Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Prabowo perintahkan kebutuhan air bersih, toilet pengungsi terpenuhi

    Prabowo perintahkan kebutuhan air bersih, toilet pengungsi terpenuhi

    Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak (bencana, red.)

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan kebutuhan seluruh pengungsi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera terpenuhi, terutama untuk air bersih dan toilet portabel.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12).

    “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak (bencana, red.),” kata Seskab Teddy menjelaskan perintah Presiden Prabowo kepada jajaran menteri.

    “Presiden ingin Menteri Pekerjaan Umum (Dody Hanggodo, red.) memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut,” sambung Seskab Teddy.

    Seskab Teddy melanjutkan Presiden Prabowo juga memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi sehingga mereka tidak lagi menempati tenda-tenda pengungsian.

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ujar Seskab Teddy.

    Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga memberi instruksi kepada jajaran menteri mengenai kesiapan pemerintah menghadapi liburan akhir tahun.

    “Terkait kesiapan menghadapi liburan akhir tahun dibahas: Perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain itu turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di tanah air, termasuk bea cukai dan pajak,” kata Seskab Teddy.

    Kemudian, menjelang akhir tahun, Presiden Prabowo juga memerintahkan adanya pemberian insentif untuk beberapa sektor.

    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” kata Seskab Teddy menjelaskan isi rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden terkait dengan kebijakan pemerintah menjelang akhir tahun.

    Selain Seskab Teddy, rapat itu dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Kemudian, ada pula Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

    Ratas itu membahas soal penanggulangan pascabencana di Sumatra serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut ratas akhir pekan itu digelar setelah Prabowo menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra. 

    “Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025). 

    Terkait dengan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Prabowo menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga negara atas pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. 

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

    Selain itu, Presiden turut menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kepala Negara meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. 

    “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” lanjut Teddy. 

    Sementara itu, berkaitan dengan persiapan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Presiden ke-8 itu turut memberikan instruksi soal stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan perekonomian nasional. 

    Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. 

    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Teddy. 

    Beberapa menteri dan pejabat yang hadir selain Teddy yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.

  • Dirut Bulog pastikan stok beras aman pasok kebutuhan bencana Sumatera

    Dirut Bulog pastikan stok beras aman pasok kebutuhan bencana Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok beras nasional aman dan mencukupi untuk memasok kebutuhan korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat terdampak tetap terjamin.

    Ditemui di sela-sela meninjau stok beras untuk bencana Sumatera di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu, Rizal mengatakan saat ini Bulog menguasai cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional sebesar 3,7 juta ton yang siap digerakkan untuk kebutuhan darurat tanpa mengganggu pasokan pangan masyarakat secara luas.

    “Karena memang stok kita yang luar biasa. Sampai dengan hari ini kita masih stoknya (stok cadangan beras) mencapai 3,7 juta ton,” kata Rizal.

    Dia menyebutkan untuk wilayah Pulau Sumatera, Bulog mencatat ketersediaan stok beras sekitar 79 ribu ton di Aceh, 29 ribu ton di Sumatera Utara, dan 7 ribu ton di Sumatera Barat.

    Bahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan, Bulog berencana menambah stok di wilayah Sumatera Barat sebesar 20 hingga 30 ribu ton guna mengantisipasi kebutuhan lanjutan penanganan pascabencana di wilayah tersebut.

    “Yang Sumatera Barat akan kami tebalkan (stok beras), kami tambah sekitar 20 sampai 30 ribu ton ke depannya. Dan ini alhamdulillah sementara belum ada komplain terkait dengan masalah logistik,” ucap Rizal.

    Lebih lanjut Rizal mengaku hingga saat ini Bulog belum menerima laporan kekurangan pangan di masyarakat. Hanya saja kendala utama lebih disebabkan oleh terputusnya akses distribusi akibat kerusakan jalan sehingga penyaluran pangan terganggu.

    Oleh karena itu distribusi bantuan pangan terus didorong melalui jalur udara dan laut sebagai solusi cepat ketika jalur darat tidak dapat dilalui akibat kondisi bencana alam.

    Bulog optimistis dengan kekuatan stok nasional dan daerah, kebutuhan pangan korban bencana dapat terpenuhi secara aman, cepat, dan berkelanjutan di seluruh wilayah terdampak.

    Diketahui Rizal telah memerintahkan seluruh jajaran di wilayah terdampak bencana untuk menyediakan stok beras minimal 20 hingga 50 ton di setiap bandara dan pelabuhan.

