Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Eksepsi Dikabulkan PN Jaksel, Gugatan Mentan Amran Rp200 M ke Tempo Kandas

    Eksepsi Dikabulkan PN Jaksel, Gugatan Mentan Amran Rp200 M ke Tempo Kandas

    Jakarta (beritajatim.com) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tempo dalam perkara perdata yang dilayangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Putusan sela yang dibacakan pada Senin (17/11/2025) itu menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa gugatan senilai Rp 200 miliar tersebut.

    “Majelis mengabulkan eksepsi Tergugat. Majelis menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini,” demikian bunyi amar yang dibacakan dalam sidang putusan sela PN Jaksel.

    Dalam putusan itu, hakim juga mewajibkan Kementerian Pertanian sebagai penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 240 ribu. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Asropi membenarkan isi putusan.

    “Betul. Kalau di e-court nanti sudah ditandatangani oleh panitera, para pihak bisa men-download putusan tersebut,” ujar Asropi, dikutip dari Tempo, Senin (17/11/2025).

    Ia berharap salinan putusan dapat diakses tanpa kendala. “Semoga tidak ada trouble di e-court,” ujarnya.

    Eksepsi Tempo sejak awal menekankan bahwa sengketa ini bukan ranah perdata umum, melainkan sengketa pers yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, menurut kuasa hukumnya, kewenangan penyelesaian berada pada Dewan Pers. Mereka juga menyebut penggugat belum menempuh mekanisme wajib dalam UU Pers seperti hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan ke Dewan Pers.

    Kuasa hukum Tempo turut menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Amran merupakan bentuk Unjustified Lawsuit Against Press (ULAP) yang dianggap muncul dari itikad buruk. Mereka menilai gugatan ini tidak memiliki legal standing. Pertama, pengaduan ke Dewan Pers sebelumnya diajukan oleh Wahyu Indarto, bukan Menteri Pertanian. Kedua, objek sengketa berupa pemberitaan justru membahas aktivitas Bulog dalam penyerapan beras dan/atau gabah, bukan mengenai penggugat secara langsung.

    Tim hukum Tempo juga menilai gugatan ini sarat penyalahgunaan hak dan berpotensi menjadi intimidasi karena adanya tuntutan ganti rugi sebesar Rp 200 miliar. Selain itu, gugatan disebut salah pihak karena berita yang disengketakan dipublikasikan oleh tempo.co di bawah PT Info Media Digital, bukan PT Tempo Inti Media Tbk. Mereka menegaskan bahwa seorang menteri tidak dapat menggugat atas nama pegawai kementerian, Bulog, dan petani Indonesia tanpa landasan hukum eksplisit.

    Gugatan Amran terhadap Tempo sebelumnya berkaitan dengan sampul berita “Poles-poles Beras Busuk” yang diposting di Instagram dan X. Artikel tersebut memuat ilustrasi karung beras dan berisi laporan mengenai langkah Bulog membeli seluruh gabah petani dengan satu harga Rp 6.500 per kilogram. Amran menuduh Tempo tidak menjalankan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers, sehingga ia menempuh gugatan perdata. [beq]

  • Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-2 RI Soeharto resmi mendapat gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 November 2025.
    Merespons penganugerahan ini, anak-anak serta cucu dari pasangan Soeharto dan Siti Hartinah atau Ibu Tien menggelar acara syukuran.
    Momen
    syukuran keluarga Soeharto
    ini turut diunggah di Instagram milik Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, anak ke-4 Soeharto dan Ibu Tien.
    ”
    Jkt, 10 Nov 2025. Lengkap kami 6 orang putra/putri dan cucu alm Pak Harto dan Ibu Tien berkumpul dlm acara Syukuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional utk Ayahanda tct Bpk Jenderal Besar HM Soeharto. Alfatihah…
    ,” tulis Titiek dalam narasi Instagram
    @titieksoeharto
    .
    Dilihat dari akun Instagram-nya, Titiek mengunggah beberapa foto kebersamaan keluarga Soeharto dalam acara syukuran pada dua hari lalu.
    Sebanyak 19 foto ditampilkan di Instagram, di antaranya foto Titiek bersama lima saudara kandungnya dan para tamu undangan.
    Ada foto mereka berdiri dengan pigura foto ayahnya beserta piagam dan sejumlah penghargaan.
    Selain itu, ada juga foto anak sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau akrab dipanggil Tutut, sedang memotong tumpeng nasi kuning.
    Diketahui, Soeharto dan Ibu Tien memiliki enam anak, yakni Siti Hardijanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.
    Cucu-cucu dari Presiden ke-2 RI juga turut hadir memeriahkan acara, termasuk Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo.
    Dalam acara syukuran ini, sejumlah tamu undangan turut hadir dan berfoto bersama keluarga Soeharto.
    Beberapa tamu itu, antara lain  Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengono.
    Sebagai informasi, Soeharto menjadi satu dari 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).
    Penganugerahan itu diberikan langsung kepada ahli warisnya yang hadir di Istana, yakni Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardijanti Rukmana.
    Berdasarkan pemaparan, Soeharto dikategorikan sebagai pahlawan bidang perjuangan karena perjuangannya menonjol sejak masa kemerdekaan.
    “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata Jepang, Kota Baru 1945,” sebut narator saat Prabowo memberikan tanda gelar kepada ahli waris yang menerima.
    Pengaungerahan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto ini menuai kritik keras dari publik.
    Sejumlah pihak menilai Soeharto tak layak mendapat gelar pahlawan karena rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama 32 tahun masa kepresidenan Soeharto.
    Merespons kritik publik tersebut, Tutut menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. “Masyarakat Indonesia kan macam-macam ya, ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar-wajar saja,” kata Tutut, dikutip dari tayangan
    Kompas TV
    , Senin pekan lalu.
    “Yang penting kita melihat apa yang dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat. Itu semua kan untuk masyarakat Indonesia,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top! PERTETA Nobatkan Mentan sebagai Bapak Swasembada Pangan Nasional

    Top! PERTETA Nobatkan Mentan sebagai Bapak Swasembada Pangan Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberhasilan Indonesia mencetak surplus beras pada tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru bagi sektor pangan nasional. Atas capaian strategis tersebut, Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA) resmi menganugerahkan gelar Bapak Swasembada Pangan Nasional kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum PERTETA, Desrial, dalam forum resmi yang dihadiri para pakar pertanian, akademisi, dan praktisi dari teknik pertanian seluruh Indonesia. Desrial menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata transformasi besar sektor pangan di bawah kepemimpinan Amran.

    “Tahun lalu kita masih mpor beras, Alhamdulillah tahun ini kita diproyeksi justru surplus sekitar 4 juta ton. Ini luar biasa. Ini terjadi dalam kepemimpinan Pak Menteri Pertanian. Karena itu, kami sepakat memberikan award sebagai Bapak Suasembada Pangan Nasional,” ujar Desrial pada Seminar dan Kongres Nasional Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA) 2025, Sabtu (15/11/25).

    Pada kesempatan tersebut, Mentan Amran menyampaikan rasa terima kasih kepada PERTETA serta seluruh civitas akademika teknik pertanian Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan untuk dirinya pribadi, melainkan milik petani, penyuluh, akademisi, dan seluruh masyarakat yang bekerja keras mewujudkan kemandirian pangan.

    Amran menuturkan selain meningkatkan produksi pangan, pemerintah kini juga sedang bergerak masif mengembangkan hilirisasi komoditas pertanian sebagai strategi membangun ekonomi kerakyatan yang kokoh. Menurutnya, hilirisasi akan menjadi lokomotif ekonomi baru Indonesia berkat nilai tambah yang sangat besar.

    “Kita akan hilirisasi semua sumber daya pertanian. Ada anggaran Rp371 triliun untuk kita optimalkan. Ambil contoh kelapa, selama ini dijual seribu rupiah per butir. Jika diolah menjadi VCO atau coconut milk, nilainya bisa meningkat berkalilipat. Ini peluang besar yang harus kita gerakkan bersama,” ujarnya.

    Selain itu, ia memaparkan bahwa ekspor kelapa dan turunannya kini telah mencapai Rp24 triliun, dan potensinya bisa melonjak hingga Rp2.400 triliun jika Indonesia mengolah seluruh produksi secara penuh. Ia juga menegaskan bahwa peluang ekonomi berbasis hilirisasi dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru serta menggerakkan ekonomi desa.

