Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Harga Beras Naik, Mentan Cium Gelagat Mencurigakan di Gudang Cipinang

    Harga Beras Naik, Mentan Cium Gelagat Mencurigakan di Gudang Cipinang

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya keanehan di mana harga beras naik saat stok melimpah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga beras naik di tingkat grosir dan eceran.

    Sementara, harga rata-rata beras turun di tingkat penggilingan. Melihat hal itu, Amran menilai apabila harga beras di tingkat penggilingan turun, seharusnya harga beras di tingkat eceran juga ikut turun.

    “Ini kalau harga di tingkat penggilingan, penggilingan itu identik petani, kenapa? Berada di sawah, itu turun berarti harus eceran? Turun,” kata Amran saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).

    Di sisi lain, Amran melihat ada anomali data stok pada gudang beras di Cipinang yang terjadi pada bulan Mei. Amran menyebut ada sebanyak 11 ribu ton beras yang keluar dari gudang Cipinang pada 28 Mei 2025. Padahal selama lima tahun terakhir, beras keluar dari gudang Cipinang rata-rata berkisar 1.400 hingga 3.500 ton.

    “Ini (beras yang dikeluarkan dari Cipinang) 3 ribu ton, 3 ribu ton, 4 ribu ton, 2 ribu ton,1 ribu ton, ini masuk akal nggak ini 11.000 (beras) keluar satu hari? Aneh kan? Ya selesai ini jawabannya (harga beras naik),” terang Amran.

    Menurut Amran, hal tersebut harus diinvestigasi lebih lanjut dengan Satgas Pangan. Menurut Amran, hal ini tak lepas dari permainan mafia.

    “BPS mengatakan (harga rata-rata beras di tingkat penggilingan turun Mei 2025), artinya apa? Ada middle man yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia,” terang Amran.

    Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polri Helfi Assegaf mengatakan pihaknya akan menggandeng auditor dari Kementan untuk menyelidiki persoalan tersebut. Pihaknya akan mengecek langsung ke lapangan untuk membuktikan data tersebut.

    “Nah, dengan basic data nanti setelah kita bisa dapatkan proses penghitungnya seperti apa. Kita lakukan pendalaman, mengecek secara fisik 11.410 ribu ton itu siapa yang ngambil? Kita cek gudangnya, betul enggak?” ujar Helfi.

    Menurut Helfi, sebanyak 6.000 ton beras yang keluar di Cipinang dapat mengundang antrean dan padat hingga tak bisa selesai dalam satu hari. Apalagi dengan mengeluarkan stok beras sebesar 11 ribu ton.

    “Apalagi 11.000 ton beras, dua kali lipat, sangat tidak mungkin. Data awal dari itu, kita tampung. Kita lakukan pendalaman, tapi awal mereka belum bisa menyampaikan barang itu ada di mana sekarang, barang itu keluar. Mereka ditanya oleh penyedik kita, tidak bisa menyampaikan. Barang itu ke arah mana perginya, keluarnya dari mana, belum bisa disampaikan kepada kita,” terang Helfi.

    Lihat juga Video: Satgas Pangan Polda Metro Jaya Cek Pasar Induk Beras Cipinang

    (acd/acd)

  • Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah, Mentan Sebut Biang Keroknya

    Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah, Mentan Sebut Biang Keroknya

    Jakarta –

    Anomali terjadi pada harga beras di tanah air. Harga beras naik di tengah melimpahnya stok dalam negeri.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2025 turun tipis 0,01% secara bulanan, namun naik 2,37% secara tahunan. Harga beras di penggilingan pada Mei 2025 Rp 12.733/kilogram (kg), sementara bulan lalu tercatat Rp 12.734/kg.

