Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Sederet Tokoh Nasional Hadiri Pembukaan PSBM-KKSS di Makassar

    Sederet Tokoh Nasional Hadiri Pembukaan PSBM-KKSS di Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-25 dan Musyawarah Besar (Mubes) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ke-12 secara resmi dibuka.

    Hajatan tahunan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi ini berlangsung di Hotel Four Points, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 April 2025.

    Mengusung tema “Aktualisasi Siri’ na Pacce untuk Harmoni KKSS, Harmoni Indonesia,” kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi nasional bagi warga Sulawesi Selatan di perantauan maupun daerah asal. Acara yang digelar sejak 9 hingga 11 April tersebut dihadiri lebih dari 2.200 peserta dari berbagai wilayah.

    Turut hadir dalam pembukaan, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta para tokoh nasional dan daerah seperti Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Prof. KH. Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Dewan Penasehat BPP KKSS H.M. Aksa Mahmud.

    Juga Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, serta sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar, Munafr Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, Wali Kota Parepare Tamsing Hamid, Bupati Maros Chaidir Syam, dan Bupati Luwu Patahudding.

    Ketua Umum DPP KKSS, Muchlis Patahna dalam sambutannya menyebutkan bahwa acara ini menjadi momentum mempererat tali persaudaraan dan membuka peluang investasi di Sulawesi Selatan.

    Ia menilai, semakin banyak tokoh yang siap memimpin KKSS menjadi pertanda keberhasilan organisasi ini dalam merangkul warga perantauan.

    “Kita undang saudagar-saudagar Bugis Makassar dari berbagai daerah, salah satunya untuk mengajak mereka berinvestasi di kampung halaman. Harmoni KKSS adalah harmoni Indonesia,” ujarnya.

  • Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian atau lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

    Adapun, dalam perjalanannya, peraturan kuota impor ini kerap disalahgunakan oleh pejabat terkait. Alhasil, perbuatan itu telah merugikan keuangan negara.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan beberapa komoditas bahan pangan hingga baja.

    Kasus Impor Gula

    Dalam kasus impor gula, Kejagung menetapkan eks Mendag Tom Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus.

    Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015 untuk pemenuhan kuota gula nasional.

    Hanya saja, menurut Kejagung, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

    Adapun, Kejagung juga menetapkan sembilan bos perusahaan swasta sebagai tersangka dalam kasus importasi gula tersebut. Sementara itu, Kejagung mengungkap bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp578 miliar.

    Kasus Impor Besi dan Baja

    Kasus ini bermula dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana impor baja untuk PSN (Pembangunan Strategis Nasional) 2016-2017.

    Indikasi awalnya, setelah proyek pembangunan selesai, proses impor baja dan besi itu terus terjadi bahkan, kuota impornya pun melebihi batas.

    Setelah ditelusuri, Kejagung menemukan enam perusahaan importir yang diduga mengimpor besi dan baja menggunakan surat penjelasan untuk pengecualian impor tanpa Perizinan Impor (PI). 

    Perusahaan importir tersebut adalah PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Inti Sumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU).

    Keenam importir tersebut melakukan permohonan penerbitan surat penjelasan dengan alasan kebutuhan proyek pembangunan jalan dan jembatan. 

    Mereka juga beralasan bahwa proyek tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama dengan beberapa perusahaan plat merah, yaitu PT Nindya Karya, PT Pertamina Gas, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya.

    Kementerian Perdagangan akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Penjelasan I pada 26 Mei 2020. Padahal, proyek yang dimaksud telah selesai sejak 2018.

    Dalam hal ini, Kejagung telah menetapkan Kepala Seksi Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag periode 2018-2020, Tahan Banurea sebagai tersangka.

    Kemudian, dua pihak swasta dan enam korporasi mulai dari PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS dan PT PMU turut menjadi tersangka.

    Adapun, kasus ini telah  mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069 dan merugikan perekonomian negara Rp 20.005.081.366.339.

    Kasus Impor Garam

    Kasus ini berkaitan dengan pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Pada intinya, kasus ini para tersangka telah bekerja sama untuk merekayasa data kuota impor garam industri.

    Total, 21 importir dengan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton atau senilai Rp2 triliun telah diloloskan dalam kasus ini. 

    Dengan demikian, kasus rasuah tersebut telah menyebabkan harga garam menjadi anjlok, dan harga garam lokal tidak dapat bersaing lantaran impor garam yang melimpah tersebut.

