Tag: Amran Sulaiman

  • Disambut Petani, Prabowo Hadiri Panen Raya di Majalengka

    Disambut Petani, Prabowo Hadiri Panen Raya di Majalengka

    Bisnis.com, MAJALENGKA – Presiden Prabowo Subianto, menghadiri acara panen raya yang berlangsung di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7/4/2025).

    Kehadiran orang nomor satu di Indonesia disambut oleh Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Bupati Majalengka Eman Suherman, dan Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto.

    Menurut pantauan Bisnis, tiba pukul 10.56 WIB, Kepala Negara disambut meriah oleh masyarakat setempat, terutama oleh para siswa yang berdiri di sepanjang jalan menuju lokasi acara panen raya yang mengenakan seragam pramuka.

    Dengan mengenakan pakaian khasnya yakni safari, Presiden Ke-8 RI tampak tersenyum sambil menyapa para petani yang hadir dalam acara tersebut. Suasana acara berlangsung hangat dan penuh antusiasme, dengan para petani merasa sangat dihargai atas kehadiran orang nomor satu di Indonesia.

    Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana pin mengamini bahwa acara panen raya di Majalengka ini menjadi simbol keberhasilan pertanian lokal dan harapan untuk terus meningkatkan produksi pangan di seluruh Indonesia.

    “Panen raya ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan musim tanam, tetapi juga bukti nyata dari peningkatan produktivitas pertanian nasional. Kegiatan panen raya ini pun diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para petani dan pelaku sektor pertanian lainnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” pungkas Yusuf.

  • Kementan Gencarkan Penggunaan Alat dan Mesin Modern untuk Panen Raya

    Kementan Gencarkan Penggunaan Alat dan Mesin Modern untuk Panen Raya

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggencarkan mekanisasi pertanian dengan meningkatkan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi petani. Hal ini dilakukan seiring panen raya, yang  diperkirakan akan berlangsung secara masif di berbagai daerah setelah Lebaran.

    Pada tahun 2024, Kementan telah menyalurkan 1.400 unit combine harvester ukuran besar ke berbagai wilayah guna meningkatkan efisiensi panen dan mengurangi losses. Tahun ini, dukungan mekanisasi semakin diperbesar dengan alokasi 3.247 unit combine harvester besar dan 2.152 unit power thresher yang akan membantu proses panen dan perontokan gabah lebih cepat dan efisien.

    Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menegaskan, percepatan mekanisasi menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

    “Dengan mekanisasi, petani dapat memanen lebih cepat, lebih efisien, dan dengan hasil yang lebih baik,” tutur Andi, Rabu (2/4/2025).

    Dengan dukungan mekanisasi yang terus ditingkatkan serta potensi panen yang besar, pemerintah optimistis produksi pangan nasional akan semakin meningkat. Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    “Tahun ini, setelah Lebaran, panen raya akan berlangsung di berbagai daerah, dan Kementan telah menyiapkan bantuan alsintan agar petani dapat memperoleh hasil optimal dengan kualitas yang lebih baik,” ujar Andi.

    Penggunaan combine harvester dinilai mampu mengurangi losses hingga 3-5% dibandingkan metode panen manual. Selain itu juga dapat menyelesaikan panen dalam waktu 3-4 jam per hektare, jauh lebih cepat dibandingkan cara tradisional yang memakan waktu 2-3 hari per hektare.

    Andi juga menambahkan penggunaan power thresher dapat meningkatkan efisiensi perontokan padi secara signifikan dibandingkan metode manual.

    “Dengan kapasitas rata-rata 300-600 kg per jam, power thresher mampu mempercepat proses perontokan padi dibandingkan cara manual yang hanya sekitar 50-100 kg per jam dengan tenaga kerja terbatas. Selain itu, dapat menekan kehilangan hasil (losses) hingga 1-2%. Mesin ini juga dilengkapi blower yang membantu memisahkan kotoran dan sekam, sehingga menghasilkan gabah yang lebih bersih,” ujar Andi.

    Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), potensi panen raya padi periode Februari hingga April 2025 diperkirakan mencapai 6,63 juta ton gabah kering giling (GKG) di 10 provinsi sentra padi. Angka ini menunjukkan besarnya kapasitas produksi yang perlu didukung dengan teknologi modern agar petani dapat memanen dengan optimal.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa modernisasi pertanian melalui mekanisasi adalah bagian dari strategi besar dalam menghadapi tantangan produksi pangan nasional.

    “Kami memastikan petani mendapatkan akses terhadap alsintan yang memadai. Dengan dukungan ini, kita tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga mempercepat pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujarnya terkait modernisasi petani untuk panen raya.

  • Kementan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Waktu di Musim Tanam 2025

    Kementan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Waktu di Musim Tanam 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dengan meningkatkan tata kelola pupuk subsidi.

    Dalam rangka memastikan kelancaran Musim Tanam II (MT II) yang dimulai pada April 2025, Kementan menerapkan kebijakan baru mengenai fleksibilitas pemutakhiran data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) sepanjang tahun.

    Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur penetapan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.

    Perubahan ini memberikan dampak langsung kepada petani, salah satunya Pak Syahrudin, Ketua Kelompok Tani Harapan Kita di Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo.

    Ia mengungkapkan akses terhadap pupuk subsidi kini semakin mudah dan lancar, terutama menjelang musim tanam April.

    “Penebusan pupuk sekarang sangat mudah. Komunikasi antara pengecer dan distributor pun berjalan dengan baik. Kami tidak lagi mengalami keterlambatan dalam mendapatkan pupuk,” ujarnya kepada wartawan, Senin (31/3/2025).

    Syahrudin mengapresiasi kebijakan ini yang memastikan semua petani yang terdaftar dalam eRDKK mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu.

    Ia menambahkan, pengecer semakin aktif berkoordinasi dengan petani mengenai jadwal tanam dan distribusi pupuk, sehingga Musim Tanam II bisa berjalan sukses.

    “Kami tidak khawatir dengan ketersediaan pupuk, dan sejauh ini tidak ada petani di Kabupaten Wajo yang mengalami kekurangan pupuk,” jelasnya.

    Menurutnya, peran penyuluh dan Dinas Pertanian sangat penting dalam memastikan distribusi pupuk berjalan lancar. Pemutakhiran data dalam eRDKK dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh petani yang berhak mendapatkan akses pupuk subsidi tanpa hambatan.

    Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah menegaskan, kebijakan terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran pupuk subsidi, terutama pada MT II dimulai April 2025.

    “Dengan adanya fleksibilitas dalam pemutakhiran eRDKK, data penerima pupuk subsidi dapat terus diperbarui sesuai kondisi di lapangan. Hal ini memastikan bahwa petani yang benar-benar membutuhkan dapat mengakses pupuk tepat waktu dan sesuai alokasi,” ujarnya.

    Andi juga menambahkan sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi pupuk, meminimalkan potensi kesalahan data, dan mengurangi penyimpangan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, perubahan kebijakan ini merupakan langkah nyata Kementan dalam mendukung keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional.

    “Kami ingin memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran. Fleksibilitas pemutakhiran data eRDKK adalah respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan petani di lapangan,” katanya.

    Mentan Amran juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, distributor, pengecer, dan penyuluh pertanian untuk kelancaran distribusi pupuk.

    Dengan adanya kebijakan pemutakhiran data eRDKK, tata kelola pupuk subsidi menjadi lebih adaptif dan responsif, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memaksimalkan hasil panen, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

  • Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost Sukses Stabilkan Harga Pangan

    Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost Sukses Stabilkan Harga Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeklaim bahwa Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025 yang digelar selama Ramadan telah sukses membuat harga pangan terjangkau.

    Program ini berhasil menyalurkan 2.853 ton komoditas pangan dengan omzet penjualan mencapai Rp39,3 miliar melalui 3.531 outlet yang aktif bertransaksi dari total 3.992 lokasi yang disiapkan.

    “Tingginya serapan pangan menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Pemerintah akan terus memperkuat distribusi pangan serta memastikan ketersediaan stok agar harga tetap stabil di pasaran,” ujar Mentan Amran dalam keterangan tertulis, Senin (31/2/20125).

