Tag: Anas Urbaningrum

  • Anas Urbaningrum: Indonesia Wajib Terang

    Anas Urbaningrum: Indonesia Wajib Terang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum merespons tagar #IndonesiaGelap yang terus digaungkan belakangan ini.

    Bukan hanya itu, tagar tersebut juga diwarnai aksi besar-besaran mahasiswa di sejumlah kota besar Indonesia.

    “Indonesia (Harus) Terang! Indonesia merdeka adalah jalan menuju terang,” ujar Anas di X @anasurbaninggrum (20/2/2025).

    Anas kemudian menyinggung soal merdeka yang disebut sebagai jembatan emas yang disinggung dalam sebuah buku kolonialisme.

    “BK menyebut sebagai jembatan emas. Buku lama kolonialisme ditutup, buku baru era bebas-merdeka dimulai,” tukasnya.

    Dikatakan Anas, Indonesia sudah merdeka selama 70 tahun lebih, sebuah perjalanan yang sangat panjang.

    “Sudah sekian dekade Indonesia berjalan di jembatan emas itu. Akan menyentuh angka 80 tahun 17 Agustus 2025 ini,” tandasnya.

    Melihat perjalanan panjang itu, ia blak-blakan menyebut bahwa Indonesia belum sepenuhnya terang seperti harapan semua orang.

    “Sudahkah Indonesia Terang, merdeka sejati, adil, dan makmur seperti cita-cita para pendiri Republik? Belum terang. Iya, memang belum terang,” imbuhnya.

    “Masih banyak sisi gelap. Ada banyak bagian yang belum terang, masih remang-remang dan bahkan belum sanggup menikmati makna merdeka,” tambahnya.

    Kata Anas, wilayah kemiskinan ekstrem masih belum mendapatkan sinar sejauh ini. Masih butuh sentuhan agar bisa keluar ruang tersebut.

    “Apakah artinya itu Indonesia Gelap? Tentu saja tidak. Dan Indonesia memang dilarang gelap. Wajib dipastikan tidak gelap,” tegasnya.

  • Warga Adat Serawai Dipolisikan Usai Dituduh Curi Kelapa Sawit di Kebun Sendiri, Anas Urbaningrum Beri Sindiran Keras

    Warga Adat Serawai Dipolisikan Usai Dituduh Curi Kelapa Sawit di Kebun Sendiri, Anas Urbaningrum Beri Sindiran Keras

    Anton dituduh mencuri buah kelapa sawit, meskipun ia mengklaim bahwa lahan dan tanaman sawit tersebut merupakan miliknya.

    Peristiwa ini terjadi pada Minggu (9/2/2025) di Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

    Menurut keterangan dari Biro Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu, Rendi, Anton ditangkap dan mengalami tindak kekerasan saat sedang memanen buah sawit di lahannya sendiri.

    “Anton dituduh mencuri buah sawit perusahaan, padahal itu adalah miliknya. Saat ditangkap, Anton sempat dipukul,” ungkap Rendi dalam rilis yang diterima awak media.

    Ia menjelaskan bahwa saat kejadian, Anton bersama Jusmani tengah memanen sawit milik keluarganya.

    Sekitar pukul 12.30 WIB, tiga pekerja dari PTPN VII bersama dua petugas keamanan datang dan meminta mereka menghentikan aktivitas panen.

    “Sempat terjadi perdebatan. Namun, karena ini lahan pribadi Anton, keluarga ini tetap melanjutkan panen. Melihat itu, dua petugas keamanan dan pegawai PTPN VII Unit Talo-Pino pun memaksa Anton dan memukulinya di bagian perut,” jelas Rendi.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Seluma, AKP Prengki Sirait, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan Anton setelah diserahkan oleh petugas keamanan PTPN VII.

    Menurut Prengki, terdapat klaim kepemilikan lahan dari kedua belah pihak.

    Kasus ini menjadi sorotan berbagai pihak, terutama dalam konteks konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan.

    Banyak pihak mendesak agar penyelesaian dilakukan secara adil dan transparan demi melindungi hak-hak masyarakat adat.