    Sementara beras di tingkat grosir dan eceran pada Mei 2025 tercatat naik. Menurut catatan BPS, harga beras di tingkat grosir pada Mei 2025 sebesar Rp 13.735/kg, naik dibandingkan bulan lalu Rp 13.728/kg. Lalu, harga beras di tingkat konsumen pada Mei 2025 tercatat Rp 14.784/kg, naik dibandingkan bulan lalu Rp 14.754/kg.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ada permainan di tingkat distribusi. Dia menyebut ada distributor atau yang dia sebut sebagai middleman yang membuat rantai pasok beras makin panjang, pada akhirnya harga beras jadi mahal. Menurutnya, harga di tingkat penggilingan cenderung bisa diseimbangkan bahkan turun meski sedikit.

    “Harga di hulu turun, tapi di hilir naik sedikit. Ngerti nggak apa maksudnya. Kalau di petani turun, di grosir turun, di tingkat eceran, menurut Anda ada apa? (Ada permainan harga) Itu jawabannya. Tulis saja. Jadi ada middleman-nya ini,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025) kemarin.

    Amran mengatakan, bahwa sebentar lagi pemerintah akan meluncurkan Koperasi Merah Putih di tiap desa. Nah, koperasi ini bakal memotong apa yang dia sebut sebagai middleman dalam rantai pasok beras. Beras bisa makin murah karena rantai pasoknya tidak panjang.

    “Nanti ke depan, itu fungsi dari Koperasi Merah Putih, memotong rantai pasok dari kita hitung sampai 8 sekarang, nanti tinggal jadi 3 dari produsen, koperasi, langsung ke pembeli,” kata Amran.

    (hal/ara)

  • Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah

    Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah

    Jakarta –

    Harga beras menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) naik di tingkat grosir dan eceran. Peningkatan ini terjadi di tengah cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah, bahkan disebut mencetak sejarah.

    BPS mencatat untuk rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2025 turun tipis 0,01% secara bulanan, namun naik 2,37% secara tahunan.

    “Secara kualitas beras di penggilingan beras premium turun 0,35% secara mtm (month to month) dan naik 0,01% secara yoy, beras medium naik sebesar 0,17% secara mtm dan naik 1,8% secara yoy (year to year),” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Harga beras di penggilingan pada Mei 2025 Rp 12.733/kilogram (kg), sementara bulan lalu tercatat Rp 12.734/kg. Sementara beras di tingkat grosir dan eceran pada Mei 2025 tercatat naik.

    Di tingkat grosir, menurut catatan BPS, harga beras di tingkat grosir pada Mei 2025 sebesar Rp 13.735/kg, naik dibandingkan bulan lalu Rp 13.728/kg.

    Sementara Harga beras di konsumen pada Mei 2025 tercatat Rp 14.784/kg, naik dibandingkan bulan lalu Rp 14.754/kg.

    “Di tingkat eceran terjadi inflasi 0,20% secara mtm dan terjadi inflasi sebesar 2,46% secara yoy. Harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup jenis kualitas dan harga beras di seluruh wilayah Indonesia,” terang Pudji.

    Sebelumnya diberitakan, Pemerintah mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak Perum Bulog berdiri pada 1969, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus angka fantastis 4 juta ton.

    Berdasarkan laporan real-time per Kamis, 29 Mei 2025 pukul 21.41 WIB, serapan setara beras oleh Bulog telah mencapai 2.407.257 ton, dan total stok beras nasional resmi tercatat sebesar 4.001.059 ton. Angka ini menjadi simbol konkret keberhasilan kolaborasi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan menyejahterakan petani Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap capaian ini.

    “Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh petani Indonesia, Komisi IV DPR RI, TNI, Polri, Kejaksaan, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Pertanian, PIHC, Perum Bulog, para pengamat, akademisi, pelaku usaha penggilingan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan para media. Semua pihak telah bekerja bahu-membahu hingga Indonesia mencapai cadangan beras terbesar dalam sejarah,” Amran di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

    Mentan menyebut capaian ini tak lepas dari gagasan Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten mendorong berbagai terobosan strategis melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperkuat produksi dan memudahkan petani dalam berusaha tani.

