Tag: Amran Sulaiman

  • Buntut Korupsi Minyakita saat Ramadan, Ini Sederet PR Industri Minyak Goreng – Page 3

    Buntut Korupsi Minyakita saat Ramadan, Ini Sederet PR Industri Minyak Goreng – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Beberapa pekan lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan perusahaan produsen MinyaKita mengurangi isi kemasan, dengan kemasan 1 liter yang semestinya berisi 1000 mililiter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

    Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menemukan adanya kecurangan pada penjualan minyak goreng MinyaKita yang berlaku dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui skema bundling.

    Pengamat Pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Khudori mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya kecurangan pada volume kemasan MinyaKita, serta penjualan yang dipatok melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Seperti diketahui, HET MinyaKita saat ini berada di Rp15.700/liter, mulai berlaku pada 14 Agustus 2024. HET ini naik dari HET sebelumnya sebesar Rp14.000/liter.

    “Mengapa ada perusahaan menyunat isi MinyaKita? Dugaan saya, karena biaya pokok produksi sudah jauh melampaui HET,” kata Khudori dalam keterangannya di Bekasi, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Khudori menyebut, harga bahan baku minyak goreng sawit atau CPO dalam negeri selama 6 bulan terakhir telah mencapai kisaran Rp15.000-16.000 per kg.

    Angka konversi CPO ke minyak goreng 68,28% dan 1 liter setara 0,8 kg. Maka dari itu, untuk memproduksi MinyaKita seharga Rp15.700/liter harga CPO maksimal Rp13.400/kg.

    “Ini baru menghitung bahan baku CPO. Belum memperhitungkan biaya mengolah, biaya distribusi, dan margin keuntungan usaha. Kalau ketiga komponen itu diperhitungkan, sudah barang tentu harga CPO harus lebih rendah lagi,” jelas Khudori.

    Artinya, dengan tingkat harga CPO saat ini dan keharusan produsen MinyaKita menjual ke Distributor 1 (D1) maksimal sebesar Rp13.500/liter, Khudori melihat, sulit untuk memproduksi dan menjual minyak goreng tanpa kerugian. “Pengusaha mana yang kuat jika terus merugi? Usaha mana yang sustain bila harus jual di bawah harga produksi,” ucapnya.

    “Jika tidak ada koreksi kebijakan, ada dua yang berkemungkinan terjadi. Pertama, produsen menjual MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi tapi mengorbankan kualitas. Menyunat isi kemasan bisa dimasukkan dalam konteks mengorbankan kualitas. Kedua, produsen tetap memproduksi MinyaKita sesuai kualitas (termasuk tidak menyunat isi) tetapi menjual dengan harga di atas HET,” sambungnya.

    Kedua tindakan tersebut tentu menunjukkan adanya pelanggaran. Namun hal ini menjadi dilema karena pengusaha perlu mempertahankan kelangsungnya usahanya.

    “Tetapi kalau aturan yang ada tidak memungkinkan usaha eksis dan sustain tanpa melanggar aturan, yang patut disalahkan pengusaha atau pembuat regulasi? Atau keduanya?,” ucap Khudori.

     

  • Pemerintah Didesak Perketat Pengawasan dan Perizinan Impor Beras – Halaman all

    Pemerintah Didesak Perketat Pengawasan dan Perizinan Impor Beras – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia didesak untuk memperketat pengawasan dan perizinan impor beras guna mencegah penyalahgunaan yang merugikan petani lokal dan konsumen.

    Desakan ini muncul dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto.

    Menurutnya, dugaan kecurangan dalam impor beras harus diusut tuntas, termasuk yang terjadi pada era pemerintahan sebelum Prabowo Subianto.

    “Tentunya harus diusut beras impor di era sebelum pemerintahan Prabowo Subianto. Bisa saja dugaan kecurangan isi beras tersebut terjadi karena diduga ulah pejabat sebelumnya, karena jumlah impor beras medium maupun premium secara besar-besaran terjadi pada era mereka,” ujar Hari Purwanto pada Sabtu (29/3/2025).

