Tag: Amran Sulaiman

Jokowi di Antara Bursa Ketua Umum PPP dan PSI Nasional 29 Mei 2025

Jokowi di Antara Bursa Ketua Umum PPP dan PSI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Meski sudah lengser dari jabatan presiden, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo agaknya masih punya daya tarik untuk memimpin partai politik.
Tak tanggung-tanggung,
Jokowi
dilirik oleh dua partai politik sekaligus untuk menjadi ketua umum, yakni Partai Solidaritas Indonesia (
PSI
) dan Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
).
Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus sebagai anggota partai politik seusai dipecat dari PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
Lantas, bagaimana bisa nama Jokowi masuk bursa ketua umum PSI dan PPP?
Wacana Jokowi menjadi ketua umum PPP muncul di tengah persiapan
Muktamar PPP
2025 yang beragendakan pemilihan ketua umum.
Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan menyebutkan, usul itu muncul karena Jokowi dinilai layak untuk memimpin PPP dan dapat membawa PPP kembali memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029 mendatang.
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujar Irfan kepada
Kompas.com
.
Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP karena punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
“Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Sebelum masuk dibicarakan menjadi kandidat
ketum PPP
, nama Jokowi sudah lebih dulu muncul dalam busra pencalonan ketua umum PSI.
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok yang diusulkan sejumlah pengurus daerah untuk memimpin PSI.
Selain Jokowi, ada juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka, dan politikus PSI Agus Herlambang yang masuk bursa.
“DPW Yogya itu muncul Pak Jokowi, dukung Pak Jokowi. Di Jakarta, ketua fraksi kami, William, itu mendukung Pak Jokowi juga. Kemudian ada Jabar yang memunculkan dua nama, Mas Kaesang dan Ketua OKK Bro Agus Herlambang,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/5/2025).
“Kemudian di Bali, ada anggota kami yang mulai menyuarakan usulan untuk pemimpin perempuan, jadi nama yang maju atau diusulkan itu Isyana Bagoes Oka,” imbuh dia.
Ketua DPP PSI William Aditya Sarana menyebutkan, nama Jokowi masuk bursa karena Jokowi adalah sosok mentor bagi kader PSI sehingga wajar jika mendapatkan tempat istimewa hingga dicalonkan sebagai ketua umum.
Menurut William, gagasan Jokowi tentang partai politik yang inklusif dan terbuka menjadi inspirasi utama bagi PSI untuk menggelar Pemilihan Raya terbuka tahun ini.
“Pak Jokowi pernah menggagas ‘Partai Super Terbuka’ yang menginspirasi Pemira ini. Wajar jika kader PSI memberi tempat istimewa untuknya,” ujar dia.
Respons Jokowi
Jokowi sudah angkat bicara mengenai namanya yang disebut-sebut masuk bursa calon ketua umum PSI dan PPP.
Terkait PSI, Jokowi mengaku masih berhitung soal kabar ia akan menjadi calon ketua umum PSI. “Masih dalam proses perhitungan, semuanya kan meski dihitung, tapi ya nanti lah,” ujar Jokowi di Karo, Jumat (16/5/2025).
Namun, pada Rabu (14/6/2025), di Solo, Jokowi sempat menyinggung metode pemilihan ketua umum PSI yang menggunakan sistem e-voting yang disebutnya sulit.
“Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misal saya ikut, saya kalah,” ungkap Jokowi.
Sementara itu, ketika ditanya soal peluangnya memimpin PPP, ia tidak mau banyak komentar.
“Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
Jokowi juga membantah ikut campur dalam Muktamar PPP dengan memberikan dukungan kepada Amran Sulaiman untuk memimpin PPP.
Ia menyebut seluruh kandidat layak dipertimbangkan demi kepentingan PPP ke depan.
“Semua baik. Semua calon baik,” kata Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 09:55
Terkuak Perintah Prabowo di Balik Rencana Ekspor Beras ke Malaysia

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau rencana ekspor beras ke Malaysia. Hal ini dikatakan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Menurut Sudaryon, Presiden Prabowo telah memerintahkan mengikuti skema yang akan diberikan Malaysia.