    Adapun, dalam kasus ini Muhammad Khayam selaku eks Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Selain Khayam, Fridy Juwono (FJ) selaku mantan Direktur Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin; Yosi Arfianto (YA) selaku Kepala Sub Direktorat Kimia Farmasi dan Tekstil.

    Kemudian, F Tony Tanduk (FTT) selaku Ketua Asosiasi Industri Pengelola Garam Indonesia, YN selaku Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur dan Sanny Tan (ST) selaku Direktur PT Sumatraco Langgeng Abadi turut menjadi tersangka.

    Kasus ini ditangani KPK. Perkara rasuah ini menyeret eks anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra dan pihak swasta.

    Dalam perkara ini, I Nyoman Dhamantra diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari jumlah yang sebelumnya disepakati atau dijanjikan sebesar Rp3,6 miliar terkait pengurusan 20.000 ton kuota izin impor bawang putih dengan kode suap lock quota.

    Alokasi fee yang diterima nantinya diduga sebesar Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. 

    Uang tersebut diduga diterima dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) Chandry Suanda alias Afung dan pihak swasta Doddy Wahyudi, agar Dhamantra mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

    Selain Nyoman Dhamantra, Afung dan Doddy, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu orang kepercayaan Nyoman bernama Mirawati Basri dan pihak swasta Elviyanto dan Zulfikar.

  • Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

    “Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

    Isy menjelaskan bahwa nantinya pemerintah harus mempertimbangkan dan menghitung kebutuhan dari dalam negeri jika keran importasi dibuka.

    “Jadi nanti mana kala itu untuk kepentingan, misalkan, kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan produksi dalam negeri. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa kebutuhan [dalam negeri],” terangnya.

    Sebab, Isy menyampaikan bahwa pada prinsipnya komoditas pangan di dalam neraca komoditas tergantung dari produksi nasional dan konsumsi nasional.

    “Nah kekurangannya itu tentu diimpor,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Isy mengaku belum bisa menyampaikan komoditas mana saja yang akan dihilangkan kuota impornya. Namun yang jelas, saat ini dalam neraca komoditas, seperti garam, gula konsumsi, daging, hingga ikan membutuhkan importasi.

    Isy menambahkan keran importasi sejatinya dibutuhkan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, misalnya kapas.

    “Sepanjang itu untuk kebutuhan bahan baku misalkan, dipenuhi saja, aman,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Perintah Kepala Negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

  • Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

    Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

    “Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

    Isy menuturkan, Indonesia memiliki neraca komoditas yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.7/2025 tentang Neraca Komoditas.

    Untuk itu, kementerian/lembaga terkait perlu membahas lebih lanjut mengenai rencana penghapusan kuota impor. Mengingat, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan kebutuhan di hulu dan hilir.

    “Prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional kemudian berapa konsumsi nasional, kekurangannya itu diimpor,” ujarnya.

    Lantaran belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai arahan Kepala Negara, Isy belum dapat membeberkan komoditas apa saja yang dihapus kuota impornya.

    Sejauh ini, Isy menyebut sudah ada beberapa komoditas yang dihapus kuota impornya, seperti garam, gula konsumsi, daging, dan ikan, sebagaimana telah disepakati dalam neraca komoditas.

    “Kan sekarang yang sudah disepakati di neraca komoditas mulai dari garam, gula konsumsi, daging, kemudian ikan,” pungkasnya. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghapus kuota impor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silahkan, siapa saja boleh impor. Silahkan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

  • Jika Amran Rebut KKSS, Begini Analisa Pengamat Politik

    Jika Amran Rebut KKSS, Begini Analisa Pengamat Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) mencari nakhoda baru. Peluang Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman dinilai sulit dibendung.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif PT Indeks Politica Indonesia (PT IPI), Suwadi Idris Amir.

    “Kalau saya melihat kondisi hingga hari ini, peluang Pak Andi Amran Sulaiman untuk dipilih menjadi Ketua Umum KKSS itu sangat besar,” kata Suwadi kepada fajar.co.id, Rabu (9/4/2025).

    Suwadi menilai dukungan terhadap Amran mengalir deras, terutama dari kalangan elite seperti kepala daerah dan para pengusaha.

    Arus dukungan tersebut, menurutnya, membuat tokoh lain kemungkinan berpikir ulang untuk maju menjadi pesaing Amran.

