Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Bila Tidak, Aku Turun Tangan

    Bila Tidak, Aku Turun Tangan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak yang saat ini tengah mengalami penurunan signifikan akan kembali normal dalam kurun waktu seminggu ke depan. Jika tidak, ia mengaku akan turun tangan langsung.

    “Kami sudah minta Dirjen PKH (Peternakan dan Kesehatan Hewan) hampir tiap hari. Kami monitor, tadi sudah ada mulai naik. Kami dijanji satu minggu sudah normal kembali. Bila satu minggu tidak normal, aku yang turun tangan,” kata Amran saat ditemui wartawan di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    Amran mengatakan berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, masalah penurunan harga di tingkat peternak ini biasanya akan dengan cepat teratasi setelah Kementerian mengundang para pemangku kepentingan seperti peternak dan industri.

    “Kami minta itu peternak kecil jangan dibiarkan jalan sendiri. Aku minta Dirjen, Direktur turun tangan semua. Berapa kali terjadi dulu, kami undang langsung normal, Insyallah,” papar Amran.

    “Kami dijanji, kami kemarin minta kapan bisa normal, katanya minggu depan, paling lambat minggu depan. Kalau tidak normal, aku yang turun tangan,” tegasnya lagi.

    Di luar itu, ia mengakui saat ini produksi ayam hidup dan telur saat ini sedang tinggi, yang secara otomatis membuat harga jadi turun. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperbanyak jumlah ekspor ke luar negeri.

    “Ya memang produksi kita tinggi, makanya solusinya adalah ekspor. Telur kemarin sudah mulai ke beberapa negara, ada 40 kontainer kalau tidak salah dilaporkan akan ekspor, atau mungkin sudah diekspor. Sebenarnya ayam dengan telur kan kita sudah ekspor, termasuk ke Jepang kan,” ucapnya.

    Sebagai informasi, harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini diungkapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dijelaskan harga ayam hidup di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jabodetabek hanya berkisar antara Rp 13.200 hingga Rp 14.400/kg.

    “Angka ini cukup jauh di bawah titik impas atau Break Even Point (BEP) yang berada di level Rp 19.000 /kg, bahkan lebih rendah lagi dibanding Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp 25.000/kg,” kata keterangan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Selain itu, harga telur ayam ras juga mengalami tekanan serupa, dengan harga jual di lapangan sekitar Rp 22.800 hingga Rp 23.600/kg, masih di bawah HAP yang telah ditetapkan sebesar Rp 26.500/kg.

    Tidak diungkapkan apa penyebab menurunnya harga ayam dan telur di level peternak. Meski begitu, saat ini Bapanas sudah melakukan upaya untuk melindungi peternak ayam ras dari kerugian dengan aksi penyerapan produk ayam dan telur bersama seluruh Dinas Urusan Pangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    (igo/eds)

  • Belum Mau Ekspor Beras ke Negara Lain, Mentan: Cukup Dulu Dalam Negeri

    Belum Mau Ekspor Beras ke Negara Lain, Mentan: Cukup Dulu Dalam Negeri

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, belum berencana membuka keran ekspor pangan Indonesia ke negara lain, termasuk salah satunya Malaysia yang kemarin sempat berkunjung untuk secara langsung meminta impor beras.

    Menurutnya sebelum melakukan ekspor ke luar negeri, stok pangan Indonesia harus tercukupi lebih dahulu. Bahkan bila perlu, stok dalam negeri harus betul-betul berlebih untuk kemudian bisa menjualnya ke negara lain.

    “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat, yang penting kita dulu cukup dalam negeri,” kata Amran saat ditemui wartawan di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    Ia mengatakan ketersediaan stok dalam negeri ini menjadi sangat penting guna menjaga ketahanan dalam negeri, terutama di tengah ketidakpastian iklim yang secara langsung dapat mempengaruhi produksi pangan ke depan.