“Intinya dari Malaysia kemarin sudah ketemu, pengusahanya sama saya juga. Kita bilang sesuai perintah Presiden, mekanismenya apa, kita ikuti, yang jelas perintah Presiden kita siap untuk ekspor beras ke Malaysia,” kata Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Beras yang diperlukan Malaysia sebanyak 2.000 ton/bulan. Namun, Sudaryono mengatakan keputusan terkait ekspor itu masih dalam pembicaraan lebih lanjut.

“Kemarin bilangnya begitu, tapi kita lihat, ya kan kita lihat ininya, kemarin bilang sama saya, ya kebutuhannya 2.000 ton sebulan. Ini bolanya nggak di kami, bolanya di mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian pernah mengatakan rencana ekspor beras ke Malaysia dapat dilakukan asalkan kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan stok dalam negeri melimpah.

Saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah mencapai 3,5 juta ton dan diprediksi akan tembus 4 juta ton. Produksi padi juga diyakini terus mengalami peningkatan.

Dia menyebut pemerintah Malaysia telah meminta beras dari Indonesia. Dengan melihat potensi produksi yang meningkat, kemungkinan Indonesia dapat ekspor beras dalam waktu dekat.

“Malaysia sekarang sudah datang Menterinya ke kami untuk minta impor beras dari kita. Tetapi waktu itu Pak Menteri (Mentan Andi Amran Sulaiman) menyampaikan bahwa pada saat ini kami masih memiliki kebutuhan dalam negeri, stok kami cukup, nanti pada akhir tahun kemungkinan akan bisa kirim. Kalau kita sudah aman semuanya,” kata dia dalam acara Cutting Edge For Local Sustainability, di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (8/5).

(ada/hns)

29/05/2025 09:30
Video: Jurus Mentan Genjot Produksi Gandum dan Kedelai RI

Jakarta, CNBC Indonesia -Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengupayakan peningkatan produksi gandum dan kedelai dengan kerjasama riset berbareng perguruan tinggi hingga industri guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkepanjangan dan mandiri.

Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (28/05/2025).

28/05/2025 21:40
Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah di Papua-Nias

Jakarta –

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diutamakan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi. Karena tujuan dari SPHP untuk mengintervensi harga yang mahal dan stok menipis.

“SPHP kita akan gelontorkan pada daerah yang harganya tinggi. Contoh, Papua Pegunungan, Nias. Jadi pada tempat-tempat tertentu,” kata Amran di Kementerian Pertanian, Rabu (28/5/2025).

Sementara pada tempat dengan harga yang relatif murah, beras SPHP tidak akan digelontorkan. Karena efeknya akan membuat harga beras dan gabah di daerah tersebut semakin murah

“Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.

Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.

Selain SPHP, pemerintah juga akan melakukan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg). Rencananya program itu akan dilanjut selama Juni-Juli 2025. Sebagaimana diketahui, bantuan ini disetop sejak awal tahun.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bansos beras 10 kg akan diberikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lebih lanjut, program ini akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait.

“Bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM. Penerapan program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025),” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

Rencana pemberian stimulus ini telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, serta Pimpinan/Perwakilan kementerian dan lembaga.

“Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Susiwijono.

(ada/rrd)

28/05/2025 21:28
Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

Fenomena Parpol “Obral” Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah partai politik terkesan mulai membuka peluang bahkan ‘obral’ kursi kepada pihak eksternal untuk menduduki posisi strategis sebagai ketua umum.
Fenomena tersebut terlihat dari langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka ruang bagi tokoh non-kader untuk menjadi pemimpin partai.
Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, kemunculan fenomena ‘obral’ kursi ketua umum ini bisa jadi adalah cerminan dari kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi secara internal.
Menurut Lili, ada permasalahan mendasar yang melatarbelakangi keputusan partai menarik
tokoh eksternal
ke lingkar kepemimpinan.
Salah satunya adalah kegagalan dalam menciptakan kader internal yang layak menjadi pemimpin partai.
“Jadi faktor lainnya adalah kegagalan partai melakukan kaderisasi menciptakan para pimpinan yang layak untuk menjadi ketua partai. Alih-alih, kerap terjadi konflik di antara elite partai yang berujung hengkangnya elite partai berlabuh ke partai lain atau mendirikan partai baru,” ujar Lili kepada Kompas.com, Rabu (28/5/2025).