    Lebih lanjut, Suwadi menyoroti peran strategis KKSS di kancah politik nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

    “Pengaruh KKSS itu tidak bisa diragukan. Terbukti, Pak Jusuf Kalla (JK) bisa dua periode jadi Wakil Presiden, itu juga tidak lepas dari peran KKSS yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Dengan peluang besar yang dimiliki Andi Amran untuk memimpin KKSS, Suwadi menyebut posisi tersebut bisa menjadi batu loncatan menuju panggung politik nasional, termasuk dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    “Saya berani menyimpulkan, kalau Pak Amran terpilih jadi Ketum KKSS, itu akan memperkuat peluang beliau untuk dilirik sebagai calon Wakil Presiden, baik oleh Prabowo maupun figur nasional lainnya,” tegas Suwadi.

    Direktur Eksekutif PT IPI, Suwadi Idris Amir

    Ia juga menambahkan, jika Amran mampu memberi warna baru dalam kepemimpinannya, terutama dalam membuka akses yang lebih luas bagi para pengusaha Bugis-Makassar di tingkat nasional, maka bukan tidak mungkin ia akan mengikuti jejak JK.

  • Prabowo: Bikin Kuota, Hanya Perusahaan A, B, C, D Ditunjuk Boleh Impor, Enak Saja

    Prabowo: Bikin Kuota, Hanya Perusahaan A, B, C, D Ditunjuk Boleh Impor, Enak Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya permainan dalam mekanisme impor komoditas strategis. Impor komoditas sengaja dibuatkan kuota, lalu hanya menunjuk perusahaan tertentu boleh melakukan impor.

    Adanya penunjukan perusahaan tertentu dalam mekanisme impor komoditas diungkapkan Prabowo pada sesi dialog acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

    “Siapa mau impor, silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” kata Prabowo.

    Salah satu komoditas yang disampaikan oleh Presiden terkait kebijakan kuota impor yakni daging.

    Prabowo pun menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk membuka peluang impor komoditas tersebut bagi siapapun.

    Dia mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

    “Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Menurutnya, kebijakan ini bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa saja yang mampu.

  • Prabowo: Ada Orang Mengatakan Indonesia Gelap, Saya Lihat Indonesia Cerah Nasional 8 April 2025

    Prabowo: Ada Orang Mengatakan Indonesia Gelap, Saya Lihat Indonesia Cerah Nasional 8 April 2025

    Prabowo: Ada Orang Mengatakan Indonesia Gelap, Saya Lihat Indonesia Cerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    mengaku heran dengan anggapan ”
    Indonesia Gelap
    ” yang beredar di dunia maya dalam beberapa waktu terakhir.
    Prabowo heran dengan anggapan tersebut karena menurut dia masa depan Indonesia masih cerah.
    “Saya juga heran, ada orang yang mengatakan
    Indonesia gelap
    , ya kalau dia merasa memang gelap ya itu hak dia. Tapi saya bangun pagi, saya lihat Indonesia cerah,” kata Prabowo saat menemui investor hingga ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
    Prabowo mengeklaim, temuannya di beberapa daerah justru tidak mengindikasikan Indonesia gelap.
    Ia mencontohkan, petani-petani yang ia temui justru gembira karena hasil panen meningkat.
    Para petani juga disebut senang dengan adanya pemotongan rantai distribusi pupuk sehingga mereka lebih cepat menerima pupuk.
    “Kita potong semua regulasi yang enggak benar, kita sederhanakan,” ucap Prabowo.
    Prabowo menyebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selalu memberikan laporan soal pemangkasan distribusi pupuk.
    Seturut laporan Amran, distribusi dari pabrik pupuk hingga ke tingkat petani harus melalui tanda tangan 15 menteri, puluhan gubernur, hingga ratusan bupati, sebelum akhirnya sampai kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan).
    Namun, kini Prabowo meminta distribusi itu tidak perlu mengumpulkan tanda tangan pemerintah daerah terlebih dulu.
    “Saya bilang Mentan, enggak ada, dari pabrik pupuk langsung ke petani. Enggak ada lagi tanda tangan-tanda tangan. Alhamdulillah pupuk yang tadinya langka, diselundupkan, dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa,” tutur Prabowo.
    Prabowo tidak memungkiri ada sejumlah wilayah yang masih mengeluhkan distribusi pupuk, ia berjanji akan segera mengatasi masalah serupa tersebut.
    “Jadi ini pelajaran kita semua. Ini akhirnya saya ambil kesimpulan, oke saya harus proaktif, sudah ada
    evidence
    . Saya sekarang berdiri agak lebih optimis, lebih percaya diri,
    evidence
    -nya sudah mulai kelihatan,” ungkap Prabowo.
    Oleh karena itu, Prabowo merasa Indonesia tidak gelap dan situasi buruk dapat dihadapi dan dikendalikan.
    Sejumlah masalah yang dikeluhkan pun akan diatasi satu per satu.
    “Jadi saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang kegelapan, kalau ada orang yang mau lihat gelap-gelap, ya monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis, saya bangga sekarang jadi Presiden RI. Kekayaan kita akan kita kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demi Stabilitas Harga Pangan, Prabowo Telepon Mentan Amran Tiap Malam

