Tag: Amran Sulaiman

  • Bos Bapanas Jelaskan Maksud Prabowo soal Kuota Impor Dihapus

    Bos Bapanas Jelaskan Maksud Prabowo soal Kuota Impor Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali mengklarifikasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal penghapusan kuota impor, utamanya untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pernyataan tersebut bukan berarti pemerintah membebaskan semua komoditas untuk diimpor.

    “Pak Presiden itu maksudnya bukan membebaskan impor semuanya masuk bukan, bukan itu. Orang salah mendefinisikan,” kata Arief kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025).

    Dia menuturkan, impor untuk sejumlah komoditas tetap diatur dengan mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kebutuhan nasional. Jika stok dalam negeri tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut akan dipenuhi dari pengadaan luar negeri alias impor.

    Misalnya, kata dia, kebutuhan nasional untuk komoditas bawang putih mencapai 600.000 ton dan produksi dalam negeri hanya 50.000 ton. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah perlu mengimpor sekitar 550.000 ton.

    Rencana pengadaan ini, kata dia, yang kemudian dibuka untuk semua pihak. Artinya, semua pihak dapat mengimpor bawang putih sesuai dengan rencana pengadaan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, kegiatan importasi tidak dikuasai oleh kelompok tertentu.

    “Nah itu jangan dikuasai oleh Pak Jafar sendiri atau pak Arief sendiri, tapi di-open semua orang supaya bisa [impor]. Itu maksudnya Pak Presiden, bukan dibuka semuanya sebanyak-banyaknya,” jelasnya. 

    Dia mengatakan, kegiatan importasi harus dilakukan dengan perhitungan yang pas agar tidak merugikan petani dan peternak dalam negeri.

    “Jadi Pak Presiden itu maksudnya tetap ada hitungan seperti itu. Ya kalo nggak ada hitungan terus nanti lama-lama kita kayak Singapura loh, kita nggak punya petani, nggak punya peternak,” pungkasnya. 

    Kepala Negara sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya

  • Jelang Muktamar, Nama Arwani Thomafi Mencuat Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP – Halaman all

    Jelang Muktamar, Nama Arwani Thomafi Mencuat Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se- Banten melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi.

    Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi dan konsolidasi jelang Muktamar yang agendanya mencari Ketua Umum partai berlambang Ka’bah tersebut.

    Adapun, Muktamar sendiri diagendakan antara bulan Agustus atau September mendatang. 

    Para kader partai di Banten ingin meminta masukan dari orang nomor dua di PPP pusat tersebut karena ingin ada perubahan untuk menyelamatkan partai. 

    Apalagi, di Pemilahan Umum (Pemilu) 2024 lalu, pesta demokrasi empat tahunan tak bersahabat untuk PPP.

    Puncaknya tak ada satu pun kader PPP yang duduk di Senayan karena mereka tidak lolos ambang batas parlemen atau Parliamentary Theshold (PT) sebesar empat persen.

    Sekretaris DPC Kabupaten Tangerang, Ahyani menyatakan, ingin ada perubahan di tubuh DPP PPP.

    “Dulu orang-orang tahunya Golkar, PDIP dan PPP. Tapi sekarang, PPP mulai meredup. Makanya, ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kami pum inisiatif meminta saran dan masukan dari pak Sekjen DPP PPP,” kata Ahyani kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

    Dia mengakui, bahwa banyak nama-nama besar yang ingin jadi Ketua Umum PPP saat Muktamar nanti digelar.

    Salah satunya, mantan KASAD Dudung Abdurachman dan Mentan RI Amran Sulaiman dari external. 

    Sedangkan, yang dari internal saat pertemuan tadi nama Arwani Thomafi yang mencuat.

    “Bagus bagus saya lihat. Dan patut diingat, selain sosoknya pas, didukung dengan kemampuan finansial yang mumpuni. Jadi saya yakin bisa mengembalikan kejayaan PPP,” tegasnya.

    Hal senada disampaikan Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin. Di mana ingin ada perubahan. 

    Sesuai dengan tagline yang digaungkan pusat, transformasi PPP untuk Indonesia. 

    “Pak Arwani sosok yang bagus kok, kyai pula dan memiliki ahlak yang baik. Lalu dekat dengan para kader baik DPC dan DPW di seluruh Indonesia. Bahkan mengetahui seluk beluk partai karena memang kader internal. Bila memang mumpuni kenapa tidak didukung,” ungkapnya.

    Sementara, Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi mengatakan, pertama senang bisa halal bihalal dengan DPW Banten dan DPC PPP se-Banten karena momentum halal bihalal penting untuk kader. 