  • Kantor BPN Terbakar Tepat Sebulan Isu Pagar Laut, Anas Urbaningrum: Batalkan Sertifikat yang Batil

    Kantor BPN Terbakar Tepat Sebulan Isu Pagar Laut, Anas Urbaningrum: Batalkan Sertifikat yang Batil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, angkat bicara terkait kebakaran yang melanda kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/2/2025) malam.

    Anas berharap tidak ada dokumen atau data penting yang musnah dalam insiden tersebut.

    “Harap tidak ada data penting yang musnah,” ujar Anas di X @anasurbaninggrum (9/2/2025).

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga dan mengamankan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pertanahan di Indonesia.

    “Jaga dan amankan,” tekannya.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan dukungannya kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan jajarannya agar tetap bekerja secara profesional, terutama dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Semoga pula makin membakar semangat Menteri Nusron Wahid dan jajara untuk bekerja dengan baik,” cetusnya.

    Anas juga menekankan pentingnya koreksi dalam tata kelola pertanahan. Menurutnya, ATR/BPN harus memastikan keadilan dalam penerbitan sertifikat tanah dan membatalkan sertifikat yang dinilai bermasalah.

    “Laksanakan perintah Presiden Prabowo, koreksi yang melenceng dan luruskan yang bengkok. Batalkan sertifikat yang batil. Terus dukung!,” tandasnya.

    Sebelumnya, gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami kebakaran pada Sabtu malam (8/2/2025).

    Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 23.09 WIB, dengan titik api pertama kali terlihat di ruang humas yang berada di lantai dasar gedung.

  • Hargai Kritik Anak-anak, Jangan Digertak!

    Hargai Kritik Anak-anak, Jangan Digertak!

    GELORA.CO -Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum meminta semua pihak dapat menghargai pendapat, meskipun itu disampaikan oleh anak-anak.

    Menurutnya, keberanian anak-anak menyampaikan pendapat terkait program makan bergizi gratis (MBG), termasuk kritik atau masukan tentang rasa makanan, adalah bukti keberhasilan pendidikan yang mendorong mereka berpikir kritis dan berani bersuara.

    “Ada anak komentar soal rasa menu makan gratis, itu baik saja. Berani berpendapat, itu justru gunanya pendidikan,” kata Anas seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 19 Januari 2025.

    Anas lantas mengingatkan agar pihak-pihak terkait dan pendukung pemerintah tidak merespons kritik tersebut dengan cara yang keras atau defensif. 

    “Jangan dihardik!” tegasnya. 

    Sebaliknya, kritik dan masukan dari publik seharusnya dilihat sebagai sarana kontrol yang akan membantu program berjalan lebih baik serta menghindarkan potensi penyimpangan.

    Selain itu, Anas mengingatkan agar pemerintah atau pelaksana program tidak menunjukkan sikap mengintimidasi masyarakat yang menyampaikan pendapat. 

    “Jangan digertak!” ungkap Anas. 

    Pernyataan Anas ini seolah sedang menyentil 

    Artis Deddy Corbuzier yang tengah jadi sorotan karena menyinggung seorang siswa yang mengomentari menu ayam dalam MBG kurang enak. 

    Deddy yang kini berpangkat Letkol Tituler lantas melontarkan umpatan yang dinilai tidak pantas.

  • Dede Budhyarto: Jika Pemimpin Akur, Gerombolan Tak Bisa Meraung-raung

    Dede Budhyarto: Jika Pemimpin Akur, Gerombolan Tak Bisa Meraung-raung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto, atau yang akrab disapa Dede Budhyarto, mengungkapkan harapannya terkait rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    Dalam pernyataannya di X, Dede menilai pertemuan ini dapat membawa dampak positif bagi bangsa dan negara.

    “Saya sih berharap benar-benar terjadi, untuk kemajuan bangsa dan negara, Oke Gasss!!,” ujar Dede, @kangdede78 (16/1/2025).

    Dede juga menanggapi spekulasi yang beredar mengenai potensi kerenggangan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Jokowi, jika PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan.

    Ia membantah anggapan tersebut dan menilai bahwa isu itu hanya sebatas imajinasi sejumlah pihak, termasuk Pegiat Medsos Denny Siregar (Densi).

    “No, itu hanya imajinasi Densi dan buzzer mitra judol aja,” tudingnya.