    (ada/hns)

  • Nama Sandiaga Uno, Anies, hingga Jokowi juga Masuk Bursa Caketum PPP

    Nama Sandiaga Uno, Anies, hingga Jokowi juga Masuk Bursa Caketum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan membeberkan beberapa nama internal ataupun eksternal yang masuk dalam bursa calon ketua umum PPP untuk periode mendatang.

    Menurutnya, hingga sejauh ini figur terkuat yang akan menjadi calon ketua umum berasal dari internal partai yakni pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.

    “Ya, yang muncul di permukaan hari ini beliau [Mardiono], sejauh ini masih beliau. Kita nggak tahu Pak Sandi, Pak Amir Uskara kemudian Pak Sekjen Arwani Thomafi apakah sekarang diam-diam dulu, nanti akan muncul di kemudian hari, kita nggak tahu,” bebernya saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, Mardiono menjadi figur terkuat karena hanya dia yang kini melakukan konsolidasi dan bahkan mendapatkan dukungan dari wilayah dalam forum musyawarah kerja wilayah.

    Sementara itu, lanjut dia, dari eksternal nama-nama yang muncul saat ini ada mantan KSAD Dudung Abdurachman, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). 

    Dikatakan Usman, rata-rata nama-nama tersebut kerap muncul karena mereka dikabarkan pernah melakukan pertemuan atau berkomunikasi dengan para pimpinan partai.

    “Tapi yang eksternal ini kan belum ada pernyataan secara langsung dari yang bersangkutan ya. Masih beredar dari tim lah, tim suksesnya atau kader atau apalah ya, maksudnya beredar di permukaan aja. Kecuali Gus Ipul maupun Dudung sudah memberikan pernyataan untuk tidak maju,” jelasnya.

    Teranyar, lanjutnya, nama eksternal yang kini mengemuka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nama Jokowi muncul dari usulan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.

    “Irfan Pulungan nyampaikan bahwa bagus juga kalau ada yang mendorong nama Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowinya sudah dikomunikasikan dengan Pak Irfan Pulungan? Terus apakah Pak Jokowi yang bersedia? Kita juga nggak tahu. Karena ini baru isu. Baru namanya diwacanakan oleh Pak Irfan Pulungan,” tegasnya.

    Sementara untuk nama Anies Baswedan, Usman menyebut ini muncul karena Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy mengeluarkan pernyataan bahwa PPP sudah lama membangun komunikasi dengan Anies.

    “Belakangan baru ada pernyataan Gus Rommy ‘termasuk Anies juga saya datangi’ katanya begitu. Nah baru kemudian belakangan terakhir ini muncul namanya [Anies] disampaikan oleh salah satu pengurus DPW di DKI Jakarta,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy menuturkan bahwa dinamika PPP dalam hal bursa calon ketua umum ini masih cair karena usulan-usulan dari daerah itu beragam.

    Menurutnya, ada yang masih mengusulkan Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan Dudung Abdurachman. Nama Dudung masih ada karena salah satu ketua DPC PPP kerabatnya.

    “Kemudian Pak Amran, banyak sekali itu yang mengusulkan terutama dari Sulawesi Selatan dan figur-figur yang lain. Ya bisa saja itu masih akan terus berkembang karena muktamar masih akan diselenggarakan antara Agustus atau September,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (2/6/2025).

