Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Anies Baswedan Dianggap Calon Kandidat Kuat Menjadi Ketua Umum Partai PPP

    Anies Baswedan Dianggap Calon Kandidat Kuat Menjadi Ketua Umum Partai PPP

    GELORA.CO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menghadapi momen krusial dalam menentukan sosok Ketua Umum yang dinilai layak membawa partai Islam tersebut kembali ke parlemen setelah gagal lolos ambang batas pada Pemilu Legislatif 2024.

    Sejumlah nama mencuat dari internal maupun eksternal partai, memunculkan perdebatan strategis di tubuh PPP.

    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyatakan bahwa pemilihan Ketua Umum PPP menjadi salah satu isu politik paling menarik saat ini.

    “PPP sedang mencari siapa kira-kira Ketua Umum partai yang dinilai punya segala-galanya, modal sosial, modal politik, modal ekonomi,” ujarnya, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Adi Prayitno Official pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurutnya, gagalnya PPP menembus parlemen untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi pukulan telak yang memaksa partai melakukan evaluasi mendalam.

    Dalam proses itu, muncul nama-nama eksternal seperti Saifullah Yusuf, Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dan Amran Sulaiman.

    Bahkan, Joko Widodo disebut sebagai sosok yang memiliki daya dorong besar bagi kebangkitan PPP, seperti yang disampaikan oleh elite PPP, Ade Irfan Pulungan.

    Namun, sebagian besar nama eksternal tersebut menghadapi hambatan struktural karena syarat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP yang menyebutkan calon Ketua Umum harus pernah menjadi pengurus DPP minimal satu periode.

    “Nama-nama seperti Pak Dudung, Pak Amran, Pak Saifullah Yusuf, termasuk Pak Jokowi, tidak masuk dalam kategori ini,” kata Adi.

    Menariknya, nama Anies Baswedan juga mencuat sebagai salah satu kandidat kuat.

    Menurut Adi, Anies memiliki basis pemilih yang tumpang tindih dengan konstituen PPP, bahkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2024.

    “Basis konstituen PPP, loyalis-loyalis PPP yang ada di akar rumput, terkonfirmasi mayoritas memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024,” ucapnya.

    Namun, kedekatan Anies dengan PPP secara kultural dan ideologis belum tentu menjadi modal politik yang cukup.

    “Anies punya jarak psikologis, bahkan tembok tebal dengan pemerintah hari ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, PPP memerlukan figur yang tidak hanya kuat di akar rumput tetapi juga memiliki akses ke kekuasaan politik nasional.

    Nama-nama lain seperti Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono masih dianggap punya peluang besar. “Internal PPP masih yakin bahwa Plt Pak Mardiono dinilai mampu mengantarkan PPP kembali berjaya dan lolos ke parlemen,” kata Adi.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menjelang Muktamar
    Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
    ketua umum PPP
    mulai menghangat.
    Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
    Sebagian pihak menganggap Plt
    Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
    calon ketua umum PPP
    pada muktamar mendatang.
    Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
    Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
    “Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    juga disebut-sebut.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
    “Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
    Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
    Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
    Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
     
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
    “Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
    Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
    “Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
    Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
    Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
    “Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
    calon Ketua Umum PPP
    dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
    Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
    Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
    Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
    “Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
    Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
    Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
    “Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
    Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
    Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
    Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
    Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.
     
    “Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
    Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
    “Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
    Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
    Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
     “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cadangan Beras Tembus 4 Juta Ton, Peluang Gudang Pangan Standar Tinggi Meningkat

    Cadangan Beras Tembus 4 Juta Ton, Peluang Gudang Pangan Standar Tinggi Meningkat

    JAKARTA – Konsultan properti Knight Frank Indonesia menilai bahwa cadangan beras nasional yang mencapai 4 juta ton membuka peluang besar bagi pertumbuhan sektor pergudangan, khususnya gudang pangan berstandar tinggi.

    “Cadangan beras pemerintah yang mencapai angka 4 juta ton menjadi titik penting dalam mendorong tercapainya swasembada pangan,” ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat, dikutip dari ANTARA, Minggu 1 Juni.

    Menurutnya, kebutuhan akan ruang penyimpanan yang memadai semakin meningkat, dan hal ini memberikan momentum bagi berkembangnya sektor pergudangan, terutama gudang berstandar pangan.

