Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Amran Sulaiman Bongkar Dugaan Mafia Beras di Cipinang: Jangan Biarkan Konsumen dan Produsen Menjerit!

    Amran Sulaiman Bongkar Dugaan Mafia Beras di Cipinang: Jangan Biarkan Konsumen dan Produsen Menjerit!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya mendorong pengusutan terhadap dugaan praktik mafia pangan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) atau Food Station Tjipinang, Jakarta.

    “Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit,” kata Amran saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Ia mengungkapkan adanya dugaan manipulasi data pengeluaran beras di PIBC yang terjadi menjelang pengumuman data stok beras nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Dugaan itu muncul setelah tercatat adanya lonjakan pengeluaran beras hingga 11.000 ton dalam satu hari, tepatnya pada 28 Mei 2025.

    Padahal, arus masuk dan keluar beras di PIBC selama ini relatif stabil, yakni berkisar antara 1.000 hingga 3.500 ton per hari. Lonjakan yang tiba-tiba tersebut memunculkan tanda tanya besar dan dicurigai sebagai ketidakwajaran.

    Salah satu indikasi kejanggalan lainnya, menurut Amran, terlihat dari perbedaan harga yang mencolok antara tingkat petani dan penggilingan yang menurun, sementara harga eceran justru melonjak.

    “Data dari Cipinang kita dapatkan ada yang abnormal. Tidak normal. Yang biasanya masuk keluar beras itu 1.000 ton sampai 3.500 ton per hari. Tetapi ada satu hari selama 5 tahun, satu hari keluar 11.000 ton dan setelah BPS mau pengumuman. Kemudian, orang tertentu statement bahwa tidak ada, kurang beras di Cipinang,” ujarnya.

    Ia menyebutkan bahwa klaim mengenai kekurangan stok di Cipinang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

  • Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah akan menerbitkan regulasi terkait singkong dalam negeri untuk melindungi para petani.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga produksi singkong dalam negeri.

    Amran mengungkap Kementan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telag sepakat untuk melindungi para petani.

    Namun, dia mengaku belum mengetahui regulasi yang akan berlaku untuk melindungi para petani singkong apakah berupa pungutan tarif atau larangan dan pembatasan (lartas). 

    “Oleh karena itu, kami langsung telepon ke Pak Menko, Pak Airlangga, Pak Mendag, Menko Pangan, Pak, kita harus lindungi petani kita. Beliau setuju. Nanti apakah tarif atau lartas, terserah,” kata Amran saat ditemui di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Meski demikian, Amran menyampaikan bahwa hal yang terpenting dan menjadi perhatian pemerintah adalah memperbaiki regulasi singkong. “Pak Menko Ekonomi [Airlangga Hartaro] sudah setuju. Semua, Bapak Presiden sudah setuju, perintahkan ke kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa perlindungan bagi petani singkong dalam negeri merupakan kewajiban pemerintah.

    “Yang kemarin kan kita atur tuh dengan industri dan petaninya. Sudah sepakat. Tapi katanya ada lagi tidak sepakat terakhir. Kemudian sepakat lagi. Oke, kita ikat dengan regulasi,” katanya.

    Adapun, regulasi ini hanya perlu menunggu aturan diberlakukan. “Sudah diputuskan. Tinggal tunggu berproses regulasi,” imbuhnya.

    Berdasarkan laporan yang diterima Kementan, Amran mengatakan bahwa ada pabrik di Indonesia yang memiliki perkebunan di luar negeri dan mengimpor hasil pertanian dari kebun milik sendiri di luar negeri.

    “Tentu lebih murah karena dia budidayakan sendiri. Tapi ini tidak boleh. Harus dahulukan petani dalam negeri,” ujarnya.

    Untuk itu, Amran mengimbau agar seluruh pelaku industri di sektor pertanian untuk memprioritaskan kepentingan dan hasil produksi petani singkong dalam negeri.

    “Sekali lagi, saya sampaikan, seluruh industri yang di sektor pertanian, kami memohon, kami meminta, agar mendahulukan kesejahteraan petani Indonesia. Jangan memprioritaskan petani negara lain,” pungkasnya.

