Tag: Anang Achmad Latif

  • Postingan Eks Wakapolri soal Menpora Dito Kecipratan Uang Korupsi BTS Banjir Dukungan

    Postingan Eks Wakapolri soal Menpora Dito Kecipratan Uang Korupsi BTS Banjir Dukungan

    GELORA.CO – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno baru-baru ini membeberkan kasus yang menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo dalam kasus proyek pengadaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G.

    Hal itu diungkapkannya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

    Dalam unggahan tersebut, Oegroseno menampilkan foto pribadinya dengan berseragam lengkap kedinasan Polri yang disertai dengan pernyataan bertuliskan: 

    “kasus korupsi BTS Penerima Uang Hasil kejahatan sebesar 27 Milyar yang diterima Sdr. Dito Ariotedjo yang saat ini menjabat sebagai Menpora RI Tidak diproses kepengadilan. padahal sudah cukup memenuhi Unsur Pasal 33 UU No: 31 Tahun 2009 jo Pasal 480 KUHP. Penadah uang hasil korupsi sama dengan penadah HP curian. Apakah masih ada Equality Before The Law di Indonesia?” dikutip RMOL, Minggu, 1 Juni 2025.

    Menpora Dito Ariotedjo sebelumnya pernah membantah tuduhan tersebut. Hal itu disampaikan politikus Golkar tersebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu, 11 Oktober 2023.

    Dito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui siapa Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan seperti yang diberitakan oleh media. 

    Hakim Fahzal pun menjelaskan alur pengamanan perkara berdasarkan keterangan dari saksi, yakni Irwan merupakan perantara dari Dirut Bakti Anang Achmad Latif untuk memberikan saweran ke beberapa pihak untuk menutup kasus BTS.

    “Jadi, Irwan diperintah oleh Anang, kemudian (diberikan melalui) Galumbang Menak. Galumbang bawa si Resi datang ke tempat saudara. Makanya perlu kami konfirmasi dengan saudara,” kata hakim menjelaskan. 

    “Jadi, kalau umpamanya saudara membantah, itu hak saudara,” tegas Fahzal. 

    Dito Ariotedjo kembali membantah seluruh keterangan yang menyebutkan namanya terlibat dalam pengamanan perkara tersebut. 

    Ia mengaku hanya bertemu dua kali dengan Galumbang Menak untuk persoalan bisnis. 

    “Itu enggak benar itu?” tanya hakim. 

    “Tidak benar yang mulia,” tukas Dito. 

    Terkait postingan Oegroseno tersebut, Dito juga belum mengomentari atau memberi tanggapan. Namun unggahan itu dibanjiri komentar dukungan dari netizen.

    “Mantap jenderal, teruslah bersuara untuk keadilan di negeri kita,” tutur akun nasruddintv.

    “menyalaaa Jenderal..Salam dari warga Poso Pak..Gbu,” timpal akun evelinprk_17.

    “Malah jadi menteri lagi…luar biasa kan pak,” tulis akun deehoomaan.

    “Hukum hanya berlaku untuk rakyat jelata,” timpal akun guusindhrasta.

    Hampir seluruh komentar netizen memberikan dukungannya kepada Oegroseno. Hingga berita ini dibuat, unggahan tersebut telah mendapat 932 likes.

  • Reputasi Sempat Turun, Malu Pakai Seragam

    Reputasi Sempat Turun, Malu Pakai Seragam

    Jakarta, CNN Indonesia

    Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Arief Tri Hardiyanto menyinggung soal reputasi buruk yang sempat menempel pada kementeriannya selama dua tahun terakhir imbas beberapa kasus yang disorot masyarakat.

    Arief menyinggung hal tersebut sebelum penandatanganan deklarasi antikorupsi oleh pejabat Komdigi dalam perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Pusdiklat Komdigi, Jakarta Barat, Selasa (17/12).

    “Peringatan hakordia ini menjadi momen yang tepat dan strategis bagi Kementerian Komdigi untuk meneguhkan dan menguatkan kembali komitmen bersama kita untuk dapat berkinerja tanpa korupsi,” ujar Arief dalam sambutannya.

    “Hal ini menjadi penting untuk kita lakukan pada saat di mana kita, dan sebagaimana kita ketahui bersama, kementerian kita mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan publik yang besar akibat terjadinya dua kasus korupsi dan satu kasus kegagalan kinerja pelayanan publik yang fatal, yang terjadi secara beruntun menerpa kita di tahun 2023-2024,” lanjutnya.

    Komdigi yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) didera kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung yang dikerjakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

    Beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, di antaranya orang yang tengah disidang yakni eks Menkominfo Johnny G Plate dan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

    Kemudian kementerian yang baru berganti nama ini kembali menjadi sorotan beberapa waktu lalu usai sejumlah oknum karyawannya diketahui menjadi beking judi online (judol).