    Pasalnya, bisa saling silaturahmi saling menguatkan.

    “Dan juga menjadikan kesempatan untuk bagaimana menyiapkan perubahan langkah kita untuk menata PPP mengembalikan kejayaan PPP untuk bisa ke Senayan 2029. Sekarang sedang konsolidasi permusyawaratan tingkat nasional, yakni Muktamar,” ucapnya.

    Maka dari itu, lanjutnya, penting untuk digalakkan seluruh kader menyiapkan konsep perubahan yang diusung ke depan. 

    “Tantangan semakin banyak, baik internal maupin external apalagi dinamika di 2029 semakin berat,” ujarnya.

    Disinggung namanya mencuat jadi calon Ketua Umum PPP, Arwani menyatakan, bila kader, tentu mulai dari awal sudah berkomitmen bagaimana membesarkan partai. 

    “Baik melalui kesempatan di mana pun jabatan jabatan ke partaian maupun di pemerintahan. Apa pun diamini yang penting untuk membesarkan partai,” tandasnya.

  • Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    PIKIRAN RAKYAT – Langkah politik mengejutkan datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara terbuka menyerukan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Gerakan ini diperkuat dengan dukungan lebih dari 300 purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI dan eks Panglima ABRI. Pernyataan sikap mereka memicu perdebatan nasional soal batas antara hak berpendapat dan potensi intervensi terhadap demokrasi konstitusional.

    Siapa di Balik Gerakan Ini?

    Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang tidak menunjuk satu sosok sebagai ketua umum secara resmi, namun beberapa tokoh senior militer menjadi ujung tombaknya. Nama-nama seperti Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan tampil dominan dalam berbagai forum publik.

    Tanda tangan Try Sutrisno tercantum dalam kolom “mengetahui” pada dokumen pernyataan tersebut, yang menambah bobot moral dan simbolis dari seruan pencopotan Gibran. Menurut informasi yang beredar, Try juga menyampaikan wasiat dan catatan pribadi kepada Presiden Prabowo, sebagai penegasan sikapnya atas situasi politik yang sedang berlangsung.

    Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan TNI

    Pernyataan Forum yang dibacakan dalam acara Silaturahmi di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 17 April 2025, memuat delapan poin tuntutan:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), dengan pengecualian pada kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan. Pengusiran tenaga kerja asing Cina, dan pengembalian mereka ke negara asal. Penertiban pengelolaan tambang, agar sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Re-shuffle menteri yang diduga melakukan korupsi dan pejabat yang masih berafiliasi dengan Presiden RI ke-7 (Joko Widodo). Mengembalikan Polri ke fungsi Kamtibmas di bawah Kemendagri. Mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran, karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Tuntutan Pencopotan Gibran: Proses Inkonstitusional?

    Salah satu poin paling mencolok adalah permintaan agar MPR mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum mengklaim bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah melanggar hukum acara dan konstitusi. Karena itu, proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dianggap tidak sah.

    Pernyataan ini dibacakan langsung oleh pakar hukum tata negara Refly Harun melalui kanal YouTube-nya. Ia menegaskan bahwa tuntutan ini tidak sekadar kritik, tetapi bentuk peringatan keras terhadap jalannya demokrasi yang dinilai sudah menyimpang.

    PSI dan Golkar Menolak Keras

    Langkah Forum ini menuai kritik tajam, terutama dari kalangan partai politik. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menilai desakan mengganti wapres lewat tekanan politik merupakan tindakan yang mencederai demokrasi.

    “Menekan MPR untuk mengganti Wapres adalah bentuk kemunduran demokrasi,” ucap Andy.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa tidak ada dasar konstitusional untuk melengserkan Gibran.

    “Wapres Gibran adalah produk konstitusional. Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid, jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu gugat secara hukum,” tutur Sarmuji.

    Dia juga mengingatkan bahwa para sesepuh TNI seharusnya memahami koridor hukum, sehingga pernyataan mereka tidak menimbulkan konflik konstitusional.

    Isu Mafia dan Ketegangan dengan Kabinet

    Menariknya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengungkap bahwa dirinya pernah ditegur oleh Wapres Gibran karena menutup perusahaan yang diduga dikuasai mafia beras. Ia menegaskan, penutupan dilakukan karena perusahaan tersebut melanggar regulasi.

    “Yang penting kami sudah tutup, karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini,” ujar Amran.

    Pernyataan ini menambah dimensi baru dalam ketegangan politik, menunjukkan bahwa isu mafia dan kepentingan bisnis besar menjadi latar belakang yang juga dipersoalkan Forum Purnawirawan.

