presidential treshold inkonstitusional,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (2/1/2025).

    Ia menyebut putusan MK ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini dinilai tidak adil.

    “Putusan MK ini adalah vitamin penyehat demokrasi kita,” sebutnya.

    Menurut Anas, dengan dihapusnya presidential threshold, ruang kompetisi politik menjadi lebih terbuka dan inklusif.

  • Presidential Threshold Dihapus MK, Denny Siregar: Panti Pijat KIM Plus-plus Bubar

    Presidential Threshold Dihapus MK, Denny Siregar: Panti Pijat KIM Plus-plus Bubar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara sekaligus pegiat media sosial, Denny Siregar, turut memberikan komentar tajam terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan presidential threshold.

    Melalui pernyataan yang diunggah di media sosial pribadinya, Denny menyindir Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Bubar panti pijat KIM (Koalisi Indonesia Maju) plus plus,” kata Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysiregar7 (2/1/2024).

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan presidential threshold inkonstitusional.

    Dikatakan Anas, keputusan tersebut memberikan angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

    “Seluruh parpol peserta pemilu berhak mengajukan Capres dan Cawapres, karena MK memutuskan bahwa presidential treshold inkonstitusional,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (2/1/2025).

    Ia menyebut putusan MK ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini dinilai tidak adil.

    “Putusan MK ini adalah vitamin penyehat demokrasi kita,” sebutnya.

    Menurut Anas, dengan dihapusnya presidential threshold, ruang kompetisi politik menjadi lebih terbuka dan inklusif.

    “Ruang dan kesempatan kompetisi politik pilpres dibuka pembatas-penyekatnya oleh MK,” Anas menuturkan.

    Anas juga menyebut keputusan ini sebagai momen bersejarah. Menyiratkan optimisme bahwa langkah ini akan memperkuat tatanan demokrasi Indonesia.

    “Putusan yang historis!,” kuncinya.

  • Dipecat PDIP, Anas Urbaningrum Bilang Pilihan Jokowi dan Keluarga hanya Merapat ke Partai Pohon atau Burung

    Dipecat PDIP, Anas Urbaningrum Bilang Pilihan Jokowi dan Keluarga hanya Merapat ke Partai Pohon atau Burung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mantan Presiden Jokowi dan keluarganya disebut hanya memiliki dua pilihan.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum yang turut memberikan komentarnya terkait pemecatan yang dilakukan PDIP.

    “Jika benar-benar ingin masuk partai (lagi), partai apa yang paling besar peluangnya untuk dipilih Pak Jokowi?,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (16/12/2024).

    Blak-blakan, Anas menyebut bahwa baik Jokowi maupun anaknya memiliki dua pilihan tersisa.

    Bergabung dengan Partai Gerindra yang disebutnya sebagai partai burung atau Golkar yang dia beri istilah partai pohon. “Sebut saja antara dua pilihan, Pohon dan Burung,” tandasnya.

    Untuk diketahui, DPP PDIP resmi melakukan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    SK pemecatan untuk Jokowi terdaftar dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sedangkan SK pemecatan Gibran Rakabuming Raka memiliki nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

    Sementara itu, SK pemecatan Bobby Nasution teregistrasi dengan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Keputusan ini juga disertai dengan larangan bagi ketiganya untuk melakukan kegiatan politik atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

    Dengan demikian, Jokowi, Gibran, dan Bobby tidak lagi memiliki hubungan struktural maupun kegiatan politik di bawah naungan partai berlambang banteng tersebut.(Muhsin/fajar)

  • Anas Urbaningrum Singgung Kuasa Amplop di Pilkada Langsung

    Anas Urbaningrum Singgung Kuasa Amplop di Pilkada Langsung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum sepakat Pemilihan Kepala Daerah langsung dievaluasi. Bahkan kata dia, wacana evaluasi pilkada langsung sudah berlangsung sejak beberapa waktu silam.

    “Setuju. Memang penting untuk dilakukan. Bahkan evaluasi tentang pilkada langsung sudah berlangsung sejak beberapa waktu silam. KPU pun sebetulnya diberi tugas untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu setiap kali usai seluruh prosesnya,” tulis Anas Urbaningrum dalam keterangannya di X, Sabtu (14/12/2024).