Selain itu, kemunculan fenomena tersebut juga dampak dari ketatnya kompetisi dalam pemilu.
Sebab, setiap partai berlomba-lomba agar bisa lolos ambang batas parlemen (
parliamentary threshold
) dan menempatkan sebanyak mungkin kadernya di kursi legislatif.
“Memang hak parpol untuk mencari figur ketua umum berasal dari luar figur luar, bukan dari orang dalam partai. Tetapi fenomena tersebut adalah dampak dari kompetisi yang ketat dalam pemilu agar lolos
presidential threshold
dan menempatkan sebanyak-banyaknya para kadernya di parlemen,” kata Lili.
“Jika partai lolos, akan membawa keuntungan yang banyak, termasuk bisa masuk kekuasaan,” sambungnya.
Di samping itu, Lili juga menyoroti munculnya pragmatisme dari kalangan elite partai.
Saat ini, ada kecenderungan pihak elite partai lebih memilih tokoh dari luar ketimbang kader internal hanya demi tujuan jangka pendek.
Peneliti BRIN itu mencontohkan, tujuan jangka pendek tersebut di antaranya adalah keinginan meningkatkan elektabilitas secara instan ataupun mendapatkan akses terhadap kekuasaan.
“Alih-alih mendukung kader internal, mereka justru mengabaikan atau bahkan menjegal kader internal dengan beragam alasan,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, PSI secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu raya dengan sistem “one man one vote”.
Partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu membuka peluang bagi semua pihak, termasuk pihak eksternal, untuk bergabung ke PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketum.
“Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Selasa (13/5/2025).
PSI menjadwalkan pemungutan suara pada 12 hingga 19 Juli 2025.
Hasilnya akan diumumkan dalam kongres partai yang berlangsung pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
Selain PSI, PPP secara terang-terangan juga mempertimbangkan sejumlah tokoh eksternal untuk maju sebagai calon ketua umum.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, sudah ada sejumlah nama dari kalangan eksternal yang kini masuk bursa calon ketum.
Nama-nama tersebut antara lain Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
“Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah delapan nama yang muncul: tiga internal, lima eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025.
“Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” imbuh dia.
Menurut rencana, Muktamar PPP dengan agenda pemilihan ketua umum PPP akan digelar pada akhir Agustus 2025 atau September 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 17:36
Deretan Kesepakatan Kerja Sama Strategis yang Diteken Prabowo dan Macron

Bisnis.com, JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi menyepakati 17 bentuk kerja sama strategis yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pertahanan hingga energi terbarukan.

Empat deklarasi bersama menjadi fondasi utama hubungan jangka panjang Indonesia-Prancis, termasuk “Joint Vision 2050” untuk pengembangan kemitraan strategis, strategi kebudayaan bilateral, komitmen terhadap solusi dua negara untuk Palestina, dan pernyataan bersama kedua kepala negara.

Selain deklarasi, terdapat 11 kesepakatan kerja sama (deliverables signing) yang ditandatangani di hadapan Presiden. Sepuluh di antaranya adalah kesepakatan antar-pemerintah (G-to-G). Pertama, kesepakatan Kerja Sama di bidang Peningkatan Kapasitas Diplomatik yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan French Minister Delegate for Francophonie and International Partnership Thani Mohamed Soilihi.