    “Kita harus siap kecukupan kita, bila perlu kita siapkan betul-betul lebih dari cukup bila perlu. Kenapa? Iklim tidak bersahabat. Kita harus mengantisipasi terburuk. Jangan sampai terjadi seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina,” tegasnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya Amran sempat melangsungkan pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia YB Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu. Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas adalah Malaysia yang ingin melakukan impor beras dari Indonesia.

    Namun, Amran mengatakan Indonesia belum bisa mengekspor beras ke Malaysia. Karena saat ini Indonesia tengah memperkuat pasokan dalam negeri.

    “Menarik, tadi menanyakan ‘apa bisa kami (Malaysia) impor beras dari Indonesia?’ Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu,” kata Amran usai pertemuan di Kementerian Pertanian, Selasa (22/4/2025) lalu.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga bercerita kini beberapa negara sudah melakukan pendekatan agar Indonesia mau berbagi pasokan berasnya. Ia tak menyebut negara mana yang meminta beras ke RI, namun yang jelas mereka sudah menyatakan minat secara langsung agar Indonesia mau mengirimkan beras ke negaranya.

    Prabowo pun memberikan izin pengiriman beras atau ekspor ke negara lain dengan alasan memenuhi asas kemanusiaan. Bahkan dia bilang, saat beras diekspor, jangan terlalu banyak mencari untung, yang penting bisa balik modal sudah cukup.

    “Saya izinkan dan saya perintahkan, kirim beras ke mereka, dan kalau perlu, sekarang. Ini atas dasar kemanusiaan. Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi, plus angkutan, plus administrasi kembali,” beber Prabowo saat peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025) kemarin.

    (igo/eds)

  • Lembaga Amerika Serikat Akui Lompatan Produksi Beras Indonesia, Thailand Kecewa – Halaman all

    Lembaga Amerika Serikat Akui Lompatan Produksi Beras Indonesia, Thailand Kecewa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA – Indonesia mencatatkan lompatan signifikan dalam produksi beras nasional, dan keberhasilan ini mendapat pengakuan langsung dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA).

    Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan produksi beras tercepat di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menyoroti Indonesia yang telah menghentikan pembelian beras dari Thailand.

    Menurut laporan terbaru Rice Outlook edisi April 2025 dari USDA, produksi beras Indonesia untuk musim tanam 2024/2025 diperkirakan mencapai 34,6 juta ton, naik 600 ribu dari proyeksi bulan lalu, dan tumbuh 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kenaikan produksi ini didorong oleh peningkatan luas panen menjadi 11,4 juta hektare serta kondisi cuaca yang sangat mendukung di awal tahun.

     

    Panen utama yang berkontribusi sekitar 45?ri total produksi saat ini tengah berlangsung, sementara panen tambahan diperkirakan akan terjadi pada Juli–Agustus serta menjelang akhir tahun.

    Keberhasilan ini membawa Indonesia pada keputusan strategis, yaitu menghentikan impor beras dari Thailand.

    Langkah tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk Thailand yang kini mengalami tekanan akibat harga jual tertinggi di antara eksportir Asia.

    “Penjualan Thailand ke Indonesia sangat lemah. Ekspor Thailand menurun dengan hanya 1,2 juta ton beras yang diekspor. Indonesia yang biasanya menjadi pembeli utama beras Thailand saat ini berhasil mengalami lompatan produksi. Thailand saat ini merupakan pengekspor dengan harga beras tertinggi,” sebut USDA dalam laporannya.

    Keputusan Indonesia untuk tidak lagi menjadi pasar utama berdampak langsung pada Thailand yang harus menerima kenyataan pahit sebab ekspor mereka diproyeksi anjlok hingga 29,2%.

    Selain itu, Indonesia juga menjadi sorotan karena terjadinya penurunan tajam impor beras dari hampir 5 juta ton menjadi hanya sekitar 800 ribu ton pada 2025.

    Indonesia sendiri telah mencatatkan rekor stok beras tertinggi selama 20 tahun, yaitu tembus 3,3 juta ton.

    Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-April 2025 mencapai 13,95 juta ton atau tertinggi dalam 7 tahun terakhir. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kerja cepat dan sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN, maupun petani di Indonesia.