  • Ada Bansos Beras, Mentan Siapkan Stok 360.000 Ton untuk Dua Bulan Nasional 2 Juni 2025

    Ada Bansos Beras, Mentan Siapkan Stok 360.000 Ton untuk Dua Bulan Nasional 2 Juni 2025

    Ada Bansos Beras, Mentan Siapkan Stok 360.000 Ton untuk Dua Bulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyiapkan 180.000 ton beras per bulan untuk disalurkan sebagai bantuan sosial (bansos), menyusul diberlakukannya tambahan
    bansos beras
    sebesar 10 kilogram/bulan dengan total 18,3 juta penerima manfaat.
    Secara total, ada sekitar 360.000 ton yang akan disalurkan selama periode pemberian bansos pada Juni-Juli 2025.
    “Kita akan mengeluarkan bantuan sosial yaitu jumlahnya 180.000 ton per bulan. Dua bulan 360.000 ton. Kita akan bagi ke masyarakat tidak mampu,” kata Amran dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).
    Ia menuturkan, bantuan tersebut akan difokuskan pada wilayah nonpenghasil beras dan daerah perkotaan. Wilayah-wilayah tersebut, antara lain
    Papua dan Maluku
    .
    “Kita distribusi ke sana bisa sekaligus dua bulan. Kemudian yang kedua adalah daerah perkotaan yang juga tidak menghasilkan beras,” papar dia.
    Namun, daerah penghasil beras seperti Pulau Jawa juga harus dilindungi, lewat menjaga keseimbangan harga di tingkat petani, saat bansos dikucurkan.
    Tujuannya, agar dapat menguntungkan petani tanpa membebani konsumen.
    “Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap baik,” lanjutnya.
    Lebih lanjut ia mengungkapkan,
    stok beras nasional
    saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta ton.
    “Tertinggi selama 57 tahun dan pernah kita capai 3 juta ton, yaitu tahun 1984,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi

    Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 16:20 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lima paket insentif pemerintah yang ditujukan kepada sektor transportasi hingga penebalan bantuan sosial yang mulai diberlakukan pada Juni 2025.

    Pengumuman itu digelar seusai agenda rapat terbatas bersama para pemangku kebijakan terkait yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    “Hari ini diputuskan lima hal paket kebijakan ekonomi dengan target mereka yang akan dapat manfaat paket stimulus itu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden Jakarta.

    Sejumlah pemangku kebijakan terkait yang ikut dalam pembahasan ratas tersebut di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Selain itu, hadir Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PU Doddy Hanggono.

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah mengumumkan rencana peluncuran paket insentif yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan sektor-sektor kunci seperti transportasi, energi, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial.

    Seluruh insentif ini dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan menjaga daya beli di tengah berbagai tekanan ekonomi.

    Pertama, pemerintah akan memberikan diskon di sektor transportasi selama dua bulan, mencakup potongan harga tiket kereta sebesar 30 persen, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket pesawat, serta diskon tiket angkutan laut hingga 50 persen.

    Kedua, kebijakan diskon tarif tol sebesar 20 persen yang ditujukan bagi sekitar 110 juta pengendara yang melintas selama masa liburan sekolah.

    Insentif berikutnya diberikan dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1.300 VA. 

    Skema ini akan berlangsung dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan mengacu pada pola pemberian diskon yang sebelumnya telah diterapkan pada awal tahun.

    Paket keempat mencakup penebalan bantuan sosial, yaitu tambahan Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan serta bantuan pangan berupa 10 kilogram beras, yang akan disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan.

    Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 17 juta pekerja formal dengan gaji maksimal Rp3,5 juta, termasuk 3,4 juta guru honorer. Bantuan ini sebesar Rp150.000 per bulan dan akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni.

    Terakhir, diskon sebesar 50 persen atas iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan kembali diberlakukan untuk pekerja di sektor padat karya.

    Program ini akan berlangsung selama enam bulan, dari Agustus 2025 hingga Januari 2026, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

    Sumber : Antara

  • Cek! 6 Paket Insentif dari Prabowo: Diskon Transportasi, Listrik hingga Bantuan Gaji

    Cek! 6 Paket Insentif dari Prabowo: Diskon Transportasi, Listrik hingga Bantuan Gaji

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan paket insentif yang direncanakan pemerintah. 