    Ia menegaskan, gudang untuk menyimpan bahan pangan seperti beras tidak bisa sembarangan. Fasilitas tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria seperti suhu yang terkontrol, ventilasi memadai, serta kelembaban yang stabil demi menjaga kualitas beras tetap terjaga.

    “Pelaku usaha swasta yang ingin memanfaatkan peluang ini perlu menyesuaikan spesifikasi gudangnya agar sesuai dengan standar pangan nasional,” tambah Syarifah.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa gudang terpadu yang berlokasi dekat dengan pelabuhan atau stasiun logistik akan meningkatkan efisiensi distribusi dan mempercepat penyaluran bahan pangan ke berbagai wilayah.

    Dalam jangka panjang, jika surplus beras terus terjaga, maka diperlukan fasilitas penyimpanan untuk jangka waktu panjang maupun gudang pendukung aktivitas ekspor.

    Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah baru dalam manajemen ketahanan pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya Perum Bulog pada 1969, cadangan beras nasional menembus angka 4 juta ton.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan Indonesia.

    “Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan hasil nyata dari strategi pertanian yang berpihak kepada petani. Penguatan produksi dalam negeri dan serapan hasil panen lokal terbukti efektif menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Amran.

  • Pakar Pangan Sebut Mentan Amran Mampu Implementasikan Visi Pangan Presiden dengan Tepat

    Pakar Pangan Sebut Mentan Amran Mampu Implementasikan Visi Pangan Presiden dengan Tepat

    Padang, Beritasatu.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah prioritas nasional dalam membangun kemandirian dan kedaulatan bangsa. Komitmen ini direspons cepat dan tepat oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melalui kebijakan nyata yang berhasil mendorong lonjakan produksi beras nasional secara signifikan.

    Di tengah ancaman krisis pangan global dan gagal panen di berbagai negara, Indonesia justru menunjukkan performa luar biasa. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 1 Juni 2025 tercatat mencapai 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Peningkatan ini menjadi bukti keberhasilan strategi yang dijalankan Kementerian Pertanian, mulai dari pompanisasi masif, penambahan pupuk subsidi, distribusi benih unggul, hingga percepatan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) ke seluruh pelosok negeri.

    Pakar pangan dari Universitas Andalas Padang, Muhammad Makky, menilai capaian ini tidak lepas dari kecermatan Mentan Amran dalam menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo ke dalam langkah-langkah konkret di lapangan. Ia menilai, keberhasilan ini bukan hanya buah dari perencanaan matang, tetapi juga kemampuan eksekusi yang konsisten dan terukur.

    “Capaian ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini hasil dari kebijakan yang dirancang secara presisi, ditambah dengan pelaksanaan yang disiplin di tingkat lapangan. Mentan Amran menunjukkan kepemimpinan yang tanggap dan adaptif terhadap tantangan iklim maupun dinamika global,” ujar Makky, pada Sabtu (31/5/2025).

    Makky menambahkan, peningkatan serapan beras lokal oleh Bulog hingga 2,44 juta ton, naik lebih dari 400 persen dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir, menjadi indikator kuat keberhasilan strategi produksi yang dijalankan. Menurutnya, Mentan Amran tidak hanya berhasil menjaga stabilitas pangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan petani melalui jaminan pasar dan dukungan penuh pemerintah.

    “Ini adalah bukti bahwa dengan sinergi antara visi Presiden dan pelaksanaan di lapangan, Indonesia bisa mencapai kedaulatan pangan. Tidak ada keberhasilan besar tanpa kolaborasi yang solid, dan itulah yang kita saksikan sekarang,” tegasnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menguatkan tren positif ini. Produksi beras nasional periode Januari–Mei 2025 tercatat sebesar 16,55 juta ton, naik 11,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Momentum ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor pertanian, di bawah arahan Presiden dan kepemimpinan operasional Mentan Amran, telah bergerak ke arah yang tepat untuk menjawab tantangan masa depan pangan Indonesia.