    Dalam kasus tersebut, polisi secara total telah menangkap dan menetapkan 26 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online melibatkan beberapa pegawai Komdigi ini.

    Tak ingin terpuruk oleh dua kasus tersebut, Arief mengajak seluruh elemen di kementeriannya untuk berkolaborasi demi memberantas korupsi dan membangun budaya kerja yang berintegritas.

    “Upaya pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi seluruh anggota organisasi, kita harus mampu keluar dari zona keterpurukan dengan melakukan aksi nyata pemberantasan korupsi, kita harus menyelaraskan visi kita dan membangun strategi pemberantasan korupsi yang efektif,” katanya.

    “Memaksimalkan kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan transparansi akutabilitas, membangun budaya kerja yang jujur dan berintegritas, menguatkan tata kelola yang baik, dan meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai anti korupsi, sehingga tercipta kekuatan kolektif melawan korupsi,” imbuhnya.

    Karyawan malu pakai seragam di publik

    Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid juga menyoroti momen keterpurukan Kominfo di tengah isu korupsi kala itu. Bahkan, ia sempat mendapat cerita beberapa karyawan malu memakai seragam di publik imbas reputasi yang buruk.

    “Saya juga ikut mendengar bagaimana teman-teman pegawai itu, kalau naik kendaraan umum sempat mengganti seragamnya karena terasa tidak percaya diri ketika kementerian ini kemudian terkena badai yang membuat citranya terpuruk. Lalu bawa baju ganti, kemudian dilepas,” katanya.

    “Saya sebagai komisi 1 ketika itu juga amat miris mendengarnya,” tambahnya yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI.

    Ia meminta semua pegawai di kementeriannya kompak dan saling meningatkan. Menurutnya, persaudaraan dan kekompakan bisa menjadi salah satu kunci memberantas korupsi di instansi tersebut, karena setiap orang akan saling mengingatkan jika ada kesalahan.

    “Dan kalau saja kita kompak dan merasa saudara, kita akan bisa saling mengingatkan. Jangan nanti Direktorat satu melihat yang lain ada kesalahan, dibiarkan,” tuturnya.

    (lom/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sudah Deadline, Apa Kabar Sisa Proyek BTS 4G di Area Kahar?

    Sudah Deadline, Apa Kabar Sisa Proyek BTS 4G di Area Kahar?

    Jakarta

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan perkembangan terkini terkait sisa 630 menara base transceiver station (BTS) yang belum terbangun.

    Adapun, sejak diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2023 lalu mengamanatkan agar BTS yang berada di area kahar itu harus selesai dibangun sampai semester pertama 2024.

    Sebagai informasi, pembangunan BTS 4G yang dikerjakan Bakti Kominfo itu ditujukan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini pada dasarnya untuk mengentaskan kesenjangan internet di era digital.

    Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Tri Haryanto mengungkapkan status terkini proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang sempat tersandung masalah korupsi yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate hingga Dirut Bakti Anang Achmad Latif.

    “Untuk BTS 4G sendiri ada 4.995 yang sudah on air, selanjutnya 623 ini masih dalam keadaan kahar sedang dilakukan survei kembali oleh tim yang bekerjasama dengan TNI, mana lokasi-lokasi yang memang sudah dibangun di tahun ini seperti itu,” ujar Tri di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

    Pembangunan BTS 4G dilakukan sejak tahun 2021 hingga kini yang menggunakan skema belanja modal. Proyek ini dibiayai oleh bauran pembiayaan APBN. Sebagai informasi bahwa pembangunan BTS 4G difokuskan di wilayah Indonesia timur dengan 55% lokasi berada di wilayah Papua.

    Tri menjelaskan tantangan pembangunan BTS 4G di area kahar, mulai dari material pendukung yang hilang dicuri dan rusak sebelum digunakan. Sehingga Bakti memutuskan untuk disimpan di gudang terlebih dahulu sebelum diangkut lokasi pembangunan.

    “Ada beberapa material yang hilang, jadi kondisinya sudah ditaruh. Makanya, beberapa material ada di gudang sampai ada putusan pasti survei yang namanya material on area, itu masih di gudang. Ketika barang sudah di site itu kita khawatir akan rusak atau hilang,” tuturnya.

    Seiring masih dilakukannya survei, Bakti Kominfo menyakini bahwa proyek infrastruktur telekomunikasi untuk daerah pelosok tanah air tersebut akan selesai tepat waktu.

    “Kita tetap komitmen yang menjadi target Pak Presiden Jokowi untuk bisa menyelesaikan seluruh targetnya terkait BTS. Ini memang terkendala di 630 BTS tadi, mudah-mudahan di semester satu ini sudah (selesai). Bisa jadi ada penyelesaian karena harus segera diselesaikan di tahun 2024,” pungkas Tri.

    (agt/fay)