    Said Didu Dukung Pemakzulan

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, turut menyuarakan dukungan terhadap upaya pemakzulan Wapres Gibran. Ia bahkan secara terbuka mengunggah pernyataan dukungan melalui akun X @msaid_didu.

    “Dukung pemakzulan Gibran,” katanya pada 22 April 2025.

    Said Didu menilai restu Try Sutrisno terhadap gerakan ini merupakan momentum moral yang tak bisa diabaikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RI Harus Siapkan Cadangan dan Produksi yang Melimpah Jika Ingin Ekspor Beras ke Malaysia – Halaman all

    RI Harus Siapkan Cadangan dan Produksi yang Melimpah Jika Ingin Ekspor Beras ke Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membeberkan syarat agar Indonesia bisa mengekspor beras ke negeri tetangga seperti Malaysia.

    Menurut dia, Indonesia harus siap dengan cadangan pangan yang dimiliki. Selain itu, produksi juga harus melimpah dengan jumlah mencapai 32 juta ton dalam setahun.

    “Kalau cadangan pangan kita sudah siap, kemudian produksinya melimpah misalnya 32 juta ton, ya kenapa enggak?” kata Arief ketika ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

    Namun, ia mengatakan bahwa keputusan ekspor dan impor tetap ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    Keputusan ekspor dan impor disebut harus melalui rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Prabowo.

    “Terserah Pak Presiden karena kalau mau ekspor, mau impor, itu ratas dengan Pak Presiden,” ujar Arief.

    Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu di kantornya.

    Dalam pertemuan tersebut, satu dari sekian pembahasan yang dibicarakan adalah keinginan Malaysia mengimpor beras dari Indonesia.

    “Tadi menteri pertanian Malaysia bertanya, ‘Apa bisa kami impor beras dari Indonesia?’” kata Amran ketika ditemui di kantornya.

    Mendengar permintaan tersebut, Amran menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih memprioritaskan ketersediaan stok beras dalam negeri.

    “Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu,” ujarnya.

    Menurut Amran, permintaan dari Malaysia ini tak lepas dari kondisi harga beras di Negeri Jiran yang tengah melonjak.

    Dalam kesempatan sama, Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu mengatakan bahwa pembahasan mengenai rencana impor beras dari Indonesia masih akan berlanjut di masa mendatang.

    “Sekarang ini belum, tapi kami akan bincang,” katanya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah produksi beras di Indonesia pada 2024 turun 1,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pada 2024, jumlah produksi beras hanya mencapai 30,62 juta ton, atau turun 480 ribu ton bila dibandingkan tahun 2023 dengan produksi beras sebanyak 31,10 juta ton.

    Penurunan produksi beras disumbang oleh penurunan produksi pada subround I (periode Januari-April 2024) akibat El-Nino berkepanjangan.

    Pada 2025, produksi beras nasional ditargetkan meningkat menjadi 32 juta ton.

     

  • Harga Kelapa Melonjak, Prabowo Minta Produksi di Dalam Negeri Digenjot, Mentan Lakukan Pemetaan – Halaman all

    Harga Kelapa Melonjak, Prabowo Minta Produksi di Dalam Negeri Digenjot, Mentan Lakukan Pemetaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap Presiden Prabowo Subianto meminta agar produksi kelapa di dalam negeri ditingkatkan.

    Saat ini, harga kelapa di dalam negeri tengah mengalami kenaikan. Stoknya juga sedang langka.

    Amran mengatakan telah memetakan daerah-daerah tempat produksi kelapa bakal digenjot. Namun, kini ia masih menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo.

    “Kami mau menggenjot produksi kelapa. Bapak presiden sudah minta dikembangkan. Kami sudah petakan [daerah-daerahnya], tinggal menunggu [arahan],” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

    Adapun menurut Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja, saat ini kelapa tengah memiliki permintaan global yang tinggi.

    Itu menjadi penyebab utama meningkatnya ekspor kelapa dari Indonesia, yang pada ujungnya berdampak terhadap pasokan dalam negeri yang semakin menipis, sekaligus mendorong harga kelapa melonjak tajam.

    “Demand terhadap produk olahan kelapa itu memang lagi trendnya positif. Jadi banyak kelapa yang memang diekspor. Demand produk olahan kelapa meningkat di seluruh dunia. Jadi diekspor kelapa ke China dan Malaysia,” kata Rudy kepada Tribunnews, Senin (21/4/2025).

    Selain faktor ekspor, ia juga mengungkap bahwa menurunnya produksi kelapa akibat kemarau panjang akhir tahun lalu turut memperburuk kondisi.