Kedua, kesepakatan Kerja Sama di bidang Pertukaran dan Pelindungan Bersama atas Informasi Rahasia dan Dilindungi dalam bidang Pertahanan (MPCIA) yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan French Minister of Armed Forces Sébastien Lecornu. Ketiga, pernyataan Kehendak Kerja Sama Pertahanan Strategis yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan French Minister of Armed Forces Sébastien Lecornu.

Keempat, kesepakatan Kerja Sama di bidang Pertanian yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard. Kelima, kesepakatan Kerja Sama di Mineral Kritis dan Metal yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard.

Keenam, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Kehutanan Berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard. Ketujuh, Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Ekonomi Kreatif yang ditandatangani oleh

Selain antara Prabowo dan Macron, 4 penandatanganan kerja sama dilakukan antara Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya dan French Minister of Culture Rachida Dati. Keempat kesepakatan itu antara lain:

Kedelapan, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Kebudayaan yang ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan French Minister of Culture Rachida Dati. Kesembilan, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Pengelolaan Risiko Bencana yang ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan French Minister Delegate for Francophonie and International Partnership Thani Mohamed Soilihi.

Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Transportasi yang ditandatangani oleh:

Signatories: Minister for Transportation (ID)

Minister Delegate for Francophonie and International Partnership (FR)

Kesepakatan P-to-P (1 deliverable)

11. Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekosistem Olahraga Kuda yang ditandatangani oleh Pengurus Pusat Persatuan Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi), The French Horse and Riding Institute (IFCE), French Equestrian Federation (FFE), France Galop The Association for Training and Social Action of Racing Stables (AFASEC) dan Filiere Cheval

Selain itu, kerja sama diperluas pada 5 bidang. Kerja sama itu bersifat G2B dan B2B.

1. Kesepakatan kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN dan Danone untuk mendukung upaya peningkatan gizi nasional untuk membangun generasi yang sehat dan maju.

2. Kesepakatan kerja sama antara Danantara, Indonesia Investment Authority (INA) dan Eramet terkait kerja sama mineral kritis untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dan hilirisasi nikel.

3. Investasi Bersama antara PT. RGE Indonesia dan TotalEnergies: terkait pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan penyimpanan energi baterai guna mendukung transisi energi.

4. Investasi antar PT Citra Bonang dan Lesaffre terkait perluasan fasilitas produksi ragi guna memperkuat rantai pasok dalam rangka mendukung prioritas ketahanan pangan.

5. Kesepakatan kerja sama antara PT SMI, PT PLN, dan HDF mengenai pengembangan proyek hidrogen hijau di Indonesia Timur untuk mendorong energi bersih termasuk melalui dukungan pembiayaan di sektor ketenagalistrikan.

Satu kesepakatan lainnya merupakan kerja sama antar masyarakat (P-to-P), yakni pengembangan ekosistem olahraga kuda yang melibatkan asosiasi dari kedua negara, seperti PORDASI dari Indonesia dan sejumlah institusi berkuda terkemuka dari Prancis.

Terakhir, diumumkan pula satu kerja sama antar bank sentral, yaitu antara Bank Indonesia dan Banque de France, sebagai bagian dari penguatan kerja sama keuangan kedua negara.

Langkah ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dan Prancis dalam memperdalam hubungan bilateral dan menghadapi tantangan global bersama melalui kemitraan yang inklusif dan berorientasi masa depan.

28/05/2025 17:29
Mentan kirim delegasi pelajari produksi gandum di Yordania dan Brasil

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam jumpa pers di sela Rapat Pembahasan Potensi dan Strategi Pengembangan Budidaya Komoditas Pertanian di Jakarta, Rabu (28/5/2025). ANTARA/Harianto

Mentan kirim delegasi pelajari produksi gandum di Yordania dan Brasil
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 28 Mei 2025 – 16:33 WIB

Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengirim delegasi ke Yordania dan Brasil sebagai langkah awal pemerintah mempelajari produksi gandum untuk memperkuat komitmen pengembangan komoditas yang selama ini belum difokuskan di dalam negeri.