    Ia juga mengungkapkan bahwa dua orang pejabat sebelumnya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan markup impor 2,2 juta ton beras senilai Rp 2,7 triliun. 

    Selain itu, negara diduga mengalami kerugian akibat demurrage (denda) impor beras sebesar Rp 294,5 miliar. Namun hingga kini, kasus tersebut masih dalam tahap telaah oleh KPK.

    “Dan kasusnya sampai saat ini KPK hanya janji surga untuk menelaah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah soal kasus skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar,” katanya, mengutip pernyataan juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, pada Rabu, 21 Agustus 2024.

    Selain itu, Hari Purwanto juga menyoroti praktik nakal sejumlah pengusaha yang mengganti beras medium menjadi premium demi keuntungan lebih besar. 

    Ia mendesak Menteri Pertanian segera membentuk satuan tugas (Satgas) guna mengawasi dan menindak praktik semacam ini serta melakukan inspeksi mendadak ke gudang-gudang beras, baik milik BUMN maupun swasta.

    “Mentan harus membentuk Satgas atas kecurangan yang dilakukan pengusaha nakal yang mengganti beras medium menjadi premium. Dan melakukan sidak ke gudang-gudang beras baik milik BUMN maupun swasta agar rakyat tidak dirugikan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tindakan mengubah beras medium menjadi premium merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan sangat berbahaya bagi masyarakat.

    “Berbahaya jika beras yang mestinya untuk dikonsumsi medium harus dijadikan premium. Sangat tidak bermoral. Kalau hanya mengejar keuntungan duniawi semata, masyarakat dijadikan kelinci percobaan. Apapun pekerjaan duniawi yang dilakukan akan ada pertanggungjawaban di akhirat pada saatnya,” pungkas Hari.

    Selama hampir setahun terakhir, beras khusus beredar bebas di pasar Indonesia dengan harga bersaing dengan beras lokal premium. 

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mendeteksi adanya indikasi kecurangan yang dilakukan pengusaha dengan mengubah kemasan beras medium jadi premium. Pihaknya sedang melakukan pengecekan terhadap pengusaha tersebut.

    “Sudah, di beberapa tempat, kami sudah ambil sampelnya, kami cek, ternyata isinya medium, tapi tulisnya premium,” kata Amran seperti dikutip dari Antara, Rabu (26/3).

    Dia mengingatkan pengecekan tak akan dilakukan dibeberapa titik. Pengecekan akan dilakukan di seluruh Indonesia untuk memastikan praktik curang tersebut dihentikan.

    Ia juga mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi pengusaha yang melanggar aturan. 

    “Sampaikan ke semua pengusaha, jangan medium dialihkan menjadi premium. Isinya medium, tapi tulisnya premium. Karena sebentar lagi kami cek seluruh Indonesia,” tegas Mentan.

    Amran juga mengimbau kepada pengusaha untuk menjaga integritas dan tidak merugikan konsumen demi keuntungan semata, seperti yang terjadi pada isu minyak goreng kemasan Minyakita sebelumnya. 

    “Itu merugikan masyarakat, merugikan rakyat Indonesia. Saya katakan, sampaikan seperti minyak goreng kemarin, kita sampaikan dulu. Kalau tidak berubah, kami akan cek seluruh Indonesia,” tutur Mentan.

  • Memang Dingin Tangan Mentan Amran

    Memang Dingin Tangan Mentan Amran

    Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog mencatat lonjakan serapan beras yang luar biasa dalam tiga bulan pertama tahun 2025. Tercatat hingga bulan Maret ini, Bulog telah menyerap 725.513 ton beras dari petani. Lonjakan ini menjadi serapan tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama.

    Peningkatan ini mencapai 2.000 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana serapan Bulog hanya sekitar 35.000 ton dalam tiga bulan pertama. Biasanya, Bulog membutuhkan satu tahun penuh untuk menyerap satu juta ton beras. Namun, kini dalam waktu hanya tiga bulan, serapan Bulog sudah mendekati pencapaian tahunan di masa lalu.

    Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) menilai pencapaian ini memang pencapaian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membawa perubahan di sektor pertanian. Dia memahami langsung suara petani dan mengambil tindakan nyata di lapangan.

    “Dalam waktu singkat, kita bisa melihat dampak tangan dingin Amran Sulaiman. Serapan Bulog melonjak, produksi beras meningkat, mafia pangan ditindak, dan efisiensi anggaran membuahkan hasil maksimal. Jargon “tidak ada hari libur di Kementan untuk swasembada” bukan sekadar slogan, tapi benar-benar diterapkan,” ujar Hensa.

    Hensa menyebut bahwa lonjakan capaian serapan gabah tahun ini merupakan kado istimewa lebaran bagi seluruh komponen bangsa karena perlahan tapi pasti Indonesia betul-betul akan mewujudkan swasembada. Namun, Hensa mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu terlena mengingat tantangan swasembada masih cukup panjang, terutama pada persoalan cuaca yang kini memasuki musim hujan lebat.

    “Saya oke ya dengan data ini, prestasi sekaligus kado istimewa bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Pangan itu sektor dasar yang menentukan nasib bangsa kita ke depan. Tapi saya juga mengingatkan jangan terlalu terlena karena tantangan ke depan masih cukup panjang, walaupun saya apresiasi kinerja Bulog dan Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) yang terus bekerja meningkatkan produksi dalam negeri,” ujar Hensa.

    Sebagai informasi, serapan gabah pada 28 Maret 2025 tercatat mencapai 725.513 ton setara beras atau meningkat 2.243,09 persen bila dibandingkan tahun 2015 yang hanya 30.964 ton. Serapan gabah tahun ini juga jauh meningkat sebesar 1.970,53 persen bila dibandingkan serapan tahun lalu yang hanya 35.040 ton. Sedangkan rata-rata serapan 2015 sampai 2024 mencapai 152.082 ton.

    Capaian ini sejalan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan lonjakan produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025 sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, mencapai 8,67 juta ton, dengan potensi luas panen padi mencapai 2,83 juta hektar. Bahkan produksi beras di periode Januari-April 2025 diperkirakan akan mencapai angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi pada periode tersebut diprediksi mencapai 13,95 juta ton, meningkat 25,99% atau naik 2,88 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    Tentu saja peningkatan serap gabah petani tidak bisa dilepaskan juga dari kebijakan HPP gabah yang saat ini mencapai Rp 6.500 perkilogram. Penetapan HPP ini juga disertai denagn penghapusan rafaksi sehingga gabah wajib dibeli dalam kondisi apapun.

    “Komunikasi pemerintah untuk isu penyerapan gabah juga baik, ini tumben baik, tidak seperti kasus lainnya, maka dengan komunikasi yang baik, koordinasi juga baik sehingga, saat pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun untuk Perum Bulog bisa terlaksana,” katanya.

    Selain itu, Hensa mengatakan bahwa terdapat peran besar yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi sehingga tahun ini pemeintah memutuskan untuk tidak melakukan kebijakan impor.

    “Menteri Amran menyadari perlunya kolaborasi antar kementerian maupun lembaga,  termasuk di level bawah seperti PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” katanya.

    Sebagai informasi, Kementan di bawah komando Mentan Amran mampu bekerja taktis dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, dengan memaksimalkan anggaran secara efisien.

    Salah satu faktor utama yang menopang lonjakan produksi beras adalah program pompanisasi, yaitu proses mengalirkan air menggunakan pompa untuk irigasi guna mengatasi masalah pertanian di musim kemarau. Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menjalankan program pompanisasi sebagai solusi tercepat untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Melalui kebijakan refocusing anggaran untuk pompanisasi, produksi padi meningkat sebesar 1,49 juta ton, dengan nilai ekonomi mencapai Rp 17,89 triliun selama Agustus–Desember 2024. Dalam program ini, 62.378 unit pompa alsintan dan 9.904 unit irigasi perpompaan telah dialokasikan ke berbagai sentra produksi padi. Langkah ini memastikan produksi tetap berjalan meskipun menghadapi cuaca ekstrem.