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengamini bahwa keputusan final terkait hal ini akan diambil dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri bidang ekonomi dari Kabinet Merah Putih yang berlangsung pada Senin (2/6/2025).

    “Kalau penugasan kan memang masih di kementerian BUMN, di sini ada beberapa poin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa dalam rapat ini akan ada keputusan resmi terkait peluncuran sejumlah insentif.

    “Salah satunya memang ada beberapa hal yang mungkin nanti diumumkan setelah rapat, ya diskon dan lain-lain. Yang saya belum boleh lapor sebelum [diputus],” pungkas Erick.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa topik dalam rapat adalah terkait ketahanan pangan. Saat ditanya mengenai potensi penundaan panen raya di Kalimantan Barat, Amran menyatakan akan segera mengecek perkembangan di lapangan.

    “Ya pangan lah,” ujar Amran singkat saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mengamini bahwa ratas kali ini akan berfokus terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.

    “Nanti kita liatkan, topiknya ekonomi ya, nanti kemana Kemnaker nya nanti diliat,” pungkas Yassierli.

    Tak hanya itu, secara bergantian turut hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengungkapkan rencana pemerintah untuk merilis enam jenis paket insentif yang akan mulai diberlakukan pada 5 Juni 2025. 

    Berikut rincian program tersebut:

    1. Diskon Transportasi

    Tiga jenis diskon akan diberikan selama dua bulan saat liburan sekolah (awal Juni hingga pertengahan Juli 2025), yaitu:

    Tiket kereta api didiskon 30%.
    Tiket pesawat mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 6%.
    Tiket angkutan laut didiskon 50%

    2. Diskon Tarif Tol

    Pengguna jalan tol akan memperoleh potongan tarif sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama periode libur sekolah.

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon 50% diberikan kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik ≤1300 VA. Program ini berlaku mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025, mengikuti skema yang sama seperti program diskon awal tahun.

    4. Penambahan Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan

    Tambahan manfaat Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), selama dua bulan. Bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk jumlah KPM yang sama.

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bantuan Rp300.000 per bulan pada Juni dan Juli 2025 atau dengan total Rp600.000 diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 5 juta dan 288 ribu guru honorer dengan total anggaran Rp 10,72 triliun.

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan dilanjutkan selama enam bulan ke depan bagi pekerja sektor padat karya, berlaku mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026. Program ini dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Anies Baswedan Dianggap Calon Kandidat Kuat Menjadi Ketua Umum Partai PPP

    Anies Baswedan Dianggap Calon Kandidat Kuat Menjadi Ketua Umum Partai PPP

    GELORA.CO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menghadapi momen krusial dalam menentukan sosok Ketua Umum yang dinilai layak membawa partai Islam tersebut kembali ke parlemen setelah gagal lolos ambang batas pada Pemilu Legislatif 2024.

    Sejumlah nama mencuat dari internal maupun eksternal partai, memunculkan perdebatan strategis di tubuh PPP.

    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyatakan bahwa pemilihan Ketua Umum PPP menjadi salah satu isu politik paling menarik saat ini.

    “PPP sedang mencari siapa kira-kira Ketua Umum partai yang dinilai punya segala-galanya, modal sosial, modal politik, modal ekonomi,” ujarnya, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Adi Prayitno Official pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurutnya, gagalnya PPP menembus parlemen untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi pukulan telak yang memaksa partai melakukan evaluasi mendalam.

    Dalam proses itu, muncul nama-nama eksternal seperti Saifullah Yusuf, Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dan Amran Sulaiman.

    Bahkan, Joko Widodo disebut sebagai sosok yang memiliki daya dorong besar bagi kebangkitan PPP, seperti yang disampaikan oleh elite PPP, Ade Irfan Pulungan.

    Namun, sebagian besar nama eksternal tersebut menghadapi hambatan struktural karena syarat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP yang menyebutkan calon Ketua Umum harus pernah menjadi pengurus DPP minimal satu periode.