    Produksi kelapa, kata Rudy, turun hingga 60 persen, yang menyebabkan harga di pasar tradisional kini mencapai Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per butir.

    Perusahaan industri pengolahan kelapa nasional pun mulai merumahkan pegawainya karena kekurangan bahan baku.

    “Kami sudah berapa ribu karyawan yang sudah dirumahkan dari pihak industri pengolahan kelapa karena kurangan bahan baku,” kata Rudy.

    Meskipun tidak menyebutkan angka pasti, Rudy mencontohkan salah satu perusahaan besar di sektor ini, Sambu Group, yang telah merumahkan sekitar 3.500 karyawan.

    Dari situ, ia memperkirakan total pekerja yang terdampak di satu industri bisa mencapai 10 ribu orang.

    Kondisi ini, menurut Rudy, diperparah dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga mengandalkan bahan baku kelapa, ikut terdampak dari kondisi kekurangan bahan baku ini.

    Banyak pelaku UMKM kini disebut tidak sanggup lagi melanjutkan produksi, bahkan terpaksa menutup usahanya.

    “Untuk Sambu Group saja kurang lebih 3.500. Belum lagi industri-industri yang padat karya, yang UMKM itu, sudah gulung tikar. UMKM sudah enggak sanggup [melakukan produksi, red],” ujar Rudy.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap alasan serupa mengenai harga kelapa di pasaran mahal dan stoknya langka.

    Menurut dia, saat ini pengusaha memilih mengekspor kelapa karena permintaan dari global sedang meningkat, terutama dari China.

    Dengan permintaan global sedang meningkat, sedangkan harga jual di dalam negeri murah, pengusaha akhirnya memilih menjualnya ke luar negeri.

    “Itu kelapa naik harganya karena ekspor. Ekspor ke China, jadi harganya naik. Sementara industri dalam negeri kan belinya dengan harga murah, sehingga eksportir kan lebih suka berjual. Jadinya langka gitu kan. Nah sekarang kami mau cari solusinya,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sudah mempertemukan eksportir dengan pelaku usaha industri.

    Dalam pertemuan tersebut, moratorium ekspor menjadi satu dari sekian pembahasan. Budi mengatakan pemerintah dan pengusaha tengah mencari solusi terbaik.

    “Kami ketemu dulu biar tahu maunya seperti apa. Jangan sampai nanti salah satu dirugikan. Kemarin sudah [bertemu], tetapi belum ada kesepakatan. Nanti kami cari solusi yang terbaik,” ujar Budi. 

  • Malaysia Berguru ke Indonesia Tingkatkan Produksi Beras: Kami Butuh Sekali – Halaman all

    Malaysia Berguru ke Indonesia Tingkatkan Produksi Beras: Kami Butuh Sekali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Mohammad Bin Sabu melakukan kunjungan resmi ke Indonesia untuk berguru langsung dan melihat pemanfaatan teknologi pertanian modern dalam peningkatan produksi pangan utamanya beras yang saat ini di terapkan di Indonesia. 

    Dalam pertemuan tersebut, Datuk Seri Mohammad Bin Sabu  menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman serta mengungkapkan kekagumannya terhadap capaian sektor pertanian Indonesia, khususnya dalam produksi padi yang cukup tinggi, meningkat signifikan year on year.

    Ia menyampaikan, produksi padi Indonesia naik berlipat ganda secara tahun ke tahun dan hasilnya per hektar tinggi, sehingga pangan untuk penduduk Indonesia cukup dan dalam kondisi stok aman, hingga bisa memasuki pasar ekspor. 

    “Oleh itu kita berusaha supaya melakukan pertukaran teknologi ataupun kolaborasi bersama, supaya kita juga dapat menerapkan teknologi pertanian tersebut di Malaysia khususnya untuk padi, ikan dan jagung serta komoditas lainnya,” katanya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Indonesia di kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Menurutnya, hingga saat ini produksi beras Malaysia masih jauh di bawah produksi beras Indonesia dan indeks pertanaman padi di Malaysia juga masih kecil, sehingga kebutuhan beras untuk memenuhi kebutuhan penduduk Malaysia masih banyak bergantung dari impor beras dan ini menyebabkan harga beras melambung tinggi saat ini. 

    “Kita butuh sekali beras saat ini. Karena kita dua negara jiran yang paling akrab yaitu Malaysia dan Indonesia, kita sudah seperti abang adik bersaudara dan kita ada lihat beberapa kelebihan di Indonesia yang perlu kami pelajari. Dan pihak kami yakni MARDI yaitu satu badan penyelidikan pangan di Malaysia akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini,” tuturnya.