Dalam jumpa pers di sela Rapat Pembahasan Potensi dan Strategi Pengembangan Budidaya Komoditas Pertanian di Jakarta, Rabu, Mentan mengatakan, delegasi tersebut berangkat pada Selasa (27/5) malam.

“Gandum yang selama ini belum kita seriusi, kita akan serius. Tahun ini kami sudah kirim delegasi, tadi malam ke Yordania dan Brasil,” kata Mentan.

Dia menyampaikan bahwa delegasi akan mempelajari kesesuaian agroclimate di negara tujuan, yang dinilai mirip dengan kondisi lingkungan pertanian di Indonesia sehingga bisa meningkatkan produksi gandum di dalam negeri.

Amran mengungkapkan, pihaknya juga telah menemui ahli pertanian dari Yordania dan Australia, guna menjajaki peluang kerja sama dalam riset pengembangan varietas gandum tropis yang adaptif.

Ia berharap dengan adanya delegasi yang dikirim tersebut produksi gandum nasional dapat meningkat secara signifikan, menyusul keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi beras. Kendati demikian dia tidak menjelaskan lebih rinci siapa saja delegasi yang dikirim tersebut.

“Sekarang delegasi kami sudah berangkat tadi malam (Selasa, 27/5). Insya Allah, mudah-mudahan ke depan bisa menyusul seperti produksi beras kita,” ucap Mentan.

Sebelumnya, Mentan menyatakan pemerintah Yordania siap mendukung Indonesia dalam pengembangan budi daya gandum melalui kerja sama strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Mentan di Jakarta, Kamis (17/4) mengatakan pihaknya akan mencoba mengembangkan produksi gandum di Indonesia dengan bantuan para ahli dari Yordania.

“Ini sangat bagus dan kami (akan) undang khusus ahli-ahli dari sana (Yordania). Kemudian kita tukar informasi, tukar teknologi (untuk budi daya gandum),” kata Mentan.

Mentan menyampaikan hal itu saat menyampaikan hasil pertemuan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Hasyimiyah Yordania.

Indonesia dan Yordania sebelumnya telah menjalin kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Pertanian Kerajaan Hasyimiyah Yordania Khaled Al Henefat.

Penandatanganan yang dilaksanakan pada Senin (14/4) itu disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Al Husseiniya, Amman, Yordania.

Amran menyoroti keunggulan sistem pengelolaan air di Yordania yang mampu menciptakan produktivitas tinggi meski memiliki keterbatasan air, sehingga akan menjadi fokus utama kerja sama antarkedua negara.

“Ini terobosan baru untuk gandum. Ini kita akan mencoba, kami sudah mengecek kecocokan agroklimat di seluruh Indonesia. Kemudian mencari bibit unggul yang bisa kita kembangkan di Indonesia,” ujarnya.

Sumber : Antara

28/05/2025 17:02
1 Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR Nasional

Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
)
Ade Irfan Pulungan
menilai Joko Widodo (
Jokowi
) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan
Kompas.com
, Selasa (27/5/2025).
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara. Angka tersebut tak mencapai ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold
(PT) sebesar 4 persen.
Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP. Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
“Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Romahurmuziy atau Rommy, mengungkap sejumlah nama dari eksternal yang masuk bursa calon ketua umum PPP.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Bahkan, Rommy menyebut pernah membujuk Anies untuk menjadi ketua umum PPP. Ia juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Jokowi terkait nama Amran Sulaiman.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
Effort
untuk ke situ mahaberat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” ujar Rommy, Senin (26/5/2025).
“Karenanya, dibutuhkan
extraordinary power
dan
extra ordinary leader
untuk memimpin PPP. Karenanya, saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:13
Presiden Prabowo terima kunjungan resmi Presiden Macron di Istana

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan inspeksi pasukan bersama saat menerima kunjungan resmi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (28/5/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Presiden Prabowo terima kunjungan resmi Presiden Macron di Istana
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 28 Mei 2025 – 11:13 WIB

Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, sebagai rangkaian dari tiga hari kunjungannya ke Indonesia.