  • Stok Cadangan Beras Pemerintah Capai 4 Juta Ton, Indonesia Siap Perkuat Posisi di Pangan Global

    Stok Cadangan Beras Pemerintah Capai 4 Juta Ton, Indonesia Siap Perkuat Posisi di Pangan Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Stok cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus 4 juta ton, pencapaian tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969. Lonjakan stok ini menjadi bukti nyata ketahanan pangan nasional yang kuat, sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam sistem pangan global, meskipun menghadapi tekanan seperti perubahan iklim, krisis geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ketika banyak negara mengalami tekanan pangan, Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi dan stok secara signifikan.

    “Kita tidak lagi hanya bicara swasembada, tapi sudah bicara kedaulatan. Dengan angka serapan seperti ini, Indonesia secara tidak langsung siap mengambil peran lebih besar dalam sistem pangan dunia,” ujar Mentan Amran dalam keterangannya Sabtu (31/5/2025).

    Dalam beberapa waktu terakhir, menteri-menteri yang membidangi pertanian dari berbagai negara berkunjung langsung ke Indonesia, mulai dari Malaysia, Jepang, hingga Chile. Negara-negara tersebut mengapresiasi capaian serta langkah strategis yang dilakukan Indonesia dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    “Kita juga ingin belajar dari Indonesia bagaimana mereka bisa berjaya dalam memproduksi beras sehingga saat ini beras Indonesia berlimpah,” ujar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Mohammad Bin Sabu saat berkunjung ke Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) akhir April lalu. 

    Potensi ekspor beras terbuka lebar mengingat capaian saat ini. Pemerintah turut mempertimbangkan negara-negara yang meminta pasokan beras ke Indonesia. Potensi terbesar datang dari negara tetangga Malaysia dengan catatan mempertimbangkan sudah terpenuhinya pasokan dalam negeri.

    “Kami terima laporan B2B (business to business) bertandatangan meminta 24 ribu ton, ke Malaysia. Mereka sudah tandatangan, tapi nanti kita lihat ke depan,” terang Mentan Amran.

    Capaian ini menurut Mentan Amran tidak terlepas dari sejumlah kebijakan strategis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yang meliputi peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga dua kali lipat, reformasi sistem distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran, serta penetapan harga gabah petani sebesar Rp 6.500 per kilogram yang memberikan kepastian dan insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi.

    Kebijakan tersebut terbukti efektif terlihat dari lonjakan signifikan serapan beras lokal oleh Bulog. Hingga 31 Mei 2025 pukul 12.14 WIB, serapan mencapai 2,429 juta ton, pencapaian tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Angka ini melonjak lebih dari 400 persen dibandingkan dengan periode yang sama dalam lima tahun terakhir. Data ini mengindikasikan bahwa produksi dalam negeri tidak hanya meningkat, tetapi juga terserap secara besar-besaran langsung dari petani.

    “Dulu, angka seperti ini baru tercapai dalam waktu satu tahun. Sekarang, kita sudah mencapainya hanya dalam lima bulan. Ini bukan sekadar progres, tapi lompatan besar,” kata Mentan Amran.

    Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa lonjakan serapan ini sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri, tanpa ada tambahan beras medium impor sejak awal tahun 2025.   

    “Keberhasilan ini sepenuhnya berasal dari panen petani kita sendiri, tanpa campur tangan impor sama sekali. Masyarakat harus menyadari bahwa pencapaian ini merupakan buah kerja keras petani dan dukungan kebijakan pemerintah yang pro-rakyat,” tegasnya. 

    Sementara itu produksi beras nasional pada periode Januari hingga Mei 2025 mengalami peningkatan signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras mencapai 16,55 juta ton, naik 11,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Peningkatan produksi beras ini juga mendapat pengakuan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Dalam laporan terbarunya, USDA memperkirakan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 mencapai 34,6 juta ton. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di ASEAN, mengungguli Thailand dan Vietnam, serta melampaui target produksi pemerintah sebesar 32 juta ton.

    Menteri Pertanian Amran menyatakan lonjakan produksi beras memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian menyumbang 10,52 persen terhadap PDB pada triwulan I 2025 secara year on year, angka tertinggi sepanjang sejarah.

    Mentan Amran menilai pencapaian ini menunjukkan kebijakan pemerintah yang mendukung produksi dalam negeri berjalan efektif. Dengan hasil tersebut, Indonesia semakin dekat dengan swasembada beras dan melangkah menuju kedaulatan pangan.