    Tidak hanya itu, Menteri Datuk Seri Mohammad Bin Sabu juga mengatakan melalui pertemuan bilateral Indonesia – Malaysia diketahui bahwa kunci dari peningkatan produksi beras Indonesia adalah modernisasi pertanian dengan suatu penerapan teknologi yang tepat di tiap daerah sehingga kebutuhan penggunaan teknologi pertanian bisa efektif dan mampu mendorong peningkatan produksi pangan. 

    Untuk itu, Indonesia –  Malaysia akan melakukan pertukaran teknologi dan pengetahuan, yang akan memberikan manfaat besar bagi kedua belah pihak.

    “Teknologi yang dilihat di Indonesia ini lebih advance dalam hal penggunaan teknologi baru. Saya ingat hasilnya sampai ke 12 ton, 13 ton yang paling tinggi dan averagenya sudah ada di peringkat 7 ton. Ini satu kejayaan besar lah yang kami lihat di Indonesia. Muka bumi kita sama, taburan hujan lebih kurang sama. Sudah tentu teknologi ini perlu dibawa dan dipelajari oleh pihak kami, karna ini yang berbeda,” paparnya.

    Ia juga berterima kasih kepada Menteri Pertanian  Republik Indonesia karena sudah sangat mau membantu Malaysia dalam pengembangan sektor pertanian Malaysia. 

    Diharapkan kedepan hubungan  Indonesia – Malaysia semakin erat di sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta membuka peluang baru bagi pengembangan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN.

    “Saya amat berasa beruntung dan berterima kasih karena Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia bersedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, dan kita ASEAN perlu mempererat persaudaraan dalam segala bidang ini karena kita mungkin akan menghadapi masalah-masalah  seperti soal tarif baru yang tidak menentu yang dibuat oleh negara besar seperti Amerika dan lain-lain,” tuturnya.

  • Temui Mentan Amran, Menteri Pertanian Malaysia Tertarik Impor Beras dari RI – Halaman all

    Temui Mentan Amran, Menteri Pertanian Malaysia Tertarik Impor Beras dari RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, satu dari sekian pembahasan yang dibicarakan adalah keinginan Malaysia mengimpor beras dari Indonesia.

    “Tadi menteri pertanian Malaysia bertanya, ‘Apa bisa kami impor beras dari Indonesia?’” kata Amran ketika ditemui di kantornya.

    Mendengar permintaan tersebut, Amran menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih memprioritaskan ketersediaan stok beras dalam negeri.

    “Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu,” ujarnya.

    Menurut Amran, permintaan dari Malaysia ini tak lepas dari kondisi harga beras di Negeri Jiran yang tengah melonjak.

    Dalam kesempatan sama, Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu mengatakan bahwa pembahasan mengenai rencana impor beras dari Indonesia masih akan berlanjut di masa mendatang.

    “Sekarang ini belum, tapi kami akan bincang,” katanya.

    Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu pun mengapresiasi kemajuan teknologi pertanian Indonesia, khususnya dalam produksi beras.

    “Kami lebih fokus kepada teknologi yang dilihat di Indonesia ini lebih advanced dalam hal menemukan teknologi baru, sehingga hasilnya sampai 12 ton, 13 ton, yang paling tinggi dan rata-rata sudah ada di peringkat 7 ton. Ini satu kejayaan besar yang kami lihat di Indonesia,” ujarnya.

    Tidak Impor 

    Kabar menggembirakan datang dari sektor pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor beras hingga tahun depan.

    Pernyataan ini disampaikan Zulhas menjelang acara Halalbihalal dan Pengumuman Pengurus DPP PAN di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Menurutnya, hasil serapan beras nasional sejauh ini sudah sangat menjanjikan. Hingga April 2025, serapan beras nasional sudah mencapai 1,5 juta ton dan ditargetkan tembus 2 juta ton pada akhir tahun ini.  

    “Saya barusan ditelepon Mentan, Mentan lagi di Makassar sana. Wamentan besok ada di Sukabumi. Mentan melaporkan pada kami, kita sampai akhir April ini sudah berhasil menyerap 1,5 juta (ton) beras yang baru. Baru sampai April nih,” kata Zulhas.

    Zulhas menilai capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa swasembada pangan bukan lagi mimpi. 

    Ia menyebut, jika dengan capaian 1,5 juta ton saja kebutuhan dalam negeri bisa tertutupi, maka tambahan hingga 2 juta ton di akhir tahun akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri pangan.