    Selama program berlangsung hingga 28 Maret 2025, tercatat 638.955 transaksi dengan total 1.388.481 item pangan terjual. Beberapa komoditas paling diminati antara lain beras SPHP sebanyak 1.652.970 kg, gula kemasan 553.212 kg, dan minyak goreng 464.341 liter.

    Sementara itu, stok akhir operasi masih menyisakan 155,3 ton dari tujuh komoditas, dengan jumlah terbesar berasal dari beras premium sebanyak 12.370 kg, daging kerbau 169 kg, dan bawang putih 189 kg.

    Keberhasilan operasi pasar ini didukung oleh inovasi digital melalui platform AgriPost Kementan. Sebagai bagian dari upaya hilirisasi komoditas pertanian, AgriPost hadir untuk memangkas rantai pasok pangan yang panjang dengan menghubungkan produsen langsung ke konsumen.

    Dengan melibatkan BUMN pangan dalam sistem distribusi, harga pangan tetap terkendali dan ketersediaan pangan merata di seluruh wilayah.

    Masyarakat mulai mengenal AgriPost yang berlokasi di kantor pos sebagai tempat berbelanja bahan pangan murah dengan stok yang cukup. Berbeda dengan operasi pasar konvensional yang sering kali menyebabkan antrean panjang akibat keterbatasan stok, AgriPost memastikan ketersediaan pangan lebih terjaga.

    “Beberapa komoditas yang dijual dengan harga lebih rendah dibanding pasar antara lain beras SPHP seharga Rp 12.000 per kg, gula pasir Rp 15.000 per kg, daging kerbau beku Rp 75.000 per kg, minyak goreng Minyakita Rp 14.700 per kg, serta daging ayam ras beku Rp 34.000 per kg,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pada 25 Februari 2025, Mentan Amran Sulaiman memimpin Operasi Pasar Pangan Murah secara besar-besaran dengan melibatkan 4.500 gerai kantor pos di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025.

    Operasi pasar tersebut resmi dimulai pada Senin (24/2/2025) di Kantor PT Pos Indonesia (PosIND), Jakarta Selatan. Mentan Amran menegaskan bahwa kolaborasi dengan PT Pos Indonesia memungkinkan distribusi pangan murah menjangkau hingga pelosok desa.

    “Dengan 4.500 gerai PT Pos Indonesia, operasi pasar ini bisa menjangkau masyarakat luas, baik di kota maupun di daerah terpencil. Ini langkah konkret pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil menjelang Ramadan,” ujar Mentan Amran.

    Dari hasil pelaksanaan program, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah outlet aktif terbanyak, yaitu 549 outlet, disusul oleh Jawa Tengah dengan 528 outlet, serta Jawa Barat dengan 325 outlet. Dari sisi jumlah item pangan yang terjual, Jawa Timur juga menempati posisi teratas dengan 272.583 item, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 236.934 item dan Sumatera Utara dengan 109.705 item.

    Sementara itu, jika dilihat dari omzet penjualan, Jawa Tengah mencatat angka tertinggi dengan Rp 6,7 miliar, diikuti oleh Jawa Timur dengan Rp 5,6 miliar dan Jawa Barat dengan Rp 3,64 miliar.

    Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025 membuktikan bahwa distribusi pangan yang efektif dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan. Keberhasilan ini juga menjadi indikator bahwa upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan dengan baik.

    Ke depan, Kementan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan program ini agar cakupan distribusinya semakin luas. Strategi akan disusun untuk memastikan setiap komoditas dapat terserap optimal, sehingga program serupa dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang. Dengan kombinasi inovasi digital dan kebijakan distribusi yang tepat, diharapkan ketahanan pangan nasional semakin kuat dan masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang.

    Mentan Amran juga memberikan apresiasi kepada PT Pos Indonesia, BUMN pangan (Perum Bulog, PT Berdikari, ID Food, PPI), Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, serta pihak swasta yang telah berperan aktif dalam mendukung kesuksesan Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025. 

    Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan akses harga pangan murah bagi seluruh lapisan masyarakat.