  • Cadangan beras empat juta ton dinilai buka peluang usaha pergudangan

    Cadangan beras empat juta ton dinilai buka peluang usaha pergudangan

    Ilustrasi – Stok beras di gudang Bulog, Makassar, Sulsel. ANTARA/Nur Suhra Wardyah

    Cadangan beras empat juta ton dinilai buka peluang usaha pergudangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Konsultan Knight Frank Indonesia mengatakan cadangan beras Indonesia sebesar empat juta ton membuka peluang tumbuhnya sektor usaha pergudangan.

    “Cadangan beras pemerintah yang mencapai 4 juta ton menjadi momentum penting bagi upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Dia menambahkan kondisi tersebut memang membuka peluang tumbuhnya sektor pergudangan, sebagai sarana penyimpanan. Namun, perlu diketahui bahwa gudang beras memiliki spesifikasi tertentu atau gudang berstandar pangan, sehingga suhu terkontrol, ventilasi cukup baik, dan kelembaban stabil.

    “Untuk pergudangan swasta yang bermaksud menangkap peluang ini, maka perlu menyesuaikan gudangnya dengan kebutuhan gudang berstandar pangan,” katanya.

    Menurut dia, gudang pangan terpadu yang berada dekat dengan pelabuhan dan stasiun logistik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari distribusi pangan nasional. Dalam jangka panjang, jika surplus dapat terus dipelihara, maka diperlukan gudang untuk penyimpanan jangka panjang, atau pergudangan yang diperlukan untuk aktivitas ekspor.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencetak sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional dengan menghasilkan empat juta ton beras cadangan sebagai capaian tertinggi sejak Perum Bulog berdiri pada 1969. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian ini dirayakan sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan Indonesia.

    Stok beras yang melimpah ini bukan hanya pencapaian statistik, melainkan hasil konkret dari kebijakan pertanian yang berpihak pada petani. Di bawah arahan Presiden Prabowo, kata Amran, strategi penguatan produksi nasional dan optimalisasi serapan lokal terbukti efektif menjaga stabilitas pangan dan mendongkrak kesejahteraan petani.

    Sumber : Antara

  • Cadangan Beras Capai 4 Juta Ton, Sektor Pergudangan Diprediksi Tumbuh

    Cadangan Beras Capai 4 Juta Ton, Sektor Pergudangan Diprediksi Tumbuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Konsultan properti Knight Frank Indonesia menilai bahwa cadangan beras nasional yang mencapai 4 juta ton membuka peluang besar bagi pertumbuhan sektor pergudangan, khususnya gudang pangan berstandar tinggi.

    “Cadangan beras pemerintah yang mencapai angka 4 juta ton menjadi titik penting dalam mendorong tercapainya swasembada pangan,” ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat, dikutip dari Antara, Minggu (1/6/2025).

    Menurutnya, kebutuhan akan ruang penyimpanan yang memadai semakin meningkat, dan hal ini memberikan momentum bagi berkembangnya sektor pergudangan, terutama gudang berstandar pangan.

    Ia menegaskan, gudang untuk menyimpan bahan pangan seperti beras tidak bisa sembarangan. Fasilitas tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria seperti suhu yang terkontrol, ventilasi memadai, serta kelembaban yang stabil demi menjaga kualitas beras tetap terjaga.

    “Pelaku usaha swasta yang ingin memanfaatkan peluang ini perlu menyesuaikan spesifikasi gudangnya agar sesuai dengan standar pangan nasional,” tambah Syarifah.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa gudang terpadu yang berlokasi dekat dengan pelabuhan atau stasiun logistik akan meningkatkan efisiensi distribusi dan mempercepat penyaluran bahan pangan ke berbagai wilayah.

    Dalam jangka panjang, jika surplus beras terus terjaga, maka diperlukan fasilitas penyimpanan untuk jangka waktu panjang maupun gudang pendukung aktivitas ekspor.

    Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah baru dalam manajemen ketahanan pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya Perum Bulog pada 1969, cadangan beras nasional menembus angka 4 juta ton.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan Indonesia.

    “Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan hasil nyata dari strategi pertanian yang berpihak kepada petani. Penguatan produksi dalam negeri dan serapan hasil panen lokal terbukti efektif menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Amran.