  • Bansos Diklaim Jadi Cara Jitu Redam Kenaikan Harga Beras

    Bansos Diklaim Jadi Cara Jitu Redam Kenaikan Harga Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai upaya pemerintah untuk mengintervensi harga beras melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan 360.000 ton selama dua bulan merupakan langkah yang tepat untuk menekan harga beras yang masih melambung di pasar.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa bansos yang digelontorkan pemerintah sebanyak 360.000 ton selama dua bulan merupakan angka yang besar. Dalam hal ini, penerima bansos beras bisa mengurangi jumlah beras yang biasa mereka beli sebelumnya.

    “Ini jumlah yang lumayan besar, sekitar 13,8% dari kebutuhan konsumsi sebulan. Ini berarti warga penerima bantuan tidak akan pergi ke pasar untuk membeli beras sebanyak semula,” kata Khudori, Selasa (3/6/2025).

    Selain itu, lanjut dia, penerima bansos hanya perlu membeli sedikit beras untuk tambahan konsumsi. Dengan begitu, permintaan beras di pasar tidak melonjak sehingga harga beras cenderung lebih stabil.

    Namun, menurutnya, penyaluran bansos beras ini tidak serta-merta langsung menurunkan harga beras yang melonjak di pasar.

    “Tapi apakah akan segera membuat harga turun? Sepertinya akan ada proses yang membutuhkan waktu. Setidaknya, dengan penyaluran sebesar itu harapannya harga beras tidak naik alias tertahan. Harga berpeluang lebih stabil,” tuturnya.

    Untuk itu, Khudori menilai pemerintah perlu menyalurkan bansos beras secara berkelanjutan ke masyarakat agar harga beras di pasar stabil hingga turun harga.

    “Nggak bisa sekali pukul harga stabil, bahkan berharap turun. Karena kalau nggak berlanjut, warga penerima bansos akan kembali ke pasar beli beras. Ini memberi tekanan ke permintaan beras yang potensial membuat harga tetap tinggi, bahkan naik,” ujarnya.

    Perihal kriteria penerima bansos, lanjut Khudori, pemilihan ini dimaksudkan untuk menjaga agar harga gabah di petani tidak turun. Namun, dia memandang kekhawatiran itu semestinya tidak perlu terjadi.

    “Karena beras ini tidak dilepaskan ke pasar kemudian penerima bansos harus membeli di tempat yang ditentukan. Tapi beras ini dibagikan langsung ke penerima oleh Bulog, menggunakan beras Bulog. Jadi, sepertinya tidak akan mendistorsi pasar,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengintervensi harga beras yang melambung melalui bansos beras yang utamanya untuk daerah dengan inflasi tinggi.

    “Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti.” Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Amran menuturkan bahwa Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.

    “Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” ungkapnya.

    Adapun, mekanisme dan teknis bansos 10 kg beras per bulan ini akan diserahkan kepada Perum Bulog. Sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk dua bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” ujarnya.

    Nantinya, penerima bansos beras ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah yang harga sudah tinggi.

    Serta, ketiga adalah daerah kota. Dia berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” tutupnya.

  • Amran Pecat 2 Pegawai Kementan Buntut Minta Pungli Rp29 Miliar

    Amran Pecat 2 Pegawai Kementan Buntut Minta Pungli Rp29 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pihaknya telah memecat 2 pejabat internal yang melakukan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang. Oknum tersebut mengantongi dana dengan total mencapai Rp29 miliar untuk memenangkan proyek tender di Kementan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan oknum tersebut menjanjikan kepada pihak luar bahwa mereka dapat memenangkan tender atau pengadaan besar di Kementan asalkan dengan memberikan sejumlah uang di awal.

    Amran mengungkap salah satu oknum tersebut meminta uang senilai Rp27 miliar dan sekitar Rp10 miliar telah sempat dibayarkan oleh mitra. Bahkan, oknum tersebut melakukan pemalsuan tanda tangan sebagai bagian dari modus penipuannya

    “… dan juga bukan saja dengan mitra, tetapi juga di Kementerian Pertanian, baru saja yang bermain-main meminta fee, katanya bisa menangkan proyek seseorang meminta Rp27 miliar dan sudah terealisasi Rp10 miliar, kami sudah pecat,” kata Amran saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Selain itu, Amran juga telah memecat pejabat internal Kementan lainnya yang telah menyalahgunakan kewenangan senilai Rp2 miliar.