    Keberhasilan serapan Bulog juga merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian Pertanian, Bulog, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang bekerja dalam satu komando untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sinergi ini memastikan hasil panen petani terserap optimal, harga gabah stabil, dan kesejahteraan petani meningkat.

    Selain strategi produksi dan distribusi, Mentan Amran juga dikenal tegas dalam memberantas mafia pangan. Beberapa langkahnya meliputi penindakan kasus pupuk palsu yang merugikan petani, pengendalian distribusi Minyakita agar harga tetap stabil dan tidak dimainkan spekulan, serta pengawasan harga gabah langsung di lapangan, dengan harga yang dijaga di level Rp 6.500/kg. Mentan juga selalu terbuka dengan petani. Ia memberikan akses langsung bagi mereka untuk menyampaikan keluhan melalui nomor pribadinya.

    Sementara itu, Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto menegaskan bahwa Mentan Amran memberi dorongan besar bagi Bulog dalam menyerap gabah petani. Bahkan Mentan seringkali menanyakan langsung terkait informasi harga gabah di lapanhan agar tetap menguntungkan para petani.

    “Saat ini, seluruh pimpinan wilayah dan cabang Bulog fokus bekerja untuk memastikan petani tidak dirugikan menjelang panen raya. Kami berdiri di depan, bersama petani,” tegas Prihasto.

    Di bawah komando Mentan Amran, Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan hulu ke hilir yang mencakup penyediaan pupuk tepat waktu, pembangunan irigasi modern, peningkatan produksi benih unggul, optimalisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta Program Oplah, yang meningkatkan produktivitas lahan petani. Dengan berbagai langkah strategis ini, Kementerian Pertanian semakin optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan yang kuat. Produksi dalam negeri dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Politik, dari PP yang lindungi anak hingga ganja di Papua

    Politik, dari PP yang lindungi anak hingga ganja di Papua

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik yang menarik terjadi di Indonesia pada Jumat (28/3). Dari mulai PP untuk lindungi anak di ruang digital hingga ladang ganja di Papua.

    Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum Antara

    1. Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak.

    Di halaman samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, Presiden mengumumkan pengesahan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di hadapan kurang lebih seratusan siswa SD, SMP, dan SMA, perwakilan guru, dan tokoh-tokoh perlindungan anak.

    Baca di sini

    2. Kemenko Polkam pastikan wilayah Jawa Timur kondusif jelang Idul Fitri

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan wilayah Jawa Timur dalam kondisi aman dan kondusif menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Hal tersebut dapat dipastikan setelah Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Brigjen Pol. Asep Jenal Ahmadi meninjau kondisi di pos pengamanan Jawa Tengah (Jateng), Kamis (27/3).

    Baca di sini

    3. Anggota DPR apresiasi Mentan copot pejabat Bulog Nganjuk

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mencopot Pimpinan Cabang (Pinca) Perum Bulog Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII yang meliputi Nganjuk hingga Madiun itu, menilai bahwa langkah dari Mentan tersebut merupakan respons cepat dan tepat atas keluhan petani di daerah

    Baca di sini

    4. KSAL pastikan kasus di Banjarbaru diusut transparan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan kasus pembunuhan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang pelakunya diduga seorang prajurit TNI AL berpangkat kelasi satu, bakal diusut dengan transparan.

    Laksamana Ali, saat ditemui selepas acara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menyebut prajurit TNI AL itu, jika terbukti bersalah, bakal dihukum berat.

    Baca di sini

    5. TNI temukan ladang ganja di pegunungan Papua

    Jakarta (ANTARA) – Personel TNI yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 512/QY Koops Swasembada berhasil menemukan ladang ganja seluas 0,5 hektare di Kampung Mersibil, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Kamis (27/3).