    Kebijakan itu diterapkan guna memastikan bantuan dapat segera dikirim ke daerah terisolasi seperti Bener Meriah, Takengon, Agam, dan Tapanuli Tengah tanpa menunggu pengiriman dari gudang jauh.

    Sebelumnya Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah memastikan ketersediaan pangan bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) melalui suplai beras tiga kali lipat dari kebutuhan.

    “Kebutuhan Sumatera Utara, Aceh, dan Padang (Sumatera Barat), kami suplai tiga kali lipat dari kebutuhan, kami pemerintah tidak akan biarkan satu pun masyarakat kekurangan beras karena stok nasional ini tertinggi sepanjang sejarah,” kata Mentan, di sela meninjau Gudang Bulog di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, Rabu (3/12).

    Mentan menekankan seluruh langkah itu merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jaminan tanpa syarat agar tidak ada masyarakat kekurangan pangan di wilayah terdampak bencana tersebut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Bantuan logistik tahap III siap diberangkatkan untuk Sumatera

    Mentan: Bantuan logistik tahap III siap diberangkatkan untuk Sumatera

    Kita bekerja bersama. Negara hadir melalui kolaborasi semua pihak. Yang terpenting, masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan dan bebannya bisa berkurang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bantuan logistik tahap III bertajuk “Kementan Peduli Bencana” siap diberangkatkan untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera.

    Amran mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat melalui program “Kementan Peduli”.

    “Hingga saat ini, proses pengiriman bantuan tahap II telah berjalan, sementara Tahap III akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan pada pengiriman tahap II, bantuan Kementan Peduli telah diberangkatkan menggunakan KRI Surabaya-936 dari Pelabuhan Tanjung Priok. Seluruh bantuan dikirim untuk mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di wilayah tujuan.

    Seiring dengan itu, penyaluran tahap III juga sedang disiapkan melalui KRI Makassar-590. Hingga laporan terakhir, telah dilakukan pemuatan sebanyak 22 unit kendaraan. Apabila semua selesai dilakukan pemuatan, bantuan kemanusiaan itu segera diberangkatkan ke lokasi bencana.

    “Adapun sisa bantuan yang masih dalam proses pemuatan terdiri dari 19 unit kendaraan, beserta 153 paket bantuan yang masih berada di gudang. Proses pemuatan direncanakan rampung secepatnya, sebelum KRI Makassar siap diberangkatkan menuju lokasi bencana,” ujarnya.

    Amran menegaskan penyaluran tahap III merupakan kelanjutan dari upaya percepatan yang telah dilakukan sejak tahap I dan II, baik melalui jalur udara maupun laut. Seluruh proses distribusi dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan armada dan kondisi teknis pelabuhan.

    “Bantuan ini adalah amanah. Prinsip kami jelas, distribusi harus cepat, tepat sasaran, dan dikawal sampai benar-benar diterima masyarakat terdampak. Tahap III ini adalah lanjutan dari percepatan yang terus kami lakukan,” tegas Amran.

    Seluruh bantuan mencakup kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat yang telah disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama BNPB dan pemerintah daerah setempat.

    Amran juga menegaskan pengawalan dilakukan secara ketat sejak proses pemuatan di dermaga hingga bantuan diterima di daerah tujuan. Setiap pengiriman disertai mekanisme serah terima resmi kepada pihak berwenang sebelum disalurkan ke titik-titik terdampak.

    “Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami, karena bantuan ini berasal dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis yang menitipkan amanahnya,” ujar Amran.

    Untuk memastikan kelancaran distribusi, Kementan terus memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan TNI Angkatan Laut, BNPB, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci agar bantuan dapat tiba tepat waktu dan benar-benar meringankan beban masyarakat terdampak.

    “Kita bekerja bersama. Negara hadir melalui kolaborasi semua pihak. Yang terpenting, masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan dan bebannya bisa berkurang,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan ke Sumatera

    Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan ke Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) melalui program Kementan Peduli. Hingga saat ini, proses pengiriman bantuan Tahap II telah berjalan, sementara Tahap III akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590.

    Pada pengiriman Tahap II, bantuan Kementan Peduli telah diberangkatkan menggunakan KRI Surabaya-936 dari Pelabuhan Tanjung Priok. Seluruh bantuan dikirim untuk mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di wilayah tujuan. Seiring dengan itu, penyaluran Tahap III juga tengah disiapkan melalui KRI Makassar-590.

    Hingga laporan terakhir, telah dilakukan pemuatan sebanyak 22 unit kendaraan. Adapun sisa bantuan yang masih dalam proses pemuatan terdiri dari 19 unit kendaraan, beserta 153 paket bantuan yang masih berada di gudang. Proses pemuatan direncanakan rampung secepatnya, sebelum KRI Makassar siap diberangkatkan menuju lokasi bencana.