    “Bahasa terangnya kita kalau dikatakan swasembada sudah kita capai sampai April, itu contohnya,” ujarnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan ini tak lepas dari sejumlah langkah strategis, seperti pemangkasan birokrasi yang menghambat, hingga distribusi pupuk yang lebih merata dan efisien.

    “Insya Allah di akhir tahun, produksi kita akan meningkat lagi. Ini bukti pelayanan yang baik, dan arah kebijakan pangan yang semakin jelas,” tutup Zulhas.

    Prabowo target Swasembada Pangan 2025, Impor Beras hingga Gula Dihentikan
    Apa yang disampaikan Zulhas juga sejalan dengan target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, gula konsumsi, dan garam mulai tahun 2025.

    “Kalau swasembada pangan, saya juga gembira. Target yang saya berikan 4 tahun, tapi saya percaya akan tercapai jauh sebelum tahun keempat,” kata Prabowo saat meresmikan puluhan proyek strategis bidang ketenagalistrikan di Sumedang, Jawa Barat, pada 20 Januari 2025 lalu.

    “Saya dapat laporan dari menteri-menteri bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua kita sudah swasembada pangan. Kita tidak akan impor pangan lagi. Energi saya kira dengan kemampuan kita menuju swasembada energi dalam waktu tidak lama,” tambah Prabowo.

    Bahkan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa perintah untuk menghentikan impor pangan adalah mandat langsung dari Presiden Prabowo-Gibran.

    “Ini target namanya perintah (dari Prabowo) nih, kita tidak boleh impor beras di tahun ini 2025. Tidak impor beras, tidak impor jagung, tidak impor gula konsumsi, dan tidak impor garam konsumsi,” kata Sudaryono usai bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, 20 Januari 2025.

    Targetkan 2 Juta Ton

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menargetkan produksi gabah musim tanam MT 1 mencapai 2 juta ton. Jika target itu tercapai maka Indonesia tak lagi mengimpor beras mulai tahun ini. 

    Hal itu diungkapkannya usai menemui Presiden ke 7 RI Joko Widodo di kediaman pribadinya, Sumber, Banjarsari, Solo, Minggu (20/4/2025) petang. 

    “Insya Allah kita hitung lagi, kalau akhir April ini kita bisa produksi 2 juta ton beras, kita mungkin tahun ini kita tidak akan impor beras,” ujar Sudaryono.

    Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan untuk tidak impor tahun ini. “Nah kita alhamdulillah kita bisa melihat, memang produksinya melimpah. Dan gabah dibeli dari rakyat Rp6.500 per kilogram,” ujarnya.

    Ia menekankan produksi beras tahun ini melimpah di tengah negara tetangga yang kesulitan beras. 

    “Produksi kita melimpah di tengah negara-negara tetangga kita kesusahan beras, Malaysia susah beras, Filipina susah beras termasuk Jepang juga susah. Mereka krisis beras, di Jepang dari sekian puluh ribu menjadi Rp 90.000 dan Rp 100.000 per kilogram,” katanya, membeberkan.

    Termasuk di tengah isu-isu negatif tentang serapan beras yang kurang maksimal, ia memastikan petani tetap senang. Ia mengakui masih ada beberapa komplain terkait serapan gabah di tingkat bawah. Namun ia memastikan akan memperbaikinya.

    “Di tengah isu negatif yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu, alhamdulillah rakyat happy. Kalau ada satu dua misalnya orang komplain terhadap serapan gabah, gabahnya enggak diambil, kita akan berusaha memperbaiki. Tapi tidak kemudian satu kasus menutup 10.000 atau jutaan kasus. Jadi bahwa yang baik kita sampaikan baik,” katanya menegaskan.

    Sementara itu, pada masa tanam pertama serapan gabah mencapai 1,3 juta ton. Ia menargetkan jumlah tersebut menyentuh 2 juta ton pada akhir April 2025. “Kalau akhir bulan April ini 2 juta ton sudah top sudah,” ucap dia. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor komoditas beras turun drastis pada Januari-Maret 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunannya bahkan mencapai 92,26 persen pada periode tersebut.

    Berdasarkan data BPS, Senin (21/4/2025), Indonesia tercatat melakukan impor beras sebanyak 112.123 ton pada Januari-Maret 2025, atau turun 92,26 persen (C-to-C) dari Januari-Maret 2024 yang tercatat sebanyak 1,44 juta ton.

  • Malaysia Minta Impor Beras dari RI, Pemerintah Bilang Begini

    Malaysia Minta Impor Beras dari RI, Pemerintah Bilang Begini

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia YB Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu. Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas adalah Malaysia yang ingin melakukan impor beras dari Indonesia.