    Penemuan ladang ganja tersebut ketika petugas tengah melakukan patroli kawasan tersebut.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR apresiasi Mentan copot pejabat Bulog Nganjuk

    Anggota DPR apresiasi Mentan copot pejabat Bulog Nganjuk

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mencopot Pimpinan Cabang (Pinca) Perum Bulog Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII yang meliputi Nganjuk hingga Madiun itu, menilai bahwa langkah dari Mentan tersebut merupakan respons cepat dan tepat atas keluhan petani di daerah.

    “Saya mendukung penuh langkah tegas Mentan dalam menegakkan disiplin dan memastikan Bulog bekerja optimal dalam menyerap gabah petani, Ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah dan kesejahteraan petani,” kata Bimantoro dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa langkah Mentan sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam bidang ketahanan dan swasembada pangan. Ia menilai, penguatan sistem pangan nasional merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian dan sinergi lintas sektor

    “Ketahanan pangan adalah isu strategis yang harus menjadi prioritas kita bersama, Saya yakin, dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh stakeholder, kita mampu mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata dia.

    Selain itu, dia meminta agar penyerapan gabah petani oleh semua kantor Bulog di tingkat daerah harus berjalan lancar agar harga tetap stabil. Dia pun mendorong Bulog agar lebih proaktif dalam menyosialisasikan kebijakan dan program kepada petani.

    “Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita, Oleh karena itu, kita harus memberikan dukungan penuh kepada mereka, baik dalam bentuk kebijakan, pendampingan, maupun akses pasar yang adil,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga Telur RI Terendah di Dunia

    Harga Telur RI Terendah di Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan Indonesia berpotensi ekspor telur ke tingkat dunia. Hal ini diungkapkan Amran lantaran harga jual telur Indonesia menjadi yang terendah di dunia. 

    Amran mengungkapkan, harga telur di Indonesia menjadi yang paling rendah di dunia dikarenakan dijual senilai US$ 1,5 per kilogram (kg). Apabila dikonversi secara kurs rupiah, nilainya yakni Rp 24.923 per kg. 

  • Sinergi Kementan-BPOM Dorong Hilirisasi Obat Herbal Nasional

    Sinergi Kementan-BPOM Dorong Hilirisasi Obat Herbal Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian menjajaki sinergisitas dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna mendukung hilirisasi industri obat herbal di Indonesia.

    Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, kerja sama ini digerakkan karena Indonesia memiliki potensi obat herbal melalui sektor pertanian sebesar 30.000 spesies tanaman. Dari 30.000 spesies tanaman, lanjut Ikrar, telah diperoleh 17.264 obat herbal khas Indonesia.

    “Namun sampai sekarang jumlahnya sekarang baru baru 78 jenis yang telah naik status menjadi obat herbal terstandar (OHT) dan hanya 21 yang mencapai tingkat fitofarmaka,” kata Ikrar saat konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Rabu (26/3/2025).

    Ikrar melanjutkan, potensi hilirisasi industri obat herbal ini dapat berpotensi menyumbangkan Rp 300 triliun bagi potensi ekonomi Indonesia.

    “Karena ternyata khusus yang berhubungan dengan obat herbal ini sangat besar mencapai Rp 300 triliun. Jadi besar sekali potensi ekonominya,” jelas Ikrar.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kerja sama pengembangan obat herbal ini diarahkan menjadi apotek desa. Pengembangan apotek desa tersebut merupakan bagian dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, yakni koperasi desa.

    “Kita akan membangun koperasi desa, 70.000 seluruh Indonesia, nanti di dalamnya ada apotek desa,” terang Amran.

    Lebih lanjut, Amran mengatakan sinergisitas Kementan dengan BPOM tersebut diharapkan memberikan sumbangsih obat-obatan herbal khas Indonesia. Hal ini ditengarai Amran sebagai upaya alternatif pengobatan yang efisien dan ekonomis.