Kunjungan Presiden Macron beserta delegasi ke Jakarta yang berlangsung pada 27-29 Mei 2025 itu merupakan rangkaian lawatan luar negeri Macron di kawasan Indo-Pasifik yaitu Vietnam, Indonesia, dan Singapura.

Iring-iringan kendaraan Presiden Macron tiba di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 09.45 WIB yang disambut oleh pasukan jajar kehormatan, puluhan pasukan berkuda Paspampres dan ratusan pelajar Sekolah Dasar (SD) dari Kawasan Monas.

Para pelajar dengan antusias mengibarkan bendera Indonesia dan Prancis, yang menambah semarak suasana penyambutan iring-iringan kendaraan Presiden Macron.

Di serambi barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo telah menantikan dan menyambut langsung Presiden Macron dengan setelan jas biru dan Brigitte Macron yang mengenakan dress berwarna putih, turun dari kendaraannya.

Kedua pemimpin berjabat tangan dengan hangat sebelum melangkah bersama-sama menuju mimbar upacara kunjungan resmi.

Upacara penyambutan kemudian diawali dengan dikumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, yaitu lagu kebangsaan Prancis kemudian dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Selama prosesi tersebut, dentuman meriam sebanyak 21 kali turut mengiringi sebagai tanda kehormatan bagi kunjungan resmi ini.

Presiden Prabowo dan Presiden Macron kemudian melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang berbaris rapi di halaman Istana Merdeka. Setelah itu, dilakukan sesi perkenalan delegasi dari kedua negara sebelum melanjutkan agenda di dalam Istana Merdeka.

Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Prabowo dalam upacara penyambutan adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Kemudian, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo kemudian mempersilakan Presiden Macron dan Brigitte memasuki Ruang Kredensial untuk melakukan sesi foto bersama serta menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan kedua negara.

Selanjutnya, keduanya melangsungkan pertemuan tête-à-tête atau pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden Prabowo.

Saat kedua pemimpin melakukan pertemuan tatap muka, putra Presiden Prabowo, Didit Hediprasetyo, mengantarkan Brigitte Macron keluar ruangan untuk menuju kendaraannya dan meninggalkan Istana Merdeka.

Presiden Prabowo dan Presiden Macron dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral yang dihadiri oleh delegasi dari kedua negara, yang diikuti dengan penandatanganan sejumlah kesepakatan.

Kedua pemimpin juga akan menyampaikan keterangan pers bersama (join press statement) terkait dengan sejumlah poin pembahasan yang telah dibicarakan pada saat pertemuan.

Selepas acara di Istana Merdeka, Presiden Prabowo dijadwalkan mengajak Presiden Macron ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dan Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Kamis (29/5).

Kunjungan ke Candi Borobudur disebut merupakan permintaan dari Presiden Macron. Usai merampungkan lawatannya di Indonesia, Presiden Macron dijadwalkan melanjutkan lawatan ke Singapura.

Sumber : Antara

28/05/2025 13:45
Prabowo Sambut Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Terdapat sejumlah agenda penting yang mencakup pertemuan tingkat tinggi, penandatanganan kesepakatan bilateral, serta interaksi dengan pelajar dan pelaku usaha.

Menurut pantauan Macron tiba pukul 09.41 WIB dari Hotel Fairmont menuju Istana Negara.

Dia disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah seremoni kenegaraan yang mencakup lagu kebangsaan, penghormatan 21 tembakan meriam, pemeriksaan barisan kehormatan, serta pengenalan delegasi resmi dari kedua negara.

Setelah sesi foto resmi dan penandatanganan buku tamu, Macron dan Presiden Prabowk menggelar pertemuan tertutup pada.

Nantinya, agenda akan berlanjut dengan dialog bilateral antardelegasi serta penandatanganan sejumlah kesepakatan strategis pada siang harinya.

Tampak pejabat yang turut mendampingi Kepala negara mulai dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Lalu, ada juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menkomdigi Meutya Hafid.

28/05/2025 09:54