  • Top 3: Kecurangan Volume MinyaKita dan Beras 5 kg Bikin Heboh Jelang Lebaran – Page 3

    Top 3: Kecurangan Volume MinyaKita dan Beras 5 kg Bikin Heboh Jelang Lebaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Beberapa pekan lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan perusahaan produsen MinyaKita mengurangi isi kemasan, dengan kemasan 1 liter yang semestinya berisi 1000 mililiter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

    Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menemukan adanya kecurangan pada penjualan minyak goreng MinyaKita yang berlaku dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui skema bundling.

    Artikel Kecurangan Volume MinyaKita dan Beras 5 kg Bikin Heboh Jelang Lebaran, Konsumen Harus Apa? ini menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com?

    Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Senin, (31/3/2025):

    1. Kecurangan Volume MinyaKita dan Beras 5 kg Bikin Heboh Jelang Lebaran, Konsumen Harus Apa? 

    Menjelang bulan Ramadan, masyarakat dihebohkan dengan temuan isi volume MinyaKita yang tak sesuai takaran.

    Beberapa pekan lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan perusahaan produsen minyak goreng MinyaKita mengurangi isi kemasan, dengan kemasan 1 liter yang semestinya berisi 1000 mililiter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

    Tak lama, sejumlah unggahan media sosial kemudian mengungkap temuan beras kemasan 5 kg dijual tak sesuai dengan takaran. Dilaporkan, timbangan beras kemasan 5 kg tersebut menunjukkan berat asli hanya 4 kg.

    Sejauh ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan penanganan dengan melakukan pemeriksaan di sejumlah pasar, bekerja sama dengan Ombudsman hingga memanggil para pengusaha/repacker.

    Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah menilai, untuk mencegah terulangnya kasus kecurangan volume dalam kemasan pangan, dalam hal ini Minyak Goreng dan Beras, penting bagi Pemerintah untuk mengoptimalkan edukasi dan kesadaran di antara masyarakat.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Kecurangan Volume MinyaKita dan Beras 5 kg Bikin Heboh Jelang Lebaran, Konsumen Harus Apa? – Page 3

    Kecurangan Volume MinyaKita dan Beras 5 kg Bikin Heboh Jelang Lebaran, Konsumen Harus Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menjelang bulan Ramadan, masyarakat dihebohkan dengan temuan isi volume MinyaKita yang tak sesuai takaran.

    Beberapa pekan lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan perusahaan produsen minyak goreng MinyaKita mengurangi isi kemasan, dengan kemasan 1 liter yang semestinya berisi 1000 mililiter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

    Tak lama, sejumlah unggahan media sosial kemudian mengungkap temuan beras kemasan 5 kg dijual tak sesuai dengan takaran. Dilaporkan, timbangan beras kemasan 5 kg tersebut menunjukkan berat asli hanya 4 kg.

    Sejauh ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan penanganan dengan melakukan pemeriksaan di sejumlah pasar, bekerja sama dengan Ombudsman hingga memanggil para pengusaha/repacker.

    Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah menilai, untuk mencegah terulangnya kasus kecurangan volume dalam kemasan pangan, dalam hal ini Minyak Goreng dan Beras, penting bagi Pemerintah untuk mengoptimalkan edukasi dan kesadaran di antara masyarakat.

    “Tidak hanya ke produsen atau pedagang, tetapi juga ke konsumen. Karena jika konsumennya punya literasi yang cukup, dia bisa juga mengadukan pelanggaran yang terjadi,” kata Daid kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Di sisi lain, menurutnya, Pemerintah juga bisa mengoptimalkan proses pengawasan dan penindakan selain pencegahannya.

    “Pengawasan tentu kita punya instrumen Satgas Pangan dan terlebih sekarang struktur kelembagaan yang ada yakni Kementerian Bidang Pangan, Kementerian Pertanian sebagai serta Kementerian Perdagangan. (Mereka) seharusnya lebih compact, lebih mudah ditunjang dalam konteks pengawasan, jadi saya kira itu menjadi satu kekuatan untuk pengawasan,” papar Said.

    Namun, ia juga tidak mengesampingkan kompleksitas dalam mengawasi kualitas produk bahan makanan di pasaran, karena wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga masih sulit untuk menjangkau seluruh wilayah.