    Demi Stabilitas Harga Pangan, Prabowo Telepon Mentan Amran Tiap Malam

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hampir setiap malam ia menelepon Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, guna memastikan harga pangan tetap stabil di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam wawancara eksklusif bersama tujuh pimpinan media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    “Hampir tiap malam saya telepon Menteri Pertanian. Saya tanya, ‘Bagaimana harga daging hari ini? Gabah kering panen berapa?’,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, ketahanan dan keamanan pangan adalah aspek krusial dalam pembangunan nasional, terutama mengingat sejarah krisis pangan yang pernah terjadi pada era 1960-an. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, khususnya selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Alhamdulillah, saya sebagai presiden di lebaran pertama ini merasa bahagia karena harga-harga aman. Dalam 150 hari, pencapaian kita sudah banyak. Bahkan saya sendiri kaget. Ini semua hasil kerja keras tim saya,” ungkapnya.

    Presiden juga menyampaikan rasa bangganya terhadap semangat para menteri yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Menurutnya, kolaborasi dan saling melengkapi antar anggota kabinet telah menghasilkan kinerja yang memuaskan.

    “Saya merasa ada semangat dari menteri-menteri yang saya pilih untuk berprestasi dan saling mengisi,” tambahnya.

    Wawancara tersebut berlangsung di perpustakaan pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Minggu (6/4/2025), dan berlangsung selama hampir empat jam. Dalam kesempatan itu, Prabowo membuka ruang diskusi on the record dengan pertanyaan spontan dari para jurnalis.

    Para pimpinan media yang hadir antara lain, Pemimpin Redaksi TvOne Lalu Mara Satriawangsa, Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis, Founder Narasi Najwa Shihab, Pemimpin Redaksi Detikcom Alfito Deannova Gintings, Pemimpin Redaksi SCTV-Indosiar Retno Pinasti, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra.

    Dalam perbincangan tersebut, Prabowo menjawab puluhan pertanyaan dengan beragam topik, mulai dari kondisi ekonomi nasional, pergerakan IHSG, hingga isu seputar revisi Undang-Undang TNI.

  • Prabowo panen raya hingga saksikan pembelian gabah di Majalengka

    Prabowo panen raya hingga saksikan pembelian gabah di Majalengka

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo panen raya hingga saksikan pembelian gabah di Majalengka
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 April 2025 – 20:55 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan panen raya dengan menggunakan alat panen modern, hingga menyaksikan langsung transaksi pembelian gabah petani pada kegiatan Panen Raya Nasional yang dipusatkan di Desa Randegan Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin.

    Acara tersebut merupakan bagian dari panen raya serentak yang digelar di 14 provinsi dan 156 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara, saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan, tidak ada NKRI,” kata Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya di hadapan ribuan petani, seperti disaksikan dalam tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi acara dan disambut oleh jajaran menteri kabinet Merah Putih yang telah hadir serta masyarakat sekitar yang telah menunggu kedatangannya.

    Dalam suasana yang hangat dan penuh semangat, Presiden Prabowo langsung turun ke sawah melakukan panen padi menggunakan alat panen modern “combine harvester”.

    Setelahnya, Presiden Prabowo juga menyaksikan secara langsung proses transaksi pembelian gabah petani oleh Perum Bulog, sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap harga dan kesejahteraan petani.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog antara Presiden Prabowo bersama para petani. Tak hanya di Majalengka, dialog ini juga terhubung secara virtual dengan petani dari 13 provinsi lainnya yang turut melaksanakan panen raya serentak.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menjaga stabilitas nasional selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri, termasuk pengendalian harga bahan pokok.

    Presiden Prabowo juga menyoroti kinerja luar biasa dari tim sektor pertanian yang bekerja langsung di lapangan untuk memastikan pasokan dan produksi pangan tetap terjaga, bahkan meningkat di tengah tantangan global.