    Namun, Amran mengatakan Indonesia belum bisa mengekspor beras ke Malaysia. Karena saat ini Indonesia tengah memperkuat pasokan dalam negeri.

    “Menarik, tadi menanyakan ‘apa bisa kami (Malaysia) impor beras dari Indonesia?’ Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu,” kata Amran usai pertemuan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Dalam kesempatan bersama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia YB Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu mengatakan memang ada rencana terkait Malaysia yang ingin impor beras dari Indonesia. Namun, hal itu belum bisa dilakukan.

    Meski begitu pihaknya lebih ingin mencontoh teknologi yang digunakan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas.

    “Sekarang ini belum lagi, tapi kita akan bincang (impor beras). Kita banyak di sini impor kelapa, sayuran termasuk ikan, aquaculture dan sebagainya. Tapi beras ini kami ingin lebih tumpu kepada teknologi yang dilihat di Indonesia ini lebih advance dalam hal menemukan teknologi baru, sehingga hasilnya sampai 12 ton, 13 ton, yang paling tinggi dan rata-ratanya sudah ada di peringkat 7 ton,” terangnya.

    Ke depan dia berharap Malaysia dengan Indonesia dapat berkolaborasi dalam teknologi pertanian. Selain itu, mengenai dampak tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga masuk dalam pembahasan.

    “Kita dalam ASEAN perlu dipergiatkan lagi persaudaraan dalam segala bidang karena kita mungkin akan menghadapi masalah-masalah seperti yang berlaku sekarang soal tarif baru yang tidak menentu yang dibuat oleh negara besar seperti Amerika dan lain-lain. Oleh itu, kita di peringkat ASEAN ini mesti ada kerja sama yang lebih kukuh dan utuh,” ujar dia.

    (ada/kil)

  • Duet Kompak Mentan Amran dan Wamentan Sudaryono Capai Swasembada Pangan Nasional – Halaman all

    Duet Kompak Mentan Amran dan Wamentan Sudaryono Capai Swasembada Pangan Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM — Upaya percepatan swasembada pangan nasional tidak lepas dari peran duet kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Keduanya tampil sebagai ujung tombak di Kementerian Pertanian (Kementan), menggerakkan mesin pertanian nasional dengan strategi yang kompak, cepat, dan terarah.

    Duet kompak Mentan dan Wamentan ini tidak bisa dilepaskan dari kejelian Presiden Prabowo Subianto dalam memilih pasangan kerja yang saling melengkapi. Wamentan Sudaryono mampu mengimbangi kecepatan kerja Mentan Amran yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, penuh dedikasi, dan tidak kenal waktu. Kombinasi ini menjadikan keduanya duet yang efektif dalam menjalankan visi besar Presiden Prabowo, yaitu meraih swasembada pangan secepat-cepatnya.

    “Kalau kita kompak, program cepat jalan dan hasilnya langsung dirasakan rakyat. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal keberpihakan pada petani,” tegas Mentan Amran.

    Sosok Wamentan Sudaryono kerap mendapat pujian dari Mentan Amran. Pada awal duet mereka, Wamentan Sudaryono disebut Mentan Amran sebagai energi baru bagi Kementerian Pertanian. 

    “Alhamdulillah, ada Wamen. Ini energi baru, sebab tantangan pertanian ke depan makin kompleks, semua harus diselesaikan dengan secepatnya,” sebut Mentan Amran.

    Maka tak heran, dengan besarnya tugas yang dijalani, mereka pun berbagi tugas secara terstruktur. Mentan Amran memimpin pada tataran kebijakan makro, menyusun langkah strategis serta melakukan diplomasi pangan di tingkat nasional dan internasional. Sementara itu, Wamentan Sudaryono mengawal langsung teknis pelaksanaan di lapangan, memastikan program berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi petani.

    “Pak Menteri selalu menekankan pentingnya eksekusi cepat dan kerja konkret. Kami bergerak bersama dengan semangat yang sama untuk memastikan petani benar-benar merasakan hasilnya,” ujar Wamentan Sudaryono beberapa waktu lalu.

    Pembagian tugas ini mempercepat berbagai agenda prioritas seperti Optimasi Lahan (Oplah), peningkatan pupuk bersubsidi, percepatan tanam, dan penguatan infrastruktur pertanian. Keduanya juga aktif turun langsung ke lapangan dan berbagi wilayah kerja agar seluruh potensi lahan di Indonesia dimanfaatkan secara optimal.