    “Peluang besar yang kita miliki harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. PERTETA juga harus ambil bagian, karena masih banyak potensi yang bisa kita kembangkan bersama,” terang Amran.

    Untuk itu, ia mengajak PERTETA untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan teknologi pertanian nasional, khususnya pada sektor hilirisasi. Ia menekankan bahwa peluang Indonesia menjadi negara maju berbasis pangan sangat besar, namun harus ditopang oleh inovasi nyata yang dihasilkan perguruan tinggi dan para insinyur pertanian.

    “Jangan meneliti hanya mengikuti ego akademik. Telitilah sesuai kebutuhan rakyat. Jika kita mau maju, penelitian harus diarahkan pada tantangan nyata pertanian dan hilirisasi. Itu yang dibutuhkan Indonesia,” ucap Amran.

    Lebih jauh, Amran mendorong PERTETA untuk mulai memproduksi alat pertanian dan hilirisasi sederhana yang bisa langsung diuji coba oleh Kementan. Mentan Amran menegaskan bahwa ia menunggu keberanian perguruan tinggi menghasilkan prototipe nyata yang bermanfaat bagi petani.

    “Kalau perlu, kumpulkan seluruh dekan teknik pertanian dari berbagai kampus. Tentukan fokus risetnya, lalu buat prototipe. Kalau alatnya bagus, langsung saya beli. Kita butuh inovasi, bukan sekadar diskusi,” terangnya.

    Amran juga meminta PERTETA mengembangkan desain alat tanam murah, teknologi pengolahan hasil (VCO, sensor, drone), hingga traktor amfibi yang dapat digunakan di lahan rawa. Ia menegaskan bahwa anggaran pertanian dapat digunakan untuk menyerap teknologi yang benar-benar aplikatif.

    “Arah risetnya jelas, pangan dan hilirisasi. Kalau alatnya jadi dan cocok untuk petani, kita beli. Negara butuh inovasi kalian,” pungkas Amran.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tampil Bersama Mentan Amran dan Idrus Marham, Munafri Dinilai Sosok Paling Layak Pimpin Golkar Sulsel

    Tampil Bersama Mentan Amran dan Idrus Marham, Munafri Dinilai Sosok Paling Layak Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Suasana keakraban nampak saat Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menghadiri rangkaian Jalan Sehat, Pasar Murah, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Lapangan Karebosi, Minggu pagi (16/11/2025).

    Keakraban ini terlihat saat Wali Kota Munafri, jalan santai bersama petinggi senior Partai Golkar Idrus Marham, dan Menteri Pertanian RI Andi. Amran Sulaiman.

    Sepanjang rute yang dilalui, Munafri Arifuddin, bersama mentan Amran dan Idrus Marham, tampil santai menyapa warga dalam kegiatan Jalan Santai KKSS.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari Rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Hari Ulang Tahun ke-49 KKSS dengan tema “KKSS untuk Merah Putih”.

    Juga hadir Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, bersama wakilnya serta para bupati, wali kota, dan pengurus KKSS.

    Usai jalan santai, mereka langsung meninjau pelaksanaan pasar murah yang menyediakan beras, telur, dan ayam dengan harga terjangkau, dan melihat langsung masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

    Pada kesempatan itu, Munafri menyampaikan apresiasi atas perhatian pengurus KKSS yang kembali “pulang kampung” berbagi kepedulian bagi warga Kota Makassar.

    Sementara itu, para pegiat politik ramai memperbincangkan di media sosial terkait figur Munafri sebagai kandidat kuat nahkodai Partai Golkar Sulawesi Selatan periode kedepan.

    Terlebih sosok Senior Golkar yang juga tokoh nasional Idrus Marham dinilai punya pengaruh besar dalam penentuan siapa penentuan siapa yang nantinya memimpin Golkar SulSel.

  • Berhasil Selamatkan Bilqis, 7 Anggota Polrestabes Makassar Terima Penghargaan

    Berhasil Selamatkan Bilqis, 7 Anggota Polrestabes Makassar Terima Penghargaan

    Liputan6.com, Jakarta – Tujuh anggota Polrestabes Makassar yang terlibat langsung dalam proses pengungkapan kasus penculikan Bilqis (4) menerima penghargaan dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Penyerahan penghargaan itu dilakukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-49 KKSS di Lapangan Karebosi Makassar, Minggu (16/11/2025).