    “Setiap kali saya cari, beliau ada di sawah, ada di daerah, satu hari di Kalimantan Barat, besoknya di Merauke, lusanya di Lampung. Inilah menteri-menteri kabinet kita, semuanya bekerja keras, semuanya turun ke lapangan,” kata Presiden..

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya menyebutkan bahwa keberhasilan panen tahun ini merupakan buah dari kebijakan pro petani yang diterapkan Presiden Prabowo.

    Mentan juga menyebut bahwa serapan Bulog turut melonjak tajam di mana stok beras Nasional saat ini mencapai 2,4 juta ton dan diperkirakan menembus 3 juta ton di akhir bulan, yang merupakan angka tertinggi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir.

    Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Sumber : Antara

  • Kadang Orang Terlalu Pintar Malah Nggak Jadi Apa-apa

    Kadang Orang Terlalu Pintar Malah Nggak Jadi Apa-apa

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkit soal pihak intelektual atau sebagaimana istilah yang digunakan, ‘orang yang terlalu pintar’. Ia menyinggung hal itu saat bercengkrama langsung dengan para petani di Majalengka, Jawa Barat, Senin, 7 April 2025.

    Dalam acara panen raya itu, Prabowo mengapresiasi petani berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu negara.

    Kemudian, ia bicara soal kebijakan-kebijakan Kabinet Merah Putih belakangan. Menurut Prabowo, kebijakan yang diambil sangat masuk akal dan didasari oleh niat baik para penyelenggara negara.

    “Elite-elite kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara, tanpa pangan tidak ada NKRI,” kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 8 April 2025.

    “Karena itu, saya sangat bahagia, saya menerima mandat (jadi presiden) Oktober (tanggal) 20, mungkin sekarang baru masuk bulan keenam. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanat oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pintar. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa ya kan,” ujarnya.

    Prabowo kemudian menanyakan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menko Pangan Zulkifli Hasan mengenai latar belakang pendidikan mereka.

    Ia mengisyaratkan bahwa biarpun tokoh-tokoh petinggi bangsa tak bersekolah tinggi di luar negeri, kecintaan pada bangsa adalah kunci untuk bisa menjalankan amanat rakyat dengan optimal.

    “Ini saya lihat Kang Dedi lulusan mana? Bukan dari Amerika atau, oh bukan, oh Purwakarta. Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga? Bukan, di kampung,” kata Prabowo.

    “Ini orang kampung semua yang kerja. Pak Zulkifli dari mana Pak Zulkifli? Lampung, ha-ha-ha…, Anda nggak (kuliah) ke Oxford? Kita butuh orang-orang pintar, banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka benar-benar berasal dari rakyat,” tuturnya.

    Prabowo Soal Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Panen Raya Nasional di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota, sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS mencatat bahwa pada April 2025, potensi luas panen nasional mencapai 1.595.583 hektare, dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 4,97 juta ton beras. Secara kumulatif, produksi Januari hingga April 2025 tercatat 13.948.785 ton GKG, angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap capaian ini yang menurutnya merupakan hasil dari kerja keras para petani serta sinergi lintas sektor. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini bukan semata capaian teknis, namun juga keberhasilan moral dan sosial.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) mengoperasikan mesin pemanen bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (ketiga kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kedua kiri) saat panen raya padi di Desa Randegan Wetan, Ligung, Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025). Presiden Prabowo memimpin panen raya padi secara serentak bersama petani di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/tom. ANTARA FOTO

    “Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah bekerja keras, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, jajaran pemerintah, dan tentu saja para petani. Saudara-saudara petani adalah tulang punggung bangsa. Tanpa pangan, tidak ada negara. Tanpa pangan, tidak ada NKRI,” tegas Presiden Prabowo.

    Presiden juga menyatakan kebahagiaannya karena pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, harga-harga pangan terkendali, stabil, dan terjangkau. Ia menilai keberhasilan ini merupakan buah dari kerja nyata seluruh jajaran pemerintahan dan para petani di seluruh pelosok negeri.

    “Banyak negara saat ini kekurangan beras, harga pangan menjulang. Bahkan di negara terkaya sekalipun, telur langka. Tapi kita, Alhamdulillah, sekarang ekspor telur dan harganya turun. Ini berkat kerja keras semua pihak. Ini hasil kebijakan yang masuk akal dan kesungguhan kita untuk membela rakyat,” tambah Presiden. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News