    “Kita juga paham bahwa ruang dan wilayah kita cukup luas, Indonesia cukup luas sehingga proses pengawasannya dengan Satgas Pangan belum cukup berimbang. Disinilah saya kira perlu melibatkan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses pengawasan,” bebernya.

    Jadi ajak masyarakat, berikan mereka channel dan saluran pengaduan supaya lebih terbuka dan bisa disosialisasikan. Supaya semua sama-sama bisa mengawasi,” tambah Said.

     

  • Buntut Korupsi Minyakita saat Ramadan, Ini Sederet PR Industri Minyak Goreng – Page 3

    Buntut Korupsi Minyakita saat Ramadan, Ini Sederet PR Industri Minyak Goreng – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Beberapa pekan lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan perusahaan produsen MinyaKita mengurangi isi kemasan, dengan kemasan 1 liter yang semestinya berisi 1000 mililiter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

    Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menemukan adanya kecurangan pada penjualan minyak goreng MinyaKita yang berlaku dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui skema bundling.

    Pengamat Pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Khudori mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya kecurangan pada volume kemasan MinyaKita, serta penjualan yang dipatok melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Seperti diketahui, HET MinyaKita saat ini berada di Rp15.700/liter, mulai berlaku pada 14 Agustus 2024. HET ini naik dari HET sebelumnya sebesar Rp14.000/liter.

    “Mengapa ada perusahaan menyunat isi MinyaKita? Dugaan saya, karena biaya pokok produksi sudah jauh melampaui HET,” kata Khudori dalam keterangannya di Bekasi, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Khudori menyebut, harga bahan baku minyak goreng sawit atau CPO dalam negeri selama 6 bulan terakhir telah mencapai kisaran Rp15.000-16.000 per kg.

    Angka konversi CPO ke minyak goreng 68,28% dan 1 liter setara 0,8 kg. Maka dari itu, untuk memproduksi MinyaKita seharga Rp15.700/liter harga CPO maksimal Rp13.400/kg.

    “Ini baru menghitung bahan baku CPO. Belum memperhitungkan biaya mengolah, biaya distribusi, dan margin keuntungan usaha. Kalau ketiga komponen itu diperhitungkan, sudah barang tentu harga CPO harus lebih rendah lagi,” jelas Khudori.

    Artinya, dengan tingkat harga CPO saat ini dan keharusan produsen MinyaKita menjual ke Distributor 1 (D1) maksimal sebesar Rp13.500/liter, Khudori melihat, sulit untuk memproduksi dan menjual minyak goreng tanpa kerugian. “Pengusaha mana yang kuat jika terus merugi? Usaha mana yang sustain bila harus jual di bawah harga produksi,” ucapnya.

    “Jika tidak ada koreksi kebijakan, ada dua yang berkemungkinan terjadi. Pertama, produsen menjual MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi tapi mengorbankan kualitas. Menyunat isi kemasan bisa dimasukkan dalam konteks mengorbankan kualitas. Kedua, produsen tetap memproduksi MinyaKita sesuai kualitas (termasuk tidak menyunat isi) tetapi menjual dengan harga di atas HET,” sambungnya.

    Kedua tindakan tersebut tentu menunjukkan adanya pelanggaran. Namun hal ini menjadi dilema karena pengusaha perlu mempertahankan kelangsungnya usahanya.

    “Tetapi kalau aturan yang ada tidak memungkinkan usaha eksis dan sustain tanpa melanggar aturan, yang patut disalahkan pengusaha atau pembuat regulasi? Atau keduanya?,” ucap Khudori.

     

  • Pemerintah Didesak Perketat Pengawasan dan Perizinan Impor Beras – Halaman all

    Pemerintah Didesak Perketat Pengawasan dan Perizinan Impor Beras – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia didesak untuk memperketat pengawasan dan perizinan impor beras guna mencegah penyalahgunaan yang merugikan petani lokal dan konsumen.

    Desakan ini muncul dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto.

    Menurutnya, dugaan kecurangan dalam impor beras harus diusut tuntas, termasuk yang terjadi pada era pemerintahan sebelum Prabowo Subianto.