    “Produksi beras kita meningkat signifikan karena intervensi cepat dan sinergi seluruh pihak. Program strategis seperti distribusi pupuk, pompanisasi, penguatan sistem irigasi, serta peningkatan HPP gabah telah memberikan dampak nyata di lapangan. Pemerintah akan terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Mentan Amran dalam keterangannya pada Sabtu (26/4/2025).

    Kini, dengan cadangan beras nasional yang semakin kuat, Indonesia tidak hanya menekan ketergantungan impor, tetapi juga memperkuat posisi dalam percaturan pangan global.

    Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata dari komitmen Indonesia menuju kedaulatan pangan, sebuah transformasi yang tak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi geopolitiknya.

  • Prabowo Hormati Desakan Ganti Gibran, tapi Tak Bisa Langgar Konstitusi

    Prabowo Hormati Desakan Ganti Gibran, tapi Tak Bisa Langgar Konstitusi

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden terpilih Prabowo Subianto merespons pernyataan mengejutkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan delapan tuntutan politik, termasuk usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pernyataan tersebut ditandatangani lebih dari 300 tokoh militer senior, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan Wapres RI.

    Menanggapi hal ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo menghormati semua pendapat tersebut, termasuk usulan kontroversial yang menyentuh jabatan wakil presiden.

    “Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja,” kata Wiranto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 24 April 2025.

    Presiden Tak Ingin Langgar Prinsip Trias Politika

    Wiranto menjelaskan bahwa meskipun Prabowo Subianto adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, sekaligus Panglima Tertinggi TNI, ia tidak akan serta-merta merespons atau memenuhi tuntutan yang bukan merupakan domain kewenangannya secara langsung.

    “Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” ucapnya.

    Wiranto menekankan pentingnya prinsip trias politika yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga pilar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, keputusan mengenai jabatan Wapres berada di tangan lembaga lain seperti MPR dan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Prabowo Subianto juga tidak ingin membuat situasi bangsa semakin gaduh akibat perbedaan pandangan politik. Dia pun mengajak masyarakat untuk tidak memicu polemik yang kontraproduktif.

    “Tentu ada penjelasan-penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat,” tutur Wiranto.

    Isi Tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI

    Forum Purnawirawan menyampaikan delapan poin tuntutan dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 17 April 2025. Salah satu poin paling tajam adalah seruan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran karena dinilai terpilih melalui proses inkonstitusional.

    Poin-poin lainnya mencakup:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar hukum pemerintahan. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali IKN. Menghentikan PSN yang dianggap merugikan rakyat dan lingkungan, seperti PIK 2 dan Rempang. Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal China. Menertibkan pengelolaan tambang sesuai Pasal 33 UUD 1945. Melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga korupsi dan pejabat yang masih terkait dengan Presiden ke-7 (Joko Widodo). Mengembalikan fungsi Polri di bawah Kemendagri. Mengusulkan MPR mengganti Wapres Gibran karena keputusan MK dianggap melanggar hukum. Fachrul Razi: Kami Sudah Surati Presiden

    Salah satu tokoh sentral forum, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, menyebut pihaknya telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden sejak 11 Februari 2025.

    “Apa bukan Jokowi yang seharusnya berterima kasih karena bisa menitipkan anaknya? Bukan sebaliknya,” ucap Fachrul dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan.

    Surat tersebut hingga kini belum dibalas oleh Istana.

    PSI dan Golkar Kecam Usulan Pencopotan Gibran

    Menanggapi tuntutan ini, Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menilai bahwa tekanan untuk mengganti Wapres Gibran mencederai demokrasi.

    “Mandat rakyat dalam Pilpres 2024 harus dihormati. Menekan MPR untuk mengganti wapres adalah bentuk kemunduran demokrasi,” ujarnya, Minggu 20 April 2025.

    Sementara itu, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan tidak ada dasar konstitusional untuk mencopot Gibran.

    “Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid, jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu gugat,” kata Sarmuji, Selasa 22 April 2025.