    Ketua Umum KKSS, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan agar aparat kepolisian terus termotivasi untuk menjaga keamanan masyarakat di Sulawesi Selatan. Amran juga memberikan sejumlah uang tunai sebagai hadiah kepada para anggota polisi.

    “Kita bantu Rp 200 juta untuk saudara-saudara kita di Polrestabes Makassar. Ini pertarungan nyawa. Mereka mempertaruhkan keselamatan demi melindungi rakyat Sulawesi Selatan dan rakyat Indonesia pada umumnya. Kita sangat bangga dengan mereka,” ujar Amran.

    Ia menegaskan bahwa keberhasilan polisi dalam menyelamatkan Bilqis adalah bentuk nyata pengabdian. Amran mengaku tak bisa membayangkan jika dirinya atau keluarganya mengalami hal seperti yang terjadi pada Bilqis.

    “Kerja cepat kepolisian yang berhasil menyelamatkan anak kita, Bilqis, itu anak kita semua. Coba bayangkan kalau kejadian seperti itu menimpa keluarga kita. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi,” ucapnya.

    Amran juga menyampaikan penghormatan kepada jajaran kepolisian dari tingkat daerah hingga pusat. Menurut Amran, polisi harus terus mampu melindungi dan menjaga masyarakat.

    “Saya, selaku Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Hormat saya kepada Kapolres, Kapolda, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kapolri,” tambahnya.

     

  • Tuai Capaian Besar di Sektor Pangan, Amran Banjir Apresiasi dari DPR

    Tuai Capaian Besar di Sektor Pangan, Amran Banjir Apresiasi dari DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi besar dari Komisi IV DPR RI, yang menilai berbagai kebijakan strategis di era Presiden Prabowo Subianto telah membawa dampak nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menyatakan arah swasembada pangan kini semakin nyata berkat reformasi besar yang dijalankan pemerintah.

    “Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional,” ujar Titiek, dikutip Sabtu (15/11/2025).

    Titiek menegaskan capaian tersebut merupakan buah konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Dia juga mencermati data BPS yang menunjukkan bahwa Indonesia akan sepenuhnya menghentikan impor beras pada 2025, setelah sebelumnya mengimpor lebih dari 7,5 juta ton pada 2023-2024.

    “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” tegasnya.

    Berdasarkan laporan resmi BPS, produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. Titiek menilai capaian ini merupakan hasil gotong royong petani yang diperkuat oleh keberpihakan kebijakan Kementerian Pertanian di bawah komando Amran Sulaiman.

    Nilai Tukar Petani (NTP) pangan yang mencapai 124,36, melampaui target pemerintah dinilainya sebagai bukti bahwa petani kini memiliki ruang ekonomi yang lebih baik.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menyatakan bahwa kebijakan pangan nasional saat ini terbukti memberikan hasil konkret bagi petani dan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah pemerintah semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani di berbagai daerah.

    “Kebijakan yang dijalankan pemerintah sudah berada pada jalur yang benar dan semakin terlihat manfaatnya. Saat ini, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani,” ujar Yohan.

    Yohan juga menekankan bahwa keberhasilan ini terlihat dari semakin tertatanya distribusi pupuk, terjaganya harga gabah di tingkat petani, serta penguatan cadangan beras pemerintah.

    Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, turut mengapresiasi perbaikan tata kelola pertanian dalam satu tahun terakhir. Ia menyatakan bahwa peningkatan produktivitas di berbagai daerah telah berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.

    “Di bawah kepemimpinan Pak Amran, sektor pertanian bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan beras nasional, tetapi juga menjadi pendorong penting bagi roda ekonomi masyarakat di desa maupun perkotaan. Dengan menguatnya ekonomi desa secara lebih merata dan nyata, dampaknya langsung menyentuh masyarakat,” ujar Riyono.

    Ia memastikan Komisi IV akan terus mendukung program pembangunan pertanian, termasuk proyeksi produksi beras 2025 yang menjadi modal memperkuat kesejahteraan petani.

    Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Alex Indra Lukman, juga mengapresiasi perbaikan tata kelola pertanian dalam satu tahun terakhir. Alex menyoroti kebijakan pupuk pemerintah sebagai salah satu perubahan besar yang langsung membantu petani.

    “Kebijakan yang ditempuh Kementan membuat kerja petani jauh lebih efektif, dari akses pupuk hingga penggunaan alsintan yang kini lebih tepat sasaran,” ujarnya.

    Dia menilai simplifikasi alur distribusi pupuk serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, juga menyampaikan apresiasi kepada Amran. Dia menilai peningkatan kinerja sektor pangan merupakan hasil konsistensi kebijakan dan kerja terarah Kementan sebagai leading sector pembangunan pangan nasional.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Mentan dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras mengimplementasikan visi besar Presiden Prabowo dalam pembangunan pangan,” ujarnya.

    Kharis menilai berbagai terobosan, mulai dari reformasi tata kelola pupuk, penetapan HPP gabah Rp6.500/kg, penguatan stok Bulog, hingga peningkatan produktivitas di lapangan menjadi pendorong perbaikan kesejahteraan petani.

    “Reformasi sistem pupuk ini sangat penting agar petani kecil hingga menengah dapat memperoleh pupuk dengan akses yang lebih sederhana dan harga yang lebih bersahabat,” jelasnya.

    Serangkaian apresiasi dari Komisi IV DPR RI ini menegaskan bahwa sektor pertanian berada pada jalur yang tepat. Kerja keras Amran tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi yang luas, tetapi juga menghadirkan perubahan mendasar yang memperkuat fondasi masa depan pangan Indonesia.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Serakahnomics, Mentan Amran Bongkar Wajah Keserakahan Ekonomi di Sektor Pangan Indonesia

    Serakahnomics, Mentan Amran Bongkar Wajah Keserakahan Ekonomi di Sektor Pangan Indonesia

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Istilah ‘serakahnomics’ muncul sebagai salah satu diksi paling keras yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons persoalan ekonomi nasional, khususnya di sektor pangan.

    Istilah ini menarik perhatian publik setelah dibahas secara mendalam dalam sebuah Podcast panjang antara Akbar Faizal dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Diskusi tersebut membuka tabir tentang bagaimana praktik ekonomi tertentu selama bertahun-tahun telah mengancam keberlangsungan hidup para pelaku kecil di sektor pertanian dan memunculkan anomali pasar yang sulit dijelaskan oleh logika ekonomi biasa.

    Serakahnomics yakni bentuk keserakahan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku besar atau konglomerat. Mereka dituding mengambil alih bahan baku dari petani dengan harga tinggi sehingga mematikan penggilingan kecil serta menikmati berbagai keuntungan bahkan dari subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil.

    Seperti yang diungkapkan Menteri Amran, “Inilah strategi mematikan yang kecil. Inilah serakahnomics.” Ia menggambarkan kondisi ini sebagai pertarungan yang tidak seimbang.

    “Ini gajah diperhadapkan dengan semut. Semut keinjak semua,” ujar Amran dilansir dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (15/11).

    Amran mengungkapkan, tokoh utamanya adalah para konglomerat besar yang menguasai penggilingan berkapasitas puluhan juta ton dan membeli gabah dengan harga lebih tinggi, sehingga penggilingan kecil tidak kebagian bahan baku.

    Selain itu, mereka juga diduga menikmati subsidi dalam jumlah besar. Menteri Amran memaparkan, subsidi pemerintah 144 triliun, 159 triliun didapatkan oleh pengusaha-pengusaha ini.

  • Anggota DPR beri saran terhadap investasi Rp20 triliun buat peternakan

    Anggota DPR beri saran terhadap investasi Rp20 triliun buat peternakan

    “Kebijakan ini seharusnya fokus pada tiga hal utama. Pertama, memperkuat sektor pembibitan (DOC atau anak ayam) yang saat ini sulit diakses,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim memberikan tiga saran terhadap rencana investasi Rp20 triliun oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk pembangunan peternakan ayam terintegrasi pada 2026.