  • 10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) tengah bersiap menggelar Muktamar pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) yang baru.
    Bursa calon ketum yang kini mencuat pun lebih didominasi oleh nama-nama dari luar partai atau non-kader.
    Namun, satu per satu tokoh yang disebut justru menyatakan penolakan untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut. Diduga kuat tugas berat yang harus langsung dipikul calon ketum jika mereka terpilih, yaitu mengembalikan PPP ke DPR.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, ada sejumlah tokoh nasional masuk dalam bursa calon ketum.
    Mereka antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Rommy sendiri tidak memungkiri bahwa ia menawari sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
    Langkah ini pun dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.
    Meski begitu, Rommy menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa, agar dapat kembali mendapatkan kursi di parlemen.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (28/5/2025) kemarin.
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary
    power dan extra ordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” sambungnya.
    Di luar tokoh-tokoh yang disebut Rommy, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mencuat.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus anggota partai manapun seusai dipecat dari PDI-P.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengeklaim Jokowi adalah sosok yang ideal untuk membawa PPP bangkit.
    Menurut dia, Jokowi memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang mumpuni.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata Irfan kepada Kompas.com.
    Selain Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga muncul dalam bursa. Usulan ini disampaikan oleh kader-kader PPP di DKI Jakarta, yang menilai Anies memiliki potensi untuk memperkuat elektabilitas partai.
    Namun demikian, nama-nama yang diusulkan dari eksternal justru ternyata menyatakan ketidaksiapan.
    Dudung Abdurachman menegaskan dirinya tidak tertarik masuk dunia politik dalam waktu dekat.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” ujar Dudung kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Dia juga mengaku tidak mengetahui namanya masuk dalam bursa calon ketum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” tambahnya.
    Penolakan serupa datang dari Gus Ipul. Dia menyebut tanggung jawab sebagai ketua umum partai terlalu besar untuk dirinya.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar Gus Ipul di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Mensos pun menyatakan, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.
    Menanggapi hal ini, Juru Bicara PPP, Usman M Tokan, menyatakan bahwa keputusan para tokoh yang menolak pencalonan merupakan dinamika biasa dalam dunia politik.
    “Saat ini sudah ada pernyataan Gus Ipul tidak sanggup memimpin PPP dan sekarang kalau ada pernyataan Pak Dudung yang mundur dari pencalonan di
    Muktamar PPP
    , kami anggap hal biasa,” ujar Usman kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
    Ia menilai, mundurnya sejumlah nama justru akan membuat kontestasi di Muktamar semakin menarik.
    “Ke depan akan semakin seru perebutan kekuasaan politik di PPP untuk menjadi orang nomor satu. Nanti kita lihat pasti akan mengerucut ke beberapa nama baik internal maupun eksternal,” kata Usman.
    PPP sendiri menargetkan agar bursa calon ketum mengerucut ke satu atau dua nama pada bulan depan.
    Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada pimpinan wilayah dan cabang mempelajari rekam jejak kandidat.
    “Kita berharap bulan depan sudah mengerucut ke satu atau dua nama atau lebih. Agar pimpinan wilayah dan cabang bisa mulai mempelajari para kandidat secara saksama sehingga memahami betul akan calon yang akan dipilih,” kata Usman.
    Usman pun mengingatkan pentingnya komunikasi sebelum nama-nama eksternal diusulkan ke publik. Hal ini disampaikannya untuk menanggapi munculnya nama Anies Baswedan dari internal DPW PPP DKI Jakarta.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” jelas Usman.
    Meski begitu, Usman berpandangan bahwa para kandidat masih memiliki waktu untuk menjalin komunikasi politik hingga Muktamar digelar.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat Muktamar yang akan datang,” ujarnya.
    Usman juga menegaskan bahwa PPP terbuka apabila Anies bersedia maju sebagai calon ketua umum. Namun, dia berharap Anies tetap bersama PPP meskipun tidak terpilih nantinya.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama-sama membangun PPP,” tegas Usman.
    Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa tidak semua tokoh berminat memimpin PPP karena beban yang tidak ringan.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Adi menyebut bahwa tantangan ketum PPP sangat besar, yakni mengembalikan partai berlambang Ka’bah ke Parlemen lewat Pemilu 2029.
    Dengan begitu, ketua umum baru harus bekerja membangun struktur, memperkuat konsolidasi kader, menggenjot branding partai, dan memastikan logistik tersedia.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ucapnya.
    Di samping itu, penolakan dari tokoh seperti Dudung dan Gus Ipul tidak lepas dari posisi mereka yang kini menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya,” jelas Adi.
    Sementara terkait wacana Jokowi memimpin PPP, Adi berpandangan mantan Presiden itu lebih cocok bergabung ke partai besar ketimbang partai non-parlemen.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok, baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” kata Adi.
    Jika harus memilih, Adi menilai PSI lebih cocok bagi Jokowi karena kedekatan ideologis dan hubungan personal dengan kader dan elite partai tersebut.
    Untuk diketahui, nama Jokowi juga disebut-sebut sebagai kandidat calon ketum PSI yang akan menggelar kongres partai di Solo, Jawa Tengah pada Juli mendatang.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok. Banyak elite-elite PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan Amran Klaim Petani Untung Besar: Stok Beras Tembus 4 Juta Ton