    Tuduhan Teguran dari Gibran ke Menteri

    Isu lain yang mencuat adalah pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengaku sempat ditegur oleh Wapres Gibran karena menutup perusahaan yang diduga dikendalikan oleh mafia beras.

    “Kami juga pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya,” tutur Amran, Jumat 18 April 2025.

    Akan tetapi, Amran tetap teguh pada keputusannya karena tindakan itu sudah sesuai dengan regulasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Serikat Petani Bicara Peluang RI Buka Keran Ekspor Beras

    Serikat Petani Bicara Peluang RI Buka Keran Ekspor Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Petani Indonesia (SPI) buka suara mengenai peluang Indonesia untuk mengekspor beras usai Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeklaim stok beras nasional dapat mencapai sekitar 4 juta ton pada Mei 2025.

    Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, produksi beras yang berlebih saat ini kemungkinan tidak hanya berasal dari produksi nasional, tetapi juga dari penugasan impor tahun lalu yang cukup besar. 

    Untuk diketahui, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras di 2024. Oleh karena itu, dia belum dapat memastikan, apakah Indonesia dapat mengekspor beras tahun ini.

    “Kalau itu kita belum tahu, mengingat kita baru saja impor. Boleh saja kelebihan produksi yang ada sekarang ini adalah akibat dari impor yang begitu besar tahun lalu,” kata Henry kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkirakan, stok beras dalam negeri dapat mencapai 4 juta ton pada Mei 2025. 

    Amran mengatakan, perkiraan tersebut datang dari stok beras yang ada saat ini, yang telah mencapai sekitar 3,3 juta ton dan juga perkiraan stok pada awal Mei 2025 sekitar 3,5 juta ton – 3,7 juta ton. 

    “Kemungkinan di Mei itu masuk 4 juta ton,” kata Amran ketika ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025). 

    Menurutnya, perkiraan stok tersebut merupakan yang tertinggi dalam 20-30 tahun. Kondisi ini, lanjut dia, bahkan tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka.

    Di sisi lain, Amran sempat mengungkap rencana Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia, lantaran stok yang kurang hingga tingginya harga beras di negara tersebut.

    “[Soal pertemuan dengan Malaysia] menarik, tadi menanyakan apa bisa kami [Malaysia] impor beras dari Indonesia?” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Selasa (22/4/2025). 

    Menanggapi permintaan tersebut, Amran menyebut bahwa Indonesia untuk sementara waktu belum bisa mengekspor beras. Pasalnya, Indonesia saat ini fokus menjaga stok beras dalam negeri.

    “Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersahabat,” ujarnya.

  • Wacana Indonesia Ekspor Beras Dinilai Berisiko Tinggi

    Wacana Indonesia Ekspor Beras Dinilai Berisiko Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menilai situasi saat ini belum mendukung Indonesia untuk mengekspor beras.

    Hal tersebut disampaikan Pengamat Pertanian dari AEPI Khudori sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mengungkap soal rencana Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia.

    “Situasinya masih amat riskan kalau Indonesia gegabah mengekspor beras ke Malaysia,” kata Khudori kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Khudori menuturkan, Indonesia dalam 3-4 bulan ini memang mengalami surplus beras. Kendati begitu, surplus itu terjadi karena Maret-April 2025 merupakan musim panen raya.

    Dia memperkirakan produksi beras pada Juli dan seterusnya akan melandai, dan bahkan produksi biasanya rendah pada 3 bulan terakhir jelang pergantian tahun.

    “Surplus saat ini itu penting untuk menutup kebutuhan pada saat produksi rendah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Khudori menyebut bahwa surplus atau tidak, harus dihitung selama setahun penuh. 

    Dia mengatakan, produksi beras tahun ini memang diperkirakan lebih baik dari tahun lalu, mengingat pada 2024, Indonesia mengalami defisit. Rendahnya produksi pada 2024, kata dia, terjadi lantaran pada 4 bulan pertama, Indonesia dilanda fenomena cuaca El-Nino. 