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penyaluran Tahap III merupakan kelanjutan dari upaya percepatan yang telah dilakukan sejak Tahap I dan II, baik melalui jalur udara maupun laut. Seluruh proses distribusi dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan armada dan kondisi teknis pelabuhan.

    “Bantuan ini adalah amanah. Prinsip kami jelas, distribusi harus cepat, tepat sasaran, dan dikawal sampai benar-benar diterima masyarakat terdampak. Tahap III ini adalah lanjutan dari percepatan yang terus kami lakukan,” tegas Amran dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

    “Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami, karena bantuan ini berasal dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis yang menitipkan amanahnya,” ujar Amran.

    Untuk memastikan kelancaran distribusi, Kementan terus memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan TNI Angkatan Laut, BNPB, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci agar bantuan dapat tiba tepat waktu dan benar-benar meringankan beban masyarakat terdampak.

    (akn/ega)

  • 2 Duka Tak Terbilang, Lebih dari 1.000 Nyawa Melayang dalam Banjir Sumatera Nasional

    2 Duka Tak Terbilang, Lebih dari 1.000 Nyawa Melayang dalam Banjir Sumatera Nasional

    Duka Tak Terbilang, Lebih dari 1.000 Nyawa Melayang dalam Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Duka akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera kian dalam. Lebih dari seribu nyawa melayang, meninggalkan keluarga yang berduka dan ratusan orang yang hingga kini masih belum ditemukan.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, korban meninggal dunia telah menembus angka 1.006 jiwa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada Sabtu (13/12/2025).
    “Dari data kami 996 jiwa korban meninggal dunia secara umum, hari ini rekapitulasi tiga provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers.
    Abdul Muhari mengatakan, ada perubahan data terjadi setelah proses verifikasi lanjutan. Di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal bertambah dari 411 menjadi 415 jiwa.
    Sementara di Sumatera Utara meningkat dari 343 menjadi 349 jiwa. Lalu, di Sumatera Barat bertambah dari 241 menjadi 242 jiwa.
    Ia menegaskan, dinamika data korban terjadi karena pencocokan berbasis data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) serta identifikasi ulang oleh tim di lapangan.
    “Beberapa nama sebelumnya tercatat sebagai korban bencana ternyata merupakan jenazah lama yang dimakamkan di area pemakaman yang terdampak banjir dan longsor, sehingga dikeluarkan dari daftar korban,” ujar Abdul.
    “Jadi untuk
    korban jiwa
    meninggal dunia, secara total tiga provinsi dari 995 jiwa per hari kemarin, saat ini 1.006 jiwa,” tambahnya.
    Tak hanya menelan korban jiwa,
    bencana banjir bandang
    dan longsor ini juga menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan fasilitas umum.
    BNPB mencatat sedikitnya 1.200 fasilitas umum mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan bervariasi, dari ringan hingga berat.
    Rincian kerusakan tersebut meliputi 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 kantor pemerintahan, serta 145 jembatan yang rusak.
    Kerusakan jembatan dan jalan menyebabkan sejumlah wilayah sempat terisolasi dan menyulitkan proses evakuasi maupun distribusi bantuan.
    Presiden Prabowo
    Subianto telah meninjau sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh.
    Pada Jumat (12/12/2025), Presiden mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon, dan Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan penanganan darurat berjalan serta melihat kondisi para pengungsi.
    Dalam kunjungannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras dalam menangani dampak bencana di Sumatera dan berkomitmen mengawal proses pemulihan pascabencana.
    Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika masih terdapat berbagai kebutuhan yang belum tertangani secara optimal.
    “Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (tertangani). Kita sedang bekerja keras. Kita tahu kondisi di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih dan cepat kembali normal,” kata Prabowo.
    Kepala Negara juga menaruh perhatian khusus pada pemulihan sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak yang terdampak bencana.
    Ia berjanji pemerintah akan bergerak cepat agar aktivitas belajar mengajar bisa segera kembali berjalan. “Pesan saya, anak-anak harus tabah dan tetap semangat. Kita akan bergerak cepat supaya anak-anak bisa cepat kembali sekolah,” tutur dia.
    Prabowo menyatakan bahwa secara umum penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera yang dikunjunginya berada dalam kondisi terkendali.
    Selama dua hari, Jumat (12/12/2025) hingga Sabtu (13/12/2025), Presiden meninjau wilayah-wilayah yang sempat terisolasi, termasuk Takengon dan Bener Meriah.
    Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pembukaan akses dan distribusi bantuan berjalan dengan baik.
    Sejumlah infrastruktur penghubung, termasuk jembatan di Bener Meriah, dilaporkan telah kembali berfungsi.
    Sementara itu, akses jalan di wilayah Aceh Tamiang juga telah tersambung kembali.
    “Iya saya lihat keadaan terkendali. Saya cek terus,” kata Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Sabtu, seperti dikutip Antara, Sabtu (13/12/2025).
    “Di sana-sini memang keadaan alam, keadaan fisik, ada keterlambatan sedikit, tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup,” lanjutnya.
    Presiden juga mengapresiasi seluruh petugas, relawan, dan aparat yang terlibat dalam penanganan bencana.
    Di sisi lain, bantuan dari pemerintah pusat terus digelontorkan ke wilayah terdampak.
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan 51,9 ton
    bantuan logistik
    untuk korban bencana di Sumatera.
    Bantuan tersebut diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu, dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
    Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk penanggulangan bencana yang memperhatikan kelompok rentan.
    “Sebagaimana mandat yang diberikan kepada kami dalam penanggulangan bencana, fokus kami memastikan bahwa penanganan bencana ini sensitif gender. Memastikan ada data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, agar bantuan spesifik ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Arifah kepada wartawan di Dermaga Muara Baru, Jakarta, Sabtu.
    Selain itu, pemerintah juga mengucurkan bantuan pangan dalam jumlah besar.
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa nilai bantuan pangan untuk korban bencana Sumatera mencapai Rp 1,2 triliun.
    Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas perintah Presiden Prabowo.
    “Ada bantuan pemerintah ini APBN bantuan negara, perintah Bapak Presiden, nilainya Rp 1,2 triliun,” kata Amran di dermaga Komando Lintas Militer (Kolinlamil) TNI AL, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025) pagi.
    Pemerintah memastikan distribusi bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dan proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan secara bertahap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Pastikan Stok Beras di Aceh-Sumut Tiga Kali Lipat dari Kebutuhan