    Faktanya, lanjut mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, pilkada langsung ada plus dan minusnya. Dalam beberapa hal makin brutal dengan intervensi kuasa amplop. Makin padat modal. Mungkin juga faktor lain. Hampir sama dengan pemilu nasional pada Februari silam.

    “Yang paling pokok adalah terkait produktivitas pemerintahan lokal —Pemda— hasil pilkada. Ini isu terpenting : hasilnya untuk kemajuan daerah dan perbaikan hidup rakyat. Termasuk sinergi dgn Pemerintah,” jelasnya.

    Anas mengatakan, sebaiknya evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Dipandu dengan tradisi akademik yang kuat. Hasil kajian akademik yang obyektif dan konprehensif itulah yang kemudian masuk pada proses politik. Proses politik pada aras publik, yakni konsultasi publik. Lalu dilanjutkan pada proses politik di badan perwakilan. Ini urusan partai-partai, Pemerintah dan parlemen.

    “Sebaiknya dihindari model yang sebaliknya. Yakni, disimpulkan dulu, baru kemudian dicarikan justifikasinya. Lebih baik jangan langsung pada kesimpulan dikembalikan ke DPRD. Kesimpulan itu adalah hasil ujungnya, jika memang lewat kajian yg obyektif dan komprehensif, serta konsultasi publik, ada rekomendasi seperti demikian,” papar Anas.

  • Menag Potong Separuh Anggaran Perjalanan Dinas, Anas Urbaningrum: Ayo Bisa!

    Menag Potong Separuh Anggaran Perjalanan Dinas, Anas Urbaningrum: Ayo Bisa!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, memberikan apresiasi terhadap langkah Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

    Anas menilai kebijakan ini dapat menjadi contoh yang patut diterapkan secara luas.

    “Langkah ini bisa dijadikan model. Layak diterapkan pada Kementerian dan Lembaga yang lain,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (2/12/2024).

    Kata Anas, langkah efisiensi ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap penggunaan anggaran negara secara lebih efektif.

    “Lebih segera bisa berjalan ke segala penjuru jika ada arahan langsung Presiden,” tukasnya.

    Ia juga mendorong agar kebijakan serupa segera diterapkan secara masif di berbagai instansi pemerintah lainnya.

    “Ayo bisa!,” dorong Anas.

    Sebelumnya diketahui, Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan kritik terhadap kebiasaan perjalanan dinas yang dilakukan jajaran Kemenag.

    Ia menilai banyak perjalanan dinas, khususnya para kepala kantor wilayah, yang kurang produktif dan lebih sering digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan dengan tugas mereka. 

    Nasaruddin menyoroti bahwa materi atau manfaat yang dibawa dari perjalanan dinas sering kali minim kontribusi untuk umat dan bangsa.

    “Apa yang dibawa pulang? Koper oleh-oleh, baju kaus, tapi materi yang bermanfaat enggak kelihatan,” ucapnya. 

    Nasaruddin juga mengutip hasil penelitian yang menyatakan bahwa efek positif dari perjalanan dinas, terutama yang dilakukan ke luar negeri, hanya mencapai 0,5 persen terhadap keberhasilan program. 

  • Anas Urbaningrum: Jangan Sampai Indonesia Jadi Lumbung Judol

    Anas Urbaningrum: Jangan Sampai Indonesia Jadi Lumbung Judol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengapresiasi komitmen Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam pemberantasan judi online.

    Dikatakan Anas, langkah ini sangat didukung oleh rakyat dan harus dijalankan dengan serius.

    “Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo pasti mengerti dan memahami sepenuh-penuhnya bahwa rakyat mendukung pemberantasan judi online secara sungguh-sungguh,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaningrum (13/11/2024).

    Anas melihat, apa ya g telah ditegaskan Listyo Sigit mengenai pemberantasan Judol bukan sekadar gimik yang diframing di hadapan publik.

    “Tidak sekadar gimmick. Bukan tindakan yang hangat-hangat sesaat,” tukasnya.

    Ia menegaskan bahwa judi online adalah ancaman serius terhadap ekonomi rakyat.

    “Judol adalah musuh ekonomi rakyat, merongrong program keadilan sosial dan ekonomi, serta merusak etos kerja bangsa kita,” cetusnya.

    Lebih jauh, Anas menyebut judi online sebagai bentuk kapitalisme kasar yang memperburuk ketimpangan ekonomi.