    Sementara itu, lanjut Khudori, cuaca tahun ini dipastikan normal dan semua sumber daya seperti sumber daya manusia (SDM) dan anggaran difokuskan ke penanaman padi sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam negeri.

    Namun demikian, Khudori belum dapat memastikan apakah produksi beras tahun ini dapat menyamai produksi 2018 yang mencapai 33,94 juta ton.

    “Dugaan saya sulit. Tahun lalu produksi beras hanya 30,62 juta ton, sementara konsumsi 30,91 juta ton,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Mentan Amran mengungkap rencana Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia, lantaran stok yang kurang hingga tingginya harga beras di negara tersebut.

    “[Soal pertemuan dengan Malaysia] menarik, tadi menanyakan apa bisa kami [Malaysia] impor beras dari Indonesia?” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Selasa (22/4/2025). 

    Menanggapi permintaan tersebut, Amran menyebut bahwa Indonesia untuk sementara waktu belum bisa mengekspor beras. Pasalnya, Indonesia saat ini fokus menjaga stok beras dalam negeri.

    “Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersahabat,” ujarnya. 

    Sementara itu, Amran memperkirakan stok beras dalam negeri dapat mencapai 4 juta ton pada Mei 2025. Amran mengatakan, perkiraan tersebut datang dari stok beras yang ada saat ini, yang telah mencapai sekitar 3,3 juta ton dan juga perkiraan stok pada awal Mei 2025 sekitar 3,5 juta ton – 3,7 juta ton. 

    “Kemungkinan di Mei itu masuk 4 juta ton,” ungkapnya.

  • Mentan sebut siapkan petani muda untuk masa depan Indonesia

    Mentan sebut siapkan petani muda untuk masa depan Indonesia

    Sekarang generasi muda adalah generasi yang harus kita persiapkan untuk mengawal Indonesia menjadi negara emas.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan petani muda harus disiapkan mulai dari sekarang demi mewujudkan pertanian Indonesia yang lebih modern, efisien, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    “Sekarang generasi muda adalah generasi yang harus kita persiapkan untuk mengawal Indonesia menjadi negara emas. 20 tahun kemudian mereka yang akan memimpin republik ini. Kita harapkan mereka lebih baik dan lebih hebat dari kita,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Salah satu program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencetak petani muda adalah Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan.

    Proyek tersebut juga menjadi percontohan dalam forum internasional South-South and Triangular Cooperation (SSTC) 2025.

    Sebanyak 12 peserta delegasi hadir dalam ajang SSTC yang diikuti oleh lima negara, yakni India, Gambia, Papua Nugini, Kenya, dan Rwanda. Para peserta diharapkan dapat melihat langsung lokasi binaan YESS yang dapat direplikasi di negara masing-masing.

    Kepala BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa untuk meningkatkan minat generasi muda dalam bidang pertanian perlu adanya pendampingan, baik dalam bentuk mentoring maupun akses permodalan.

    “Program ini ditujukan bagi para pemuda untuk mengembangkan perekonomian melalui kewirausahaan dan menambah peluang kerja, khususnya di wilayah pedesaan,” kata Idha.

    Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Muhammad Amin menyampaikan apresiasi atas terpilihnya program YESS sebagai studi kasus dalam forum internasional ini. Ia menilai ajang ini sebagai bentuk penghargaan bagi para petani milenial.

    “Ini merupakan pengakuan yang sangat berarti, bukan hanya bagi institusi kami, tetapi juga bagi para pemuda di wilayah pedesaan yang telah merasakan manfaat langsung dari program ini,” ujar Amin.

    Program YESS merupakan kerja sama antara Kementerian Pertanian dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang bertujuan membuka potensi pemuda pedesaan dan menempatkan mereka di garis depan inovasi serta kewirausahaan pertanian.

    Selama lima tahun pelaksanaannya, program ini telah menjangkau lebih dari 309 ribu pemuda. Sebanyak 75.158 di antaranya telah mengembangkan usaha berbasis pertanian, dan 43.517 pemuda mengalami peningkatan pendapatan.