    “Direkturnya sudah tersangka, ada juga direktur yang menyalahgunakan [kewenangan] nilainya Rp2 miliar, kami copot dan proses hukum,” ungkapnya.

    Dia menegaskan bahwa Kementan tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik menyimpang, baik oleh pegawai internal maupun pihak luar yang mencoba menjadi perantara atau calo proyek Kementan.

    Lebih lanjut, Amran juga telah menerima laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri yang terungkap bahwa terdapat 20 tersangka dari pupuk palsu hingga minyak goreng.

    “Kalau mau menanyakan nanti lebih jauh, tanya di penegak hukum. Tapi sektor pertanian tidak boleh, insya Allah kami beresin selama kami masih Menteri,” pungkasnya.

  • Mentan Pecat 2 Pejabat Gara-gara Minta Jatah Rp 27 M buat Muluskan Proyek

    Mentan Pecat 2 Pejabat Gara-gara Minta Jatah Rp 27 M buat Muluskan Proyek

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada sejumlah oknum internal di Kementerian Pertanian (Kementan) yang meminta ‘jatah’ serta penyalahgunaan wewenang. Oknum tersebut meminta bayaran sebesar Rp 27 miliar agar pihak luar mendapatkan proyek.

    Amran mengatakan oknum tersebut menjanjikan kepada pihak luar usai membayar terlebih dahulu Rp 10 miliar dari total Rp 27 miliar. Bahkan oknum tersebut memberikan tanda tangan palsu sebagai bagian dari modusnya.

    “Dan juga bukan saja dengan mitra, tetapi juga di Kementerian Pertanian, baru saja yang bermain-main meminta fee, katanya bisa menangkan proyek seseorang, meminta Rp 27 miliar dan sudah terealisasi Rp 10 miliar,” kata Amran kepada awak media, di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2025).

    Adapun yang terlibat dalam tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut merupakan pejabat di tingkat eselon serta staf. Amran menekankan telah memecat kedua oknum tersebut.

    “Kami sudah pecat. Direkturnya sudah tersangka. Kemudian yang kemarin ada yang menanyakan, ini kami terima laporan dari Satgas Pangan, yang pupuk dan seterusnya kemarin, minyak goreng itu tersangka sudah 20 orang. Jadi clear,” tambah Amran.

    Amran memastikan akan terus melakukan pembersihan di lingkungan kementeriannya selama masih menjabat. Dia juga memastikan agar semua pihak tidak mempermainkan posisi petani dan konsumen dalam ekosistem pangan nasional.

    “Tapi sektor pertanian tidak boleh, insyaallah kami beresin selama kami masih menteri. Jadi minta tolong sekali lagi, saudaraku, sahabatku, tolong jangan permainkan konsumen dan produsen. Jangan segelintir orang mengambil kesempatan,” imbuh dia.

    (acd/acd)

  • RI Mau Geber Produksi Kedelai-Gandum, Sampai Belajar ke Brasil

    RI Mau Geber Produksi Kedelai-Gandum, Sampai Belajar ke Brasil

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mendorong swasembada pangan untuk komoditas gandum dan kedelai. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia dapat memproduksi kedelai dan gandum hingga 10 ribu ton.

    Amran mengatakan saat ini pihaknya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) telah mengumpulkan ahli-ahli dari perguruan tinggi.

    “Kedelai kami minta, kalau bisa, minimal 3 ton. Kalau sudah ada, bisa 1 ribu (ton), 2 ribu (ton), tapi langsung 10 ribu ton. Kalau berhasil, insyaallah, swasembada ke depan semakin terbuka lebar untuk kedelai,” kata Amran kepada awak media, di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2025).

    Untuk produksi gandum, Amran menerangkan pihaknya telah melakukan uji coba beberapa kali. Tertinggi, produksinya pernah mencapai 5 ton.

    Untuk meningkatkan produksinya lagi, Amran menyebut pihaknya telah mengirimkan delegasi untuk ke Yordan dan Brasil agar mendapatkan bibit terbaik dunia.