    “Judol adalah wujud terkini kapitalisme paling kasar, penghisapan ekonomi kalangan the have not oleh kaum the have,” Anas menuturkan.

    Anas mendorong Kapolri dan jajarannya untuk memberantas judi online tanpa pandang bulu.

    “Dukung Pak Kapolri Listyo Sigit dan jajaran untuk memberantasnya tanpa pilih bulu. Berantas sehebat-hebatnya. Ayo bisa!,” tandasnya.

    Anas kemudian mengingatkan pentingnya fokus pada program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, hingga hilirisasi.

    “Kita dukung ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada beras dan jagung 2028, hilirisasi yang makin adil, kesehatan ibu dan anak, makan bergizi gratis, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

  • Anas Urbaningrum Sebut Natalius Pigai Menteri Paling Spektakuler

    Anas Urbaningrum Sebut Natalius Pigai Menteri Paling Spektakuler

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai PKN Anas Urbaningrum menyebut Menteri HAM Natalius Pigai yang paling spektakuler.

    Hal itu berkaitan dengan Menteri Natalius Pigai yang menyiapkan 200 program. Dan meminta anggaran Rp20 Triliun. 

    “Menteri Pigai paling spektakuler. Langsung ingin genjot Kementerian HAM dengan anggaran Rp20 T. Satu program saja Rp8,3 T. Siapkan 200 program, bahkan bisa 1000 program,” kata Anas Urbaningrum, dalam akun X, Kamis, (31/10/2024).

    Dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto, DPR dan jajaran Kementerian HAM yang belum lagi tuntas tersusun, sanggup mencerna jalan pikiran dan program-program spektakuler Menteri Pigai. 

    “Adalah niscaya, apakah 200 atau 1000 program tetap harus dimulai dari 1 langkah awal. Dan itu haruslah langkah institusi Kementerian HAM yang juga adalah bagian dari Pemerintahan Presiden Prabowo,” tuturnya. 

    Diketahui, beberapa program Menteri Pigai yakni akan membentuk kantor wilayah (kanwil) kementerian di hampir seluruh provinsi se-Indonesia.

    Selain itu program desa peduli HAM yang membutuhkan Rp8,3 Triliun anggaran. 

    Tak hanya itu, Pigai berniat untuk membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit. (selfi/fajar) 

  • Anas: PKN Ambil Posisi Independen terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Anas: PKN Ambil Posisi Independen terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengatakan partainya mengambil posisi independen terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Anas, sikap partainya sudah konsisten sejak Pilpres 2024 hingga pembentukan atau penyusunan Kabinet Merah Putih.

    Hal ini disampaikan Anas saat memperingati HUT ke-3 PKN di sekretariat Pimnas PKN, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

    “Mengambil posisi independen dan posisi mandiri belum memihak kepada pasangan calon waktu itu. Proses penyusunan kabinet pemerintahan, PKN juga mengambil posisi mandiri atau independen karena bagi PKN yang paling pokok adalah pemerintahan ini sesuai dengan panggilan visi misinya, bukan bagaimana PKN bergabung di dalam pemerintahan,” ujar Anas.

    Karena itu, kata Anas, PKN tidak dalam posisi menyodorkan diri kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya saja, kata dia, PKN memiliki stok jika pemerintah membutuhkan PKN baik itu personel, pikiran, gagasan, dan konsep.

    “PKN tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan diri bergabung karena koalisinya yang besar bagi PKN yang paling penting kabinet besar ini bisa melahirkan kerja besar dan prestasi besar karena itu PKN menyebut pemerintahan yang produktif yang punya daya ungkit untuk perbaikan kehidupan rakyat,” tandas Anas.

    Lebih lanjut, Anas mengatakan, PKN mengawal dan mendukung kesuksesan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis. Menurut dia, program prioritas tersebut direalisasikan dengan orientasi utama untuk kesejahteraan rakyat.

    “PKN itu akan ikut ngegas mendukung itu, dukungan itu bisa ya berupa sokongan dan juga kritikan sebetulnya. Karena kritikan itu kan sebetulnya bukan permusuhan, kritikan itu bagian dari dukungan, tetapi dukungan dalam rangka mengingatkan. Bagi PKN dalam posisi bebas mandiri independen itu bisa lebih bergerak leluasa,” pungkas Anas.