    “Nama-nama seperti Pak Dudung, Pak Amran, Pak Saifullah Yusuf, termasuk Pak Jokowi, tidak masuk dalam kategori ini,” kata Adi.

    Menariknya, nama Anies Baswedan juga mencuat sebagai salah satu kandidat kuat.

    Menurut Adi, Anies memiliki basis pemilih yang tumpang tindih dengan konstituen PPP, bahkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2024.

    “Basis konstituen PPP, loyalis-loyalis PPP yang ada di akar rumput, terkonfirmasi mayoritas memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024,” ucapnya.

    Namun, kedekatan Anies dengan PPP secara kultural dan ideologis belum tentu menjadi modal politik yang cukup.

    “Anies punya jarak psikologis, bahkan tembok tebal dengan pemerintah hari ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, PPP memerlukan figur yang tidak hanya kuat di akar rumput tetapi juga memiliki akses ke kekuasaan politik nasional.

    Nama-nama lain seperti Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono masih dianggap punya peluang besar. “Internal PPP masih yakin bahwa Plt Pak Mardiono dinilai mampu mengantarkan PPP kembali berjaya dan lolos ke parlemen,” kata Adi.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menjelang Muktamar
    Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
    ketua umum PPP
    mulai menghangat.
    Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
    Sebagian pihak menganggap Plt
    Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
    calon ketua umum PPP
    pada muktamar mendatang.
    Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
    Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
    “Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    juga disebut-sebut.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
    “Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
    Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
    Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
    Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
     
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
    “Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
    Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
    “Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
    Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
    Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
    “Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
    calon Ketua Umum PPP
    dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
    Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
    Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
    Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
    “Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
    Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
    Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
    “Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
    Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
    Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
    Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
    Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.
     
    “Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
    Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
    “Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
    Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
    Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
     “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cadangan Beras Tembus 4 Juta Ton, Peluang Gudang Pangan Standar Tinggi Meningkat

    Cadangan Beras Tembus 4 Juta Ton, Peluang Gudang Pangan Standar Tinggi Meningkat

    JAKARTA – Konsultan properti Knight Frank Indonesia menilai bahwa cadangan beras nasional yang mencapai 4 juta ton membuka peluang besar bagi pertumbuhan sektor pergudangan, khususnya gudang pangan berstandar tinggi.

    “Cadangan beras pemerintah yang mencapai angka 4 juta ton menjadi titik penting dalam mendorong tercapainya swasembada pangan,” ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat, dikutip dari ANTARA, Minggu 1 Juni.

    Menurutnya, kebutuhan akan ruang penyimpanan yang memadai semakin meningkat, dan hal ini memberikan momentum bagi berkembangnya sektor pergudangan, terutama gudang berstandar pangan.

    Ia menegaskan, gudang untuk menyimpan bahan pangan seperti beras tidak bisa sembarangan. Fasilitas tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria seperti suhu yang terkontrol, ventilasi memadai, serta kelembaban yang stabil demi menjaga kualitas beras tetap terjaga.

    “Pelaku usaha swasta yang ingin memanfaatkan peluang ini perlu menyesuaikan spesifikasi gudangnya agar sesuai dengan standar pangan nasional,” tambah Syarifah.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa gudang terpadu yang berlokasi dekat dengan pelabuhan atau stasiun logistik akan meningkatkan efisiensi distribusi dan mempercepat penyaluran bahan pangan ke berbagai wilayah.

    Dalam jangka panjang, jika surplus beras terus terjaga, maka diperlukan fasilitas penyimpanan untuk jangka waktu panjang maupun gudang pendukung aktivitas ekspor.

    Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah baru dalam manajemen ketahanan pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya Perum Bulog pada 1969, cadangan beras nasional menembus angka 4 juta ton.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan Indonesia.

    “Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan hasil nyata dari strategi pertanian yang berpihak kepada petani. Penguatan produksi dalam negeri dan serapan hasil panen lokal terbukti efektif menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Amran.