    Dede bilang, jika para pemimpin bangsa saling akur, kelompok yang sering melontarkan kritik keras tidak akan lagi memiliki alasan untuk menciptakan keributan.

    “Karena kalau para pemimpin itu akur gerombolan itu ndak bisa meraung-raung,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum juga memberikan tanggapannya terkait hal tersebut.

    Ia bahkan juga menyoroti pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Sultan Hamengku Buwono X, Raja Kesultanan sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia menilai bahwa pertemuan tersebut adalah hal yang baik. Sama seperti pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

  • Arief Poyuono: Biar Tidak Gaduh, Pertemuan Prabowo dan Megawati Harus Diatur

    Arief Poyuono: Biar Tidak Gaduh, Pertemuan Prabowo dan Megawati Harus Diatur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, memberikan pandangannya terkait pentingnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    “Harus kita atur pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Mega,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (16/1/2025).

    Dikatakan Arief, pertemuan tersebut diperlukan untuk meredam situasi politik yang semakin gaduh.

    “Biar politik engga gaduh terus,” sebutnya.

    Ia menilai bahwa komunikasi antara dua tokoh besar ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik di tengah situasi yang penuh dinamika.

    Dengan hubungan yang baik antara Presiden Prabowo dan Megawati, diharapkan ketegangan politik yang terjadi dapat diminimalisir.

    Arief juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah potensi gejolak ekonomi global atau yang ia sebut sebagai turbulence ekonomi.

    “Sementara negara akan menghadapi Turbulence ekonomi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, memberikan tanggapannya terkait pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Sultan Hamengku Buwono X, Raja Kesultanan sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia menilai bahwa pertemuan tersebut adalah hal yang baik. Sama seperti pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Pak Jokowi bertemu Sultan, baik. Jika Pak Prabowo bertemu Bu Mega, tentu juga baik,” ujar Anas dalam keterangannya di X @anasurbaninggrum (16/1/2025).

  • Pilpres Tanpa Ambang Batas, Denny Siregar Ingatkan Risiko Polarisasi Baru

    Pilpres Tanpa Ambang Batas, Denny Siregar Ingatkan Risiko Polarisasi Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara dan pegiat media sosial, Denny Siregar, turut memberikan pandangannya terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) sebesar 20 persen.

    Dalam unggahannya, Denny menyampaikan kekhawatiran terhadap polarisasi politik yang semakin membesar di setiap pemilihan presiden (Pilpres).

    “Pilpres 2019, kita terbagi 2 kubu. Pilpres 2024, kita terbelah lagi menjadi 3 kubu,” ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysoregar7 (5/1/2025).

    Denny menyoroti bahwa masyarakat Indonesia semakin terfokus pada pembentukan kubu-kubu politik.

    “Pilpres 2029, dengan hilangnya PT 20 persen, entah kita akan terbagi berapa kubu?,” Denny menuturkan.

    Menurutnya, hal ini justru berpotensi mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak, seperti kondisi ekonomi rakyat yang terus memburuk.

    “Kita lebih fokus berkubu di politik. Padahal di sekitar kita sekarang, ekonomi saudara-saudara kita runtuh pelan-pelan,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan presidential threshold inkonstitusional.

    Dikatakan Anas, keputusan tersebut memberikan angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

    “Seluruh parpol peserta pemilu berhak mengajukan Capres dan Cawapres, karena MK memutuskan bahwa presidential treshold inkonstitusional,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (2/1/2025).

    Ia menyebut putusan MK ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini dinilai tidak adil.

  • Hapus Presidential Threshold, Adi Prayitno: MK Sudah Kembali ke Jalan yang Benar

    Hapus Presidential Threshold, Adi Prayitno: MK Sudah Kembali ke Jalan yang Benar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan presidential threshold sebesar 20 persen.

    Ia menyebut keputusan tersebut sebagai langkah berani yang membawa demokrasi Indonesia kembali ke jalur yang semestinya.

    “Yes, MK Hapus ketentuan Ambang Batas Calon presiden dan wakil presiden 20 persen. Semua parpol peserta Pemilu boleh calonkan jagoan,” ujar Adi dalam keterangannya di aplikasi X @Adiprayitno_20, dikutip pada Jumat (3/1/2025).