    “Tentunya harus diusut beras impor di era sebelum pemerintahan Prabowo Subianto. Bisa saja dugaan kecurangan isi beras tersebut terjadi karena diduga ulah pejabat sebelumnya, karena jumlah impor beras medium maupun premium secara besar-besaran terjadi pada era mereka,” ujar Hari Purwanto pada Sabtu (29/3/2025).

    Ia juga mengungkapkan bahwa dua orang pejabat sebelumnya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan markup impor 2,2 juta ton beras senilai Rp 2,7 triliun. 

    Selain itu, negara diduga mengalami kerugian akibat demurrage (denda) impor beras sebesar Rp 294,5 miliar. Namun hingga kini, kasus tersebut masih dalam tahap telaah oleh KPK.

    “Dan kasusnya sampai saat ini KPK hanya janji surga untuk menelaah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah soal kasus skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar,” katanya, mengutip pernyataan juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, pada Rabu, 21 Agustus 2024.

    Selain itu, Hari Purwanto juga menyoroti praktik nakal sejumlah pengusaha yang mengganti beras medium menjadi premium demi keuntungan lebih besar. 

    Ia mendesak Menteri Pertanian segera membentuk satuan tugas (Satgas) guna mengawasi dan menindak praktik semacam ini serta melakukan inspeksi mendadak ke gudang-gudang beras, baik milik BUMN maupun swasta.

    “Mentan harus membentuk Satgas atas kecurangan yang dilakukan pengusaha nakal yang mengganti beras medium menjadi premium. Dan melakukan sidak ke gudang-gudang beras baik milik BUMN maupun swasta agar rakyat tidak dirugikan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tindakan mengubah beras medium menjadi premium merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan sangat berbahaya bagi masyarakat.

    “Berbahaya jika beras yang mestinya untuk dikonsumsi medium harus dijadikan premium. Sangat tidak bermoral. Kalau hanya mengejar keuntungan duniawi semata, masyarakat dijadikan kelinci percobaan. Apapun pekerjaan duniawi yang dilakukan akan ada pertanggungjawaban di akhirat pada saatnya,” pungkas Hari.

    Selama hampir setahun terakhir, beras khusus beredar bebas di pasar Indonesia dengan harga bersaing dengan beras lokal premium. 

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mendeteksi adanya indikasi kecurangan yang dilakukan pengusaha dengan mengubah kemasan beras medium jadi premium. Pihaknya sedang melakukan pengecekan terhadap pengusaha tersebut.

    “Sudah, di beberapa tempat, kami sudah ambil sampelnya, kami cek, ternyata isinya medium, tapi tulisnya premium,” kata Amran seperti dikutip dari Antara, Rabu (26/3).

    Dia mengingatkan pengecekan tak akan dilakukan dibeberapa titik. Pengecekan akan dilakukan di seluruh Indonesia untuk memastikan praktik curang tersebut dihentikan.

    Ia juga mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi pengusaha yang melanggar aturan. 

    “Sampaikan ke semua pengusaha, jangan medium dialihkan menjadi premium. Isinya medium, tapi tulisnya premium. Karena sebentar lagi kami cek seluruh Indonesia,” tegas Mentan.

    Amran juga mengimbau kepada pengusaha untuk menjaga integritas dan tidak merugikan konsumen demi keuntungan semata, seperti yang terjadi pada isu minyak goreng kemasan Minyakita sebelumnya. 

    “Itu merugikan masyarakat, merugikan rakyat Indonesia. Saya katakan, sampaikan seperti minyak goreng kemarin, kita sampaikan dulu. Kalau tidak berubah, kami akan cek seluruh Indonesia,” tutur Mentan.

  • Memang Dingin Tangan Mentan Amran

    Memang Dingin Tangan Mentan Amran

    Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog mencatat lonjakan serapan beras yang luar biasa dalam tiga bulan pertama tahun 2025. Tercatat hingga bulan Maret ini, Bulog telah menyerap 725.513 ton beras dari petani. Lonjakan ini menjadi serapan tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama.