    “Capaian ini menegaskan pentingnya investasi pada pemuda sebagai agen perubahan dalam revitalisasi kawasan pedesaan,” kata Amin menegaskan.

    Ia juga menyoroti peran lembaga pendidikan vokasi (TVET), terutama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor yang menjadi tuan rumah kegiatan. Dari seluruh alumni TVET yang terlibat dalam program, 11.436 orang berhasil memperoleh pekerjaan di sektor berbasis pertanian melampaui target awal sebanyak 11.000 orang.

    Menurut Muhammad Amin, Program YESS menunjukkan bahwa pemuda pedesaan masa kini tidak hanya berperan sebagai petani, tetapi juga sebagai wirausaha, inovator, dan pemimpin perubahan yang mengusung pertanian berkelanjutan dan berbasis teknologi.

    Amin juga menyampaikan apresiasi kepada IFAD Country Office atas dukungan yang terus mengalir selama program berlangsung. Ia berharap para peserta SSTC dapat menyaksikan secara langsung berbagai pencapaian YESS dan mendengar kisah-kisah inspiratif para penerima manfaat.

    “Kami berkomitmen untuk terus belajar dari berbagai pandangan peserta SSTC demi memperluas keberhasilan YESS ke program lain yang fokus pada pemberdayaan pemuda,” ujarnya pula.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekspor beras eksotis Indonesia cukup diminati

    Ekspor beras eksotis Indonesia cukup diminati

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan komoditas beras Indonesia cukup diminati oleh negara-negara di kawasan ASEAN, khususnya beras premium dan eksotis.

    Komoditas beras eksotis terdiri terdiri dari beras merah, beras hitam, beras ketan putih dan beras japonica. Ekspor untuk beras tersebut, menurut Puntodewi cukup bagus.

    “Kalau beras ini kan, yang beras apa namanya (premium), beras eksotis atau apa, itu memang sudah ada. Beras eksotis itu memang cukup bagus,” ujar Puntodewi ditemui usai menghadiri Gambir Trade Talk di Jakarta, Kamis.

    Puntodewi menyampaikan, saat ini pangsa pasar untuk komoditas beras eksotis masih berada di wilayah ASEAN.

    “Bagus, bagus (peminatnya), (di) ASEAN,” kata Puntodewi.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Rusmin Amin mengatakan Indonesia akan terus melakukan perluasan pasar ekspor dari berbagai komoditas, termasuk beras.

    Menurut dia, hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    “Kalau perluasan pasar, dari sisi kami, ini yang secara umum ya, bukan cuma beras, istilahnya mencari pasar-pasar ekspor baru,” kata Rusmin.

    Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Indonesia mengekspor beras ke beberapa negara mengingat produksi beras Indonesia saat ini melimpah.

    Walaupun demikian, Presiden tidak menyebutkan negara-negara mana saja yang bakal mengimpor beras dari Indonesia. Belum lama ini, Pemerintah Malaysia menyampaikan minatnya untuk mengimpor beras dari Indonesia.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan! Dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,“ kata Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4).

    Presiden melanjutkan, jika perlu beras yang diekspor ke beberapa negara itu tidak dijual terlalu mahal.

    “Kalau perlu, atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting, ongkos produksi, plus angkutan, plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa — bukan bangsa yang minta-minta, tetapi bangsa yang bisa membantu, dan memberi (kepada) bangsa lain,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden menyebut dirinya mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa produksi beras nasional cukup tinggi dalam 3-4 bulan terakhir.

    Oleh karena itu, untuk menampung seluruh produksi beras hasil garapan petani, Presiden memerintahkan seluruh pihak, termasuk BUMN, TNI, dan Polri membantu mempercepat pembangunan gudang-gudang penyimpanan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI tidak akan impor beras hingga 2026

    RI tidak akan impor beras hingga 2026

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Stok beras cukup, Zulhas: RI tidak akan impor beras hingga 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 April 2025 – 15:21 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia tidak perlu melakukan impor beras setidaknya hingga tahun 2026.

    Optimisme ini didasarkan pada stok beras nasional yang saat ini mencukupi dan keberhasilan Gerakan Indonesia Menanam.