    Pemerintah Pastikan Stok Beras di Aceh-Sumut Tiga Kali Lipat dari Kebutuhan

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah melebihi tiga kali lipat dari kebutuhan masyarakat. Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog telah menambah pasokan ke tiga provinsi yang mengalami bencana banjir dan longsor tersebut.

    Dalam catatan Badan Pangan Nasional, per 11 Desember total stok Beras Bulog secara nasional masih sangat tinggi di angka 3,7 juta ton. Sementara total stok beras Bulog di Aceh-Sumut-Sumbar mencapai 154,4 ribu ton. Rinciannya Aceh masih terdapat 97,2 ribu ton dan Sumut 44,5 ribu ton serta Sumbar 12,6 ribu ton.

    “Yang terpenting adalah kita siapkan beras. Tiga kali lipat cadangan dari kebutuhan. Mana tahu tiba-tiba butuh,” kata Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Penggunaan CBP yang dikelola Perum Bulog di tiga provinsi tersebut saat ini sedang diintensifkan untuk pelaksanaan program bantuan pangan reguler dan nonreguler. Bantuan reguler berupa penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng yang telah dimulai sebelum terjadi bencana. Sementara bantuan nonreguler berupa penyaluran beras untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.

    “Jadi alhamdulillah beras kita lebih dari cukup sampai dengan hari ini, 3,7 juta ton dan itu terbesar sepanjang sejarah. Insya Allah 3 minggu dari hari ini, 18 hari lagi ke depannya, kurang lebih tiga minggu, semoga kita bisa umumkan Indonesia swasembada beras tanpa impor,” jelas Amran.

    Untuk diketahui, dalam Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) amatan Oktober 2025, produksi beras nasional Januari sampai Desember dapat mencapai 34,79 juta ton. Capaian ini telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia setahun ini yang berkisar di angka 31,2 juta ton, sehingga tercipta surplus sebanyak 3,5 juta ton.

    Bapanas memproyeksikan stok beras hingga akhir 2025 secara nasional dapat mencapai 12,5 juta ton. Ini diperoleh dari carry over stock 2024 sebesar 8,4 juta ton ditambahkan surplus produksi dan konsumsi 3,5 juta ton serta penambah lainnya. Dengan demikian, stok beras Indonesia nantinya dapat mencukupi hingga hampir 5 bulan lamanya pada 2026.

    Selain itu, terdapat perkiraan produksi beras Indonesia yang terbaru dari Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam Food Outlook edisi November 2025, FAO memprediksi produksi beras Indonesia untuk periode 2025-2026 dapat mencapai 36 juta ton.