    Mentan Amran Klaim Petani Untung Besar: Stok Beras Tembus 4 Juta Ton

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim Pemerintahan Prabowo Subianto mencetak sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional.

     Dikutip melalui akun instagram pribadinya @a.amran_sulaiman, dia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya sejak berdirinya Perum Bulog pada 1969, cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus angka 4 juta ton.

    “Alhamdulillah, hari ini sejarah baru ditorehkan. Untuk pertama kalinya sejak Bulog berdiri pada tahun 1969, cadangan beras pemerintah resmi menembus angka 4 juta ton,” katanya dalam pernyataan resminya di Instagram @a.amran_sulaiman, Sabtu (31/5/2025).

    Menurutnya, capaian ini dirayakan sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan Indonesia.

    Menurut Amran, stok beras yang melimpah ini bukan hanya pencapaian statistik, melainkan hasil konkret dari kebijakan pertanian yang berpihak pada petani.

    Menuurtnya, strategi penguatan produksi nasional dan optimalisasi serapan lokal terbukti efektif menjaga stabilitas pangan dan mendongkrak kesejahteraan petani.

    “Kini, petani tidak hanya panen lebih banyak, tetapi juga menikmati harga jual gabah yang menguntungkan,” ujar Amran.

    Sekadar informasi, Pemerintah melalui Bulog mencatat bahwa pada Kamis (29/5/2025) malam, total stok beras nasional telah mencapai 4.001.059 ton, dengan serapan beras lokal sebesar 2.407.257 ton.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja Nasional 31 Mei 2025

    Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ), Usman M Tokan mengungkapkan tidak ingin ada banyak nama eksternal yang diusulkan, tetapi tidak pernah berkomunikasi pada internal partai.
    Sebab, bisa saja pihak yang diusulkan tidak siap setelah namanya santer dibicarakan. Hal ini menanggapi adanya usulan kader DPW DKI Jakarta yang memandang positif bergabungnya Anies untuk menakhodai partai.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” kata Usman M Tokan kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Oleh karenanya, ia berharap kandidat yang diusulkan bisa melakukan komunikasi politik dengan PPP.
    Menurutnya, masih ada waktu bagi pada kandidat untuk berkomunikasi, mengingat Muktamar akan diadakan sekitar bulan Agustus atau September 2025.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat muktamar yang akan datang. Apalagi kalau ada info usulan kader atau pengurus DPW DKI Jakarta, silakan saja disosialisasikan,” ucap dia.
    Lebih lanjut ia mengungkapkan, kader PPP siap mendorong jika mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    bersedia menjadi calon ketua umum (Ketum) partai berlambang ka’bah tersebut.
    Namun ia berharap, Anies tetap bersama PPP mesti nantinya tidak terpilih menjadi Ketum.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama sama membangun PPP,” tandas Usman.
    Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
    ketum PPP
    menjelang muktamar.
    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi
    Amran Sulaiman
    , dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Terbaru, nama Anies Baswedan disebut oleh DPW DKI Jakarta. DPW menyebut bahwa para kader melakukan pembicaraan positif tentang Anies.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.