    Peningkatan ini mencapai 2.000 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana serapan Bulog hanya sekitar 35.000 ton dalam tiga bulan pertama. Biasanya, Bulog membutuhkan satu tahun penuh untuk menyerap satu juta ton beras. Namun, kini dalam waktu hanya tiga bulan, serapan Bulog sudah mendekati pencapaian tahunan di masa lalu.

    Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) menilai pencapaian ini memang pencapaian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membawa perubahan di sektor pertanian. Dia memahami langsung suara petani dan mengambil tindakan nyata di lapangan.

    “Dalam waktu singkat, kita bisa melihat dampak tangan dingin Amran Sulaiman. Serapan Bulog melonjak, produksi beras meningkat, mafia pangan ditindak, dan efisiensi anggaran membuahkan hasil maksimal. Jargon “tidak ada hari libur di Kementan untuk swasembada” bukan sekadar slogan, tapi benar-benar diterapkan,” ujar Hensa.

    Hensa menyebut bahwa lonjakan capaian serapan gabah tahun ini merupakan kado istimewa lebaran bagi seluruh komponen bangsa karena perlahan tapi pasti Indonesia betul-betul akan mewujudkan swasembada. Namun, Hensa mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu terlena mengingat tantangan swasembada masih cukup panjang, terutama pada persoalan cuaca yang kini memasuki musim hujan lebat.

    “Saya oke ya dengan data ini, prestasi sekaligus kado istimewa bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Pangan itu sektor dasar yang menentukan nasib bangsa kita ke depan. Tapi saya juga mengingatkan jangan terlalu terlena karena tantangan ke depan masih cukup panjang, walaupun saya apresiasi kinerja Bulog dan Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) yang terus bekerja meningkatkan produksi dalam negeri,” ujar Hensa.

    Sebagai informasi, serapan gabah pada 28 Maret 2025 tercatat mencapai 725.513 ton setara beras atau meningkat 2.243,09 persen bila dibandingkan tahun 2015 yang hanya 30.964 ton. Serapan gabah tahun ini juga jauh meningkat sebesar 1.970,53 persen bila dibandingkan serapan tahun lalu yang hanya 35.040 ton. Sedangkan rata-rata serapan 2015 sampai 2024 mencapai 152.082 ton.

    Capaian ini sejalan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan lonjakan produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025 sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, mencapai 8,67 juta ton, dengan potensi luas panen padi mencapai 2,83 juta hektar. Bahkan produksi beras di periode Januari-April 2025 diperkirakan akan mencapai angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi pada periode tersebut diprediksi mencapai 13,95 juta ton, meningkat 25,99% atau naik 2,88 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    Tentu saja peningkatan serap gabah petani tidak bisa dilepaskan juga dari kebijakan HPP gabah yang saat ini mencapai Rp 6.500 perkilogram. Penetapan HPP ini juga disertai denagn penghapusan rafaksi sehingga gabah wajib dibeli dalam kondisi apapun.

    “Komunikasi pemerintah untuk isu penyerapan gabah juga baik, ini tumben baik, tidak seperti kasus lainnya, maka dengan komunikasi yang baik, koordinasi juga baik sehingga, saat pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun untuk Perum Bulog bisa terlaksana,” katanya.

    Selain itu, Hensa mengatakan bahwa terdapat peran besar yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi sehingga tahun ini pemeintah memutuskan untuk tidak melakukan kebijakan impor.

    “Menteri Amran menyadari perlunya kolaborasi antar kementerian maupun lembaga,  termasuk di level bawah seperti PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” katanya.

    Sebagai informasi, Kementan di bawah komando Mentan Amran mampu bekerja taktis dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, dengan memaksimalkan anggaran secara efisien.

    Salah satu faktor utama yang menopang lonjakan produksi beras adalah program pompanisasi, yaitu proses mengalirkan air menggunakan pompa untuk irigasi guna mengatasi masalah pertanian di musim kemarau. Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menjalankan program pompanisasi sebagai solusi tercepat untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Melalui kebijakan refocusing anggaran untuk pompanisasi, produksi padi meningkat sebesar 1,49 juta ton, dengan nilai ekonomi mencapai Rp 17,89 triliun selama Agustus–Desember 2024. Dalam program ini, 62.378 unit pompa alsintan dan 9.904 unit irigasi perpompaan telah dialokasikan ke berbagai sentra produksi padi. Langkah ini memastikan produksi tetap berjalan meskipun menghadapi cuaca ekstrem.