    Dengan estimasi produksi beras 36 juta ton tersebut, menasbihkan Indonesia menjadi produsen beras terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia disebut melebihi Vietnam 28,2 juta ton, Thailand 22,2 juta ton, Myanmar 16,7 juta ton, Filipina 12,5 juta ton, dan Malaysia 1,5 juta ton.

    (ada/ara)

  • Mentan Amran Yakin Papua Mampu Swasembada Pangan pada 2027

    Mentan Amran Yakin Papua Mampu Swasembada Pangan pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman yakin Papua dapat mandiri pangan pada 2027.

    “Dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2027 dan sepenuhnya sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan,” katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).

    Ia mendorong Papua mampu mandiri pangan dan tidak bergantung pasokan dari daerah lain, seperti Kota Makassar di Sulawesi Selatan atau Jawa, karena biaya transportasi memberatkan masyarakat. “Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita mengangkut dari daerah lain, biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan kebutuhan pangan Papua sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal sekitar 120.000 ton–124.000 ton. Kekurangan sekitar 500.000 ton ini sedang diatasi melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk itu, ia mengatakan cetak sawah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5 tahun–10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” katanya.

    Dalam kunjungannya ke Papua, ia menekankan bahwa pangan menjadi fondasi stabilitas bangsa. Menurutnya, ketika pangan bermasalah, suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial bahkan politik.

    Oleh karena itu, langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), pembangunan fasilitas gudang di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

    Papua Raya, yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan, sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

    “Krisis kesehatan Covid-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia yang mampu bertahan kalau pangan bermasalah,” katanya.

  • Jelang Nataru, 4.634 Ton Beras Disalurkan Bertahap ke Wilayah Papua Raya

    Jelang Nataru, 4.634 Ton Beras Disalurkan Bertahap ke Wilayah Papua Raya

    Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua. 

    Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.

    Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025. 

    Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat. 
     

    Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru). 

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.

    “Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.

    “Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.

    Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.

    Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.

    Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.

    Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.

    “Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.

    Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

    Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua. 
     
    Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.
     
    Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025. 

    Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat. 
     

     
    Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru). 
     
    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.
     
    “Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.
     
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.
     
    “Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.
     
    Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.
     

     
    Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.
     
    Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.
     
    Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.
     
    “Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.
     
    Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Pemerintah Target Swasembada Gula-Daging Sapi di 2026

    Pemerintah Target Swasembada Gula-Daging Sapi di 2026

    Jakarta –

    Pemerintah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada beras dan jagung di tahun ini. Untuk 2026, pemerintah fokus meningkatkan produksi komoditas lain, mulai dari gula, garam, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi.

    Sejumlah komoditas itu juga ditargetkan mencapai swasembada. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan utamanya pada swasembada telur ayam hingga daging sapi untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Ke depan, Presiden menginginkan kita swasembada gula, karena kebutuhan gula kita besar, baik gula konsumsi maupun gula industri. Kemudian kalau di KKP ada swasembada garam, baik garam konsumsi maupun garam industri. Nah tahun depan di Kementerian Pertanian ada dua program besar, pertama, bagaimana meningkatkan produksi swasembada telur dan ayam, serta sapi sebetulnya,” kata dia di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Untuk peningkatan produksi telur dan daging ayam, pemerintah telah merencanakan pembangunan peternakan terintegrasi di 13 provinsi. Sudaryono mengatakan pembangunan ini di fokuskan pada daerah Luar Pulau Jawa, kecuali Jawa Timur.

    “Kita sudah identifikasi semua, melibatkan BUMN, terus nanti Kopdes Merah Putih, peternak lokal. Intinya untuk meningkatkan produksi telur dan ayam,” terangnya.

    Selain itu, pemerintah juga menargetkan untuk menghilirisasi sejumlah komoditas perkebunan, kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, kopi, pala, lada, gambir, dan lain-lain.

    “Presiden ingin mengembalikan semua produk komoditi perkebunan itu, kita menduduki posisi puncak dalam percaturan perdagangannya di dunia. Kelapa kita harus juara, kopi harus juara, kakao harus juara, itu nomor satu semua. Kita harus ekspor lebih banyak,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga telah mengatakan akan meningkatkan produksi daging dan susu. Untuk tahap awal, diutamakan peningkatan produksi susu dengan membangun peternakan sapi perah.

    Rencananya, akan dibangun dua peternakan sapi perah yang akan menggunakan pendanaan dari Danantara. Estimasi investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan peternakan itu mencapai Rp 2,4 triliun per satu paket peternakan.

    Tonton juga Video: Zulhas Raih detikcom Awards 2025: Swasembada Pangan Itu Kedaulatan

    (ada/kil)