    “Kebijakan ini seharusnya fokus pada tiga hal utama. Pertama, memperkuat sektor pembibitan (DOC atau anak ayam) yang saat ini sulit diakses,” ujar anggota komisi DPR yang bermitra dengan Danantara dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Kedua, kata dia, investasi tersebut dapat dialihkan untuk fokus mengintervensi ketersediaan pakan ternak yang terjangkau dan berkualitas yang saat ini dinilai mahal dan sulit didapatkan.

    “Ketiga, jika ingin masuk ke produksi, maka sebaiknya diarahkan ke provinsi yang masih defisit produksi, bukan yang sudah surplus,” sarannya.

    Selain itu, dia menyarankan pemerintah untuk mengkaji secara kritis terkait rencana investasi tersebut agar tidak mengancam keberlangsungan peternak mandiri, khususnya peternak ayam petelur.

    “Ini menjadi keresahan di kalangan peternak, terutama peternak telur mandiri. Mereka khawatir akan terdesak oleh peternakan besar yang akan dimodali Danantara,” katanya.

    Ia juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman masa lalu ketika masuknya investasi besar di sektor ayam pedaging yang membuat peternak kecil gulung tikar.

    “Dulu, ketika investasi besar masuk ke ayam pedaging, hampir semua peternak kecil ambruk. Hanya sedikit yang mampu bertahan, dan itu pun karena memiliki pasar langsung. Selebihnya berubah menjadi pekerja bagi perusahaan besar,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada 7 November 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur yang terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

    Mentan menjelaskan investasi besar itu merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementan dengan Danantara.

    Pada 11 November 2025, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pemerintah sedang mengkaji skema pembangunan peternakan tersebut secara menyeluruh.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Mentan Amran Sidak Beras di Surakarta, Larang Politisasi Pangan

    Video: Mentan Amran Sidak Beras di Surakarta, Larang Politisasi Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa harga beras di sejumlah daerah termasuk di pasar Legi Surakarta saat ini dalam kondisi stabil.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (13/11/2025).

  • Sidak Pasar di Solo Buntut Isu Harga Beras Naik, Mentan Amran: Jangan Politisasi Sektor Pangan

    Sidak Pasar di Solo Buntut Isu Harga Beras Naik, Mentan Amran: Jangan Politisasi Sektor Pangan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga beras di berbagai wilayah, termasuk di Pasar Legi, Solo saat ini relatif stabil, bahkan ada yang dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Sidak tersebut dilakukan buntut dari munculnya pernyataan sejumlah yang menyebut harga beras mengalami kenaikan.

    Inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Legi Solo itu dilakukan bersama dengan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Direktur Utama (Dirut) Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan jajarannya pada Kamis (13/11/2025).

    Selain itu sidak tersebut juga didampingi oleh Wali Kota Solo Respati Ardi. Dalam sidak tersebut Amran tampak mendatangi lapak penjual beras di pasar induk terbesar di Kota Solo itu.

    “Alhamdulillah harga baik, stabil, itu kata pedagang di sini tadi. Namun ada beberapa pemberitaan yang menyatakan harga naik. Untuk itu hari ini kami turun ke lapangan bersama Pak Wamentan dan Bulog. Ada tadi beras SPHP harganya Rp 12 ribu per kilo, ada juga premium Rp13 ribu. HET kita untuk premium Rp14.900 dan untuk medium Rp13.500. Artinya sesuai, bahkan di bawah HET,” kata Mentan Amran di Pasar Legi, Solo pada Kamis (13/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Amran juga mengingatkan agar isu mengenai harga pangan tidak dijadikan bahan permainan politik atau dipolitisasi. Pasalnya banyak tokoh-tokoh nasional yang mengatakan bahwa harga pangan melambung tinggi. Hanya saja siapa saja tokoh tersebut, ia tidak menyebutkannya dengan detail.

    “Jadi tolong untuk lebih berhati-hati memberikan pernyataan terkait harga. Kita harus jaga ini karena ini untuk rakyat kecil. Boleh berpolitik, tapi jangan dipolitisasi untuk sektor pangan. Ini untuk hajad hidup orang banyak,” ujar dia.

    “Jangan dipolitisasi, tolong kalau mau politisasi yang lain karena kalau pangan bermasalah negara bisa bermasalah. Jangan kepentingan pribadi atau kelompok sehingga mengorbankan kepentingan rakyat kecil,” tambahnya.