    “Kita melihat karena ada Mr. Ken, ahli dari Australia dengan Yordania, datang ke sini, ke rumah, diskusi. Bisa katanya produksi ada 8 ton, 10 ton. Saya bilang, kejar. Langsung aku perintahkan itu malam juga, berangkat. Kalau ada kebaikan, kita tiru,” terang Amran.

    Sebelumnya, Kementan emang berupaya untuk menekan impor gandum. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor biji-bijian atau serealia naik pada Maret 2024 baik secara bulanan maupun tahunan masing-masing 25,97% dan 144,02%. Komoditas serealia yang meningkat antara lain beras, gandum dan jagung.

    Nilai impor serealia pada Maret 2024 senilai US$ 182,2 juta dengan volume mencapai 491,1 ribu ton. Porsi impor serealia terhadap impor non migas Indonesia pada Maret 2024 mencapai 6,04%.

    Impor gandum per Maret 2025 naik sebesar 24,54%. Adapun asal utama impor gandum dan meslin berasal dari Australia, Argentina dan Kanada. Sementara itu, asal impor jagung dari Brazil, Argentina dan Amerika Serikat.

    (acd/acd)

  • Mentan Amran Ungkap Modus Mafia Beras Kerek Harga

    Mentan Amran Ungkap Modus Mafia Beras Kerek Harga

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kekesalannya atas dugaan praktik mafia beras di tengah lonjakan produksi nasional.

    Ia mengungkapkan adanya kejanggalan dalam data stok beras yang keluar dari Food Station Tjipinang atau Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada 25 Mei 2025, yang tercatat mencapai 11.410 ton dalam satu hari. Padahal, biasanya pengeluaran harian hanya berkisar 2.000-3.000 ton.

    “Begitu mendengar harga beras eceran naik, saya langsung cek. Sekarang tidak ada lagi alasan, dulu masih bisa berdalih,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Selasa (3/6/2025).

    Amran menduga praktik tersebut merupakan upaya sejumlah pihak yang mengedepankan keuntungan pribadi. Salah satu modusnya, menurut dia, adalah mendorong harga eceran naik dengan menciptakan ilusi kelangkaan.

    “Kalau stok Bulog rendah, mereka dorong untuk impor. Paham? Ini dimainkan. Kalau stok tidak banyak, pasti minta impor, kan? Padahal stok kita 4 juta ton,” tegasnya.

    Ia juga mengungkap modus lain berupa pengeluaran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) untuk dicampur dengan beras lokal, lalu dijual dengan harga tinggi. Amran menerima laporan dari bawahannya mengenai hal ini.

    “Dikeluarkan SPHP untuk apa?” tanya Amran kepada jajarannya.
    “Untuk di-blending, Pak. Dicampur dengan beras lokal,” jawab seorang staf.

    “Baru dijual mahal, ini tidak benar,” timpal Amran.

    Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional meningkat 14,49% menjadi 21,76 juta ton. Ironisnya, harga beras justru naik menjadi Rp13.735 per kilogram di tingkat grosir dan Rp 14.748 per kilogram di tingkat eceran pada Mei 2025.

    Amran mengaku heran dengan kenaikan harga tersebut di tengah stok melimpah. Apalagi, harga di tingkat penggilingan yang dekat dengan petani justru mengalami penurunan.

    “Data BPS sudah keluar. Di penggilingan, harga turun. Kenapa di pengecer justru naik?” ujarnya.

    Ia pun menekankan bahwa investigasi akan segera dilakukan untuk menyelidiki keanehan ini, terutama setelah ditemukan lagi data pengeluaran sebanyak 11.410 ton beras dari gudang Cipinang pada 28 Mei 2025.

    “Biasanya 3.000, 2.000, paling tinggi 4.000 ton. Ini tiba-tiba 11.000 ton dalam sehari. Masuk akal tidak? Aneh, kan?” tutup Amran.