    Penunjukan Wamentan sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog pun memperkuat sinergi antara Kementan dan Bulog. Hingga pertengahan April 2025, Bulog tercatat telah menyerap 2,7 juta ton gabah. Langkah ini menjadi salah satu strategi kunci dalam menjaga harga di tingkat petani serta ketahanan stok nasional.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi beras nasional sepanjang Januari–Mei 2025 mencapai 16,62 juta ton, mengalami peningkatan 1,83 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    Dengan tingginya kapasitas penyerapan gabah dan potensi produksi sejauh ini, Mentan Amran bahkan memprediksi stok beras yang ada di gudang Perum Bulog dapat mencapai 3,3 juta ton pada musim panen Mei 2025.  Stok beras ini merupakan yang tertinggi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir.

    Kepemimpinan yang saling melengkapi antara Mentan dan Wamentan menjadi kekuatan utama di tubuh Kementan. Duet yang solid di level tertinggi kementerian ini terbukti menjadi ujung tombak dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. (*)

  • Duet Kompak Mentan Amran dan Wamentan Sudaryono, Ujung Tombak Capai Swasembada Pangan

    Duet Kompak Mentan Amran dan Wamentan Sudaryono, Ujung Tombak Capai Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com — Upaya percepatan swasembada pangan nasional tidak lepas dari peran duet kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Keduanya tampil sebagai ujung tombak di Kementerian Pertanian (Kementan), menggerakkan mesin pertanian nasional dengan strategi yang kompak, cepat, dan terarah.

    Duet kompak Mentan dan Wamentan ini tidak bisa dilepaskan dari kejelian Presiden Prabowo Subianto dalam memilih pasangan kerja yang saling melengkapi. Wamentan Sudaryono mampu mengimbangi kecepatan kerja Mentan Amran yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, penuh dedikasi, dan tidak kenal waktu. Kombinasi ini menjadikan keduanya duet yang efektif dalam menjalankan visi besar Presiden Prabowo, yaitu meraih swasembada pangan secepat-cepatnya.

    “Kalau kita kompak, program cepat jalan dan hasilnya langsung dirasakan rakyat. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal keberpihakan pada petani,” tegas Amran.

    Sosok Wamentan Sudaryono kerap mendapat pujian dari Mentan Amran. Pada awal duet mereka, Sudaryono disebut Amran sebagai energi baru bagi Kementerian Pertanian. 

    “Alhamdulillah, ada Wamen. Ini energi baru, sebab tantangan pertanian ke depan makin kompleks, semua harus diselesaikan dengan secepatnya,” sebut Amran.

    Maka tak heran, dengan besarnya tugas yang dijalani, mereka pun berbagi tugas secara terstruktur. Amran memimpin pada tataran kebijakan makro, menyusun langkah strategis serta melakukan diplomasi pangan di tingkat nasional dan internasional. Sementara itu, Sudaryono mengawal langsung teknis pelaksanaan di lapangan, memastikan program berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi petani.

    “Pak Menteri selalu menekankan pentingnya eksekusi cepat dan kerja konkret. Kami bergerak bersama dengan semangat yang sama untuk memastikan petani benar-benar merasakan hasilnya,” ujar Sudaryono beberapa waktu lalu.

    Pembagian tugas ini mempercepat berbagai agenda prioritas seperti optimasi lahan (Oplah), peningkatan pupuk bersubsidi, percepatan tanam, dan penguatan infrastruktur pertanian. Keduanya juga aktif turun langsung ke lapangan dan berbagi wilayah kerja agar seluruh potensi lahan di Indonesia dimanfaatkan secara optimal.

    Penunjukan Wamentan sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog pun memperkuat sinergi antara Kementan dan Bulog. Hingga pertengahan April 2025, Bulog tercatat telah menyerap 2,7 juta ton gabah. Langkah ini menjadi salah satu strategi kunci dalam menjaga harga di tingkat petani serta ketahanan stok nasional.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi beras nasional sepanjang Januari–Mei 2025 mencapai 16,62 juta ton, mengalami peningkatan 1,83 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    Dengan tingginya kapasitas penyerapan gabah dan potensi produksi sejauh ini, Mentan Amran bahkan memprediksi  stok beras yang ada di gudang Perum Bulog dapat mencapai 3,3 juta ton pada musim panen Mei 2025.  Stok beras ini merupakan yang tertinggi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir.

    Kepemimpinan yang saling melengkapi antara Mentan dan Wamentan menjadi kekuatan utama di tubuh Kementan. Duet yang solid di level tertinggi kementerian ini terbukti menjadi ujung tombak dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.