    “Ini baru April, sampai akhir April stok beras kita di atas 3 juta ton. Artinya apa? Artinya sampai 2026 kalau normal saja kita tidak perlu impor lagi,” kata Zulhas saat meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (23/4), dikutip dari keterangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa gerakan menanam yang berjalan beriringan dengan perbaikan irigasi akan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional. 

    Menurut dia, penggalakan gerakan menanam oleh Kementerian Pertanian menjadi faktor kunci dalam proyeksi swasembada beras ini.

    “Tahun ini juga menurut BMKG tidak akan ada kemarau yang panjang. Maka saya meyakini produksi beras kita akan melimpah. Jadi kita akan panen besar tahun ini,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan target penanaman padi seluas 1,3 juta hektare pada April ini.

    Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan produksi gabah hingga 7,5 juta ton, yang setara dengan 3,5 hingga 4 juta ton beras.

    “Khusus untuk Sumatera Selatan tahun lalu produksinya 2,9 juta ton. Tahun ini insyaallah berani memasang target, bisa tercapai itu 3,7 juta ton,” ucap Amran.

    Ia juga mencatat rekor serapan beras saat ini sebagai yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir, dengan stok nasional mencapai 3 juta ton.

    “Kemudian stok kita pecah rekor hari ini 3 juta ton dan ini tertinggi selama 20 tahun bahkan di atas 20 tahun,” tutupnya.

    Sumber : Antara

  • Wagub Sumut dukung program swasembada pangan nasional

    Wagub Sumut dukung program swasembada pangan nasional

    Pemprov Sumut terus mengawal kebijakan subsidi pupuk, penyediaan bibit unggul, dan akses pembiayaan petani

    Medan (ANTARA) – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mendukung program swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas utama Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Diantaranya dengan terus menggenjot indeks pertanaman, dan penggunaan teknologi pertanian modern,” kata Surya usai Gerakan Menanam Padi Serentak di Desa Sidoharjo I, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Rabu.

    Menurutnya, Pemprov Sumut terus mengawal kebijakan subsidi pupuk, penyediaan bibit unggul, dan akses pembiayaan petani.

    Kemudian, mengintegrasi hasil panen dengan sistem logistik, dan distribusi pangan yang efektif di wilayah Sumatera Utara.

    “Hari ini untuk mendukung swasembada pangan nasional, Sumut menanam 1.897 hektare di sentra-sentra pertanian seluruh kabupaten/kota se-Sumut,” ungkapnya.

    Sementara di Desa Sidoharjo I, lanjut dia, akan ditanami padi seluas 2,5 hektare dan hingga akhir April tahun ini diperkirakan akan menanam seluas 329,8 hektare.

    Wagub mengatakan hingga akhir April ini potensi panen padi di Sumatera Utara seluas 54.498 hektare dan potensi gabah kering giling mencapai 180,662 ton. Jumlah tersebut setara dengan beras sebanyak 169.967 ton.

    “Untuk kebutuhan Sumut di bulan April ini sebanyak 145,247 ton, sehingga Sumut mengalami surplus beras 24.720 ton,” jelas Surya.

    Dia mengajak pengambil kebijakan terus berkolaborasi mendukung peningkatan indeks pertanaman padi di wilayah Sumatera Utara.

    “Ini dilakukan agar pendapatan petani terus meningkat, sehingga para petani Sumut menjadi produktif, mandiri, dan sejahtera,” tegas Surya.

    Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dalam sambungan virtual mengaku, gerakan tanam padi serentak ini dilakukan pada 150 kabupaten seluruh Indonesia.

    “Kita menargetkan luas tanam selama April 2025 mencapai 1,3 juta hektare, dan estimasi produksi 7,5 juta ton gabah,” katanya.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, langkah ini sebagai upaya mendukung ketersedian pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen penghasil pangan di Indonesia.

    “Ini langkah kita dalam mendukung ketersediaan pangan kita. Selama kita produksi pangan, negara kita aman,” jelas Presiden.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025