    Keberhasilan serapan Bulog juga merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian Pertanian, Bulog, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang bekerja dalam satu komando untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sinergi ini memastikan hasil panen petani terserap optimal, harga gabah stabil, dan kesejahteraan petani meningkat.

    Selain strategi produksi dan distribusi, Mentan Amran juga dikenal tegas dalam memberantas mafia pangan. Beberapa langkahnya meliputi penindakan kasus pupuk palsu yang merugikan petani, pengendalian distribusi Minyakita agar harga tetap stabil dan tidak dimainkan spekulan, serta pengawasan harga gabah langsung di lapangan, dengan harga yang dijaga di level Rp 6.500/kg. Mentan juga selalu terbuka dengan petani. Ia memberikan akses langsung bagi mereka untuk menyampaikan keluhan melalui nomor pribadinya.

    Sementara itu, Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto menegaskan bahwa Mentan Amran memberi dorongan besar bagi Bulog dalam menyerap gabah petani. Bahkan Mentan seringkali menanyakan langsung terkait informasi harga gabah di lapanhan agar tetap menguntungkan para petani.

    “Saat ini, seluruh pimpinan wilayah dan cabang Bulog fokus bekerja untuk memastikan petani tidak dirugikan menjelang panen raya. Kami berdiri di depan, bersama petani,” tegas Prihasto.

    Di bawah komando Mentan Amran, Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan hulu ke hilir yang mencakup penyediaan pupuk tepat waktu, pembangunan irigasi modern, peningkatan produksi benih unggul, optimalisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta Program Oplah, yang meningkatkan produktivitas lahan petani. Dengan berbagai langkah strategis ini, Kementerian Pertanian semakin optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan yang kuat. Produksi dalam negeri dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Politik, dari PP yang lindungi anak hingga ganja di Papua

    Politik, dari PP yang lindungi anak hingga ganja di Papua

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik yang menarik terjadi di Indonesia pada Jumat (28/3). Dari mulai PP untuk lindungi anak di ruang digital hingga ladang ganja di Papua.

    Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum Antara

    1. Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak.

    Di halaman samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, Presiden mengumumkan pengesahan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di hadapan kurang lebih seratusan siswa SD, SMP, dan SMA, perwakilan guru, dan tokoh-tokoh perlindungan anak.

    Baca di sini

    2. Kemenko Polkam pastikan wilayah Jawa Timur kondusif jelang Idul Fitri

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan wilayah Jawa Timur dalam kondisi aman dan kondusif menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Hal tersebut dapat dipastikan setelah Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Brigjen Pol. Asep Jenal Ahmadi meninjau kondisi di pos pengamanan Jawa Tengah (Jateng), Kamis (27/3).

    Baca di sini

    3. Anggota DPR apresiasi Mentan copot pejabat Bulog Nganjuk

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mencopot Pimpinan Cabang (Pinca) Perum Bulog Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII yang meliputi Nganjuk hingga Madiun itu, menilai bahwa langkah dari Mentan tersebut merupakan respons cepat dan tepat atas keluhan petani di daerah

    Baca di sini

    4. KSAL pastikan kasus di Banjarbaru diusut transparan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan kasus pembunuhan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang pelakunya diduga seorang prajurit TNI AL berpangkat kelasi satu, bakal diusut dengan transparan.

    Laksamana Ali, saat ditemui selepas acara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menyebut prajurit TNI AL itu, jika terbukti bersalah, bakal dihukum berat.

    Baca di sini

    5. TNI temukan ladang ganja di pegunungan Papua

    Jakarta (ANTARA) – Personel TNI yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 512/QY Koops Swasembada berhasil menemukan ladang ganja seluas 0,5 hektare di Kampung Mersibil, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Kamis (27/3).

    Penemuan ladang ganja tersebut ketika petugas tengah melakukan patroli kawasan tersebut.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025