  • Hadapi Musim Kemarau 2025, Mendagri Minta Pemda Bergerak Cepat Wujudkan Swasembada Pangan – Page 3

    Hadapi Musim Kemarau 2025, Mendagri Minta Pemda Bergerak Cepat Wujudkan Swasembada Pangan – Page 3

    Dalam forum yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Ia menyebut, pada 1984 stok beras juga pernah tinggi dengan jumlah mencapai 3 juta ton. Mentan juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga dan meningkatkan produksi beras.

    Ia menambahkan, empat bulan ke depan (Juni hingga September) menjadi periode krusial dalam produksi padi. Oleh karena itu, penguatan pompanisasi, perbaikan irigasi, serta penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi prioritas. Ia memastikan, program pompanisasi akan terus dijalankan secara masif di berbagai daerah guna menjaga produktivitas sawah di tengah minimnya curah hujan.

    “Ini yang menentukan titik kritis kita, kalau produksi beras. Nah, untuk memitigasi risiko kekeringan dan seterusnya, kita ada pompa, kita bagikan ada 80 ribu unit seluruh Indonesia. Ada alat mesin pertanian, kemudian ada perbaikan irigasi,” ucapnya.

    Mentan juga menyoroti hambatan pelaksanaan irigasi yang belum terintegrasi antar level pemerintahan. Ia menyebut banyak proyek irigasi yang tidak berdampak signifikan pada hasil panen karena sistem irigasinya tidak terkoneksi dari hulu ke hilir. Untuk mengatasi hal ini, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

    Inpres tersebut mengatur pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi di Indonesia, termasuk jaringan primer, sekunder, dan tersier. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya pada lahan yang mengandalkan sistem irigasi.

    “Ini (jaringan irigasi) primer, sekunder, dan tersier itu [dahulu masing-masing] dikerjakan [sendiri-sendiri] oleh kabupaten, kemudian provinsi, dan pusat. Sekarang ini bisa dikerjakan pusat seluruhnya, bisa juga dikerjakan oleh provinsi, juga kabupaten,” tegasnya.

     

    (*)

  • Geram dengan Mafia Beras, Mentan Amran: Ini Sabotase Pemerintah?

    Geram dengan Mafia Beras, Mentan Amran: Ini Sabotase Pemerintah?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyinggung adanya dugaan keterlibatan mafia beras atas adanya kenaikan harga di kala produksi melimpah. Mentan Amran bahkan membeberkan adanya data janggal dibalik berkurangnya stok beras di Pasar Beras Induk Cipinang (PBIC) sehingga menyebabkan adanya kenaikan harga.

    Amran membeberkan, berdasarkan data harga beras yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat adanya penurunan secara bulanan atau month to month dari Maret ke April 2025. Namun, dia memandang ada sumber kejanggalan yang mempengaruhi kenaikan harga beras dengan alasan stok berkurang seperti yang terjadi di PBIC.

    “Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa dikatakan hari ini stok di Cipinang kurang dan harga naik?” terang Amran saat jumpa pers di kantor Kementan, Selasa (3/6/2025).

    Amran pun membeberkan kejanggalan data stok beras di PBIC dengan membandingkan data yang berasal dari BPS dengan data PBIC atau food station Tjipinang. “Ini harus diluruskan. Jangan seenaknya kita menyampaikan ini bisa sebagai sabotase pemerintah. Sabotase data karena ada kepentingan pribadi,” kata Amran.

    Dalam data PBIC yang ditampilkan Amran, sejak tahun 2020, stok awal beras stabil berada di kisaran angka berkisar 30-an ribu ton hingga memasuki Januari 2025 melonjak menjadi 50-an ribu ton karena peningkatan produksi. Sementara angka pengeluaran dari stok beras, PBIC mengeluarkan antara 2000 sampai 3000 ton.

    Akan tetapi pada 28 Mei 2025, Amran menunjukkan pengeluaran dari stok beras melambung menjadi 11.410 ton beras. “Ini tadi 3.000; 3.000; 4.000; 2.000; 1.000 (beras yang keluar rata-rata di PBIC, red). Ini masuk akal enggak? Teman media, masuk akal enggak? Ini 11.000 keluar satu hari. Aneh kan?” tutur Amran.

    Amran menegaskan, dari data tersebut menampilkan kejanggalan yang dirinya sinyalir sebagai tindakan mafia beras.