    Adi menyebut keputusan ini sebagai kado indah di awal tahun 2025, yang membuka peluang lebih luas bagi semua partai politik untuk mengusung calon tanpa dibatasi aturan ambang batas.

    “Wow keren MK. Sudah kembali ke jalan yang benar. Kado Indah taun baru 2025,” tandasnya.

    Terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan presidential threshold inkonstitusional.

    Dikatakan Anas, keputusan tersebut memberikan angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

    “Seluruh parpol peserta pemilu berhak mengajukan Capres dan Cawapres, karena MK memutuskan bahwa presidential treshold inkonstitusional,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (2/1/2025).

    Ia menyebut putusan MK ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini dinilai tidak adil.

    “Putusan MK ini adalah vitamin penyehat demokrasi kita,” sebutnya.

    Menurut Anas, dengan dihapusnya presidential threshold, ruang kompetisi politik menjadi lebih terbuka dan inklusif.

  • Presidential Threshold Dihapus MK, Denny Siregar: Panti Pijat KIM Plus-plus Bubar

    Presidential Threshold Dihapus MK, Denny Siregar: Panti Pijat KIM Plus-plus Bubar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara sekaligus pegiat media sosial, Denny Siregar, turut memberikan komentar tajam terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan presidential threshold.

    Melalui pernyataan yang diunggah di media sosial pribadinya, Denny menyindir Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Bubar panti pijat KIM (Koalisi Indonesia Maju) plus plus,” kata Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysiregar7 (2/1/2024).

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan presidential threshold inkonstitusional.

    Dikatakan Anas, keputusan tersebut memberikan angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

    “Seluruh parpol peserta pemilu berhak mengajukan Capres dan Cawapres, karena MK memutuskan bahwa presidential treshold inkonstitusional,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (2/1/2025).

    Ia menyebut putusan MK ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini dinilai tidak adil.

    “Putusan MK ini adalah vitamin penyehat demokrasi kita,” sebutnya.

    Menurut Anas, dengan dihapusnya presidential threshold, ruang kompetisi politik menjadi lebih terbuka dan inklusif.

    “Ruang dan kesempatan kompetisi politik pilpres dibuka pembatas-penyekatnya oleh MK,” Anas menuturkan.

    Anas juga menyebut keputusan ini sebagai momen bersejarah. Menyiratkan optimisme bahwa langkah ini akan memperkuat tatanan demokrasi Indonesia.

    “Putusan yang historis!,” kuncinya.

  • Dipecat PDIP, Anas Urbaningrum Bilang Pilihan Jokowi dan Keluarga hanya Merapat ke Partai Pohon atau Burung

    Dipecat PDIP, Anas Urbaningrum Bilang Pilihan Jokowi dan Keluarga hanya Merapat ke Partai Pohon atau Burung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mantan Presiden Jokowi dan keluarganya disebut hanya memiliki dua pilihan.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum yang turut memberikan komentarnya terkait pemecatan yang dilakukan PDIP.

    “Jika benar-benar ingin masuk partai (lagi), partai apa yang paling besar peluangnya untuk dipilih Pak Jokowi?,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (16/12/2024).

    Blak-blakan, Anas menyebut bahwa baik Jokowi maupun anaknya memiliki dua pilihan tersisa.

    Bergabung dengan Partai Gerindra yang disebutnya sebagai partai burung atau Golkar yang dia beri istilah partai pohon. “Sebut saja antara dua pilihan, Pohon dan Burung,” tandasnya.

    Untuk diketahui, DPP PDIP resmi melakukan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    SK pemecatan untuk Jokowi terdaftar dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sedangkan SK pemecatan Gibran Rakabuming Raka memiliki nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

    Sementara itu, SK pemecatan Bobby Nasution teregistrasi dengan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Keputusan ini juga disertai dengan larangan bagi ketiganya untuk melakukan kegiatan politik atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

    Dengan demikian, Jokowi, Gibran, dan Bobby tidak lagi memiliki hubungan struktural maupun kegiatan politik di bawah naungan partai berlambang banteng tersebut.(Muhsin/fajar)