    “Nanti dengan BPOM, kita kolaborasi, syukur-syukur kita menghasilkan obat dari herbal. Itu pasti lebih murah dan aman. Jika sudah ditemukan oleh BPOM produksi obatnya, kami (Kementan) akan mengembangkan komoditasnya,” kata Amran.

    Diketahui, Kementan dan BPOM menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding  (MoU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Peningkatan Keamanan, Mutu, Gizi, dan Daya Saing Produk Pertanian. Proses penandatanganan MoU tersebut dilakukan di kantor Kementan pada Rabu (26/3/2025).

    Kerja sama Kementan dan BPOM terkait hilirisasi obat herbal ini bertujuan mengembangkan seluruh potensi bidang pangan khususnya yang berkaitan dengan obat dan makanan dari tumbuhan asli Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi industri obat herbal nasional.

  • Kepala BPOM Ungkap Potensi Ekonomi dari Obat Herbal Rp 300 T/Tahun

    Kepala BPOM Ungkap Potensi Ekonomi dari Obat Herbal Rp 300 T/Tahun

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap pentingnya mendorong produksi obat dalam negeri, salah satunya obat herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar, mengatakan potensi ekonomi dari obat herbal mencapai Rp 300 triliun/tahun.

    Hal ini dikatakan usai melakukan penandatanganan kerja sama nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait peningkatan produksi obat asli Indonesia.

    “Khusus untuk ini saja (terkait produksi obat dalam negeri) ada sekitar Rp 300 triliun, jadi besar sekali potensi ekonominya,” kata dia di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

    Taruna mengatakan, terdapat tiga poin dalam kerja sama dengan Kementan, pertama hilirisasi produk obat herbal yang berhubungan dengan pertanian. Kedua, berhubungan dengan riset dan pengembangan, ketiga kesediaan pangan yang aman.

    Ia menyebut, potensi Indonesia bisa menambah produksi obat dalam negeri cukup besar. Taruna menyebut, dari pertanian di Indonesia terdapat 30.000 spesies yang dapat diproduksi menjadi obat herbal.

    “Dari 30.000 spesies itu sudah di-combine menjadi 17.264 obat asli Indonesia. Dari situ kita ingin bersama nanti Kementerian Pertanian akan mengembangkan menjadi obat herbal terstandar bahkan setingkat obat yang disebut dengan fitofarmaka,” tuturnya.

    Taruna mengatakan, saat ini jumlah obat herbal di Indonesia hanya 21 jenis. Dengan kerja sama ini, pihaknya berharap dapat berkolaborasi meningkatkan produksi obat herbal untuk berbagai penyakit.

    “Misalnya penyakit yang berhubungan dengan diabetes, penyakit yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi dan ada beberapa aspek lagi yang merupakan keunggulan-keunggulan lokal kita. Kita akan kembangkan ke sana, kita komit tadi,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kerja sama ini memang diperlukan agar produksi obat dalam negeri dapat digenjot. Menurutnya obat yang diproduksi sendiri akan lebih murah dan aman.

    “Syukur-syukur kita menghasilkan obat-obat dari herbal nanti itu pasti lebih murah dan lebih aman. Nah kalau beliau sudah temukan, nanti kami akan mengembangkan, itu seperti apa, komoditas apa. Nanti kita kembangkan, setelah diteliti, kalau perlu herbal terbaik di Indonesia,” ucap Amran.

    Lihat juga Video: BPOM Sidak Obat Herbal Berbahaya yang Picu Liver, Ini Daftarnya

    (ada/ara)

  • Stok Beras di Bulog Tercatat 2,2 Juta Ton, Mentan Andi Amran Klaim Aman hingga Lebaran 2025

    Stok Beras di Bulog Tercatat 2,2 Juta Ton, Mentan Andi Amran Klaim Aman hingga Lebaran 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa saat ini stok beras tercatat sebanyak 2,2 juta ton yang dipastikan aman sampai Lebaran Idul Fitri 2025 (1446 Hijriah).