    “Artinya apa? Ada middle man yang mempermainkan. Ini lah terkadang kita sebut sebagai mafia. Jangan mempermainkan kita setengah mati beproduksi. Kita setengah mati bantu petani,” tegas Amran. 

  • Beras Keluar dari Cipinang Tembus 11 Ribu Ton, Mentan Curiga Ada yang Main

    Beras Keluar dari Cipinang Tembus 11 Ribu Ton, Mentan Curiga Ada yang Main

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan adanya kejanggalan data beras di Food Station Tjipinang Jaya. Hal ini diungkapkan Amran di tengah harga beras mulai merangkak naik saat stok melimpah.

    Awalnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut stok beras di Pasar Induk Cipinang kurang sehingga harga melambung di pasar. Saat melihat data resmi dari Food Station Tjipinang, dalam lima tahun terakhir stok beras terpantau stabil di atas angka 30 ribu ton. Bahkan pada 2025, stok beras di sana mencapai 50 ribu ton.

    “Ini Januari (stok awal beras di Cipinang) 50 ribu ton banyak kan? Ini Januari benar nggak 50 ribu ton lebih tinggi dari 3 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya. Ini kan 50 (ribu ton beras), 50 (ribu ton beras), terus 46 (ribu ton) naik lagi, 48 (ribu ton beras),” kata Amran saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).

    Saat ditelusuri lebih lanjut, Amran menemukan kejanggalan data pada 28 Mei 2025. Data tersebut menunjukkan, stok awal beras di Food Station Tjipinang Jaya mencapai 55.853 ton.

    Sementara, beras yang masuk 2.108 ton dan beras yang keluar sebesar 11.410 ton. Padahal selama lima tahun terakhir, beras keluar dari gudang Cipinang rata-rata berkisar 1.400 hingga 3.500 ton.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai 11 ribu ton digelontorkan ke mana, Amran menyebut pihaknya belum menemukan jawaban. Saat ini Kementan bersama dengan Satgas Pangan Polri tengah menyelidiki motif tersebut. Namun, pihaknya sudah mengantongi dugaan sementara.

    “Ini dimainkan. Kalau stok kita tidak banyak apa yang terjadi? Pasti minta impor kan, benar nggak? Apa mau minta impor dengan kondisi kita stok 4 juta ton? (Mereka minta) dikeluarkan SPHP apa jawabannya? Untuk di-blending untuk dicampur dengan beras lokal, baru dijual mahal. Ini kan nggak benar yang seperti ini,” terang Amran.

    Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polri Helfi Assegaf mengatakan pihaknya terus mendalami terkait motif serta fakta yang terjadi di lapangan dengan kesesuaian data.

    “Kita lakukan pendalaman, tapi awal mereka belum bisa menyampaikan barang itu ada di mana sekarang, barang itu keluar. Mereka ditanya oleh penyidik kita, tidak bisa menyampaikan. Barang itu ke arah mana perginya, keluarnya dari mana, belum bisa disampaikan kepada kita,” kata Helfi.

    Apabila tidak sesuai dengan data yang disampaikan, Helfi menerangkan ada tindakan manipulasi data. Di sisi lain, dia juga menyoroti temuan tersebut muncul bersamaan dengan pedagang Pasar Induk Cipinang yang meminta importasi beras.

    “Kalau dia memanipulasi data, sedangkan muncul bersamaan dengan itu ada berita pedagang di pasar induk minta supaya segera realisasikan importasi. Nyambungan kan ya? Dengan adanya laporan tersebut, maka manipulasi data itu terjadi, artinya mereka memberikan data yang tidak benar,” ujar Helfi.

    Helfi menambahkan penyampaian data resmi kepada pemerintah menjadi penting. Sebab, data tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk membuat kebijakan.

    “Sehingga pemerintah salah mengambil kebijakan karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Ada berdampak. Sementara saat ini sedang surplus beras. Ya kalau memang realisasi (impor) nanti betul-betul terjadi, kan dampaknya besar nih, over yang saat ini saja sudah banyak barang, masuk lagi barang importasi. Ini tidak akan menyentuh keuntungan untuk petani, yang ada petani akan makin jatuh,” jelas Helfi.

    (acd/acd)