    Mentan Andi Amran pun bersyukur karena harga-harga di bulan suci Ramadhan relatif stabil dan mengklaim bahwa stok beras di Bulog tersedia hingga mencapai 2,2 juta ton.

    Hal itu disampaikan oleh Mentan Andi Amran usai melakukan Rapat Koordinasi sekaligus buka puasa bersama jajaran Kementerian Pertanian, BUMN, TNI, dan Polri di Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

    Andi Amaran melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan pencapaian swasembada pangan yang sebagaimana dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dapat terwujud dalam waktu secepatnya.

    Lebih lanjut, ia pun menuturkan bahwa stok beras yang ada di gudang Bulog merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.

    “Tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi juga mencatat rekor tertinggi,” kata Andi Amran, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Selasa, 25 Maret 2025.

    Pria berusia 56 tahun itu pun menyebut bahwa berdasarkan proyeksi, produksi padi pada Januari hingga April 2025 diperkirakan mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG), tertinggi untuk periode yang sama selama kurun waktu tujuh tahun terakhir.

    Guna menuju swasembada pangan yang dicanangkan, kata Mentan, pemerintah terus berupaya mengawal produksi pangan supaya tetap optimal.

    Menteri alumni Universitas Hasanuddin itu pun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan guna memastikan berbagai program di sektor pertanian, seperti mencetak sawah baru dan peningkatan produktivitas melalui optimasi lahan (Oplah), berjalan dengan baik demi mendukung swasembada pangan.

    Untuk penyerapan gabah, pemerintah juga mencatatkan lonjakan yang signifikan. Jika pada Januari-Maret 2024 Bulog hanya mampu menyerap 35 ribu ton gabah, maka dalam tiga bulan pertama tahun ini angka penyerapannya diproyeksikan bisa mencapai 700 ribu ton.

    Pada tahun 2024, diketahui bahwa total serapan selama setahun hanya sekitar sejuta ton, sedangkan untuk tahun 2025 pemerintah menargetkan 3 juta ton gabah yang terserap pada bulan April atau Mei nantinya.

    Pria kelahiran Kabupaten Bone itu pun mengatakan bahwa apabila realisasi penyerapan gabah bisa mencapai lebih dari dua juta ton dalam periode tersebut, maka stok beras nasional yang ada di Bulog akan sangat mencukupi.

    “Ini adalah lompatan eksponensial. Ini kerja keras kita semua, sesuai arahan Bapak Presiden, dan saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, TNI, Polri, serta semua pihak yang telah berkontribusi,” ucapnya.

    Sambungnya, Andi Amran menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini dengan menggencarkan program pompanisasi.

    Katanya, dari kebijakan tersebut telah terbukti berhasil meningkatkan produksi padi lebih dari dua juta ton pada periode Agustus-Desember 2024.

    Menurutnya, dengan langkah strategi yang sama itu, diharapkan produksi padi pada tahun ini akan tetap terjaga, sehingga ketersediaan beras nasional semakin kuat.

    “Kita terus berupaya memastikan produksi tetap optimal, dan semoga dengan doa serta kerja keras bersama, swasembada pangan benar-benar bisa kita wujudkan,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Video: Bulog Pastikan Stok Beras Aman – Korean Air Borong 50 Pesawat

    Video: Bulog Pastikan Stok Beras Aman – Korean Air Borong 50 Pesawat

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan stok beras nasional dalam kondisi aman menjelang lebaran 2025. Menurutnya saat ini perum bulog memiliki 2,2 juta ton beras, Angka ini adalah tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

    Sementara itu, Korean Air membeli 50 pesawat berbadan lebar produksi Boeing dan GE Aerospace senilai USD 32 Miliar atau setara Rp 531 Triliun. Hal ini diungkapkan oleh departemen perdagangan Amerika Serikat.

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (25/03/2025).